KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang. Penyusunan Renstra Dinas Pasar Kota Padang ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, serta Perwako nomor 68 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar, Perda nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pasar. Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019, maka Dinas Pasar perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019. Renstra Dinas Pasar Kota Padang ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Padang tahun 2014-2019 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Pasar selama tahun 2014-2019. Kepada Tim Penyusun Renstra ini kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga Renstra ini dapat diselesaikan. Akhir kata, kritikan dan saran dari pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini.
Padang, Desember 2014 Kepala Dinas Pasar Kota Padang HENDRIZAL AZHAR,SH,MM Pembina Tk.I Nip.19740520 200212 1 008
BAB I 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa bagi Kepala Daerah yang baru dilantik, daerah bersangkutan sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ). Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah RPJMD telah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan
RPJMD
diawali
dengan
penyusunan
Rancangan
Awal
mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
RPJMD dengan
memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah bersangkutan. Dengan demikian, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan, pada dasarnya RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran secara konkrit dan operasional dari Visi dan Misi Kepala Daerah dalam bentuk strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan. Proses, tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kota Padang 2014-2019 mulai dari penyusunan Rancangan
Awal RPJMD sampai dijadikan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Sebagai dokumen Perencanaan Renstra Dinas Pasar Kota Padang disusun dengan berpedoman pada : 1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan 2. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan dan IPTEK 4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6. PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. 1.2. Landasan Hukum. Sesuai PP Nomor 8 Tahun 2008, landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014 - 2019 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
28 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah
2
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4585);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Bomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
19.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
20.
Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019.
3
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen /aparatur Dinas Pasar Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis terpadu, akuntabel dan bermutu. Tujuan
penyusunan
Renstra Dinas
Pasar ini
adalah
mengoptimalkan
peran
perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Padang yang tercantum di dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Dinas Pasar dengan urusan perencanaan dalam RPJMD Kota Padang. 1.4 Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan pada masing-masing point di atas tergantung kepada kondisi dan kebutuhan penulisan dan dianalisa secara komprehensif.
Untuk menyederhanakan
pemikiran point di atas dapat dikelompokan sebagai berikut : BAB I
:
Pendahuluan
BAB II
:
Gambaran Pelayanan SKPD, berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III
:
Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah, berisikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pasar,Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis,
penentuan
Isu-Isu
Strategis. BAB IV
:
Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisikan Visi, Misi Dinas Pasar, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pasar, Strategi dan Kebijakan.
BAB V
:
Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VI
:
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII
:
Penutup
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PASAR KOTA PADANG 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Merujuk kepada
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Retribusi Pasar, serta Perwako Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah bahwa Keberadaan SKPD Dinas Pasar adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola pasar-pasar Kota Padang, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pengembangan Pasar, Bidang Pendapatan, Bidang Pemeliharaan Bangunan, Bidang K3 dan kelompok jabatan fungsional. 1. Susunan Organisasi a. Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari : 1) Kepala 2) Sekretariat Dinas
-
Kasubag Umum
-
Kasubag Keuangan
3) Bidang Pengembangan Pasar
-
Kasi Perencanaan dan evaluasi
-
Kasi Penataan dan Kerjasama
4) Bidang Pendapatan
-
Kasi Penetapan dan Verifikasi
-
Kasi Penagihan
5) Bidang Pemeliharaan Bangunan
-
Kasi Saluran dan Drainase
-
Kasi Gedung
6) Bidang Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban
-
Kasi Trantib
-
Kasi Kebersihan
7) Unit Pelayanan Teknis Dinas
-
UPTD Simpang Haru
-
UPTD Bandar Buat
5
-
UPTD Belimbing
-
UPTD Lubuk Buaya
-
UPTD Ulak Karang
-
UPTD Alai
-
UPTD Tanah Kongsi
-
UPTD Siteba
8) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan struktur organisasi Dinas Pasar sebagaimana terlampir. 2. Uraian Tugas KEPALA DINAS Kepala Dinas mempunyai tugas mengatur dan menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan
pasar
demi
terwujudnya
pasar
yang
tertib,
aman
dan
nyaman, membina aparatur dalam pengelolaan urusan pasar dan kawasan pasar agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, serta mengevaluasi pengelolaan urusan pasar dan kawasan pasar berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: 1. Menyusun kebijakan teknis bidang pasar demi terwujudnya pasar yang berkualitas melalui sistem yang kondusif. 2. Merumuskan sasaran strategis Dinas Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pasar yang berkwalitas, berhasil dan berdaya guna. 3. Merumuskan program kerja Dinas Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pasar dapat terukur secara tepat dan optimal. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pasar dengan para stakeholder terkait
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik 5. Menyelenggarakan urusan pasar dan tuga pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan demi terwujudnya pembangunan pasar yang berkwalitas.
6
6. Mengendalikan
penyelenggaraan
urusan
pasar
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi Dinas Pasar. 7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pasar berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
agar
pencapaian
hasil
pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif 8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan Dinas Pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran 9. Pengguna Anggaran Dinas 10. Pengguna Barang Dinas 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis admnistrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dinas. b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. c. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi : 1)
Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
2)
Menyusun Anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan
3)
Meningkatkan sumber daya manusia
4)
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
5)
Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
6)
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat Dinas membawahi :
7
a. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Sub bagian umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan dinas.
Penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Mengelola surat masuk dan surat keluar Mengelola kearsipan Mengelola administrasi kepegawaian Melaksanakan urusan humas Melaksanakan
urusan
pengadaan
peralatan/perlengkapan,
pencatatan, penyimpanan, pendistribusian Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Sub
bagian
melaksanakan
keuangan
mempunyai
pengelolaan
tugas
administrasi
membantu
keuangan
Sekretaris
yang
meliputi
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.
