Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Kelola Andi Oetomo
[email protected] Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
Institut Teknologi Bandung 25 September 2010
Pengelolaan Perkotaan ~ Urban Management (UM)? • Dunia ilmiah: sulit mencapai kesepakatan mengenai definisi “pengelolaan kota/perkotaan” (UM) • Prinsip: UM hampir selalu digambarkan berfokus pada pendekatan manajemen interdisiplin lintas bidang pengetahuan profesional konvensional • Pada umumnya UM dipelajari untuk menyiapkan pengetahuan yang tidak terlihat (insight) ke dalam solusi-solusi berorientasi praktis yang dapat bekerja di tataran aktivitas pengelolaan kota sehari-hari • Dalam UM biasanya digabungkan berbagai pengalaman yang pernah diperoleh oleh berbagai Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sektor Bisnis/Privat, dan juga konsep-konsep yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi pembangunan bilateral maupun internasional Andi Oetomo
2
Kesulitan & Ketidaksepakatan Pendefinisian UM (1) • Urban management is an elusive [indefinable] concept, which escapes definition. (Stren, 1993; Mattingly, 1994) • Beberapa definisi pendek & populer: – The essence of urban management is taking an active role in developing, managing and coordinating resources to achieve a town's urban development objectives. – UM is “Putting planning into practice”. Andi Oetomo
3
Kesulitan & Ketidaksepakatan Pendefinisian UM (2) • “…urban management refers to the political and administrative structures of cities and the major challenges that they face to provide both social and physical infrastructure services” (Wekwete dalam Rakodi, 1997) • “…These include managing urban economic resources, particularly land and the assets of the built environment, creating employment, and attracting investment in order to improve the quality and quantity of goods and services available” (Clarke, 1991). Andi Oetomo
4
Apa Persoalan yang Diangkat dalam “Urban Management”?: • Terkait dengan persoalan-persoalan berat dari pembangunan perkotaan yang biasa dialami: – – – – –
– – –
degradasi lingkungan, pertumbuhan kota yang tidak terkendali, kacaunya sistem pertanahan, sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang kurang tepat, kondisi pekerjaan dan perumahan permukiman yang tidak memadai, ketidakcukupan infrastruktur, utilitas, dan polusi udara, sampai ke kemunduran kawasan bersejarah di kota. Andi Oetomo
5
Perkotaan sebagai Ekosistem Manusia: Apa yang harus diatur & dikelola agar berkelanjutan?
Flows:
Andi Oetomo
1. 2. 3. 4. 5.
Individuals Energy Information Materials Money
6
Bisakah UM memberi FOKUS pada masalah kota yang paling penting? (1) • Isu strategis pertama adalah “siapa” yang menetapkan masalah paling penting tersebut? • Contoh isu-isu kunci yang harus ditangani oleh seorang manajer kota versi World Bank (The Urban and City Management Course) adalah: – tata kelola/kepemerintahan (governance), – pembiayaan kota, – ke-kompetitif-an kota, – penguatan kapasitas untuk menarik investasi sektor privat dan penyediaan lapangan pekerjaan, – kapasitas untuk penyediaan pelayanan umum/publik secara efisien, – kapasitas manajerial lingkungan. Andi Oetomo
7
Bisakah UM memberi FOKUS pada masalah kota yang paling penting? (2) •
The Economic Growth, Agriculture and Trade (EGAT) Bureau's Office of Poverty Reduction, Urban Programs Team (EGAT/PR/UP) dari USAID misalnya mengenalkan Program Sustainable Urban Management IQC yang memberi penekanan pada 5 aspek fungsional utama: a) Urban Services Provision and Shelter; b) Improved Local Government Management; c) Improved Environmental Management; d) Disaster Mitigation, Preparedness, Response & Recovery; dan e) Urban Finance and Credit Systems. Andi Oetomo
8
Suatu pendekatan terpadu untuk Pengelolaan Perkotaan (UM)? • Penanganan simultan dari keseluruhan isu-isu penting perkotaan yang terkait satu dengan lainnya • Menuntut lebih banyak lagi keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang kesemuanya ingin berperan aktif, • Munculnya lebih banyak lagi tuntutan pelaksanaan tindakan-tindakan multi-sektoral. • IMPLIKASI 1: seorang manajer kota memerlukan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban yang jelas. • IMPLIKASI 2: diperlukan adanya „desentralisasi‟ dalam pembangunan kota dan/atau perkotaan. Andi Oetomo
