KATA PENGANTAR. Batam, November 2011 Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam. Drs. JEFRIDIN, M.Pd Pembina, Nip

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2011-2016 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota Batam 2011-2016, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendapatan Kota Batam. Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu : 1. Apa yang hendak dicapai oleh SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan ? 2. Bagaimana cara mencapainya ? 3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan ? Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kota Batam dan Visi Dinas Pendapatan Kota Batam khususnya. Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Pendapatan Kota Batam dalam berupaya mewujudkan visinya. Batam, November 2011 Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam

Drs. JEFRIDIN, M.Pd Pembina, Nip. 19681225 199802 1 006

Dinas Pendapatan Kota Batam

i


DAFTAR ISI Halaman .................................................................. KA TA PENGANTAR i .................................................................. ii DAFTAR ISI .................................................................. iii DAFTAR TABEL .................................................................. iv DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 3 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang lain.... 8 1.5 Sistimatika Penulisan ................................................................ 11 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..................................... 13 2.2 Sumber Daya ............................................................................. 28 2.3 Kinerja Pelayanan ..................................................................... 30 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .................. 37 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD......................................................................... 39 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................... 44 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .............................. 48 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... 48 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 54 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD .................................................................. 63 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ...................................... 65 4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................... 67 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program ...................................................................................... 74 5.2 Program Kegiatan ....................................................................... 77 5.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan 79 Indikatif ..................................................................................... 89 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................ PENUTUP ..................................................................................................... 94


ii


DAFTAR TABEL Halaman 1 2

Tabel 2.1 Tabel 2.2

3

Tabel 2.3

4 5

Tabel 2.4 Tabel 2.5

6 7 8 9 10 11

Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11

12 13 14 15 16

Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 3.1 Tabel 3.2

17 Tabel 3.3 18 Tabel 4.1 19 Tabel 4.2 20 Tabel 5.1 21 Tabel 6.1

Jumlah PNS Dispenda Kota Batam Berdasarkan Jabatan Jumlah PNS/THL Dispenda Kota Batam Berdasarkan Pangkat dan Golongan ........................................................ Jumlah PNS/THL Dispenda Kota Batam Berdasarkan Pendidikan ........................................................................... Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 ........ Perkembangan Target dan Realisasi PAD terhadap RPJMD Tahun 2006-2010 ................................................. Perkembangan Target PAD Tahun 2006-2010 ................... Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2006-2010 ............... Persentase Realisasi PAD Tahun 2006-2010 ...................... Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006-2010 ........... Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006-2010 ....... Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006-2010 ................................................................ Komposisi Target Pajak Daerah Tahun 2006-2010 ............ Komposisi Realisasi Pajak Daerah Tahun 2006-2010 ........ Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2006-2010 Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 ..... Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2011-2016 ............................................................................ Estimasi Pendapatan Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2011-2016 ................................................................ Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................................................................ Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah................................ Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ...................................................... Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .......................................


28 29 30 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 52 53 53 69 71 80 91

iii


DAFTAR GAMBAR Halaman 1

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............................................................................

10 27

2

Gambar 2.1

Struktur Organisasi ..........................................................

3

Gambar 3.1

Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Tahun 2000-2011 .......................

4

Gambar 3.2

Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan s/d Juni 2011 .................................................................................

51

50

5

Gambar 5.1

Hubungan Umpan Balik RPJMD dengan Renstra Dinas Pendapatan Kota Batam ..................................................

75

6

Gambar 6.1

Bagan Informasi Kinerja .................................................

89


iv


BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya Batam oleh Pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 serta Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008, maka Batam secara keseluruhan mempunyai peranan dalam perkembangan dunia usaha yang tidak terlepas dan menjadi salah satu bagian yang terlibat didalamnya. AFTA dan globalisasi memacu pertumbuhan Kota Batam semakin pesat, karena posisi Pulau Batam berada pada jalur perdagangan Internasional, yaitu sekitar 20 km sebelah tenggara Singapura, diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, munculnya kawasan baru untuk perkembangan tersebut menjadi hal yang signifikan dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta “Multiplier Effects” pada perekonomian lokal maupun internasional. Kerjasama dalam hal pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan, perlu dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah dapat terpantau sehingga prinsip-prinsip kepemerintahan (Good Governance) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik. Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.


1


Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Memperhatikan hal tersebut, Dinas Pendapatan Kota Batam secara organisatoris telah merumuskan Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2011-2016 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kwalitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.2 LANDASAN HUKUM Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Landasan hukum yang menjadi dasar adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


2


3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


3


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Dinas Pendapatan Kota Batam

4


20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15). 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah No.12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51); 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58); 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan / atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61);


5


31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62); 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64); 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 65); 34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66); 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67); 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71); 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72); 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73); 39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74); 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Batam, tahun 2012-2016 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan ’guiden line’ dalam membuat priorintas pembangunan yang akan dibiayai APBD Dinas Pendapatan Kota Batam

6


Kota Batam dari tahun 2012-2016. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra SKPD adalah : 1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. 2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2012-2016 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain : 1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Pendapatan Kota Batam untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Batam yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi. 2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012 – 2016. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Walikota yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi SKPD memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan

sasaran,

program

dan

menggambarkan

indikasi

kegiatan

dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana Kerja (RenjaSKPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kereja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja-SKPD, maka dokumen Renja-SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program SKPD haruslah mempedomani rumusan program Dinas Pendapatan Kota Batam

7


RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD. Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Adapun manfaat Renstra yaitu : 1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. 3. Perencanaan

Strategik

memungkinkan

organisasi

untuk

memberikan

komitman pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan). 4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalarn pencapaian tujuan organisasi.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN PERENCANAAN YANG LAIN

DOKUMEN

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja Dinas Pendapatan Kota Batam

8


di lingkungan Pemerintah Kota Batam khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Batam maupun RTRW Kota Batam, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen : 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Pengangkat Daerah (Renstra SKPD) Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni : Visi RPJPD

: Sebagai kompas untuk menggerakan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.

Visi RPJMD

: Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.

Visi Renstra SKPD : Merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mencapai target yang tertuang dalam RPJMD. Terkait tupoksi SKPD dari penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan SKPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara


9


partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Batam Tahun 2007-2011 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini : Gambar. 1

RENSTRA K/L

RPJP NASIONAL

Diacu

Pedoman

RPJMD NASIONAL

RKP

Pedoman

RPJMD DAERAH

RENSTRA SKPD

Dijabarkan

Pedoman

RINCIAN APBN

Pedoman

RAPBN

Pedoman

APBN

RKPD

Pedoman

RAPBD

Pedoman

APBD

Diacu Pedoman

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


RKA K/L

Diserasikan melalui musrenbang

Diperhatikan

RPJP DAERAH

Pedoman

Diacu

RENJA K/L

Dijabarkan

Pedoman

PEMERINTAH DAERAH

Pedoman

Pedoman

PEMERINTAH PUSAT

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RENJA SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

RINCIAN APBD

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

10


1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Batam. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2011 s.d 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Batam dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan SKPD, terkait dengan tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjabarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Kota Batam serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan kebijakan, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Dinas Pendapatan Kota Batam

11


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.


12


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, kedudukan Dinas Pendapatan Kota Batam merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggujawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Tugas Pokok Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberkan oleh Walikota. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian; 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan; 4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lainlain; 5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 7. Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unsur terkait

lainnya

dalam

setiap

penyelenggaraan kegiatan dinas; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pendapatan Kota Batam

13


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pendapatan membawahi : 1. Sekretaris, 2. Bidang Program, 3. Bidang Pendataan dan Penetapan, 4. Bidang Penagihan, 5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 2.1.1

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam urusan ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, hukum serta kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan kepada seluruh satuan organisasi di Dinas Pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana dan program ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian dinas; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Pengkoordinasian

pengelolaan

administrasi,

surat-menyurat,

kearsipan,

inventarisasi dan rumah tangga dinas; e. Penyiapan data, informasi, humas, protokol, hukum dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan; f. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; g. Pengelolaan administrasi latihan pegawai dan kesejahteraan pegawai; h. Penyiapan bahan perlengkapan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan, serta penginventarisir sarana dan prasarana dinas; i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam.


14


Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. 2.1.1.1 Sub Bagian Umum Mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan urusan tata persuratan, Kehumasan, Hukum, Protokol, dan Dokumentasi, informasi kesehatan serta mengelola inventarisasi, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta pengawasan barang. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pencatatan surat masuk dan keluar, pengarsipan, pendistribusian, ekspedisi dan tata laksana kepustakaan; b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan protokol, kehumasan dan dokumentasi; d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan keamanan kantor; e. Penyelenggaraan

dan

pelaksanaan

koordinasi

inventarisasi

barang,

penggandaan surat dan naskah dinas; f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pengadaan dan penyimpanan barang kebutuhan kantor; g. Penyelanggaraan dan pelaksanaan koordinasi penyimpanan dan pencatatan barang; h. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi pendistribusian, penghapusan, pemeliharaan dan pengawasan barang; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


15


2.1.1.2 Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dalam hal pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana dan tatalaksana belanja tidak langsung; b. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan administrasi gaji pegawai; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan; d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggungan jawaban, verifikasi, laporan dan pembinaan bendaharawan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.1.3 Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dalam hal administrasi

kepegawaian,

pengelolaan

pendidikan

dan

pelatihan,

penyelenggaraan kesejahteraan pegawai dan merencanakan kebutuhan formasi pegawai. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi dalam hal administrasi kepegawaian seperti penyusunan rencana kebutuhan pegawai, daftar urut kepangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemindahan, pemberhentian, pensiun, cuti, ujian dinas serta sumpah pegawai negeri sipil dan pembinaan pegawai; b. Penyelanggaraan dan pelaksanaan prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan dokumentasi kepegawaian; d. Penghimpunan dan penyusunan inventarisasi data kepegawaian; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


16


2.1.2

Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas membantu Dinas dalam menghimpun, mensistematisasikan, mengintegrasikan, menyusun rencana, membuat program dan kegiatan kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi atas program serta melakukan penelitian dan analisis dan kegiatan kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan, pensistematisasian dan pengintegrasian penelitian dan analisis semua data dan informasi dalam pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program dari unit kerja terkait dalam lingkungan dinas; b. Pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dinas; c. Pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program kerja lima tahunan dinas; d. Pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan yang telah ditetapkan oleh dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program terdiri dari : 1. Seksi Data dan Informasi. 2. Seksi Penyusunan Program. 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 2.1.2.1 Seksi Data dan Informasi Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi yang berkenaan dengan program kerja Dinas Pendapatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan, penelitian dan analisis data-data dari masing-masing bidang. b. Penyusunan bahan informasi yang berkenaan dengan kebijakan dinas. c. Pengkoordinasian data-data dari masing-masing bidang untuk perumusan pedoman dan petunjuk teknis. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dinas Pendapatan Kota Batam

17


2.1.2.2 Seksi Penyusunan Program Mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pendapatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang penyusunan program; b. Penyusunan perencanaan umum program tahunan (RKP, RKT), program jangka menengah (RPJM) dan program jangka panjang dinas (RPJP); c. Penginventarisasian, pengkajian, dan penginputan semua data dalam rangka penyusunan program dinas; penyiapan bahan bersama unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Renstra, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan target kinerja dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.2.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan yang telah ditetapkan Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dinas; b. Pembuatan pelaporan berkala terhadap hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan; c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program; d. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


18


2.1.3

Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan penetapan dengan menyelenggarakan teknis pengelolaan dan pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan, pendaftaran, pengolahan data dan informasi perpajakan daerah, pemeriksaan dan penetapan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah; b. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah; c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah; d. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; e. Pelaksanaan penetapan pajak daerah; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan penetapan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan. 2. Seksi Penetapan. 3. Seksi Pemeriksaan. 2.1.3.1 Seksi Pendataan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetepan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pendataan yang meliputi penyusunan kegiatan pendataan terhadap subjek wajib


