BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BADAN POM RI N

RENSTRA CANA STRATEGIS

BALA113E A 4?ENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2015 - 2019

t

•

411

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jalan Pasteur No. 25 Bandung 40171, Telp (022) 4230546 Fax (022) 4230526, e-mail : bpom_bandung pom.go.id

BADAN POM RI SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG NO. HK.02.02.94.05.15.2405 Tentang RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2015-2019 MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 bahwa setiap satuan kerja dan unit kerja mandiri di lingkungan Badan POM wajib menyusun dokumen Renstra Tahun 2015-2019 sesuai dengan Renstra Badan POM tahun 2015-2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019. MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/ L) 2015-2019; 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 201.5-2019.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG JI. Pasteur No. 25 Bandung 40171 Telp. 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382. Fax. 4230546, E-mail : [email protected]

BADAN POM RI MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2015-2019 KEDUA

: Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tabun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G PADA TANGGAL : 04 Mei 2015 KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS ANAN DIBANDUNG

\\ir-d\ M.Si., Apt. \D . szAbd ...,_,MIA1196.41.028 199103 1 002 Surat Keputusan isi disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta 2. Sekretaris Utama Badan POM di Jakarta 3. Inspektur Badan POM di Jakarta

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG JI. Pasteur No. 25 Bandung 40171 Telp. 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382. Fax. 4230546, E-mail : [email protected]

BADAN POM RI SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG NO. OR.03.01.94.01.15.0061 Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Balai Besar POM di Bandung perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU/key performance indicators); b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan IKU Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

BALA! BESAR PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI BANDUNG

JI, Pasteur No. 25 Bandung 401 71 Telp. 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382. Fax. 4230546, E-mail : [email protected]

BADAN POM RI MEMUTUSKAN MENETAPKAN Indikator Kinerja Utama sebagaimarta tercantum dalam lampiran PERTAMA keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra), menyampaikan Rencana Kerja dan. Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2015-2019. KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung serta penetapan Renstra, RKA, dan PK merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2015-2019.

DITETAPKAN DI :BANDUNG PADA TANGGAL : 06 Januari 2015 KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS AKANAN DIBANDUNG OB />

13 A N D N G

s. Ab J

\-1

an, M.Si., Apt. 028 199103 1 002

Surat Keputusan isi disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta 2. Sekretaris Utama Badan POM di Jakarta 3. Inspektur Badan POM di Jakarta

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG JI. Pasteur No. 25 Bandung 401 71 Telp. 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382. Fax. 4230546, E-mail : [email protected]

• 0

ai ›-, c)

as bs) V

to •

GI

as -- ra..

CC1 0, 0 9 it) I

s.,

•! ,4 "

•''

.

o

ap a)

P4 g

•--4 4 cz z

M tA (1) O E

QD C:2 CD lis'

-0

73 "3 -'

P.4 W

P m -2 -CA b) c.,$ ,.. E, a) 74 a% — Z 0

g t ,_0 _ m „.., g a$

i

g3 ti)

0

r=

-..-00ii,. m cd cz g Y ct qj 0.' '7/ m as v 5 m 0u,-) 4-'ic/ tA fa., P-1 ot TA 0 „0

Cl.) 0 ,,- 0 $:)- , gp '''' 1 as

cs) • 0

, •cts (4 3 t t — f3 -- 7c-rM)

A

a. "0 ..--1

d a

4-+'

:4 0 0 cU E 4-, cu ol '-4

E

C0 ,4 CU ,--

;; .,--1

4 .- i 2 z

;-

(5 7;1

— . Fd

• 0
0 0 0 0

O

›, ,••

"8

K K •,, ,-,

,_.. a) do 0 0 d 4

1.1-1

eri

b.0 6 -I

b•O 7:$ ;.:, •-, a)

as

LI g ct4 d

81) a) ) u o a) a o . fa. tn - Q,0

;i- 0

H

d

) 5 `z -)

o .-o -c) 0 vz fa-, i 6,3 ;•40)a)ccsa ch) ,-,i ,-0,t, nz sa., u) 5 z o t

PQ

as bA

4-,

g ct " cz$ c‘l ,-'-■ (t d 0_, cn 5 ;.1 -K:s $2

E4

Ci)

0

--11 *o ,- '.d .). o 0 i. c`il E L&I. r6.0 .,. ‘-a P. M cli g,s:, cd. t CU -;,-. o`-',__0:,,_.„ 1.> )--1

as 4 :, ., w ,1) cq

-, 44

E.-+

0

=-.0

aa -t a

'd

.,.., 6.01 m

: 1 :1

)-4 't

.,_.(Ts

5

5 -0 20 1 -0 ca 79,

0., bp E 0 aj 0

i..1 C 44 0 ft 02 E E-i

ti

'11 txo 0

b.0 ••-,

w a)

1. Nama Unit Organisasi

1-4

O os 0 al

t t

w4 en

tn ,--I ,•4 0z

71 •,, 4 0 b•0 0

„Ft4) •cs ° a., ct O cuog

'0 Z 0 al

Cn 1- 1 '0)

00

FA 7; (T) ,-.4 -.ecs,.as ,-as ,-ccs --.0 ,-`-'' cs a) , cp a) a) a) > a) (1) P., P., D., 0, a) fa, sa-, ci -0 6 ,.,-; tb, -• —1 .-L,

al CC;

,.0 00

,ID

Cf)

0

ra, 0

Cf) CI) cn c.o.) cn c.i)

2 a cn

-12 42 4a' Ct -P 4-,

45 g 4-j M CD CU CD CU rq a) cn tfl Cn CA (/) b.0 (1) C.) a CU t a)

-41 Ptil

4.1 pt: ,pti" P

KATA PENGANTAR Sebelumnya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat seizinNya Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Bandung tahun 2015-2019 telah selesai disusun. Sesuai dengan surat edaran Badan POM RI No. OR.01.02.2.21.01.15.0238 tentang Penyusunan Rencana Startegi Unit Kerja Tahun 2015 - 2019 dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung telah menyusun Rencana Strategi dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Badan POM tahun 2015-2019 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tabun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Kementrian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019. Rencana Strategi merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu tujuan utama dalam menyusun xenstra adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, serta penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan analisa situasi dengan memperhatikan hambatan, peluang, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Rencana Strategis yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dalam rangka perencanaan kegiatan yang berkelanjutan. Rencana Strategi ini disusun untuk periode lima tahun (2015-2019). Kami sampaikan juga terima kasih kepada tim Penyusun Renstra dan juga semua pihak yang telah bekerja dengan baik menyelesaikan Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019.

Bandung, 04 Mei 2015

BANDUNG . IV 11

199103 1 002

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ii

DAFTAR ANAK LAMPIRAN

iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL BAB I

PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM

1

•PERAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.. CAPAIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG 1.1.3 PERIODE 2010-2014 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.1.1

5 9 9 11

SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)

1.2.2

1.2.6

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) GLOBALISASI, PERDAGANGAN BEBAS, DAN KOMITMEN INTERNASIONAL PERUBAHAN IKLIM PERUBAHAN DEMOGRAFI, EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

1.2.7

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

15

1.2.8

IMPLEMENTASI PROGRAM FORTIFKASI PANGAN

16

JEJARING KERJA KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI 1.2.10 BIROKRASI VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI 2.1 VISI

17

2.2 MISI

25

2.3 BUDAYA ORGANISASI

26

2.4 TUJUAN

27

2.5 SASARAN STRATEGI

27

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

32 32

1.2.4 1.2.5

1.2.9

BAB III

4

1.2.1

1.2.3

BAB II

2

3.2

11 12 13 14

17 24 24

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI BANDUNG

38

ii

3.3 KERANGKA REGULASI

42

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

45

4.1 TARGET KINERJA

45

4.1.1 KEGIATAN DALAM SASARAN STRATEGIS MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 4.1.2 KEGIATAN DALAM SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 4.1.3 KEGIATAN DALAM SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DI BANDUNG 4.2 KERANGKA PENDANAAN

46

48

49 50

BAB IV PENUTUP

52

ANAK LAMPIRAN

53

iii

DAFTAR ANAK LAMPIRAN Anak Lamp 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandung 2015-2019 Anak Lamp 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Bandung 2015-2019 Anak Lamp 3. Kamus Indikator Renstra Balai Besar POM di Bandung 2015-2019

53 55

56

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 • Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung Gambar 1.2 Profile SDM Balai Besar POIVI di Bandung Berdasarkan Tingkat Gambar 1.3 Pendidikan Gambar 1.4a Profil Obat yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Gambar 1.4b Profil Obat Tradisional yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Gambar 1.4c Profil Kosmetika yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Gambar 1.4d Profil Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Gambar 1.4e Profil Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok Umur Gambar 1.6a Presentase Garam yang TMS Gambar 1.6b Presentase Terigu yang TMS Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Gambar 1.7 Dampaknya Peta Strategis Balai Besar POM di Bandung Gambar 2.1 Log Frame Balai Besar POM di Bandung Gambar 3.1