Penjabaran tugas sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 1) Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan 3) Menyiapkan
kelengkapan
surat
perintah
pembayaran
uang
persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah
8
pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya. 4) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban 5) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan 6) Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan 7) Menyusun laporan bulanan,triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BIDANG PENGEMBANGAN PASAR a. Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyiapkan data asset pasar, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan asset pasar dan penataan kawasan pasar serta memberikan pertimbangan teknis dalam pemakaian,
pemeliharaan, pengembangan, pendistribusian asset pasar
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. b. Bidang Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas
Bidang Pengembangan Pasar
mempunyai fungsi : 1) Mengumpulkan, mengolah/menganalisa data asset pasar. 2) Merencanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar 3) Memberikan
pertimbangan
teknis
pembangunan
dan
pemanfaatan
melaksanakan proses administrasi pemakaian, pendistribusian asset pasar. 4) Merencanakan, mengatur tata ruang dan pengembangan kawasan pasar 5) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan/penerimaan retribusi 6) Merencanakan terobosan dalam usaha menggali potensi penerimaan daerah 7) Mengelola dan melaksanakan pembangunan baru asset pasar 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pengembangan Pasar, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
9
1. Seksi perencanaan dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar. 2. Seksi
Perencanaan
dan
evaluasi
mempunyai
tugas
mengumpulkan,
mengolah, menganalisa data aset pasar serta mengevaluasi penggunaan sarana/prasarana pasar. 3. Penjabaran tugas sebagai berikut: a. Mengumpulkan/menginventarisasi, serta menganalisa data sarana dan prasarana pasar. b. Melaksanakan evaluasi dan pembaharuan data setiap tahun c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyiaran informasi tentang pasar. d. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
Pengelolaan,
Pendistribusian, Penggunaan Sarana dan Prasarana Pasar. e. Memproses dan melaksanakan pembangunan baru aset pasar. f.
Menerima masukan, keluhan, usul dan saran baik dari masyarakat ataupun
pedagang
(pengguna
Aset
Pasar)
serta
mencari
solusi
pemecahan masalah. g. Melakukan
evaluasi
terhadap
kegiatan
kerjasama
antar
instansi/perorangan. h. Merencanakan format pelaporan dan teknis administrasi pemanfaatan dan pengembangan aset pasar. i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Penataan dan Kerjasama 1. Seksi Penataan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar. 2. Seksi Penataan dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, mengatur penggunaan ruangan, sarana dan prasarana serta pengembangan dan pemeliharaan pasar. 3. Penjabaran tugas sebagai berikut:
10
a. Menerima masukan, keluhan, usul dan saran baik dari masyarakat atau pedagang (pengguna aset pasar) serta mengevaluasi dan mencari solusi pemecahan masalah b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama antara instansi/ perorangan c. Merencanakan
pengembangan,
pengaturan
tata
ruang
dan
pengembangan kawasan pasar d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dinas e. Melakukan upaya menciptakan kemudahan peluang investasi dalam pengembangan pasar f.
Merencanakan, mengatur penggunaan ruang kios, los dan tempat usaha lainnya
g. Melakukan penataan ruang parkir di kawasan pasar h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi BIDANG PENDAPATAN a. Bidang Pendapatan mempunyai tugas mengolah, mempersiapkan, melaksanakan
penetapan,
pelaksanaan
retribsui
dan
penerimaan
serta
mengevaluasi
penerimaan retribusi. b. Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. c.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : 1) Mengumpulkan, mengolah/menganalisa, serta menetapkan jumlah/ besarnya
retribusi penggunaan sarana dan prasarana pasar 2) Melaksanakan proses penetapan dan penagihan retribusi. 3) Melaksanakan proses izin menempati toko, kios dan sarana prasarana pasar 4) Melaksanakan
penagihan
serta
melaksanakan
proses
administrasi
pemungutan/ penerimaan retribusi 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 6) Melaksanakan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
sanksi-sanksi
pelanggaran aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi.
11
terhadap
7) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap
pelanggaran aturan yang berlaku dalam pelaksanaan retribusi. 8) Merencanakan terobosan dalam usaha menggali potensi dalam rangka
penerimanaan daerah. 9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.
Bidang Pendapatan, terdiri dari : a. Seksi Penetapan dan Verifikasi 1. Seksi Penetapan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan 2. Seksi Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,
menganalisa serta menetapkan besarnya retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar dan melakukan verifikasi terhadap penerimaandi lingkungan pasar. 3. Penjabaran tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan penetapan dan proses administrasi penetapan retribusi pengguna sarana dan prasarana pasar; b. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin menempati dan menggunakan
sarana
dan
prasarana
pasar,
proses
administrasi
pengalihan hak pengguna sarana dan prasarana pasar; c. Melaksanakan pembukuan terhadap penerimaan retribusi di lingkungan Dinas Pasar; d. Membuat laporan secara periodik terhadap adanya tunggakan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Penagihan 1) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan. 2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar.
12
3) Penjabaran tugas Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan proses administrasi penagihan retribusi; b. membuat realisasi penerimaan harian, bulanan dan tahunan; c. menyusun
pembukuan dan laporan realisasi penerimaan
dan
tunggakan retribusi parkir; d. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kelancaran penerimaan serta tindakan-tindakan yang akan timbul terhadap pihak ketiga; e. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan dinas instansi terkait; f.
