Laporan Tahunan. Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Laporan Tahunan

2010

Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

PT Taspen (Persero)

JL. Letjen Suprapto - Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. : (021) 424 1808 Fax. : (021) 420 3809 Website : www.taspen.com

Pendahuluan

Daftar Isi PENDAHULUAN

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ikhtisar Utama

Keuangan

Pendahuluan

04 06 07 08 10 12 16 17

Ikhtisar Keuangan Ikhtisar Jumlah Peserta Ikhtisar Penyelesaian Klim Ikhtisar Pembayaran Klim Sambutan Komisaris Utama Laporan Direktur Utama Sertifikasi dan Penghargaan Peristiwa Penting Tahun 2010

44 46 47 48 49 49

Laba Rugi Konsolidasi Beban

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Laba

85

Rapat Umum Pemegang Saham

Aset

86

Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Kewajiban dan Ekuitas Kas dan Arus Kas

Usaha INFORMASI PERUSAHAAN Informasi Perusahaan 22 24 25 26 29 30 36 42

54

56 59 61

67

Unit Kerja Core Bisnis Peserta, Klim Program Pensiun Pengelolaan Dana dan Investasi

Operasional Sekilas Taspen Visi dan Misi Nilai Utama Program dan Produk Struktur Organisasi Profil Komisaris Profil Direksi Alamat Kontak Pembaca

70 78 80

Dewan Komisaris 86 86 88

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Fungsi,Tugas,Wewenang,Hak dan Kewajiban Komisaris Rapat Komisaris

90

Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Selama Tahun 2010

90

Penilaian Kinerja Komisaris

90

Program Pengenalan dan Pengembangan bagi Anggota Komisaris Baru

Sumber Daya Manusia Jaringan Kerja Teknologi Informasi

Dewan Direksi 91 92 97

Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi Fungsi,Tugas,Wewenang,Hak dan Tanggung Jawab Direksi Program Pengenalan dan Pengembangan bagi Anggota Direksi Baru

98 Rapat Direksi Dewan Komisaris 99 Interaksi Dengan Direksi 100 Sekretaris Perusahaan 100 Tugas dan Tanggung Jawab 101 Program Kerja 2010 103 Profil Sekretaris Perusahaan

2

Laporan Tahunan 2010

PT Taspen (Persero)

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Jawab Sosial 119 Tanggung Perusahaan

Organ Pendukung Komisaris 104 Sekretaris Dewan Komisaris 104 Komite Audit 105 Komite Risiko Transparansi Tata Kelola Perusahaan Transparansi Kondisi Keuangan

Manajemen Risiko 112 Pengelolaan Risiko Pasar 112 Pengelolaan Risiko Likuiditas 112 Pengelolaan Risiko Operasional 113 Pengelolaan Risiko Hukum 113 Pengelolaan Risiko Kepatuhan 113 Pengelolaan Risiko Bisnis 114 Pengelolaan Risiko Reputasi

Non Keuangan yang 106 dan Belum Diungkap dalam Laporan

106 106 107 107

Lainnya Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Antar Sesama Anggota Dewan komisaris dan Direksi,atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Rasio Gaji (upah) Tertinggi dan Terendah

Indeks Kepuasan Pelanggan 115 Indeks Kepuasan Pelanggan

123 Anak Perusahaan RENCANA STRATEGIS 127 Rencana Strategis

Hasil RUPS Tahun 2010 116

Permasalahan Hukum 117 108 Permasalahan Hukum 108 Sistem Pelaporan Pelanggaran 109 Benturan Kepentingan 109 Suap 109 Hadiah

ANAK PERUSAHAAN

RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 PT Taspen (Persero) RUPS Tahunan Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009 PT Taspen (Persero)

LAPORAN AUDITOR Laporan Auditor 132 Surat Pernyataan Direksi 133 Laporan Auditor Independen Konsolidasi per 31 135 Neraca Desember 2010 dan 2009 Rugi Konsolidasi per 31 137 Laba Desember 2010 dan 2009 Arus per 31 Desemebr 139 Laporan 2010 dan 2009 141

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

Satuan Pengawasanhh Internal 110 Satuan Pengawasan Internal

PT Taspen (Persero)


3

Ikhtisar Keuangan Tahun Keterangan

2010

2009

2008

2007

2006

(Rp miliar) Neraca Jumlah Asset

77,210.19

60,638.73

44,185.96

37,000.55

31,093.34

Aset Investasi

62,602.31

48,167.16

34,868.53

30,063.22

26,280.89

Aset Non Investasi

14,413.74

12,268.84

8,888.73

6,504.35

4,397.23

185.41

161.80

384.87

387.95

369.10

8.74

40.93

43.83

45.03

46.13

Total Kewajiban

73,084.01

57,950.31

43,000.61

34,910.29

29,180.88

Kewajiban Kepada Peserta

39,347.48

33,967.08

27,019.99

22,185.13

18,056.95

Kewajiban Lainnya

33,736.53

23,983.23

15,980.62

12,725.16

11,123.94

3.67

8.20

7.60

7.93

7.69

4,122.51

2,680.23

1,177.75

2,082.33

1,904.77

Aset Tetap Aset Lain

Kepentingan Minoritas Ekuitas Laporan Laba Rugi Pendapatan

11,605.50

11,919.81

9,256.98

7,747.93

5,376.37

Premi dan Iuran

4,016.49

3,647.36

3,036.50

2,392.81

1,973.38

Hasil Investasi

6,249.59

5,097.56

3,555.61

3,393.98

3,183.10

Pendapatan PSL Pemberi Kerja

1,299.20

3,134.39

2,450.51

1,652.46

17.04

40.21

40.51

214.36

308.68

202.86

8,429.47

9,622.92

7,198.80

5,885.01

3,348.41

8.06

5.92

6.57

6.43

11.54

682.93

587.31

428.44

385.49

355.45

(537.67)

(457.40)

(160.07)

(132.31)

(125.39)

47.01

25.48

127.72

383.41

346.15

Jumlah Beban

8,629.80

9,784.24

7,601.46

6,528.02

3,936.16

Laba Sebelum Pengembalian Dana Program Pensiun Atas Hasil Investasi

2,975.70

2,135.58

1,655.52

1,219.90

1,440.21

(2,392.98)

(1,793.47)

(1,223.03)

(1,071.83)

(1,140.89)

582.72

342.11

432.50

148.07

299.32

(5.77)

(6.23)

(54.98)

(0.13)

(0.17)

576.95

335.89

377.51

147.94

299.15

4.26

(0.59)

0.05

(0.57)

(0.56)

581.21

335.29

377.57

147.37

298.59

0,85

0,65

1,07

0,43

1,03

Imbal Balik atas Ekuitas (ROE)

16,96

17,41

23,16

7,42

19,73

Rasio Kecukupan Investasi *

86,58

83,74

82,31

92,59

96,68

Rasio Kerugian

72,63

82,52

77,34

72,67

73,88

Pendapatan Lain Beban Klim dan Manfaat Beban Investasi Beban Usaha Penggantian Penyelengaraan Pensiun Beban Lain-lain

Pengembalian Dana program Pensiun Atas Hasil Investasi Laba (Rugi) Sebelum Pajak PPh Badan Laba (Rugi) Setelah PPh Badan Kepentingan Minoritas Laba Bersih Rasio Keuangan Imbal Balik atas Aset (ROA)

*RKI merupakan rasio Investasi program THT terhadap KMPMD

4


PT Taspen (Persero)

5000000 4000000

3000000

3000000

2000000

2000000

1000000

1000000 0

600000

06

07

08

09

10

BEBAN USAHA Dalam Miliar Rupiaht

80000 70000 60000 50000 40000

385,49

800000

5,376.37

1000000

7,747.93

1200000

9,256.98

Dalam Miliar Rupiah

10

06

07

682,93

PENDAPATAN

09

428,44

08

11.605,50

07

11.919,81

06

587,31

0

34,910.29

6000000

43,000.61

7000000

73.084,01

8000000

57.950,31

Dalam Miliar Rupiah

29,180.88

4000000

TOTAL KEWAJIBAN

355.45

5000000

31,093.34

6000000

37,000.55

7000000

44,185.96

8000000

60.638,73

Dalam Miliar Rupiah

77.210,19

JUMLAH ASET

30000

400000

20000 200000

10000

0

0

08

09

10

LABA BERSIH 581,21

Dalam Miliar Rupiaht

500,00

400,00

300,00

400000 200,00 200000

335,29

600,00

147,37

600000

3,936.16

800000

6,528.02

1000000

7,601.46

Dalam Miliar Rupiah

10

377,57

JUMLAH BEBAN

09

298,59

08

8,629.80

07

9,784.24

06

100,00

0

0

06

07

08

09

10

06

PT Taspen (Persero)

