KATA PENGANTAR JAMBI, PEBRUARI 2015 KEPALA DINAS PASAR KOTA JAMBI DURIA SUNITA, SH, MH PEMBINA TK.I NIP

KATA PENGANTAR

Rencana

Kerja

(RENJA)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan

pembangunan

yang

berbasis

pada

masyarakat,

dengan

keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pasar Kota Jambi selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pasar Kota Jambi. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pasar Kota Jambi. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pasar Kota Jambi sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Demikianlah selesainya penyusunan rencana kerja ini diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah aktif membantu, semoga apa yang diharapkan dari penyusunan ini dapat menjadi perhatian

JAMBI,

PEBRUARI 2015

KEPALA DINAS PASAR KOTA JAMBI

DURIA SUNITA, SH, MH PEMBINA TK.I NIP.19700905 199303 2 005 Renja Dinas Pasar Kota Jambi 2015

Page 1

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

BAB. I

BAB. II

Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang

…………………………….. ……………….

3

1.2.

Landasan Hukum ………………………………………………

5

1.3.

Maksud dan Tujuan …………………………………………….

6

1.4.

Sistematika Penulisan ………………………………………….

6

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1.

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan

Capaian Renstra SKPD ………………………………………..

10

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………........

24

2.3.

Isu-Isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi SKPD ……………………………………………………..

31

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………..

33

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …

35

BAB. III Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi …….

36

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ……………………………..

36

3.3.

Program dan Kegiatan …………………………………………

39

Renja Dinas Pasar Kota Jambi 2015

Page 2

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah baik kabupaten maupun kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016 yang befungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan

pembangunan

melalui

seluruh

aspirasi

penyelenggaraan

pemangku

Musrenbang

kepentingan tahunan

yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pasar Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2016. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja


Page 3

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2013-2018 seperti tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Jambi tahun 20132018 yaitu “ Terwujudnya Pasar Daerah yang Bersih, Aman, Tertib dan Sehat, sebagai

pusat

perbelanjaan

dengan

pelaku

pasar

yang

berakhlak

dan

berbudaya “.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi . Sesuai dengan perannya misi Dinas Pasar Kota Jambi adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah. 3. Meningkatkan penerimaan PAD sektor

retribusi pasar secara

menyeluruh, seimbang dan berkeadilan 4. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya 5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif Rencana Kerja (Renja) Dinas Pasar tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.


Page 4

1.2.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomKota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 ); 2. Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedagang Kakilima ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 05 ); 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 06 ); 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemakaian Pertokoan Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 08 );


Page 5

9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2006 Nomor 09 ); 10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

Kota

Jambi

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi ( Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2) 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas PasarKota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016. Sedangkan tujuan : 1. Acuan Dinas Pasar dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Jambi tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Jambi 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pasar tahun 2016

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Secara ringkas sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada babbab berikutnya dapat dipahami dengan baik.


Page 6

1.1.

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD serta tindak lanjutnya proses penyusunan RAPBD

1.2.

Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD serta pedoman

yang

dijadikan

acuan

dalam

penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan Renja SKPD 1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPDberdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK atau Indikator Mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor


38

Tahun

2007.

Jenis

Indikator

yang

dikaji, Page 7

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Memuat

: sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun direncanakan. 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan

uraian

mengenai

:

proses

dilakukan

yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKP atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian

ini

program/kegiatan

diuraikan yang

hasil

diusulkan

kajian para

terhadap pemangku

kepentingan,baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan

provinsi,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

Perguruan Tinggi maupun dari SKPD lainnya BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 1.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD


Page 8

Perumusan tujuan dan sasaran didasr atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 1.3.

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan

terhadap

rumusan

program

dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD


Page 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Rencana

Kerja

Dinas

Pasar

Kota

Jambi

adalah

penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pasar Kota Jambi itu sendiri. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pasar Kota Jambi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2014 perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indicator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penatapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indicator yang telah ditetapkan.


Page 10

b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja Anggaran Belanja Langsung tahun 2014 Dinas Pasar Kota Jambi sebesar Rp. 16.674.234.500,- dengan 7 Program dan 31 kegiatan, dari jumlah tersebut terealiasi sebesar Rp. 15.537.830.099,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,50 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,18 % . Penyerapan anggaran selama tahun 2014 adalah sebagai berikut 1.

:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 120.800.000,-. Dana yang tersedia digunakan untuk pembayaran telepon/faks, air, listrik dan internet selama 12 bulan, tujuan kegiatan untuk ketersediaan komunikasi telepon/faks, air, listrik dan internet pada Dinas Pasar dan penerangan umum pada pasar-pasar milik Pemerintah Kota Jambi. Realisasi

: Fisik 100 % dan Keuangan sebesar 78,33 %

Permasalahan : Tidak

terealisasi

keuangan

sebesar

disebabkan pengurangan/penghematan

21,67

%

pemakaian

telepon/faks, air dan listrik oleh pegawai Solusi

: Tidak ada

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 176.400.000,-. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan


Page 11

Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

untuk 4 unit

kendaraan dinas roda 4 dan 21 unit kendaraan dinas roda dua selama 12 bulan bertujuan untuk kelancaran operasional pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat khususnya pengguna jasa pasar. Realisasi

: Fisik 87,50 % dan Keuangan sebesar 87,46 %

Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik sebesar 12,50 % disebabkan tidak

ada

permintaan

penggantian

pemeliharaan kendaraan dan

biaya

Bahan Bakar Minyak

dari pengguna kendaraan dinas Solusi

: Tidak ada.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 137.290.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk pembayaran

1

orang

Pengguna

Anggaran,

1

orang

Pejabat

Penatausahaan Keuangan, 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen, 3 orang PPTK, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 1 orang Bendahara Penerimaan dan 10 orang Tenaga Pengelola Keuangan selama 12 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengelola keuangan daerah. Realisasi

: Fisik 100 % dan Keuangan sebesar 99,87 %

Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah Solusi

: Tidak ada

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 48.475.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk tersedianya alat-alat kebersihan untuk kebersihan kantor dan gaji tenaga

kontrak

kebersihan

selama

12

bulan

bertujuan

untuk

tersedianya tempat kerja yang bersih, nyaman dan kondisi kantor yang bersih serta indah.


Page 12

Realisasi


Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik sebesar 2,06 % disebabkan oleh tidak dibayarkan gaji 1 (satu) orang tenaga kontrak selama 1 (satu) bulan dikarenakan yang bersangkutan izin melahirkan Solusi

: Tidak ada

d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.832.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk tersedianya alat tulis keperluan kegiatan administrasi kantor selama 1 tahun

bertujuan

untuk

meningkatnya

kinerja

pegawai

dalam

melaksanakan administrasi perkantoran. Realisasi

: Fisik 100 % dan Keuangan 100 %


: Tidak ada

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.355.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk tersedianya barang cetakan dan photo copy keperluan kegiatan administrasi kantor selama 1 tahun bertujuan untuk meningkatnya kinerja pegawai dalam melaksanakan administrasi perkantoran. Realisasi

: Fisik 100 % dan Keuangan 99,98 %


: Tidak ada

f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.500.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk terlaksananya pembelian alat-alat listrik selama 1 tahun dan perbaikan instalasi listrik kantor yang bertujuan untuk ketersediaan sarana listrik untuk menunjang pekerjaan aparatur dan penerangan kantor. Renja Dinas Pasar Kota Jambi 2015

Page 13

Realisasi

: Fisik 100 % dan Keuangan 99.63 %

Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah Solusi g. Kegiatan

: Tidak ada Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

Undangan Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.500.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya selama 1 tahun bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan pegawai. Realisasi

: Fisik 75.87 % dan Keuangan 75.60 %

Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik sebesar 24.13 % disebabkan pada pertengahan

tahun 2014 terjadi pengurangan

langganan surat kabar Solusi

: Tidak ada

h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.000.000,- Dana yang tersedia dipergunakan untuk pelaksanaan rapat staf dan kosumsi untuk tamu selama 1 tahun bertujuan

melaksanakan rapat staf dalam menyelesaikan masalah

secara bersama guna mencapai tujuan yang diharapkan. Realisasi

: Fisik 58.33 % dan Keuangan 58.24 %


terealisasinya

keuangan

sebesar

41.67

%

disebabkan pada makanan dan minuman tamu tidak dilaksanakan Solusi

: Tidak ada

i. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 146.000.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan tersebut selama 1 tahun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain diluar daerah.


