RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) TAHUN 2015
BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014 - 2019 serta Rencana Strategis Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2014 - 2019. Rencana Kerja Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Stategis Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Bagian Pertanahan Setda Kota Padang. Demikian Rencana Kerja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.
Padang,
Maret 2015
Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang
AMASRUL, SH NIP. 19650505 198903 1 012
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
BAB II
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Landasan Hukum Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program Bagian Pertanahan Setda 4.2. Kegiatan Bagian Pertanahan Setda
BAB V
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 5.1. Indikator Kinerja Bagian Pertanahan Setda 5.2. Kelompok Sasaran Bagian Pertanahan Setda
BAB VI
DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
BAB VII
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VIII PENUTUP LAMPIRAN
Bab I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Kerja Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2014 2019. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, Prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA SKPD Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Bagian Pertanahan Setda Kota Padang dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Padang dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang, adalah : 1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Bagian Pertanahan Setda Kota Padang ; 2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
1.3. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : a.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
b.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
c.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421) ;
d.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
e.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438) ;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
i.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
k.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
l.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; o.
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009– 2014.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA SKPD Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015, adalah sebagai berikut: BAB l
BAB ll
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD
1.3
Landasan Hukum
1.4
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB lll
TUJUAN DAN SASARAN 3.1
BAB lV
BAB V
BAB VI
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1
Program Bagian Pertanahan Setda
4.2
Kegiatan Bagian Pertanahan Setda.
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 5.1
Indikator Kinerja Bagian Pertanahan Setda
5.2
Kelompok Sasaran Bagian Pertanahan Setda
DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
BAB VII
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VIII PENUTUP
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Perubahan Bagian Pertanahan Setda Kota Padang Tahun 2015 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a.
Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan rencana perubahan tahun 2015 ;
b.
Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Setda Kota Padang s.d. tahun 2014 dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari Program/Kegiatan Tahun 2014 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sumber Dana : APBD
Jumlah Dana
: 866.598.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah )
Output
: Terselenggaranya Kegiatan Administrasi, Operasional, Perlengkapan, Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor, tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan pelaksanaan rapat, terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcomes
: Lancar dan tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik dan aman serta Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Realisasi
:
99,96%
Kegiatan
: 1. 2.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik ;
3.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
4.
Penyediaan Alat Kantor ;
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
6.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan ;
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman ;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ; 11. Penyediaan alat kebersihan. 12. Penyediaan jasa pelayanan publik b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 349.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) Output
: Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
Outcomes
: Terdukungnya pelaksanaan tugas kedinasan
Realisasi
:
Kegiatan
: 1. Pengadaan mebeleur
96,79% 2.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah ) Output
: Persentase peningkatan Disiplin Aparatur.
Outcomes
: Seragamnya pakaian Disiplin ASN Bagian Pertanahan.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
100% Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah ) Output
: Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan.
Outcomes
: Lancarnya pelaporan keuangan dan aset.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
91,94% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah ) Output
: Tersedia dokumen Renstra 2014-2019 Bagian Pertanahan.
Outcomes
: Kelancaran administrasi dibidang perencanaan.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
91,37% Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 398.305.050,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Lima Puluh Rupiah ) Output
: Persentase peningkatan Penataan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah milik Pemko Padang.
Outcomes
: Jelasnya kepemilikan tanah, tanda tanah hak Pemko Padang.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
35,85% 2.
Sertifikasi hak tanah Pemerintah kota Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah kota padang
g. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah ) Output
: Persentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
Outcomes
: Terlaksananya pembangunan untuk kepentinga umum.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
52,39% Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan ;
h. Program Peningkatan kemampuan administrasi pertanahan Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 157.150.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) Output
: Persentase
peningkatan
kemampuan
administrasi
pertanahan Outcomes
: Lancarnya administrasi pada Bagian Pertanahan.
Realisasi
:
Kegiatan
: 1. Penunjang
35,72% penyelenggaraan
administrasi
dan
pengelolaan administrasi Pertanahan; i. Program Penyediaan tanah untuk pembangunan Sumber Dana: APBD Jumlah Dana : 65.030.781.350,- (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ) Output
: Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum.