19


pajak, menatausahakan serta mengawasi penertiban atas subjek dan objek pajak dan membuat laporan secara periodik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana kegiatan pendataan; b. Pendataan terhadap subjek wajib pajak daerah; c. Penerbitan surat pengukuhan dan penunjukan sebagai wajib pajak daerah serta kartu pengenal wajib pajak daerah; d. Penatausahaan terhadap hasil pendataan; e. Pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas subjek dan objek pajak; f. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kinerja Seksi secara periodik; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.3.2 Seksi Penetapan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penetapan yang meliputi membuat nota, menerima permohonan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan membuat laporan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penetapan pendapatan; b. Pembuatan nota perhitungan pajak daerah berdasarkan hasil nota pemeriksaan dan atau laporan perhitungan pajak daerah terhutang lainnya. c. Penerimaan permohonan penyelenggaraan reklame, meneliti kelengkapan permohonan dan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Pembuatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah; e. Penerimaan karcis/bill/tanda masuk untuk diperforasi/dilegalisir; f. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan secara periodik; Dinas Pendapatan Kota Batam

20


g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemeriksaan meliputi menyusun rencana pemeriksaan, menerbitkan SPT, menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan serta koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemeriksaan/penertiban terhadap subjek dan objek pajak serta membuat laporan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan rencana pemeriksaan baik verifikasi dan lengkap; b. Penyiapan dan pengaturan serta penerbitan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan; c. Penyiapan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan penyidikan, penertiban dan atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan pajak dan retribusi daerah; d. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian, pengusutan dan atau penyidikan terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi daerah; e. Pemeriksaan pajak terhadap subjek dan objek pajak sesuai dengan prosedur dan metode pemeriksaan yang baik; f. Pelaksanaan penertiban dan penyidikan terhadap subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pembuatan laporan kegiatan Seksi secara periodik; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.4

Bidang Penagihan


21


Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dalam melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah, penatausahaan piutang pajak daerah, penerbitan surat-surat fiskal, upaya penagihan, penghitungan piutang pajak daerah dan pemrosesan permohonan banding/keberatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penagihan pendapatan; b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah; c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah; d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak daerah; e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo; f. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Perjanjian Pencicilan Pembayaran Piutang pajak daerah; g. Pelaksanaan penerimaan permohonan banding keberatan pajak daerah; h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penagihan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan terdiri dari : 1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi; 2. Seksi Penagihan dan Perhitungan; 3. Seksi Pertimbangan dan Keberatan. 2.1.4.1 Seksi Pembukuan dan Verifikasi Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dalam melaksanakan pembukuan dan verifikasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penatausahaan penerimaan pajak daerah; b. Pelaksanaan verifikasi penerimaan pajak daerah; Dinas Pendapatan Kota Batam

22


c. Pembuatan perhitungan hasil bersih penetapan pajak daerah secara berkala; d. Pembuatan daftar piutang pajak daerah; e. Penyiapan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan pajak daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.4.2 Seksi Penagihan dan Perhitungan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penagihan dalam melaksanakan penagihan dan perhitungan pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pelaksanaan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif; b. Pelaksanaan monitoring pembayaran piutang/tunggakan pajak daerah; c. Penerbitan surat persetujuan untuk pengangsuran tunggakan, surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat teguran, surat usulan untuk disita dan surat usulan untuk pelelangan; d. Penerbitan surat keterangan pembayaran pajak (fiskal); e. Pembuatan laporan kegiatan secara periodik; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.4.3 Seksi Pertimbangan dan keberatan Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dalam melaksanakan pertimbangan dan keberatan pajak daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Penerimaan dan penelitian permohonan pertimbangan dan keberatan pajak daerah; b. Pengumpulan bukti, penganalisaan, pengkajian dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah; c. Penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan Pertimbangan Pajak daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi secara periodik;


23


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penagihan sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.5

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang retribusi dan pendapatan lain-lain yang meliputi merencanakan dan mengembangkan objek pajak dan subjek retribusi daerah, koordinasi pemungutan dan penerimaan retribusi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dinas Pendapatan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan objek dan subjek retribusi daerah dan penerimaan lainlain; c. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan

penerimaan retribusi

dan

penerimaan pendapatan lain-lain; d. Pelaksanaan koordinasi pemungutan dan penerimaan retribusi dan penerimaan lain-lain; e. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha daerah lainnya; f. Pengelolaan dan pengendalian benda-benda berharga yang merupakan penerimaan pendapatan lain-lain daerah; g. Pelaksanaan evaluasi dan penyyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Dinas Pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


24


Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain terdiri dari : 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah; 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah; 3. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga.

2.1.5.1 Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan PAD Lain-Lain yang sah Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melakukan penerimaan retribusi, membuat laporan realisasi penerimaan retribusi serta pendapatan lain-lain dan membuat laporan kegiatan Seksi secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pembukuan penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pelaksanaan verifikasi penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain; c. Pembuatan pelaporan realisasi penerimaan retribusi, kontribusi bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain daerah; d. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan Seksi secara periodik; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.5.2 Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam melaksanakan penyusun dan pelaksanaan rencana program kerja bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah meliputi pembukuan hasil pajak, mempelajari peraturan perundang-undangan tentang hasil pajak dan pembinaan pelaksanaan hasil pendapatan serta membuat laporan kegiatan secara periodik. Dinas Pendapatan Kota Batam

25


Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Pembukuan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak dan membuat laporan secara periodik; b. Pengkajian peraturan perundang-undangan tentang pajak bagi hasil pajak dan bukan pajak; c. Penghimpunan data dan pelaksanaan koordinasi, monitoring serta verifikasi penerimaan bagi hasil pendapatan; d. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bagi hasil pendapatan daerah; e. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan secara periodik; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 2.1.5.3 Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga Mempunyai tugas membantu Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dalam menghimpun, melakukan, mengolah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan menganalisa kebutuhan benda-benda berharga dan membuat laporan kegiatan secara periodik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi : a. Penghimpunan data berkenaan dengan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam; b. Pemantauan dan analisa kebutuhan benda-benda berharga; c. Pengelolaan dan pendistribusian serta pengendalian kebutuhan benda-benda berharga; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi secara periodik; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain sesuai lingkup tugas dan fungsinya.


26


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PROGRAM

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

BIDANG PENAGIHAN

SEKSI PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN DAN PERHITUNGAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI PERTIMBANGAN DAN KEBERATAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

SEKSI PENERIMAAN RETRIBUSI & PENDAPATAN PAD YANG SAH

SEKSI DANA PERIMBANGAN DLL PENDAPATAN YANG SAH

SEKSI LEGALISASI PEMBUKUAN SURAT-SURAT BERHARGA

UPTD Dinas Pendapatan Kota Batam

27


Struktur Organisasi diatas menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standardisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

2.2 SUMBER DAYA Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. 2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan pada Dinas Pendapatan Kota Batam. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dispenda Kota Batam Berdasarkan Jabatan

NO 1

ESELON II/b


FORMASI 1

TERISI 1

KURANG 0

JENIS KELAMIN LK

PR

1

0

28


2

III/a

1

1

0

1

0

3

III/b

4

4

0

3

1

4

IV/a

17

17

0

10

7

23

23

0

15

8

JUMLAH

2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Pendapatan Kota Batam. Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Kota Batam berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 68 orang dan 2 orang tenaga harian lepas dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.2 Jumlah Pegawai/THL Dispenda Kota Batam Berdasarkan Pangkat dan Golongan JUMLAH

JENIS KELAMIN LK PR

NO

PANGKAT / GOLONGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembina Tk.I, IV/b Pembina, IV/a Penata Tk.I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a Pengatur Tk.I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengatur Muda, II/a Tenaga Harian Lepas

2 3 10 5 10 14 2 9 10 3 2

1 3 5 4 4 8 1 6 8 3 2

1 0 5 1 6 6 1 3 2 0 0

JUMLAH

70

45

25

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Batam dengan jumlah 68 orang, 23 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 45 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas khususnya adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke Dinas Pendapatan Kota Batam

29


daerah yaitu PBB menjadi pajak daerah yang diberlakukan mulai tahun 2013 dimana disetiap kelurahan diperlukan staf khusus untuk pendataan PBB.

2.2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Pendapatan Kota Batam berdasarkan Pendidikan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai/THL Dispenda Kota Batam Berdasarkan Pendidikan NO

PANGKAT /GOLONGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembina Tk.I, IV/b Pembina, IV/a Penata Tk.I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk.I, III/b Penata Muda, III/a Pengatur Tk.I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengatur Muda, II/a Tenaga Harian Lepas JUMLAH

PENDIDIKAN SLTA

D.II

D.III

S.1

S.2

1 2 10 3 1 17

-

1 2 7 10

1 2 7 3 10 14 38

1 1 2 1 5

2.3 KINERJA PELAYANAN Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian terget selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa relisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian misi Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2006-2010 yang telah dituangkan dalam Renstra yang meliputi : Dinas Pendapatan Kota Batam

30


1.

Menciptakan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah

2.

Menciptakan Sistem dan Prosedur Administrasi Perpajakan yang Tertib

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Dinas Pendapatan Kota Batam, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2011-2016 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan,

bersifat

jangka

panjang,

memberikan

kekuatan

terhadap

perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan maka harus : 1.

Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

2.

Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.

3.

Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik

4.

Memiliki orientasi terhadap masa depan.

2.3.1 Jenis Pajak Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Batam adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan (Terlaksana Thn 2013)

2.3.2 Jenis Retribusi yang pemungutannya dikelola oleh Dinas/Instansi Lain : a.

Retribusi Jasa Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil Retribusi SKTT dan SKTS Retribusi Legalisir Dokumen Kependudukan Retribusi Keterangan Pindah Datang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penetapan Jenis dan Sifat Kendaraan Bermotor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi


31


b. Retribusi Perizinan Tertentu 1. 2. 3. 4. 5.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi HO dan Pembuangan Limbah

Target Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2011 untuk pajak daerah bertambah dengan masuknya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2013. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pungutan retribusi yang tidak dipungut lagi sehingga dapat berpengaruh langsung terhadap target PAD karena yang selama ini potensinya cukup besar seperti Izin Usaha Perdagangan, Izin Pariwisata, Izin Reklame, Izin Kesehatan, Izin Pasar, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 2.3.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : Deviden Laba, Jasa Giro, Bunga Pinjaman, Penerimaan hasil penjualan tiket, Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dan Lain-lain yang Sah. Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Kota Batam, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus


32


Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kota Batam atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Walikota Batam melalui Dinas Pendapatan Kota Batam. Untuk melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 2.4 PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2006-2010 TAHUN

RPJM

2006 2007 2008 2009 2010

82,137,079,000.00 105,329,000,000.00 115,861,900,000.00 127,448,090,000.00 261,662,660,000.00

TARGET

REALISASI

82,137,786,480.00 111,080,269,589.00 134,613,286,397.00 151,120,189,815.30 175,044,493,202.00

95,247,197,177.72 107,559,056,048.98 142,394,626,077.26 154,375,851,953.81 156,496,283,695.95

Tabel 2.5 PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PAD TERHADAP RPJM TAHUN 2006-2010 TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 RATARATA

TARGET VS RPJM

REALISASI VS RPJM

REALISASI VS TARGET

100.00 105.46 116.18 118.57 66.90

115.96 102.12 122.90 121.13 59.81

115.96 96.83 105.78 102.15 89.40

101.42

104.38

102.03

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pencapaian target PAD terhadap RPJM tahun 2006-2010 rata-rata 101.42% per tahun, pencapaian realisasi target terhadap RPJM tahun 2006-2010 rata-rata 104.38% per tahun serta pencapaian realisasi terhadap target PAD tahun 2006-2010 rata-rata 102.03% pertahun. Realisasi pencapaian target secara keseluruhan cukup memuaskan. Tabel 2.6 PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2006-2010 Tahun

Pajak Daerah

Retribusi Daerah


Laba Perusahaan

Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah PAD

33

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2016 2006

54,100,000,000.00

18,969,720,000.00

800,000,000.00

8,268,066,480.00

82,137,786,480.00

2007

70,800,000,000.00

21,625,000,000.00

2,219,472,019.00

16,435,797,570.00

111,080,269,589.00

2008

102,841,860,000.00

23,813,500,000.00

1,354,926,397.00

6,603,000,000.00

134,613,286,397.00

2009

116,094,268,500.00

18,904,245,500.00

2,034,085,159.00

14,087,590,656.00

151,120,189,815.00

2010

128,219,929,638.00

18,368,611,375.00

1,693,254,828.00

26,762,697,361.00

175,044,493,202.00

Dari tabel diatas terlihat bahwa target PAD tahun 2006-2010, dimana Target Pajak Daerah mengalami kenaikan per tahun, sedangkan target penerimaan dari Retribusi Daerah, Laba Perusahaan dan Lain-lain PAD yang sah berfluktuasi. Tabel 2.7 PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2006-2010 Tahun