Page 14

Realisasi

: Fisik 100 % dan keuangan 95.90 %

Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah Solusi j. Kegiatan

: Tidak ada Penyediaan

Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi

Perkantoran/Teknis Perkantoran. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk pembayaran gaji bagi 2 orang Pegawai Honorer dan 10 orang Tenaga Kontrak Juru Tagih selama 1 tahun bertujuan tersedianya tenaga pendukung

dalam

upaya

meningkatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran. Realisasi



: Tidak ada

l. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 684.000.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk pembayaran gaji bagi 3 orang Tenaga Kontrak Penjaga Pasar Induk, 44 orang Tenaga Kontrak Keamanan, 10 orang Tenaga Kontrak Jasa Juru Tagih selama 1 tahun bertujuan tersedianya tenaga pendukung dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Realisasi

: Fisik 99,42 % dan Keuangan 99.42 %


: Tidak ada


Page 15

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.860.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit bertujuan untuk meningkatkan operasional kinerja pegawai dengan didukung oleh kendaraan dinas/operasional yang baik. Realisasi



terealisasinya

disebabkan standar

oleh

pemerintah,

keuangan

sebesar

3.79

%

penetapan pagu diatas harga hal

ini

dilakukan

untuk

mengantisipasi kenaikan harga. Solusi

: Tidak ada

b. Kegiatan Pengadaan Mebeleur Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.490.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk pembelian 4 unit lemari arsip, 4 unit almari temple dinding, 4 unit filling cabinet, 18 unit meja ½ biro, 18 kursi pelaksana, 50 unit kursi pelaksana, 4 set kursi tamu selama 1 tahun anggaran bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan didukung oleh peralatan kerja yang baik dan memadai. Realisasi


Permasalahan : Tidak terealisasinya keuangan disebabkan

selisih

harga

sebesar 13.96 % pengadaan

barang

berdasarkan harga di Pasar lebih rendah dari hari di DPA Solusi

: Tidak ada


Page 16

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 82.910.000,- dana tersebut untuk pengadaan 2 unit kipas angin, 4 unit computer PC, 2 unit laptop, 4 unit printer, 1 unit kamera digital, 1 unit layar proyektor, 1 unit proyektor, 4 unit TV colour, 1 unit sound system, 2 unit dynamic microphone, 1 unit tiang microphone bertujuan

untuk

meningkatkan

kinerja

pegawai

didukung

oleh

peralatan kerja yang baik sehingga pengoptimalan kinerja pegawai Realisasi

: Fisik 99.16 % dan Keuangan sebesar 88.65 %

Permasalahan : Tidak terealisasinya keuangan

sebesar 11.35 %

selisih harga pengadaan barang berdasarkan harga di Pasar lebih rendah dari hari di DPA. Solusi

: Tidak ada, karena menguntungkan Negara

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.500.000,- dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan pengecatan tembok beton dan turab Pasar Angso Duo, pengecatan 4 Kantor Unit Pasar, pengecatan gedung kantor dan tembok kantor dan perbaikan pintu pagar kantor bertujuan untuk meningkatnya kinerja pegawai didukung oleh tempat kerja yang nyaman dan meningkatnya kenyamanan kerja pegawai dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap jasa pasar Realisasi

: Fisik 88,00 % dan Keuangan 87,64 %

Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik sebesar 12,00 % disebabkan selain selisih harga penawaran, juga ada kantor unit yang catnya masih bagus Solusi

: Tidak ada


Page 17

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.

17.450.000,-

dana

yang

tersedia

dipergunakan

untuk

pemeliharaan 15 unit AC, 4 unit Mesin Tik, 27 unit Komputer dan Printer, 2 Handycam dan 1 Kamera Digital selama 1 tahun bertujuan untuk memperbaiki alat-alat kantor yang rusak sehingga tidak mengganggu kinerja aparatur. Realisasi


Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik 38,85 %

dan keuangan sebesar

disebabkan banyak

peralatan kerja masih

baik/tidak rusak Solusi

: Tidak ada

3. Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

tersedianya

48.000.000,117

stel

dana

Pakaian

tersebut Dinas

dipergunakan

Harian

bertujuan

untuk untuk

meningkatkan disiplin pegawai dalam berpakaian. Realisasi



: Tidak ada

b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

64.000.000,-

dana

tersebut

dipergunakan

untuk

tersedianya 80 stel pakaian anggota K-2 dan atributnya bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam berpakaian. Realisasi



: Tidak ada


Page 18

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Alokasi dana yang dianggarkan untuk

pelaksanaan kegiatan ini

sebesar Rp. 69.950.000,- Dana yang tersedia dipergunakan untuk mengikuti Bintek/Kursus-Kursus/Pelatihan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan pegawai yang berdampak profesionalisme kinerja terhadap pelayanan Realisasi



terealisasinya

fisik

sebesar

45,00

%

disebabkan, hal ini disebabkan undangan bintek yang diterima kebanyakan

bertema sama dengan

yang pernah diikuti Solusi

: Tidak ada

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

6.277.000,-

dana

tersebut

dipergunakan

untuk

tersedianya LAKIP dan Laporan Tahunan Tahun 2014 secara kontinyu setiap tahunnya dengan tepat waktu Realisasi



: Tidak ada

6. Program Perencanaan SKPD a. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

15.000.000,-

dana

tersebut

dipergunakan

untuk

tersedianya Renstra 2013 – 2018 dengan tepat waktu


Page 19

Realisasi



: Tidak ada

b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

7.112.000,-

dana

tersebut

dipergunakan

untuk

tersedianya Renja dan RKA-DPA Tahun 2014 secara kontinyu setiap tahunnya dengan tepat waktu Realisasi



: Tidak ada

7. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp.

