KATA PENGANTAR. Padang, Pebruari 2014 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL KOTA PADANG

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Padang tahun 2015 telah selesai disusun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasa 21 ayat 3, bahwa Renja-SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

serta indikasi

pendanaannya yang akan dilaksanakan Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan. Padang,

Pebruari 2014

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL KOTA PADANG

H. VIDAL TRIZA, SH Pembina Utama Muda NIP: 19581211 198603 1 008

RENJA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama. dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rneninggalkannya, serta berhak kembali. Bidang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu pilar utama bagi kegiatan pemerintahan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: 1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; 3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; 5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; RENJA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2015

2

2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; 3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; 5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut di alas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; 2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; 3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; 4. tersedianya data dan inforrnasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dihasilkan dua hal pokok : pertama, dokumen kependudukan yang merupakan bukti otentik status sipil dan status kependudukan seseorang, kedua, data kependudukan sebagai hasil proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan, khususnya ketika pemerintah menentukan target-target pembangunan. Untuk itu, seluruh penduduk harus memiliki dokumen kependudukan dan Instansi Pelaksana dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang professional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2013 te ntang Perubahan UndangUndang Nomor . 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.


3

1.2

Landasan Hukum Adapun Pelaksanaan administrasi kependudukan berpedoman Kota Padang

kepada: 1.2.1

Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1.2.2

Undang–Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 1.2.3

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1.2.4

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1.2.5

Perpres Nomor 16 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurusan Kependudukan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk dan Kebijakan dalam Administrasi Kependudukan

1.2.6

Perpres Nomor 112 Tahun 2013 tentang tentang perubhan Perpres Nomor 26 Tahun 2009

1.2.7

Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan 1.2.8

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Padang Tahun 2015 dimaksudkan untuk menyusun dan mengambarkan arah kebijakan dan strategi serta prioritas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Padang untuk tahun 2014-2019 serta menyusun perencanaan program dan kegiatan indikatif berdasarkan program dan kegiatan prioritas 2015. Tujuan penyusunan RENJA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2015 adalah menyiapkan dan menyusun dokumen perancanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2015 sebagai bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota Padang bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat, Kelurahan Kecamatan, Kota dan Propinsi.


4

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tahun 2014 ini mencakup 4 Bab yang terdiri dari : BAB I

Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Menyajikan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013, perkiraan capaian tahun 2014 dan capaian indikator Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini menyajikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelaksanaan program dan kegiatan BAB IV. Penutup Mencakup catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2013) dan Capaian Renstra SKPD Untuk mencapai target Renstra tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

membuat

rencana

kerja

tahunan

(Renja)

yang

dilaksanakan

melalui

pengusulan

program/kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; e. Penyediaan alat tulis kantor; f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

g. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor ; h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; i.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

j.

Penyediaan makanan dan minuman ;

k.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

l.

Penyediaan alat kebersihan ;

m. Penyediaan jasa pelayanan publik ; n. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ; 2.

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ; b. Pengadaan mebeleur ; c.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; 3.

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; a. Pendidikan dan pelatihan formal ; b. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan ;

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;


6

5.

Program Penataan Administrasi Kependudukan; a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) ; b. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan ; c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan ; d. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional ; e. Pelayanan Akta Catatan Sipil ; f.

Pemeliharaan, Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Akta Catatan Sipil ;

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan ; h. Sosialisasi Peraturan Perundang –undangan Kependudukan i.

Penyimpanan Akta Pencatatan Sipil Dalam Bentuk Arsip Digital ;

j.

Analisis Proyeksi Data Kependudukan ;

k. Pengembangan aplikasi outlatet pelayanan ; 6.

Program Peningkata dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; a.

Sensus Barang Tabel .1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 99,90

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1 1

2 Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 2.000.000,-

4 Lancarnya administrasi surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.388.200.000.-

3 Penyediaan jasa pengiriman surat/perangko, materai 6.000 dan 3.000 Terealisasinya pembayaran rekening telpon dan listrik

Lancarnyakomunikasi dan pelaksanaan pekerjaan

100

86,02

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 2.600.000,-

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda empat dan roda dua

Lancarnya operasional kendaraan dinas

100

64,31


7

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 50.000.000,-

Terlaksananya service dan perbaikan peralatan kerja

Lancarnya tugas-tugas kedinasan

100

99.92

5

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 50.000.000,-

Terlaksananya administrasi perkantoran

Tersedianya alat tulis kantor menunjang kelancaran tugas

100

99.84

6

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp. 190.953.500,-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya administrasi perkantoran