9
Mencari konteks pengelolaan kota/perkotaan dalam pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia? (1) • Mattingly (1994; 1995) menggarisbawahi pentingnya isu „tanggung jawab‟ yang menyatu ke dalam konsep „pengelolaan‟ itu sendiri, terutama di dalam suatu skenario kelembagaan yang terpecah-pecah seperti di negara-negara sedang berkembang (Tanggung jawab dan kewajiban dalam hal ini tidak mudah didefinisikan). • yang dibutuhkan adalah skenario keterpaduan atau koordinasi, dimana tanggung jawab dan kewajiban dibuat dan ditetapkan tidak semata-mata melalui cara-cara otoritas/kewenangan ataupun alokasi administratif tugas-tugas, tetapi lebih dihasilkan melalui debat, diskusi dan negosiasi diantara seluruh pelaku yang berkepentingan. Andi Oetomo
10
Mencari konteks pengelolaan kota/perkotaan dalam pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia? (2) • Meine Pieter van Dijk dalam “Urbanicity” (2006) mendefinisikan UM: “…the effort to coordinate and integrate public as well as private actions to tackle the major problems the inhabitants of cities are facing and to make a more competitive, equitable and sustainable city.” • Di negara yang sudah maju, pemerintah (government) alih-alih secara tradisional jadi penyedia layanan publik malah secara pelan tapi pasti berubah „hanya‟ menjadi fasilitator dari proses-proses dimana masyarakat (dan juga sektor bisnis/swasta) mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan diantara mereka, dan melaksanakan hak-hak hukum dan kewajibankewajibannya. Andi Oetomo
11
Mencari konteks pengelolaan kota/perkotaan dalam pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia? (3) • Di dunia terjadi pergeseran dari “manajemen kota” ke urban governance (tata kelola/kepemerintahan) • Urban governance lebih luas cakupannya. Joris van Etten dan Leon van den Dool (2001) mengatakan: “At the city level, good governance is not only concerned with good urban management but also with interactions between all stakeholders in the city. Therefore political, contextual, constitutional and legal dimensions need to be considered.” • Healy (1995) menyatakan “…urban management cannot be understood these days in terms of „top down‟ or „command and control‟ models of governance.” Andi Oetomo
12
Mencari konteks pengelolaan kota/perkotaan dalam pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia? (4) • Untuk konteks Indonesia yang dibutuhkan adalah bagaimana menggeser „pengelolaan (manajemen) kota‟ ke „tata kelola (governance) kota‟ yang mendudukkan „pemerintah daerah/kota‟ sejajar dengan pemangku kepentingan lain seperti “sektor bisnis/privat” dan “masyarakat madani” untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan kota dan membangun daya saing kota ke depan, menuju keberlanjutan pembangunan. • Situasi dualistik sosial-ekonomi yang ada lebih perlu mendudukkan pemerintah dalam prinsip pemerintah yang proporsional (bukan hanya „provider‟ atau „enabler‟). Andi Oetomo
13
EKONOMI WILAYAH & KOTA
KONSENSUS STAKEHOLDER PEMBANGUNAN
& TEORI LOKASI
REKAYASA INVESTASI & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Investasi Publik Investasi Swasta & Masyarakat
KAPASITAS FISKAL /ANGGARAN
KAPASITAS INSTITUSI PEMDA
MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
LINGKUNGAN SPATIAL/RUANG: LINGKUNGAN FISIK ALAMIAH, SOSIAL-EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
POTENSI S.D.A POTENSI RISIKO BENCANA ALAM POTENSI MODAL FISIK/BUATAN POTENSI S.D.M POTENSI MODAL SOSIAL POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - EKONOMI POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - BUDAYA POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - POLITIK POTENSI RISIKO BENCANA ULAH MANUSIA