Outcomes
: Terlaksananya pembangunan untuk kepentingan umum
Realisasi
:
Kegiatan
: 1.
36,67% Pengadaan tanah untuk sarana umum
J. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Dana : APBD Jumlah Dana : 70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah) Output
: Persentase peningkatan koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan
Outcomes
: Terciptanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya
Realisasi
: 0%
Kegiatan
: 1.
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 . Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Bagian Pertanahan mempunyai Tugas Pokok menyusun program , melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang Pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Pertanahan mempunyai fungsi: (1) Mengolah urusan administrasi pertanahan (2) Menelaah dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi tanah (3) Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses pertanahan (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Bagan Susunan Organisasi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut :
BAGIAN PERTANAHAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
SUB BAGIAN GANTI RUGI PERTANAHAN
SUB BAGIAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
Sub Bagian Administrasi Pertanahan Sub Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan Kota dan pembinaan administrasi Pertanahan Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan adalah :
a.
Melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, administrasi, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pertanahan.
b.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data, informasi serta permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi pertanahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
c.
Menyiapkan bahan menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunujuk teknis dibidang administrasi pertanahan
d.
Menyiapkan bahan menyusun pedoman dan petunujuk teknis pembinaan penyelenggaraan administrasi pertanahan pemerintah Kota
e.
Membuat evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Pertanahan
f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunujuk teknis, penyelesaian masalah pertanahan. Penjabaran tugas Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan adalah : a.
Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan ganti rugi tanah
b.
Menyiapkan, menghimpun, mengolah data, bahan dan informasi dalam rangka ganti rugi tanah
c.
Menyiapkan dan mengolah data, bahan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi tanah
d.
Mengumpulkan dan menyimpan bahan dan data hasil pelaksanaan penyelesaian ganti rugi
e.
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Ganti Rugi Pertanahan Tanah
f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data, bahan dan informasi dalam menyusun pedoman dan petunujuk teknis penyelesaian masalah pertanahan Penjabaran tugas Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan adalah : a.
Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi serta mempelajari peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunujuk teknis yang berkaitan dengan penyelesaian masalah Pertanahan
b.
Menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penyelesaian Masalah Pertanahan
c.
Melakukan inventarisasi dan klarifikasi permasalahan dibidang Penyelesaian Masalah Pertanahan
d.
Melakukan penerapan dan penyelesaian permasalahan tanah ulayat
e.
Melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan
f. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan g.
Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Isu-isu pembangunan pokok dari pembangunan derah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Bagian Pertanahan merupakan isu trategis dari Pemerintah kota Padang yaitu antara lain Isu Strategis Infrastruktur dan Prasarana Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019, dimana dalam pelaksanaan RPJM Daerah Kota Padang, Bagian Pertanahan melaksanakan misi 5, yaitu Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai kearifan lokal, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Padang melalui penanggulangan resiko bencana, baik gempa, tsunami, banjir dan longsor serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah : a. Meningkatnya kinerja aparatur kota; b. Tersedianya
data
dan
informasi
tentang
permasalahan yang ada dalam pembebasan tanah;
pengadaan
tanah
serta
c. meningkatnya kompetensi aparatur daerah; d. berkurangnya temuan audit keuangan; e. Menghindari dampak hukum terhadap kegiatan pengadaan tanah yang telah dilakukan f. meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan; g. meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan kota. h. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan
Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah , jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat, maka hal ini dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Proses
pembebasan
tanah
pembangunan fisik baik
sangat
menentukan
keberhasilan
pelaksanaan
ditingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya
