KATA PENGANTAR. Padang, 27 Februari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang. Dra.Wirda Zein,Apt NIP

KATA PENGANTAR AssalamualaikumWr. Wb Dengan mengucap Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta HidayahNya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan Nasional disusun secara periodic meliputi Rencana Menengah Nasional dan Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 Tahun yang disebut sebagai Renstra. Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program perioritas pemerintah. Balai Besar POM di Padang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,Kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019. Renstra merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain :kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Padang disusun mengacu Renstra Badan POM RI melalui pendekatan Teknokratis, politik, partisifatif, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom-up). Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang dalam kurun waktu 2015-2019. Tujuan Utama dalam penyusunan Renstra adalah menjadi acuan dalam penyusunan rencana keuangan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Padang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil khususnya kepada tim penyusun Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019 yang telah bekerja keras menyelesaikan Renstra ini tepat pada waktunya. Semoga Renstra Balai Besar POM di Padang dapat bermanfaat bagi pencapaian VISI, MISI serta Tujuan Badan POM .Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Padang, 27 Februari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang

Dra.Wirda Zein,Apt NIP.19550216 198403 2 001

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ................................................................................................................................. 1 I.1Keadaan Umum............................................................................................................................... 1 A. Peran BPOM berdasarkan peraturan perundang-undangan ..................................................... 1 B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ......................................................................... 2 C. Hasil dan Capaian Kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014 .............................................. 10 D. Isu-isu Strategi sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan BBPOM di Padang ......................... 14 I.2 Potensi dan Permasalahan .......................................................................................................... 15 A. Permasalahan Internal.............................................................................................................. 15 B. Permasalah Eksternal ............................................................................................................... 16 BAB II Visi Misi dan tujuan BBPOM ..................................................................................................... 26 II.1 Visi ............................................................................................................................................... 26 II.2 Misi .............................................................................................................................................. 27 II.3 Budaya Organisasi ....................................................................................................................... 29 II.4 Tujuan ......................................................................................................................................... 29 II.5 Sasaran Strategis ......................................................................................................................... 30 BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi .......................................................................... 35 III.1 Arah kebijakan dan strategi Nasional ........................................................................................ 35 III.2 Arah kebijakan dan strategi BBPOM di Padang ......................................................................... 38 III.3 Kerangka Regulasi ...................................................................................................................... 41 III.4 Kerangka Kelembagaan .............................................................................................................. 42 BAB IV Target Kinerja dan kerangka pendanaan ................................................................................ 45 IV.1Target Kinerja.............................................................................................................................. 45 IV.2 Kerangka Pendanaan ................................................................................................................. 46 BAB V Penutup ..................................................................................................................................... 48

Gambar 1

: Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang

2

: Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014

3

: Rasio Pencapaian Kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014

4

: Log Frame

Tabel 1

: Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2010-2014

2

: Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2014

3

: Jumlah Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Usia

4

: Capaian Kinerja BBPOM Padang tahun 2010-2014

5

: PROGRESS dan REALISASI Penyelesaian KASUS PROJUSTISIA OMKABA

6

: Data penduduk di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan kategori umur dan kelamin tahun 2013

7

: Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 -2013

8

: Rangkuman Analisis SWOT

9

: Penguatan Peran BBPOM di Padang Tahun 2015-2019

10

: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM Tahun 2015-2019

11

: 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

12

: Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator Balai

13

: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

14

: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 1. Contoh Logical Framework Renstra Balai Besar/Balai Pom 2. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Balai Besar POM Di Padang 3. Kamus Indikator Renstra Bpom 2015-2019

Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019

2

BAB I PENDAHULUAN I.1

KONDISI UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Berkaitan untuk itu dibutuhkan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif,efisien dan bersasaran. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, BBPOM di Padang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM untuk periode 2015-2019 berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra BBPOM tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra BBPOM.di Padang. Selanjutnya Renstra BBPOM di Padang periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Padang dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum BBPOM di Padang pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: A. Peran BPOM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian ( LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan,kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah non 1


2

Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001. Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar terdapat 3(tiga) pilar lembaga BPOM 1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar(pre market ) 2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat ( post market) melalui: a. Pengambilan sampel dan Pengujian b. Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya c. Investigasi Awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangkameningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui: a. PublicWarning; b. Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta ;c. Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak sekolah(PJAS), peningkatan Kegiatan BPOM dalam Food Safety Masuk Desa ( FSMD ) dan advokasi kepada masyarakat,serta pengawasan pangan fortifikasi. B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Padang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan , dengan landasan Hukum SK Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dan SK Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.21.1232 tahun 2004 . Sejak ditetapkannya keputusan ini Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mencakup 7 (tujuh) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten. Luas wilayah Propinsi Sumatera Barat 42.297,30 KM² dengan wilayah kerja 19 Kabupaten/kota dan jumlah penduduk 5.066.476 jiwa.

