BAB I PENDAHULUAN. Mandiri, Berbudaya dan Bergotong-royong "

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, pengemban pelimpahan sebagian kewenangan Bupati ( Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ), merupakan perangkat kewilayahan semu, dengan tugas pokok ( Keputusan Bupati Subang Nomor 14E Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang ). Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Dalam konteks Pemerintahan Daerah, Kantor Kecamatan Pagaden Barat merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang koordinasi sehingga mempunyai keterkaitan erat baik secara vertikal maupun horizontal dengan perangkat daerah dan lembaga lain. Adapun rumusan Misi yang hendak diwujudkan, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2016 - 2018, yang memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah. Dalam hal ini Kecamatan Pagaden Barat mempunyai VISI dan MISI Kecamatan yaitu : a. VISI " Terwujudnya Kecamatan Pagaden Barat yang Religius,Berilmu,

Mandiri, Berbudaya dan Bergotong-royong " Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci yaitu Religius, Berilmu, Mandiri, Berbudaya dan Bergotong-royong artinya dalam mencapai tujuan umum pembangunan Kecamatan Pagaden Barat yang sejahtera, maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya untuk mewujudkan :

a). Religius

mengandung

makna

bahwa

Masyarakat

Kecamatan Pagaden

Barat dalam melaksanakan aktifitas kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yang religius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap dan perilaku sehari-hari. secara sungguh - sungguh dapat mengimplementasi - kan agama dalam menjalankan tugasnya. Sikap Tawadhu yang artinya rendah hati, dapat dimaknai dengan sikap pelayanan publik yang ramah dan sopan terhadap masyarakat.

Renja 2016 – Kec. Pagaden Barat 1

Sikap Al- Hayaa’ yang berarti malu dalam melakukan sikap yang tidak terpuji, dapat mengendalikan aparatur pemerintah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dan banyak lagi, sikap yang diajarkan dalam agama yang perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan aparatur pemerintah dan menjadi sikap hidup sehari-hari. b). Berilmu berpengetahuan

mengandung adalah

makna,

bentukan

dari

bahwa tradisi

Masyarakat yang

berilmu/

menghargai

tinggi

pengetahuan, dalam artian pengetahuan (Knowledge) adalah komoditas yang setiap manusia berhak untuk mengaksesnya, bukan hanya monopoli manusia yang sehari- harinya hidup diinstitusi pendidikan atau penelitian formal. Pengetahuan adalah hak setiap orang untuk mendapatkannya pendidikan. Berilmu merupakan suatu hak

semua

orang

jika

memang hal ini bertujuan untuk

membentuk yang namanya masyarakat berilmu /berpengetahuan. Adapun ciri-ciri masyarakat berilmu/ berpengetahuan adalah :  Berpikir kritis  Mempunyai kemampuan akademik.  Berorientasi kepada pemecahan masalah  Mempunyai kemampuan untuk belajar c). Mandiri. mengandung makna, Kata kemandirian yang tergantung dari sudut mana dimaknainya. Pertama, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Kedua, kata mandiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah

dimana seseorang

mau

dan mampu mewujudkan

kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/ perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Ketiga, mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. keempat, mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.


d). Berbudaya dapat dimaknai sebagai masyarakat yang dalam kehidupannya berperilaku dengan menjunjung tinggi nilai nilai luhur kebaikan yang telah berkembang dan dimiliki bersama sebagai

hasil

karya dan

cipta

masyarakat pendahulunya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak lama. Konsep pembangunan yang dilaksanakan harus menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, sehingga kemampuan kreativitas serta prakarsa masyarakat dan dunia usaha dalam seluruh proses pembangunan. Simplikasi dari hal tersebut maka Kantor Kecamatan membuat sebuah kerangka acuan gerak yang diharapkan dapat dijadikan rel untuk mencapai cita-cita bersama. e). Bergotong-royong dapat didefinisikan sebagai sama-sama mengerjakan 8sesuatu atau saling membantu ketika membuat sesuatu atau kata lainnya lagi mengerjakan atau mengusahakan sesuatu konsep

masyarakat

bersama-sama.

Dengan

yang

mengamalkan gotong royong diharapkan memiliki ikatan yang kuat diantara komunitasnya maupun antar komunitas, sehingga mampu terbangun sebuah kerukunan. Setidaknya dapat diambil lima manfaat daripada pengamalan konsep gotong royong itu sendiri. Pertama, ikatan emosional, lahir batin Kedua, ikatan kebersamaan. Ketiga, ikatan persaudaraan. Keempat, ikatan kerjasama yang kuat. Kelima, ikatan persatuan dan kesatuan. Dalam rangka mencapai visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih . Perumusan Misi ini merupakan formulasi dari Visi Kecamatan Pagaden Barat, yaitu : Misi Pertama

: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN YANG CERDAS, LUGAS DAN TERPERCAYA ; Bermakna Meningkatkan

Sumber daya Aparatur yang

profesionalisme dalam pelayanan

publik

dan

penyelenggaraan pemerintahan yang

prima,

bersih dan

transparan

berlandaskan

prinsip

tata

kelola

pemerintahan yang baik. Misi Kedua

: MENINGKATKAN

KETERSEDIAAN

INFRASTRUKTUR YANG BAIK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN;


Bermakna pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Industri

yang

berdaya

saing

dengan

didukung

penyediaan Infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang

berkualitas

dan

regulasi

yang

mendukung

penciptaan iklim investasi yang kondusif. peningkatan infrastruktur

yang

diperlukan

untuk

memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat secara ekonomi dan social secara

berkelanjutan

yang

berpedoman

kepada

pembangunan berwawasan lingkungan. Misi Ketiga

: MEWUJUDKAN EKONOMI MANDIRI BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN KEUNGGULAN DAERAH; Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. ekonomi rakyat yang secara konsisten meningkat dengan memberdayakan potensi dan SDM yang ada untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berkecukupan.