07

08

09

10


5

Ikhtisar Jumlah Peserta

JUMLAH PESERTA AKTIF

orang

Tahun

URAIAN

2010

PNS Pusat/Daerah Otonom BUMN Multiguna & Ekaguna Jumlah

2009

2008

2007

2006

4.485.820

4.199.458

4.085.148

3.697.674

3.649.398

100.686

102.307

106.031

110.609

132.170

26.178

27.066

27.867

28.994

29.844

4.612.684 4.328.831 4.219.046 3.837.277

3.811.412

JUMLAH PENERIMA PENSIUN URAIAN

orang

Realisasi 2010

2009

2008

2006

1. PNS Pusat

997.743

1.005.355

1.009.980

1.013.002

1.018.116

2. PNS DO

785.539

699.175

619.529

546.333

485.038

3. Pejabat Negara

5.425

5.078

5.075

5.099

5.163

4. Hakim

2.821

2.842

2.681

2.610

1.941

5. PKRI/KNIP

1.257

1.396

1.469

1.538

1.664

6. Veteran

155.378

162.462

172.507

177.519

181.532

7. ABRI

242.943

255.684

267.903

279.768

291.936

8. Pegadaian

1.045

1.082

1.109

1.150

1.113

9. Dana Kehormatan

26.312

22.299

17

0

0

10. PT KAI

19.888

17.572

15.182

0

0

JUMLAH

2.238.351

2.172.945

2.095.452

2.027.019

1.987.503

Sumber: Divisi Pelayanan

6

2007


PT Taspen (Persero)

Ikhtisar Penyelesaian Klim

PENYELESAIAN KLIM DAN MANFAAT THT TAHUN 2007 - 2010 URAIAN

2010

2009

2008

2007

2006

Asuransi Dwiguna a. Pensiun

110,078

96,927

107,078

78,931

75,419

19,661

18,630

19,600

17,652

19,403

946

700

1,059

1,265

813

130,685

116,257

127,737

97,848

95,635

a. Peserta

41,814

37,632

40,567

35,905

34,306

b. Istri/Suami

33,106

28,527

31,903

26,623

27,302

b. Meninggal c. Keluar Sub Jumlah Asuransi Kematian

c. Anak

1,773

1,700

1,735

2,056

4,675

76,693

67,859

74,205

64,584

66,283

a. Manfaat Sekaligus

121

107

103

106

93

b. Nilai Tunai

106

85

84

87

86

Sub Jumlah Multiguna Sejahtera

c. Manfaat Berkala Pertama

964

903

969

766

658

d. Berkala Bulanan

8,163

6,829

7,922

7,181

6,583

Sub Jumlah

9,354

7,924

9,078

8,140

216,732

192,040

211,020

170,572

2.71

12.59

9.88

0.72

JUMLAH % Pertumbuhan % Pertumbuhan Rata-rata

7,420

6.48


PENYELESAIAN KLIM PENSIUN TAHUN 2006 - TAHUN 2010 URAIAN 1. Pensiun Pertama Sendiri (SP4A) 2. Pensiun Janda Duda (SP4B) 3. Pensiun Yatim Piatu (YP) 4. Pensiun 3 Bulan tidak Diambil (SP3B)

2010

2009

2008

2007

2006

116,870

128,928

108,621

76,568

76,619

60,502

60,251

61,283

57,207

56,301

4,854

4,430

4,070

4,150

4,631

9,416

6,443

4,633

4,164

1,420

5. Uang Duka Wafat (SP2UDW)

93,528

95,222

90,341

88,220

85,681

6. Uang Kekurangan Pensiun (SP2UKP)

29,047

60,155

15,829

17,148

13,402

7. Pensiun Lanjutan (SP3L)

29,565

16,432

12,107

10,732

10,943

8. Pengembalian Iuran 4,75% (SP3IP)

1,874

8,093

282

0

0

9. Dana Kehormatan

9,264

27,781

17

0

0

354,920

407,735

297,183

258,189

248,997

(12.95)

37.20

15.10

3.69

JUMLAH % Pertumbuhan % Pertumbuhan Rata-rata

10.76


PT Taspen (Persero)


7

Ikhtisar Pembayaran Klim

PEMBAYARAN KLIM THT TAHUN 2006 - TAHUN 2010 URAIAN

2010

2009

- Asuransi Dwiguna

2.976.23

2.592.13

- Asuransi Kematian

256.98

248.37

3.233.22

- Asuransi Dwiguna - Asuransi Kematian

2008

2007

2006

2.031.49

1.463.14

1.290,97

198.10

162.87

140,93

2.840.50

2.229.58

1.626.01

1.431,90

133.48

102.37

80.15

79.97

50,36

4.87

3.68

3.55

3.29

4,21

65.13

63.32

35.28

29.49

260,49

203.48

169.36

118.97

112.75

315,06

3.436.69

3.009.85

2.348.55

1.738.76

1.746,96

14.18

28.16

35.07

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sub Jumlah BUMN

- Multiguna dan Ekaguna Sejahtera Sub Jumlah JUMLAH % Pertumbuhan % Pertumbuhan Rata-rata

25.80

Sumber: Divisi Anggaran & Akuntansi

PEMBAYARAN KLIM PENSIUN TAHUN 2006 - TAHUN 2010 URAIAN 1. Manfaat Pensiun PNS*)

2010

2009

2008

2006

% Pertumbuhan Rata-rata

38,858.89

35,057.04

29,226.55

23,978.23

20,261.82

17.76

2. Veteran & PKRI

1,685.51

1,694.14

1,514.96

1,287.06

1,174.67

9.65

3. APBN sepenuhnya

3,138.80

2,824.07

2,459.56

1,476.71

1,319.60

26.11

4. Pengembalian Iuran 4,75%

11.20

38.28

1.04

0.00

0.00

1,762.01

5. Dana Kehormatan

380.11

455.97

0.05

0.00

0.00

455,915.81

6. Sharing Damu II/III

(2.25)

(3.92)

(13.11)

0.00

0.00

(56.36)

423.87

346.49

180.43

0.00

0.00

57.18

40,412.06

33,369.47

26,742.00

22,756.09

18.38

21.10

24.78

17.52

7. Manfaat PT KAI ex PNS

JUMLAH % Pertumbuhan

44,496.13 10.11


18.38


8

2007


PT Taspen (Persero)

Laporan Manajemen

Sambutan Komisaris Utama

BAGI TASPEN TAHUN 2010 ADALAH MERUPAKAN TAHUN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN. UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN INI, MANAJEMEN TELAH MELAKUKAN BERBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS YANG MENYANGKUT ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, DAN INVESTASI.

EDDY ABDURACHMAN Komisaris Utama

10


PT Taspen (Persero)

Assalamu’alaikum Wr. Wb Segenap jajaran Komisaris PT Taspen (Persero) memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena PT Taspen (Persero) pada usia 47 tahun masih tetap berperan dan memiliki value yang kuat untuk tumbuh dan berkembang di tengah kondisi perekonomian negara yang masih belum stabil akibat terjadinya krisis keuangan global. Pertumbuhan ini dibuktikan dengan meningkatnya pencapaian seluruh target perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh Pemegang Saham, baik dalam besaran perolehan laba, pertumbuhan asset, maupun kualitas pelayanan serta secara konsisten tetap menjalankan tatakelola perusahaan yang baik, sehingga kemajuan ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja perusahaan yang sehat dan dinamis. Bagi PT Taspen (Persero) Tahun 2010 adalah merupakan tahun pertumbuhan berkelanjutan. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Manajemen telah melakukan berbagai kebijakan strategis yang menyangkut aspek sumber daya manusia, pelayanan, teknologi informasi, keuangan dan investasi. Keberhasilan yang dicapai PT Taspen (Persero) adalah keberhasilan seluruh manajemen beserta jajarannya yang dicapai dengan kerja keras, pemikiran yang cerdas dan sikap yang iklas, bahu membahu membangun kinerja dalam rangka memposisikan PT Taspen (Persero) menjadi perusahaan yang professional dan akuntabel untuk menjamin eksistensi korporasi guna menyelesaikan setiap persoalan dan menghadapi segala tantangan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Meskipun manajemen telah dapat melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik dan meningkatan kualitas pelayanan kepada peserta dan Stakeholder lainnya secara terus menerus, namun pada tahun mendatang PT Taspen (Persero) masih menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Sehubungan dengan itu kami berharap, Direksi beserta jajarannya tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi PT Taspen (Persero) dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang strategis dan inovasi dengan menerapkan efisiensi di segala bidang dengan tetap melaksanakan azas prudent serta praktek-praktek perasuransian yang sehat, sehingga pertumbuhan berkelanjutan tetap terjaga dengan baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggitinginya kepada Direksi dan segenap jajaran Taspen atas kerja keras dan kesungguhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Semoga hal ini, bisa lebih ditingkatkan lagi dimasa mendatang. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


PT Taspen (Persero)


11

Laporan Direktur Utama

PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN PT TASPEN (PERSERO) UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN KORPORASI YANG BERKELANJUTAN, GUNA MEMENUHI EKSPEKTASI PESERTA DAN STAKEHOLDER LAINNYA, MELIPUTI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PELAYANAN, TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, DAN INVESTASI.