2


2

Kota 1. Padang 2. Bukittinggi 3. Padang Panjang 4. Payakumbuh 5. Solok 6. Pariaman 7. Sawahlunto Kabupaten 1. Sijunjung 2. Padang Pariaman 3. Solok 4. Pesisir Selatan 5. Dharmasraya 6. Solok Selatan 7. Pasaman Barat 8. Pasaman 9. Lima Puluh Kota 10. Tanah Datar 11. Agam 12. Kepulauan Mentawai

Provinsi Sumatera Barat terletak sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, Propinsi Riau, Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa, sehingga Propinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban tinggi. Ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi sebagian daerahnya pada daratan tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang. Letak geografis berbatasan langsung dengan Propinsi Riau yang dekat dengan Batam, dimana Batam sendiri sangat dekat dengan Negara tetangga Singgapura menyebabkan dengan mudah produk Obat dan Makanan masuk dan keluar di Sumatera Barat dengan tanpa hambatan (darat) yang berarti. Berdasarkan realita ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang harus dapat melindungi masyarakatnya dari bahaya masuknya produk yang dapat membahayakan Kesehatan Untuk itu diperlukan upaya penguatan kompetensi dan kelengkapan Sarana dan Prasarana sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi hal tersebut diatas. Balai Besar POM di Padang kedepan akan menjadikan Laboratoriumnya menjadi laboratorium unggulan.Disamping itu pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk 3


2

mencegah dan melindungi diri sendiri terhadap resiko dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

B.1. Tugas Balai Besar POM di Padang

Sebagai Unit Pelaksana Tekhnis Pusat, Balai Besar POM di Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplimen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

B.1.1Fungsi Balai Besar POM di Padang

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Balai Besar POM di Padang menyelenggarakan fungsi sbb : 1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan 2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional , kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. 4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi. 5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. 6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan. 7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. 8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan. 10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

4


2

B.1.2. Struktur organisasi Balai Besar POM di Padang

Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.21.4232 tahun 2004 tanggal 27 September 2004 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM Padang struktur organisasi dan tugasnya menjadi sebagai berikut : Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

BIDANG SERTIFIKASI DAN LIK

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI LIK

BIDANG PENGUJIAN PANGAN, BB& MIKROBIOLOGI

SEKSI LAB PANGAN

BIDANG PENGUJIAN TERANOKOKO

SEKSI LAB MIKROBIOLOGI

BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI PENYIDIKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Susunan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terdiri dari Kepala dan 4 (empat) Bidang, 6 (enam) Seksi serta 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:  Kepala Balai Besar POM  Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, dengan 2 (dua) seksi yaitu seksi pemeriksaan dan seksi penyidikan 5


2

 Bidang Sertifikasi dan Layanan Infomasi Konsumen, dengan 2 seksi yaitu Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen  Bidang Pengujian Terapetik Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan Produk Komplemen  Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi dengan 2 seksi yaitu seksi Lab pangan, Bahan Berbahaya dan seksi Lab Mikrobiologi  Sub Bagian Tata Usaha, dan  Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, OT, Kosmetik dan Produk Komplemen Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 2. Bidang Pengujian Mikrobiologi

Produk

Pangan,

Bahan

Berbahaya

dan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari : a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana & program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya. b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi. 3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, 6


2

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari : a. Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. b. Seksi Penyidikan Mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari : a. Seksi sertifikasi Mempunyai tugas melakukan rekomendasi sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. b. Seksi layanan Informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi untuk konsumen. 5. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Padang.Disamping itu Subag Tata Usaha melakukan pengelolaan Aset BMN, Pengelolaan keuangan dan Sumber daya Manusia Secara umum kondisi Sumber daya manusia BBPOM Padang untuk mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai peran dan fungsinya diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan potensi yang baik.Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Padang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah sejumlah 98 orang yang tersebar di seluruh bidang dan Sub bagian Tata Usaha. Berikut ini dapat dilihat perkembangan profil Pegawai BBPOM di Padang dalam 5 tahun dan profil pendidikan dalam tahun 2014.

7


2

Tabel 1 Profil Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 – 2014 No 1 2 3 4 5

Kategori Pendidikan S3 S2 Apoteker Profesi S1 Non sarjana Jumlah % Non Sarjana

2010 2011

2012

2013

2014

Jml

10 26

9 29

12 25

9 27

11 27

51 134

11 48 95 50,5

12 50 100 50

14 45 96 46,9

13 40 89 44,9

14 46 98 46,9

64 229 478 41,42

Dari tabel 1 berdasarkan % rata-rata 5 tahun dapat diketahui bahwa 47,91 % pegawai BBPOM di Padang adalah non sarjana,sedangkan 41,42 % adalah sarjana dimana13,39 % diantaranya sarjana non farmasi. Tabel 2 Profil pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Apoteker/ Profesi

S1

NON sarjana

Jumlah

Bidang Serlik Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Bidang Teranokoko 3 Bidang Pangan,BB dan 4 Mikrobiologi Sub Bag Tata Usaha 5 TOTAL 1 2

S2

Unit Kerja

S3

No

0 0

3 3

2 6

1 5

1 9

7 23

0 0

3 2

9 6

0 1

10 13

22 22

0 0

0 11

4 27

7 14

13 46

24 98

Dari Tabel 2 di atas pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa 46,94 % pegawai BBPOM adalah non sarjana. Tiga Bidang/sub bagian dengan persentase SDM non sarjana terbesar berturut-turut adalah Bidang Pangan ,Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi (59,09%), Sub Bagian Tata Usaha (54,42%) dan Bidang Teranokoko(45,45%).Dibawah ini gambar2: grafik komposisi persentase SDM BBPOM di Padang menurut pendidikan.

8


2

Gambar 2 Profil pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 46,94% 0,5 0,45 0,4

27,55%

0,35 0,3

14,29%

0,25 11,22%

0,2 0,15 0,1

0

0,05 0

S3

S2

Apt Prosentase

S1

Non sarjana

Dari komposisi SDM BBPOM di Padang sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 2 dan gambar 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitasmaupun kualitas SDM , agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.