Misi Keempat :

MEWUJUDKAN MANUSIA

KUALITAS

YANG

SUMBER

BERILMU,

DAYA

RELIGIUS

DAN

BERBUDAYA; Bermakna kepada pembentukan sumber daya melalui pendidikan

formal

menciptakan

maupun

manusia

yang

non

formal

unggul

dan

untuk mampu

mensejajarkan diri dengan masyarakat yang sudah maju, berakhlakul karimah serta menjunjung tinggi warisan kebudayaan yang telah diwariskan para pendahulunya. Misi Kelima

:

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, RAPI,

BERSIH,

DAN

INDAH

DENGAN

SEMANGAT GOTONG ROYONG ; Pembangunan

daerah

yang

berkesinambungan

dan

berlanjut melalui inovasi, kreasi dan karya ciptan masyarakat yang dilandasi semangat gotong royong. Bermakna

untuk

menciptakan

masyarakat

yang

bersih,sehat jasmani dan rohani sehingga dapat berkarya nyata, berprestasi dan berinovasi tiada henti serta bergotong royong membangun lingkungan bersih, sehat, rapi dan indah. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah


upaya untuk mewujudkan masyarakat kecamatan Pagaden Barat yang sehat sehingga mempunyai daya saing dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Adapun misi pembangunan Kecamatan Pagaden Barat untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut : b. MISI - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur - Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarkat - Mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, beragama dan produktif. - Mewujudkan budaya gotong royong dalam berbagai asfek kehidupan. - Mengembangkan potensi sumber daya alam manusia dalam agro wisata dan agro industri dengan pola kemitraan. Sebelum dilaksanakan kegiatan Pembangunan Daerah disusun terlebih dahulu suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Pembangunan Daerah merupakan suatu proses dimana semua komponen pembangunan bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk seoptimal mungkin dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun bathin.

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yang selama

ini dilaksanakan di Kecamatan Pagaden Barat telah memberikan hasil yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan ternyata masih banyak berbagian masalah penting yang harus segera diatasi. Disuatu sisi pertumbahan ekonomi namun disisi lain jumlah kemiskinan dan penganghtuan masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup baik menangani permasalahan pemerataan ekonomi. Untuk itu dalam penanganan tersebut memerlukan akselerasi pembangunan yang fokus pada pemerataan yang dengan sendirinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi Kecamatan Pagaden Barat. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Dokumen Perencanaan Daerah dalam periode 1 tahun. Dengan demikian maka kewajiban setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang harus sinergi dengan rancangan KUA yaitu suatu Kebijakan Umum APBD yang merupakan dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 tahun.


Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau yang disingkat PPAS yaitu merupakan rancangan program, prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati oleh DPRD, maka disusunlah rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA SKPD yaitu merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Prinsip yang digunakan dalam perumusan adalah Forward Estimate (Prakiraan Maju) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.2.1. Maksud Maksud disusunnya Renja (Rencana Kerja) SKPD agar arah pelaksanaan kegiatan pada SKPD sinergi dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum APBD (KUA). Sehingga penggunaan keuangan daerah yang dikelola oleh SKPD dilaksanakan secara tertib taat kepada aturan perundang-undangan dapat efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 1.2.2

Tujuan Adapun Tujuannya adalah agar tersedianya dokumen rencana kerja sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan dan Plafon anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan sumber kemampuan yang ada secara efesien dan efektif serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hasilnya benar-benar dapat dinikmati bagi kepentingan masyarakat.

1.2.3 Sasaran Sasarannya adalah untuk pembangunan di segala bidang Kemasyarakatan yaitu Sosbud, Pendidikan, Keagamaan, Ekonomi dan Fisik. Serta untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya dari kemiskinan dan pengangguran. C. LANDASAN HUKUM 1.3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) 1.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3.5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2013.

1.3.7 Peeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 1.3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintahan Kecamatan; 1.3.9

Perda Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Subang;

1.3.10 Perda Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan, Program Pembangunan (Propeda), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Subang Tahun 2016-2018. 1.3.11 Keputusan Bupati Subang Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Subang Kepada Camat. D. HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN Rencana Kerja ( RENJA ) adalah salah satu kegiatan Pembangunan yang disusun terlebih dahulu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Dokumen Perencanaan Daerah dalam periode 1 tahun..


Dengan demikian maka kewajiban setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang harus sinergi dengan rancangan KUA yaitu suatu kebijakan umum APBD yang merupakan dokumen yang memuat kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dalam periode 1 tahun. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya sangat sinergis dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum APBD (KUA). Sehingga penggunaan keuangan daerah yang dikelola oleh SKPD dilaksanakan secara tertib taat kepada aturan perundang-undangan dapat efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. E. PROSES PENYUSUNAN Dalam proses penyusunannya Rencana Kerja, Kecamatan Pagaden Barat melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Subang. Untuk meminta cara proses penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2016, yang akan OPD Kecamatan Pagaden Barat susun bentuk isian susunan daftar isiannya. Sesudah daftar isiannya sudah di proses, maka baru kita melakukan proses penyusunan untuk Rencana Kerja yang akan kita buat dengan sistem acuan yang telah di berikan.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 memuat sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan 1.5. Proses Penyusunan 1.6. Sistimatika Penyusunan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pembangunan Tahun 2016. 2.2. Permasalahan-Permasalahan

BAB III PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 3.1. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2017 3.2. Program Prioritas Tahun Tahun 2017

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Mencakup Program Kegiatan Yang Memuat :


- Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran - Lokasi Kegiatan - Kebutuhan dana Indikatif - Sumber dana Lampiran :

BAB V

PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016 A. Evaluasi Tahun 2016

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007, seluruh Kantor Camat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dibentuk SKPD. Yang diberi kewenangan untuk menyusun Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA untuk memenuhi kebutuhan disediakan anggaran berupa Dana Penunjang Kegiatan Pemerintahan Bagi Kecamatan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya, dan tujuan pemberian dana ini adalah sebagai berikut : 

Terciptanya mutu pelayanan aparat pemerintah kecamatan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan secara hemat, tepat, cepat, mudah dan efisien;



Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berbasis gotong royong di tingkat Kecamatan.;



Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tingkat Kecamatan. Pedoman penggunaan dana penunjang kegiatan Pemerintah Kecamatan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang sehingga dengan demikian terdapat keseragaman dalam pengalokasian. Adapun penentuan kegiatan dan besarnya plafon untuk tahun 2016, setelah perubahan sebesar Rp. 695.000.000,00- ( Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah ), dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.1.1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pada tahun 2016 tersedia dana untuk Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon Rp. 14.400.000,- Belanja Air Rp. 400.000,- ,Listrik sebesar Rp.1.600.000,- dan Internet sebesar Rp 12.400.000,- Jumlah Total Rp 14.400.000,2.1.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasianal diperuntukan KIR Mobil Pick Up sebesar Rp. 300.000,- untuk perpanjangan STNK Motor 10 unit dan STNK mobil 2 unit sebesar Rp. 2.063.050,- dengan total anggaran sebesar Rp 4.200.000,00,-


2.1.1.3. Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebutuhan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Piket Penjaga Keamanan sebanyak 1 Paket untuk tahun 2016, dianggarkan 12 bulan Rp. 150.000,- Jumlah Total sebesar Rp. 14.400.000,00,2.1.1.2