melakukan penagihan retribusi dan bea lainnya terhadap pengguna sarana dan prasarana pasar;
g. melakukan pemungutan retribusi parkir; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN a. Bidang
Kebersihan,
Keamanan
dan
Ketertiban
mempunyai
tugas
menyelenggarakan sebahagian tugas pokok dinas di bidang pembinaan, keamanan, ketertiban, memelihara
dan menjaga kebersihan taman-taman,
jalan, riol gang dalam Pasar Raya serta mencegah timbulnya hal-hal yang menganggu keamanan, ketertiban serta keselamatan dalam pasar, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. b. Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. c. Untuk sebagaimana diatas, Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi : 1) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar; 2) Menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar pedagang dan atau pengusaha
jasa dalam menjalankan usahanya dilingkungan pasar; 3) Mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya
kebakaran dalam lingkungan pasar; 4) Membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan
keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar;
13
5) Menertibkan para pedagang yang berjualan ditempat terlarang; 6) Mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam Pasar Raya; 7) Menjaga, memelihara dam memanfaatkan sarana dan prasarana untuk
menunjang kebersihan pasar; 8) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan
kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana pasar lainnya; 9) Memelihara dan mengingatkan pengelola WC umum untuk menjaga K3
(Ketertiban, Kebersihan, Keindahan); 10) Menjaga dan memelihara taman-taman bunga di kawasan pasar; 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
Bidang Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban, membawahi : a. Seksi Kebersihan 1) Seksi
Kebersihan
dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi
yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban. 2) Seksi kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan mulai dari
penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir serta memelihara selokan, riol, gang, trotoar, taman yang berada di lingkungan pasar. 3) Penjabaran tugas Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah : a. melaksanakan tugas kebersihan dan keindahan di lingkungan Pasar; b. mengatur dan membina serta mengarahkan petugas kebersihan agar melaksanakan tugas sesuai dengan penggarisan yang diberikan; c. memberikan penyuluhan dan pembinaan serta pengarahan kepada pemilik toko, kios dan los agar menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di lingkungan pasar; d. memelihara dan mengingatkan pengelola WC Umum dalam pasar agar menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
14
e. mengawasi dan menjaga kebersihan dan keindahan toko, kios, los, meja batu di lingkungan pasar; f.
menyelenggarakan dan memelihara kebersihan jalan, riol, selokan, gang, trotoar, berem di lingkungan pasar untuk kelancaran saluran air limbah;
g. mengawasi pembuangan air limbah pedagang dan pengguna jasa serta memonitor pengaruh air limbah terhadap lingkungannya; h. menjaga, menata dan memelihara kebersihan gedung dan taman di lingkungan pasar; i.
melaksanakan pengangkatan sedimen yang berada dalam riol-riol di kawasan pasar;
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Keamanan dan Ketertiban a) Seksi Trantib dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban. b) Seksi Trantib mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam kawasan pasar dan melakukan pembinaan Ketertiban atas penggunaan sarana dan prasarana pasar. c) Penjabaran tugas Seksi Trantib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. membina dan membimbing petugas pasar dalam pelaksanaan tugas keamanan dan pencegahan bahaya kebakaran; b. mengerahkan petugas keamanan untuk menjaga keamanan di lingkungan pasar; c. melakukan
pembinaan
mental
dan
kesamaptaan
kepada petugas
keamanan pasar; d. memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar; e. mencegah timbulnya gangguan keamanan di lingkungan pasar; f.
menyelenggarakan pos-pos keamanan dalam melakukan pembinaan ketertiban;
g. mengatur, menata dan menertibkan pelataran parkir, penggunaan fasilitas umum, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai dengan peruntukkannya;
15
h. menyelenggarakan kegiatan perparkiran dan menjaga kerapian parkir kendaraan; i.
menyediakan sumur-sumur dan bak-bak air untuk mencegah kebakaran di lingkungan pasar;
j.
menyediakan perlengkapan alat-alat pemadam kebakaran dan fasilitas keselamatan gedung lainnya;
k. menjaga kelengkapan alat-alat pemadam kebakaran siap pakai; l.
menertibkan dan mengatur parkir kendaraan dilingkungan pasar;
m. menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antar pedagang dan pengguna jasa dan usaha dilingkungan pasar; n. melaksanakan
penindakan
terhadap
pedagang
yang
melakukan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; o. memproses penindakan terhadap pelanggaran aturan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BIDANG PEMELIHARAAN BANGUNAN a. Bidang
Pemeliharaan
Bangunan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
sebahagian tugas pokok dinas di bidang saluran dan bangunan pasar. b. Bidang Pemeliharaan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. c. Untuk sebagaimana diatas, Bidang Pemeliharaan Bangunan mempunyai fungsi: 1) Menyelenggarakan pembinaan terhadap pengadaan, perawatan, saluran dan Bangunan pasar. 2) Mengatur,
mengontrol
penggunaan
sarana
angkutan
kebersihan
dan
ketertiban. 3) Memelihara, memperbaiki saluran, bangunan, gedung, peralatan kebersihan, ketertiban dan pengamanan agar tetap dapat difungsikan. 4) Memberikan laporan dan masukan tentang kerusakan saluran, gedung untuk diperbaiki. 5) Memanfaatkan sarana prasarana untuk menciptakan dan meningkatkan kenyamanan pasar. 6) Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan.
16
Bidang Pemeliharaan Bangunan, membawahi : A. Seksi Saluran dan drainase 1) Seksi Saluran dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan. 2) Seksi Saluran dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan dan pemeliharaan saluran dan drainase penggunaan dan pengadaan sarana dan prasarana pasar. 3) Penjabaran tugas Seksi Saluran dan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan pemeliharaansaluran dan drainase pasar; b. meneliti keadaan fisik dan melakukan pengawasan serta pemeliharaan saluran dan drainase di lingkungan pasar; c. membuat jadwal rutin untuk melakukan kebersihan dan kelancaran saluran drainase pasar; d. melakukan pengawasan kebersihan drainase dan kelancaran saluran drainase; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Seksi Gedung 1) Seksi
Gedung dipimpin
oleh
seorang Kepala Seksi
yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Bangunan. 2) Seksi Gedung mempunyai tugas melakukan pendataan, penilaian dan pemeliharaan terhadap bangunan gedung yang dimiliki oleh Dinas Pasar. 3) Penjabaran tugas Seksi Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. melakukan pemeliharaan terhadap seluruh bangunan gedung pasar; b. melakukan penilaian dan pendataan terhadap bangunan gedung dari segi umur, kelayakan dan kekuatan bangunan gedung pasar; c. melakukan pengawasan dan memperbaiki bangunan gedung yang sudah rusak;
17
d. membuat perencanaan agar bangunan gedung terlihat indah dan terpelihara dengan melakukan rehab serta pengecatan ulang; e. mengawasi bangunan gedung dari perubahan bentuk yang dilakukan oleh pedagang; f.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) a. Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang. b. Kepala
UPTD
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Dinas
dalam
melaksanakan tugas diwilayah kerjanya masing-masing. UPTD Pasar terdiri dari : 1) UPTD Lubuk Buaya 2) UPTD Alai 3) UPTD Ulak Karang 4) UPTD Nanggalo 5) UPTD Belimbing 6) UPTD Bandar Buat 7) UPTD Simpang Haru 8) UPTD Tanah Kongsi Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas, UPTD Pasar mempunyai fungsi : 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, dan memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pasar di wilayahnya; 2) Bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi bulanan dan harian, rekening yang dipungut oleh petugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 3) Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan UPTD Pasar;
18
4) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) di wilayah kerjanya; 5) Meberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pasar terhadap perizinan diwilayah kerjanya. 6) Melakukan pembinaan terhadap seluruh petugas yang berada di wilayah kerjanya seperti petugas kebersihan, pendapatan dan keamanan; 7) Memelihara dan melakukan kerjasama dengan Ketua Kelompok Pedagang dan Tokoh Pedagang untuk kepentingan dinas dan kemajuan pasar; 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kelompok Jabatan Fungsional
:
Mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pasar Kota Padang yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga berbentuk sinergisitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat, keterkaitan dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di deskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini :
2.2. Sumber Daya Dinas Pasar Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah bahwa Keberadaan SKPD Dinas Pasar :
19
1.