• “The humanly devised constraints that shape human interaction ... They stucture incentives in human exchange, whether political, social or economic ... Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life ... Institutions include any form of constraint that human beings devise to shape interaction” Vanessa Bainbridge, et.al (2000:6) • “Wherever we encounter substantial, continued, organized activity with means structures to pursue shared goals, we deal with behavior that at some stage of consequence can be called institutional.” Hurst (1977:48)
“…institutional forms should, …, be designed and adopted in relation to policy objectives, not the other way around. Institutional forms should not be assumed as a “given,” nor to exist forever. Rather, they need to be seen in dynamic terms, as responses to ever-changing needs and challenges.” (Michael Cohen, in Freire & Stren, 2001:14)
RUMUSAN “KELEMBAGAAN” Kelembagaan/Kepranataan/Institusi adalah suatu bentuk kesatuan unsur „formal‟ (kesepakatan) beserta jaringan dukungan yang dikembangkan di dalamnya secara terorganisir, yang secara kontinu mempengaruhi sistem manajemen sumberdaya dari suatu entitas tertentu, untuk menghasilkan dan/atau melindungi perubahan
Kelembagaan untuk Sustainable Urban Development TUJUAN PEMBANGUNAN
KONDISI SOS-BUDEKONOMIPOLITIK
BENTUK, STRUKTUR
LINGKUNGAN
EKOSISTEM, SUMBERDAYA, TEKNOLOGI, ENERGI, DLL
Kebutuhan Pengaturan Pengelolaan Perkotaan di Indonesia? 1. Apa UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah tidak cukup mengatur landasan pengelolaan kota (desentralisasi, otonomi, dan governance): – Urusan concurrent? (kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi) – Urusan Wajib? – pelayanan dasar (termasuk penataan ruang) – Urusan Pilihan? – core competence kota/daerah atau basis ekonomi kota/daerah – Koordinasi & Kerjasama antar-pemerintahan (horisontal & vertikal)? – Keterlibatan stakeholders kota dalam penentuan kebijakan pembangunan kota? – Sumber dan mekanisme pembiayaan pembangunan kota?
2. Apa UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak cukup mengatur pola hubungan antar pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan kota/perkotaan? Andi Oetomo
19
Kebutuhan Pengaturan Pengelolaan Perkotaan di Indonesia? 3. Apa UU 17/2003 ttg Keuangan Negara tidak cukup jelas mengatur mekanisme dan prosedur penganggaran pembangunan kota? 4. Apa UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum cukup jelas mengatur perencanaan program pembangunan kota dan peranserta stakeholders dalam hal itu? 5. Apa UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang jelas mengatur peran, hak & kewajiban stakeholders dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota/perkotaan? 6. Apa UU 26/2007 ttg Penataan Ruang tidak cukup jelas mengatur sistem governance dalam penataan ruang kota? 7. Apa UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana tidak cukup untuk melandasi usaha manajemen bencana kota/perkotaan? Andi Oetomo 20
Kebutuhan Pengaturan Pengelolaan Perkotaan di Indonesia? Kesemua UU yang disebut adalah BUKAN UU Sektoral, tetapi mengatur kaitan semua sektor pembangunan kota. Justru yang perlu diharmonisasikan untuk kepentingan “Pengelolaan Kota” di Indonesia adalah KESESUAIAN antar berbagai UU tersebut dan MEMADUKAN-nya dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Perkotaan yang efektif & efisien. Pemaduan berbagai UU tersebut dalam pengelolaan perkotaan harus pula BERKESESUAIAN dengan: 1. IDEOLOGI negara 2. KONSTITUSI negara 3. POLITICAL ECONOMY negara Untuk Tujuan Pembangunan Kota/Perkotaan yang spesifik Indonesia. Andi Oetomo
21
Mengintegrasikan Berbagai UU dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia Menuju SUD UU No. 32/2009 Perlind & UU No. Pengelolaan 25/2004 Sistem LH Perencanaan KLHS RPJPD, PembangunanRPJMD, Nasional RKPD, Renstra UU No. 17/2003 Keuangan Negara
UU No. 24/2007 Pengelolaan Bencana RPB, RAD
UU No. 26/2007 Penataan Ruang RTRW, RDTRK, ZONING REGULATION
SKPD Renja SKPD
RAPBD
UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU SUD
?