Tabel 3 Jumlah Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Usia No 1 2 3 4 5 6 7 8

Usia < 25 25 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 > 55 Total

2010 2 13 7 10 24 25 14 0 95

2011 2 13 11 10 23 24 17 0 100

2012 2 13 10 10 22 20 19 0 96

2013 1 18 8 8 10 22 22 0 89

2014 0 9 14 8 13 25 22 7 98

Jml 7 66 50 46 92 116 94 7 478

9


2

Dari data pegawai BBPOM di Padang, rata-rata usia ≥ 50 tahun 21,13 % dan 15,27 % berada pada usia ≤ 30 tahun. Dari data diatas didapatkan gambaran bahwa 21,13 % sumberdaya manusia BBPOM di Padang menjadi prioritas persiapan second layer guna mempertahankan dan peningkatan kinerja.

C. Hasil Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM di Padang mempunyai tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Barat. Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan BBPOM di Padang dapat dilihat dengan pencapaian indikator Kinerja Utama sasaran strategis pada tabel 4. di bawah ini. Tabel 4. Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014 Target (%)

Realisasi (%)

5.

4

5

2

3

4

5

4

6

8

10

Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar

69,30

30

45

60

75

0,09,

-5,48

8,51

38,45,

4,95

1,02

1,64

3,55,

2,10

-65

-4,17

2013

2014

- 45,63 4,5

-27,4 283,67 961,25 99

0,9213 -1,08 -2,05

-1,08

1,13

16,29

51

54,67

89,25

42

23,03 -18

-25,63 -108

3,77 30,51

20,32

baseline

96,89

baseline

Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar

-0,05 -0,73

baseline

96,09

baseline

kenaikan kosmetik yang memenuhi standar

-0,52

2010 2011 2012

baseline

3

2014

baseline

2

baseline

2

2012 2013

baseline

1,6

baseline

77,26

1,2

baseline

4.

Persentase kenaikan Obat tradisional yang memenuhi standar

0,8

baseline

3.

98,44

baseline

2.

Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar

baseline

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 1.

Rasio (%)

Awal

baseline

Indikator

13,73 12,19

baseline

NO

10

21,72


2

Sebagaimana tabel 4 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014 tersebut di atas, kinerja BBPOM di Padang telah menunjukan perbaikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kinerja BBPOM sesuai tugas utamanya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Adapun penjelasan pencapaian indikator tersebut sebagai berikut: Untuk indikator Kinerja Obat yang beredar dan memenuhi syarat telah mencapai sebesar 98,53 %,sedangkan Obat Tradisional beredar telah mencapai memenuhi syarat 82,21 %, untuk kinerja kosmetik beredar telah memenuhi syarat sebesar 98,19 % dan kinerja suplemen Makanan beredar telah memenuhi syarat telah tercapai sebesar 95,81 % dan Makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar 85,59 %.. Berdasarkan hasil tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi mainstreaming di Renstra 2015-2019. Dibawah ini pada gambar 3 dapat dilihat secara grafik pencapaian kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014 Gambar 3 .Rasio pencapaian kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014 120 100

Persentase Kenaikan Obat yang MS

80

Persentase Kenaikan OT yang MS

60

Persentase kenaikan Kosmetik MS

40

Persentase Kenaikan Suplemen Makanan yang MS

20

Persentase Kenaikan Makanan yang MS

0 2010

2011

2012

2013

2014

C.1Pemeriksaan Sarana Produksi , Distribusi dan Penyelidikan

BBPOM di Padang dari tahun 2010 - 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta tindakan penyelidikan terhadap perkara Obat dan Makanan yang dilanjutkan ke ranah hukum.

11


2

C.1.1.Pemeriksaan Sarana Produksi

 Pemeriksaan CPOB dilakukan untuk menjamin kepenuhan implementasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) rata-rata 2 kali setahun terhadap satu sarana Produksi obat. Pengawasan sarana produksi obat ( industri farmasi) dilakukan dalam rangka pengawasan pre market dan post market yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan CPOB yang dinamis (C.GMP). Pengawasan pre market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum sarana produksi melakukan kegiatan produksi sedangkan pengawasan post market dilakukan setelah sarana produksi melakukan kegiatan produksi atau produk jadi beredar. Untuk CPOB masih belum menerapkan CPOB yang sempurna.  Untuk pemeriksaan sarana produksi pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan TMK sarana untuk Industri Pangan MD. Tetapi, pada tahun 2014 kembali naik persentase TMK industri pangan. Hal ini disebabkan karena aturan dan persyaratan yang harus diterapkan semakin ketat.  Untuk industri pangan rumah tangga rata-rata TMK yang ditemukan masih masalah higiene sanitasi yang selalu kurang, untuk pemakaian bahan berbahaya masih jarang ditemukan.  Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika dan IKOT / UMOT dari tahun 2010 – 2014 tidak banyak perubahan (90%) masih TMK, disebabkan industri tersebut belum bisa meningkatkan fasilitas produksi seperti mesin dan ruangan yang masih TMK. Sebagai gambaran hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi dapat dilihat pada table sebagai berikut :

C.1.2.Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA

 Untuk sarana distribusi terapetik seperti : PBF, Apotek, Toko Obat masih banyak ditemukan pelanggaran terutama tentang administrasi dan penjualan obat keras disarana yangtidak mempunyai kewenangan (toko obat). Untuk pelanggaran– pelanggaran terhadap administrasi sudah ditindak lanjuti dan merekomendasikan dinas-dinas terkait untuk menindak lanjuti sesuai kewenangannya.  Pada sarana pelayanan rumah sakit dan puskesmas relatif lebih baik, karena ratarata rumah sakit atau puskesmas dikelola oleh apoteker /tenaga kefarmasian sehingga lebih baik penanganan administrasi dan produk terapetik. 12