AGUS HARYANTO Direktur Utama

12


PT Taspen (Persero)

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan saya atas nama Direksi PT Taspen (Persero) (“Taspen”, “Perusahaan”) menyampaikan laporan kinerja dan keuangan perusahaan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2009 masih berpengaruh pada perkembangan industri asuransi dan dana pensiun pada tahun 2010. Hal ini juga mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih fluktuatif. Ketidakstabilan kondisi perekonomian ini juga berimbas langsung pada nilai portofolio investasi, seperti deposito, obligasi, Surat Utang Negara (SUN), maupun saham. Selain itu kondisi tersebut yang berdampak terhadap perolehan hasil investasi perusahaan. Dalam menyikapi kondisi yang terjadi, Taspen menjalankan bisnisnya berdasarkan landasan operasional Visi dan Misi Perusahaan. Tindakan nyata ini dilakukan dengan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2010 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2009-2013. Direksi juga telah mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun “Pertumbuhan Berkelanjutan” di segala lini untuk menjamin agar Taspen tetap eksis, andal dan terpercaya. Pengembangan yang dilakukan PT Taspen (Persero) untuk mendukung pertumbuhan korporasi yang berkelanjutan, guna memenuhi ekspektasi peserta dan stakeholder lainnya, meliputi pengembangan sumber daya manusia, pelayanan, teknologi informasi, keuangan, dan investasi. Selama tahun 2010, Taspen telah mengembangkan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi yang memuat sistem pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan serta sistem kompensasi.

Penyempurnaan proses bisnis secara terus menerus dan pengembangan TI yang terintegrasi dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Taspen sebagai lembaga penyelenggara asuransi sosial mempunyai kewajiban jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan asuransi dan peningkatan kesejahteraan peserta. Oleh karena itu, pengelolaan investasi Taspen berbasis pada Asset Liability Management yang dengan konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), tingkat hasil (return) yang optimal dan liquid, dengan time horizon yang disesuaikan dengan sifat liability perusahaan serta memperhatikan struktur portofolio dan alokasi asetnya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen investasi yang mempunyai prospek pengembangan yang baik. Sedangkan efektivitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyatukan laporan keuangan Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Dana Pensiun ke dalam satu laporan konsolidasi. Laporan tersebut telah dipublikasikan melalui media massa yang merupakan bagian dari akuntabilitas publik. Peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut diarahkan pada evaluasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan kepada mitra bayar serta peningkatan fungsi laporan keuangan di kantor cabang yang akan menggambarkan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel. Berkat kerja keras dan keinginan besar dari seluruh jajaran Taspen dalam melakukan pengelolaan dana yang professional, telah menghasilkan pencapaian kinerja keuangan yang cukup menggembirakan di tahun 2010. Hal ini ditandai dengan peningkatan total aset konsolidasi sebesar 27,32%dari Rp60,64 triliun pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp77,21 triliun pada tahun 2010.

PT Taspen (Persero)


13

NILAI INVESTASI MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 29,95% ATAU MENCAPAI RP62,60 TRILIUN PADA TAHUN 2010,JIKA DIBANDINGKAN TAHUN 2009 SEBESAR RP48,17 TRILIUN.

Nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 29,95% atau mencapai Rp62,60 triliun pada tahun 2010, jika dibandingkan tahun 2009 yang mencatat sebesar Rp48,17 triliun. Pendapatan perusahaan pada tahun 2010 sebesar Rp11,61 triliun, mengalami penurunan sebesar 2,67% dari pendapatan tahun 2009 sebesar Rp11,92 triliun. Sedangkan perolehan laba tahun 2010 adalah sebesar Rp581,21 miliar, meningkat sebesar Berkat kerja keras dan keinginan besar dari seluruh jajaran Taspen dalam melakukan pengelolaan dana yang professional, telah menghasilkan pencapaian kinerja keuangan yang cukup menggembirakan di tahun 2010. Hal ini ditandai dengan peningkatan total aset konsolidasi sebesar 27,32%dari Rp60,64 triliun pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp77,21 triliun pada tahun 2010. 73,34% dibandingkan tahun 2009 yang mencatat sebesar Rp335,29 miliar. Kenaikan perolehan laba tahun 2010 terutama disebabkan meningkatnya pendapatan hasil investasi dan premi. Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta dan stakeholder lainnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya sistem pelayanan Taspen, seperti proses Surat Permohonan Pembayaran (SPP) klim langsung dapat diselesaikan dalam waktu satu jam. Sistem

14


dan prosedur layanan dipermudah dengan penyederhanaan formulir, dari 22 jenis menjadi 2 jenis formulir saja. Sedangkan proses penyelesaian klim, dipangkas dari 7 titik menjadi 3 titik. Taspen tetap konsisten dengan janji layanan pada target mutu pelayanan, yaitu pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Optimalisasi unit-unit pelayanan dengan memberikan perhatian yang besar kepada kantor-kantor cabang agar semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan kinerja perusahaan. Saat ini, Taspen memiliki 45 kantor cabang di seluruh Indonesia dan 3 kantor cabang pembantu di wilayah Jabotabek. Perusahaan juga melakukan kerjasama strategis dengan Mitra Bayar Perbankan dan Kantor Pos untuk menyalurkan pembayaran manfaat THT dan pensiun bulanan. Perwujudan kerjasama ini adalah dengan tersedianya 10.293 titik layanan untuk melayani 6,8 juta Peserta yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemajuan ini dapat dicapai berkat kerjasama dan keinginan besar dari seluruh jajaran Taspen yang dibangun melalui kerja tim yang solid dan profesional, serta dukungan penuh dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Perusahaan dapat dikelola dengan Tata Kelola Perusahaan yang

PT Taspen (Persero)

baik dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan sinergis dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Perbankan dan Posindo. Kami berharap pencapaian kinerja perusahaan tahun 2010 akan lebih memperkokoh komitmen seluruh jajaran Taspen untuk menjadikan Taspen sebagai Pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua serta Jaminan Sosial lainnya yang terbaik dan terpercaya di Indonesia. Akhir kata, Direksi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan Pemegang Saham dan kerja keras seluruh jajaran Taspen serta semua pihak yang terkait. Semoga Allah SWT senantiasa me-ridhoi dan mengabulkan segala rencana kita. Amin.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.


PT Taspen (Persero)


15

Sertifikasi & Penghargaan

Penilaian Good Governance (GCG)

Corporate

Taspen kembali dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian GCG ketiga tahun 2010 untuk periode 2009 ini naik sebesar 5,1% dibandingkan penilaian GCG tahun 2009 untuk periode 2008, yaitu dari sebesar 76,2% menjadi 81,3%. Sedangkan penilaian GCG pertama

16


PT Taspen (Persero)

Peristiwa Penting Tahun 2010 JANUARI

January

19

27

Peresmian Pembangunan Taspen Cabang Ternate Gubernur Provinsi Maluku Utara Thaib Armaiyn, meresmikan pembangunan Taspen Cabang Ternate yang terletak di Jalan Raya Mangga Dua, Ternate.

Reformasi Formulir Pengajuan Klaim serta Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Uji coba pelaksanaan reformasi penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan yang digelar di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogor. Dengan adanya reformasi formulir klaim ini, nantinya dari yang semula 22 jenis dapat disederhanakan menjadi 2 formulir. Sedangkan sistem dan prosedur yang awalnya 7 tahapan dapat dipersingkat menjadi 3 tahapan.

12 14

19

MARET

APRIL

Maret

April

Penyelenggaraan Workshop Investigasi Taspen menyelenggarakan Workshop investigasi sewilayah Kantor Cabang Utama Jakarta dengan pembicara mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Susno Duadji, Staf Ahli DPD-RI untuk Tim Pemberantasan Korupsi, Khairinsyah Salman dan Praktisi Hukum Indonesia, Suhardi Somomoeliono.

Kenaikan Pensiun Pokok Bagi Para Penerima Pensiun Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Tahun 2010 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor: SE-07/ PB/2010, tanggal 19 Maret 2010, tentang Penyesuaian Besaran Pensiun Pokok Tahun 2010 yang Berlaku Terhitung mulai 1 Januari 2010, telah menaikkan pensiun pokok bagi seluruh penerima pensiun pokok. Kenaikan pensiun pokok tersebut berkisar rata-rata 5%10% dari pensiun pokok yang diterima.

1

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Direktur Utama PT Taspen (Persero) Agus Haryanto dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) I Ketut Mardjana menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dan Pokok Kerja Sama tentang program Taspen, di Kantor Pusat Taspen Jakarta.

7

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Wawancara Bagi Calon Penerima Tunjangan Veteran PT Taspen (Persero) dan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan wawancara bagi calon penerima tunjangan veteran RI. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Taspen Agus Haryanto dan Ketua Umum LVRI Rais Abin di Auditorium Taspen.

12

Kenaikan Tunjangan Beras Berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: S-2204/PB.3/2010, tanggal 12 April 2010, kepada seluruh penerima pensiun diberikan kenaikan tunjangan beras terhitung 1 Januari 2009 yang semula sebesar Rp 4.230,menjadi Rp 4.950,- yang harus dibayarkan melalui Daftar Pembayaran Pensiun bulan Juni 2010.

PT Taspen (Persero)


17

Peristiwa Penting Tahun 2010

MEI

JUNI

Mei

27

Penyesuaian Pensiun eks PNS pada PT KAI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.02/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (Persero), ditetapkan tata cara penyediaan program penyesuaian eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI yang berasal dari APBN dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan dan pertanggung jawaban dana APBN yang dilaksanakan oleh PT Taspen.