3 4 5 6 6 6 6 6 14 16 16 22 24 37

DAFTAR TABEL 5 Tabel 1.1 Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Bandung Berdasarkan ABK 7 Tabel 1.2 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung periode 2010-2014 21 Tabel 1.3 Rangkuman Analisis SWOT 27 label 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja 28 label 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai 30 Besar POM di Bandung label 3.1 Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/ Kegiatan, dan Indikator 37 Balai Besar/ Balai POM Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Balai Besar POM di Bandung, Program/ Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai 42 Besar/ Balai POM 46 Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja 50 Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pendanaan

vi

BADAN POM RI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG NO. HK.02.02.94.05.15.2405 Tentang RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2015-2019

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Rencana Pembang-unan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan citacita dan tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 20152019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk Iebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan raenekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alarm, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tents meningkat. Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Bandung sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2015-2019. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Bandung berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019. Proses penyusunan Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta melibatkan pemangku Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 1

4 fl BADAN POM RI

kepentingan yang menjadi mitra Balai Besar POM di Bandung. Selanjutnya Renstra Balai Besar POM di Bandung periode 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Bandung dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kondisi umum Balai Besar POM di Bandung pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : 1.1.1 Peran Balai Besar POM di Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahui 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh alas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Badan POM sebelum dibentuk sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/LPNK, merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan (sekarang disebut Kementerian Kesehatan) yang bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM). Latar belakang yuridis pemisahan atau perubahan Ditjen POM menjadi sebuah LPND dengan nama Badan POM tidak terlepas dari perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menjadi bersifat desentralistis seiring dengan diundangkarmya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain, menetapkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Bandung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk Terapetik, Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandung menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; (b) pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya; (c) pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; (d) pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; (e) investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; (f) pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; (g) pelaksanaan kegiatan layanan informasi Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 1

BADAN POM RI

konsumen; (h) evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan; (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan (j) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandung diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 05018/SK/ KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2014. Sesuai amanat tersebut diatas, wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan, dan 5.316 desa. Dengan luas wilayah 37.173,97 km2 serta jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 45.340.799 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013). Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi yang harus diawasi lebih kurang sebanyak 16.013 sarana. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan proaktif. PETA PROVINSI JAWA BARAT

Kota Depok

Kab. Bekasi Kota Kab. Bekasi Karawang Kab. Subang

Kab. Bogor Kota Bogor

Kab. Purwakarta

Kota Cirebon

Kab.

Kab. Suniedang lengka C taah i Kab. Kota Bandung Bandung Barat Kab. Bandung

ClarljUr

Kota Sukabomi Kab. Sukaburni

Kab. Cirebon Kab. Kuningan

Kota Banjar Kab. Tasikmalaya

Kab. Pangandaran

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung Di sisi lain, tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandung juga sangat penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD tahun 20132018 yang salah satunya diarahkan untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Hal tersebut dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal. Untuk itu, Balai Besar POM di Bandung perlu meningkatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan serta mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 Bab 1

49/ BADAN POM RI

Selain itu, dengan adanya Permenkes No. 922/MENKES/ SK/ X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menuntut Balai Besar POM di Bandung untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan strategi maupun memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 menuntut Balai Besar POM di Bandung untuk aktif berperan serta dalam SKN tersebut. Balai Besar POM di Bandung dituntut meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KepaIa BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Sub Bagian TATA USAHA

---Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisonal, Kosmetik, dan Produk Komplemen

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Bidang Pengujian Mikrobiolod

,.............. .

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ....„..,.............

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi

I 1. Seksi Pemeriksaan 2. Seksi Penyidikan

Konsumen

I I. Seksi Sertifikasi 2. Seksi Layanan Informasi Konsumen

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Bandung sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2015, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 233 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung adalah 137 orang, sehingga masih kekurangan SDM sebanyak 96 orang.


RADAR POM RI

Tabel 1.1 Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Bandung Berdasarkan ABK

Jumlah SDM berdasarkan ABK

Unit Kerja

No

Jumlah SDM

GAP

1.

Bidang Pengujian Teranokoko

59 orang

34 orang

25 orang

2.

Bidang Pengujian Pangan

27 orang

15 orang

12 orang

3.

Bidang Pengujian Mikrobiologi

20 orang

13 orang

7 orang

4.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

73 orang

36 orang

37 orang

5.

Bidang Sertifikasi dan LIK

17 orang

11 orang

6 orang

6.

Sub Bagian Tata Usaha

35 orang

26 orang

9 orang

7.

Manajemen Mutu

2 orang

2 orang

233 orang

137 orang

Total

96 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, proporsi pascasarjana dan sarjana sebesar 64,23% dan non sarjana sebesar 35,77%, dengan komposisi tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut:

41.61% 45% 40% 35% 25.55%

30% 25% 15.33%

20% 15% 10%

1.46%

5% 0% S2

Apoteker

Si

D3 Farmasi SLTA dan sederajat dan Lainnya

SD

Gambar 1.3 Profile SDM Balai Besar POM di Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan SDM merupakan faktor strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Namun, dengan kondisi SDM sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan beberapa tugas dan fungsi pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu, selain menambah kuantitas SDM, juga perlu peningkatan kualitasnya sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal yang sangat dinamis. Balai Besar POM di Bandung perlu meningkatkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui capacity building yang terencana, sehingga menghasilkan SDM yang handal dan dapat memberikan nilai tambah keberhasilan organisasi. 1.1.3 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung periode 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya. Pencapaian

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 1 111111

BADAN POM RI

keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung periode 2010-2014 mengacu pada sasaran strategis Badan POM yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menggambarkan hasil (outcome) yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran trategis selama tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada grafik 1.4. Pada grafik tergambar bahwa pencapaian tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 proporsi untuk produk obat, kosmetik dan obat tradisional cenderung mengalami penurunan sedangkan untuk produk produk komplemen dan pangan mengalami kenaikan. Untuk itu, maka pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung harus terus ditingkatkan.

98.53%

100.00%

90.00%

82:33%

96.14% 97.00%

95.65%

98.89% 96.58%

94.00%

80.00% 70.00%

91.00%

60.00%

88.00%

50.00%

85.00%

58.60%

40.00% 2010

2011

2012

2013

2014

Gambar 1.4a. Profil Obat yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014

2010 2011 2012 2013 2014 Gambar 1.4b. Profil Obat Tradisional yang

Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 100.50%

98.00%

100.00% 93.00%

87.10% 88.00%

100.00%

100.00%

91.09% 86.46%

91.45%

99.50% 99.00%

88.55% 83.00%

98.50%

78.00%

98.00%

2010 2011 2012 2013 2014 Gambar 1.4c. Profil Kosmetika yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Gambar 1.4d. Profil Suplemen Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014

90.00% 80.00%

73.71%

70.00%

66.03%

60.00% 50.00% 40.00% 30.0(7% 2010

2011

2012

2013

2014

Gambar 1.4e. Profil Makanan yang Memenuhi Standar Tahun 2010 s.d 2014 Seacara lengkap, hasil pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan Sasaran Strategis

Balai Besar POM di Bandung periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 1

-

BADAN POM RI

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Periode 2010-2014 Nilai Pencapaian Sasaran 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 (2014) Target (%)

No

Sasaran Strategis/Indikator

Realisasi (%)

Perjanjian Kinerja

Kategori Penilaian rr

L Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Melindungi Masyarakat dengan Sistem yang Tergolong Terbaik di ASEAN Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar Persentase kenaikan Obat Tradisional yang memenuhi standar Persentase kenaikan Kosmedka yang memenuhi standar Persentase kenaikan Suplemen Makanan yang memenuhi standar Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar Proporsi Obat yang memenuhi standar (Aman, Manfaat dan Mutu) Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Proporsi Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Proporsi Makanan yang memenuhi syarat

2.

base line base line base line base line base line

0.10

0.20

0.30

0.40

0.25

0.50

0.75

1.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.50

1.00

1.50

2.00

3/5 7.50 11.25 15.00

base line base line base line base line base line

2.58

2.28

0.43

-0.51

- 126.96

Buruk

17.49

-4.41

6.37

-5.73

- 573.30

Buruk

0.25

-2.66

-2.54

4.63

-462.83

Buruk

1.09

0.76

1.09

0.76

38.05

Buruk

12.84 23.99 18.80 16.31 108.74 Cukup

99.23 99.23 99.00 99.75 95.98 96.16 98.74 98.44 96.59 95.65 99.66 2.00

2.00

2.00

1.00

2.50

3.31

2.97

5.65

1.97

6.61

95.79

Baik

3.00

3.00

2.50

1.00

2.50

1.16

2.08

5.78

2.48

4.68

97.76

Balk

4.00

4.00

1.00

2.00

0.00

1.08

0.00

0.33

0.00

Balk

0.3399.6 1 .573 75.00 75.00 65.00 70.00 65.68 49.72 62.56 73.71 68.52 66.03 100.53

107.96

15.00 15.00 40.00 75.00 75.00 56.62 44.60 91.18 78.20 70.80

94.40

88.00 88.50 89.00 89.50 77.53 76.40 78.09 76.04 74.72 76.97 99.27 Rata-rata

96,84

Cukup Baik Berhasil

Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program dan Administrasi di Lingkungan Balai Besar POM di Bandung Sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu

5(100

100.0

100.0

100.0

100.0

50.00

100.0

100.0

100.0

100.0

Rata-rata 5.