Penyediaan Alat tulis Kantor Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 12.591.526,2,- Honor Tim Rp. 475.000,- sebanyak 25 jenis melalui belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 9.805.000,00,-

2.1.1.3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan pada tahun 2016 tersedianya 10 macam cetakan sebesar Rp. 9.537.000,00,-

2.1.1.4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Pembangunan Kebutuhan

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor pada tahun 2016, ada 10 macam seperti Lampu hemat energi / LSE 20 W sebanyak 10 buah, LSE 18 W sebanyak 10 buah, Lampu hemat energi Pieu 11 W E27 sebanyak 6 buah,Fitting kombinasi sebanyak 1 buah, Saklar engkel sebanyak 2 buah, Steker 3 buah, Senter besar 3 buah, Isolasi Unibal sebanyak 3 buah,Stop kontak sebanyak 2 buah dan Saklar biasa 2 buah dengan total anggaran sebesar Rp. 8.149.000,00,2.1.1.5

Penyediaan Peralatan Rumah tangga Kegiatan penyedian peralatan rumah tangga tahun 2016, sebanyak 13 macam, yang dianggarkan sebesar Rp. 8.692.000,00,-

2.1.1.6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan pada tahun 2016 meliputi Belanja Surat Kabar / Majalah sebanyak 48 Exp. surat kabar dan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.408.000,00,2.1..1.7Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan penyediaan Makanan dan Minuman pada tahun 2016, meliputi belanja makan dan minum rapat 480 dus, Belanja Makan dan Minum tamu 420 dus dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00,-

2.1.1.7

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural dan non struktural dengan total anggaran sebesar Rp. 15.325.000,00,-


2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 15.539.425,2.1.2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kebutuhan pengadaan perlengkapan Gedung Kantor untuk tahun 2016 dilokasikan untuk belanja pengadaan 1 buah Microphone, 4 buah Stand Mic. 1 buah Speaker ( TOA ) dan 1 buah Amplifier dengan dianggarkan sebesar Rp. 2.1.2.3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor, untuk tahun 2016, yang dialokasikan untuk belanja pengadaan 1 Unit Komputer/PC dan 1 buah Printer Injek dengan , yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,00.-

2.1.2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2016, pemeliharaan gedung kantor seluas 100 M2, yang kegiatannya di 1 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 51.000.000,00,2.1.2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional tahun 2016, meliputi service Roda Dua 12 unit, servis Mobil 2 unit, Suku cadang Roda Dua 12 unit, Accu Roda Empat 2 unit, Spearpat dan Ban Roda Empat 2 unit, Pelumas Roda Empat 2 unit, Pelumas Roda Dua 12 unit, dengan total anggaran sebesar Rp. 20.125.000,00,-

2.1.2.6.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kntor

Yaitu 2 buah mesin tik, 4 unit komputer, 2 buah printer,untuk tahun 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00,2.1.2.7Pemagaran kantor Kegiatan Pemagaran di lingkungan kantor Kecamatan Pagaden Barat yang dilakukan melalui pihak ke tiga atau rekanan. Yang dianggarkan Tahun 2016, setelah perubahan sebesar Rp. 37.500.000,00,-

2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.1.3.1

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dibuhkan anggaran sebesar Rp. 17.640.000,00,-

2.1.3.2

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibutuhkan untuk karyawan PNS, yang dianggarkan sebesar Rp. 7.200.000,00


2.1.4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.1.4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2016, Renja 6 buku, Lakip 6 buku, RKA 20 buku, RKPA 4 buku, DPPA 4 buku, dan DPA 10 buku dengan total anggaran sebesar Rp. 3.601.000,002.1.4.2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kebutuhan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2016 meliputi ATK, Cetak dan Penggandaan serta Mamin dengan total anggaran sebesar Rp. 2.842.000,00

2.1.4.3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kebutuhan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun, tahun 2016 meliputi ATK, Cetak dan Penggandaan serta Mamin dengan total anggaran sebesar Rp. 1.711.000,00,-

2.1.5

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.1.6.1 Kegiatan diarahkan kepada staf Pemerintahan yang bertugas sebagai pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan untuk menyusun Laporan Administrasi Kependudukan ( LAMPID ). Anggaran biaya diperuntukan untuk honorarium pengolahan data, pengetikan laporan, penggandaan dan penjilidan untuk tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.1.944.000,00,-

2.1.6

Program

Pemeliharaan

Kamtrantibmas

dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal. 2.1.7.1 Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, tahun 2016, yang dianggarkan sebesar Rp. 9.262.000.,00-,2.1.7

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )

2.1.8.1 Dalam Kegiatan Penyuluhan tentang pencegahan peredaran/penggunaan mnuman keras dan narkoba di lingkungan Kecamatan Pagaden Barat dengan anggaraan APBD , dianggarkan sebesar Rp 6.890.000,00,2.1.8.2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi dianggarkan sebesar Rp. 8.875.000,00 2.1.8

Program Sosial Kemasyarakatan

2.1.9.1 Upacara PHBN dan PHBI Kegiatan diarahkan kepada Hari – Hari Besar Nasional/ Daerah dan Hari – Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan dalam rangka


memperingati HBN ( 17 Agustus ), HBD ( HUT Kec.) dan HBI ( Tahun Baru Islam ) anggaran biaya diperuntukan honorarium PPTK, pelaksana teknis, panitia, Inspektur Upacara ketua Panitia PHBN, Sekereratis PHBN, Pembaca Teks, Pembaca Do’a, Panitia

Kejuaraan-Kejuaraan,

Paskibra,

belanja

Tropi,

Penggandaan,Dekorasi dan Mamin, untuk tahun anggaran 2013 dengan Total Anggaran sebesar Rp. 58.043.000,00,2.1.8.2

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta ke Tingkat Kabupaten beserta dewan jurinya Kegiatan diarahkan kepada penyelenggraan MTQ tingkat Kecamatan dan pengiriman qori-qori’ah terbaik yang akan dikirim ke tingkat Kabupaten dimana maksud dan tujuan penyelenggaraan MTQ adalah syi’ar Islam dan ukhuwah Islamiyah di Kecamatan Pagaden Barat anggran biaya diperuntukan honorarium panitia, honor dewan hakim, uang saku juara, uang saku panitia, uang saku pendamping peserta MTQ, belanja tropi, penggandaan surat, sewa mini bus, dan mamin dengan total anggaran Rp. 24.201.000,00,-

2.1.9 Program Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2.1.9.1 Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, masyarakat dalam rangka Penyusunan Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2016, baik Musrembang Tingkat Desa Maupun Tingkat Kecamatan, anggaran biaya diperuntukan honorarium Nara Sumber,Moderator,

Notulen

,

Presentasi,

Poto

copy

hasil

musrenbang, penggandaan format ( blanko ), Mamin. Dengan total anggaran sebesar Rp. 11.804.00,00,2.1.9.2

Evaluasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KB. Dengan melalui bimbingan penyusunan RPJM dan RKP Desa dengan , dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.915.000,00-,-

2.1.9.3 Pemberdayaan Perempuan /PKK dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,002.1.10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2.1.10.1

Kegiatan Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, yang dianggarkan sebesar Rp. 6.213.000,00,-

2.1.10.2.