Pajak Daerah

Retribusi Daerah


Laba Perusahaan

Jumlah PAD

2006

58,607,109,519.13

20,472,338,610.00

895,926,836.00

15,271,822,212.59

95,247,197,177.72

2007

72,087,964,127.73

19,751,276,414.00

2,267,703,066.00

13,452,112,441.25

107,559,056,048.25

2008

106,760,399,041.40

24,201,649,140.00

1,354,926,397.00

10,077,651,498.86

142,394,626,077.26

2009

114,716,025,778.79

20,013,074,558.00

2,034,085,159.00

17,612,666,458.02

154,375,851,953.81

2010

127,487,430,587.83

17,891,453,807.50

1,693,254,828.00

9,424,144,472.62

156,496,283,695.95

Tabel 2.8 PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2006-2010 Tahun

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Laba Perusahaan dan Kekayaan Daerah


2006

108.33

107.92

111.99

184.71

2007

101.82

91.34

102.17

81.85

2008 2009 2010

103.81 98.81 99.43

101.63 105.87 97.40

100.00 100.00 100.00

152.62 125.02 35.21

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dari pencapaian target PAD tahun 20062010 dimana Pajak Daerah realisasi tahun 2006, 2007 dan 2008 dapat terealisasi diatas target atau surplus, kecuali tahun 2009 dan tahun 2010, Retribusi tahun 2006, 2008, 2009 terealisasi diatas target atau surplus dan Laba Perusahaan dan Kekayaan Daerah dapat terealisasi serta Lain-lain PAD yang sah tahun 2006, 2008 dan 2009 dapat terealisasi diatas target atau surplus. Tabel 2.9 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006-2010 NO

PAJAK DAERAH

2006


2007

TAHUN 2008

2009

2010

34

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2016 1 2 3 4 5 6 7 8

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian C Pajak Parkir Pajak Kepelabuhanan JUMLAH (Rp)

15,000,000,000.00 9,500,000,000.00 3,500,000,000.00 2,750,000,000.00 21,000,000,000.00 2,000,000,000.00 350,000,000.00 0.00 54,100,000,000.00

19,000,000,000.00 11,500,000,000.00 4,200,000,000.00 3,500,000,000.00 30,000,000,000.00 2,000,000,000.00 600,000,000.00 0.00 70,800,000,000.00

27,000,000,000.00 13,000,000,000.00 5,800,000,000.00 3,982,860,000.00 45,029,000,000.00 2,000,000,000.00 1,060,000,000.00 4,970,000,000.00 102,841,860,000.00

33,964,892,500.00 17,000,000,000.00 12,000,000,000.00 4,200,000,000.00 46,079,376,000.00 1,500,000,000.00 1,350,000,000.00 0.00 116,094,268,500.00

36,150,000,000.00 18,960,000,000.00 13,000,000,000.00 5,000,000,000.00 51,759,929,638.00 1,650,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00 128,219,929,638.00

Tabel 2.10 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006-2010 NO

TAHUN

PAJAK DAERAH 2006

2007

2008

2009

1

Pajak Hotel

16,547,785,196.00

23,704,090,357.50

30,050,402,058.12

31,533,938,503.85

36,676,979,349.05

2010

2 3 4 5 6 7

Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian C Pajak Parkir JUMLAH (Rp)

10,014,818,811.76 3,794,808,419.37 2,880,268,860.00 23,408,667,197.00 1,445,881,245.00 514,879,790.00 58,607,109,519.13

12,398,597,529.76 4,444,182,966.39 3,248,973,815.00 25,800,917,570.76 1,831,571,713.32 659,630,175.00 72,087,964,127.73

16,964,661,964.10 7,924,371,111.44 4,413,000,578.00 44,005,203,230.49 2,135,300,311.25 1,267,459,788.00 106,760,399,041.40

17,667,560,093.40 11,493,043,714.68 4,252,367,100.00 46,984,381,660.00 1,153,216,994.86 1,631,517,712.00 114,716,025,778.79

18,841,240,658.81 12,648,234,465.05 3,686,790,080.00 52,803,848,797.00 1,197,516,297.92 1,632,820,940.00 127,487,430,587.83

Tabel 2.11 PERSENTASE REALISASI PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006-2010 NO

TAHUN

PAJAK DAERAH 2006

2007

2008

2009

2010

1

Pajak Hotel

110.32

124.76

111.30

92.84

101.46

2 3 4 5 6 7

Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian C Pajak Parkir

105.42 108.42 104.74 111.47 72.29 147.11

107.81 105.81 92.83 86.00 91.58 109.94

130.50 136.63 110.80 97.73 106.77 119.57

103.93 95.78 101.25 101.96 76.88 120.85

99.37 97.29 73.74 102.02 72.58 96.05

Tabel 2.12 KOMPOSISI TARGET PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006-2010 TAHUN NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PAJAK DAERAH

RATA-RATA 2006

2007

2008

2009

2010

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian C Pajak Parkir Pajak Kepelabuhanan

27.73 17.56 6.47 5.08 38.82 3.70 0.65 0.00

26.84 16.24 5.93 4.94 42.37 2.82 0.85 0.00

26.25 12.64 5.64 3.87 43.78 1.94 1.03 4.83

29.26 14.64 10.34 3.62 39.69 1.29 1.16 0.00

28.19 14.79 10.14 3.90 40.37 1.29 1.33 0.00

27.65 15.17 7.70 4.28 41.01 2.21 1.00 0.97

JUMLAH (Rp)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Untuk komposisi target pajak daerah tahun 2006 sampai tahun 2010, dimana Pajak Penerangan Jalan menempati urutan pertama dengan komposisi rata-rata 41.01% kemudian Pajak Hotel 27.65% dan pajak restoran 15.17%. Pajak Dinas Pendapatan Kota Batam

35


Kepelabuhanan pernah diberlakukan pada tahun 2008 berdasarkan Perda Kota Batam No.1 Tahun 2008, kemudian Tahun 2009 tidak ditargetkan lagi karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan. Tabel 2.13 KOMPOSISI REALISASI PAJAK DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006-2010 NO 1 2 3 4 5 6 7

TAHUN

PAJAK DAERAH

2007

2008

2009

2010

28.24 17.09 6.47 4.91 39.94 2.47 0.88

32.88 17.20 6.16 4.51 35.79 2.54 0.92

28.15 15.89 7.42 4.13 41.22 2.00 1.19

27.49 15.40 10.02 3.71 40.96 1.01 1.42

28.77 14.78 9.92 2.89 41.42 0.94 1.28

29.10 16.07 8.00 4.03 39.87 1.79 1.14

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Galian C Pajak Parkir JUMLAH (Rp)

RATA-RATA

2006

Dari data realisasi penerimaan tahun 2006-2010 terlihat bahwa komposisi realisasi penerimaan Jenis Pajak Daerah yang menjadi andalan Kota Batam adalah Pajak Penerangan Jalan dengan komposisi rata-rata 39.87%, Pajak Hotel 29.10% dan Pajak Restoran 16.07%. Tabel 2.14 PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 2006-2010 TAHUN NO

JENIS PAJAK

2006

2007

2008

2009

2010

1

HOTEL

128

128

140

133

141

2

RESTORAN

414

536

685

614

692

3

HIBURAN

176

219

286

288

345

4

6,669

6,142

6,018

5,775

4,952

108

92

93

70

70

6

REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN GALIAN GOL. C

437

438

438

105

125

7

PARKIR

16

17

20

17

23

7,948

7,572

7,680

7,002

6,348

5

JUMLAH

Dari data perkembangan wajib pajak diatas terlihat terjadi peningkatan khususnya Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Adapun wajib pajak dari Reklame, PPJU dan Galian Golongan C mengalami penurunan hal ini dikarenakan Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Kota Batam

36


Kota Batam tengah melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak. Khusus untuk pajak galian golongan C, banyak wajib pajaknya tidak secara rutin/tetap dari tahun ke tahun karena wajib pajak yang dihitung adalah wajib pajak yang melaksanakan pekerjaan eksploitasi bahan galian C yang kegiatannya bersifat insidentil, berkenaan dengan kegiatan suatu proyek.

2.4 TANTANGAN DAN PELAYANAN SKPD

PELUANG

PENGEMBANGAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Kota Batam untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pendapatan Kota Batam dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan

pengembangan

organisasi.

Sebaliknya

faktor-faktor

yang

menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi. Dinas Pendapatan Kota Batam didalam melaksanaan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam pelayanan antara lain : 1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (Fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan

menjabarkannya

dalam

bentuk

data

base

Potensi

yang

dapat

dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.


37


2. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan Sisdur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungatan yang berpedoman kepada Sistim manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah. 3. Perlu melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah (OPD) bekerja sama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah. 4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (KORWAS) Kota Batam sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat. 5. Melaksanakan upaya Penegakan Sanksi Hukum (Law Enforcement) baik dalam hal disiplin Adminstrasi dan kepatuhan dalam Pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran. Dinas Pendapatan Kota Batam dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup : 1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum; 2. Mendorong DPRD Kota Batam melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak; 3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah. 4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia; 5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pendapatan untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri;


38


6. Perintisan kerjasama kelembagaan dengan instansi yang lebih tinggi sehubungan dengan adanya kemungkinan perubahan bentuk organisasi Kawasan Industri Pulau Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).


39


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karena nya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Sistem anggaran daerah yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting System) yang lebih menitikberatkan pada keluaran (Output Oriented) dan hasil (Outcome Orineted). Sistem anggaran berbasis kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah tercapainya target pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kinerja pengelola keuangan SKPD masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2016 kinerja dimaksud bisa mencapai 90%. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Batam

39


daerah saat ini adalah seringnya Pemerintah mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi keuangan daerah yang ada belum dapat diterapkan secara optimal karena kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai. Dinas Pendapatan Kota Batam adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Batam. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan

strategis.

Dengan

perumusan

perencanaan

strategis

yang

dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai dan stake holder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Sebagai proses terealisasinya penerimaan daerah ini diperlukan kegiatan yang dapat dilihat dan dinilai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dinas Pendapatan Kota Batam

40


Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Pendapatan Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktorfaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan SKPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan SKPD). 3.1.1 Analisis Faktor Internal a. Sumber Daya 1. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Pendapatan Kota Batam setiap tahunnya mengalami peningkatan. 2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak belum memadai. 3. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Darah bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk Keputusan Menteri, maupun Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam dan Badan Legistatif Kota Batam. b. Strategi Kinerja Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Dinas Pendapatan Kota Batam

41


untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodesasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain : 1. Pelaksanaan Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang sangat esensil atau sebagai ujung tombak dari semua kegiatan dalam pengelolaan PAD, karena dari pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh. 2. Koordinasi Koordinasi dengan instansi terkait sebagai SKPD pengelola sumber PAD, hanya sebatas pada sistim pelaporan resmi tentang hasil pungutan retribusi, dan lebih bersifat koordinasi fungsional yang dinilai masih kurang efektif, karena potensi-potensi baru belum tergali secara maksimal. 3. Pengawasan Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas pemungutan dilapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. 4. Evaluasi Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan SKPD pengelola sumber PAD lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya. 3.1.2 Analisis Faktor Eksternal a. Aspek Politik Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi public adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik Dinas Pendapatan Kota Batam

42


pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan. b. Aspek Ekonomi Aspek yang menentukan kinerja Dinas Pendapatan Kota Batam adalah terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan perkapita masyarakat. c. Aspek Sosial Sebagai kota industri, menjadikan Kota Batam mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Batam mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup. d. Stakeholders Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai koordinator pendapatan mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan PAD, sangat dipengaruhi oleh pihakpihak yang terkait terutama SKPD Pengelola sumber PAD. 3.1.3 Permasalahan Sedangkan didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, masalah yang dihadapi adalah : 1. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.