Berhasil

Meningkatnya Kompetensi, Kapabilitas dan jumlah Modal Insani yang Unggul dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan SUM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi Pemenuhan SUM sesuai dengan beban kerja

4.

Balk

Ti Rata-rata - 52,29 Berhasil asil Terwujudnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dengan Jaringan Kerja di Seluruh Indonesia dengan Kompetensi dan Kapabilitas 'Ferunggul di ASEAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar terkini Sarana a. Baik 60.00 65.00 70.00 80.00 70.83 48.44 52.34 61.98 63.02 71.35 100.73 111.2 111.2 111.20 Cukup 100.0 100.0 99.85 96.83 111.2 60.00 65.00 100.0 b. Prasarana Persentase Laboratorium Balai Besar 100.0 100.0 100.0 Baik POM di Bandung yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar Persentase ruang lingkup pengujian 41.61 119.92 Cukup 34.70 yang terakreditasi Rata-rata

3.

Baik

100.0

Balk

100.0

Berhasil

100.0

Balk

100.0

Berhasil

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan oleh Balai Besar POM di Bandung Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

41.92

41.92

Rata-rata

Hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sasaran strategis pada tahun 2014 atau akhir periode Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1. Capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Melindungi Masyarakat dengan Sistem yang Tergolong


MADAN POM RI

Terbaik di ASEAN" yang diukur dengan 10 indikator, sebanyak 5 indikator masuk kategori penilaian Baik, sebanyak 1 indikator masuk kategori penilaian Cukup dan sebanyak 4 indikator masuk kategori penilaian Buruk, dengan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran dari 10 indikator tersebut sebesar -52,29%, maka Sasaran Strategis tersebut dinyatakan Tidak Berhasil. 2. Capaian kinerja sasaran strategis kedua yaitu : "Terwujudnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dengan Jaringan Kerja di Seluruh Indonesia dengan Kompetensi dan Kapabilitas Terunggul di ASEAN" yang diukur dengan 4 indikator, sebanyak 2 indikator masuk kategori penilaian Baik dan sebanyak 2 indikator masuk kategori penilaian Cukup, dengan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran dari 4 indikator tersebut sebesar 107.96%, maka Sasaran Strategis tersebut dinyatakan Berhasil. 3.

Capaian kinerja sasaran strategis ketiga yaitu : "Meningkatnya Kompetensi, Kapabilitas dan Jumlah Modal Insani yang Unggul dalam Melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan" yang diukur dengan 2 indikator, sebanyak 1 indikator masuk kategori penilaian Baik dan sebanyak 1 indikator masuk kategori penilaian Cukup, dengan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran dari 2 indikator tersebut sebesar 96,84%, maka Sasaran Strategis tersebut dinyatakan Berhasil.

4.

Capaian kinerja sasaran strategis keempat yaitu : "Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program dan Administrasi di Lingkungan Balai Besar di Bandung Sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu" yang diukur dengan 1 indikator, sebanyak 1 indikator masuk kategori penilaian Baik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran dari 2 indikator tersebut sebesar 100,0%, maka Sasaran Strategis tersebut dinyatakan Berhasil.

5.

Capaian kinerja sasaran strategis kelima yaitu : "Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan oleh Balai Besar POM di Bandung" yang diukur dengan 1 indikator, sebanyak 1 indikator masuk kategori penilaian Baik, dengan Nilai Pencapaian Sasaran dari 2 indikator tersebut sebesar 100,0%, maka Sasaran Strategis tersebut dinyatakan Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis pada tahun 2014 atau akhir periode

Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2010-2014, dari 5 (lima) sasaran strategis tersebut diatas, hanya 1(satu) sasaran strategis yang tidak berhasil. Dengan demikian, Balai Besar POM di Bandung telah menunjukan kinerja yang baik khususnya dalam mewujudkan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang modem dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan kapabilitas terunggul di ASEAN; meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang unggul dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan; meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi di Lingkungan Balai Besar di Bandung sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu; dan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung belum berhasil dalam meningkatkan


MOAN POM RI

efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat dengan sistem yang tergolong terbaik di ASEAN. Ketidakberhasilan ini menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi untuk Renstra Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2015-2019.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lokal maupun nasional, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan tersebut terkait dengan implementasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan isu globalisasi terkait perdagangan bebas, komitmen internasional, dan perkembangan teknologi. Selain itu, isu lokal yang menjadi perhatian terkait dinamika lingkungan strategis yaitu perubahan demografi, ekonomi dan sosial masyarakat, desentralisasi dan otonomi daerah. Hal itu menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai Besar POM di Bandung tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain: (1) belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) seperti beberapa sarana produksi Obat dan Makanan yang belum memenuhi ketentuan, (2) belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post market), khususnya obat tradisional dan kosmetik serta (3) belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut: 1.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mute sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar;

ketersediaan, pemerataan dan

keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait


BADAN POM RI

dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan Iingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa Iayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat. Balai Besar POM di Bandung merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu: a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar •

Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.

•

Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah, kerjasama internasional, laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan.

•

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan uji setelah pemasaran, serta pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.

•

Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.

•

Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

•

Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.

b) Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan. •

Pembinaan industri farmasi di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 Bab 1 10

BAOAN POM RI

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam mengahadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan. 1.2.2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis that pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POMdi Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang hams terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja. 1.2.3 Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh


BAOAN POM RI

lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 terdapat 86 industri obat, 190 industri PKRT, 141 alat kesehatan, 159 industri kosmetik, 30 industri suplemen makanan, 61 Industri Obat Tradisional (TOT), 136 Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), 14.726 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan 560 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pen-tantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha. Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam mengahadapi pasar global. Namun disisi lain, muncul permasalahan di era perdagangan bebas tersebut antara lain dengan masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban ketja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 59,31 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, antara lain dengan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyusunan prioritas kegiatan. Selain itu, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun, kelebihan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung adalah adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dalam pengawasan atas Obat dan Makanan sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah memiliki acuan dan standar baku. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan sistem manajemen mute ISO 9001:2008 dan ISO 17025:2008. 1.2.4 Perubahan Iklim Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dan sisi

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 f Bab 1

BADAN POM RI

ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru basil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-LII) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Di dalam Renstra Jawa Barat 2013 - 2018, pada permasalahan pembangunan di bidang kesehatan disebutkan salah satu yang menjadi perhatian adalah meningkatnya intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of desease) diluar sasaran MDGs 2015, serta adanya ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan. Peningkatan tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

1.2.5 Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Di provinsi Jawa Barat, pendapatan per kapita dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dan persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2007 (13,55%) hingga tahun 2012 (9,89%). Hal ini menunjukan adanya peningkatan daya bell masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab I 13

Ai

BADAN POM RI

Di sampling itu, faktor demografi Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu pada tahun 2013 sebesar 45.340.799 jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013) menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Dari

jumlah penduduk (dalam 000)

gambar 1.5 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada rentang usia 15 - 64 tahun.

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2010

2011 2012 2013 >65 ■ 0-14 ■ 15-64 ■

Gambar. 1.5. Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Uxnur (Sumber: Badan Pusat Statistik 2013) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada segi harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat im telah bergeser lebih kepada keamanan dan muter pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. 1.2.6 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 1 Ea

RADAR POM RI

Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang balk. Pembangunan kesehatan hams diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta. Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif di dalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha P-IRT. Hal tersebut menjadi peluang, khusunya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha. 1.2.7 Perkembangan Teknologi Perkembangan teknologi baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini hams menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namur, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa


BARAN POM RI

kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

1.2.8 Implementasi Program Fortifikasi Pangan Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifilasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010- 2014) menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah garam yang TMS mutu mengalami kenaikan, yaitu sebesar 32,17% dari total sampel yang diuji. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2011-2014) menunjukkan bahwa jumlah sampel yang TMS mutu mengalami penurunan, pada tahun 2014 dari jumlah sampel yang diuji tidak ada yang TMS mutu.