JULI

Juni

10

Peresmian Operasional Taspen Cabang Mamuju, Manokwari dan Tanjung Pinang Penambahan Kantor Cabang baru, yaitu Kantor Cabang Mamuju di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Cabang Manokwari di Papua Barat dan Kantor Cabang Tanjung Pinang di Kepulauan Riau sebagai bentuk keseriusan Taspen dalam meningkatkan pelayanan dan mendekatkan dengan seluruh peserta.

Juli

29 Juni

1

Juli

1 22

18


Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Taspen Cabang Pangkalpinang Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Eko Maulana Ali didampingi Direktur SDM Karsidi, Komisaris Taspen Sjahruddin Rasul dan Kepala Taspen Cabang Pangkal Pinang M. Junaedi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Taspen Cabang Pangkalpinang pada tanggal 22 Juni 2010.

PT Taspen (Persero)

Workshop Hard Competency Bidang Pelayanan Divisi SDM bekerja sama dengan Divisi Pelayanan dan Divisi Teknologi Informasi (TI) mengadakan workshop pelayanan. Workshop bertajuk Hard Competency Bidang Pelayanan ini diikuti kepala bidang pelayanan dan kepala seksi penetapan klim dari seluruh kantor cabang Taspen. Pelatihan yang digelar 29 Juni–1 Juli 2010, mengulas di antaranya electronic filling system, kebijakan dan sistem prosedur baru, workshop penelitian SPP klim serta workshop update data dan verifikasi SPP klim. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BKN dan TASPEN Untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data peserta, Taspen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor: 12/K/KS/ VII/2010 dan JAN-62/DIR/2010 pada tanggal 1 Juli 2010 serta penempatan server Taspen di BKN guna terbentuknya online data Batas Usia Pensiun (BUP).

Peristiwa Penting Tahun 2010 JULI

AGUSTUS

Juli

5

Pembayaran Manfaat Pensiun ke-13 PT Taspen (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor: PER-22// PB/2010 tanggal 16 Juni 2010 jo Surat Edaran Direksi PT Taspen ( Persero) Nomor: SE -7/ DIR/2010 tanggal 22 Juni 2010, telah membayarkan pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada penerima pensiun/ tunjangan termasuk janda/ dudanya, di seluruh Indonesia mulai tanggal 5 Juli 2010. Jumlah dana yang disediakan untuk pembayaran pensiun bulan ketiga belas tersebut sebesar Rp 3,12 triliun. Adapun jumlah penerima pensiun di seluruh Indonesia yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) sejumlah 2.238.351 orang.

SEPTEMBER

Agustus

6 8

30

September

Rapat Kerja Nasional Taspen 2010 Rapat Kerja Nasional 2010 (Rakernas 2010) dengan tema ”Melalui Transformasi Sistem Pelayanan, Optimalisasi Teknologi Informasi dan Peningkatan Kompetensi SDM, Taspen siap melaksanakan SJSN” yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Cabang, Manajer Utama, serta perwakilan unit kerja dari Kantor Pusat.

2

Pengelolaan Perhitungan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-33/PB/2010, Tanggal 2 September 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-37/PB/2006 Tentang Pengelolaan Perhitungan Pihak Ketiga, ditetapkan bahwa pengembalian penerimaan perhitungan pihak ketiga (PPK) dilakukan setiap bulan secara penuh (100%) yang dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan realisasi penerimaan PPK bulan berkenaan.

3

Penyelesaian JamsostekTaspen Penandatanganan Term of Reference (TOR)Dalam upaya penyelesaian data peserta JHT Jamsostek eks Taspen (rekon data non Berita Acara). Keputusan yang dihasilkan adalah nilai keseluruhan pengalihan program JHT yang dapat diklaim oleh PT Jamsostek kepada PT Taspen adalah sebesar Rp 10,5 miliar.

Pelantikan Pejabat PT Taspen (Persero) Direktur Utama melantik 27 orang pejabat setingkat Kepala Cabang Utama, Kepala Cabang, Manajer Utama dan pejabat Fungsional. Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong serta penyegaran organisasi, agar terjaminnya kelancaran pelayanan peserta dan stakeholder lainnya.

PT Taspen (Persero)


19

Peristiwa Penting Tahun 2010

OKTOBER

October

1

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Taspen (Persero) Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Taspen (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK38/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Taspen (Persero) Bekasi, Depok dan Tangerang.

1

NOVEMBER

DESEMBER

November

Desember

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Taspen (Persero) dengan PT Garam (Persero) Penandatanganan PKS antara Direktur Utama PT Taspen (Persero) dengan Direktur Utama PT Garam (Persero), yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja tentang kepesertaan pegawai PT Garam (Persero) pada Program Tabungan Hari Tua (THT).

9

Peresmian pembangunan Gedung PT Taspen (Persero) Kantor Pusat Peresmian peletakan batu pertama pembangunan Gedung Taspen Kantor Pusat. Pembangunan Gedung Taspen Kantor Pusat merupakan wujud nyata dari komitmen Taspen untuk selalu memberikan pelayanan lebih baik kepada peserta yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang representatif.

9 Penganugrahan Piala dan Piagam Citra Pelayanan prima. pada kantor cabang Yogyakarta tahun 2010 terhadap penilaian kinerja unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

20


PT Taspen (Persero)

15

Penganugerahan Piala dan Piagam Citra Pelayanan Prima tahun 2010 kantor cabang (KC) Jambi memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima sedangkan piagam citra pelayanan prima didapatkan oleh KC yogyakarta. penghargaan ini atas dasar penilaian kinerja unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

Informasi Perusahaan

Sekilas Taspen

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), secara singkat disebut PT Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh Pemerintah menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT). Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 dan 26 Tahun 1981 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor: 3 Tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan kesejahteraan pegawai negeri.

22


PT Taspen (Persero)

Keputusan Menteri Pertama tersebut di atas ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1963 yaitu tentang Pembelanjaan dan Kesejahteraan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Untuk melaksanakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963. Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Perusahaan Negara, PN TASPEN diubah menjadi PERUM TASPEN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.749/ MK/V/II/1970. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) Nomor: 3 Tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982. Anggaran Dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor: 53 tanggal 17 Maret 1988 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor: 10Tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti notaris Imas Fatimah, SH.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tambahan modal dasar yang disetor. Awalnya sebesar Rp10 miliar ditingkatkan menjadi sebesar Rp12,5 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp50 miliar. Perubahan ini memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C.2-14096-HT.01.04 Th 98 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor: 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara RI Nomor: 2207 tahun 1999. Selanjutnya berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dengan Nomor: KEP-17/D1.MBU/2008, dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang merupakan penyesuaian modal dasar yang disetor dari Rp12,5 miliar, ditingkatkan menjadi Rp100 miliar untuk memenuhi modal disetor 25% dari modal dasar sebesar Rp400 miliar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Nomor: 06 tanggal 26 November 2008, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU01650.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 Januari 2009, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RepubIik Indonesia Nomor: 16 tanggal 24 Pebruari 2009; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5625/2009.

PT Taspen (Persero)


23

Visi & Misi

VISI

Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

Makna Visi

“Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya…” Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS.

Terpercaya…

Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat.

Bersih

Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Sehat

Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang pelayanan, keuangan, investasi dan sumber daya manusia.

MISI

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi.”

Makna Misi

“Manfaat dan pelayanan yang semakin baik..” Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal.

Profesional

Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi ) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.

Akuntabel

Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integritas

Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.

Etika

Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

24


PT Taspen (Persero)

Nilai Utama

Tumbuh

TASPEN mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan yang terjadi, baik karena tuntutan lingkungan internal maupun eksternal.

Etika

TASPEN melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, santun, rendah hati, sabar, manusiawi.

Profesional

TASPEN bekerja dengan profesional berdasarkan Target Mutu Pelayanan, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, Tepat Administrasi.

Akuntabilitas

TASPEN dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Integritas

TASPEN senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan melaksanakan janjinya sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan.

PT Taspen (Persero)


25

Program dan Produk

Hingga saat ini,PT Taspen (Persero) mengelola dua program andalan yang meli puti Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

Program Tabungan Hari Tua (THT) Taspen menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981. Pengelolaan dan penyelenggaraan Program THT dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK Lengkap 491/KMR.06/2006 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero). Program ini merupakan program asuransi yang terdiri dari:

26

•

Asuransi Dwiguna produk asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta saat memasuki usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

•

Asuransi Kematian Produk asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/ anak meninggal dunia, atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Asuransi kematian anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah.


Peserta Program THT adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar PNS Departemen Hukum, Pejabat Negara, dan Pegawai BUMN atau BUMD. Masa kepersertaan program dimulai dari sejak yang bersangkutan diangkat sampai dengan Pegawai atau Pejabat Negara tersebut berhenti. Hak-hak Peserta Program THT : 1. Manfaat THT dibayarkan apabila peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri karena pensiun atau meninggal dunia. 2. Manfaat Nilai Tunai dibayarkan apabila peserta berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar). 3. Manfaat Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, isteri/suami dan anak peserta meninggal dunia. Kewajiban Peserta Program THT : 1. Membayar iuran/premi sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan. 2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta. 3. Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri keluarga peserta.

PT Taspen (Persero)

Program Pensiun Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bekerja dalam dinas pemerintahan. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai. Sesuai dengan undang-undang tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (pay as you go).