43


3. Dari sektor Dana Perimbangan adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak juga mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia termasuk Kota Batam, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan

kepemerintahan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011-2016 : “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” VISI di atas mendudukkan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Dibawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional,

akuntabel,

dan transparan

yang mengedepankan

partisipasi

masyarakat. Kota Batam terletak di lokasi yang strategis dalam lingkup regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong Kota Batam sebagai “pusat pertumbuhan ekonomi“ sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Fungsi tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai untuk melayani pelayaran antar Dinas Pendapatan Kota Batam

44


wilayah dan antar pulau, beberapa pelabuhan (komoditi) khusus lainnya, serta bandar udara Hang Nadim yang melayani penerbangan lokal ke beberapa kota besar di Indonesia dan bahkan internasional. Dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam diarahkan agar berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam. Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional memberikan pemahaman sebagai berikut : a. Kota Batam sebagai Kota yang akan berkembang pesat di masa mendatang, yaitu Kota yang dapat disejajarkan dengan kota besar lainnya. Letak strategis maupun daya dukung adalah salah satu alternatif penetapan Kota Batam sebagai Bandar dunia. b. Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "center of excellent", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang. c. Madani adalah tatanan masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan. d. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, diharapkan Kota Batam akan memiliki masyarakat yang sejahtera kehidupannya, sumber daya manusia dan generasi muda yang cerdas dan sehat, berbudaya, agamis, berakhlak mulia yang mampu menghadapi kemajuan zaman dan era globalisasi. MISI adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi Dinas Pendapatan Kota Batam

45


dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2012-2016, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut: 1. Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. 2. Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari. 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan. 4. Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dimana, Dinas Pendapatan Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2011-2016 termasuk dalam misi ke 5 (lima) yaitu, mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dimana dalam misi keenam RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016 terdiri dari 15 (lima belas) program kegiatan yaitu : 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dinas Pendapatan Kota Batam

46


2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 4. Program Pengembangan Paritisipasi dan Budaya Politik 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Alam 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 7. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 13. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 14. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 15. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Program-program pembangunan daerah tesebut dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing SKPD, dimana Dinas Pendapatan Kota Batam melaksanakan program kegiatan yaitu : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016, Dinas Pendapatan Kota Batam termasuk dalam Misi ke 5 dari RPJMD Kota Batam yaitu : “Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa” Tujuan ke 6 yaitu : Dinas Pendapatan Kota Batam

47


Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel. Sasarannya yaitu : 1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 2. Memiliki sistim pemerkiraan pendapatan daerah yang handal 3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat ”Wajar Tanpa Pengecualian”

3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Bab ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi umum daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada bidang pendapatan daerah Kota Batam yang akan diintervensi melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan. Keterkaitan perencanaan pembangunan Kota Batam dengan pendapatan/penerimaan daerah sangatlah berkaitan, dan pada Bab ini akan digambarkan bahwa Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014. 3.4.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kota Batam seluas 426,563.28 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/laut 318,298.28 Ha. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Dalam hal ini Kota Batam berbatasan dengan: Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

: Singapura dan Malaysia : Kabupaten Lingga : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dapat menjawab

dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk

setiap permasalahan

maupun tantangan

yang muncul sesuai

dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat. Dinas Pendapatan Kota Batam

48


Kota Batam berbatasan dengan daerah dan negara lain. Hal ini memiliki implikasi pada posisi geostrategik Kota Batam. Singapura dan Malaysia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam karena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan investasi yang diberikan. Sebelah selatan Kota Batam berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lingga dan sebelah barat dengan Kabupaten Karimun serta laut internasional. Karakteristik wilayah ini secara geografis tidak jauh berbeda, begitu juga dari sisi sosiokulturalnya. Kabupaten Karimun merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) yang pembentukannya bersamaan dengan Kota Batam. Daerah ini terkenal dengan industri pertambangan batu granit dan produksi perikanan yang juga merupakan kebutuhan bagi proses pembangunan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur Kota Batam. Kedua daerah ini memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Kota Tanjung Pinang sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi pusat pemerintahan Provinsi. Kota ini juga memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata bahari dan terutama wisata sejarah. Keberadaan Pulau Penyengat sebagai salah satu icon budaya Melayu telah menjadikan kawasan ini tempat tujuan wisata yang cukup terkenal. Kabupaten Bintan selain merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam, baik laut dan darat terutama bauksit, juga merupakan kawasan yang cukup kaya dengan hasil pertanian dan perkebunan. Produk hasil bumi ini turut memberikan andil bagi kebutuhan masyarakat Batam. 3.4.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Penduduk Kota Batam hingga Juni tahun 2011 tercatat sebanyak 1.102.762 jiwa yang berarti meningkat sebesar 4,35% dibanding keadaan akhir tahun 2010 yang hanya berjumlah Dinas Pendapatan Kota Batam

49


1.056.701 jiwa. Hingga Juni 2011, komposisi penduduk terdiri dari 569.939 jiwa (51,68%) laki-laki dan 532.823 jiwa (48,32%) perempuan, yang berarti rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk sebesar 106,96 atau setiap 107 orang penduduk laki laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Batam telah meningkat dari 600 jiwa per km2 pada 2009 menjadi sekitar 641 jiwa per km2 pada tahun 2010. Berikut ini diuraikan perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan Kota Batam dari tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2011. Gambar 3.1 Perkembangan jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam 2000-2011

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam, 2011

Kota Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini terutama disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar daerah ke Kota Batam. Faktor ini juga yang mengakibatkan karakteristik penduduk Kota Batam multi-etnis. Penyebaran penduduk per Kecamatan di Kota Batam dapat dikatakan relatif tidak merata dengan konsenterasi masih pada Kecamatan yang berada di wilayah Pulau Batam.

Penyebaran penduduk per Kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kota Batam Per Kecamatan s/d Juni 2011


50


Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam di Batam Dalam Angka 2010

3.4.3 Penerimaan Pemerintah Kota Batam Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2007 sebesar Rp.681 milyar, maka pada tahun 2011 menjadi Rp.1,293 milyar. Peningkatan ini relatif besar, rata-rata meningkat sebesar 17 % per tahun. Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan terbesar selama tahun 20072011, atau rata-rata memberikan kontribusi sekitar 75,07% dari seluruh penerimaan. Walaupun kontribusinya besar, namun dana perimbangan hanya mengalami kenaikan sekitar 13,6% per tahun atau lebih rendah dari pertumbuhan total penerimaan. PAD menjadi sumber pendapatan berikutnya, yaitu 17,84% dari seluruh penerimaan antara tahun 2007-2011. PAD mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yaitu 26,1%. Dari struktur penerimaan ini, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kota Batam. PAD tahun 2011 telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2007. Penerimaan PAD retribusi, walaupun kontribusinya relatif masih rendah, namun mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Dari jenisnya, retribusi secara prinsip diterima dengan adanya pelayanan, sehingga peningkatannya masih dianggap wajar, karena disertai dengan pelayanan. Dinas Pendapatan Kota Batam

51


Tabel 3.1 Penerimaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2007-2011 (juta Rp) PENDAPATAN

2007

2008

2009

2010

2011

PAD

111,080

134,613

151,120

175,044

276,757

Perimbangan

509,539

553,174

728,329

847,690

863,629

60,500

76,454

3,295

65,548

124,162

681,119

764,242

882,744

1,088,282

1,264, 549

Lain-lain Pendapatan yg Sah Total Pendapatan Sumber: APBD-P 2011

Penerimaan dana perimbangan dominan bersumber dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.174 milyar dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 226 milyar. Peningkatan PAD khususnya pajak daerah berasal dari BPHTB yang sejak tahun 2011 sudah menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum juga masih menjadi penerimaan terbesar, yaitu sekitar Rp. 316 milyar pada tahun 2011 dan memberikan kontribusi sekitar 37,89% dari penerimaan, walaupun demikian peningkatannya relatif normal, yaitu hampir seimbang dengan pertumbuhan penerimaan. Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah (pusat) dan daerah. Bila seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kota Batam, maka dapat diperkirakan rasio Pendapatan terhadap PDRB (tax ratio). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula. Dari tahun 2006-2009, tax ratio Kota Batam berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan tax ratio ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila tax ratio terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka dapat diperkirakan

perkembangan

pendapatan

Pemerintah

Kota

Batam

tahun

2012-2016. Estimasi ini juga memperhitungkan kecenderungan tax ratio pada tahun yang sama. Memperhatikan kecenderungan pertumbuhan ekonomi tinggi Dinas Pendapatan Kota Batam

52


dan tax ratio yang juga tinggi, maka perkiraan optimis pendapatan tahun 2012 adalah sekitar Rp. 1,42 trilyun dan pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp.2,55 trilyun. Namun bila ternyata kondisi ekonomi tidak setinggi yang diperkirakan, maka pada tahun 2012 pendapatan hanya sekitar Rp.1,31 trilyun dan Rp.1,52 trilyun pada tahun 2016. Tabel 3.2 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2011-2016 (Juta Rp)

2011* APBD

2012

2013

2014

2015

2016

1,422,656 1,345,057 1,319,190

1,600,488 1,412,310 1,352,170

1,840,562 1,500,579 1,392,735

2,162,660 1,598,117 1,448,445

1,293,324

Optimis Normal Pesimis

2,551,939 1,709,985 1,520,867

Sumber : RPJMD Kota Batam 2011-2016

Bila dilihat dari estimasi RPJMD pendapatan Kota Batam tahun 2011-2016, maka estimasi Dinas Pendapatan Kota Batam berada pada angka Pesimis, Normal dan antara pesimis dan normal. Estimasi pendapatan Kota Batam tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Estimasi Pendapatan Kota Batam Tahun 2011-2016 NO 4,

II

III

URAIAN

2012

TARGET 2013

2014

2015

PENDAPATAN ASLI DAERAH

276,757,849,578

299,911,049,096

364,144,491,596

391,422,988,334

420,244,609,890

451,031,595,260

1.

Pajak Daerah

231,203,000,000

252,344,115,000

312,369,511,000

335,025,860,000

358,911,296,231

384,139,403,750

2.

Retribusi Daerah

26,601,222,400

27,826,367,500

30,039,414,000

32,329,811,738

34,530,259,563

36,868,733,039

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1,671,627,178

1,770,566,596

1,770,566,596

1,770,566,596

1,770,566,596

1,770,566,596

4.

Lain-Lain PAD yang Sah

17,282,000,000

17,970,000,000

19,965,000,000

22,296,750,000

25,032,487,500

28,252,891,875

DANA PERIMBANGAN

2011

2016

863,629,381,663

905,105,889,566

933,699,894,382

1,016,403,717,013

1,103,322,589,008

1,194,858,909,334

1.

Bagi Hasil Pajak

174,109,375,401

200,563,502,600

160,056,794,051

169,954,551,939

180,002,516,158

190,208,197,020

2.

Bagi Hasil Bukan Pajak

226,487,622,985

225,746,381,025

255,334,885,025

284,923,389,025

314,511,893,025

344,100,397,025

3.

Dana Alokasi Umum

316,627,023,000

348,448,181,400

383,292,999,540

421,622,299,494

463,784,529,443

510,162,982,387

4.

Dana Alokasi Khusu

39,157,300,000

42,000,000,000

42,250,000,000

42,500,000,000

42,750,000,000

43,000,000,000

5.

Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

107,248,060,277

88,347,824,541

92,765,215,766

97,403,476,555

102,273,650,382

107,387,332,902

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN KOTA BATAM

124,162,675,660

82,282,940,500

80,210,740,500

82,774,384,550

83,822,984,050

89,621,219,973

1,264,549,906,902

1,287,299,879,162

1,378,055,126,478

1,490,601,089,897

1,607,390,182,948

1,735,511,724,568

Sumber : Renstra Dispenda Kota Batam 2011-2016

3.5 PENENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 3.5.1 Analisis SWOT 3.5.1.1 Faktor Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strength) 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Simapada; 2) Pimpinan yang visible 3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai Dinas Pendapatan Kota Batam

53


4) Adanya Perda sebagai dasar hukum 5) Motivasi kerja pegawai baik 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Dispenda b. Kelemahan (Weakness) 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Sistem pendataan belum efektif Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai Kwalitas pelayanan belum optimal Koordinasi internal dan eksternal belum optimal Lemahnya penegakan aturan Responsbilitas dan responsivitas rendah

3.5.1.2 Faktor Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Adanya UU Nomor 28 tahun 2009 Dukungan Eksekutif dan Legislatif Perkrmbangan PDRB dan incom perkapita positif Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian Kondisi sosial aman dan konduktif Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis Kesediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Bantuan dan insentif dari Pemerintah pusat

b. Ancaman (Threath) 1) Kondisi sosial politik tidak stabil 2) Krisis ekonomi yang berkepanjangan 3) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi) 4) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah 3.5.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis 3.5.2.1 Isu strategis kombinasi (Isu Strategi- SO)

antara

Strength

dengan

Opportunity

a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Batam berupa kebijakan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan Incom Dinas Pendapatan Kota Batam

54


Perkapita) positif (O3) dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Batam seperti, Adanya Sistim Komputerisasi Simapada yang dapat mengakses data secara akurat (S1), Pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD

secara efektif sehingga dapat

tersedia data base Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat. b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan/pemunggutan PAD. Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan/pemungutan PAD (O9) yang didukung dengan kekuatan internal Dinas Pendapatan Kota Batam berupa pimpinan yang visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Dispenda Kota Batam (S6). 3.5.2.2 Isu Strategis kombinasi antara Strengh dengan Threath (isu ST) a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Batam berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya perda sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga Dinas Pendapatan Kota Batam

55


dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik. b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement) Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan. 3.5.2.3 Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-O) a. Meningkatkan Penerimaan Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Batam seperti sistim pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih propesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Simapada maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa. b. Mengoptimalkan Koordinasi


56


Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Dinas Pendapatan Kota Batam antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD. c. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Dinas Pendapatan Kota Batam berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2) akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD. 3.5.2.4 Isu Strategis Weakness dengan Thereah (isu Strategi W-T) Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsif berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman. Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut; a. Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (Strenghth) dengan isu strategis kelompok peluang (Opportunity), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;


57


1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah yang akurat. 2. Bagaiman membangun kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah. b. Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (Strength) dengan isu strategis kelompok ancaman (Threats) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni; 1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang perda-perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah. 2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan. c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (Weaknes) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (Opportunity) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni; 1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) / pegawai. 2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern) 3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja. d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (Weakness) dengan kelompok isu strategis ancaman (Threats), (isu Stategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu ”Bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan mayarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;  Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (SO)


58


Isu ini dimunculkan karena selama ini data (data base) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.  Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Dinas Pendapatan Kota Batam untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda) yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.  Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (ST). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.  Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (WO) Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Dinas Pendapatan Kota Batam masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kota Batam dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.  Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait. (WO). Dinas Pendapatan Kota Batam

59


Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Dinas Pendapatan Kota Batam dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.  Isu-6. Bagaiman meningkatkan sarana dan prasarana kerja (WO). Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efesien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.  Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (WT). Terlepas dari mandat Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Dinas Pendapatan Kota Batam sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam menajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Dinas Pendapatan Kota Batam dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai berikut; 1. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat. 2. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. 3. Bagaimana

Dinas

Pendapatan

Kota

Batam

mengintensifkan

sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundangundangan (perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah. 4. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan. Dinas Pendapatan Kota Batam

60


5. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam meningkatkan kualitas aparatnya. 6. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam mengoptimalkan kooordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern) 7. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam meningkatkan sarana dan prasarana kerja. 8. Bagaimana Dinas Pendapatan Kota Batam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah). 3.5.3 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Dinas Pendapatan Kota Batam ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut : 1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kota Batam. 2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Kota Batam yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum. 3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. 4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian. 5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah. Dinas Pendapatan Kota Batam

61


6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. 7. Meningkatkan

kemampuan

profesionalisme

SDM

aparatur

(melalui

rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri.


62


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyususun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2011-2016 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM 4.1.1 Visi Dinas Pendapatan Kota Batam Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat mengambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keaadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Kota Batam telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kota Batam yaitu : “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Dinas Pendapatan Kota Batam

63


Visi Dinas Pendapatan Kota Batam disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode Tahun 2011-2016, dalam rencana pelaksanaannya terdapat 5 (lima) misi Kota Batam, adapun misi yang terkait dengan Dinas Pendapatan adalah Misi ke 5 yaitu : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Kota Batam dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011-2016 merumuskan visi untuk lima tahun kedepan adalah : “Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam” Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penjelasan Makna Visi Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai andalan, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kota Batam. 4.1.2 Misi Dinas Pendapatan Kota Batam Disamping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi Dinas Pendapatan Kota Batam

64


yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batam adalah : 1. Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel. 3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan Aparatur yang Profesional. Penjelasan Makna Misi Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Dinas Pendapatan sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kota Batam yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah dari Dinas Pendapatan Kota Batam secara dinamis terus melakukakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi bantuan Pemerintah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi. Dinas Pendapatan Kota Batam

65


Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Batam adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Batam yaitu Mewujudkan sumber pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel. 4.2.2 Sasaran Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis fokus utama penentuan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pendapatan Kota Batam dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut ; Misi I Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan :

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang optimal dari sektor pajak.

Sasaran : 1. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak 2. Meningkatnya Wajib Pajak taat pajak 3. Melaksanakan penyempurnaan landasan hukum pungutan Misi II Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel. Tujuan : 1. Menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif 2. Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang kuat dan mantap Sasaran : 1. Tersedianya fasilitas pengelolaan pendapatan keuangan daerah 2. Terlaksananya pengawasan, koordinasi dan pengendalian dibidang pendapatan Dinas Pendapatan Kota Batam

66


Misi III Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tujuan : 1. Meningkatkan pendataan, pengawasan dan koordinasi 2. Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali Sasaran : 1. Melaksanakan penyempurnaan data base potensi pendapatan 2. Menggali sumber Wajib pajak baru Misi IV Meningkatkan Aparatur yang Profesional. Tujuan : Meningkatkan kualitas disiplin aparatur dalam pengelolaan pajak daerah Sasaran : 1. Meningkatkan kemampuan Aparatur dalam pengelolaan

pajak

daerah. 2. Terpenuhinya operasional administrasi kepegawaian dan sarana prasarana Aparatur

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.3.1 Strategi Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : Misi I Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah Strategi : 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat pajak 2. Memberikan punishment (hukuman) dan reward (penghargaan) kepada Wajib pajak Dinas Pendapatan Kota Batam

67


Misi II Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel Strategi : 1. Melaksanakan sistim informasi pendapatan daerah (Simapada) 2. Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan koordinasi evaluasi Misi III Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Strategi : 1. Melaksanakan pengembangan data potensi pendapatan 2. Meningkatkan pendataan terhadap potensi pajak daerah 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah Misi IV Meningkatkan Aparatur yang Profesional. Strategi : 1. Menyiapkan kemampuan profesional SDM Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima. 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran. 3. Meningkatkan dan mengadakan sarana dan prasarana Apartur. 4. Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur. 4.3.2 Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batam adalah : Peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam No.1 tahun 2011 tentang Pajak BPHTB, No. 05 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan


68


Daerah serta No. 12 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak dan Retribusi Daerah 1. Meningkatkan Kepedulian dan 1.Tercapainya Peran serta target PAD dari Masyarakat sektor Pajak untuk Taat Meningkatkan Pajak Peningkatan Pendapatan Asli Pengelolaan 2. Meningkatnya Daerah Kota Batam 1. Memberikan Keuangan Wajib Pajak yang Optimal Dari Punishment Daerah Taat Pajak Sektor Pajak (hukuman) dan 3. Melaksanakan reward Penyempurnaan (penghargaan) Landasan kepada Wajib Hukum Pajak Pungutan Misi 2 : Mengembangkan Sistim Administrasi Perpajakan yang Akuntabel 1. Menciptakan Pengelolaan Keuangan daerah yang efisien dan efektif

1. Tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan pendapatan daerah

1. Melaksanakan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (Simapada)

2. Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang kuat dan mantap

1.Terlaksananya Pengawasan, Koordinasi dan Pengendalian dibidang Pendapatan

1. Melaksanakan sosialisasi, Monitoring dan koordinasi evaluasi


Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

69


Misi 3 : Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 1. Melaksanakan 1. Melaksanakan 1. Meningkatkan Penyempurnaan Pengembangan pendataan dan Data Base Data Potensi pengawasan Potensi Pendapatan Pendapatan 2. Meningkatkan 1. Meningkatkan potensi sumber1. Penggalian Pendataan sumber Wajib Pajak Terhadap pendapatan yang Baru Potensi Pajak belum tergali Daerah


2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Misi 4 : Meningkatnya Aparatur yang Profesional 1. Menyiapkan Kemampuan Meningkatnya 1. Meningkatkan Profesioanl kualitas Disiplin Kemampuan SDM Aparatur Aparatur dalam Aparatur dalam Agar Mampu pengelolaan Pajak Pengelolaan Memberikan Daerah Pajak Daerah Pelayanan Prima 1. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Terpenuhinya 2. Meningkatkan Operasional dan Administrasi Mengadakan Kepegawaian Sarana dan dan Sarana Prasarana Prasarana Apartur Aparatur 3. Meningkatkan Kemampuan SDM Aparatur



70


Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke No

1

1

Tujuan

Sasaran

2

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam yang Optimal Dari Sektor Pajak

Indikator Sasaran

2

Tahun - 2

Tahun - 3

Tahun - 4

Tahun - 5

Tahun - 6

Target

Target

Target

Target

Target

Target

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Tercapainya target PAD dari sektor Pajak

Meningkatnya Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dari 231 M Menjadi 252M-384 M

231M

252M

312M

335M

358M

384M

2.Meningkatnya Taat Pajak

Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak yang menyetorkan Pajak Tepat Waktu, dari 65% Menjadi 75% -85%

65%

75%

78%

80%

83%

85%

Terlaksananya evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Pada Tahun 2013-2014.

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya fasilitas online pajak-pajak daerah dari 3 WP Hotel dan 3 WP Restoran menjadi 14 WP Hotel dan 14 WP Restoran.

3 WP Hotel, 3 WP Restoran






Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bendahara Penerima pada SKPD penghasil 5 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya Peningkatan Sistem Kinerja Bendahara Penerima pada SKPD penghasil 1 Tahun

-

-

1 Sistem

-

-

-

Terlaksananya pengembangan, pemeliharaan sistem online BPHTB dan PBB yang terintegrasi antara Dinas Pendapatan dengan Bank Kas Umum Daerah, Notaris/ PPAT, BPN 5 Tahun

-

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

Wajib

Pajak

3. Melaksanakan Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan

Menciptakan Pengelolaan Keuangan daerah yang efisien dan efektif

Tahun - 1

1.Tersedianya pengelolaan pendapatan daerah


fasilitas keuangan

71


Mewujudkan kapasitas keuangan daerah yang kuat dan mantap

Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Billboard dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk dengan Target Pembangunan Billboard 3 unit menjadi 4-8 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 9 unit menjadi 10-19 unit. Pemeliharaan Billboard 8 paket dan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 19 Unit

Pemeliharaan 5 unit Billboard, 3unit Panggung Spanduk, Pengadaan 1 Unit billboard, 2 Unit Panggung Spanduk.

Pengadaan Billboard 1 unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 2 unit. Pemeliharaan Billboard 3 unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 5 Unit

Pengadaan Billboard 1 unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 2 unit. Pemeliharaan Billboard 1 Unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 3 Unit


Pengadaan Billboard 1 unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 2 unit. Pemeliharaan Billboard 1 Unit Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 3 Unit


Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Tahun

-

1 Dokumen SPM

-

1 Dokumen SPM

-

-

Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Tahun

1 Dokumen SOP

-

1 Dokumen SOP

-

1 Dokumen SOP

-

Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Reklame Secara Online 1 Sistem

-

-

1 Sistem

-

-

-

Terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan 5 tahun.

-

Tertagihnya tunggakan pajak dari Wajib Pajak 7% menjadi 5% sampai dengan 1%.

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

7%

5%

4%

3%

2%

1%

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1.Terlaksananya Pengawasan, Koordinasi dan Pengendalian dibidang Pendapatan Tertata usahanya administrasi realisasi Pajak daerah 4 Tahun

pembukuan

Terlaksananya pembinaan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak 4 Tahun


71


Meningkatkan pendataan pengawasan

3

dan

Meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali

1. Melaksanakan Penyempurnaan Data Base Potensi Pendapatan

Terlaksananya validasi data base 9 (sembilan) potensi pajak daerah 5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1. Penggalian Wajib Pajak Baru

Terlaksananya pendataan Wajib Pajak dari 6.982 menjadi 7.680-11.243.

