Oleh Dr. Ahmad Subagyo
www.ahmadsubagyo.com
MENUJU TATA KELOLA KOPERASI YANG BERKELANJUTAN
1
PENDAHULUAN
Akses Masyarakat Kepada Jasa Sektor Keuangan
Porsi Penduduk Yang Tidak memiliki Akses
www.ahmadsubagyo.com
• Jumlah UMKM 52,76 juta unit usaha atau 99,99% dari total pelaku usaha (52,76 juta) membutuhkan akses keuangan;
2 Sumber: World Bank (2009)
Lanjutan…..
• JUMLAH LKM DI INDONESIA SEKITAR 39.352 (BPR/BPRS 1.851 , KJK/S 36.485 UNIT DAN BUMDes 1.016 Unit) sumber: Lap.Riset JICA besama dengan Bapepam‐LK 2011.
Jenis Koperasi
Jumlah Unit
1
Kopwan
1,256
2
KSP
1,598
3
USP Koperasi
4
Kopdit
1,002
5
KJKS
3,068
29,561
Total
www.ahmadsubagyo.com
No.
36,485
• MEMILIKI FUNGSI YANG SANGAT SRATEGIS DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
3
Kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat .....
Total Financing – Q2 2011 (IDR Trillion)
Bank Loans
1,950
Govt Bond Emission
567
Shares Emission
531
Corp Bond Emission
Bank terus meningkatkan pembiayaannya ke Kredit Investasi...
... Demikian juga dengan Kredit Modal Kerja Working Capital Loan (IDR Trillion)
Investment Loan (IDR Trillion)
www.ahmadsubagyo.com
Besarnya Ketergantungan Pada Perbankan…
Lebih dari 69% pembiayaan disalurkan kepada sektor produktif
880 940
151 196
349 256 298
242
2006 2007 2008 2009 2010 Q2 2011
Source: Indonesian Banking Statistics – BI, Indonesian Stock Exchange, Bapepam‐LK
685 703
407
415
523
4 2006 2007 2008 2009 2010 Q2 2011
POSISI KOPERASI DALAM SISTEM KEUANGAN NASIONAL Sistem keuangan yang sehat, efisien dan stabil
Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank Bukan Koperasi
Koperasi
Jml. Outstanding NO NAMA LK (Triliun Rp.) Persen 1
BANK
1950
59%
2
LKBBK
1340
40%
3
KOPERASI
19
1%
3309
www.ahmadsubagyo.com
Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)
5 Sumber: Data yang diolah
2008 United States
2012
Finland Sweden Estonia Latvia Lithuania United Ireland Kingdo Netherland m s Germany Poland Czech Rep. Franc Austria Romania e Portuga Spai l n
www.ahmadsubagyo.com
Ketidakpastian global yang terjadi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan krisis keuangan global tahun 2008
Bulgaria
Italy
Greece Malta
• Asal mula krisis – bottom up, yaitu bermula dari
• Asal mula krisis – top down, yaitu kekhawatiran terhadap prospek
subprime mortgage yang kemudian berdampak pada perekonomian. • Single country – krisis keuangan pada tahun 2008 terjadi di Amerika Serikat dimana dari sisi kebijakan penanganan krisis relatif tidak kompleks karena hanya melibatkan 1 negara, Bank Sentral, Parlemen (Kongres dan Senat), dan kebijakan fiskal. • Solusi permasalahan – krisis bisa diatasi dengan meng‐inject likuiditas
pertumbuhan ekonomi dan ketidakpercayaan kepada pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah yang muncul untuk kemudian berdampak pada pasar dan institusi keuangan. • Multiple countries ‐ krisis di 2011‐2012 melibatkan negara‐negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa dan melibatkan banyak negara yang memiliki Bank Sentral, Pemerintahan, Parlemen, serta kebijakan fiskal yang berbeda‐beda dan krisis tersebut juga bersifat contagious dimana negara seperti Jerman dan Perancis juga akan 6 terkena dampak apabila tidak menyalurkan bantuan melalui ECB. • Solusi permasalahan – tidak cukup hanya dengan meng‐inject likuiditas, namun juga harus memulihkan kepercayaan pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan 6 pekerjaan.