2

 Untuk sarana distribusi pangan pelanggaran yang ditemukan sangat sedikit dan produk pangan TIE sangat jarang ditemukan seiring dengan seringnya dilakukan razia-razia oleh TIM BBPOM / DinKes / Perindag. sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha relatif baik.  Dari hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika masih sering ditemukan kosmetika yang dilarang beredar dalam jumlah yang sedikit. Sehingga pelanggarannya diberikan peringatan keras tertulis, untuk masa yang akan datang diperlukan strategi khusus untuk mengawasi produk kosmetika illegal tersebut.  Untuk pelayanan NAPZA di apotek, rumah sakit dan puskesmas TMK nya lebih kepada administrasinya dan penanganan produk Napza relatif lebih baik karena dikelola oleh Apoteker / tenaga teknis kefarmasian.

C.1.3.Penyidikan

 Dari tahun 2010 – 2014 dari 55 kasus pelanggaran dilanjutkan ke ranah hukum sebanyak 46 perkara dan sudah selesai sampai P 21 dan hanya 1 kasus yang masih carry over, karenakasusnya terjadi diakhir tahun 2014.  Pelanggaran-pelanggaran di bidang Obat dan Makanan ini cenderung masih meningkat karena peningkatan pasar dengan era pasar bebasdan peningkatan modus operandi nya sehingga dibutuhkan teknik penyelidikan yang lebih baik untuk mengungkapkan kasus-kasus di bidang Obat Makanan ini. Tabel 5. PROGRESS dan REALISASI Penyelesaian KASUS PROJUSTISIA OMKABA

13


2

C.2 Kegiatan Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen

Untuk pelayanan masyarakat ,BBPOM di Padang melakukan koordinasi dengan stake holder yang ada di kabupaten dan kota se Sumatera Barat terutama dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Penyebaran Informasi, Pembinaan terhadap pelaku usaha kosmetik, obat tradisional dan IRTP serta kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Food Safety Masuk Desa serta intervensi ke sekolah dan pengujian sampel dengan mobil keliling telah dilaksanakan dengan baik. Disamping itu Komitmen yang tinggi dari stake holder dalam hal pengawasan Obat dan Makanan dengan cara permintaan jasa uji serta Narasumber dari stake holder semakin meningkat setiap tahunnya. D. Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan BBPOM di Padang Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Padang tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Padang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut: 1. 2.

3.

Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan, Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, Dampak krisis Ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997, juga berakibat banyaknya perusahaan melakukan efisiensi

Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut BBPOM di Padang dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan semangat tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

14


I.2

A.

2

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pemasalahan Internal 1. Kapasitas Laboratorium Belum Optimal Dalam mencapai laboratorium yang sesuai dengan Standar laboratorium, untuk mengawal semua produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka Balai Besar POM di Padang secara terus menerus dan berkesinambungan terus memperkuat kapabilitas dan profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti peralatan laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku pembanding dan suku cadang. 2. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Pangan dan Distribusi Obat dan Makanan Belum Optimal Hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan perundangundangan yang berlaku tetapi umpan balik dari instansi terkait/ stakeholder belum dilakukan secara optimal. Mempertimbangkan luas dan kondisi geografis Propinsi Sumatera Barat serta meningkatnya jumlah sarana produksi dan distribusi seperti UKM Produk Pangan, Balai Besar POM di Padang perlu meningkatkan cakupan Inspeksi agar dapat menjamin bahwa produk obat dan makanan yang dihasilkan didasarkan kepada kaidah produksi dan distribusi yang baik. 3. Pelaksanaan Sampling Belum Representatif dan Belum Berdasarkan pada Pendekatan Analisis Risiko Dalam rangka fungsi pengawasan postmarket yang dilakukan melalui pengambilan sampel Obat dan Makanan berdasarkan pada produk yang berpotensi masalah terhadap kesehatan masyarakat. Sistim pengambilan sampel yang diterapkan ini menyebabkan tidak terwakilinya pengambilan produk yang beredar di pasaran . 4. Pemberdayaan Masyarakat Belum Optimal Pembinaan pada produsen yang dilakukan belum optimal, dapat dilihat dari indikator masih tingginya produk Obat dan Makanan TMS yang beredar, pembinaan terhadap pelaku usaha belum optimal disebabkan karena pembinaan yang dilakukan belum tepat sasaran, artinya masih banyak produsen yang menghasilan produk TMS / sarana yang TMK , belum menjadi sasaran dalam penyebaran informasi/penyuluhan ,di mana sepenuhnya diserahkan kepada Dinkes Kab/ Kota termasuk penentuan pesertanya.

15


2

5. Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan Belum Menimbulkan Efek Jera Selama ini upaya penegakan hukum yang dilakukan dinilai belum efektif. Rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum tindak pidana bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya upaya penegakan hukum. Belum adanya Peraturan perundangundangan khusus tentang pengawasan obat dan makanan yang dapat memberikan sangsi yang berat sehingga memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana. 6.

Belum Optimal Koordinasi Antara Bidang Selama ini koordinasi antara bidang sangat lemah. Temuan ketidaksesuaian terhadap produk & sarana tidak di TL dimana implementasi SOP/IK belum optimal. Seperti: temuan Seksi Pemeriksaan terhadap sarana TMK dapat di TL oleh Seksi Penyidikan dan pembinaan/ penyuluhan oleh Bidang Serlik. Hal ini belum optimal dilakukan masing-masing Bidang . 7.