6982 WP

7.680 WP

8.572 WP

9.463 WP

10.255 WP

11.243 WP

2.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Baru 200 WP

-

-

100 WP

-

100 WP

-

-

Juru Sita 1 Orang

Juru Sita 1 Orang

Juru Sita 1 Orang

Juru Sita 1 Orang

Juru Sita 1 Orang

-

Pemeriksa Pajak 3 orang





-

Penilaian Pajak 1 orang





-

Pemetaan Pajak 1 orang





Melaksanakan pelatihan teknis pajak-pajak daerah kepada Petugas lapangan 100 orang untuk 2 tahun.

26 Orang

100 Orang

-

100 Orang

-

-

Tersedianya Pakaian Dinas 175 orang selama 5 Tahun

75 Orang

175 orang

175 orang

175 orang

175 orang

175 orang

Terpenuhinya pelayanan kebutuhan administrasi dan operasional kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya Kualitas disiplin aparatur

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya Pelatihan Juru Sita Pajak 5 Orang, Pemeriksa Pajak 15 Orang, Penilaian Pajak 5 Orang, Pemetaan Pajak 5 Orang

4

1. Meningkatkan Aparatur dalam Pajak Daerah

Kemampuan Pengelolaan

Meningkatnya kualitas Disiplin Aparatur dalam pengelolaan Pajak Daerah

1. Terpenuhinya Operasional Administrasi Kepegawaian dan Sarana Prasarana Aparatur


71


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kota Batam telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1 PROGRAM Untuk mencapai indikator program RPJMD Kota Batam selama 5 (lima) tahun, SKPD Dinas Pendapatan Kota Batam telah merubah indikotor program untuk 5 Dinas Pendapatan Kota Batam

74


(lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2012 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai. Dinas Pendapatan Kota Batam dengan 6 (enam) program, haruslah terlaksana dan prioritas untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan. Kami berharap semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi. Gambar 5.1 Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra RPJMD PEMERINTAH KOTA BATAM

RENSTRA DISPENDA KOTA BATAM

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI ANALISIS LINGKUNGAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PERUMUSAN TUJUAN

PERUMUSAN SASARAN

UMPAN BALIK

UMPAN BALIK CARA MENCAPAI TUJUAN / SASARAN - EBIJAKAN - PROGRAM -

RKT/PK

PENGUKURAN KINERJA

LPJ WALIKOTA

LAKIP

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi Dinas Pendapatan Kota Batam

75


pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016, Dinas Pendapatan Kota Batam masuk dalam Misi ke 5 dari RPJMD Kota Batam yaitu : Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa. Tujuan ke 6 yaitu : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel. Dari misi ke 5 RPJMD Kota Batam tersebut, Dinas Pendapatan Kota Batam menetapkan 4 (empat) program SKPD sebagai berikut : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor. 3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Program ini dimaksudkan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah dengan kegiatan antara lain ”Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor”. 4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan pengembangan kualitas aparatur dalam melaksanakan kepemerintahan dan pembangunan.


76


5.2 PROGRAM KEGIATAN 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 32 (tiga pulah dua) kegiatan antara lain : 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

4.

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

5.

Sosialisasi Pajak Daerah Kota Batam

6.

Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah

7.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

10. Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/ Bukan Pajak Daerah 11. Standar Pelayanan Operasional Pajak Daerah (SOP) 12. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyusunan Perencanaan Dasar Kepada Masyarakat Wajib Pajak 13. Pembangunan Sistem Informasi Reklame 14. Pengembangan Sistem Pajak Hotel dan Restoran 15. Pelayanan Sistem dan Pengembangan Sistem Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 16. Pemungutan

Pajak

Daerah

Melalui

Pengembangan

dan

Pemeliharaan Sistem Informasi Reklame 17. Peningkatan Sistem Penerimaan dan Kinerja Bendahara Penerima SKPD Penghasil Dalam Pengelolaan Penerimaan Daerah.


77


18. Penataan Spanduk dan Pengadaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk Serta Pembinaan Terhadap Wajib Pajak Reklame. 19. Asistensi Pengelolaan Pajak - Pajak Daerah 20. Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Dengan SKPD Penghasil 21. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah 22. Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah 23. Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Adminstrasi Pembukuan Pendapatan Daerah 24. Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan 25. Rekonsiliasi, monitoring dan validasi secara periodik penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 26. Peningkatan Kinerja Aparat Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 27. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) 28. Pelaksanaan Pungutan Melalui Intensifikasi Pembuatan Data Base dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah 29. Monitoring dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Serta Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 30. Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 31. Sensus Potensi Pajak Daerah Kota Batam 32. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 2.

Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah terdiri dari : - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


78


3.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana terdiri dari : - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari - Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Disiplin Aparatur

5.3 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sementara untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.


79


Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran (Capaian Program)

1

2

3

4

5

Capaian Program : Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB

Program : Peningkatan dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

Meningk atnya Pendapa tan Asli Daerah Kota Batam yang Optimal

1.Tercapa inya target PAD dari sektor Pajak

Capaian Program : Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)


Program Pembanguna n

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Hasil) dan Indikator Kegiatan (Keluaran)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

6

7

8

1.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hasil: Meningkatnya Realisasi Penerimaan Daerah Keluaran: Terlaksananya Penyampaian SPPT,Himbauan Dan Penagihan Aktif Wajib Pajak PBB

2.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil: Tercapainya Penerimaan Pajak BPHTB Keluaran: Terlaksananya Monitoring Dan Penagihan Wajib Pajak BPHTB

99.43 % (Target Pajak Daerah Tahun2010 Rp.128,219,92 9,638 dibagi realisasi Pajak Daerah Tahun 2010 Rp.127,487,43 0,587.83)

Tahun - 1

Tahun - 2

Tahun - 3

Tahun - 4

Tahun - 5

Tahun - 6

Target

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Rp

Target

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

231 M

475.6 31.750

252 M

631.12 8.500

312 M

662.6 84.92 5

335 M

695.8 19.171, 25

358 M

730.61 0.129,8 1

384 M

767.140 .636

Tercapainya Target Pajak Daerah 384 M

231 M

-

252 M

187.9 26.00 0

312 M

197.32 2.300

335 M

207.1 88.41 5

358 M

217,54 7.835, 75

384 M

228.425 .227,54

88


Capaian Program : Meningkatny a Penerimaan Daerah

3.Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Program : Terlaksanya Pendataan Wajib Pajak

4.Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah


5.Sosialisasi Pajak Daerah Kota Batam

2. Meningka tnya Wajib Pajak Taat Pajak

Capaian Program : Meningkatny a Kepatuhan Wajib Pajak

1.Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Daerah

3. Melaksan akan Penyemp urnaan Landasan Hukum Pungutan

Capaian Program : Kejelasan Aturan Pungutan Pajak Daerah

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Hasil: Terlaksanya Tertib Admnistrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tersedianya Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil: Meningkatnya Penerimaan Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Keluaran: Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah Hasil: Tercapainya Realisasi Penerimaan Daerah Keluaran: Tersosialisasinya Peraturan Pajak Daerah Kota Batam Hasil: Tercapainya Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah Keluaran: Tersedianya Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Hasil: Terselenggaranya Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Keluaran: Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah

-

-

-

Wajib Pajak Daera h 500 orang

Persentase wajib pajak daerah taat membayar pajak dengan target 65% s.d. 85 %.

2 Tahun Ranperda Pajak Daerah

65%

-

-

-

535.1 50.00 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tahun

275.000. 000

252 M

317.5 24.50 0

312 M

327.0 50.23 5

335 M

336.8 61.74 2

358 M

346.9 67.59 4.31

384 M

357.376. 622,14


371.7 04.50 0


385.0 00.00 0

75%

-

558.0 26.00 0

-

-

-

78%

-

585.9 27.30 0

80%

615.2 23,66 5

-

1 Ranpe rda

250.0 00.00 0

-

Wajib Pajak Daerah 500 orang

-

83%

-

645.9 84.84 8,25

-

85%

1 Tahun

396.550. 000

Terlaksanya Sosialisasi Pajak Daerah 1500 Orang Wajib Pajak

678.284. 090,66

Tercapainy a Jumlah Wajib Pajak Yang Menyetork an Pajak Tepat Waktu 85 %

300.000. 000

Penyusunan Ranperda Tentang Pajak Daerah 2 Tahun

88


2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil: Terselenggaranya Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Keluaran: Tersedianya Evaluasi Aturan Pemungutan Pajak Daerah

2 Tahun evaluasi peraturan daerah tentang pungutan pajak daerah

1 Tahun

-

-

-

1 Tahun


1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Keluaran: Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan


231 M

-

-

-

-


2. Inventarisasi dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak/ Bukan Pajak Daerah

Hasil: Terinventarisasinya dan meningkatnya penerimaan pajak/bukan pajak daerah Keluaran: Tersedianya Potensi Wajib Pungut Pajak Daerah

231 M

-

-

-

312 M

3. Standar Pelayanan Operasional Pajak Daerah (SOP)

Hasil: Meningkatnya Pelayanan kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Standar Pelayanan Operasional Pajak Daerah (SOP)

Capaian Program : Terlaksananya evaluasi pajak daerah

2.

1.Menci ptakan Pengelol aan Keuanga n daerah yang efisien dan efektif

Tersedian ya fasilitas pengelola an keuangan pendapat an daerah



Tersedianya 2 Tahun SOP

1 Doku men SOP

428.5 05.00 0

-

-

1 Doku men SOP

255.0 00.00 0

-

225.0 00.00 0

197.5 00.00 0

1 Tahun

-

335 M

-

262.6 50.00 0

1 Tahun

270.5 29.50 0

1 Tahun

-

358 M

295.0 00.00 0

-

225.0 00.00 0

358 M

225.0 00.00 0

384 M

-

1 Dokume n SOP

217.5 00.00 0

-

278.645. 385

Terlaksanan ya Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah 4 Tahun

-

Tercapainy a Target Pajak Daerah 384 M

225.000. 000

-

Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) Penyelengg araan Pelayanan Pajak Daerah 2 dokumen

88



4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyusunan Perencanaan Dasar Kepada Masyarakat Wajib Pajak

Hasil: Meningkatnya Pelayanan kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tersediannya 2 Tahun SPM


5. Pembangunan Sistem Informasi Reklame

Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Sistem Informasi Reklame

1 paket sistem informasi reklame on line


6. Pengembanga n Sistem Pajak Hotel dan Restoran

Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Sistem Pajak Hotel Dan Restoran

Sistem Pemungutan Pajak Daerah untuk 2 Wajib Pajak Hotel dan 2 Wajib Pajak Restoran


7.Pelayanan Sistem dan Pengembanga n Sistem Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil: Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB Dan PBB Keluaran: Tersedianya Perangkat Pengelolaan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)


8.Pemungutan Pajak Daerah Melalui Pengembanga n dan Pemeliharaan Sistem Informasi Reklame

Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Sistem Informasi Reklame


Sistem Pemungutan PBB Dan BPHTB

pengembanga n 4 Tahun sistem pajak reklame

-

-

3 WP Hotel, 3 WP Restor an

1 Tahun

-

-

-

-

73.50 0.000

-

1 Doku men SPM

-


1 Tahun

-

442.6 18.00 0

-

399.5 00.00 0,00

2.082. 386.2 50

-

-

-

1 Sistem

805.0 00.00 0


1 Tahun

1 Sistem

419.4 75.00 0

2.186. 505.5 62.

475.0 00.00 0

1 Doku men SPM

-


1 Tahun

1 Sistem

464.7 48.90 0

-

440.4 48.75 0

2.295. 830.8 40

489.2 50.00 0

-

-


1 Tahun

1 Sistem

-

-

462.4 71.187 .50

2.410. 622.3 82

503.9 27.50 0

-

-


1 Tahun

1 Sistem

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelengg araan Pelayanan Pajak Daerah 2 dokumen

-

-

Tersedianya Pembangun an Sistem Informasi Reklame 1 Sistem

485.594. 746.