Mempertanggung jawabkan tugas pengelolaan pasar kepada Kepala daerah.
2.
Memelihara dan meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai.
3.
Melakukan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait serta dengan pihak swasta. Komposisi Pegawai dan Sarana dan Prasarana Komposisi Pegawai : PNS
:
- Golongan IV
:
4 orang
- Golongan III
: 36 orang
- Golongan II
: 45 orang
- Golongan I
: 29 orang
Jumlah
114 orang
Non PNS - SK Walikota
: 233 orang
Jumlah
233 orang
Yang terdiri dari; Pengawas Kebersihan
:
2 orang
Sespri
:
1 orang
Petugas Storing Listrik
:
6 orang
Petugas Pengangkut Kontainer
:
2 orang
Petugas Truk
: 27 orang
Petugas Penyapuan
: 33 orang
Petugas Trantib
: 49 orang
Pengadministrasian Kepegawaian
:
2 orang
Pengadministrasian Keuangan
:
4 orang
Operator Komputer
:
5 orang
Caraka
:
2 orang
Petugas Pemungut Retribusi
: 12 orang
Pengadministrasian Umum
: 33 orang
BKO Pengemudi
:
3 orang
BKO Trantib
:
1 orang
BKO Sopir
:
1 orang
UPTD Tanah Kongsi
:
8 orang
UPTD Alai
:
6 orang
UPTD Nanggalo
:
5 orang
20
UPTD Ulak karang
: 10 orang
UPTD Lubuk Buaya
:
8 orang
UPTD Belimbing
:
2 orang
UPTD Bandar Buat
: 11 orang
Jumlah
233 orang
Sarana
Nama
Letak/Alamat
Luas Tanah (M2)
1
PERTOKOAN FASE I S/D VII
JL. PASAR RAYA PADANG
15.437
2
PERTOKOAN PASAR RAYA BARAT TAHAP I S/D III
JL. PASAR RAYA BARAT PADANG
16.835
3
PERTOKOAN BLOK A
JL. PASAR RAYA PADANG
4
PERTOKOAN RAJAWALI
JL. PASAR RAYA PADANG
5
BLOK I s/d Blok IV
6
KANTOR UPTD DINAS PASAR PASAR BELIMBING
7
PASAR BELIMBING
8
KANTOR UPTD DINAS PASAR PASAR SIMPANG HARU
9
PASAR SIMPANG HARU
10
KANTOR UPTD DINAS PASAR PASAR ALAI
672
JL. PASAR BARU
17.436
JL. PASAR BELIMBING APEL RAYA
3,400 4.275
JL. SAWAHAN 5.000 JL. ALAI PARAK KOPI
11 KANTOR SATPAM ALAI
JL. ALAI PARAK KOPI
12 LOS PASAR ALAI
JL. ALAI PARAK KOPI
13 MUSHOLLA PASAR ALAI
JL. ALAI PARAK KOPI
14
4.800
KANTOR UPTD DINAS PASAR PASAR TANAH KONGSI
6.100
JL. TANAH KONGSI PASAR TANAH KONGSI JL. TANAH KONGSI PASAR TANAH KONGSI
15 PASAR TANAH KONGSI
21
6.000
JL. TANAH KONGSI PASAR TANAH KONGSI
16 MUSHOLLA JL. TANAH KONGSI 17
KANTOR UPTD DINAS PASAR PASAR LUBUK BUAYA
JL. TANAH KONGSI PASAR TANAH KONGSI
18 PASAR LUBUK BUAYA
JL. ADINEGORO KM 15 PASAR LUBUK BUAYA
19 MUSHOLLA PASAR LUBUK BUAYA
JL. ADINEGORO KM 15 PASAR LUBUK BUAYA
20
KANTOR DINAS PASAR UPTD PASAR BANDA BUEK
JL. RAYA PADANG INDARUNG PASAR BANDA BUEK
21 PASAR BANDA BUEK
JL. RAYA PADANG INDARUNG PASAR BANDA BUEK
22 MUSHOLLA ULAK KARANG
JL. S. PARMAN PADANG
23
PETAK TOKO PASAR NANGGALO (KELAS 1)
KANTOR DINAS PASAR UPTD PASAR ULAK KARANG PETAK TOKO PASAR NANGGALO 25 (KELAS 2) BANGUNAN KIOS PASAR ULAK 26 KARANG
JL. S. PARMAN PADANG JL. PASAR RAYA SITEBA
2,298
JL. S. PARMAN PADANG
27 LOS SAYUR PASAR SITEBA
JL. PASAR RAYA SITEBA
28 PETAK TOKO PASAR ULAK KARANG
JL. S. PARMAN PADANG
29 KIOS PASAR ATAS PASAR SITEBA
JL.PASAR RAYA SITEBA
PETAK TOKO/LOS PASAR SIMPANG HARU
2,750 2,298 2,750 2,298
JL. SAWAHAN
31 BANGUNAN WC PASAR ALAI
JL. ALAI PARAK KOPI
32 POS KEAMANAN TERPADU
JL. PASAR BARU
33 PASAR BUNGUS
BUNGUS TELUK KABUNG
5,200
Prasarana
No.