Sumber: Berbagai sumber, diolah
Kondisi perekonomian global terakhir juga masih tidak menentu
§ Krisis telah menyebar ke negara‐negara besar Eropa seperti Spanyol, Italia, Portugal, dan Perancis yang terlihat dari meningkatnya biaya pinjaman dari negara‐negara tersebut.
§ Diperlukan tambahan biaya sekitar 115 Miliar Euro untuk menyuntik modal perbankan agar dapat menyerap potensi kerugian dari default hutang negara “periphery”. § IMF merevisi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,3% pada tahun 2012 § Para pemimpin Eropa sepakat untuk melakukan kerjasama fiskal yang lebih erat dan menetapkan pengaturan fiskal yang ketat di seluruh zona negara euro. Tentunya efektivitas pengaturan fiskal ini masih belum terlihat dan membutuhkan waktu.
www.ahmadsubagyo.com
§ Besarnya portfolio perbankan atas hutang kepada negara‐negara yang terkena krisis mengancam operasinalnya dan membatasi akses pembiayaan ke sektor riil.
§ Saat ini perhatian terletak pada kemampuan negara Euro dalam me‐roll over hutang yang jatuh tempo karena terdapat lebih dari 200 Miliar Euro hutang yang jatuh tempo pada kuartal I tahun 2012 dari Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol. 7
7
MENGAPA INDONESIA BISA BERTAHAN DALAM KRISIS? • FUNDAMENTAL EKONOMI MAKRO YANG KUAT
• SISTEM PERBANKAN YANG KUAT • ADANYA ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
www.ahmadsubagyo.com
• SISTEM KEUANGAN YANG KOKOH
8
Output ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Rasio Permodalan (CAR) perbankan nasional masih dalam batas aman untuk terus melakukan ekspansi bisnis, dimana sampai dengan Q3 2011 mencapai 16% atau jauh di atas ketentuan minimum BI sebesar 8%
%, Posisi Desember 2010
17.9
15.4
15.8
15.8 14.3
10.0
Indonesia Malaysia Thailand Phillipines
Japan
China
www.ahmadsubagyo.com
Jika dibandingkan dengan Perbankan Regional, kemampuan permodalan perbankan nasional telah cukup baik
9
Sejak tahun 2010, CAR sudah memperhitungkan Risiko Operasional Belum memperhitungkan Risiko Operasional Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Sumber : IMF
Ditengah ancaman krisis global, kondisi Perbankan Nasional sangat baik dari sisi asset, penyaluran kredit, rasio permodalan, dan kualitas kredit
15,6 CA % 3,009 GR 3,372
1,694
1,987
2,311
2,534
1,307.7 792.3
2006
2007
2008
2009
2010
Sep'2011
DPK tumbuh Signifikan Hingga 15,4%
15,4 CA % 2,339 GR
2006
1,002.0
2007
1,287
1,973
1,511
2008
2009
2010
Sep'11
Mendorong Peningkatan LDR Hingga 81%
2,545
1,753
1,437.9
22,5 CA 2,079.3 % 1,765.8 GR
61.6%
66.3%
74.6%
72.9%
75.2%
www.ahmadsubagyo.com
Asset Perbankan Nasional Tumbuh Signifikan
Rp Miliar Kredit Perbankan Tumbuh Diatas 20%... /%
81.4%
10 2006
2007
2008
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia ‐ BI
2009
2010
Sep'11
2006
2007
2008
2009
2010
Sep'11
Optimisme prospek Perekonomian Nasional tahun 2012, didorong adanya peningkatan rating Indonesia masuk ke level Investment Grade
Rating Indonesia
8 bank pada Desember 2011 mengalami peningkatan rating oleh Fitch. Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Indoexim, BII, NISP dan Niaga kini telah masuk dalam invesment grade.