100.00%

50.00%

60.00% 40.00%

100.00%

65.00%

80.00%

50.00%

32.1 7%

1%

1

0.00% 0.00°A

20.00%

0.00%

0.00% 2010

2011

2012

2013

01101•0

0.00% 2014

Gambar 1.6a. Presentase Garam yang TMS

2011

2012

2013

4111.1.

2014

Gambar 1.6b. Presentase Terigu yang TMS

Kegiatan Intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan

(compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Balk (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.


BADAN POM RI

1.2.9 Jejaring Kerja Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN Referrences Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol. Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melaui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui pertingkatan komunikasi sosial melalui Iklan Layanan Masyarakat. 1.2.10 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. a.

Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Besar POM di Bandung memiliki instansi vertikal di tingkat Nasional yaitu BPOM. Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Untuk itu, Balai Besar POM di Bandung turut mendukung program BPOM ke depannya tersebut.

b.

Penataan Tatalaksana Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Bandung berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen

Besar

POM di Bandung tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan


BADAN POM RI

ditingkatkan secara berkeTanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate (PI 0023).

c.

Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Balai Besar POM di Bandung. Namun, Peraturan Perundangundangan yang ada selama ini kurang mendukung tercapainya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Demikian pula sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan belum memberikan efek jera sehingga sering terjadi kasus berulang. Beberapa kerangka regulasi yang diasumsikan dapat mendukung pencapaian tujuan pengawasan Obat dan Makanan dibahas pada Kerangka Regulasi. Adanya kerangka regulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kaidah pelaksanaan RPJMN/RKP membuka peluang untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundangundangan dan meminimalkan ego sektoral. Balai Besar POM di Bandung perlu mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang akan masuk dalam prolegnas setiap tahunnya bersamaan dengan penyusunan rencana kerja. Selain itu sesuai kerangka regulasi, untuk memastikan bahwa setiap norma kebijakan yang akan diratifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat, Balai Besar POM di Bandung perlu membuat cost-benefit analysis. Pada level operasional, Balai Besar POM di Bandung telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum.Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di Free Trade Zone Area. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Balai Besar POM di Bandung mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan.

d.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Besar POM di Bandung telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi Inspektorat Badan POM RI tahun 2013 memperoleh nilai AA. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan


BADAN POM RI

akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, Balai Besar POM di Bandung masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depart, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Balai Besar POM di Bandung selaku institusi pengawasan, Balai Besar POM di Bandung mendukung BPOM untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan Badan POM dari BPK.

e.

Penguatan Pengawasan Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai Besar POM di Bandung serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

f.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Balai Besar POM di Bandung yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Balai Besar POM di Bandung dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Saat ini, SDM Balai Besar POM di Bandung telah memiliki kualitas yang memadai, namun dari sisi kuantitas SDM BPOM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk


BADAN POM RI

saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dioptimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM BPOM.

g.

Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Balai Besar POM di Bandung telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Balai Besar POM di Bandung secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB. Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran agent of change dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Bandung berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM di Bandung tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan

Quality

Management System ISO 9001:2008; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; PIC/S Quality System Requirement for Pharmateucal Inspectorate (PI 0023).

Dan uraian tersebut diatas, maka secara singkat analisis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dirangkum dalam tabe11.3 di bawah ini:


BADAN ['OM RI

Tabel 1.3 Rangkuman Analisis SWOT KEKUATAN • Kompetensi SDM Aparatur Balai Besar POM di Bandung yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas • Pengakuan stake holder • Networking yang kuat dengan lembaga lembaga daerah • Pedoman Pengawasan yang jelas • Komitmen Pimpinan dan seluruh SDM Aparatur Balai Besar POM di Bandung menerapkan Reformasi Birokrasi • Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik Tugas, fungsi dan kewenangan yang • jelas dalam peraturan perundangundangan • Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post market

KELEMAHAN • • •

• • • • • •

TANTANGAN

PELUANG • Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) • Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana ME yang sangat cepat • Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat • Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait • Pertumbuhan signifikan penjualan obat di kawasan Jawa Barat • Pasar pengobatan tradisional makin Besar • Nilai impor Obat dan Makanan tinggi • Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi CPOB • Tingginya laju pertumbuhan penduduk provinsi Jawa Barat menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan Kesehatan menjadi kewenangan yang • diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah • Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa barat berbasis potensi lokal • Perkembangan teknologi

Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai Beberapa SDM Aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi (capacity building) Jumlah SDM Aparatur Balai Besar POM di Bandung yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja Masih belum optimalnya sistem manajemen kirterja Beberapa regulasi dan standar belum lengkap Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama Kekuatan laboratorium yang belum memadai Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang Kelembagaan Pusat dan Balai Besar POM di Bandung belum sinergi

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Perubahan iklim regional yang mempengaruhi pola penyakit Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online Komposisi Perubahan Demografi dan Penduduk Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi) Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional Munculnya berbagai penyakit baru Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi Besarnya pendapatan perkapita berdampak peningkatan konsumsi Obat dan Makanan Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan Lemahnya penegakan hukum Ketergantungan impor bahan baku obat sangat tinggi Implementasi Program Fortifikasi Pangan Berkembangnya fasilitas industri farmasi serta peningkatan kapasitas produksinya Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional dan pangan Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif Desentralisasi bidang kesehatan belum Optimal Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah


411 BADAN POM RI

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut diatas, maka Balai Besar POM di Bandung perlu melakukan penguatan organisasi dan kelembagaan, agar faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai Besar POM di Bandung periode 2015-2019. Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Balai Besar POM di Bandung dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Analisis permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Balai Besar POM di Bandung dapat dilihat pada gambar 1.4.

BELUM OPTIMALNYA PERAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN OBAT DAN

Belum optimalnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Belum optimalnya pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Publik

Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan

PERAN BALM BESAR POM DI BANDUNG Penguatan kebijakan teknis pengawasan

Pembinaan dan bimbingan kepada

(Regulatory System)

pemangku kepentingan

Gambar 1.7 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya Berdasarkan kondisi diatas, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan peran dan kewenangannya yaitu: 1) Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan, 2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.


BADAN POM RI

3) Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung, serta meningkatkan efisensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Balai Besar POM di Bandung perlu terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan serta penguatan regulasi. Disamping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai Besar POM di Bandung mampu berdapatasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.


BADAN POM RI

BA13 2 VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimarta telah dijelaskan pada Bab I, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat yang dituntut untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan dan sasaran Balai Besar POM di Bandung.

STAKEHOLDER

Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar POM di Bandung 111.11.1kmpkairrool.inpn2.* 0/2attleri /M.A. wran 0.162,21:207/ra 4...2 pa Inwit, 021,11.nolui me nr4n21,24 kaseAnnn

\ \ N....---

dtIlit LT' p_ ''a ItlIVA:1 demir :i274=dan , . SH4 Litrtnglainya kenvelinen Wag .44 ..1, 111.,1.2.n penamglas kepenuron, dm ‘,.,.... ;Rasps. nmy3131,31

fili 2 loWnovalnis %Mem 14r4/201.112bm
lir

612 atetaan

kiMi2kalk.en 11110

K./S.11401k. ma var w.a ienivesn

*1.1.4azraisan peg W10011 rh214,1211.,

_

I

■ I CAPABILITY

Angg.,r.n

Yk141,1,=1^ 11C2A)

11. Mw Orgsnisai,

2.1 VISI Visi dan Misi Pembangunan Nasional periode 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional periode 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Selaras dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinis Jawa Barat (RPJMD) 20132018 berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat melalui Visi pembangunan daerah untuk tahun 2013-2018 adalah "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua". Salah satu misinya adalah Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta sejalan dengan Visi Badan POM maka Balai Besar POM di Bandung menetapakan Visi periode 2015-2019 sebagai berikut: "OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN

DAYA SAING BANGSA" Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bahl..

BADAN POM RI

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Arran

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkirt/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat dig-unakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan. 2.2 MISI Misi Badan POM didefinisikan sebagai tujuan mulia organisasi untuk : 1.

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan yang komprehensif. Balai Besar POM di Bandung berperan dalam penilaian produk sebelum beredar, merekomendasi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait permohonan izin edar, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung secara proaktif memperkuat pengawasan ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Bandung mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

2.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pelaku Usaha mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan yaitu bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Dengan demikian diharapkan Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman , berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, Balai Besar POM di Bandung hams mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Bandung. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas


BADAN POM RI

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung. Ketersediaan sumber daya terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, Balai Besar POM di Bandung harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Balai Besar POM di Bandung perlu ditingkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar. Balai Besar POM di Bandung sebagai unit pelaksana teknis Badan POM dalam melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pelaksana (executing) dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi.