Nama
1
2
23.600
JL. PASAR RAYA SITEBA
24
30
23.600
Jumlah
Merk 3
22
1
Sepeda Motor
3
SUZUKI
2
Sepeda Motor
7
HONDA
3
Gerobak Dorong
4
LOKAL
4
Truk
2
TOYOTA
5
Truk
2
ISUZU
6
Truk
5
COLT DIESEL
7
Minibus
1
TOYOTA
8
Kontainer
32
LOKAL
9
Pick UP Hilux
1
TOYOTA
10
Colt T
1
MITSUBISHI
11
Betor
4
MINERVA
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pasar Kota Padang Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan dalam mengelola Pasar Kota Padang, pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar antara lain : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi pelayanan dibidang kepegawaian, administrasi keuangan, serta pelayanan terhadap masyarakat umum yang berurusan dengan Dinas Pasar. 2. Pelayanan dibidang Kebersihan, meliputi pelayanan penyapuan di lingkungan pasar, pengangkatan sampah ke TPS dan pembuangannya ke TPA. 3. Pelayanan dibidang Ketertiban, yaitu melakukan upaya-upaya penataan fisik pasar terutama yang menyangkut tempat berjualan bagi Pedagang kaki Lima. 4. Pelayanan dibidang Keamanan, melakukan upaya pengamanan pasar sehingga pedagang dan pengunjung pasar merasa nyaman dalam melakukan aktifitas jual– beli.
23
5. Pelayanan Pengembangan Pasar, yaitu kegiatan dalam upaya menata pasar kedepan sehingga dapat memenuhi estetika pasar sebagai pasar Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 6. Pelayanan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. 7. Pelayanan Retribusi Pasar, yaitu kegiatan pengelolaan retribusi pasar. Sesuai dengan sasaran Renstra Dinas Pasar Kota Padang tahun 2009-2014, maka hasil capaian kinerja Dinas Pasar Kota Padang selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut; 1.
Tersedianya jaminan keamanan dalam melakukan aktifitas perdagangan. Sasaran yang telah dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam menghadapi segala tantangan di lapangan, baik keamanan untuk pedagang dan pengunjung pasar.
2.
Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. Sasaran yang dicapai adalah dengan adanya rasa aman dan nyaman untuk aktifitas jual beli antara pedagang dan konsumen akan dapat meningkatkan kunjungan pasar, sehingga pendapatan pedagang dapat meningkat.
3.
Terbinanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparatur Dinas Pasar dalam rangka mewujudkan pasar yang maju dan tertib. Sasaran yang dicapai adalah adanya kerjasama yang baik antara aparatur dengan pedagang sehingga kenyamanan dan ketertiban di pasar dapat berjalan dengan baik.
4.
Peningkatan prasarana pasar. Sasaran yang dicapai adalah dengan melakukan perbaikan dan pembangunan prasarana pasar yang lebih baik sehingga dapat mendukung proses kegiatan jual beli di pasar.
5.
Sub sentral bisnis Sasaran yang ingin dicapai adalah menjadikan pasar sebagai pusat bisnis di kota Padang, dengan melakukan upaya-upaya pembagunan pusat-pusat perdagangan yang memadai.
6.
Tersedianya prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sasaran yang dicapai dengan melakukan pembangunan prasarana yang memadai demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
7. Adanya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan rekreasi pemberdayaan ekonomi rakyat.
24
Sasaran yang dicapai adalah selain sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli, pasar juga bisa dijadikan tempat rekreasi bagi keluarga. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pasar Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan,
Dinas Pasar
menyusun strategi yang mengacu pada faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: Lingkup pengelolaan pasar adalah pengaturan tata ruang pasar, kebersihan dan keamanan. Fasiltas pasar terdiri dari los/lapak permanen untuk penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari, ruko kelontong, ruko pakaian dan lain sebagainya.
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Aset yang harus dibina
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tuntutan semua elemen warga kota dan sebagai alternatif bagi konsumen dalam penyediaan barang.
Fasilitas pendukung yang memadai. Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai
kelemahan internal di Dinas Pasar yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain:
Belum adanya lahan khusus untuk PKL
Fasilitas pasar kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat
PKL tidak mempertimbangkan fungsi lahan sehingga jalan menjadi kotor dan semrawut. Disisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Dinas Pasar, antara lain: Rencana relokasi fungsi dari beberapa pasar dengan memperbaiki fasilitas dan utilitas. Adanya ruas jalan dan lahan yang bisa dimanfaatkan sementara untuk PKL Adanya rencana untuk mengembangkan pasar tradisional yang berpeluang untuk perbaikan kualitas dan keamanan pangan. Perkembangan pasar tradisional, yang direncanakan menjadi pasar tematik ( Pasar yang mempunyai ciri khas) serta pasar modren yang menunjukan prospek baik yang diantisipasi dengan meningkatkan sistem dan fasilitas pasar.
25
Disamping itu, berbagai tantangan/ancaman perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan, ancaman tersebut antara laian: Keterbatasan lahan untuk PKL, sehingga mempersulit pengendalian pelaku pasar, mengurangi rasa aman, kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar. Belum samanya pemahaman beberapa institusi terhadap penataan PKL Belum maksimalnya perlindungan hukum bagi petugas di lapangan Premanisme dan oknum aparat Faktor-faktor
tersebut
dianalisis
dengan
menggunakan
pendekatan
SWOT
(Strengths,weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan dalam lima tahun ke depan (2014-2019) sebagai berikut: Kekuatan : Lingkup Pengelolaan Pasar adalah pengaturan tata ruang pasar, kebersihan dan keamanan, pekerjaan bongkar muat dikoordinir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai pengendali keamanan pasar. Biaya operasional dan pemeliharaan, rencana perbaikan jalan lingkungan pasar dianggarkan. Kelemahan : Lahan untuk perluasan terbatas dan mahal karena lokasi pasar berada ditengah kota. Fasilitas pasar induk dan pasar-pasar tradisional kurang terpelihara, yaitu jalan kotor dan semrawut, drainase dan selokan tersumbat. Beberapa fasilitas pendukung kurang memadai, seperti jalan pasar kotor karena drainase banyak tersumbat. Biaya operasional dan perawatan fasilitas yang cukup mahal, pedagang berada dipinggir jalan. Peluang : Rencana Relokasi fungsi dari beberapa pasar akan memperbaiki fasilitas dan utilitas. Adanya rencana pemda untuk memfungsikan fasilitas sekitar pasar seperti terminal dalam dan antar kota, pengembangan pasar tradisional berpeluang untuk perbaikan kualitas dan keamanan pangan. Perkembangan pasar tradisional, pasar modren, hotel, restoran serta jasa katering menunjukan prospek baik yang diantisipasi dengan meningkatkan sistem dan fasilitas pasar.