www.ahmadsubagyo.com
Juli 2011, Japan Credit Rating Agency menaikan rating Indonesia ke Investment Grade Desember 2011, Fitch Rating menaikkan rating Indonesia ke Investment Grade Awal 2012, Moodys dan S&P akan memberi Invesment Grade ke Indonesia
Pada 18 Januari 2012, Lembaga Peringkat (Rating) Internasional, Moody’s Investors Services, menaikkan peringkat surat hutang Indonesia, dalam Investment denominasi mata uang Rupiah maupun Valuta Asing, ke Baa3 dari Ba1 dengan outlook stabil. Grade
BBB‐
11 Dampak Invesment Grade Peningkatan permintaan SUN, likuiditas melimpah (capital inflow), penguatan nilai tukar, APBN lebih seceured, maraknya IPO / corporate action, penurunan biaya dana perbankan, serta mudah mencari likuiditas valas
SISTEM EKONOMI
SISTEM MONETER (FORMAL Institution)
Informal Institution (LKM)
www.ahmadsubagyo.com
PEREKONOMIAN NASIONAL
12
PERMASALAHAN ?
BAGAIMANA MEMPERKUAT POSISI KSP‐USP DI TENGAH‐TENGAH PELAKU KEUANGAN LAINNYA ?
www.ahmadsubagyo.com
• WALAUPUN KONTRIBUSI KSP‐USP DALAM SISTEM KEUANGAN HANYA 1%, NAMUN MEMILIKI PERAN YANG SANGAT BESAR DAN STRATEGIS KARENA YANG DARI 1% TERSEBUT MELAYANI 99% PELAKU EKONOMI (UMK) KITA.
13
HIPOTESIS • KSP‐USP AKAN KUAT JIKA DIDUKUNG ADANYA:
PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4
www.ahmadsubagyo.com
PILAR 1 ARSITEKTUR KOPERASI INDONESIA (AKI)
• SISTEM PENGATURAN YANG EFEKTIF, • SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF, • STRUKTUR KELEMBAGAAN KOPERASI YANG KUAT, • INFRASTRUKTUR PENDUKUNG YANG MENCUKUPI, • PERLINDUNGAN ANGGOTA‐NASABAH
PILAR 5
14
MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN BAGI UMKM: MELALUI PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/USAHA SIMPAN PINJAM (KSP/USP) KEMENTRIAN KOPERASI & UKM BEKERJA SAMA DENGAN BAPPENAS ATAS DUKUNGAN BANK DUNIA JAKARTA
www.ahmadsubagyo.com
STUDI DIAGNOSTIK KSP‐USP
15
TUJUAN KEGIATAN Tujuan Jangka Panjang
Tujuan Jangka Pendek
www.ahmadsubagyo.com
èmendukung Pemerintah Indonesia dalam menguatkan dan memberdayakan KSP/USP untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan dapat secara lebih baik melayani kebutuhan keuangan UMKM.
Ø Memetakan kekuatan, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KSP/USP di Indonesia. Ø Memetakan sektor KSP/USP di Indonesia yang berfokus pada regulasi, institusi dan infrastruktur penunjang. Ø Menyusun rekomendasi berupa rencana aksi dan kebijakan penguatan KSP/USP sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN 20142019. Ø Menyusun kemungkinan tindak lanjut penguatan KSP/USP melalui bantuan 16 teknis dan kegiatan penguatan kapasitas.
CAKUPAN KEGIATAN 1). KOMPONEN I è Kajian/Studi Pemetaan Kebutuhan Pengembangan KSP/USP
ii). Fase II [Oktober 2012 – Juni 2013] Pemetaan kebutuhan pengembangan KSP melalui survei terhadap KSP/USP di Indonesia, dan FGD/wawancara semi terstruktur di tingkat pusat.
2). KOMPONEN II èBantuan teknis dan pengembangan kapasitas
www.ahmadsubagyo.com
i). Fase I [Maret – September 2012] Fase persiapan untuk menyusun desain kajian melalui studi kepustakaan, finalisasi metodologi, dan pengumpulan data‐data awal melalui pengumpulan data sekunder (Kementerian KUKM, beberapa provider), wawancara semi terstruktur (beberapa informan kunci), dan studi kasus 6 KSP/USP.