Belum ada strategi pengembangan pegawai yang tepat Tidak ada Trend Need Analyssis yang dilakukan sehingga mempengaruhi kinerja yang dihasilkan dan kurang mempersiapkan pemimpin lapis ke dua ( second layer leader) . hal ini akan menghambat pencapaian kinerja di masa mendatang.

B. Permasalahan Eksternal Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BBPOM di Padang semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi,fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ( climate change), ketegangan lintas batas antar wilayah, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di Padang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

16


2

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi BBPOM di Padang terdiri dari 2 ( dua) isu mendasar yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu Kesehatan disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan yang terkait dengan globalisasi akan diulas tentang perdagangan bebas, perubahan iklim dan demografi. Isu-isu ini saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran BBPOM di Padang baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut : 1.2.1Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut.Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut. Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Padang untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman , bermutu, dan berkhasiat. 1.2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yangberkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain itu, dengan meningkatnya variasi obat sebagai implikasi penerapan SJSN, BBPOM juga dituntut harus lebih intensif dalam melaksanakan farmakovigilan, utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 1.2.3. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup ekonomi, politik, sosial,budaya,teknologi dan lingkungan. Proses ini 17


2

dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi,informasi dan transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi BBPOM di Padang dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut mengakibatkan adanya area perdagangan bebas, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Selanjutnya diharapkan industri farmasi,obat tradisional,kosmetika,suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. Realitas menunjukan bahwa saat ini Propinsi Sumatera Barat telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan Luar Negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu-isu ekonomi saja, tetapi merambah pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. 1.2.4. Perubahan iklim Ancaman perubahan ilkim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian terutama pada produk bahan pangan di Indonesia dan khususnya di Propinsi Sumatera Barat.. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga kompetitif. Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan dengan sub sektor makanan, minuman dan tembakau serta sub sektor pupuk,kimia dan barang dari karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas BBPOM di Padang dalam mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu ke hilir. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim ini juga mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari berbagai virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu Negara ke Negara lain.

18


2

Varian obat baru juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari BBPOM di Padang melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut. 1.2.5. Demografi dan perubahan Komposisi Penduduk Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 4.865.300 jiwa (sebesar 1,13% pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2025 akan mencapai 5,757.8 juta jiwa. Jumlah populasi terbesar berada pada kelompok umur 5-9 tahun, kemudian diikuti oleh populasi remaja 10 – 14 tahun dan populasi remaja 15-19 tahun. Sementara usia produktif antara 30-54 tahun menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya dan usia di atas 55 tahun juga tren meningkat.

Tabel 6 Data penduduk di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan kategori umur dan kelamin tahun 2013

19


2

Tabel 7 Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 -2013

Semakin meningkat usia harapan hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat juga semakin meningkat.Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat, jika tidak ditata dengan baik akan menjadi potensi ancaman bagi kesehatan masyarakat. 1.2.6. Kemajuan Teknologi Produksi Kemajuan teknologi di bidang produksi telah memungkinkan industri farmasi dan makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan rentang produk yang luas. Selain itu dukungan kemajuan teknologi transportasi memungkinkan persebaran produk dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok pelosoknya. Bagi pengawasan obat dan makanan hal ini merupakan suatu masalah potensial karena bila terdapat produk substandar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Tantangan yang signifikan adalah munculnya zat baru hasil inovasi teknologi produksi bidang obat dan makanan. Keadaan ini menuntut peningkatan kompetensi pengawas, utamanya pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian obat dan makanan. Dari hasil pengujian di laboratorium, dipastikan akan ada resiko nyata yang dihadapi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Kapasitas dan kemampuan laboratorium BBPOM yang terbatas memberi peluang tidak terawasinya produk yang beresiko terhadap kesehatan.

20


1.2.7.

Analisa terhadap Lingkungan Opportunities, Threats/SWOT)

2

Strategis

(Strengths,

Weaknesses,

Berdasarkan pengaruh lingkungan strategis dapat dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan BBPOM ke depan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi BBPOM dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

KEKUATAN (STRENGTHS) BBPOM di Padang saat ini memiliki kualitas SDM yang sangat memadai, khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, BBPOM juga telah memiliki hasil penilaian atas Integritas Pelayanan Publik yang diakui secara Nasional. Pelayanan ini sangat mutlak harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh BBPOM terhadap penilaian/pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat. BBPOM di Padang memiliki koordinasi yang baik dengan stake holder terkait dan hal ini sangat strategis mendukung tugas-tugas pokok BBPOM .Di sisi lain, BBPOM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan Makanan, juga faktor-faktor mutu lainnya, seperti standar produksi dari industri farmasi, standar distribusi dan standar produk pangan lainnya. Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi BBPOM di Padang, komitmen pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran BBPOM dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk menjamin mutu pelayanan BBPOM di Padang juga telah mempunyai sertifikasi ISO 9001:2008 serta ISO 17025:2008, dan juga telah menerapkan Reformasi Birokrasi.

2.

KELEMAHAN (WEAKNESSES) Saat ini SDM BBPOM di Padang sudah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai BBPOM yang mengawasi seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat,tersebar di daratan dan lautan. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik ditingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien. 21


2

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan sarana dan prasarana( termasuk tehnologi IT) yang memadai menjadi syarat mutlak dilakukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BBPOM di Padang. 3.