Pembangunan infrastruktur dan prasarana daerah merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan fisik daerah kota Padang yang meliputi Pembangunan jembatan, jalan, sungai, kantor pemerintahan, sekolah dan lain-lain . Sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk meminimalisir isu tersebut Bagian Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan infrstruktur dan prasarana daerah lainnya Pelaksanaan dari tugas dimaksud menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan
sangat
menentukan
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur dan prasarana daerah. Sedangkan tatangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pertanahan, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan. Informasi merupakan hal penting yang harus tersedia guna mendukung pemangku kepentingan dalam hal mengambil keputusan, terutama informasi tentang
pengadaan tanah, kurangnya tempat penyimpanan arsip di Bagian Pertanahan membuat arsip kurang tersusun dengan baik sehingga kurang cepat dalam menyiapkan informasi apabila dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Selain hal tersebut dalam hal pembebasan tanah tidak semua tanah yang di bebaskan tersebut selalu aman, kemungkinan munculnya gugatan dari pihakpihak lain atau aggota kaum pemilik tanah di kemudian hari merupakan hal yang harus diantisipasi. 2. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Pengadaan tanah untuk pembangunan fisik merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan menjadi faktor utama pembangunan tersebut bisa dijalankan atau tidak, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengertian atau peran masyarakat terutama masyarakat yang objeknya terkena pembangunan, dalam hal ini peran masyarakat yang dimaksud adalah bersedia menerima ganti rugi sesuai dengan harga yang bisa dipertanggung jawabkan, selain hal tersebut perlu dibentuk tim khusus di masing-masing SKPD yang menjadi sektor utama dalam mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kurang pahamnya masyarakat tentang beberapa aturan khusus mengenai pegadaan tanah, saling klaim kepemilikan tanah antar masyarakat atas tanah yang berhubungan dengan tanah milik pemerintah, klaim masyarakat tentang tanah fasum dan fasos merupakan beberapa kasus penyebab timbulnya konflik/masalah, untuk membantu penyelaisaian contoh kasus diatas perlu dilakukan mediasi atau koordinasi dengan instansi terkait
Bab III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1. TUJUAN Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai unit staf yang mempunyai tugas menyusun program , melaksanakan, membantu merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan dibidang pertanahan dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang hendak dicapai lima tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasai. Sehingga tujuan lebih realistik dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat tercapai. Tujuan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi karena untuk tercapainya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bagian Pertanahan Setda Kota Padang untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan informasi, meningkatnya tertib administrasi pertanahan serta penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Terwujudnya penyelesaian masalah pertanahan
2. SASARAN sasaran
Bagian Pertanahan Sekretariat daerah Kota Padang adalah sebagai
berikut : 1. Meningkatkan pelayanan, tertib administrasi pertanahan serta penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sasarannya adalah Meningkatnya pelayanan administrasi Penataan arsip
Jelas dan adanya kepastian hukum tanah milik pemerintah Kota Padang 2. Terwujudnya pengadaan tanah untuk pembangunan, sasarannya adalah : Pengadaan tanah untuk pembangunan 3. Terwujudnya penyelesaian masalah pertanahan, sasarannya adalah : Berkurangnya konflik-konflik Pertanahan
Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1
PROGRAM BAGIAN PERTANAHAN SETDA Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c)
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
(d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik. Adapun Program Bagian Pertanahan Setda Kota Padang : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3.
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4.
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
5.
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
6.
Program Peningkatan Kemampuan administrasi pertanahan.
7.
Program Penyediaan tanah untuk pembangunan.
8.
4.2
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
KEGIATAN BAGIAN PERTANAHAN SETDA Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Bagian Pertanahan Setda Kota Padang harus selalu mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut di atas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja, Adapun rencana Perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 yang pembiayaan bersumber dari dana APBD Kota Padang, sebagai berikut : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
3.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
6.
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan.