150.000.000,-

dana

yang

tersedia

dipergunakan

untuk

terlaksananya 2 kali penyuluhan dan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Perpasaran dengan tujuan untuk meningkatkan pedagang kaki lima terhadap ketaatan dan pemahaman terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Realisasi



: Tidak ada

b. Kegiatan Penertiban dan Pengawasan terhadap Para Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

445.825.000,-

Dana

yang

tersedia

dipergunakan

bertujuan untuk terlaksananya penertiban, serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban


Page 20

pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar. Realisasi Permasalahan

: Fisik 89,00 % dan Keuangan 88,84 % :

Tidak terealisasinya fisik

sebesar 11,00 %

disebabkan oleh : a. Biaya lembur petugas keamanan dan ketertiban yang jumlah dan waktunya dikurangi dengan tidak mengurangi output dan target yang diharapkan. b. Lembur yang bersifat temporer hanya dilaksanakan beberapa kali tidak sesuai dengan dana yang disiapkan Solusi

: Tidak ada

8. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Perpasaran a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Operasional Perpasaran Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 251.975.000,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah per tahunnya. Realisasi

: Fisik 93,00 % dan Keuangan 92,08 %

Permasalahan : Tidak terealisasinya fisik sebesar 7,00 % disebabkan oleh cetak karcis yang dikurangi Solusi

: Tidak ada

b. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 3.352.587.500,- dana yang tersedia dipergunakan untuk rehab drainase bangunan bawah Ps. Kebun Handil, Rehab Pelataran di Belakang Pagar Tembok Ps. A.Duo, Pemasangan Paving Blok Jalan Dalam Pasar Angso Duo, Rehab Auning Belakang Pasar Sitimang, Rehab Atap Plafond Pasar Buah No.1-15, Pembuatan Canopy dan Baliho Promosi di Ps. Kebun Bungo, Rehab Atap dan Plafond Los/Kios Blok B dan Kios Tambahan Pasar Kasang, Penggantian Tutup Parit di Renja Dinas Pasar Kota Jambi 2015

Page 21

Pasar Angso Duo, Perbaikan dan Penggantian Aset Bangunan yang Hilang di Pasar Induk/Grosir, Pembongkaran dan Pengecoran Lantai Jalan Samping Pasar TAC dengan tujuan peningkatan ketersediaan sarana dan parasarana kegiatan ekonomi. Realisasi


Permasalahan : Tidak terealisasinya keuangan

sebesar 4,08 %

disebabkan rendahnya harga penawaran dari rekanan daripada HPS yang telah ditetapkan. Solusi

: Tidak ada

c. Kegiatan Penyelenggaran Pasar Beduk Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar

Rp.

30.160.000,-

dana

tersebut

untuk

pelaksanaan

penyediaan prasarana pasar yang baik dalam menunjang kenyamanan pengguna jasa pasar dalam menjalankan aktifitas jual beli dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pasar dapat meningkat dalam upaya menjadikan pasar sebagai salah satu sumber PAD Kota Jambi. Realisasi



: Tidak ada

d. Kegiatan Peningkatan Sarana Perdagangan (DAK) Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.607.439.500,- dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan

Pasar

Pelayangan

dengan

tujuan

peningkatan

ketersediaan sarana dan parasarana kegiatan ekonomi Realisasi

:

Permasalahan :

Fisik 100 % dan Keuangan 97,64 % Tidak terealisasinya keuangan

sebesar 4,08 %

disebabkan rendahnya harga penawaran dari rekanan daripada HPS yang telah ditetapkan Solusi

:

Tidak ada


Page 22

e. Peningkatan Pelayanan Operasional Perpasaran Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.979.980.500,- dana tersebut untuk pelaksanaan operasional dan pengelolaan kebersihan dalam Pasar Daerah Realisasi

:

Permasalahan :