2.3 BUDAYA ORGANISASI Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. 1. Profesional Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. 2. Integritas konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 3. Kredibilitas Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 4. Kerjasama Tim Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 5. Inovatif Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 6. Responsif/Cepat Tanggap Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


BADAN POM RI

2.4 TUJUAN Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.

Meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas adalah : 1.

Meningkahlya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator : a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Balai Besar POM di Bandung.

2.

Meningkatrtya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator : a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan ; b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

2.5 SASARAN STRATEGI Sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertirnbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Obat dan Makanan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/ manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan premarket dan post-market. Sistem itu terdiri dari: Pertama, penilaian (pre-market evaluation) sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan


BADAN Pull RI

melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah Jawa barat. Pengawasan post-market dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti basil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan premarket dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut : a. Presentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 94,00 %. b. Presentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 63,54 %. c. Presentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 91,41 %. d. Presentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 99,67 %. e. Presentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 68,53%. 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Bandung bertugas dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 2

BADAN POM RI

melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya, atau dengan "mendelegasikan" program-program yang ada di Balai Besar POM kepada lembaga/ kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan Balai Besar POM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun Balai Besar/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depart, Balai Besar/Balai POM perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam jKN. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (ME). Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut : a. Tingkat kepuasan masyarakat hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 82,43 %. b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan hingga akhir tahun 2019 sebanyak 15 Kabupaten/ Kota. 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Bandung Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Bandung, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandung.


41 1 BADAN POM RI

Meningkatkan kapasitas keIembagaan Balai Besar POM di Bandung

Meningkatnya kualitas kapasitas keIembagaan Balai Besar POM di Bandung

1. Nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM.

*) Indikator Kinerja Utama Dan indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan SK Kepala Balai Besar POM di Bandung nomor OR.03.01.94.01.15.0061 adalah: 1. Presentase Obat yang memenuhi syarat; 2. Presentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Presentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Presentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; 5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat; 6. Tingkat kepuasan masyarakat.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 J Bab 2

BADAN POM RI

Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan Akuntabilitas Kinerja yang meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Besar POM di Bandung telah mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kineija Balai Besar POM di Bandung. Namur', masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan Barang Milik Negara) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan mendukung terpenuhinnya target Sasaran Strategis Badan POM yaitu niIai AA terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan dari BPK dan nilai A terhadap penilaian SAKIP Badan POM dari MenPAN. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut : a. Nilai SAKIP Balai Besar di Bandung dari Badan POM hingga akhir tahun 2019 ditargetkan adalah A.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Bandung periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Bandung periode 2015-2019

VISI Obat dan Makanan Aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa

MISI

TUJUAN

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kernitraan dengan pemangku kepentingan

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

SASARAN STRATEGIS Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

VINDIKATOR KINERJA 1. Persentase obat yang memenuhi syarat 4); 2. Persentase obat tradisional yang memnuhi syarat 3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 5. Presentase makanan yang memenuhi syarat 1. Tingkat kepuasan masyarakat 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.


BADAN POM RI

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arab Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan : 1.

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak resiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Keberadaan BB/ Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesiamemungkinkan BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutamadi bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasialsudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risikoterhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda padasetiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan jugaoleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat danMakanan di catchment area-nya. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Badan POM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I BMAWE

RADAR POM RI

produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawasan merupakan tanggung jawab produsen.Namun Badan POM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut. 3.

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraanpemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan Badan POM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Badan POM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di Badan POM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Badan POM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini Badan POM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, palaku usaha (khususnya Obat dan Makanan) , asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk draft atau model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informative dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan , serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh Badan POM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

4.

Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan asset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIFT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan system perencanaan dan


BADAN POM RI

pengangguran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/ agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan pengangguran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, Badan POM perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain member arah penguatan ke dalam institusi Badan POM, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal : Eksternal : 1.

Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal : 3.

Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

4.

Membangun Manajemen Kineija dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;

5.

Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

6.

Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Badan POM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;

7.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil).Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis balk internal maupun eksternal, maka dengan

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 4 Bab 3

BADAN POM RI

sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan Badan POM sendiri. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Badan POM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan dengan penekanan sesuai isu nasional terkini dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut : •

Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi).

•

Tahun 2017 : Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Pelakasanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan Hukum.

•

Tahun 2018 : Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).

•

Tahun 2019 : Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan

Makanan tersebut, Badan POM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 20152019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut : 1. Program Teknis Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan POM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.


BADAN POM RI

2. Program Generik 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan POM. Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Badan POM, sebagai berikut : 1. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan : a) Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan post-market); b) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat; c) Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan penandaan; d) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya; e) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif; f)

Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium Obat dan Makanan;

g) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan; h) Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain regulatory science, life science; i) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatan partisipasi masyarakat. 2. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung) : 1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan; 2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan; 3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Badan POM; 4) Peningkatan Kompetensi Aparatur Badan POM; 5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan konsumen dan hubungan Masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Badan POM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logical model perencanaan. Adapun logical model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan terkait Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :


BADAN POM RI

LOG FRAME BALM BESAR POM DI BANDUNG

410

•

Meningkatnya kemandirian Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kualitas

pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan

kapasitas kelembagaan Balai

partisipasi masyarakat

Besar POM di Bandung

Meningkatnya kemandirian Meningkatnya kualitas

pengawasan obat dan

pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan

kapasitas kelembagaan Balai

makanan

partisipasi masyarakat

Besar POM di Bandung

Menguatnya sistem

Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar

Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar

Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar

Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Meningkatnya kerjasama kominikasi, informasi dan edukasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Penyusunan Perencanaan, Penganggara, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Gambar 3.1Log frame Balai Besar POM di Bandung Tabel 3.1 Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai Besar/Balai POM SASARAN KEGIATAN PROGRAM STRATEGIS T317 ilf'17 A 1■ 4 Pengawasan Menguatnya PENGAWASAN sistem Obat dan OBAT DAN pengawasan Obat Makanan di MAKANAN 33 Balai dan Makanan Besar/ Balai POM PROGRAM

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar/Balai POM

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

PIC

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar 2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar 3. Menigkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar 4. Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

1.Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 3. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 5. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan 6. Jumlah layanan publik BB/BPOM 7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2. Penyusunan Perencanaan, Penggartggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar 9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019TBal3

i.

BADAN POM RI

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI BANDUNG Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2013 - 2018). Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Bandung disusun mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM seperti yang termuat dalam Rencana Strategis Badan POM tahun 2015-2019. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Bandung yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak resiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis, risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortffikasi. Diharapkan dengan penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dapat meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan, meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar, meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar, dan meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan.


BADAN POM RI

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Balai Besar POM di Bandung sebagai salah sate Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawasan merupakan tanggungjawab produsen. Namun Balai Besar POM di Bandung perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandiriantersebut. Selain itu, peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan saran dalam rangka pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan sarana, meningkatkan pemenuhan terhadap permohonan pelaku usaha dalam rangka pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan sarana, meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, dan intensifikasi sosialisasi standar, pedoman, dan regulasi di bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dapat meningkat. 3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraanpemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan Balai Besar POM di Bandung, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Balai Besar POM di Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada di Badan POM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Balai Besar POM di Bandung, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini Balai Besar POM di Bandung mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, palaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak uruiversitas/ akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 J Bab 3

1 BADAN POM RI

informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh Balai Besar POM di Bandung tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial). 4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan asset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, mendukung pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan pengangguran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/ agenda prioritas. Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendatian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan pengangguran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, Balai Besar POM di Bandung perlu mendukung Badan POM dalammengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian hash' kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian Iaboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko. Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Badan POM, kebijakan ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal : Ekstemal : 1.

Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;

2.

Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Rencana Strategic Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 Bab 3

BADAN NOM RI

Internal : 3.

Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individuipegawai;

4.

Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

5.

Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di Balai Besar POM di Bandung secara lebih proporsional dan akuntabel;

6.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan Balai Besar POM di Bandung sendiri. Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Balai Besar POM di Bandung sendiri. Poin penting yang hams diperhatikan di sini adalah soal SDM, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan program yang ditetapkan Badan POM sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis): Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan POM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan. Tabel 3.2 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Balai Besar POM di Bandung, Program/Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator KinerjaBalai Besar/Balai POM ARAH KEBIJAKAN BALAI BESAR POM BANDUNG

PROGRAIVI/KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1: MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar 2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar

1. Presentase Obat yang memenuhi syarati 2. Presentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat*) 3. Presentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat*) 4. Presentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarati


RADAR GOM RI

ARAH KEBIJAKAN BALM BESAR POM DI UNG AND

PROG-

IL_ IBI

3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar 4. Meningkatnyahasil tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan

5. Presentase Makanan yang memenuhi syarat*) 6. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. 7. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 8. Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 9. Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 10. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan.

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan


Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraanpemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat) 2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan untuk komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 3. Jumlah layanan publik BB/BPOM 4. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien


1.