26
Ancaman : Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan, mempersulit pengendalian pelaku pasar, mengurangi rasa aman, kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
27
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain: 1) Belum optimalnya dokumen perencanaan kota yang dipedomani oleh SKPD 2) Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait. 3) Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 4) Masih rendahnya kapasitas dan kwalitas SDM aparatur dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. 5) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik lima tahunan dan tahunan. 6) Belum
optimalnya
sosialisasi
dan
pelaksanaan
pembinaan
hasil
dokumen
perencanaan. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Pasar yang Bersih dan Sehat di Kota Padang. Serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Padang tahun 2014-2019 adalah:
“Padang Sejahtera 2019” yakni “Mewujudkan Kota Padang menjadi kota pendidikan,
perdagangan
dan
pariwisata
yang
sejahtera,
religius
dan
berbudaya” Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pasar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pasar.
28
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pasar Kota Padang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan,Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya No
Misi dan Program Kepala Permasalahan Daerah dan Wakil Kepala Pelayanan Daerah
1
Misi
Faktor Penghambat/ Dinas
Pasar Kota Padang
2 :
Pendorong Penghambat
Pendorong
Menjadikan
Kota Padang sebagai Pusat
Perdagangan
Wilayah
Barat
Sumatera Program
Kelengkapan Fasilitas
Pengembangan
Pasar Kurangnya
Sarana kurang terpelihara, partisipasi
dan Prasarana Pasar
drainase
dan pedagang
selokan
banyak dalam
yang tersumbat
- Dana tersedia - Pada prinsipnya
menjaga
pedagang
kebersihan
ingin
drainase
lingkungan bersih
2
Misi
3 :
Menjadikan
Kota Padang sebagai Daerah tujuan Wisata yang
Nyaman
dan
Berkesan Program Sarana
Pengembangan dan
Perdagangan
Prasarana
- Masih kurangnya Sarana
dan
Prasarana
Pasar
kebutuhan
ketersediaan
sarana lahan
dan prasarana Pasar-
Tradional
29
Adanya
akan
- Banyaknya muncul
Banyaknya
di Pasar
(Pasar
Kaget)
disetiap Kelurahan 3
Misi 5 : Menciptakan Kota
Padang
Aman,
Bersih,
yang Asri,
tertib, bersahabat dan menghargai
kearifan
lokal. Program
pembinaan Pedagang
Kaki Belum adanya Adanya ruas
Pedagang kaki Lima dan Lima
lahan
khusus jalan
Asongan
untuk PKL
lahan
dan yang
bisa dimanfaatkan sementara untuk PKL Program
perlindungan Banyaknya
konsumen
dan premanisme
pengamanan perdagangan
Belum
Mulai adanya
maksimalnya
kerjasama
perlindungan
dengan SKPD
hukum
bagi Terkait (SK4)
petugas dilapangan Program Prasarana pasar
Sarana
dan Kurangnya
PKL
kebersihan kesadaran pedagang
tidak
mempertimban dalam gkan
Lingkup pengelolaan
fungsi pasar adalah
menjaga
lahan sehingga pengaturan
kebersihan pasar
lahan menjadi tata kotor semrawut
ruang
dan pasar kebersihan dan keamanan pasar
30
3.3 Telaahan Renstra Propinsi Sumatera Barat Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi semakin komplek. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi,flekaibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketata negaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabiltas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi, hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk Dinas Pasar yang di beri tugas dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar. Posisi Sumatera Barat yang strategis dengan pelabuhan laut di pantai Barat Sumatera, mendorong Sumatera Barat berperan sebangai pintu gerbang barat sumatera untuk melakukan eksport komoditi ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan
dan
pemerataan
pembangunan,
terbatasnya
kesempatan
kerja,
penanggulangan bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
pembangunan
infrastruktur
strategis,
perdagangan,
jasa
dan
industri
pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Sumatera Barat.
31
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang propinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada diwilayah Propinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Propinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Propinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek
pengganda yang maksimum terhadap pengembangan
industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan
memperhatikan
kelestarian
fungsi
dan
keseimbangan
lingkungan
hidup,
keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Berdasarkan RTRW Propinsi Sumatera Barat, fokus pembangunan daerah akan diarahkan pada pengmbangan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada nagari pusat peertumbuhan, nagari tertinggal daan kota pusat pertumbuhan.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pasar Perumusan isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diperioritaskan selama lima tahun kedepan (2014-2019) adalah sebagai berikut;
32
1.
Penataan jalan Pasar Raya, Jalan Pasar Baru dan Jalan Permindo Ketiga ruas jalan ini merupakan akese utama bagi pedagang dan pengunjung Pusat Perbelanjaan Pasar Raya Padang. Kondisi saat ini belum sepenuhnya ideal mengingat padatnya jalan ini oleh PKL yang berdagang di koridor jalan. Tahapan untuk membebaskan ketiga ruas jalan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang namun belum sepenuhnya dapat dikatakan mencapai hasil yang ideal untuk menciptakan akses yang terbaik menuju Pasar Raya. Pada perencanaan program pembangunan tahun 2014-2019 maka perlu peningkatan perbaikan terhadap penataan pada ketiga ruas jalan terbut.
2.