100

99.96

7

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp. 18.000.000,-

Terpenuhinya kebutuhan Lancarnya akan komponen instalasi pemanfaatan sarana listrik bangunan kantor listrik dan elektronika kantor

100

85.80

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 318.724.500,-

Tersedianya peralatan Lancarnya pelaksanaan dan perlengkapan kantor tugas kedinasan

100

99.67

9

Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-Undangan Rp. 10.000.000,-

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya informasi melalui media cetak

100

96.34

10

Penyediaan makan dan minum Rp. 25.035.000,-

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

100

69,91

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 496.729.000,-

Terwujudnya koordinasi Terjalinnya koordinasi dan konsultasi dan tugas dan kerjasama untuk kedinasan lainnya di luar kelancaran tugas daerah

100

99,95

12

Penyediaan alat kebersihan Rp. 4.000.000,-

Tersedianya peralatan kebersihan

Terpeliharanya kebersihan kantor

100

96.54

13

Penyediaan jasa pelayanan publik Rp. 15.948.600,-

Terbayarnya gaji pegawai NPD

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

100

99,94


8

14

Peningkatan pelayanan Meningkatnya pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran dan jasa kantor Rp. 19.209.600,-

Terlaksananya pelayanan administrasi dan pelayanan kantor dengan lebih baik

100

89.46

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No

Kegiatan

Keluaran

1 1

2 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Rp. 516.760.000,-

2

Pengadaan mebeleur Rp. 156.900.00,-

3 Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang tugas kedinasan Tersedianya kursi dan meja untuk rapat dan pelayanan

3

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rp. 49.900.000,-

Tersedianya ruang tunggu pelayanan dan gudang yang lebih baik

4

Pemelihararutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 312.874.800,-

Terpeliharanya kendaraan dinas /oprasional

Hasil 4 Pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal Terdapatnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang layak Ruang tunggu pelayanan yang lebih refresentatif sera gudang dan dapat dimanfaatkan Berfungsinya kendaraan dinas/operasional dengan baik

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 96,54

100

96,40

100

98,00

100

83,58

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur No

Kegiatan

Keluaran

Hasil 4 Termotivasinya pegawai untuk bekerja lebih baik sesuai tugas dan fungsi Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dilaksanakan sesuai ketentuan

1 1

2 Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 5.000.000,-

3 Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai

2

Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan Rp. 35.000.000,-

Petugas customer service melayani masyarakat sesuai ketentuan

Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 -

100

98,89

Persentase kegiatan di bawah 100, karena : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

realisasi fisiknya tidak ada (0), realisasi keuangannya juga (0),


9

dikarenakan tidak ada permintaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari instansi pelaksana. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan No

Kegiatan

1 1

2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp.10.000.000,-

Keluaran 3 Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja

Hasil 4 Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 99,00

No

Kegiatan

Keluaran

Hasil

1 1

2 Implementasi sistem administrasi kependuudkan (membangun, updating dan pemeliharaan) Rp.47.000.000,-

3 Tersedianya database yang valid untuk persiapan Pemilu Kada, Pemilu 2014 serta persiapan pembangunan

4 Terpenuhinya kebutuhan database yang valid untuk Pemilu Kada dan Pemilu 2014

2

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Rp. 109.515.600,-

Terciptanya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependuudkan

Terwujudnya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependuudkan

100

75,73

3

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Rp.179.104.560,-

98,99

Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional Rp.376.181.000,-

Terwujudnya pelayanan optimal dalam penerbitan Kartu Keluarga dan Suratsurat Keterangan Kependudukan Terwujudnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk seluruh wajib KTP

100

4

Tersedianya pelayanan administrasi kependudukan (blangko Kartu Keluarga dan Surat-surat kependudukan) Tersedianya data wajib Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional

100

99,55

5

Pelayanan Akta Catatan Sipil

Tersedianya blangko akta pencatatan sipil

Terwujudnya pelayanan optimal dalam

100

97,71


10

Rp.382.815.500,-

penerbitan akta pencatatan sipil Tertata, tersimpan, Menunjang terpeliharanya dokumen pelaksanaan tugas register akta catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6

Pemeliharaan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip akta catatan sipil Rp.84.890.500,-

100

100,0 0

7

Monitoring, evaluasi dan pelaporan data kependudukan Rp.24.000.000,-

Tercapainya administrasi kependudukan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Tertibnya administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

100

89,36

8

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kependudukan Rp. 45.000.000

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 dapat diketahui masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

100

99,89

9

Penyimpanan akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip digital Rp.40.000.000,-

Terwujudnya back up data akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip digital