PELUANG (OPPORTUNITIES) Kerjasama dengan Stake holder terkait yang sangat baik pada saat ini merupakan peluang yang sangat mutlak untuk mencapai upaya pembangunan kesehatan. Peluang kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat dan makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun stake holder terkait lainnya. Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting.

4.

TANTANGAN (THREATS) Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan adanya produk-produk yang tersedia di pasar tidak memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalkan permasalahan tersebut. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosial, salah satunya dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat apabila penggunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi dengan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat dan Makanan tersebut. Sisi lain, globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan bebas (free trade area) menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari negara lain merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera. Realitas menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi produk Obat dan Makanan tersebut Pada Tabel 8 berikut dapat dilihat Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan pengaruh lingkungan strategis dari internal dan eskternal.

22


2

Tabel 8:Rangkuman Analisis SWOT Kekuatan (Strengths)

HASIL PEMBAHASAN (SWOT) 1. Kualitas SDM 2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional Koordinasi dengan Stakeholder terkait 3.

4. Pedoman Pengawasan yang jelas Komitmen Pimpinan Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 17025:2008 dan 5. melaksanakan : Reformasi Birokrasi 1. Masih terbatasnya jumlah SDM Kelemahan (Weaknesses) 2. Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun 3. utama 4. Masih kurangnya dukungan IT 5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja 1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) Tantangan (Opportunities) 2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang 3. pesat 4. Terjalinnya kerjasama dengan stakeholder terkait

Tantangan (Threats)

5. 1 2. 3 4

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lemahnya penegakan hukum Perubahan pola hidup masyarakat Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area) Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka BBPOM di Padang perlu melakukan penguatan organisasi dan kebijakan teknis, agar faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BBPOM periode 20152019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan BBPOM di Padang seharusnya melakukan pengembangan dan perluasan organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BBPOM periode 2015-2019.

23


2

Tabel 9. Penguatan Peran BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 • • Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

• •

• Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik

• • •

Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan Penyidikan dan penegakan hukum

Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melaluiKomunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar

24


2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran BPOM. II.1.

VISI Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BBPOM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Padang menetapkan Visi BBPOM 2015-2019 adalah sebagai berikut:

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa” Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut: Aman : Keadaan bebas dari bahaya. Semua Obat dan Makanan harus dijamin keamanannya, agar tidak membahayakan bagi masyarakat pengunaannya. Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggi.

26


2

II.2.

MISI Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang dijabarkan dalam bentuk Misi BPOM yang diadopsi oleh BBPOM di Padang. 1.

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi pemeriksaan ,sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Padang dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2.

Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Sebagai lembaga pengawas, BBPOM di Padang harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BBPOM di Padang harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

27


3.

2

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BBPOM di Padang melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Padang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BBPOM di Padang harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan BBPOM di Padang Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas unit kerja yang kuat.Hal ini membutuhkan sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine),yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan post-marketyang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BBPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BBPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. BBPOM di Padang juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepenting merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (learning organization).Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Padang perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).

28


II.3.

2

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilainilai luhur dan keyakinan 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. II.4. TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, diusulkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat atas jaminan Obat dan Makanan oleh BPOM 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. a. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan; 29


2

b. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemberian jaminan pembinaan dan bimbingan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BPOM yang berkualitas

II.5. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Padang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Padang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan BBPOM di Padang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Padang merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat full spectrum, mencakup pengawasan post-market, pengujian laboratorium serta penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut: 1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat, 2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat, 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat, 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat, 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat 2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BBPOM harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi 30


2

syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Paradigma BBPOM di Padang sebagai lembaga pengawas dan ditakuti pelaku usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan BBPOM di Padang dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan para pelaku usaha. Tanpa meningggalkan tugas utama pengawasan, BBPOM di Padang berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya, salah satunya melalui jaminan kualitas ( Quality assurance), pengawasan melalui pendampingan regulatory ( regulatory assistance) Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan.Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan Masyarakat 2. Jumlah kabupaten /Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Padang Kualitas tatakelola pemerintahan ( good Governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran strategis BBPOM di Padang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. BBPOM di Padang telah menjalankan Reformasi Birokrasi yang harus terpelihara untuk menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi. Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BBPOM di Padang harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif 31


2

dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah:  Nilai SAKIP BBPOM di Padang dari Badan POM Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM tahun 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 10: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM Tahun 2015-2019 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR STRATEGIS KINERJA Obat dan Makanan Aman Meningkatk an Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatny a jaminan produk Obat dan Makanan aman

Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku

Meningkatny a daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Menguatnya 1. Persentase obat yang Sistem memenuhi syarat; Pengawasan 2. Persentase obat Obat dan Tradisional yang Makanan memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat. Meningkatnya ; jaminan kualitas 1. Tingkat Kepuasan pembinaan dan Masyarakat; bimbingan 2. Jumlah kabupaten dalam /Kota yang mendorong memberikan kemandirian komitmen untuk pelaku usaha pelaksanaan dan kemitraan pengawasan Obat dengan dan Makanan pemangku dengan kepentingan memberikan 32


2

kepentingan.

serta partisipasi masyarakat melaluikerjasa ma, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

1. Nilai SAKIP BBPOM di Padang

33


BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA, dan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Badan POM sebagai berikut: 1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah), 2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat), 3. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat), 4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi), 5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)