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 12.000.000,-

2.1.11 Program Pengentasan Kemiskinan


2.1.10.1 Kegiatan Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang kegiatannya dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu Sosialisasi Prog percepatan penanggulangan kemiskinan, Rakor PKH Tk. Kec. Dan Rakor Prog PAMSIMAS. Tahun 2016 yang dianggarkan sebesar Rp. 9.594.000 2.1.11 Program Pengembangan Data./ Informasi/ Statistik Daerah 2.1.11.1 Kegiatan diarahkan kepada aparat Desa dalam penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah berupa ; monografi Kecamatan, dilaporkan

4 Triwulan dalam 1 tahun kepada Pemerintah Daerah,

anggaran biaya diperuntukan ATK Cetak dan penggandaan laporan serta mamin dengan total anggaran sebesar Rp. 1.819.000,00

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Kecamatan Pagaden Barat selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubahubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat

proses

perenanaan

dalam

rangka

menterpadukan

perencanaan

pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang selaku Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.


3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Kedudukan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala/Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Kecamatan Pagaden Barat sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas

Pokok

Memimpin,

merumuskan,

mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.  TUGAS DAN FUNGSI SKPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 14E tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi organisasi Kecamatan Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut :  CAMAT Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan dan Camat itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b.

Pengkoordinasian pemeliharaan dan penegakkan peraturan perundangundangan.

c.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

d.

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat

kecamatan.


e.

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

f.

Pengkoordinasian pemeliharaan dan penegakkan peraturan perundangundangan.

g.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

h.

Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat

kecamatan. i.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

j.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

 SEKMAT Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

mengkoordinasikan

dan

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan.

b.

Pengumpulan pengolahan dan penganalisaan data potensi kecamatan.

c.

Penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan.

d.

Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan.

e.

Pengolahan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan.

k.

Pengolahan system informasi manajemen data di Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.

 SUBAG PERENCANAAN Subag Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. a.

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan.

b.

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di wilayah kecamatan.

c.

Pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan.

d.

Penyusunan laporan kegiatan di wilayah kecamatan.

 SUBAG KEUANGAN Subag Keuangan mempunyai tugas pokok membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan dengan fungsi sebagai berikut :


a.

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan.

b.

Pelaksanaan

pengkoordinasian

pengolahan

administrasi

keuangan,

penyusunan Rencana Kegiatan (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). c.

Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.

d.

Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

e.

Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas.

f.

Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah.

g.

Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.

h.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan.

i.

Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan.

j.

Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan.

 SUBAG UMUM Subag Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,perlengkapan, pemeliharaan dinas dan inentarisasi sarana dan prasarana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan rencana kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian.

b.

Pelaksanaan uraian kesekretariatan.

c.

Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas.

d.

Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

e.

Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya.

f.

Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan.

g.

Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas.

h.

Pengadaan perlengkapan dan pembekalan.

i.

Penyimpanan,

penerimaan

dan

pendistribusian

perlengkapan

dan

pembekalan. j.

Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas.

k.

Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara.


l.

Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas.

m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas. n.

Pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan.

o.

Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat.

p.

Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian.

q.

Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dilingkungan kecamatan.

r.

Pelaksanaan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP-3) dilingkungan kecamatan.

s.

Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai.

t.

Pengelolaan kesejahteraan pegawai.

u.

Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan kepegawaian.

v.

Pengembangan kemampuan dan karier pegawai.

w. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). x.

Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait.

y.

Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

 KASI PEMERINTAHAN Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan umum serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, dengan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan program kerja dibidang pemerintahan.

b.

Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan.

c.

Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pemerintahan.

d.

Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan umum.

e.

Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah di masyarakat.

f.

Penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan.

g.

Penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum.

h.

Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pemerintahan.

 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Seksi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut :


a.

Penyusunan program kerja dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b.

Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c.

Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

d.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

e.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

f.

Pelaksanaan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kecamatan.

g.

Pengelolaan, pembinaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah penyusunan program pembangunan.

h.

Penyusunan

laporan

hasil

kegiatan

dibidang

pembangunan

dan

pemberdayaan masyarakat.  KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial, dengan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan program kerja dibidang kesejahteraan sosial.

b.

Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesejahteraan sosial.

c.

Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang kesejahteraan sosial.

d.

Pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.

e.

Pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.

f.

Pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

g.

Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh.

h.

Pembantuan pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI).

i.

Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.

 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN


Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban, dengan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban.

b.

Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban.

c.

Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data dibidang ketentraman dan ketertiban.

d.

Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

e.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil.

f.

Pembantuan kegiatan pegawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan.

g.

Penyusunan laporan hasil kegiatan

 KASI PELAYANAN UMUM Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut : a.

Penyusunan program kerja dibidang pelayanan umum kepada masyarakat.

b.

Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c.

Pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang pelayanan umum.

d.

Pelaksanaan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

e.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

f.

Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang pelayanan umum kepada masyarakat.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2015 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2015 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai lampiran. E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagaden Barat Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Subang tahun 2005-2025


yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Tahun 2014–2018. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagaden Barat Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum

memiliki

RPJMD

menyatakan

:

“Untuk

menjaga

kesinambungan

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Subang/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2007, seluruh Kantor Camat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang dibentuk SKPD. Yang diberi kewenangan untuk menyusun Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA untuk memenuhi kebutuhan disediakan anggaran berupa Dana Penunjang Kegiatan Pemerintahan Bagi Kecamatan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya, dan tujuan pemberian dana ini adalah sebagai berikut : 1.

Terciptanya mutu pelayanan aparat pemerintah kecamatan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan secara hemat, tepat, cepat, mudah dan efisien;

2.

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berbasis gotong royong di tingkat Kecamatan.;

3.

Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tingkat Kecamatan.