7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
8.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
9.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
10. Penyediaan Alat Kebersihan. 11. Penyediaan jasa pelayanan publik 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 14. Sertifikasi hak tanah pemerintah kota 15. Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah kota padang 16. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 17. Penunjang penyelenggaraan dan pengelolaan adm pertanahan. 18. Pengadaan tanah untuk sarana umum. 19. Penilaian Arsip
Bab V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 5.1. INDIKATOR KINERJA BAGIAN PERTANAHAN SETDA Indikator Kinerja dari setiap Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pertanahan Setda, adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya pengadaan materai untuk Bagian Pertanahan selama 1 Tahun. 2. Jumlah rekening TV Kabel yang dibayar. 3. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor. 4. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. 5. Tergandakannya surat, dokumen-dokumen penting lainnya serta dokumen cetakan untuk Bagian Pertanahan. 6. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk Bagian Pertanahan. 7. Tersedianya Surat kabar untuk Bagian Pertanahan. 8. Tersedianya makan minum di Bagian Pertanahan. 9. Terlaksananya kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun 10. Tersedianya peralatan dan bahan pembersih ruang kantor. 11. Tersedianya jasa tenaga pendukung untuk mendukung operasional Bagian Pertanahan. 12. Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Bagian Pertanahan. 13. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja Bagian Pertanahan selama 1 Tahun. 14. Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan Pemko Padang dengan disertifikatkannya tanah untuk kepentingan pembangunan Pemko Padang tersebut dan yang akan dihibahkan kemasyarakat. 15. Terlaksananya pemancangan plang tanda tanah milik Pemko Padang. 16. Terlaksananya penyelesaian masalah pertanahan. 17. Terlaksananya penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pertanahan yang baik.
18. Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 19. Terlaksananya penataan arsip Bagian Pertanahan
5.2 KELOMPOK SASARAN BAGIAN PERTANAHAN SETDA Kelompok sasaran dalam mecapai hasil kinerja yang maksimal di setiap Program dan Kegiatan Bagian Pertanahan Setda, adalah sebagai berikut : 1.
Bagian Pertanahan Setda.
2.
Pembebasan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum.
3.
Tanah milik Pemko Padang yang belum ada legalitasnya secara hukum
4.
Tanah milik Pemko Padang yang belum dimanfaatkan oleh SKPD yang membutuhkan tanah
5.
Instansi yang membutuhkan tanah.
Bab VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF Dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan Pagu indikatif, adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rp.
6.288.000,-
b.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp.
800.000,-
c.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rp.
14.390.000,-
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.
12.339.750,-
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rp.
12.324.500,-
Rp.
697.000,-
g. Pnyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rp.
29.400.000
h.
Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rp.
3.300.000,-
i.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp.
31.440.000,-
j.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rp.
102.000.000,-
k. Penyediaan Alat Kebersihan
Rp.
3.296.000,-
l.
Rp.
18.600.000,-
Rp.
217.518.550,-
Rp.
10.000.000,-
Rp.
255.000.000,-
Rp.
154.072.500,-
f.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Penyediaan jasa pelayanan publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan a. dinas/Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan a. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, 4. penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.
a. Sertifikasi hak tanah pemerintah kota b.
Pemancangan plang merek tanah milik pemerintah kota padang
5.
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah a. Penataan arsip inaktif
Rp.
50.376.500,-
Rp.
1.735.926.000,-
Rp.
42.576.145.750
Rp.
45.285.199.300,-
6. Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Proram Peningkatan kemampuan administrasi pertanahan Penunjang penyelenggaraan administrasi a. pertanahan a.
7. Program penyediaan tanah untuk pembangunan a. Pengadaan tanah untuk sarana umum JUMLAH
Bab VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan ini adalah seluruhnya berasal dari APBD Kota Padang,
Bab VIII PENUTUP Dalam pelaksanaan program rutin maupun Program prioritas pada Bagian Pertanahan akan
diimplementasikan
secara
maksimal
guna
menunjang penyelenggaraan
pemerintah, pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinga umum di wilayah Kota Padang. Untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Padang sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENJA ini merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas
Kemampuan teknis dan profesionalisme
Peran serta masyarakat
Dukungan dari SKPD Terkait
Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENJA ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga. Padang, Maret 2015 Kepala Bagian Pertanahan Setda Kota Padang
AMASRUL, SH NIP. 19650505 198903 1 012
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
A
URUSAN WAJIB
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
KET
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya materai untuk Bagian Pertanahan
Bagian Pertanahan
1246 Materai
6.288.000
APBD Kota
100%
6.288.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa internet untuk Bagian Pertanahan
Bagian Pertanahan
100%
67.200.000
APBD Kota
100%
2.400.000
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Bagian pemeliharaan peralatan Pertanahan kantor Bagian Pertanahan
26 unit
14.390.000
APBD Kota
100%
14.390.000
4
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
Bagian Pertanahan
100%
9.909.750
APBD Kota
100%
10.909.750
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Terfotocopynya surat, dokumen-dokumen penting lainnya serta dokumen cetakan untuk Bagian Pertanahan
Bagian Pertanahan
100%
8.499.850
APBD Kota
100%
10.984.750
Tersedianya komponen listrik untuk Bagian Pertanahan
Bagian Pertanahan
100%
697.000
APBD Kota
100%
-
-
-
-
APBD Kota
3.300.000
APBD Kota
5
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8
Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU
Tersedianya surat kabar untuk Bagian Pertanahan
Bagian 24 Pertanahan Exemplar
Hal : 1 dari 5 halaman
-
100%
#REF!