35


Tabel 11. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran bagi seluruh bangsa Indonesia. Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktifinovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan dan pengembangan supply chain dan monitoring (termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan teknologi informasi) untuk menjamin ketersediaan dan mutu, keamanan dan khasiat obat hingga di fasilitas kesehatan dan pasien. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik 36


(CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik (CDOB) untuk menjamin mutu, keamanan dan khasiat serta peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan, termasuk penguatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum. Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang yang dihadapi pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat tahun 20152019, maka sasaran bidang yang akan dicapai diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, antara lain tercermin dari indikator yang juga menjadi tanggungjawab BPOM, sebagai berikut: “Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan,” yang terkait kewenangan BBPOM di Padang, indikator yang ditetapkan, yaitu:

No Indikator

Status Awal

Target 2019

1

Persentase obat yang memenuhi syarat

92,0

94,0

2

Persentase makanan yang memenuhi 73,68 syarat

82

(Sumber: RPJMN 2015-2019) Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”,melalui: 1.

Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2.

Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3.

Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan;

4.

Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;

5.

Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

37


III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM di Padang Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Padang periode 2015-2019, adalah: Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: 1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan 3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal: Eksternal: 1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: 1. 2. 3. 4. 5.

Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Padang secara lebih proporsional dan akuntabel; Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga ( pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian dalam mekamisme internal organisasi serta kelembagaan dan tata laksana BBPOM di Padang. Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Padang, karena kunci 38


keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM, Sistem pengawasan, manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, melaksanakan program utama ( teknis) . Program teknis antara lain : 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 2.Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Untuk melaksanakan program teknis di atas BBPOM di Padang melakukan beberapa kegiatan : Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya, pelaksanaan pemeriksaan laboratorium , pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi, pelaksanaan pemeriksaan setempat pada sarana produksi dan distribusi; pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;pelaksanaan sertifikasi produk; sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM; Pelaksanaan kegiatan Layanan informasi konsumen; Membentuk kader keamanan pangan melalui Food Safety Masuk Desa. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan BPOM adalah sebagai berikut :

39


Gambar 4 :LOG FRAME Balai Daerah

Tabel 12: Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator Balai PROGRAM

SASARAN PROGRAM

PROGRAM Menguatnya sistem PENGAWASAN OBAT pengawasan Obat dan DAN MAKANAN Makanan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

KEGIATAN STRATEGIS Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

PIC

Meningkatnya kinerja 1. Jumlah sample yang diuji Balai pengawasan obat dan menggunakan parameter Besar/Balai makanan di seluruh kritis POM Indonesia 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 3. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan 6. Jumlah sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan 7. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 8. Jumlah layanan informasi BBPOM 9. Desa/Kelurahan yang diintervensi program Keamanan Pangan

40


III.3. KERANGKA REGULASI Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan di Propinsi Sumatera Barat yang merupakan UPT dari BPOM mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi,melainkan perlu juga regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pada saat melaksanakan pengawasan BBPOM di Padang seringkali berkoordinasi dengan lintas sektor terkait Kabupaten/Kota setempat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting di mana secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain itu dari sisi ekonomi Obat dan Makanan mempunyai potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Obat dan makanan yang terjamin keamanan, manfaat dan mutunya dapat menurunkan tingkat resiko kematian akibat penyakit, karena pasien dapat tertolong dengan obat yang bermutu. Demikian halnya dengan konsumsi makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat maka seseorang akan tumbuh dengan baik sehingga akan terbentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan secara optimal,maka BBPOM di Padang perlu ditunjang oleh regulasi atau perturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh BBPOM di Padang dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain: 1.

2.

UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi. Pemutakhiran Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. 41


3.

4.

5.

6.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pola tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Hal ini bertujuan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut BBPOM di Padang dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini . Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain:Peraturan baru terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol). Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BBPOM di Padang perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intra organisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat inter organisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama. Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah: 

Penguatan Unit Pelaksana Teknis sebagai responsibility center dalam pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional, sekaligus sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang telah didelegasikan dari Badan POM RI.



Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.



Diperlukan koordinasi dengan stake holder terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas.



Diperlukan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang bergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan illegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.



Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah di implementasikan BBPOM di Padang untuk memastikan bismis proses dan tata laksana baik dalam hal tata 42


kelola evaluasi,serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif,efisien,dan transparan 

Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-prosedur untuk mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan



Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.

43


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN IV.1. Target Kinerja Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel 13 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2015 92,0

Tarrget Kinerja 2016 2017 2018 92,5 93,0 93,5

2019 94,0

80

81

82

83

84

89

90

91

92

93

79

80

81

82

83

74,18

76

78

80

82

75

77

79

83

85

10

11

12

13

14

Indikator

Menguatnya Persentase obat Sistem yang MS Pengawasan meningkat Obat dan Persentase Obat Makanan Tradisional yang MS meningkat Persentase Kosmetik yang M.S meningkat Persentase Suplemen Makanan yang MS meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat Meningkatnya Tingkat kepuasan jaminan kualitas masyarakat pembinaan dan Jumlah bimbingan Kabupaten/Kota dalam yang memberikan mendorong komitmen untuk kemandirian pelaksanaan pelaku usaha pengawasan Obat dan kemitraan dan Makanan dengan dengan pemangku memberikan

45


kepentingan

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Nilai SAKIP B BBPOM di Padang dari Badan POM

B

A

A

AA

IV.2. KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 14 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan Sasaran Strategis Menguatny a Sistem Pengawasa n Obat dan Makanan