UU No. 32/2004 Pemerintahan Daerah
UU No. 27/2007 Pengelolaan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil
RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K
Kebutuhan Pengaturan Tata Kelola/Governance Perkotaan di Indonesia? • Karena “Pengelolaan Kota” itu elusif/tidak dapat didefinisikan maka akan sangat sensitif terhadap kualitas Manajer Kota dan Stakeholders Kota yang bersangkutan dalam menjalankan proses urban governance sehari-hari sesuai Ideologi, Konstitusi, dan Ekonomi Politik yang dianut. • Kalaupun ada yang perlu diatur adalah “Kriteria dan indikator kinerja governance pembangunan kota/perkotaan berkelanjutan secara komprehensif/inklusif”: – Tidak berbentuk kriteria & indikator sektoral tetapi gabungan/komposit – Tidak berbasis „output‟ saja, tetapi juga input, proses, dan outcomes! Andi Oetomo
23
Aturan Spesifik tentang Pengelolaan Perkotaan yang Ada di Indonesia Saat Ini (PP No. 34 Tahun 2009)
Andi Oetomo
24
Pengelola Kawasan Perkotaan (PP No.34 Tahun 2009 Pasal 7) 1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota. 2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. 3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan (1) Versi PP 34/2009 • Lembaga yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perkotaan (Pasal 1 Angka 8). • Tugas: mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta (Pasal 8 Ayat 2). • Fungsi (Pasal 8 Ayat 3): – penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat; – penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan; – pengembangan informasi Kawasan Perkotaan; – pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan – perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.
Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan (2) Versi PP 34/2009 • Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang [Pasal 9 Ayat (1)]. • Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas [Pasal 9 Ayat (2)]: – pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau – unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.
• Keanggotaan Lembaga Pengelola tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik [Pasal 9 Ayat (3)]. • Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan [Pasal 9 Ayat (4)]. • Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati [Pasal 10 Ayat (1)]. • Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi [Pasal 10 Ayat (2)]: – penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan – penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola
Pengelolaan Bersama Kawasan Perkotaan Antar-Daerah (PP 34/2009) – Kawasan Perkotaan Perbatasan (Antar Daerah) dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait [Pasal 14 Ayat (1)]. – Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah [Pasal 14 Ayat (2)]. – Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan [Pasal 14 Ayat (3)]. – Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan [Pasal 14 Ayat (4)]. ~ PP No. 50 Tahun 2007 ttg Kerjasama Antar Daerah?
Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Versi PP 34/2009 • •
• • • •
Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru adalah badan yang dibentuk dengan peraturan bupati untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (Pasal 1 angka 9) Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru [Pasal 26 Ayat (1)]. Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan peraturan bupati [Pasal 26 Ayat (2)]. Peraturan bupati paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola [Pasal 26 Ayat (3)]. Dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru [Pasal 27 Ayat (1)]. Setelah berakhirnya jangka waktu, Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan beserta aset kepada bupati [Pasal 27 Ayat (2)].
PP Tidak Cukup (?), Perlu UU Tata Kelola Pembangunan Kota/Perkotaan Sebagai Legal Platform Mewadahi Good Urban Governance dalam Pengelolaan Kota Ke Depan? Andi Oetomo
30
“Good Governance” dalam Pengelolaan Kota
KONSTITUSI NEGARA
EKONOMI POLITIK NEGARA
IDEOLOGI HUKUM PENGELOLAAN KOTA
IDEOLOGI NEGARA
Koordinasi Kerjasama utk Pencapaian Tujuan Pembangunan Kota: Kriteria dan indikator kinerja pengelolaan pembangunan kota
Pem
Masy
Bisnis Governance
UUTata Kelola Pembangunan Kota? Legal Platform
Andi Oetomo 31 UU & Aturan lainnya terkait dalam pengelolaan perkotaan
Konteks Kelembagaan/“Good Urban Governance” Dalam Sustainable Urban Development (SUD) KOTA sebagai HABITAT MANUSIA SD Alam
Good Public Governance
Good Civil Society
SD Ekonomi
SD Manusia
Good Corporate Governance
Good Urban Governance SD Sosial
Good Regional Governance Lintas Daerah Otonom /DAS
Good Urban Governance dalam Konteks “SUD” • Koordinasi & kerjasama untuk OPTIMASI, SINERGI, MINIMASI KONFLIK pembangunan kota/perkotaan: – Antar kepentingan/motif pemanfaat ruang – Antar sektor pembangunan – Antar fungsi ruang
– Antar sistem pembentuk ruang Berdasarkan daya dukung & daya tampung wilayah tertentu (administratif: nasional, provinsi, kabupaten, kota; maupun fungsional: WAS/DAS)
• Koordinasi & kerjasama horisontal (antar “Daerah”) serta vertikal (dengan Pusat/Nasional) untuk wilayah fungsional yang bersifat lintas –batas administratif.