Tersimpannya akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip digital

100

100,0 0

10

Analisis proyeksi data kependudukan Rp. 40.000.000,-

Laporan kependudukan dapat diketahui dalam bentuk buku

Informasi kependuudkan dapat diakses/diinformasikan

100

97,08

11

Pengembangan aplikasi outlet pelayanan Rp. 32.800.000,-

Tersedianya kelengkapan ruangan pelayanan sesuai prosedur pelayanan

Terpenuhinya penerapan prosedur pelayanan sesuai ketentuan pelayanan

100

98,18

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah No 1 1

2.2

Kegiatan

Keluaran

2 3 Sensus Barang Daerah Terlaksananya sensus Rp.15.000.000,barang daerah

Hasil 4 Tersedianya data aset yang akurat


Analisis Kinerja Pelayanan SKPD


11

Tabel. 2 Hasil yang dicapai SKPD berdasarkan Indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah No. 1 A I

1 2 3 4 5 II

Jenis Kegiatan 2 Perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari pelayanan Capil Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Kartu Keluarga (KK)

Target (Rp) 3

Realisasi (Rp) 4

Persentase (%) 5

350,000,000

454,990,000

129,99

4,500,000

4,350,000

96.67

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Keterangan Kependudukan

208,000,000

273,650,000

131.56

117,250,000

155,670,000

132.77

Akta Perkawinan Akta Perceraian Akta Kematian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Pendapatan Denda Retribusi)

15,000,000 1,500,000 3,750,000

15,000,000 1,250,000 5,070,000

100.00 83,33 135,20

Denda Akta Kelahiran Denda Akta Perkawinan Denda Akta Kematian Denda Akta Perceraian Denda Pengangkatan Anak (Adopsi) Denda Pengesahan Anak Denda Akta Kelahiran WNA Denda Perubahan Nama Jumlah

700,000,000

1,116,920,000

159,56

1,109,350,000 2,950,000 620,000 450,000

1,050,000,000

400,000 1,875,000 1,275,000 1,571,910,000


12

No

Jenis Kegiatan

B

Jumlah penduduk sesuai database kependudukan Kota Padang menurut Kecamatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2012 2013

1. Kecamatan Padang Selatan

71.883

71.055

2. Kecamatan Padang Timur

92.979

89.975

3. Kecamatan Padang Barat

59.931

57.339

4. Kecamatan Padang Utara

75.674

68.856

5. Kematan Bungus Teluk Kabung

27.768

26.844

6. Kecamatan Lubuk Begalung

122.873

120.154

7. Kecamatan Lubuk Kilangan

58.913

57.701

8. Kecamatan Pauh

67.774

59.706

153.090

146.813

64.702

62.683

207.360

197.579

1.002.947

958.705

9. Kecamatan Kuranji 10. Kecamatan Nanggalo 11. Kecamatan Koto Tangah Jumlah

Jumlah

Keterangan

No.

Jenis Kegiatan

Target

Realisasi

Persentase

1

2

3

4

5

C

3.200 lbr

4.210 lbr

132 %

2.

Perkembangan jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan sesuai target dan realisasi penerimaan/Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Kartu Tanda Penduduk (KTP) Non Elektronik (rusak/hilang) Surat Keterangan Kependudukan

9.975 lbr

13.963 lbr

140 %

3.

Akta Perkawinan

75 lbr

74 lbr

98,7 %

4.

Akta Perceraian

10 lbr

8 lbr

80 %

5.

Akta Kematian

125 lbr

163 lbr

130,4 %

I 1


13

II

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Jumlah Penerbitan Pendapatan dari Denda Retribusi) Denda Akta Kelahiran Denda Akta Perkawinan Denda Akta Kematian Denda Akta Perceraian Denda Pengangkatan Anak (Adopsi) Denda Pengesahan Anak Denda Pencatatan Perubahan Nama

No

Jenis Kegiatan

D

Perkembangan jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan Tahun 2013 secara keseluruhan

1.

Kartu Keluarga (KK)

2. 3.

(Kartu Tanda Penduduk (KTP Non elektronik) KTP-el : - Terget KTP-el - Perekaman KTP-el yang telah dilakukan - Pendistribusian KTP-el yang telah selesai -

4.

Akta Kelahiran :

22.187 lbr 36 lbr 39 lbr 6 lbr

100 % 100 % 100 % 100 %

4 lbr 25 lbr

100 % 100 %

17 lbr

100 %

Perkembangan Dalam Jumlah Yang Diterbitkan 2012 2013

Keterangan

-

31.418

KK

548

13.517

Wajib KTP

514.967 505.447 309.140

723.122 536.351 479.174

Wajib KTP Wajib KTP e- KTP

8.623

- Kelahiran Umum

Akta 6.845

Akta

411

Akta

16.599

Akta`

15.827

13.963

Lembar

- Kelahiran melalui SMS/Email - Kelahiran Terlambat (SK Kepala Dinas) 5.