Rehabilitasi Fase VII Tahap II Pasar Raya Padang Fase II sampai Fase VI merupakan kawasan dalam komplek Pasar Raya Padang yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, namun saat ini masih belum dapat dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan Kota Padang dari sektor Perdagangan dan belum maksimal difungsikan untuk komplek pertokoan. Kawasan ini harus dilakukan perbaikan dalam waktu segera agar dapat dimnfaatkan secara maksimal dan mendorong peningakan PAD Kota Padang.
3.
Pengembangan dan penataan pasar UPTD Perkembangan demografi serta peningkatan kawasan pemukiman di Kota Padang diiringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarkat terhadap Pasar rakyat di berbagai kecamatan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pasar saat ini mengkoordinasikan pengelolaan 8 Pasar Rakyat. Berbagai peningkatan kebutuhan masyarakat menyebabkan perlu diirngi dengan pengembangan Pasar Rakyat (Pasar Pembantu).
4.
Pengelolaan pasar dalam bentuk kawasan Pengelolaan Pasar secara terpadu dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan Pasar secara menajemen akan menhhindari tumpang tindih tugas serta diharapkan mampu meningkatkan PAD dan Pelayanan kepada masyarakat. Kondisi saat ini secara de jure belum dapat dikatakan Pemko Padang mempunyai kawasan Pasar karena belum terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut sehingga untuk TA. 2015 telah diusulkan dalam Prolegda kepada DPRD Kota Padang.
33
5.
Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Usia bangunan Komplek Pasar di Kota Padang terumata Pasar Raya Padang telah melebihi 30 tahun dan sebagian besar rusak karena bencana gempa tahun 2009, sehingga upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ini sangat dibutuhkan. Dalam memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada pedagang maupun kepada pengunjung pasar maka pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sangat dibutuhkan.
6.
Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Pasar Permasalahan PKL telah menjadi permasalahan yang lazim dialami di komplek Pasar Raya Padang maupun di Pasar Rakyat lainnya di Kota Padang. Sebelum selesainya pembangunan berbagai sarana pertokoan tertama di Pasar Raya maka PKL tatap memerlukan perhatian ekstra dalam rangka penataannya.
7.
Optimalisasi PAD Dalam rangka peningkatan PAD dan mendukung program Kota Padang dalam upaya pencapaian PAD 1 Trilyun pada tahun 20.. maka berbagai kebijakan dan penetapan regulasi baruperlu dilakukan sehingga optimalisasi PAD menjadi salah satu hal penting yang harus dijadikan isu strategis beberapa tahun ke depan.
34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Padang Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai dimasa depan, sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan manajemen. Dengan memperhatikan kondisi internal instansi Dinas Pasar Kota Padang serta mengingat perubahan eksternal yang terjadi akhirakhir ini, maka dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan pada efisiensi dan efektifitas yang menuntut adanya perubahan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggung jawaban berdasarkan nilai akuntabilitas. Dengan mengacu pada Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Pembentukan Dinas Daerah, maka visi dan misi Dinas Pasar Kota Padang yaitu : Visi dan misi
Visi Dinas Pasar : ” Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa wisata tahun 2018”.
Misi Dinas Pasar : Untuk pencapaian visi sebagaimana diatas, maka disusun misi Dinas Pasar sebagai berikut: 1.
Mewujudkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasar.
2.
Revitalisasi pasar melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3.
Mewujudkan penataan kawasan pasar secara fisik dan kewenangan.
4.
Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan PAD.
5.
Mewujudkan pasar yang bersih, aman dan nyaman yang bernuansa wisata.
4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pasar Kota Padang, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pasar Kota Padang. Tujuan adalah :
35
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
2.
Terwujudnya revitalisasi pasar dan peran aktif investor/ pihak ketiga dalam pengembangan pasar
3.
Terwujudnya penataan kawasan pasar
4.
Terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
5.
Terwujudnya pasar yang bersih, aman dan nyaman bernuansa wisata Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai
selama tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut: 1.
Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik sarana maupun prasarana pasar.
2.
Tersedianya Kantor Dinas Pasar yang kondusif
3.
Tersedianya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan
4.
Terciptanya pemberdayaan ekonomi rakyat guna peningkatan PAD
5.
Terciptanya Pasar yang bersih, aman dan nyaman (Lampiran Tabel. 4.2)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pasar tahun 2014-2019 Indikato r Kinerja Sasaran
Satuan
1.
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan masyarakat
Jumlah Blok
2.
Terwujudnya peningkatan sarana pelayanan
Tersedianya kantor Dinas Pasar yang kondusif di pasar raya
Keterse diaan kantor
N o.
Tujuan
Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada tahun ke 1
2
3
4
5
Unit
-
2
1
-
-
Paket
-
1
-
-
36
3.
Terwujudnya revitalisasi pasar dan peran aktif investor/ pihak ketiga dalam pengembang an pasar
4.
Terwujudnya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima kawasan pasar
5.
Terwujudnya pelayanan dan peningkatan PAD
Tersedianya pilihan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan Tersedianya lahan dan penataan lokasi yang kondusif untuk kegiatan perdagangan bagi Pedagang Kaki Lima Terciptanya peningkatan PAD sektor pasar
Jumlah bangun an pasar
-
-
2
3
-
-
Jumlah Lokasi
Lokasi
3
2
1
1
1
% peningk atan PAD
%
1,10 %
1,11 %
1,12 %
1,12 %
1,13 %
4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukan diatas, maka terdapat 5 (Lima) strategi Dinas Pasar selama periode 20142019 adalah: 1.
Penyediaan lahan untuk penataan pedagang
2.
Mencari sumber PAD
3.
Melengkapi sarana dan prasarana kebersihan
4.
Meningkatkan kerjasama dengan investor/pihak ketiga
5.
Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar Namun demikian, strategi tersebut diatas sangat tergantung pada perkembangan
lingkungan strategis dalam periode lima tahun kedepan. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya.
37
Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pasar menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, diantaranya: 1.
Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan pasar
2.
Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan prasarana pasar baik pasar pusat maupun pasar wilayah.
3.