Fisik 93,00 % dan Keuangan 92,33 % Tidak terealisasinya fisik

sebesar 7 % disebabkan

oleh : o Perbaikan secara bergilir truk sampah sehingga beberapa tenaga harian lepas sopir dan crew sementara waktu tidak bekerja. o Proses

pengadaan

tambahan

armada

truk

sebanyak 2 unit pada APBD-P 2014 yang baru terealisasi

pada

bulan

Nopember

yang

menyebabkan gaji THL sopir dan crew serta BBM dump truk yang dianggarkan dari bulan Oktober baru dapat terlaksana pada bulan Nopember o Selisih harga pengadaan dump truk lebih rendah dari harga pagu berdasarkan E-Katalog LKPP terbaru. Solusi

:

Untuk mengetahui

Tidak ada

evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

dapat dilihat pada table berikut ini


:

Page 23

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Dinas Pasar Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan dibidang perpasaran dan PKL; b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perpasaran dan PKL; c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang perpasaran dan PKL; d. Pelaksanaan pengelolaan pasar daerah, penataan dan pemberdayaan PKL dilingkungan pasar daerah; e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah; f. Pelaksanaan penataan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah serta lingkungannya; g. Pemberian izin pemakaian tempat dilingkungan pasar daerah; h. Pengelolaan kebersihan, parkir, keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar; i. Pengelolaan dan penataan tempat pemasangan reklame dilingkungan pasar daerah; j. Pemberian pertimbangan teknis pendirian dan penataan lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; k. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan maupun swasta dibidang perpasaran;


Page 24

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sementara kedudukan, tugas dan fungsi adalah

:

1) Sekretariat a. Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. c. Sekretaris

mempunyai

tugas

membantu

kepala

dinas

dalam

melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang; c. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian; d. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

(LPPD)

serta

laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);


Page 25

e. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi

dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan

prasarana; f. pengkoordinasian dan singkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang; g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja sub bagian umum; 2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan; 3) Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LAKIP); 4) Menghimpun dan mengelola usulan program kerja dan kegiatan dari sekretariat dan bidang-bidang; 5) Melaksanakan

analisis

kebutuhan

barang

serta

sarana

dan

pemeliharaan

dan

prasarana; 6) Melaksanakan

pengadaan,

pendistribusian,

penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;


Page 26

7) Melaksanakan administrasi perjalanan dinas; 8) Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas; 9) Mempersiapkan penyelangaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu; 10) Melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor; 11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan; 2) Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran; 3) Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai; 4) Melaksanakan

pembukuan,

perbendaharaan

dan

pertanggungjawaban keuangan; 5) Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran; 6) Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran; 7) Menyusun laporan pelaksaan kegiatan; 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 27

c. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian; 2) Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa; 3) Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian; 4) Mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes); 5) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan/penjenjangan serta calon peserta ujian dinas pegawai; 6) Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai; 7) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK); 8) Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai (DP3) dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P); 9) Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai; 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 28

2) Bidang Pendataan dan Pendapatan a. Bidang pendataan dan pendapatan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. b. Bidang pendataan dan pendapatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. c. Kepala

bidang

pendataan

dan

pendapatan

mempunyai

tugas

membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran, penerimaan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk

melaksanakan

tugas

bidang

pendataan

dan

pendapatan

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pendataan dan pendapatan; b. penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pendapatan; c. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pedagang pasar daerah; d. pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah; e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah; f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.


Page 29

Bidang pendataan dan pendapatan terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendaftaran; 2) Menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah; 3) Menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar daerah; 4) Melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah; 5) Melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah; 6) Mendokumentasikan data pedagang pasar daerah; 7) Menyusun buku induk penyewa; 8) Menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran; 9) Melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan; 10) Menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasar daerah; 11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya b. Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan penerimaan dan penagihan, dengan rincian tugas sebagai berikut :


Page 30

1) Menyusun rencana kerja seksi penerimaan dan penagihan; 2) Menghimpun data objek penerimaan retribusi; 3) Menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi; 4) Melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi; 5) Melaksanakan

penyetoran

hasil

pungutan

retribusi

kepada

bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6) Menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisir permasalahan penerimaan; 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi; 8) Menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap tunggakan retribusi; 9) Menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan tunggakan retribusi; 10) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan pembukuan dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi pembukuan dan pelaporan; 2) Melaksanakan pembukuan penerimaan retribusi dan pendapatan lain yang sah;