Mencari Kelembagaan “Good Public Governance” Dalam Good Urban Governance: Sebagai Enabler terhadap Stakeholders lainnya
Andi Oetomo
34
Pembagian Urusan Pemerintahan (UU 32/2004) URUSAN PEMERINTAHAN (Konteks Good Public Governance) DAPATDIKELOLA BERSAMA Dibagi dg kriteria Pasal 11 (1): 1. Eksternalitas 2. Akuntabilitas 3. Efisiensi
WEWENANG PENUH PUSAT: [Pasal 10 (1) & (3)] 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter & Fiskal Nasional 6. Agama [Pasal 10 (4)]: •Menyelenggarakan sendiri •Melimpahkan sebagian kepada Perangkt Pem/Wkl Pemerintah di Daerah •Menugaskan ke Pemda atau Pemdes
SUD ?? URUSAN PEMDA
WAJIB Pelayanan Dasar [Psl 11 (3)]
PILIHAN Sektor Unggulan [Pasal 11 (3)]
Diselenggarakan dg asas otonomi & tugas pembantuan [pasal 10 (2)]
SUD URUSAN PEMERINTAH
[Pasal 10 (5)]: •Menyelenggarakan sendiri •Melimpahkan sebagian kepada Gubernur •Menugaskan sebagian urusan ke Pemda atau Pemdes
Tata Kelola Publik/Pemerintah Kota/Perkotaan Dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan UU 24/2007 ttg PB Kajian Resiko Daerah
RPJPD
Rencana Penanggulang -an Bencana
Rencana Aksi Daerah PRB
RPJMD
RKPD
RAPBD
APBD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA SKPD
Rincian APBD
Indikasi Program RTRWK
RTRWK UU 25/2004 ttg SPPN UU 26/2007 ttg PR
UU 17/2003 ttg KN
“Public” Governance di Indonesia
UU No. 32/2004 OTONOMI DAERAH
UU No. 11/2006 PEMERINTAHAN ACEH & UU No. 35/2008 OTONOMI KHUSUS PAPUA & PAPUA BARAT
DESENTRALISASI POLITIK
UU No 26/2007 & UU 27/2007
PP38/2007 URUSAN/ KEWENANGAN: -NASIONAL -PROPINSI -KAB/KOTA
RTRW (& RZWP3K)
STRUKTUR RUANG
Kedudukan, Peran dan Fungsi DPRD Meningkat
DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DESENTRALISASI FISKAL
POLA RUANG
UU No. 33/2004
JENIS & HIRARKI INFRASTRUKTUR DI DAERAH: - NAT. PUBLIC GOODS - PROV. PUBLIC GOODS - LOCAL PUBLIC GOODS
PERIMBANGAN KEU:. - BAGI HASIL PAJAK & SDA - DAU & PAD - DAK PINJAMAN LN & DN
PP 41/2007: DIVERSIFIKASI ORGANISASI PEMDA PP 50/2007 KERJASAMA ANTAR DAERAH
POTENSI PENDANAAN SEKTOR PUBLIK
LEMBAGA YANG DIBENTUK DI DAERAH DALAM ANTAR 1 DAERAH DAERAH
UU No 25/2004 & UU 17/2003 KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANTAR-DAERAH INTRA/MASINGMASING
Bagaimana dengan: Good Corporate Governance? Good Civil Society? Sebagai bagian inherent dari Good Urban Governance untuk mencapai SUD?
Andi Oetomo
38
Andi Oetomo
39