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
APBD Kota
100%
31.440.000
100%
Tujuan Perjalanan Dinas : BPN RI, DEPDAGRI (mengikuti pelatihan 150.000.000 Pertanahan), Pilihan dari 3 Lokasi yang memiliki Bagian Pertanahan di Daerahnya
KET
URUSAN WAJIB
9
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan Bagian penyediaan makan minum dan Minuman Pertanahan untuk Bagian Pertanahan
Kegiatan Rapat-Rapat 10 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan kunjungan kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Bagian Pertanahan
100%
100%
31.440.000
102.000.000
Hal : 2 dari 5 halaman
APBD Kota
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
URUSAN WAJIB
II
11
Terlaksananya pengadaan Kegiatan Penyediaan peralatan Bagian peralatan kebersihan kebersihan kantor Pertanahan kantor
12
Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Publik
Terdukungnya pelaksanaan operasional kantor
Bagian Pertanahan
100%
3.296.000
APBD Kota
100%
3.500.000
100%
19.200.000
APBD Kota
100%
18.600.000
217.525.000
APBD Kota
100%
10.000.000
APBD Kota
100%
12.000.000
255.000.000
APBD Kota
100%
255.000.000
87.000.000
APBD Kota
100%
145.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Terlaksananya 1 Berkala Kendaraan pemeliharaan rutin Dinas/Operasional kendaraan dinas
5 unit Bagian kendaraan Pertanahan dinas
#REF!
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
B
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian penyusunan laporan 1 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja Bagian Kinerja SKPD Pertanahan selama 1 tahun URUSAN PILIHAN
Bagian Pertanahan
100%
VI Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1
2
Sertifikasi Hak Tanah Pemerintah Kota
Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah untuk kepentingan Kota pembangunan Pemko Padang Padang tersebut dan yang akan dihibahkan kemasyarakat
Pemancangan Plang Merek Tanah Milik Pemerintah Kota Padang
Terlaksananya Kota pemancangan tanah milik Padang Pemko Padang
50 persil
60 titik
VII Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1
Penilaian arsip inaktif
-
-
-
0
Hal : 3 dari 5 halaman
-
55.000.000
KET
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
APBD Kota
90%
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
KET
URUSAN WAJIB
VIII Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1 Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Terlaksananya penyelesaian masalah pertanahan
Kota Padang
20 kasus
421.600.000
Hal : 4 dari 5 halaman
435.000.000 Penyelesaian masalah pertanahan di atas tanah asset Pemerintah Kota Padang atau tanah Instansi Pemerintah lainnya yang bekejasama dengan Pemko Padang
RENCANA TAHUN 2015 NO
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
ProgramWAJIB Peningkatan Kemampuan Administrasi Pertanahan IX URUSAN 1 Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Administrasi Pertanahan
X
Terlaksananya penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pertanahan yang baik
Kota Padang
100%
111.812.750
APBD Kota
100%
56 persil
33.779.818.950
APBD Kota
100%
67.795.000
Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
1
Kegiatan pengadaan tanah untuk sarana umum
Terlaksananya pengadaan tanah untuk sarana umum
JUMLAH
Kota Padang
35.148.977.300
Hal : 5 dari 5 halaman
35.000.000.000
#REF!
KET