Merumuskan kebijakan terhadap peningkatan manajemen Pengelolaan Pasar
4.
Legalisasi Pedagang Kaki Lima dalam kawasan pasar
5.
Peningkatan pelayanan dan kebersihan Pasar
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang sebagaimana tabel 4.3
Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi: Terwujudnya Pasar Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan di Sumatera Barat yang tertib, aman, nyaman bernuansa pariwisata tahun 2018
Tujuan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Misi I : Mewujudkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasar
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang lengkap guna memenuhi kebutuhan masyarakat
Terwujudnya peningkatan sarana pelayanan
Tersedianya kantor Dinas Pasar yang kondusif
Terwujudnya rehab dipasar raya
Tersedianya prasarana yang layak
38
Pemanfaatan dana APBD/ APBD Propinsi dan APBD Kota. Kerjasama dengan pihak ketiga.
Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan pasar
Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi
Tersedianya SIM Pasar yang baik
Misi II : Revitalisasi pasar melalui kerjasama dengan pihak ketiga Pemanfaatan dana Terwujudnya revitalisasi Tersedianya pilihan APBD/ APBD pasar dan peran aktif alternatif bagi Propinsi dan APBD investor/ pihak ketiga masyarakat dalam Kota. dalam pengembangan melakukan kegiatan Kerjasama dengan pasar perdagangan pihak ketiga.
Melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan pasar
Misi III: Mewujudkan penataan kawasan pasar secara fisik dan kewenangan Terwujudnya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima kawasan pasar
Tersedianya lahan dan penataan lokasi yang kondusif untuk kegiatan perdagangan bagi Pedagang Kaki Lima
Penyusunan Ranperda Pedagang kaki Lima
Legalisasi Pedagang Kaki Lima dalam kawasan pasar
Misi IV: Mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan PAD Terwujudnya pelayanan Terciptanya dan pemberdayaan pemberdayaan Mencari Sumber Peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi rakyat guna PAD Pelayanan Pasar untuk meningkatkan peningkatan PAD PAD
39
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2014-2019), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pasar dengan tetap mengacu pada progam pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019. Dari 248 program ternyata terdapat 13 (Tiga Belas) program yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pasar dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada tabel 5.1
40
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PASAR KOTA PADANG BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA PADANG 2014-2019 Berdasarkan visi dan misi jangka menengah yang telah dijabarkan dalam rancangan RPJMD tahun 2014 - 2019, maka tujuan pembangunan Kota Padang adalah : 1.
Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya. dan wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya.
2.
Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
3.
Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya
4.
Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
Sedangkan sasaran utama pembangunan Kota Padang secara lebih kongrit mencakup 4 hal pokok yang masing-masing saling berkaitan yaitu : 1.
Terwujudnya kota padang yang berfungsi sebagai Pusat pelayanan Publik
2.
Terciptanya Kota Padang yang juga berfungsi sebagai Pusat pertumbuhan yang ditekankan pada bidang perdagangan, jasa dan pariwisata untuk wilayah sumatera bagian tengah
3.
Terlaksananya Kota Padang sebagai Kota Layak Huni yang mempunyai sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas.
4.
Terciptanya masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya
41
Kode
(1) 2 06
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(2)
(3)
(4)
Tahun 2014 Target Rp Juta (5) (6)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
target (7)
Rp Juta (8)
target (9)
Rp Juta (10)
target (11)
Tahun 2018
Rp Juta Target Rp Juta (12) (13) (14)
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp Juta (15) (16)
Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan administrasi 100 perkantoran (%)
100
5.700,11
100
5.471,97
100
5.745,58
100
6.032,00
100
6.334,00
100
6.651,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)
100
2.774,26
100
2.643,12
100
2.776,48
100
2.914,00
100
3.059,00
100
3.212,00
100
250,50
100
168,00
100
176,40
100
185,00
100
194,00
100
204,00
Terlaksananya peningkatan 100 kapasitas aparatur (%)
100
50,00
100
68,00
100
71,40
100
74,90
100
78,70
100
82,60
Terlaksananya Program peningkatan sistem pengembangan sistem pelaporan 100 pelaporan capaian kinerja dan capaian kinerja keuangan dan keuangan (%)
100
10,00
100
8,50
100
8,90
100
9,30
100
9,80
100
10,30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100
Terlaksananya displin aparatur 0 (%)
42
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pembinaan PKL dan Asongan
Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan 1 Pengamanan Perdagangan
1
395,00
1
148,75
1
148,75
1
148,75
1
148,75
1
149,29
Peningkatan jumlah daerah lokasi pasar 4 yang ditertibkan
7
1.527,49
9
767,12
11
860,32
15
845,75
20
888,00
24
932,40
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Cakupan penyelesaian pasar rakyat (%)
Program kelengkapan pengembangan sarana dan prasarana pasar
Meningkatnya jumlah blok pasar yang terpelihara
Program Sarana dan Prasarana Meningkatnya Kebersihan Pasar kebersihan pasar Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Program Penataan peraturan perundang-undangan
Program perencanaan pembangunan ekonomi
2.696,66
42,50
42,50
42,50
42,50
2
5
9.311,19
7
5.089,80
13
5.089,80
18
5.089,90
23
5.089,90
27
5.089,90
70
70
1.370,75
80
1.321,67
85
1.321,67
85
1.321,67
90
1.322,48
90
1.321,67
100%
208,25
1
55,25
Percepatan penerimaan pendapatan
100%
Pembuatan Perda
1
Dokumen Rencana (Paket)
42,50
100 % 115,00
1
65,00
100%
1
130,00
208,25 100% 208,25 100% 208,25 100% 208,25
55,25
127,50
43
1
55,25
150,00
1
55,25
150,00
1
55,25
150,00
150,00
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Padang (RENSTRA Dinas Pasar) tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar Kota Padang. Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pasar Kota Padang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Rencana Dinas Pasar ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Dinas Pasar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pasar sebagaimana yang tertuang
dalam
Renstra
ini,
memerlukan
dukungan
dan
partisipasi
aktif
dari
SKPD/Instansi/lembaga terkait. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pasar ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.
44
45