Surat Keterangan Kependudukan :

6.

Akta Perkawinan

106

74

Akta

7.

Akta Perceraian

7

8

Akta

8.

Akta Kematian

126

163

Akta

9

Catatan Pinggir

2

0

Lembar


14

No

Jenis Kegiatan

B

Jumlah penduduk sesuai database kependudukan Kota Padang menurut Kecamatan

Perkembangan Dalam Jumlah 2012 2013

1. Kecamatan Padang Selatan

71.883

71.055

2. Kecamatan Padang Timur

92.979

89.975

3. Kecamatan Padang Barat

59.931

57.339

4. Kecamatan Padang Utara

75.674

68.856

5. Kematan Bungus Teluk Kabung

27.768

26.844

6. Kecamatan Lubuk Begalung

122.873

120.154

7. Kecamatan Lubuk Kilangan

58.913

57.701

8. Kecamatan Pauh

67.774

59.706

153.090

146.813

64.702

62.683

207.360

197.579

1.002.947

958.705

9. Kecamatan Kuranji 10. Kecamatan Nanggalo 11. Kecamatan Koto Tangah Jumlah Pada Tahun 2013

Keterangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dapat

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.1.050.000.000,- dan realisasi yang dicapai sampai 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 1.571.910.000,-(149,7 %). Disamping pencapaian realisasi yang melebihi target tersebut, kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap akan bertekat akan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan SKPD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja SKPD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan


15

kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatatan

pelayanan

strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor faktor kunci keberhasilan ( key succes factor) dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ) Sebagai media untuk mengidentifikasi faktor faktor internal maupun eksternal pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang. Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor faktor di maksud adalah sebagai berikut : 1.

Faktor-faktor eksternal Faktor ekternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat di gambarkan pada tabel berikut ini : FAKTOR FAKTOR EKSTERNAL PELUANG ANCAMAN (OPPORTUNITY)

(THREAT)

1. Keinginan kuat dari berbagai

1. Rendahnya

kesadaran

pihak untuk mendukung

masyarakat terhadap pentingnya

Sistem

administrasi kependudukan

Administrasi

Kependudukan. 2. Adanya

keinginan

masyarakat

untuk

2. Adanya persepsi masyarakat kuat

dari

mengurus

dokumen kependudukan

tentang pengurusan

sulit/mahalnya administrasi

kependudukan


16

2.

Faktor-faktor Internal Faktor internal terdiri dari kekuatan(Strenght) dan Weakness(kelemahan) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini : FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

1. 2. 3. 4.

2.4

KEKUATAN KELEMAHAN ( STRENGTH ) ( WEAKNESS ) Tersedianya UU,PP dan Perpres 1. Belum memadainya perangkat Tersedianya Perda dan Perwako Teknologi Informasi dan sarana tentang administrasi kependudukan prasarana pendukung pelayanan Adanya komitmen pimpinan dan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang seluruh karyawan dan memberikan administrasi kependudukan pelayanan yang lebih baik 3. Belum optimalnya kinerja SDM Tersedianya SDM yang memadai,di ditambah kurangnya jumlah staf bidang tehnologi Informasi pelayanan 4. Belum memadainya sistem teknologi informasi

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pencapaian target dan evaluasi kinerja program kegiatan sudah mencapai 100% walaupun pada pelaksanaannya masih ada program kegiatan yang belum maksimal pencapaian kinerjanya hal ini dikarenakan minimnya/kurangnnya anggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga output dari program tersebut masih kurang maksimal. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2015 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . Penelahaan usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat mengacu pada program pilihan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dimana mengacu pada Undang-Undang N0 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang mengusulkan Rencana Kerja (Renja) sesuai format terlampir.


17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil serta Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa peningkatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara berkesinambunagan untuk mewujudkan pemberian status sipil dan status kependudukan seluruh masyarakat serta ketersediaan data kependudukan yang valid. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang berkomitmen akan menyikapi dengan serius Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

dengan

terciptanya

data

kependudukan

dan

pencatatan sipil dalam bentuk pendataan penduduk secara serentak tahun 2007 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2010, konsolidasi data secara nasional sudah di tindak lanjuti dengan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara on-line dari pusat sampai ke daerah, penyampaian SP-NIK dan Perekamana data KTP Elektronik sejak tahun 2011.

1.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Visi sebagai berikut : Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah : a.