F. Permasalahan Yang Belum Teratasi Permasalahan yang belum teratasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya jumlah pegawai dan belum maksimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja para pegawai di Kecamatan Pagaden Barat sehingga pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal. 2. Masih banyak terdapat Inprastruktur yang belum terselesaikan sehingga akses jalan yang menjadi laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pagaden Barat


belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menghambat laju perekonomian masyarakat. 3. Masih banyaknya pengangguran, karena susahnya mencari lapangan kerja serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan Pagaden Barat 4. Masih Belum meratanya pelayanan Jamsostek bagi keluarga miskin, begitu juga bantuan lain seperti Bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN ) sebaiknya pemutahiran data setiap tahun dan kuota disesuaikan dengan hasil pendataan,


BAB III PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017 A. ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2017 A. Dalam suatu Paradigma yang baru, Arah dan kebijakan SKPD Kantor Kecamatan Pagaden Barat pada tahun 2017 mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun anggaran 2016 dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017, untuk program dan kegiatan diberi kewenangan untuk mengelola anggaran rutin baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk kebutuhan SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017 serta beberapa program kegiatan yang dilaksakanan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) masing – masing Seksi di Kecamatan yang melaksanakan tugas sebagai PPTK dalam penyusunan arah kebijakan SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017 tetap dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Subang serta diupayakan tetap sinergitas dengan DPA Kabupaten Subang tahun 2017. sebagai berikut : Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017, yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pagaden Barat Tahun 2017, hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam Proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.  Kebijakan Nasional Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah, pengemban pelimpahan sebagian kewenangan Bupati (Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati Kepada Camat), merupakan

perangkat kewilayahan semu, dengan tugas pokok ( Keputusan Bupati Subang Nomor 14E Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang ) melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang; merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang


Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1.

Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;

2.

Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;

3.

Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s)

4.

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;

5.

Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

6.

Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

 Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era


globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Banjaran yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligu mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pagaden Barat adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Kecamatan Pagaden Barat diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasiona yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Tahun 2017, yaitu: Tujuan Kecamatan Pagaden Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional. 2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Sasaran Kecamatan Pagaden Barat adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

2.

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

3.

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran.

4.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.


5.

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan

yang disepakati dianggarkan

Meningkatnya capaian

pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan. 6.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.

7.

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku.

C.

8.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

9.

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.

Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dalam suatu Paradigma baru, Arah dan kebijakan SKPD Kantor Kecamatan Pagaden Barat pada tahun 2017 mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) tahun anggaran 2016 dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017, untuk program dan kegiatan diberi kewenangan untuk mengelola anggaran rutin baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk kebutuhan SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017 serta beberapa program kegiatan yang dilaksakanan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) masing – masing Seksi di Kecamatan yang melaksanakan tugas sebagai PPTK dalam penyusunan arah kebijakan SKPD Kecamatan Pagaden Barat tahun 2017 tetap dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Subang serta diupayakan tetap sinergitas dengan DPA Kabupaten Subang tahun 2017. sebagai berikut : 3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.1.1.1 Penyedianan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan internet Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber dara air, listrik dan Internet. 3.1.1.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Kendaraan

Dinas/Operasional Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, 3.1.1.3

3.1.1.4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan alat tulis Kantor

3.1.1.6 Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan.


3.1.1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor,

Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran

melalui penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 3.1.1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.1.1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan Makanan dan Minuman 3.1.1.10. Rakor dan Perjalanan Dinas ke dalam Daerah Untuk mengoftimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui Fasilitasi dan koordinasi Kunjungan ke dalam daerah, 3.1.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3.1.2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Untuk mengoftimalisasi program peningkatan sarana dan prasarana Kantor melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 3.1.2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Kecamatan Pagaden Barat Untuk mengoftimalisasikan kebutuhan mengenai kendaraan DinasRoda Empat di Kecamatan Pagaden Barat 3.1.2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Untuk mengoftimalisasi program peningkatan sarana dan prasarana Kantor melalui pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional, 3.1.2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor Untuk mengoftimalisasi program peningkatan sarana dan prasarana Kantor melalui pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3.1.2.5 Pembangunan Pendopo Balai serbaguna Alun-alun Kecamatan Pagaden Barat Untuk mengoftimalisasi kegiatan ini adanya Pembangunan Pendopo Alun-alun Kecamatan Pagaden Barat, untuk penataan dilingkungan kantor Kecamatan Pagaden Barat. 3.1.2.6 Penataan Lampu Leuit Pagar Kecamatan Pagaden Barat Untuk mengoftimalisasi kegiatan ini adanya Pencana anggaran tahun 2017. 3.1.2.7. Rehab Ruangan Kantor/Penataan Aula Kantor Kecamatann Pagaden Barat Terpenuhinya pengadaan dan Penataan bekron dinding kantor Kecamatan Pagaden Barat Tahun anggaran 2017 3.1.4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


3.1.4.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya (PDH) yang baru dianggarkan tahun ini untuk karyawan PNS. 3.1.4.2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Kegiatan pengadaan pakaian Olahraga dan batik Tradisional Khas Kabupaten Subang untuk karyawan PNS 3.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1.5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Untuk mengoftimalisasi program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui penyusunan laporan Capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, 3.1.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Untuk mengoftimalisasi program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui penyusunan laporan Keuangan Semesteran, 3.1.5.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun, 3.1.5.4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD Sistem laporan pengelolaan Aset yang mencakup laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun. 3.1.15 Program Sosial Kemasyarakatan 3.1.15.1

Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Untuk mengoftimalisasi program Sosial Kemasyarakatan melalui pelaksanaan Upacara hari Besar Nasional / Daerah dan Hari Besar Islam,serta kegiatan HUT. Kab. dan Porkab, Alegoris,Pameran.

3.1.15.2

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengirimin ke Tingkat

Kabupaten

Kemasyarakatan melalui

Untuk

mengoftimalisasi

program

Sosial

penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

dan Pengiriman Qori-Qoriah ke Tingkat Kabupaten.beserta dewan juri 3.1.6.

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan ( PATEN ) Persiapan dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3.1.7


3.1.6.1 Pengolahan dalam Penyususnan Laporan Informasi Kependudukan. Untuk

mengoftimalisasi

program

penataan

administrasi

kependudukan melalui pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, 3.1.7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


3.1.7.1 Peningkatan Kapasitas Aparat dlm rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah. Untuk mengoftimalisasi program peningkatan kapasitas pelaksanaan kantrantibmas dalam pencegahan tindak kriminal. 3.1.10 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 3.1.10.1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba. Kegiatan yang memberikan pembinaan pada masyarakat untuk memberikan pengarahan agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. 3.1.1.1.

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek Prostitusi

3.1.12 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3.1.12.1

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Untuk mengoftimalisasi program peningkatan Partisipasi masyarakat dalam

membangun

Desa

melalui

pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Desa ( Musrenbang ), 3.1.12.2

Evaluasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Kegiatan untuk mengevaluasi penilaian pada 2 Desa yang terbaik.