Page 31

3) Membukukan pengeluaran karcis dan formulir pungutan retribusi; 4) Menyusun daftar rekapitulasi tunggakan retribusi; 5) Menyampaikan

salinan daftar tunggakan retribusi kepada seksi

yang terkait; 6) Menyusun laporan realisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lain yang sah secara berkala; 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan a. Bidang pengelolaan dan pengembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyeleggarakan tugas dan fungsinya. b. Bidang pengelolaan dan pengembangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. c. Kepala bidang pengelolaan dan pengembangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pengelolaan, penataan,

pengembangan

dan

pengawasan

pasar,

pengelolaan

kebersihan dan parkir serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Page 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pengelolaan dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan; b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan; c. Pelaksanaan penataan dan pengembangan pasar; d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan; e. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dilingkungan pasar daerah; f. Penyelenggaraan perparkiran dilingkungan pasar daerah; g. Pengelolaan sarana periklanan dilingkungan pasar daerah; h. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bidang pengelolaan dan pengembangan terdiri dari : a. Seksi Penataan, Pengembangan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan dan pengembangan dalam melaksanakan urusan penataan, pengembangan dan pengawasan pasar, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi penataan, pengembangan dan pengawasan; 2) Menghimpun, mengolah data dan informasi tentang penataan dan pengembangan pasar; 3) Menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah penataan dan pengembangan pasar;


Page 33

4) Menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk melaksanakan penataan dan pengembangan pasar; 5) Menyiapkan administrasi pengembangan dan pengelolaan pasar daerah; 6) Menyiapkan

rekomendasi

pertimbangan

teknis

pendirian

dan

penataan lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan perpasaran; 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Kebersihan dan Parkir mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan dan pengembangan dalam melaksanakan urusan kebersihan dan parkir, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi kebersihan dan parkir; 2) Melaksanakan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar daerah; 3) Mengatur dan membina petugas kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar daerah; 4) Memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parkir kepada pedagang dalam lingkungan pasar daerah; 5) Mengkoordinir penyapuan, pengangkutan dan pembuangan sampah dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir;


Page 34

6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4) Bidang Keamanan, Ketertiban dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) a. Bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya. b. Bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. c. Kepala

bidang

keamanan,

ketertiban

dan

pemberdayaan

PKL

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan keamanan, ketertiban lingkungan pasar, penataan dan pemberdayaan PKL serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, bidang keamanan, ketertiban, dan pemberdayaan PKL mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL dalam lingkungan pasar daerah; b. penyelenggaraan kegiatan keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL dalam lingkungan pasar daerah;


Page 35

c. pengendalian keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah; d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL dalam lingkungan pasar daerah; e. pengkoordinasian keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait; f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL terdiri dari : a. Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kepala bidang

keamanan,

ketertiban

dan

pemberdayaan

PKL

dalam

melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi keamanan dan ketertiban; 2) Melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah; 3) Melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban; 4) Mencegah timbulnya gangguan keamanan dalam lingkungan pasar daerah dan kantor; 5) Menyediakan pos-pos keamanan untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah; 6) Mengatur dan menertibkan pedagang, penguna jasa, fasilitas umum, jalan, trotoar, gang dan lain-lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah;


Page 36

7) Melaksanakan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban pedagang pasar dan PKL dalam lingkungan pasar daerah; 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas membantu kepala bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan PKL dalam melaksanakan urusan penataan dan pemberdayaan PKL, dengan rincian tugas sebagai berikut : 1) Menyusun rencana kerja seksi penataan dan pemberdayaan PKL; 2) Melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL; 3) Memproses administrasi pendaftaran usaha PKL; 4) Menyiapkan konsep rekomendasi penetapan kawasan PKL dan jenis usaha; 5) Menetapkan, memindahkan dan mengosongkan lokasi PKL dalam lingkungan pasar daerah; 6) Melaksanakan

pembinaan,

bimbingan

dan

fasilitasi

untuk

pengembangan usaha PKL dalam lingkungan pasar daerah; 7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Page 37

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas, ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Wilayah I, terdiri dari : 1) Pasar Dalam Kota; 2) Pasar Tanah Pilih; 3) Pasar Sitimang; 4) Pasar Sitimang Belakang (Samping Mega); 5) Pasar Sijimat; 6) Pasar Gang Siku; 7) Pasar T.A.C.; 8) Pasar Buah-Buahan; 9) Pasar Jalan Hindia; 10) Pasar Talang Banjar; 11) Pasar Kebun Handil; 12) Pasar Mayang Sari; 13) Pasar Kebun Bungo; 14) Pasar Taman Tanggo Rajo; 15) Pasar Malioboro.