Sedangkan besarnya iuran atau premi yang dibayarkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Pada awalnya potongan iuran pensiun tersebut ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

PT Taspen (Persero)


27

Setelah terbitnya PP 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, dimana yang semula ditempatkan pada bank pemerintah dialihkan kepada PT Taspen berdasarkan surat menteri keuangan nomor S-244/MK.011 tanggal 2 Ferbuari 1985. Dalam rangka pelaksanaan PP 25/1981 sejak tahun 1987, Taspen juga menerima pengalihan penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS untuk wilayah propinsi Bali, Nusat Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 822/MK.03/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986, dan pembayaran pensiun PNS secara Nasional baru dilakukan Taspen sejak April 1990. Sedangkan, sistem administrasi dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK.01/2007 tentang Pengadiminstrasian, Pelaporan, dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

28


PT Taspen (Persero)

Struktur Organisasi

Direktur Utama

Direktur Operasi

Direktur SDM

Divisi Pelayanan

Divisi SDM

Divisi Anggaran dan Akuntansi

Divisi Pengelolaan Dana Program Pensiun

Sekretariat Perusahaan

Divisi Umum

Divisi Perbendaharaan

Divisi Pengelolaan Dana Program Asuransi

Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis

Divisi Aktuaria dan Pemasaran Divisi Teknologi Informasi

Direktur Keuangan

Direktur Investasi

Satuan Pengawasan Intern

Unit PKBL

KCU/KC

PT Taspen (Persero)


29

Profil Dewan Komisaris

3. 1. 2. 3. 4. 5.

30

Eddy Abdurachman, Komisaris Utama Sjahruddin Rasul, Komisaris Independen Minto Widodo, Komisaris Rakhmat, Komisaris Progo Nurdjaman, Komisaris


PT Taspen (Persero)

5.

1.

2.

4.


Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Taspen (Persero) pada November 2008. Alumni Institut Ilmu Keuangan Jakarta ini mengawali karir di Departemen Keuangan sejak 1 Oktober 1975 dan pada tahun 1982 menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bea dan Cukai di Tawao. Empat tahun kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana Penerimaan, Dirjen Bea dan Cukai. Tahun 1993 terpilih sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah VII Bea dan Cukai Surabaya pada tahun 1999. Dua tahun kemudian ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah XI Direjen Bea Cukai Makassar. Pada tahun 2002 diangkat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai hingga tahun 2006 diangkat sebagai staff ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Internasional dan akhirnya mendapatkan mandat untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Taspen (Persero).

PT Taspen (Persero)


31

SJAHRUDDIN RASUL Komisaris Independen

Lahir di Padang, Sumatra Barat. Menjabat sebagai komisaris independen PT Taspen (Persero) pada November 2008. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung (1966) dan berhasil meraih Doktor Bidang Hukum dari Universitas yang sama (2000). Beliau mengawali karirnya sebagai Auditor pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Jakarta pada tahun 1967. Lima tahun kemudian menjabat Kepala Kantor Pengawasan Anggaran Negara, Manado. Selanjutnya menduduki kursi Direktur Pengawasan Pelaksanaan Fasilitas Pajak, Bea dan Cukai pada Deputi BPKP, Jakarta pada tahun 1994. Ia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua KPK pada tahun 2003 hingga akhirnya menjabat sebagai komisaris independen PT Taspen (Persero). Beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, antara lain Development Finance Course di Birmingham – Inggris pada tahun 1982, Course on Methods and Techniques Project Management, Berlin dan Jerman tahun 1987, Urban Finance Management Training Program di North Carolina, USA pada tahun 1990.

32


PT Taspen (Persero)

MINTO WIDODO Komisaris

Beliau adalah Lulusan Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan ilmu Policy Analysis di Harvard Institute International Development pada tahun 1993. Meraih Master of Arts Economics di Colorado State University, Amerika Serikat pada tahun 1989. Mengawali karir di Departemen Keuangan, pada tahun 1990 menjabat sebagai Kepala Bagian Verifikasi di Bapeksta. Tahun 1992 diangkat sebagai Komisaris PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero), selanjutnya menjabat Kepala Biro Pembebasan di Bapeksta tahun 1993, diangkat sebagai komisaris utama PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2000. Menjabat sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah di Bintek dan Kepala Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta pada tahun 2004.

PT Taspen (Persero)


33

34


PT Taspen (Persero)

PROGO NURDJAMAN Komisaris

Pria kelahiran 24 April 1948 ini menyelesaikan Financial Management Trainer dan Local Government Management and Finance for Senior Official di The University of Birmingham pada tahun 1994. Mengikuti Reinventing Government Course dan Sustainable Cities Training Course di Research Triangle Institute, North Carolina Amerika Serikat. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangunan Departemen Dalam Negeri. Beliau pernah terlibat pada beberapa peristiwa penting seperti menjabat sebagai Ketua Tim Penyusunan Undang-Undang Bidang Politik tahun 2007, Ketua Tim Pemantapan Pemerintahan Darurat Militer Aceh, Ketua Sidang Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) Governing Council Asia Pasific di Bangladesh, Pemantau Penyelenggaraan Pemilu Afrika Selatan, India dan Kamboja serta Ketua Delegasi Indonesia Penyelesaian Masalah Perbatasan Malaysia, Timor-Timur dan Papua New Guinea.

PT Taspen (Persero)


35

Profil Direksi

2. 1. 2. 3. 4. 5.

36

Agus Haryanto, Direktur Utama Riskintono Rachman, Direktur Operasi Karsidi, Direktur Sumber Daya Manusia B.M. Tri Lestari, Direktur Keuangan Taufik Hidayat, Direktur Investasi


PT Taspen (Persero)

4.

5. 1.

3.


Lahir di Solo, 13 Agustus 1951. Beliau menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1982. Meraih gelar Master of Arts in Economics dan Doctor of Philosophy (PhD) in Economics pada tahun 1986 dan 1991. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero) pada tahun 2008. Mengawali karir sebagai Kepala Subdirektorat Administrasi Kas Negara pada Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan pada tahun 1991. Dua tahun kemudian dipercaya sebagai Kepala Biro Analisa Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Selanjutnya pada tahun 1993 – 1998 menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan. Jabatan Sekretaris Jenderal sempat disandangnya dua kali pada tahun 1998 – 2000 dan berlanjut pada tahun 2002 – 2004. Pada tahun 2004, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada Agus untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) mewakili Cook Islands, Fiji Islands, Indonesia, Kyrgys Republic, New Zealand, Samoa dan Tonga sampai tahun 2007. Usai menunaikan tugas Direktur Eksekutif ADB, beliau kembali ke Departemen Keuangan sebagai pejabat diperbantukan pada Sekretariat Jenderal, dan akhirnya bergabung di PT Taspen (Persero).

PT Taspen (Persero)


37

RISKINTONO RACHMAN Direktur Operasi

Lahir di Semarang 6 Februari 1958. Menjabat sebagai Direktur Operasi PT Taspen (Persero) pada 15 Januari 2008. Beliau mengawali karirnya sebagai Staff Analis Investasi (1982), diangkat sebagai Kepala Seksi Analis Investasi (1985) dan dipromosikan sebagai Kepala Bagian Analis Investasi (1989). Beliau juga pernah menjabat sebagai Analis Investasi Utama pada Divisi Investasi(1992). Sempat menjadi fungsional XII di unit P2U, lalu pada tahun 1998 beliau dipercaya oleh manajemen sebagai Direktur PT Barito Pacific Timber. Menduduki jabatan Kepala Divisi SDM (2002-2004) dan Kepala Kantor Cabang Makassar (2004-2005). Beliau juga pernah menduduki kursi Direktur PT Satria Balitama – Medco Group. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya dan meraih gelar Master of Business Adminstration dari University of San Diego, USA pada tahun 1990. Berbagai pendidikan, seminar dan workshop di dalam dan luar negeri pernah diikutinya antara lain, Short Monetary Course, Jakarta (1986), Foreign Exchange Jakarta (1986), Foreign Exchange Citibank, Hongkong (1985), Japanese Security Business di Nomura, Jepang (1987), Tokyo Stock Exchange, Jepang (1987), Korea Stock Exchange di Korea Selatan (1992), Korean Securities Industry di Kimbaco, Korea Selatan (1992), dan New Zealand Forestry di New Zealand (1999).

38


PT Taspen (Persero)

KARSIDI Direktur Sumber Daya Manusia

Lahir di Klaten, 10 April 1954. Beliau memulai karir di PT Taspen (Persero) sebagai Kepala Cabang Surakarta (1990), dipercaya sebagai Kepala Cabang Purwokerto(1991), selanjutnya menduduki kursi Kepala Cabang Utama Semarang (1995). Dua tahun kemudian ia ditarik ke Kantor Pusat dan menduduki jabatan Kepala Personalia (1997). Beliau juga pernah dipercaya sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran PT Arthaloka Indonesia (2002), sempat menjabat sebagai Kepala Divisi Perbendaharaan (2007) sebelum akhirnya pada 15 Januari 2008 Menteri Negara BUMN melantiknya sebagai Direktur SDM PT Taspen (Persero). Menyelesaikan studi di Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado (1981). Beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri, antara lain Live Insurance Tokyo, Jepang (1994), Assesment Management Bandung (1997), Service Excellence Jakarta (2002), Managing Beliefs and Values (2004).