3.1.12.3

Pemberdayaan Perempuan/PKK, Untuk

Mengoftimalisasi

kegiatan

tentang

pemberdayaan

perempuan/PKK di wilayah Kecamatan Pagaden Barat. Kelompok yang berbentuk POKJA. Yang telah berjalan sebelumnya. 3.1.13 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 3.1.13.1

Pembinaan

Aparatur

ManajemenPemerintah

Pemerintah Desa.

Desa

Kegiatan

dalam untuk

bidang merapikan

pembukuan/ketertiban di lingkungan kantornya. 3.1.13.2

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa,dan Evaluasi hasil Musrenbang Untuk Mengoftimalisasi tentang kegiatan evaluasi yang berupa dana desa yang masuk dari 9 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pagaden Barat.

3.1.14 Program Pengentasan Kemiskinan 3.1.14.1

Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Sosialisasi program percepatan penanggulangan kemiskinan.

3.1.16 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 3.1.16.1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah. Untuk

mengoftimalisasi

program

pengembangan

data/informasi/statistik daerah. B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2017


Sebagai program prioritas pembangunan SKPD Kecamatan Pagaden Barat di Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 3.2.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.2.1.2

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Untuk kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air , Listrik dan Internet dalam satu tahun anggaran penggunaan dan beban biaya pemakaian Telepon, Air,Listrik dan Internet disesuaikan dengan alokasi biaya yang dianggarkan, dan dipergunakan untuk kepentingan Dinas, dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan harus bertanggung jawab. penggunaan dan pemakaian Telepon, Air dan Listrik serta pembayaran setiap bulan. Untuk penyedian jasa Telekomunikasi Sumber daya Air,Listrik dan Internet untuk 2017 dianggarkan sebesar Rp. 14.400.000,00,-

3.2.1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional Untuk penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perikinan Kendaraan Dinas dan Operasional diperioritaskan perpanjangan STNK Motor 12 Unit dan STNK Mobil 2 unit, dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan harus bertanggung jawab pengurusan dan perpanjangan STNK dalam satu tahun. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 6000.000,00,-

3.2.1.4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Untuk penyediaan Jasa Kebersihan Kantor diprioritaskan kepada petugas kebersihan oleh pegawai sebanyak 5 Orang, berdasarkan Surat Perintah Camat selaku pengguna anggaran pada SKPD Kecamatan Pagaden Barat atas usul PPTK pada SKPD Kecamatan Pagaden Barat selaku penanggung jawab pelaksana teknis kegiatan. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan Rp. 14.400.000,00,-

3.2.1.5

Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 28 macam ATK dalam satu tahun anggaran dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian ATK untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 9.805.000,00,-

3.2.1.6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan diperioritaskan belanja barang cetakan dan penggandaan sebanyak 10 jenis cetakan dan penggandaan 24.130 lembar dalam satu tahun anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab


dalam penggunaan dan pembelian barang cetakan dan penggandaaan. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 9.537.000,00,3.2.1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Untuk kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor diprioritaskan belanja alat-alat Listrik dan ele ktronik sebanyak 10 macam komponen dalam satu tahun anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pemebelian belanja alat-alat Listrik dan elektronik untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 8.149.000,00,3.2.1.10 Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Untuk kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan diprioritaskan belanja Surat Kabar 20 eksemplar untuk menambah wawasan berfikir Aparat Kecamatan Pagaden Barat dalam satu tahun anggaran dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja bahan bacaan. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 2.408.000,00,3.2.1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk penyediaan makanan dan minuman diprioritaskan belanja makanan dan minuman ( Snack ) sebanyak 1860 Dus dan makan 120 dus dalam anggaran, dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan. bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja makanan dan minuman, untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 34.349.000,00,3.2.1.12 Rakor dan Perjalanan dinas ke dalam Daerah Untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah diperioritaskan kepada Pejabat Struktural / Fungsional dan Non Struktrural. Untuk rapat – rapat koordinasi dan konsultasi yaitu belanja perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas keluar daerah dalam satu tahun anggaran, dalam hal ini PPTK dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab dalam menyiapkan Surat Perintah dan SPPD yang ditanda tangani oleh Camat selaku pengguna anggaran untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 13.325.000,00,3.2.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor


3.2.2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Untuk Pengadaan Perlengkapan ini Kecamatan Pagaden Barat masih membutuhkan perlengkapan sebanyak 5 buah barang untuk kinerja pegawai dalam berefektifitas kerja. Melalui rekanan anggaran ini dalokasikan sebesar Rp. 16.000.000,00,3.2.2.2

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Kecamatan Pagaden Barat Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas roda Empat ini Kecamatan Pagaden Barat membutuhkan 1 Unit

barang di kantor untuk

mempercepat kerja pegawai yang anggarannya melalui rekanan dialokasikan sebesar Rp. 220.000.000,00,3.2.2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas Operasional Untuk kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor diprioritaskan kepada pemeliharaan rutin Kantor Camat Pagaden Barat, SKPD Kecamatan Pagaden Barat dan pelaksana teknis kegiatan bertanggung jawab dalam pengunaan dan pembelian bahan baku bangunan, untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,00,- dibagi dua triwulan. 3.2.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Untuk kegiatan ini kantor Kecamatan Pagaden Barat mengadakan Kecamatan Pagaden Barat mengajukan anggaran untuk tahun 2017, untuk rehab Rumah Dinas Kecamatan Pagaden Barat sebesar Rp. 6.000.000,00,3.2.2.7

Pembangunan Pendopo Balai serbaguna Alun-alun Kecamatan Pagaden Barat Untuk kegiatan ini Kantor Kecamatan Pagaden Barat baru menganggarkan Tahun ini, karena perlengkapan Balai perlu untuk dianggarkan mengingat belum adanya pasilitas tersebut, maka kecamatan Pagaden Barat menganggarkan melalui hasil musrenbang sebesar Rp. 115.000.000,00,-

3.2.2.8 Penataan Lampu Leuit Pagar Kecamatan Pagaden Barat Untuk kegiatan ini kantor Kecamatan Pagaden Barat menganggarkan lampu leuit pagar yang belum lengkap dengan penerangannya , maka Kecamatan Pagaden Barat baru dibangun kan anggaran melalui rekanan

untuk

tahun

2017,

bentuk

pelaksanaan

swakelola

Kecamatan Pagaden Barat sebesar Rp. 9.000.000,00,3..2.2.9 Rehab Ruangan Kantor/Penataan Aula Kantor kecamatanPagaden Barat