Visi Tersedianya/terciptanya tertip administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna menciptakan administrasi kependudukan yang akurat, tepat waktu dan komprehenssip untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

b.

Misi - Menyelaraskan program pengembangan kependudukan Kota Padang dengan kependudukan di tingkat Propinsi dan Nasional.


18

- Meningkatkan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan membina kerja sama dengan instansi terkait, lembaga dan organisasi yang mengurus di bidang kependudukan. - Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui

kemudahan

prosedur,

penerapan

SAK

(Sistem

Administrasi

Kependudukan) yang berbasis SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), peningkatan kualitas SDM dan peralatan pendukung yang berbasis teknologi informasi. - Melakukan koordinasi dalam upaya menyediakan informasi kependudukan yang akurat dan komprehensif dengan instansi terkait di Kota Padang, Provinsi dan Nasional. Pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang,

maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas Pembantuan Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dilingkup bidang

kependudukan

dan

pencatatan sipil. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang

kependudukan

dan

pencatatan sipil; 4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; 5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. RENJA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2015

19

Adapun Susunan

organisasi Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil terdiri

dari a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Dinamika Kependudukan, terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaraan dan Mutasi Penduduk; 2. Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk. d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak; 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian. e. Bidang Pengendalian dan Penyimpanan, terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian; 2. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta Catatan Sipil. f.

Bidang Informasi Kependudukan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Program dan jaringan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.


20

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Perda No. 16/2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris

Umum & Perlengkapan

Bid. Pengendalian dan Penyimpanan

Penyuluhan dan Pengendalian

Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyimapan dan Perubahan Akta Capil

Kelahiran, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Perkawinan, Perceraian, dan Kematian

Keuangan

Bid. Dinamika Kependudukan

Pendaftaran dan Mutasi Penduduk

Masalah Penataan dan Pesebaran Pendd

Bid. Informasi Kependudukan

Perencanaan Program dan Jaringan SIAK

Pengolah Data, Evaluasi, dan Pelaporan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

3.3 Program dan Kegiatan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah, masyarakat/stakeholder agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas perlu disusun kebijakan strategis sebagai pedoman penyusunan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam rencana strategis Dinas Tahun 2011-2015 tahun yang akan datang, meliputi : 1. Pelayanan pendaftaran dan mutasi penduduk. 2. Pelayanan Akta Pencatatan Sipil. 3. Pelayanan Akta Kutipan Lahir, Mati, pengangkatan anak, pengesahan anak. 4. Pelayanan dokumen kependudukan. 5. Pelayanan jaringan, sarana atau prasarana SIAK. 6. Pelaksanaan operasional SIAK secara On-Line dan Of-Line. 7. Perlindungan terhadap anak dan dokumen kependudukan.


21

8. Pemberian

pelayanan

anak

dan

kewajiban

masyarakat

terhadap

pendokumenan kependudukan. 9. Perlindungan dan pengamanan jaringan SIAK. 10. Penyederhanaan

struktur

untuk

kelancaran

informasi

dan

komunikasi

kependudukan. 11. Membina dan membangun koordinasi dengan unit kerja/lintas sektor menyangkut masalah kependudukan. 12. Pembinaan SDM aparatur yang berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat. 13. Menyusun

berbagai

kebijakan

dan

aturan

yang

mengatur

masalah

kependudukan dan berbasis pada SPM (Standar Pelayanan Minimal). 14. Mewujudkan sistim pelayanan dalam bidang kependudukan yang terkoneksi dengan wilayah kecamatan dan wilayah pinggiran yang memberi kemudahan pada masyarakat. 15. Memberikan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan Administrasi Kependudukan dan masyarakat yang terkena musibah bencana alam.


22

BAB IV PENUTUP Keberhasilan penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral, lintas SKPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan ini, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta database kependudukan yang akurat. Upaya

peningkatan

penyelenggaraan

Adminstrasi

Kependudukan

melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Padang terus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi SKPD yang telah ditetepkan. Sejalan dengan itu, program Nasional yang dilaksanakan oleh Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menciptakan percepatan-percepatan dalam penataan admnistrasi kependudukan di Kota Padang. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kota Padang Tahun 2015 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran perencanaan program dan kegiatan tahun 2015 sekaligus dalam rangka evaluasi dan monitoring secara garis besar dan menyeluruh tentang penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan di Kota Padang yang telah terlaksana tahun-tahun sebelumnya.

Padang,

Pebruari 2014

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL KOTA PADANG

H. VIDAL TRIZA, SH Pembina Utama Muda NIP: 19581211 198603 1 008


23

KATA PENGANTAR. Padang, Pebruari 2014 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL KOTA PADANG

Recommend Documents