PT Taspen (Persero)


39

B.M. TRI LESTARI Direktur Keuangan

Lahir di Jogjakarta, 3 Desember 1956. Menjabat Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) pada tahun 2008. Sebelumnya beliau lebih banyak berkiprah di PT Jasmsostek (Persero). Karirnya diawali sebagai Staff Perencana Anggaran (1984), diangkat sebagai Kepala Seksi Pajak & Asuransi (1985), Kepala Seksi Perencanaan Anggaran (1989). Dipromosikan sebagai Kepala Bagian Alokasi Dana & Pajak (1990), Kepala Bagian Kas/Bank & Verifikasi (1994), Fungsional Utama III (1996), Kepala Biro Akuntansi (1998). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi (2003), serta menjabat Direktur Keuangan (2005-2007) dan akhirnya bergabung dengan PT Taspen (Persero) pada 15 Januari 2008. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Universitas Gajah Mada (1983). Berbagai pelatihan/seminar didalam dan luar negeri sempat diikutinya antara lain, Corporate Leadership di Jakarta (1999), Training for Trainers di Jakarta (2000), ISSA di Canbera (1992), International Health Management Training Programme di USA (1995), ASSA di Bangkok -Thailand (2003), General Assembly of ISSA di China (2004), Sertifikasi Manajemen Risiko di Singapura (2005), Asian Human Resources Development Congress di Jakarta (2006), International Internal Auditor di Seoul – Korea (2006).

40


PT Taspen (Persero)

TAUFIK HIDAYAT Direktur Investasi

Lahir di Salatiga, 8 Desember 1960. Beliau meraih gelar master bidang ekonomi pada University of Queensland, Australia pada tahun 1990. Mengawali karir di PT Taspen (Persero) sebagai Kepala Seksi Perencanaan (1992-1997), ditunjuk sebagai staff khusus pada Direktorat Utama (1997-1998), Asisten Manajer Analis Investasi Langsung (1998-1999), Manajer Humas (19992002), Manajer Analis Investasi (2002-2005). Selanjutnya menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Kantor Cabang Bandung (2005-2006). Menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Bandung (2006-2007). Setahun kemudian ia kembali ke Kantor Pusat dan menempati posisi Manajer Utama Divisi Investasi (2007-2008) hingga akhirnya diangkat sumpahnya sebagai Direktur Investasi PT Taspen (Persero) pada 15 Februari 2008. Berbagai pendidikan dan pelatihan baik dalam maupun luar negeri pernah diikutinya antara lain, studi banding di Government Service Insurance System (GSIS) dan Social Securirty System (SSS) Philipina (2001) serta GPF di Thailand (2001). 3rd Conference on Private Pensions in Asia Pacific Regional INPRIS Meeting di Manila (2003) dan studi banding di Kumpulan Wang Amanat Pencen (KWAP), Social Security Organization, Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Jabatan Pengkhidmatan Awam Malaysia (2003), Pension Schemes London (2004) dan World Social Security Forum di Moscow (2007).

PT Taspen (Persero)


41

Alamat Kontak Pembaca

SEKRETARIAT PERUSAHAAN PT. TASPEN (PERSERO) Jl. Letjen Suprapto No. 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520 kotak pos : TASPEN JKT 10000 Telp (021) 4241808 Fax. (021) 4203809 E-mail : [email protected] Telepon Bebas Pulsa : 0.800.1.222.333

42


PT Taspen (Persero)

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Pembahasan Analisis dan Manajemen

I. Tinjauan Keuangan Tabel Laba (Rugi) Konsolidasian Per 31 Desember 2010 Miliar Rupiah

Realisasi 31 Des 2010

31 Des 2009

% Pencapaian 2010

2

3

4

5=3/2

- Premi dan Iuran

3,800.91

4,016.49

3,647.36

105.67

10.12

- Hasil Investasi

3.314,38

3.856,61

3.304,09

116.36

16,70

- Pendapatan PSL Pemberi Kerja

1,206.22

1,299.20

3,134.39

107.71

(58.55)

URAIAN

RKAP 2010

1

% Naik/ Turun 6=3/4

PENDAPATAN

- Pendapatan Lain

41.04

40.21

40.51

97.99

(0.74)

10,476.92

11,605.50

11,919.81

110.77

(2.64)

- Klaim dan Manfaat

3,273.15

3,436.69

3,009.85

105.00

14.18

- Kenaikan (Penurunan) KMPMD

4,621.00

4,992.78

6,613.07

108.05

(24.50)

7,894.15

8,429.47

9,622.92

106.78

(12.40)

9.50

8.06

5.92

84.86

Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Klaim dan Manfaat

Jumlah Beban dan Manfaat Beban Investasi

44


PT Taspen (Persero)

8.000,00

6.000,00

4.341,92

8.000,00

6.000,00

8.629,80

9.784,23

10.000,00

7.599,63

Dalam Miliar Rupiah

8.032,12

10.000,00

6.674,16

12.000,00

TOTAL BEBAN

4.042,60

Dalam Miliar Rupiah

6.526,10

11.919,81

PENDAPATAN

11.605,50

Grafik: Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

4.000,00

4.000,00 2.000,00

2.000,00

0

0

06

07

08

09

10

Pendapatan

70.000,00

73.084,01

57.950,31

Pada 31 Desember 2010 realisasi pendapatan Taspen sebesar Rp 11.605,50 miliar, mencapai 110,77% dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan tahun 2010 TOTAL KEWAJIBAN mengalami penurunan sebesar 2,64%. Penurunan Dalam Miliar disebabkan Rupiah tersebut oleh penurunan PSL Pemberi Kerja sebesar 58,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 80.000,00

27.259,90

22.518,00

20.224,10

Pendapatan Premi 60.000,00 pendapatan Premi Program Tabungan Hari Realisasi Tua PNSP/DO, BUMN, THT Multigunan, dan Ekaguna 50.000,00 Sejahtera sampai dengan akhir periode 31 Desember 40.000,00 2010 adalah sebesar Rp4.016,49 miliar, mencapai 105,67% 30.000,00 dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami 20.000,00 peningkatan sebesar 10,12%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan 10.000,00 premi peserta PNS karena adanya perubahan gaji 0 pokok yang menjadi dasar08 perhitungan 06 07 09 10iuran.

06

07

08

09

10

Hasil Investasi Realisasi hasil investasi pada 31 Desember 2010 sebesar Rp6.249,59 miliar, mencapai 115,12% dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 22,60%. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya bunga obligasi, laba pelepasan investasi obligasi, reksadana dan saham, serta perolehan dividen saham dan dividen penyertaan. Pendapatan PSL Pemberi Kerja Realisasi pendapatan PSL pemberi kerja yang timbul akibat perubahan gaji pegawai peserta program THT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp1.299,20 miliar, mencapai 107,71% dari target 2010. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan PSL pemberi kerja mengalami penurunan sebesar 58,55%.

PT Taspen (Persero)


45

Pendapatan Lain Pendapatan lain sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebesar Rp40,21 miliar, atau 97,99% dari RKAP tahun 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,74%. Penyebab penurunan ini adalah turunnya pendapatan yang berasal dari jasa giro, denda, selisih kas atau kurs, penurunan pendapatan lainnya Taspen.

Beban

60.638,73

8.629,80

80.000,00 70.000,00

77.210,19

TOTAL ASET Dalam Miliar Rupiah

40.000,00

4.000,00

30.000,00

28.445,20

50.000,00

24.608,20

60.000,00

20.224,10

6.000,00

4.042,60

8.000,00

6.526,10

10.000,00

7.599,63

Dalam Miliar Rupiah

9.784,23

TOTAL BEBAN

11.605,50

11.919,81

Jumlah beban yang terjadi sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp8.629,8 miliar, atau mencapai melebihi target 2010 sebesar 107,05%. Dibandingkan pencapaian tahun 2009, terjadi penurunan jumlah beban sebesar 11,80% akibat adanya penurunan beban Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan yang cukup signifikan dan Beban PPh Badan yang tidak ada pada tahun 2010.

20.000,00 2.000,00 10.000,00 0

09

10

73.084,01

57.950,31

09

10

46

0

06

07

08

09

10

Beban Klaim dan Manfaat Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2010, realisasi klaim dan manfaat sebesar Rp3.436,69 miliar, mencapai 105,00% dari target anggaran 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 14,18%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pokok PNS. Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2010, realisasi kenaikan (penurunan) kewajiban manfaat polis masa depan adalah sebesar Rp 4.992,78 miliar, mencapai 108,05% dari RKAP 2010. Kenaikan KMPMD tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 24,50% jika dibandingkan periode yang


PT Taspen (Persero)

06

07

08

09

10

berakhir 31 Desember 2009. Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS pada tahun 2010 sebesar 5% sedangkan pada tahun 2009 sebesar 15%.

pensiun sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp537,67 miliar, mencapai 96,61% dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 17,55%.

Sesuai dengan KMK No. 491/KMK.06/2004 tanggal 18 Oktober 2004, Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dihitung oleh aktuaris dengan metode perhitungan “Aggregate Accrued Benefit Cost Methode (AABCM)“ dengan tingkat bunga asuransi sebesar 10,00% pada tahun 2010 dan 2009.