Tersedianya Fasilitas Sistem Pajak Daerah 14 Wajib Pajak Hotel dan 14 Wajib Pajak Restoran

2.531.15 3.502

Terlaksanan ya pengemban gan pemelihara an sistem online BPHTB dan PBB 5 Tahun

519.045. 325

Tersedianya Pembangun an Sistem Informasi Reklame Secara Online 4 Sistem

88



Capaian Program : Tersedianya Sarana Dan prasarana Yang Menunjang Peningkatan Pendapatan Daerah

2. Mewujudk an Kapasitas Keuangan Daerah Yang Kuat dan mantap

Terlaksana nya Pengawasa n, Koordinasi dan Pengendali an dibidang Pendapata n

Capaian Program : Adanya asisten pengelolaan pajak daerah


9.Peningkatan Sistem Penerimaan dan Kinerja Bendahara Penerima SKPD Penghasil Dalam Pengelolaan Penerimaan Daerah.

Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak Keluaran: Tersedianya Sistem Penerimaan Daerah Untuk SKPD Penghasil

1 sistem penerimaan kinerja bendahara penerima

-

10.Penataan Spanduk dan Pengadaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk Serta Pembinaan Terhadap Wajib Pajak Reklame.

Hasil: Tercapainya Pendapatan Dari Pajak Reklame Keluaran: Terlaksanaya pembangunan dan pemeliharaan billboard dan panggung tempat pemasangan spanduk

Pembangunan Billboard 3 unit menjadi 4-8 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 9 unit menjadi 10-19 unit. Pemeliharaan Billboard 8 unit dan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 19 Unit

Pemeli haraa n5 unit Billbo ard, 3 unit Pangg ung Spand uk, Penga daan 1 Unit billbo ard, 2 Unit Pangg ung Spand uk.

1.Asistensi Pengelolaan Pajak - Pajak Daerah

Hasil: Meningkatnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak daerah Keluaran: Tersedianya pembinaan dan penyuluhan pajak


1 Tahun

-

-

245.2 75.00 0

Penga daan Billboa rd 1 unit, Pangg ung Tempa t Pemas angan Spand uk 2 unit. Pemeli haraan Billboa rd 3 unit Pangg ung Tempa t Pemas angan Spand uk 5 Unit

428.5 05.00 0

-

-

1 Sistem

410.7 70.00 0

Penga daan Billbo ard 1 unit, Pangg ung Temp at Pemas angan Spand uk 2 unit. Pemeli haraa n Billbo ard 1 unit Pangg ung Temp at Pemas angan Spand uk 3 Unit

-

-

517.6 51.90 0

-

423.0 93.10 0

Penga daan Billbo ard 1 unit, Pangg ung Temp at Pemas angan Spand uk 2 unit. Pemeli haraa n Billbo ard 2 unit Pangg ung Temp at Pemas angan Spand uk 5 Unit

435.7 85.89 3

-

335 M

400.0 00.00 0

-

-

Pengada an Billboard 1 unit, Panggun g Tempat Pemasan gan Spanduk 2 unit. Pemeliha raan Billboard 1 unit Panggun g Tempat Pemasan gan Spanduk 3 Unit

-

-

448.8 59.46 9

-

-

-

Tersedianya Fasilitas Sistem Kinerja Bendahara Penerima 1 Sistem

Pengada an Billboard 1 unit, Panggun g Tempat Pemasan gan Spanduk 2 unit. Pemeliha raan Billboard 2 unit Panggun g Tempat Pemasan gan Spanduk 4 Unit

462.325. 253.88

Tersedianya Pembanguna n dan Pemeliharaan Billboard dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk dengan Target Pembanguna n Billboard 5 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 10 unit Pemeliharaan Billboard 9 Unitdan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 20 Unit

384 M

450.000. 000

Tercapainy a Target Pajak Daerah 384 M

88


Capaian Program : Meningkatny a penerimaan daerah

2. Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Dengan SKPD Penghasil.

Hasil: Pengawasan dan pengendalian Penerimaan Daerah Keluaran: Tersedianya validasi dan realisasi penerimaan pendapatan antara koordinator dan SKPD Penghasil


3. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updating dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah.

Hasil: Meningkatnya Penerimaan Wajib Pajak Daerah Keluaran: Tersedianya Data Potensi dan Informasi wajib pajak daerah)


4. Peningkatan Pengawasan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah.

Hasil: Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Daerah Untuk Menyetorkan Pajak daerah Keluaran: Terlaksananya Pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk menyetorkan Pajak Daerah

4 tahun pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

Capaian Program : Meningkatny a Tertib Administrasi Pendapatan Daerah

5.Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Adminstrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Hasil : Tercapainya tertib Administrasi Pembukuan dan Pelaporan Keluaran : Terlaksananya Tertib Laporan Pembukuan Pendapatan Daerah

Terlaksananya Penataan Administrasi Pembukuan Realisasi Pajak Daerah 4 Tahun


5 Tahun Pelaksanaan Koordinasi dan evaluasi penerimaan

4 tahun nformasi pendapatan daerah, up dating dan analisa data statistik penerimaan daerah

1 Tahun

594.1 43.50 0

1 Tahun

333.2 92.00 0

590.5 06.00 0

1 Tahun

1 Tahun

-

738,5 90329

-

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

349.9 56.60 0

620.0 31.30 0

210.4 59.00 0

175.0 00.00 0

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

411.53 2.400

651.0 32.86 5

210.4 59.00 0

180.2 50.00 0

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

432.1 09.02 0

683.5 84.50 8,25

210.4 59.00 0

185.6 57.50 0

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

411.532. 400

Terlaksanan ya Validasi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Koordinasi SKPDPenghasil 5 Tahun.

717.763. 733.66

Terlaksanan ya informasi pendapatan daerah,up dating, analisa data statistik penerimaan daerah 4 Tahun

210.459. 000

Terealisasin ya Pembinaan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam melaksanak an Pembayara n Pajak 4 Tahun

191.227. 225

Terlaksanan ya Penataan Administras i Pembukuan Realisasi Pajak Daerah 4 Tahun

88


6. Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

Hasil: Meningkatnya penerimaan Daerah dari sektor PajakPajak Daerah Keluaran : Terlaksananya Penagihan TunggakanWajib Pajak

persentase penurunan wajib pajak menunggak 7% s.d. 1 %

Capaian Program : Optimalisasi Penerimaan dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

7. Rekonsiliasi,m onitoring dan validasi secara periodik penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Hasil: Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Bagi Hasil Pajakdan Bukan Pajak Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Rekonsiliasi pendapatan daerah 5 tahun.

Capaian Program : Meningkatny a Pembenahan Tata Cara Penarikan dan Pemungutan Pajak BPHTB dan PBB

8. Peningkatan Kinerja Aparat PengelolaPaja k Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil: Meningkatnya Penerimaan PajakPajak Daerah Keluaran : Tersosialisasinya Kelancaran Pemungutan Penerimaan Pajak PBB dan Pajak BPHTB

5 Tahun peningkatan kinerja aparat pengelola PBB dan BPHTB

Capaian Program : Tercapainya Target PAD dan item Pajak-Pajak Daerah


7%

-

-

328.9 65.00 0

-

-

5%

1 Tahun

1 Tahun

370.4 78.20 0

130.8 09.25 0

225.1 79.80 0

4%

1 Tahun

1 Tahun

381.5 92.54 6

134.7 33.52 7,50

231.9 35.19 4

3%

1 Tahun

1 Tahun

393.0 40.32 2,38

138.7 78.53 3,33

238.8 93.24 9,82

2%

1 Tahun

1 Tahun

404.8 31.53 2,05

142.9 38.79 9,32

246.0 60.04 7,31

1%

1 Tahun

1 Tahun

416.976. 478,01

Menurunny a tunggakan pajak sampai dengan 1%.

147.226. 963,30

Terlaksanan ya koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan 5 tahun.

253.441, 848,73

Peningkata n kinerja aparat pengelola PBB dan BPHTB selama 5 tahun

88


3.

1.Menin gkatkan pendata an dan pengaw asan

1. Melaksan akan Penyemp urnaan Data Base Potensi Pendapat an

Capaian Program : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak PPh 21 dan PPh OPDN

1.Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh 21 dan OPDN

Hasil: Meningkatnya Penerimaan Dana Perimbangan Keluaran : Terlaksananya Pendataan, Penagihan dan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak PPh 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN)


1.Pelaksanaan Pungutan Melalui Intensifikasi Pembuatan Data Base dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah

Hasil: Mengetahui sebaran Potensi Objek Pajak. Keluaran :Terlaksanya Pungutan Melalui Intensifikasi Pembuatan Data Base dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah

5 paket Data Base dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah

2.Monitoring dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Serta Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi

Hasil: Terealisasinya Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Bagi Hasil Propinsi Keluaran : Monitoring dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Serta Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi

Pelaksanaan Monitoring dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Serta Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi sebanyak 4 Tahun

Capaian Program : Pengawasan dan pengendalian


Terealisasi penerimaan Pph 21 dan OPDN dengan target penerimaan 863 M s.d. 1,194 T

863 M

1 Tahun

1 Tahun

157.3 25.00 0

-

-

905 M

-

-

280.0 26.90 0

-

-

933 M

1 Tahun

1 Tahun

294.0 28.24 5

115.14 3.000, 00

195.0 00.00 0

1.016 M

1 Tahun

1 Tahun

308.7 29.65 7,25

118.59 7.290, 00

200.8 50.00 0

1.103 T

1 Tahun

1 Tahun

324.1 66.14 0,11

122.15 5.208, 70

206.8 75.50 0

1.194 T

1 Tahun

1 Tahun

340.374. 447,12

Terealisasin ya Dana Perimbanga n 1.194 T

125.819. 864.96

Terlaksanan ya validasi data base 9 potensi pajak daerah 4 Tahun

213.081. 765

Terlaksanan ya Monitoring Dan Validasi Data Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak serta bagi Hasil Pajak Dari provinsi 4 Tahun

88


Capaian Program : Terlaksananya Pengembanga n Penyusunan Basis Data SISMIOP PBB

2.Menin gkatkan potensi sumbersumber pendapa tan yang belum tergali

1. Penggalia n Wajib Pajak Baru



4

Meningk atnya kualitas Disiplin Aparatu r dalam pengelol aan Pajak Daerah

1.Mening katkan Kemamp uan Aparatur dalam Pengelola an Pajak Daerah



Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Hasil: tercapainya Pendapatan PBB Keluaran : Tersedianya Data SISMIOP PBB

Pengembanga n Penyusunan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan target 65 %- 85%

65%

1.Sensus Potensi Pajak Daerah Kota Batam

Hasil: Tercapainya Realisasi Penerimaan Daerah Keluaran : Terlsedianya Data Base Sensus Pajak Daerah Kota Batam

Sensus Potensi Pajak Daerah untuk 6.982 WP s.d. 11.243 WP

6.982 WP

2.Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Hasil: Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Keluaran : Terlaksananya Pendataan Potensi Objek Pajak Daerah

Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak

1. Bimbingan Tehnis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil:Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tersedianya SDM Aparatur Yang Berkualitas

3.Pengembang an Penyusunan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Peningkatan SDM Aparatur

-

-

-

75%

299.6 88.75 0

78%

314.6 73.18 7,50

-

7.680 WP

850.7 00.00 0

8.572 WP

893.2 35.00 0,00

100 WP

300.0 00.00 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

80%

-

-

65 orang

330.4 06.84 6,88

-

-

350.0 00.00 0,00

83%

346.9 27.18 9,22

-

100 WP

-

-

500.0 00.00 0,00

-

85%

-

-

-

364.273. 548,68

Pengemban gan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 85% Tahun

-

Terlaksanan ya pendataan Wajib Pajak 11.243 WP

-

Terlaksanan ya Pendataan Wajib Pajak Baru 200 WP

-

Terlaksanan ya Peningkata n SDM Aparatur menerima paket regulasi pengelolaa n keuangan daerah untuk 65 orang

88

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2016 Capaian Program : Meningkatny a Pembenahan Tata Cara Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah

Capaian Program : Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur


Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

2. Peningkatan Kinerja Bendahara Penerima SKPD Penghasil Dalam Pengelolaan Penerimaan Daerah

Hasil : Tertatanya Administrasi Pembukuan Bendahara Penerima. Keluaran : Tersedianya Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

1.Peningkatan Kualitas Dan Disiplin Aparatur

Hasil : Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Keluaran : Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas serta Pakaian Dinas