17
Tujuan Studi Kasus → Untuk memberikan pemahaman awal mengenai variasi tipe bussiness model Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam serta dasar/pijakan untuk penyusunan desain kegiatan selanjutnya
Cakupan Tema Kajian Studi Kasus I. Peraturan dan pengawasan beserta implementasinya II. Tata Kelola: Kelembagaan dan Operasional III. Infrastruktur penunjang
Draft sebagai bahan diskusi
Lokasi Studi Kasus KSP/USP
TIPE
WAKTU
1. Mitra Dhuafa (Komida), Bogor
USP
30 April – 3 Mei & 31 Mei
2. Rukun Makmur, Madiun
USP
7 – 12 Mei
3. Balo’ta Tana Toraja
KSP
21‐ 28 Mei
4. Tamziz, Wonosobo
BMT
Direncanakan bulan Juli
20 www.ahmadsubagyo.com
Draft sebagai bahan diskusi
Metodologi & Cakupan Responden Metode
Balota
Komida
Rukun Makmur
Wawancara Mendalam
• Dinas Koperasi Provinsi Sulsel • Kantor pusat Balota: pengurus, pengelola, dewan pengawas, anggota • Kantor cabang Balota Makasar: pengurus, pengelola, anggota
• Kantor pusat: pengurus, • Dinas Koperasi Kabupaten pengelola, dewan pengawas Madiun • Kantor regional: manager dan • Kantor USPO: pengurus, wakil manager kantor pengelola, dewan pengawas, regional, anggota • Kantor cabang: kepala cabang, • KSP cabang dari KUD Rukun Field officer, petugas MIS Makmur (di Kab. Ngawi): pengelola, anggota
Diskusi Kelompok Terarah
Dewan pengawas, pengurus & pengelola
Field Officer
Para pengurus dari berbagai asosiasi KSP di Madiun
Data Sekunder
§Laporan keuangan §Laporan RAT §AD/ART §Keanggotaan & cabang, dll
§Laporan keuangan §Laporan RAT §AD/ART §Keanggotaan, dll
§Laporan keuangan §Laporan RAT §AD/ART, dll
Pengamatan
Operasional kantor cabang
Proses pertemuan mingguan di tiap center
• Operasional kantor cabang • Proses akad & pengambilan pinjaman
www.ahmadsubagyo.com
21
Prinsip Koperasi
Balota
Komida
Rukun Makmur
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
√
X
√
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
√
X
X
Pembagian SHU dilakukan secara adil
√
Belum dibagikan. Sampai saat ini, SHU dibagikan dalam bentuk cindera mata
Modal tidak dijadikan sebagai tolok ukur besarnya SHU
√
x
Kemandirian
√
Ada target untuk mandiri 10 tahun mendatang
SHU hanya dibagikan kepada pengurus dan para pendiri
X X
www.ahmadsubagyo.com
Implementasi 5 Prinsip Koperasi
22
Draft sebagai bahan diskusi
Keunikan/Ciri Khas Tiap Lokasi (1) Balota
Komida
Rukun Makmur
Proses Pendirian
Terinspirasi dari gerakan nasional pemuda di Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Bumi Putera
Replikasi Grameen Bank dimulai di Aceh (pasca tsunami)
USP Rukun Makmur merupakan bagian dari KUD Rukun Makmur yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1980
Produk
• Tabungan pendidikan • Tabungan hari tua
Penyaluran pinjaman Pinjaman musiman 4 bulanan perkelompok dilakukan secara (menyesuaikan masa panen) bertahap dengan formula 2,2,1
Sistem
Adanya dana bersama yang dicatat sebagai bagian dari modal dan akan dibagikan kembali kepada anggota pada saat anggota keluar atau meninggal
Group lending dengan sistem Tanggung Renteng
Jika terjadi gagal panen, pembayaran angsuran pinjaman dapat dilakukan pada musim tanam berikutnya
23 www.ahmadsubagyo.com
Draft sebagai bahan diskusi
Keunikan/Ciri Khas Tiap Lokasi (2) Balota
Komida
Rekrutmen Anggota
Awalnya hanya untuk orang Toraja; sejak tahun pertengahan 1980an terbuka untuk masyarakat umum yang memenuhi persyaratan
Mencari sasaran anggota di kantong‐kantong kemiskinan
Pembukaan cabang baru
Berdasarkan permintaan dari orang Toraja yang berada di daerah perantauan
Pembukaan cabang baru bisa dilakukan atas permintaan pemberi dana
Rukun Makmur • Area pelayanan dibatasi oleh peraturan mengenai wilayah kerja KUD • Penambahan anggota dilakukan dengan cara pembukaan KSP baru di wilayah lain
24 www.ahmadsubagyo.com
Draft sebagai bahan diskusi
TEMUAN STUDI KASUS (1) I.