Beban Lain Realisasi beban lain sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp47,01 miliar. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, beban lain mengalami peningkatan sebesar 84,48%. Beban Lain Taspen pada tahun 2010 terdiri dari beban penyisihan reksadana PT Arthaloka Indonesia dan beban perkara pengurusan tanah PT Arthaloka Indonesia. Sedangkan beban lain pada tahun 2009 merupakan biaya pembayaran kekurangan saldo JHT akibat pengalihan peserta JHT BUMN dari PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek.

Beban Investasi Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2010, beban investasi yang terealisasi sebesar Rp8,06 miliar atau mencapai 84,86% dari anggaran 2010. Terjadi peningkatan sebesar 36,10% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Beban Usaha Realisasi beban usaha sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp682,93 miliar, atau mencapai 95,63% dari RKAP 2010. Sedangkan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009, mengalami peningkatan sebesar 16,28%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban pegawai, beban umum dan beban penyusutan PT Taspen, serta beban PT Arthaloka.

Laba Bersih Pencapaian laba bersih setelah pajak penghasilan dan kepentingan minoritas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah Rp581,21 miliar, mencapai 195,37% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 73,34%. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah beban sebesar 11,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan pendapatan sebesar 2,64% pada periode yang sama.

Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun Realisasi penggantian biaya penyelenggaraan

Neraca Konsolidasi Tabel. Neraca Konsolidasian Per 31 Desember 2010 dan 2009 Miliar Rupiah

Realisasi

URAIAN

RKAP 2010

31 Des 2010

31 Des 2009

1

2

3

4

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

5=3/2

6=3/4

Aset -

Investasi

PT Taspen (Persero)


47

Neraca Konsolidasi Jumlah Aset dan Kewajiban ditambah Ekuitas Taspen per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp77.210,19 miliar, mencapai 106,99% bila dibandingkan dengan target 2010 dan mengalami peningkatan sebesar 27,33% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset investasi, aset non investasi, dan aset tetap. Sementara itu pada sisi Kewajiban dan Ekuitas terjadi peningkatan kewajiban pada peserta.

Aset Nilai aset investasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 62.602,31 miliar dan mencapai 108,32% dari target perseroan tahun 2010, dan mengalami peningkatan sebesar 29,97% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Hal tersebut disebabkan peningkatan aset investasi berupa Deposito Berjangka, Saham, dan Obligasi. Nilai Aset Non Investasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 14.413,74 miliar dan mencapai 103,96% dari target 2010, dan mengalami peningkatan sebesar 17,48% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada piutang premi dan iuran, piutang hasil investasi, Piutang Pelepasan Investasi, piutang PGS 11, piutang PSL pemberi kerja, manfaat pensiun dibayar dimuka, dan biaya dibayar dimuka.

60.638,73

80.000,00 70.000,00

77.210,19

TOTAL ASET Dalam Miliar Rupiah

40.000,00

4.000,00

30.000,00

28.445,20

50.000,00

24.608,20

60.000,00

20.224,10

6.000,00

4.042,60

8.000,00

6.526,10

10.000,00

7.599,63

Dalam Miliar Rupiah

8.629,80

TOTAL BEBAN

9.784,23

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 185,41 miliar, mencapai 40,08% dari target 2010, dan mengalami peningkatan sebesar 14,59% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga perolehan dan aset dalam penyelesaian.

20.000,00 2.000,00 10.000,00 0

0

06

48

07

08


09

10

06

PT Taspen (Persero)

07

08

09

10

Dalam Miliar Rupiah

Kepentingan Minoritas per 31 Desember 2010 sebesar Rp3,67 miliar, mencapai 42,54% dari target 2010. Pos ini mengalami penurunan sebesar 55,26% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009 yang disebabkan oleh adanya

8.032,12

6.674,16

57.950,31

Dalam Miliar Rupiah

80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00

06

07

73.084,01

TOTAL KEWAJIBAN

27.259,90

Kewajiban Taspen per 31 Desember 2010 sebesar Rp73,084,01 miliar dan mencapai 105,43% dari target 2010. Kewajiban mengalami peningkatan sebesar 26,11% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan kewajiban kepada peserta dana program pensiun PNS dan bukan PNS, hutang kepada bank, hutang perolehan investasi yang tidak ada di tahun sebelumnya, hutang barang dan jasa, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak, uang muka pelepasan properti investasi yang tidak ada pada tahun sebelumnya, kewajiban imbalan paska kerja, serta kewajiban lain-lain.

0 Informasi Arus Kas Operasional 06 07 08 09 10 Jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar Rp4,05 miliar menurun sebesar 37,05% dari Rp6,44 miliar di periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Pada akhir tahun 2010

22.518,00

Kewajiban

Ekuitas 10.000,00 Ekuitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.122,51 miliar,8.000,00 mencapai 145,19% dari target 2010. Ekuits Taspen mengalami peningkatan sebesar 53,81% 6.000,00 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Hal ini disebabkan 4.000,00 meningkatnya kenaikan nilai investasi, cadangan umum, cadangan tujuan, dan saldo laba tahun 2.000,00 berjalan. 4.341,92

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4,11 miliar. Aset lain-lain telah mencapai 10,64% dari target 2010, dan mengalami penurunan sebesar 88,55% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembebanan beban tangguhan untuk proyek Arthaloka II pada pelaporan keuangan tahun 2010 sebesar Rp 27, 60 miliar.

pengakuan 12.000,00bagian rugi PT Arthaloka Indonesia.

20.224,10

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2010 sebesar Rp 4,63 miliar serta mencapai 57,81% dari target 2010, dan mengalami penurunan sebesar 8,68% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2009.

11.605,50

11.919,81

PENDAPATAN

20.000,00 10.000,00 0

PT Taspen (Persero)

08

09

10


49

Taspen mencatat penambahan kas dari kegiatan operasional sebesar Rp14,47 triliun dan pengeluaran kas bersih untuk kegiatan investasi Rp14,48 triliun, sehingga terjadi penurunan bersih kas/setara kas dari Rp0,01 triliun

Belanja Modal Realisasi belanja modal Taspen pada periode yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp53,31 miliar, mencapai 55,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2010 atau meningkat sebesar 133,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Gambaran tentang pencapaian realisasi belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2010 dan 2009 Miliar Rupiah

Realisasi

URAIAN

RKAP 2010

31 Des 2010

31 Des 2009

% Pencapaian RKAP 2010

% Naik/ turun

1

2

3

4

5=3/2

6=3/4

Tanah

1,65

0,09

0,11

5,45

(19,00)

Hak Guna Bangunan

0,50

0,09

0,45

17,00

(81,21)

Bangunan

56,16

23,23

4,86

41,36

378,36

Kendaraan

7,25

6,74

2,64

92,95

155,13

Komputer

8,69

7,13

5,59

82,00

27,59

Hak Cipta/Paten/Lisensi

10,83

8,45

0,43

77,99

1.856,27

Inventaris Kantor

10,74

7,60

8,79

70,74

(13,53)

Jumlah

95,82

53,31

22,87

55,64

133,15

Sumber: Divisi Anggaran dan Akuntansi

50


PT Taspen (Persero)

Rasio Keuangan Yang Terkait Dengan Transparansi Tabel Rasio Keuangan yang Berkaitan Dengan Transparansi Per 31 Desember 2010 RASIO KINERJA Imbal Balik atas Aset (ROA)

2010

2009

2008

0,85

0,65

1,07

Imbal Balik atas Ekuitas (ROE)

16,96

17,41

Rasio Kecukupan Investasi

86,58

83,74

Rasio Kerugian

72,63

Rasio Klim Yoi

2007

2006

0,43

1,03

23,16

7,42

19,73

82,31

92,59

96,68

82,52

77,34

72,67

73,88

82.12

76.73

77.77

80.730

72.63

11.28

12.28

10.95

12.05

12.11

Imbal Hasil Imbal hasil terhadap ekuitas (Return On Equity/ROE) adalah proyeksi imbal hasil kepada pemegang saham. Pada akhir 2010 mengalami sedikit penurunan namun masih stabil dari 17,41% pada tahun 2009 menjadi 17,09% pada tahun 2010. Imbal hasil terhadap aktiva (Return on Asset/ ROA) mengalami kenaikan yang stabil dari 1,79% pada akhir 2009 menjadi 1,79% pada akhir 2010. Sedangkan Imbal Hasil atas Investasi mengalami penurunan dari 11,28% pada 31 Desember 2009 menjadi 12,28% pada 31 Desember 2010. Rasio Kecukupan Investasi Rasio Kecukupan Investasi adalah nilai proyeksi investasi berbanding dengan kewajiban manfaat polis masa depan. Pada 31 Desember 2010, Rasio Kecukupan Investasi Taspen mengalami peningkatan dari 83,75% pada akhir 2009 menjadi 86,58% pada akhir 2010. Rasio Klim Rasio Klim Taspen yang tercatat pada 31 Desember 2010 adalah 72,63%. Rasio ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatat sebesar 80,73%.