Indikator

PIC

Alokasi (Rp Milyar) 2015

2016

2017

2018

2019

3,541

3,792

3,927

4,062

4,218

Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

Kedeputi an I dan BB/BPO M Kedeputi an II dan BB/BPO M Kedeputi an II dan BB/BPO M Kedeputi an II dan BB/BPO M Kedeputi an III dan BB/BPO M 46


Sasaran Strategis

Indikator

Meningkat nya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandiria n pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentinga n

Tingkat kepuasan masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Onbat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Meningkat nya Kualitas kapasitas kelembaga an BBPOM di Padang

Nilai SAKIP BBPOM di Padang oleh Badan POM

PIC

Alokasi (Rp Milyar) 2015

2016

2017

2018

2019

2,701

3,107

3,604

4,219

3,770

6,401

7,200

8,500

17,80 0

18,00 BBPOM 0

BBPOM

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

47


BAB V PENUTUP Renstra BBPOM di Padang tahun 20015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Padang untuk 5 ( lima ) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan ketatalaksanaan,SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf BBPOM di Padang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renstra tahun 2015-2019 setiap tahun akan diadakan evaluasi.Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi Renstra BBPOM di Padang, termasuk indikator-indikator kinerjanya dan tetap mengacu kepada Renstra Badan POM dan RPJMN 2015-2019. Renstra BBPOM di Padang tahun 2015-2019 harus menjadi acuan kerja semua Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha di BBPOM Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Diharapkan semua Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan Kinerja Balai dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Renstra BBPOM di Padang diharapkan berkontribusi pada pencapaian Renstra Badan POM dan RPJMN tahun 2015-2019. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Padang tahun 2015-2019 telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala tiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai dukungan terhadap impact assessment Badan POM.

48

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Padang Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

3,541

3,792

3,927

4,062

4,218

2,701

3,107

3,604

4,219

3,770

6,401

7,200

8,500

17,800

18,000

3,541

3,792

3,927

4,062

4,218

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang 1.2. memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi 1.3. syarat

SS 1

Provinsi SUMBAR Provinsi SUMBAR Provinsi SUMBAR

1.4.

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

1.5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SS 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

92,00 70,00

92,00 80,00

92,50 81,00 90,00

93,00 82,00

93,50 83,00

94,00 84,00

88,00

89,00

91,00

92,00

93,00

78

79

80

81

82

83

73,68

74,18

76

78

80

82

Provinsi SUMBAR

70,00

75,00

77,00

79,00

83,00

85,00

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi SUMBAR alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

6,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

A

B

B

A

A

AA

SS 3

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM Provinsi SUMBAR Program Pengawasan Obat dan Makanan Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat

SP 1

Provinsi SUMBAR

1.2.

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

1.3.

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

1.4.

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

1.5.

Persentase makanan yang memenuhi syarat

Provinsi SUMBAR

92,00 70,00

92,00 80,00

92,50 81,00

93,00 82,00

93,50 83,00

94,00 84,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

78

79

80

81

82

83

73,68

74,18

76

78

80

82

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Balai Besar PengawasMeningkatnya Obat dan Makanan di Padang jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat

Target Lokasi

Baseline

2015

2016

2017

Alokasi (dalam Miliar rupiah) 2018

2019

Provinsi SUMBAR

70,00

75,00

77,00

79,00

83,00

85,00

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan 2,2 Obat dan Makanan dengan memberikan Provinsi SUMBAR alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

6,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

A

B

B

A

A

AA

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM

SP 3

Provinsi SUMBAR

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai xxx Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Jumlah sampel yang diuji menggunakan 1 Provinsi SUMBAR parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di 2 Provinsi SUMBAR sektor publik (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana 3 produksi Obat dan Makanan Provinsi SUMBAR

4 5 6 7 8 9

2 3 4

5

6 7 8 9

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Jumlah layanan publik BB/BPOM Jumlah Komunitas yang diberdayakan Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Provinsi SUMBAR

3.000,00 3.000,00

2015

2016

2017

2018

2019

2,701

3,107

3,604

4,219

3,770

627.174,000

721.250,000

829.437,000

953.852,000

1.096.929,000

6

7

9

18

18

12,644

14,099

16,031

26,081

25,988

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1,595600000

1,675377000

1,755158000

1,834938000

1,914708000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,000000000

0,000000000

0,000000000

0,000000000

0,000000000

30,00

33,3

35,00

38,00

39,00

40,00

0,104558000

0,113409000

0,114942000

0,116474000

0,118772000

38,98

39,40

39,76

40,17

40,57

40,98

1,098362000

1,186447000

1,198509000

1,210572000

1,222634000

Provinsi SUMBAR

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

0,742909000

0,817199000

0,858000000

0,900000000

0,962000000

Provinsi SUMBAR Provinsi SUMBAR

901,00 14,00

925,00 17,00

951,00 20,00

978,00 23,00

985,00 26,00

990,00 29,00

2,159000000 0,542174000

2,483000000 0,623500000

2,856000000 0,748200000

3,284000000 0,935250000

3,770000000 1,215,825

Provinsi SUMBAR

64,91

75,00

78,00

80,00

86,00

90,00

4,600000000

5,000000000

6,000000000

15,000000000

15,000000000

Provinsi SUMBAR

8,00

10,00

9,00

10,00

9,00

10,00

1,801400000

2,200000000

2,500000000

2,800000000

3,000000000

Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1 b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7 c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available) Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B-NSBS

KATA PENGANTAR. Padang, 27 Februari 2015 Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang. Dra.Wirda Zein,Apt NIP

Recommend Documents