Untuk kegiatan ini kecamatan Pagaden Barat menganggarkan penataan bekron dinding ruangan kantor sebesar Rp.42.000.000,00 3.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

3.2.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya yang baru dianggarkan tahun ini untuk karyawan PNS.sebesar Rp. 19.000.000,00,3.2.3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Kegiatan pengadaan pakaian Olahraga dan batik Tradisional Khas Kabupaten Subang untuk karyawan PNS.sebesar Rp. 7.000.000,3.2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.2.4.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD diperioritaskan kepada PNS dan Non PNS yang mempunyai kemampuan didalam penyusunan dokumen RENSTRA,LAKIP, RENJA,RKPA, RKA, DPA dan DPPA SKPD Kecamatan Pagaden Barat yang akan dilaporkan kepada Camat selaku pengguna anggaran dan kemudian untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui BAPEDA Kabupaten Subang, penugasan Pegawai

(PNS) dan

berdasarkan Surat

Penugasan Camat selaku pengguna anggaran atas usul PPTK selaku penanggung

jawab

pelaksanaan

teknis

kegiatan

anggaran

dialokasikan untuk editing, pengetikan format, belanja ATK, penggandaan, penjilidan. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 3.601.000,00,3.2.4.2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Untuk

kegiatan

penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

diprioritaskan kepada PNS yang mempunyai kemampuan didalam penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Kecamatan Pagaden Barat yang akan dilaporkan kepada Camat selaku pengguna anggaran dan kemudian untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Subang satu kali dalam satu tahun, dengan alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 2.842.000,00,3.2.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Untuk kegiatan penyusunan laporan akhir tahun diprioritaskan kepada

PNS, yang mempunyai kemampuan di dalam laporan

keuangan akhir tahun SKPD Kecamatan Pagaden Barat yang akan


dilaporkan kepada Camat selaku pengguna anggaran dan kemudian untuk dilaporkan kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Subang melalui bagian keuangan Setda Kabupaten Subang pada akhir tahun anggaran, untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 2.711.000,00,3.2.4.3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD Untuk kegiatan penyusunan laporan pengelolaan Aset, dalam dalam kegiatan yang baru kami masukan untuk Tahun ini dengan dianggarkan sebesar Rp. 2.400.000,00,3.2.5

Program Sosial Kemasyarakatan

3.2.5.1

Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Untuk kegiatan Upacara Hari Besar Nasional ( PHBN ), dan Hari Besar Islam ( PHBI ) diprioritaskan kepada pelaksanaan upacara kegiatan Hari Besar Nasional ( HBN ) yaitu pelaksanaan kegiatan 17 Agustus yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan Hari Besar Islam ( HBI ),dan kegiatan HUT. Kabupaten ( Pawai dan Pameran,HUT RI, alegoris,porkab

) serta HUT. Kecamatan kegiatan tersebut

melibatkan seluruh komponenm masyarakat untuk ikut berpartisifasi dan mensukseskannya dengan cara memberikan bantuan baik moril, materil maupun tenaga

PPTK dan pelaksana teknis bertangung

jawab untuk membantuk panitia kegiatan tersebut, beban anggaran dialokasikan untuk honorarium PPTK pelaksana teknis kegiatan, panitia, instruktur, Paskibra, belanja Tropy, Penggandaan dan belanja mamin ( Rapat ). untuk tahun anggaran tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 87.000.000,00,3.2.5.2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman ke Tingkat Kabupaten. Untuk kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta ke Tingkat Kabupaten diprioritaskan kepada syi’ar Islam dan Ukhuwah Islamiyah sesama umat beragama, dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. masing – masing Desa se Kecamatan Pagaden Barat mengirimkan Qori – Qori’ah terbaik di desanya untuk mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan yang berprestasi akan

dikirim

ke

Tingkat

Kabupaten

Subang.

Kegiatan

penyelenggaraan tersebut melibatkan seluruh komppnen masyarakat untuk

ikut

partisifasi

dan

mensukseskannya

dengan

cara

memberikan bantuan baik moril,materil maupun tenaga. PPTK dan pelaksana teknis bertanggung jawab untuk membentuk panitia teknis MTQ Tingakt Kecamatan Pagaden Barat, selesai pelaksanaan MTQ


PPTK untuk melaporkannya kepada Camat selaku pengguna anggaran dan kemudian untuk dilaporkan kepada Pemerintah daerah Kabupeten Subang melalui Bagian Sosial Setda Kabupaten Subang, anggaran dialokasikan untuk honorarium panitia, dewan hakim, uang saku peserta, uang saku panitia, uang saku pendamping peserta Cetak Poto, dan poto copy ) sewa mini Bus dan belanja mamin dewan hakim ( makan dan sneck, serta belanja mamin tamu ) untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 37.000.000,00,3.2.6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan ( PATEN ) Kecamatan Pagaden Barat pada program ini menganggarkan sebesar Rp. 99.629.000,00 diperuntukan honor pengelolaan Paten 3.2.6


3.2.6.1 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Untuk kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan diprioritaskan kepada PNS dan Non PNS yang mempunyai kepampuan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan ( LAMPID ) SKPD Kecamatan Pagaden Barat yang akan dilaporkan kepada Camat selaku pengguna anggaran dan kemudian untuk dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Subang setiap satu Bulan satu kali dalam satu tahun anggaran. Untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,00,3.2.8 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3.2.8.1 Peningkatan kapasitas aparat dlm rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah. Untuk mengoftimalisasi program pemeliharaan Linmas untuk pencegahan tindak kriminal kegiatan ini di Tahun 2017, dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00,3.2.9 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) 3.2.9.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman kerasdan Narkoba. Untuk mengoftimalisasikan kegiatan ini perlu adanya pembinaan atau sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Pagaden Barat yang khususnya anak sekolah dan para pemuda/pemudi. dianggarkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000,00, 3.2.9.2. Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi, Untuk

kegiatan

ini

Kantor

Kecamatan

Pagaden

Barat

Menganggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00 3.2.11 Program Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Membangun Desa


3.2.11.1

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Untuk kegiatan muyawarah pembangunan desa diprioritaskan kepada Musrembang desa sembilan kali dan Kecamatan, dengan optimalisasi masyarakat, tokoh masyarakat, LPM, BPD dan Kader, untuk tahun anggran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00,-

3.2.11.2 Evaluasi dan Pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Evaluasi Kampung KB. Dengan melalui bimbingan penyusunan RPJM dan RKP Desa dengan Kampung KB, dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00,3.2.11.3 Pemberdayaan Perempuan/PKK, Dengan melalui kegiatan ini kesejahteraan keluarga ini, akan meningkat dengan adanya kegiatan pemberdayaan

perempuan/PKK.