2.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan 2. Obat dan Makanan 3. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Nilai SAKIP Balai Besar/ Balai POM dan Badan POM Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. Jundah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Keterangan : *) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Bandung

3.3 KERANGKA REGULASI Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam prakteknya Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 I Bab 3

BADAN POM RI

dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas sepenuhnya dari Badan POM, yang dijadikan acuan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dalam pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Bandung menemui kendala dalam koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan yang hams ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, Balai Besar POM di Bandung turut mendukung Badan POM dalam menyusun berbagai regulasi yang penting dan dibutuhkan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan. Adapun beberapa regulasi yang dimaksud antar lain : i. Undang Undang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengawasan Sediaan Farmasi. UU ini dibutuhkan sebagai payung hukum yang tegas dalam pengawasan Obat dan Makanan termasuk penegakan hukum. u. Peraturan Perundang-undangan terkait Pengawasan Obat dan Makanan, termasuk Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala Badan POM serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. iii.

Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan serta RPP Label dan Iklan Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik.

iv.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren. Diharapkan NSPK ini jugs mencakup pola tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan, termasuk penetapan sanksi, serta penetapan kewenangan pemberi saksi.

v. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut Balai Besar POM di Bandung dapat meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC, SJSN Kesehatan, d11). vi.

Dasar hukum terkait legalisasi peran Badan POM sebagai provider Uji Profisiensi dan provider baku Pembanding untuk meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh Badan POM terhadap isu terkini (AEC, SJSN Kesehatan, dll).

vii.

Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.

viii.

Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif.

ix.

Juknis/ pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan.


BARAN POM RI

x.

Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (eras program), misalnya semua laboratorium dalam lima tahun ke depart telah pra kualifikasi oleh lembaga internasional.

xi.

Peraturan Kepala Badan POM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Badan POM perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Rincian kerangka regulasi terlampir pada Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Bandung 2015-2019.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, makadilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan. Beberapa aspek kelembagaan yang harus ditata agar lebih efektif dan efisien adalah : 1.

Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan.

3.

Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan illegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.

4.

Permantapan pengelolaan SDM Aparatur Balai Besar POM di Bandung, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi (hard maupun soft competency) dan profesionalisme SDM serta penilaian kinerja individu SDM.

5.

Pemantapan tatalaksana Balai Besar POM di Bandung, diantaranya dengan menyelenggarakan kaji ulang sistem mutu dan audit internal secara berkala, upaya perbaikan/peningkatan berkelanjutan (continuous improvement), resertifikasi ISO 9001 : 2008, akreditasi ISO 17025. Beberapa Instruksi Kerja (IK) yang perlu direvisi berdasarkan kaji ulang dokumen antara lain : IK Penanganan Sampel, IK Pemeliharaan Alat, IK Pengendalian Lingkungan Laboratorium Mikrobiologi, IK Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dan IK Penanganan Limbah. Serta penambahan beberapa IK antara lain IK Penanganan Sampel Kasus, Investigasi Awal serta Pihak Ketiga.


BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung merupakan bagian dari Program Teknis yaitu : PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, Program ini diselenggarakan dengan sasaran menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan. Kinerja program ini, diukur dengan : a. Presentase Obat yang memenuhi syarat. b. Presentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat. c. Presentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat. d. Presentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. e. Presentase Makanan yang memenuhi syarat. f. Tingkat Kepuasan Masyarakat. g. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan untuk komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. h. Nilai SAKIP Balai Besar POM dari Badan POM. Program ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, salah satunya kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kineija pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat. Indikator kegiatan ini adalah : 1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. 2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 3. Presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. 4. Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. 5. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan. 6. Jumlah Iayanan publik BB/BPOM. 7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan. 8. Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar. 9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-2019 Bab4

BADAN POM RI

Target dan indikator kinerja masing-masing diuraikan sesuai dengan sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Target Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kernitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Indikator Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Tingkat Kepuasan Masyarakat Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Nilai SAKIP BPOM/BPOM dari Badan POM

2016

2017

2018

2019

92,00%

92,50%

93,00%

93,50%

94,00%

59,54%

60,54%

61,54%

62,54%

63,54%

87,41%

88,41%

89,41%

90,41%

91,41%

99,67%

99,67%

99,67%

99,67%

99,67%

66,53%

67,03%

67,53%

68,03%

68,53%

82,35%

82,37%

82,39%

82,41%

82,43%

1

2

3

4

5

BB

A

A

A

A

4.1.1 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam sasaran strategis menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan, melalui kegiatan strategis: a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling dan pengujian berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan serta mendorong tindaklanjut hasil pengujian.


BARAN POM RI

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana laboratorium Balai Besar POM di Bandung sesuai persyaratan

Good Laboratorium Practices (GLP) dan Standar

Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI. c. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji termasuk seluruh obat publik yang ada di e-catalog untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). d. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIFT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIFT modul sampling dan pengujian dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan. e. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta tindaklanjut hasil pengujian. 2. Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar, melalui kegiatan strategis: a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko. b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIFT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIFT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran produksi,

database sarana

track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka

pengawasan. c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi. d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi. 3. Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar, melalui kegiatan strategis: a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko. b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIFT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIFT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran produksi,

database sarana

track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka

pengawasan. c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi. d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2015-20191Bab 4

BADAN POM RI

4. Peningkatan hasil tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan, melalui kegiatan strategis: a. Memantapkan fokus penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan berdasarkan Kajian Analisis Risiko. b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan. c. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyidikan serta tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan. d. Mendukung optimalisasi fungsi S1PT modul penyidikan dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database penyidikan, track record sarana produksi dan distribusi, analisis data serta tindaklanjut hasil penyidikan dalam kerangka pengawasan. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator: a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, dengan target kumulatif 24.000 pada tahun 2019. b. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK), dengan target tiap tahun 100% hingga tahun 2019. c. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan, dengan target flap tahun 2.36% hingga tahun 2019. d. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan, dengan target tiap tahun 15.29% hingga tahun 2019. e. Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan, dengan target kumulatif 115 sampai dengan tahun 2019. 4.1.2 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Untuk mencapai Sasaran Strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, melalui kegiatan strategis: a. Meningkatkan jumlah komunitas yang diberdayakan agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.


BADAN POM RI

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan KIE secara terintegrasi dart terpadu dengan penekanan pada partisipasi publik dan keterbukaan informasi publik. c. Mengoptimalkan Public Private Partnership dengan melibatkan media baik elektronik maupun cetak dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KIE. Kegiatan yang dilakukan mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator: a. Jumlah layanan publik, dengan target kumulatif 12.575 pada tahun 2019. b. Jumlah Komunitas yang diberdayakan, dengan target kumulatif 40 pada tahun 2019. 4.1.3 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung Untuk mencapai Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan, Balai Besar POM di Bandung sebagai satuan kerja di daerah selain berperan melaksanakan tugas teknis, tugas terkait dengan manajemen perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis Badan POM yang terkait dengan peningkatan kapasitas kualitas kelembagaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam sasaran strategis meningkatnya kualitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung diharapkan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandung, melalui kegiatan strategis: a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Balai Besar POM di Bandung melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya. b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Balai Besar POM di Bandung. c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Balai Besar POM di Bandung meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja. d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Balai Besar POM di Bandung serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat. e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan ISO/ IEC 17025:2005, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPJP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani


[MOAN POM RI

(WBBM) dan organisasi pembelajar (Learning Organization) dalam rangka Reformasi Birokrasi. f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAMP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Balai Besar POM di Bandung. h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Balai Besar POM di Bandung. i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baik yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, serta meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Balai mempunyai peran dalam mencapai indikator terkait dengan kualitas RB, SAKIP, serta opini BPK terhadap laporan keuangan dan BMN. Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator: a. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, dengan target kumulatif 48 pada tahun 2019; b. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, dengan target 93.28% pada tahun 2019.

4.2 KERANGKA PENDANAAN Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Bandung periode 2015-2019 adalah sebagai berikut Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Alokasi (Rp Milyar) Sasaran Strategis

Indikator x'2015

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

8.380

*2016 2017 Aug 11.527 13.384

2018

2019

15.613

18.287

Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat


BADAN ROM RI

Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

3.589

4.307

5.168

6.202

7.442

4.017

5.073

6.088

7.305

8.766

Tingkat Kepuasan Masvarakat Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Nilai SAKIP BPOM/BPOM dari Badan POM

Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Bandung per kegiatan sebagaimana pada Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandung.


RADAR POM RI

BAB 5 PENUTUP Dalam rangka sinergi, penyusunan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2015-2019. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAMP) Balai Besar POM di Bandung. Dokumen Renstra Balai Besar POM di Bandung tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga stakeholder terkait secara keseluruhan. Diseminasi ini memungkinkan seluruh angggota organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana peran serta setiap anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama serta bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan nantinya akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Balai Besar POM di Bandung yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya tujuan-tujuan strategis.