Peraturan dan Pengawasan Ø Adanya indikasi inkonsistensi antara peraturan (UU vs Permen) Ø Kurangnya pemahaman akan status hukum dan aturan perkoperasian Ø Ada indikasi ketidakpatuhan terkait dengan peraturan yang berlaku Ø Terbatasnya dana pengawasan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah setempat Ø Tidak semua koperasi menyatakan pernah dinilai kesehatannya Ø Tidak semua pengurus koperasi pernah mendapatkan pelatihan koperasi Ø Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi & UKM Ø Kualitas data koperasi di dinas terkait cukup beragam
25 www.ahmadsubagyo.com
(1) FGD dengan Dinas, serta jajaran pengawas, pengurus, dan pengelola KUD Rukun Makmur , (2) Diskusi dengan Dinas Koperasi Prov. Sulawesi Selatan, (3) FGD dengan Dinas dan para Ketua Forum Koperasi di Madiun
Draft sebagai bahan diskusi
TEMUAN STUDI KASUS (2) II. Kelembagaan dan Operasional Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Prinsip perkoperasian belum sepenuhnya dijalankan Sistem perwakilan anggota dalam RAT belum sepenuhnya berjalan Kualitas SDM dan kaderisasi cukup baik Kinerja keuangan secara umum cukup baik Transparansi keuangan dan akuntabilitas cukup baik Kemampuan dan sistem pengelolaan resiko kredit dan likuiditas beragam Variasi produk simpanan dan pinjaman masih terbatas, walaupun terdapat keunikan pada tiap koperasi Persaingan dengan lembaga keuangan lain cukup ketat Tingkat suku bunga simpanan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan Tingkat suku bunga pinjaman relatif rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata‐rata koperasi Peranan/kontribusi simpanan anggota sangat terbatas Pemanfaatan dana pinjaman untuk penggunaan usaha produktif lebih terlihat di USP Sebagian besar anggota yang diwawancarai memiliki akses ke perbankan dan memiliki 26 simpanan di bank www.ahmadsubagyo.com
(1) Wawancara dengan salah satu anggota/ketua kelompok KUD Rukun Makmur (2) Tampak depan kantor pusat KUD Rukun Makmur, (3) FGD dengan Dinas, serta jajaran pengawas, pengurus, dan pengelola KUD Rukun Makmur
Draft sebagai bahan diskusi
TEMUAN STUDI KASUS (3) III. Infrastruktur Penunjang Ø Semua KSP/USP yang dikunjungi menganggap perlu ada lembaga penjamin simpanan Ø Adanya inisiatif untuk membentuk APEX di skala lokal Ø Penggunaan Teknologi Informasi masih relatif terbatas
27 www.ahmadsubagyo.com
(1) Wawancara dengan salah satu anggota KUD Rukun Makmur (2) Mesin EDC untuk memudahkan pelayanan di Komida, (3) Center meeting di salah satu desa pelayanan Komida
Draft sebagai bahan diskusi
K E S I M P U L A N • Makin sulit membedakan antara koperasi dengan LKM • Keberlanjutan koperasi lebih ditentukan oleh adanya bisnis model tertentu yang diimplementasikan secara konsisten • Perlunya upaya peningkatan pemahaman pengurus dan pengelola terhadap peraturan • Perlunya peningkatan anggaran dari dinas untuk pengawasan dan pembinaan koperasi 28 www.ahmadsubagyo.com
(1) Wawancara dengan petugas lapangan USPO Rukun Makmur, (2) Para ibu anggota Komida sedang melakukan pertemuan kelompok, (3) Foto bersama jajaran pengawas, pengurus, dan pengelola KSP Balo’ta
USULAN Visi & Misi
PILAR 1 Sistem Peraturan yang efektif
PILAR 2
PILAR 3
PILAR 4
Infrastruktur PILAR 5 Struktur yang Sistem Perlindungan Kelembagaan mencukupi Pengawasan Anggota‐ Koperasi yang yang efektif Nasabah kuat
www.ahmadsubagyo.com
ARSITEKTUR KOPERASI INDONESIA (AKI)
29