Pemberdayaan

Perempuan/PKK

Baru

tahun

dianggarkan

ini

kegiatan

dengan

alokasi

anggaranya sebesar Rp. 20.000.000,00,3.2.12 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 3.2.12.1 Pembinaan aparatur pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah Desa. Untuk mengoftimalisasikan kegiatan ini perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam pemerintahan Desa setempat. yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00,3.2.12.2 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Evaluasi Hasil Musrenbang Untuk mengoftimalisasikan kegiatan ini perlu adanya pengevaluasian terhadap 9 Desa yang mendapatkan Dana Desa. Yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp.27.000.000,00,3.2.13 Program Pengentasan Kemiskinan 3.2.13.1 Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mengoptimalisasikan Program Percepatan Penanggulan Kemiskinan melalui Sosialisasi dengan satu kegiatan, yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp. 8.000.000,00,3.2.14 Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah 3.2.14.1 Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah Untuk Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah tahun 2017 yang dianggarakan sebesar Rp. 2.819.000,00 3.3. Pagu Musrenbang Tahun Anggaran 2017 3.3.1. Pembangunan Pendopo Serbaguna Alun-Alun Kecamatan Pagaden Barat Untuk kegiatan Pendopo Serbaguna Alun-Alun Kec. Pagaden Barat, Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 115.000.000,00. -------------- ooOoo --------------


RANCANGAN RENCANA KERJA

( RENJA ) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016


KECAMATAN PAGADEN BARAT PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

KECAMATAN PAGADEN BARAT Jln. Raya Bendungan No. 26 Telp./ Fax. (0260) 7454241 Subang

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN PAGADEN BARAT PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 024/Kep.

/Kec. Pgdbrt / 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN PAGADEN BARAT PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 KEPALA KECAMATAN PAGADEN BARAT PEMRINTAH KABUPATEN SUBANG


Menimbang

Mengingat

bahwa Perencanaan Strategis ( Renstra ) Kecamatan PAGADEN BARAT Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018, telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan PAGADEN BARAT No. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kecamatan PAGADEN BARAT Pemerintah Kabupaten Subang tentang Recana Kerja Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2016; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Subang tahun 2005 - 2025; Peraturan daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018;


Peraturan Bupati Subang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Tahun 2014 - 2018; Peraturan Bupati Subang Nomor 49 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA kECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016; Pasal 1 Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2014 - 2018 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah; Rencana Kerja ( RENJA ) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkedudukan dan berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016. Pasal 2 Sistematika RENJA Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2016, meliputi : Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2015 Bab III : Program dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bab V : Penutup

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017;

Ditetapkan di Subang


Pada tanggal

Juni 2016

KEPALA SKPD KECAMATAN PAGADEN BARAT

KANCA SAPUTRA, S.Sos, M.si Pembina IV/a NIP. 19730903199503 1 003

Tembusan : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang ( BAPPEDA )


Lampiran

: KEPUTUSAN CAMAT PAGADEN BARAT NOMOR : 024/Kep. /KEC 2016 LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar TENTANG : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun Anggaran 2016

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) Ketua Tim Sekretaris Anggota

: Camat Pagaden Barat : Sekretaris Kecamatan : 1. Kepala Seksi Pemerintahan 2.. Kepala Seksi Trantib 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum 6. Kasubag Perencanaan 7. Kasubag Keuangan 8. Kasubag Umum

CAMAT PAGADEN BARAT

KANCA SAPUTRA, S.Sos, M.si Pembina / IVa NIP. 19730903199503 1 003


KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan Alhamdulillah,kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan kekuatan Nya, akhirnya Evaluasi Rencana Kerja SKPD Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2015 dan Sistematika Rancangan Renja OPD Tahun 2016, dapat diselesaikan. Dalam Rencana kerja ini memuat berbagai rencana yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan PAGADEN BARAT dalam kurun waktu tahun 2016, dan program kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2016. Dengan demikian Tahun 2016 merupakan tahun ke Delapan bagi Kecamatan PAGADEN BARAT menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), sebagai SKPD yang baru tentunya akan banyak menghadapi kendala dalam penyusunan dan penyajian rencana kerja ini, oleh kerena itu segala saran, kritik maupun masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan rencana Kerja SKPD di masa yang akan datang, walaupun demikian kiranya berharap rencana kerja ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi SKPD Kecamatan PAGADEN BARAT. Rencana

Kerja

ini

merupakan

dokumen

resmi

yang

memuat

kebijakan

dan

program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan PAGADEN BARAT tahun anggaran 2016. Demikian rencana kerja ini di susun semoga dijadikan kerangka acuan terutama bagi SKPD Kecamatan PAGADEN BARAT dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2016.

PAGADEN BARAT, Juni 2016 CAMAT PAGADEN BARAT

TTD KANCA SAPUTRA, S.Sos, M.Si Pembina / IVa NIP. 19730903199503 1 003


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud, Tujuan dan Sasaran C. Landasan Hukum D. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan E Proses Penyusunan F

BAB II

Sistimatika Penyusunan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 A. Evaluasi Tahun 2015 B. Permasalahan - Permasalahan

BAB III

PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 A. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 B. Program Prioritas Tahun 2017

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Mencakup Program Kegiatan yang disusun dalam bentuk Matriks mencakup : 1.1. Indikator Kinerja 1.2. Sasaran 1.3. Lokasi Kegiatan 1.4. Kebutuhan Dana Indikatif 1.5. Sumber Dana : Lampiran ; BAB V PENUTUP


BAB V PENUTUP Dari Program Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan SKPD Kecamatan PAGADEN BARAT Tahun 2016,mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 - 2025, yang dalam hal ini didasarkan kepada dokumen perencanaan induk pembangunan daerah yang memuat Visi dan Misi, Strategi SKPD Tahun 2014 – 2018. serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016, Yang dalam hal ini di dalam nya memuat kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata dalam daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja dalam kegiatan Tahun 2016, Kecamatan PAGADEN BARAT agar bisa mengukur kegiatan yang akan datang dan diharapkan bisa mengayomi masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dilingkungannya tersebut. Dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan kesiapan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang memadai. Dengan demikian kata penutup ini, semoga bermanfaat dan menjadi suatu bahan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang

PAGADEN BARAT, 24 Juni 2016 CAMAT PAGADEN BARAT TTD KANCA SAPUTRA, S.Sos, M.Si Pembina / IVa NIP. 19730903199503 1 003



BAB I PENDAHULUAN. Mandiri, Berbudaya dan Bergotong-royong "

Recommend Documents