b. Kepala UPTD Wilayah II, terdiri dari : 1) Pasar Angso Duo; Swadaya A; Swadaya B; Swadaya ABC; Inpres A; Inpres B; Inpres Baru Kios Daging; Inpres Baru Petak Ikan Sungai; Inpres Baru Petak Ikan Laut; Eks. Pelindo; Kios Samping Los Ikan; Eks. Gudang LLASD, Eks. Parkir LLASD dan sebelah kiri jalan masuk Pasar Angso Duo; Kios


Page 38

pindahan dari Gang Siku; Toko, Kios dan Petak Areal Suzana; Kios, Petak Bangunan Totong; PJ Pintu Air; Toko, Kios dan Petak Kiri Kanan menuju ke Eks. Transper Devo; Bangunan Eks. Pelindo Barisan Dermaga Ketek di depan Pertokoan Suzana; Petak Batu Bangunan Azis Mantan Ketua Satpam Pasar Angso Duo; Petak Dalam Pagar Tembok; Petak Disamping Kios Daging; Petak Ikan Laut Antara Kios Daging dan Los Ikan Laut; Petak Ikan Bangunan Idris; Petak Swadaya Dalam Pagar Inpres A Tagihan Suparno; Petak Ikan Sungai Antara Los Ikan Laut dan Ikan Sungai; Petak Belakang Kantor Unit; Toko PJ Depan KPP/Eks.Pelindo Bangunan H. Anwar Burhan; Petak PJ Depan KPP/Eks.Pelindo Bangunan H. Anwar; Bangunan Darurat Barisan Pos Satgas; Eks. Parkir Belakang; Petak Darurat/Pelataran Kiri Kanan Jalan Menuju Los Daging Pasar Angso Duo; Dermaga Ketek; Kios Inpres Baru. 2) Pasar Lopak 3) Pasar Kasang 4) Pasar Olak Kemang 5) Pasar Pelayangan


Page 39

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTA JAMBI : KEPALA DINAS SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG UMUM

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PENDATAAN DAN PENDAPATAN

SEKSI PENATAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PENDATAAN DAN PENDAPATAN

SEKSI KEBERSIHAN DAN PARKIR

SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN

SUBBAG KEPEGAWAIAN .

BIDANG KEAMANAN KETERTIBAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

UPTD

Dalam

upaya untuk mencapai apa yang dituangkan dalam RPJMD

Kota Jambi Tahun 2013-2018, Dinas Pasar Kota Jambi melaksanakan Program Prioritas III yaitu Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi

untuk mewujudkan

Misi 2 yaitu Meningkatkan

Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah dengan indicator kinerja Rasio Peningkatan Sarana dan Prasarana PasarPasar Tradisisional Pemerintah dan Rasio PKL yang tertata Untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam bentuk table 2.2 sebagai berikut :


Page 40

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan prosespolitik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-

up dan top-down,yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan yang diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolaholah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan,kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Untuk mendukung visi Kepala Daerah,

Dinas Pasar Kota Jambi

melakukan uapaya kongrit dan pemecahan masalah dalam mengatasi isuisu pengelolaan Pasar Daerah sebagai berikut :  Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar  Pengelolaan Kebersihan Pasar daerah secara mandiri pasca pengalihan dari Dinas Kebersihan Kota Jambi


Page 41

 Pengelolaan Parkir di kawasan pasar tradisional berdasarkan PERDA No.2 Tahun 2013  Pengelolaan Keamanan ketertiban pasar daerah secara terpadu.  Promosi Pasar. Beberapa

permasalahan

yang

dihadapi

Dinas

Pasar

dalam

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kesadaran sebagian wajib retribusi untuk membayar kewajibannya 2. Banyaknya pedagang kakilima yang berjualan dibahu jalan khususnya di depan Pasar Angso Duo dan depan Pasar Talang Banjar sehingga mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan macet, hal ini disebabkan selain kurangnya personil untuk penertiban dan juga disebabkan jumlah pedagang yang melebihi daya tampung di kedua pasar tersebut. 3. Kurangnya

pemahaman

sebagian

pedagang

kakilima

terhadap

Peraturan Daerah tentang Pedagang Kakilima. 4. Masih

banyak

sarana

dan

prasarana

kegiatan

ekonomi

yang

memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar 5. Belum tersedianya akses jalan kedalam Pasar Induk/Grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan di tingkat pengecer. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : 1. Melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas pasar yang kurang baik. 2. Mengadakan penyuluhan kepada para pedagang agar dapat mentaati dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Memantapkan koordinasi dengan unsur muspika dan instansi terkait. 4. Menambah personil untuk penertiban pedagang kakilima khususnya pedagang kakilima yang berjualan didepan Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar.