0' lib i

E Q.x, c.,

CO

ar M Q.,

2

RI

. e L-... ..

e ,.., d

0... 8 CO N

e .CO i CO ,o as

e . ''3 e Co

0, 00 E d

00 e 0 16

ae .1.., 16 N.. ...

e 1. d,. e t.

',0 a," 0,

e Co

0 0.

00

CO

e 0 0 ei o's-e.

g

Co

e e e e e,, 0, 0, .0.!, . 0-, ,T 0;• 2 0' c,..,- .0 g..: Co .0 OR N

ZiR 0 .

,-I

e Co Co

o

eA

e ..0. . 0,

oci lo

,r3 00

ae ,

0,

N 0

a,' 00

ae

-,14 CO q CO CO ..0 cri CO g N. 6 . CP CO ,r3 7.305.050.880

cri .

0 ‘,0 CO

4 L"NN. .

CO

1.r? 4

e Co

e ‘t.1 . N 16 CO u, d, .0 .Z. .6'0 Ci ■ LO 00 CO

* ZA

e Co 0

.13 so

■ -4 .0 16 q CO .0 CO .0 N

00

COcs. 0

CO CO

o

CO

U) CO 0, 6

g co

2 CO

Rc.:

4

ro

co 6 ,r3.

1 Co

0 VD CO

o o o

e

r4 co

co -co

N

00

0..

e ,-I

d,

CO

CN. e OR

e e e e

CO

cj 0, r-r sa a, 00

a,cr: E,.:' ,c, C2. CO

00

cn 61 CO

00

,.00".'t Co CO

CO6

t,: ,-, 6 CO

q

e Lo , -=C

rn <

d,

co -t

CO ",

CO co

18.287.352.357

BalaiBesar POMdi 1 Bandung

.2

o 0C.0,. 0 0

a: 0,, CO 00 3.588.953.000

: CO CO

5.072.952.000

7.442.052.941

Balai Besar POMdi 1 Bandune

A0 "d 00

)

e cm e •cv

.4 ON

e

ae 6 1.6 00ri

e

o CO' 00

eeeee 0 -11 r•-■ t., 01

.")

LO

<1,

0

0

e N

ONoi •60 00co Oscr: NOc,:' 00

e

e

..e

e

e

e co

a: 00

SO SO

0 0 c4 00

e ,rir

•41 u", ro+ 1.11

t:

CO

,,N

CO

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi svarat

0., 0 p_. to 60

1.4.

,0

82,35%

.

4.306.743.600

03 CO

3.588.953.000

.o b..: 8

N U) Co 61 16 01

4, " <0

AP.3 . 0

Provinsi 2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Jawa Barat __ Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk 2.2. pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanandengan memberikanalokasi anggaran pelaksanaan regulasiObat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas SS3 kelembagaan BBPOM di Bandung Nilai SAKI' BBPOMdi Bandung dari Provinsi 3.1. Badan POM Jawa Barat gawasan Obat dan Makanan

e CO .,,..., F.'

Meningkatnya kemandirian pelaku SS2 usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

e -,,t. L.,, 2

CO 00

1.5.

Di' <-,.

e 0 ,,, g),

2

1.4.

rk-'

1.3.

0, 8 ci

Persentase obat Tradisional yang memenuhi svarat Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi svarat Persentase makanan yang memenuhi svarat

t,

1.2.

8

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

2018 01

Persentase obat yang memenuhi syarat

2016

Alokasi (dalam rupiah) C4

8.379.907.000

2015

t-Pe a

1.1.

Target

E -i

tegis BalaiBesar POM diBandung Menguatnya sistem pengawasan Obat SS1 dan Makanan

Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator

ANAK LAMPIRAN 1. MATRIKSKINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POMDI BANDUNG2015-2019

2

• "'

co 0

1:0 In

BalaiBesar POM di Bandung

40 M cA Z

CO U) 0,CO 16

. CO 'C .cr, CO 0 6'1 .1 ‘q COco .01 CO N 6 . 0. . 0 CO

N 0, 0 CO CO 64 a, CP 03 ,o CO

0

N

3

Sr

•so Irr

N7CON .1

0 0 +o Q ,r3 0

CO 44

Co 4

c, LO .,-11 (6 co 0.4
1.0 ,t, 'NO Ln ••.r--0∎ 00a:r" ONa+ NOC' 1.0

e CO

VD d. ,. as

e

e

e

e

e

e CO

.0 a,' 00

e co

NONO v/1 ON6

e c-, e

1.0

e

e

e e N

‘0 ON02:

N 0

P0

0 e co co g

0 d

e

LO

CO

e

'01

CO4

CO cl,

e

COcsr to

n CO

Co ni co

0

go

01

Program/ Kegiatan

1

5.842.801.382

g

A c6.

0>

'EA ,..6. 0,

0 ,

CO

00 CD c.", L'`,:‘

0,

.-1

e ‘4D

e a`

en c.4

N

Lr j r,

0 ca, 6 o ,4

ae Ai, ,...

e Os csi 6. 1-,

n

0 0 6. o H

N . ,

N. 0

0 0 d

e 0 `.0

e p

' t

q

CR

C7N

,.,

i.,1

',LI

“, ,-, tr7 N

0,

CD

■

00

e 0 ,-■ N it, CO 0 o.i oi ooLC)

rrl oi

.

e Os

ei

a...

OR in ND ■ —■ 0 En c0 Eel 1--, oi

0

—.

.

.8-e.

I-1

l0 , r-I N ul N

0 o cc? Ea,

0 C—.

ill L,

0 0

0

2.813.352.000

"I N

E-I A ffi

'-"R 1:7, N .A. 4-1

CO c.i .

3.253.824.000

1.110.591.360

c, M 1--. .6 ,

CD

o

1.182.984.000

,si

C0 N

Provinsi Jawa Barat

Jurnlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk 22. pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikanalokasi anggaxanpelaksanaan regulasi Obat dan Makanan Meningkatnya kualitas kapasitas SP 3 kelembagaan BBPOM di Bandung Nilai SAKIP BBPOM di Bandung dari Provinsi 3.1. Badan POMJawa Barat igawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

2 0., a

,L_i'o'

8C''R N 6. ,-1

LO

— -6A> P,U

F

;:-...e `.0 ,,,, d

14

i ,2

4

0 0 <=3. 0 4-1

a,

..17;

N

00

4

P ■ -■ 40

00

CD 0 q

2,36%

0 0

6

0 00 6

ZR A ,..4.

1-.

<

0 0 q 4 Ci

'4

4.800

CO

q.. 0 0

CD 0 cy • rta 0,

LO

Csi

et. H

LO

N

•0

Provinsi Jawa Barat

e 0

C.c.

.7.

.44

2.259.600.000

0 0

.--1

925.492.800

®

'6,0 .-g ,, cq

4

2.817.709.000

8e 0 0 6 0 1--,

"I,

■ .0 c..1 ¢ 8 ea

2015

0 09

o ,--,

Q

N CV 0 V) C•., ■ -1 so. 2 .6 E4 g CD q q t's cek oi .-; sO en LO 00 CO 0

1.404.126.000

<

N

Target

0 6.

CD 0 q

0 CD •z Erer co CA c.i oa , E-i

Makanan

u,

,

c, Ecti NI

0

'`'

-

S 0 0 7■ T.-40.,1 CD 0 IN II --I I N N ,. d W

esi

Jumlah Perkara di bidang Obat dan

L0 t-I

•ct,

8 CA

50.326.000

4.905.393.000

6

Provinsi Jawa Barat

2015

4

M

0, 8 N

CD 8 sr; N, CD oa o

0 CD 0 0 0 CD CD 0 0 N I-1 N 0 N C? co 2 •-■ an crs

..--. 0,

o

4 L.,, ...„ rsi m . A , E0

5

r-I Eat. co .6 o a: o CV

N

®

0 0 cl, co Os oi co , ,-; l Et.

1.085.994.000

CD

,0

0 0 . va N. 0 oa o 0 s-i

50.326.000

6 tre.

.

‘0 0 'Cr CO LO 0 N LO R 0 VD r.1 I, Lli 00 0, CA '.-I ''' Tt. LO CY■ 8 0 d ■ -1 0 CO ... ,--■ a.• c,„ o E-! cE; En oz? Ed, E-■ E-1 ca •-i 0

CD 0 •Ci N 0

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

N

N

N

01 6 LO

50.326.000

N.

0

0 0 d in co N Eri

10.945.308.903

8 N

LO CA sc; co N o: e-1 '-: 0,

0 CD

q o N

7.600.908.960

2018

7.305.050.880I

4 tli 0, '1!