-

-

-

1 Tahun

343,2 60.60 0

1 Tahun

367.2 88.84 2

1 Tahun

392.9 99.06 0

1 Tahun

420.5 08.99 5,21

1 Tahun

449.944. 625

Terlaksanan ya Peningkata n Kinerja Bendahara Penerima untuk 5 Tahun

-

Juru Sita 1 Orang

3.784. 175.6 00

Juru Sita 1 Orang

4.162. 593.1 60

Juru Sita 1 Orang

4.578. 852.4 76,00

Juru Sita 1 Orang

5.036. 737.7 23

Juru Sita 1 Orang

5.540.41 1.495

Pegawai Yang Mengikuti Juru Sita 5 Orang

Pemer iksa Pajak 3 orang



Pemeriks a Pajak 3 orang

Pemeriks a Pajak 3 orang

-

-

Penilai an Pajak 1 orang





-

-

Pemet aan Pajak 1 orang



Pemetaa n Pajak 1 orang

Pemetaa n Pajak 1 orang

26 Orang

272.3 75.00 0

100 orang

-

100 Orang

-

-

75 Orang

-

1 Tahun (175 Orang)

324.1 53.00 0

1 Tahun (175 Orang)

337.11 9.120

1 Tahun (175 Orang)

350.6 03.88 4,80

1 Tahun (175 Orang)

364.6 28.04 0,19

1 Tahun (175 Orang)

379.213. 161,80

Pegawai Yang mengikuti Pemeriksa Pajak 15 orang Pegawai Yang mengikuti Penilaian Pajak 5 orang Pegawai Yang mengikuti Pemetaan Pajak 5 orang Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pajak Daerah 200 Orang Pegawai Yang Mendapatk an Pakaian Dinas PDH 175 Orang

88

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2016 1. Terpenuh inya Operasio nal Administr asi Kepegaw aian dan Sarana Prasarana Aparatur

Capaian Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program : Peningka tan Pelayana n Keuanga n Daerah

1.Pening katan Pelayana n Administ rasi Perkanto ran

Hasil: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur Keluaran : Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

5 Tahun pelaksanaan admnistrasi perkantoran

Capaian Program : Tersedianya dan Terpeliharany a Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Batam

Program : Pembang unan , Peningka tan dan Pengadaa n Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkanto ran

2.Pening katan Sarana Dan Prasaran a Aparatur

Hasil: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur Keluaran : Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur

5 Tahun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah


1 Tahun

1 Tahun

-

-

1 Tahun

1 Tahun

3.784. 175.6 00

998.2 70.00 0

1 Tahun

1 Tahun

4.162.59 3.160

1.078.131 .600

1 Tahun

1 Tahun

4.578.85 2.476

1.164.38 2.128

1 Tahun

1 Tahun

5.036. 737.72 3.60

1.257.5 32.698 .24

1 Tahun

1 Tahun

5.540.411. 495.96

Pelaksanaan admnistrasi perkantora n 5 Tahun

1.358.135. 314.10

Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantora n pemerintah 5 Tahun

88


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja SKPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik SKPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan kota. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Gambar 5.1

Metode Penyusunan

Bagan Informasi Kinerja DAMPAK

Hasil pembangunan yg diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yg ingin dirubah

OUTCOME

Manfaat yg diperoleh dlm jangka Menengah utk beneficieries tertentu Sbg hasil dari output

Apa yg ingin dicapai

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yg dihasilkan

Apa yg dihasilkan (barang) Atau dilayani (jasa)

KEGIATAN

Proses/kegiatan menggunakan input Menghasilkan output yg diinginkan

Apa yg dikerjakan

Sumberdaya yg memberikan Kontribusi dlm menghasilkan output

Apa yg digunakan dlm bekerja

Metode Pelaksanaan

INPUT


92


Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2011-2016, keterkaiatannya dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Batam (Renstra) Tahun 2011-2016 adalah : Pada Misi ke 5 dari RPJMD Kota Batam yaitu : Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Tujuan ke 6 yaitu : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel Sasarannya yaitu : 1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 2. Memiliki sistim pemerkiraan pendapatan daerah yang handal 3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat ”Wajar Tanpa Pengecualian” Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada tujuan, sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1.


93


PENUTUP Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach. Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Dinas Pendapatan Kota Batam telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada. Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Kota Batam adalah : 1.

Dengan adanya Renstra Dinas pendapatan Kota Batam tahun 2011-2016, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Dinas Pendapatan Kota Batam untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :


94


o Mensosialisasikan kepada seluruh

masyarakat/Wajib Pajak secara

kontinue baik melalui Media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kota Batam. o Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Kota Batam yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Walikota, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum. o Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. o Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.

Bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan

institusi/lembaga kajian. o Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah. o Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. o Meningkatkan

kemampuan

profesionalisme

SDM

aparatur

Dinas

Pendapatan Kota Batam (melalui rekruitmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri. 2.

Melalui Renstra, diharapkan aparatur Dinas Pendapatan Kota Batam menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategik untuk mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik ( good governance ).

3.

Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Pendapatan Kota Batam tahun 2011-2016 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar


95


selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 4.

Dalam

kaitannya

dengan

penyempurnaan

Renstra,

aparatur

Dinas

Pendapatan Kota Batam diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan stratejik yang dihadapi. 5.

Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan sebaik-baiknya oleh Aparatur Dinas Pendapatan Kota Batam dengan dukungan penuh dari Walikota Batam.


96


Tabel 6.1 Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun - 1

3

4

Tahun - 2

Tahun - 3

Tahun - 4

Tahun - 5

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN KOTA BATAM MENGAJU Target Target Target Target PADA TUJUAN DANTarget SASARAN RPJMD

1 1

2

2 Meningkatnya Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dari 231 M Menjadi 252M-384 M Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak yang menyetorkan Pajak Tepat Waktu, dari 65% Menjadi 75% -85%

Tercapainya Target Daerah 231 M

Pajak

Tercapainya Jumlah Wajib Pajak Yang Menyetorkan Pajak Tepat Waktu 65 %

5

6

7

8

Tahun - 6

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target

Target

9

10

231M

252M

312M

335M

358M

384M

Tercapainya Target Pajak Daerah 384 M

65%

75%

78%

80%

83%

85%

Tercapainya Jumlah Wajib Pajak Yang Menyetorkan Pajak Tepat Waktu 85 %

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah 4 Tahun Tersedianya Fasilitas Sistem Pajak Daerah 14 Wajib Pajak Hotel dan 14 Wajib Pajak Restoran

3

Terlaksananya Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Pada Tahun 2013-2014.

Terlaksananya Peraturan Daerah Pajak Daerah 1

4

Tersedianya fasilitas online pajak daerah dari 3 WP Hotel dan 3 WP Restoran menjadi 14 WP Hotel dan 14 WP Restoran.

Tersedianya Fasilitas Online Pajak Daerah 3 Wajib Pajak Hotel dan 3 Wajib Pajak Restoran







5

Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bendahara Penerima pada SKPD penghasil 5 tahun.

Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bendahara Penerima untuk 1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya Peningkatan Sistem Kinerja Bendahara Penerima pada SKPD penghasil 1 Tahun Terlaksananya pengembangan, pemeliharaan sistem online BPHTB dan PBB yang terintegrasi antara Dinas Pendapatan dengan Bank Kas Umum Daerah, Notaris/ PPAT, BPN 5 Tahun

Tersedianya Fasilitas Sistem Kinerja Bendahara Penerima 1 Sistem

-

-

1 Sistem

-

-

-

6

7


Evaluasi Tentang

Terlaksananya pengembangan, pemeliharaan sistem online BPHTB dan PBB 1 Tahun

-

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

1 Sistem

Terlaksananya Peningkatan Kinerja Bendahara Penerima untuk 5 Tahun Tersedianya Fasilitas Sistem Kinerja Bendahara Penerima 1 Sistem Terlaksananya pengembangan, pemeliharaan sistem online BPHTB dan PBB 5 Sistem

93


Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Billboard dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk dengan Target Pembangunan Billboard 5 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 3 unit Pemeliharaan Billboard 1 paket dan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 2 Unit

Pemeliharaan 5 unit Billboard, 3unit Panggung Spanduk, Pengadaan 1 paket billboard, 2 paket Panggung Spanduk.

Pengadaan Billboard 1 unit, Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 2 unit. Pemeliharaan Billboard 3 unit Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 5 Unit



-

1 dokumen SPM



-

-

Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Billboard dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk dengan Target Pembangunan Billboard 5 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 10 unit Pemeliharaan Billboard 9 Unitdan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 20 Unit

8

Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Billboard dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk dengan Target Pembangunan Billboard 3 unit menjadi 4-8 unit dan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 9 unit menjadi 10-19 unit. Pemeliharaan Billboard 8 unit dan Pemeliharaan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk 20 Unit

9

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Dokumen

-

-

1 dokumen SPM

10

Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 tahun

-

1 dokumen SOP

-

1 dokumen SOP

-

-

-

11

Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Reklame Secara Online 1 tahun

-

-

-

1 Sistem

-

-

-

12

Terlaksananya koordinasi rekonsiliasi pendapatan 5 tahun.

-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

13

Tertagihnya tunggakan pajak dari Wajib Pajak 7% menjadi 5% sampai dengan 1%.

terealisasinya tunggakan pajak sampai dengan 7%.

7%

5%

4%

3%

2%

1%

Menurunnya tunggakan pajak sampai dengan 1%.

14

Tertata usahanya Administrasi Pembukuan Realisasi Pajak Daerah 4 Tahun


-

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun


15

Terlaksananya pembinaan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak 4 Tahun

Terealisasinya Pembinaan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam melaksanakan Pembayaran Pajak 1 Paket

1 Tahun

Terealisasinya Pembinaan Wajib Pajak tentang kewajiban dalam melaksanakan Pembayaran Pajak 4 Tahun


dan

1 Tahun

-

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Dokumen Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Dokumen Tersedianya Pembangunan Sistem Informasi Reklame Secara Online 1 Sistem Terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan 5 tahun.

93


16

Terealisasinya Dana Perimbangan dari 863M menjadi 905M-1.194T

Terealisasinya penerimaan dana perimbangan 863 M

863M

905M

933M

1.016T

1.103 T

1,194 T

Terealisasinya Dana Perimbangan 1.194 T

17

Terlaksananya validasi data base 9 (sembilan) potensi pajak daerah 5 Tahun

Terlaksananya validasi data base 9 potensi pajak daerah 1 paket.

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terlaksananya validasi data base 9 potensi pajak daerah 5 Tahun

18

Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak dari 6.982 menjadi 7.680-11.243.

Terlaksananya pendataan Wajib Pajak 6.982 WP

6982 WP

7.680 WP

8.572 WP

9.463 WP

10.255 WP

11.243 WP

Terlaksananya pendataan Wajib Pajak 11.243 WP

19

Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak 200 WP

Terlaksananya Wajib Pajak Baru

20

Terlaksananya Pelatihan Juru Sita Pajak 5 Orang, Pemeriksa Pajak 15 Orang, Penilaian Pajak 5 Orang, Pemetaan Pajak 5 Orang

Pendataan 100 WP

Pegawai Yang Mengikuti Juru Sita 1 Orang Pegawai Yang mengikuti Pemeriksa Pajak 3 orang

-

Juru Sita 1 Orang Pemeriksa Pajak 3 orang

-

-

100 WP

-





Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Baru 200 WP Pegawai Yang Mengikuti Juru Sita 1 Orang Pegawai Yang mengikuti Pemeriksa Pajak 3 orang

100 WP Juru Sita 1 Orang

Pegawai Yang mengikuti Penilaian Pajak 1 orang

-






Pegawai Yang mengikuti Penilaian Pajak 1 orang

Pegawai Yang mengikuti Pemetaan Pajak 1 orang

-






Pegawai Yang mengikuti Pemetaan Pajak 1 orang

Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pajak Daerah 26 Orang

26 Orang

100 Orang

-

100 Orang

-

-

Pegawai Yang Mendapatkan Pakaian Dinas PDH 75 Orang

1 Tahun 75 Orang

1 Tahun (175 Orang)

175 orang

175 orang

175 orang

175 orang

Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pajak Daerah 100 Orang Pegawai Yang Mendapatkan Pakaian Dinas PDH 175 Orang

21

Terpenuhinya pelayanan kebutuhan administrasi dan operasional kantor

Pelaksanaan admnistrasi perkantoran 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pelaksanaan admnistrasi perkantoran 5 Tahun

22

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah 5 Tahun


93

KATA PENGANTAR. Batam, November 2011 Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam. Drs. JEFRIDIN, M.Pd Pembina, Nip

Recommend Documents