Page 42

5. Melakukan pembelian tanah sebagai langkah awal untuk pembangunan pasar guna menampung pedagang yang kian hari kian bertambah. 6. Merealisasikan pembuatan jalan dalam Pasar Induk/Grosir sehingga pasar tersebut dapat difungsikan sesuai peruntukannya yaitu untuk aktifitas jual beli di tingkat grosir. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Rencana Kerja Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2016,

tidak menambah

kegiatan baru. Tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 seperti berikut

:


Page 43

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dinas Pasar Kota Jambi membuat usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan

dari SKPD lainnya. Maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi dari penelitian lapangan dan forum SKPD. Seperti yang telah diuraikan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dimana banyak kendala yang ditemui Dinas Pasar dalam mewujudkan visi dan misi nya. Untuk itu dalam Renja tahun 2016 dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pedagang kakilima

yang

kian

komplek

permasalahannya

serta

meningkatkan

ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi untuk mendukung Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa


Page 44

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dinas Pasar Kota Jambi sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Jambi dalam pengelolaan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar dituntut untuk dapat memenuhi target RPJMD Kota Jambi tahun

2013-2018,

dimana

target

yang

harus

dipenuhi

adalah

mengembangkan ekonomi berbasis potensi daerah dengan indicator kinerja utama peningkatan ketaatan pedagang kakilima terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi.

Target lain yang harus dicapai yaitu meningkatkan efektifitas

pemerintah daerah dengan indicator yang harus dicapai yaitu peningkatan pendapatan asli daerah pertahun 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada indentifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pasar Kota Jambi dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Jambi dalam pengelolaan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Pasar Kota Jambi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama serta kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013-2018, maka rumusan visi Dinas Pasar Kota Jambi adalah :


Page 45

” Terwujudnya Pasar Daerah yang Bersih, Aman, Tertib dan Sehat, sebagai pusat perbelanjaan dengan pelaku pasar yang berakhlak dan berbudaya ” Dalam kaitan rumusan visi diatas maka dapat disampaikan berbagai batasan konsep yang berkaitan dengan masing-masing ide yang terdapat dalam visi sebagai berikut : 1. Meningkatkan daya saing Pasar Tradisional terhadap Pasar Modern 2. Meningkatkan kualitas Pasar Tradisional dalam upaya mendukung Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa 3. Meningkatkan

prilaku

pedagang

kakilima

dalam

Pasar

Daerah

berbudaya tertib 4. Pelayanan kepada masyarakat menunjukan fungsi sosial dari pelayanan perpasaran

yang

dikelola

oleh

Dinas

Pasar

bukan

hanya

menitikberatkan pada fungsi ekonomi tetapi juga fungsi sosial. 5. Pasar sebagai salah satu andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan keberadaan perpasaran yang sangat potensial dan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dari formulasi Visi yang telah disampaikan diatas, maka dijabarkan Misi Dinas Pasar sebegai berikut : 1. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan pelayanan pasar sebagai penunjang kinerja ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar guna menumbuhkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah. 3. Meningkatkan penerimaan PAD sektor

retribusi pasar secara

menyeluruh, seimbang dan berkeadilan 4. Meningkatkan pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya


Page 46

5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pasar Kota Jambi tahun 2016 sebagai berikut : 1. Tujuan a. Meningkatnya kinerja aparatur b. Tercapainya target penerimaan retribusi pasar c. Menyediakan dan memfasilitasi terdapatnya prasarana pasar yang refresentatif. d. Meningkatnya kesadaran dan partisifasi masyarakat dan pedagang khususnya dalam mewujudkan kondisi pasar yang bersih, aman dan tertib. e. Meningkatnya pemahaman pedagang kakilima terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sehingga terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa 2. Sasaran a.

Meningkatnya disiplin aparatur

b.

Optimalnya pemanfaatan aparatur dalam melaksanakan tugas

c.

Meningkatnya kesadaran pengguna jasa pasar dalam membayar retribusi pasar.

d.

Terciptanya kondisi pasar yang bersih, aman dan tertib.

e.

Tersedianya sarana dan prasarana pasar yang refresentatif


Page 47

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun

dalam

rangka

kerjasama

dengan

masyarakat

atau

yang

merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksaan dan program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pasar Kota Jambi terdiri dari

: 8 program dan 31 kegiatan, untuk lebih jelas

dapat dilihat pada tabel rencana program dan kegiatan sebagai berikut :


Page 48

KATA PENGANTAR JAMBI, PEBRUARI 2015 KEPALA DINAS PASAR KOTA JAMBI DURIA SUNITA, SH, MH PEMBINA TK.I NIP

Recommend Documents