0

N

g V0 6 N, CI g *1 co ,--.

vS

24.640.052.912

Unit Organisasi Pelaksana

Balai Besar POMdi Bandung

co LO co

VD ua 14 ,..0 0 ma ,0 N. CO

0, 8

Alokasi (dalam rupiah)

Balai Besar POMdi Bandung

,,,, c, z4.— u;

0

LA

u.0

L'■ c0 cr,

3. 2. 1. 3.

2.

■ ,

1. 2. 1. 2. 1. 4.

3. 2. 1.

2. 1. 3.

Direktorat StandardisasiObat Direktorat StandardisasiObat Tradisional Kosmetikdan Suplemen Kesehatan Biro Hukum dan Humas PPOM

2. 1.

2. 1.

cA

4. 3.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. Terciptanya sinergi antara PemerintahPusat dan Daerah berdasarkan UUNo. Biro Hula= dan Humas 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahdalam penyelenggaraan urusan 23 tahun 2014 pasa116dalam hal: 1. Pelaksanaan pengawasan Obat dan Direktorat StandardisasiObat pemerintahkonkuren Makanan 2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Direktorat StandardisasiObatTradisional pengawasan Obat dan Makanan Kosmetikdan Suplemen Kesehatan Direktorat Standardisasi _ Produk __ _Panoan Standar kompetensilaboratorium dan standar GLP Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM terhadap isu terkini PPOMN (AEC, SJSNKesehatan, dll) Biro Hukum dan Humas Dasar hukum provider UjiProfisiensi dan provider Baku Pembanding Untuk pengawalan mutu Obat dan Makanan oleh BPOM PPOMN terhadap isu terkini (AEC, SJSNKesehatan, dll) Biro Hukum dan Humas Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Sistem Outbreak response dan EWS belum optimal dan informatif. Diperlukan Direktorat Surveilan Penyuluhan Keamanan Makanan dan EWS yang informatif, antara lain: response yang cepat danefektif pada saat terjadi outbreakbencana yang Pangan - Peraturan baru terkait KLB clan Farmakovigilans berkaitan dengan bahan obat dan makanan (co. Obat terkontaminasi etilen Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik, - Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response danEWS glikol) dan Suplemen Kesehatan Direktorat Pengawasan DistribusiObat _ Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasiObat dan Sistem penyebaran informasiOM belum terintegrasi PIOM Makanan Biro Hukum dan Humas Biro Umum Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasidengan pemerintahdaerah serta Pengawasan Obat dan Makanan tidakdapat berhasil tanpa Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk adanya kerjasama dan komitmen daridaerahdalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan didaerah mendukung BPOM

CI

Peraturan dengan instansi/pihak terkait yang mengatur regulatory insentive

RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPPLabeldart Iklan Pangan terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

,4

Direktorat StandardisasiObat Direktorat StandardisasiObat Tradisional Kosmetikdan Suplemen Kesehatan Biro Hukum dan Humas Direktorat StandardisasiPangan Biro Hukum dan Humas

Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan

Direktorat Standardisasi Obat Direktorat StandardisasiObat Tradisional Kosmetikdan Suplemen Kesehatan Biro Hukum dan Humas '4. PPOM

UNIT PENANGGUNG JAWAB

Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN Regulasi pengawasan Obat dan Makanan belum lengkap. Payung hukum yang ada belum efektif untuk pengawasan Obat dan Makanan

ARAN KERANGKA REGULASI DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI

ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKAREGULASIBALAIBESAR POM DIBANDUNG 2015-2019

RUU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi

Z 3.

2. 1.

DPR Kemenkumham Kementerian Kesehatan

DPR Kemenkumham Kementerian Kesehatan Kemendag Kemenperin Kemendaeri

UNIT TERKATT/ INSTITUSI

ANAK LAMPIRAN 3. KAMUSINDIKATOR RENSTRABALAI BESAR POMDIBANDUNG 2015-2019

I I

I

I

1=1

I

•

cn

rPi

q°

s

gg dt 14 gj 1

i t g 1

1

4 1

m'i),,

;I' giliglig p., s,g. g . 14'A At A 1 1,'is g

A

ti

.

IroR

gl a .r:iii ;4 lrgLop

gg.g

2 2 ,tt 4 O Or 4 g .g ! .gi g 5 go" 0 2! 5 Viol gal .0g2 , :s PLv. 0 cq A 0 lP".§ ; ,,:p., 111 RA ztli Al, /a vifl'a ....-w.,_. ....4,,. § 1-7,, wa.2. m2 s vi 4 .001 A w1.21 o>.g.8aa,a.

'cab 4141]gol :1. goolg,§441 glag, 4%at • g E, i1F4 ii li g P4 !" 441" gAgl .10Z,14 g R",?, &41pv .Erg CI. P'4 5 ' IP. :IT Knm.. 0.5 5g i g g.-E 9q, b°0gen°-" rgtaKR,„9-ggi 11.;.6p41:0 4 2.4 p%' kAt2.egk. ,d .6 ;8 cs 0 A -2 2 mi Al -0 z t4 R.

bp

mhri

bD

a

.rj

O

a 04

00

o 00

00

J la EilA 4.aaagl en

A gax 114 WO o. .14

ta■

O z

•

R

C•I

OS

X X

6

H

z

DEFINISIOPERASIONAL

0

5 Jumlah sampel yang diambil pada IFK pada tahun berjalan

,, '

®

. g

I to il S 1

g:..g ,, 'o$

..g,p2,:8 I el t'. Jlal Igliz

en

g

cX

g

ps 2 FE

Ai

.5 Ti .g

kl -

1

1i — ..

E

M

1

I

111 p--, Kg

Setiap tahun

g 1.

1, itml ':,5 01,1 'IA 4 —, 2 23 2,' ig ..-

k°

I .2 'a. .-I

Diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditanganidan telah diterbitkan SPDP

di

Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah sarana distribusi yang diperiksa dengan jumlah sarana distribusi yang terdaftar diinstansi terkait di wilayah tersebut

a.

I'

b.

di

c.

cE

j

d.

.I'

Target sampel yang Persentase dihitung melalul perbandingan harus disampling di antara jundah sampel yang diambil pada IFK sarana sektor publik dengan target sampel yang barns disampling di masing-masing di sarana sektor publik di masing-masing balai balai pada tahun pada tahun berjalan (n) berjalan (n)

Dihitung dari jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis pada tahun berjalan (n)

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar/ Balai oleh APIP Badan POM atas pelaksanaan SAKIP tahun sebelumnya (n-1) yang disampaikan pada tahun berjalan (n)

CARA PENGUKURAN

di

g i

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, IndustriRokok, Industri Obat Tradisional (I0T), Usaha KecilObat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Pangan Rumah Tangga. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana ProduksiObat dan Makanan. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dthitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan: - untuk balai yang memilild sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambildari sarana produksi IRTP - untukbalai yang memilild sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksiIRTP - untukbalai yang memiliki same produksiMD >150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 70%, sisa target pemeriksaan diambildari sarana produksiIRTP

merungKatnya Program Pengawasan 3.1. Nilai SAKIP BBPOMdi Nilai SAKIPdiukur berdasarkan hasil penilaian SAKI' yang dilakukanoleh APIP Badan POM kualitas kapasitas Obat dan Makanan Bandung dari Badan kelembagaan POM BPOM

PROGRAM/ KEGIATAN

J

PROGRAM/ KEGIATAN

4

0 z A f.

A li .,.,5 1r

Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan Layanan Pengujian pihak Ketiga Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensilayanan informasidan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Dalai Besar/BalaiPOM baik penyuluhan langstmg atau melalui media cetak/elektronik. Janis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, lklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaldanjut pengaduan, BB/ BPOM sebagaiNarasumber, Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Ildan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindaklanjut pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permiraaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKCrT, UMOT, Kosmetik; SKVSKE yang diterbitkan Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan HasilUji sampel pihakketiga

DEFINISI OPERASIONAL

e.

g

1g

*V.. Vii Dthitung dari jumlah kumulatif komunitas yang diberdayakan olehBalai Besar/ Balai POM

a.

Dihitung dari total jumlahlayanan publik yang dilaksanalcan oleh BalaiBesar/ Balai POM sesuaidefinisi operasional

b.

03

c.

41

d.

I

Persentase dihitung melalui rata-rata pemenuhan sarana prasarana kerja dan slat laboratorium. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja berupa persentase yang dihitung melalui perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana yang dimilikidengan standar yang ditetapkan. Pemenuhan slat laboratorium berupa persentase yang dihitung melalui perbandingan antara jumlah slat laboratorium yang dimilikidengan standar yang ditetapkan.

CARA PENGUKURAN

g J g J

.

f_.

tn

ri g1

li

3 ik 1,8 41

"a

il R .

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Recommend Documents