PT Taspen (Persero)


51

Informasi Material tentang Investasi, Ekspansi, Divestasi, akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang atau Modal Pada 4 Juni 2010, PT Taspen (Persero) melikuidasi PT Indonesia Arthasangga Utama (Intama) dan telah dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 13 dari notaris P.Sutrisno A Tampubolon dan telah tercatat dalam Sisminbakum, sesuai dengan Surat No. AHU-AH.0101019297 tanggal 29 Juli 2010 dari Kementrian hukum dan Hak Asasi manusia Dirjen Administrasi Hukum Umum. Terkait dengan Aset PT Intama, Taspen telah menyampaikan surat nomor: SRT-170/Dir.1/112010 tanggal 3 november 2010 kepada Menteri Keuangan RI apabila Pemerintah berminat untuk memanfaatkan tanah di Lot-1 SCBD Jakarta. Persetujuan atas rencana pelepasan atau pemanfaatan tanah di Lot1 SCBD telah disetujui oleh Kementrian Keuangan yang tercantum dalam surat Sekretaris Jendral Kementrian keuangan RI nomor: SR-998/SJ/2010 tanggal 9 Desember 2010. Penjualan/Pelepasan tanah di Lot-1 SCBD dilaksanakan sesuai Akta Pengikatan Pelepasan Hak Nomor: 76 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH SpN dengan harga sebesar Rp 432.166.875.000 (brutto) yang pembayarannya secara bertahap, sebagai berikut : a. b. c.

Dalam Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 124.231.490.000 yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Dalam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 157.997.610.00- yang akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan Juni 2011. Dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 149.937.775.000 yang akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012.

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan RI Nomor: SR-998/SJ/2010 tanggal 9 Desember 2010bahwa Mentri Keuangan RI telah memberikan persetujuan atas rencana pelepasan / pemanfaatan tanah di Lot-1 SCBD Jakarta kepada Pemerintah. Penjualan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp432.166.875.000 atas dasar persetujuan seluruh anggota Direksi. Penjualan/Pelepasan tanah di Lot -1 SCBD dilaksanakan sesuai akta pengikat pelepasan hak Nomer : 76 tanggal 23 Desenbar 2010 yang dibuat oleh akte notaris H. Teddy Anwar, Sh Spn dengan harga sebesar Rp 432.166.875.000,(bruto) yang pembayarannya secara bertahap sebagai berikut : a. Dalam tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 124.231.490.000,- yang akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. b. Dalam tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 157.997.610.000,- yang akan dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2011. c. Dalam tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 149.937.775.000,- yang akan dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012.

52


PT Taspen (Persero)

Pembayaran Uang Muka tahap I (pertama) atas penjualan/pelepasan tanah di Lot-1 SCBD sebesar Rp 124.231.490.000,- dipotong untuk pembayaran pajak penjualan (Pph Final) sebesar Rp 6.211.574.500,- sehingga penerimaan bersih sebesar Rp 118.019.915.500,- telah diterima oleh PT TASPEN Persero pada tanggal 29 Desember 2010.

Pembayaran Uang Muka tahap I (pertama) atas penjualan/pelepasan tanah di Lot-1 SCBD sebesar Rp124.231.490.000 dipotong untuk pembayaran pajak (Pph Final) sebesar Rp6.211.574.500 sehingga penerima bersih sebesar Rp118.019.915.500 telah diterima oleh PT Taspen (Persero) pada tanggal 29 Desember 2010 yang dicatat dalam akun Uang Muka Pelepasan Properti Investasi.

Informasi Transaksi Material yang mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Selama tahun 2010, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan Selama tahun 2010, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Taspen.

Pembagian Kebijakan Akuntansi Periode tahun buku 2010 merupakan penerapan Standar Akuntasi PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Kedua standar tersebut berlaku efektif setelah 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif. Akibat adanya perubahan kebijakan akuntansi tersebut, Perseroan telah melakukan penyesuaian pada akun investasi langsung dan dana program pensiun PNS. Investasi langsung sebelum pemberlakuan PSAK No. 50 dan 55 dilaporkan sebesar Rp57,92 miliar dan setelah penyesuaian sebesar Rp37,76 miliar. Sementara dana Program pensiun PNS di sisi kewajiban sebelum pemberlakuan PSAK no. 50 dan 55 dilaporkan sebesar Rp19,59 triliun, setelah dilakukan penyesuaian akun tersebut bernilai Rp19,57 triliun.

PT Taspen (Persero)


53

Pembahasan Analisis dan Manajemen DALAM MENJALANKAN BISNISNYA, PT TASPEN (PERSERO) MENGELOLA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA DAN PROGRAM PENSIUN.

II. Tinjauan Usaha Program Tabungan Hari Tua Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna dan Asuransi Kematian. Taspen mengelola program THT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 491 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero) Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta program pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya, jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi ini menggabungkan manfaat jaminan keuangan dengan Asuransi Kematian. Sedangkan, Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri atau suami atau anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Selain kedua program di atas, Taspen juga telah memperkenalkan Program THT Multiguna (MGS) dan Ekaguna (EGS) pada tahun 1998 untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada peserta. Program THT MGS merupakan pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa, manfaat berkala yang dibayarkan setiap bulan, manfaat THT, dan manfaat nilai tunai. Besarnya manfaat nilai tunai disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan peserta dalam membayar premi. Peserta program multiguna terdiri dari PT Posindo, dan PT Pelabuhan Indonesia I, II, dan IV. Sedangkan Program THT EGS dimulai pada 1998. Program ini hanya memberikan manfaat THT saja kepada peserta dari BUMN dan BUMD yang ingin membatasi kewajiban iurannya.

54


PT Taspen (Persero)

Besarnya manfaat THT yang diterima oleh peserta program di hitung dalam rumus manfaat THT sebagai berikut:

Bagi Pegawai Negeri Sipil Manfaat THT = (0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x (P2-P1)) Keterangan: 0,60 : Koefisien perhitungan manfaat THT pegawai negeri sipil MI1 : Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai peserta. MI2 : Masa Iuran sejak 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai peserta P1 : Penghasilan terakhir sebulan berdasarkan PP Nomor 6 tahun 1997 P2 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang menjadi dasar pemotongan iuran. Bagi hakim: Manfaat THT = (0,60 x MI1 x P1) + (0,60 x MI2 x (P2-P1)) Keterangan: 0,55 : Koefisien perhitungan manfaat THT hakim MI1 : Masa iuran sejak menjadi peserta sampai dengan diberhentikan sebagai peserta. MI2 : Masa Iuran sejak 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai peserta P1 : Penghasilan terakhir sebulan berdasarkan PP Nomor 6 tahun 1997 P2 : Penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum peserta berhenti sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang menjadi dasar pemotongan iuran. Adapun pembayaran manfaat THT tertinggi dan terendah per peserta yang telah dilakukan Taspen dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel Pembayaran Manfaat THT Tertinggi dan Terendah Manfaat THT

Tahun 2010

2009

2008

Tertinggi

Rp37.443.700,00

Rp32.544.789,00

Rp28.302.000,00

Terendah

Rp8.167.400,00

Rp14.899.069,00

Rp7.615.500,00

PT Taspen (Persero)


55

Peserta Program THT

Untuk mendapatkan manfaat dari Program THT, para peserta program berkewajiban untuk : 1. Membayar iuran/premi sebesar 3,25% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan. 2. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarga peserta. 3. Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan data diri keluarga peserta. Jumlah Peserta Program THT pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 4.612.684 orang, mencapai 101,29% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2010. Jumlah peserta tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,56% jika dibandingkan akhir tahun 2009.

56


PT Taspen (Persero)

JUMLAH PESERTA 50.000,00

26.178 100.686 4.485.820

Para peserta Program THT memiliki hak-hak sebagai berikut: 1. Manfaat THT dibayarkan apabila peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri karena pensiun atau meninggal dunia. 2. Manfaat Nilai Tunai dibayarkan apabila peserta berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar). 3. Manfaat Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, isteri/suami dan anak peserta meninggal dunia.

Grafik Peserta THT PNS, THT BUMN, THT MGS, dan EGS Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

27.066 102.307 4.199.458

Kepesertaan Program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai atau pejabat negara, dan berakhir pada saat pegawai atau pejabat negara tersebut berhenti. Peserta Program THT terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS Departemen Hankam; Pejabat Negara; dan Pegawai BUMN/BUMD.

40.000,00

30.000,00

MGS/EGS BUMN

20.000,00

PNS 10.000,00

0

2009

2010

Berdasarkan jenis dan jumlah peserta tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: •

Peserta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Jumlah Peserta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 4.485.820 orang, mencapai 101,12% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 6,82% yang disebabkan oleh adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru.

•

Peserta BUMN Jumlah peserta BUMN pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 100.686 orang, mencapai 107,93% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,58%. Hal ini merupakan hasil rekonsiliasi data peserta dengan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan keakuratan data.

•

THT Multiguna dan THT Ekaguna Jumlah peserta THT Multiguna dan Ekaguna pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 26.178 orang, mencapai 105,45% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 3,28%. Penurunan ini akan terus terjadi karena berdasarkan Surat Direksi Nomor: SRT-15/ Dir.2/022008 tanggal 13 Februari 2008 perihal Pemasaran Program THT Multiguna dan THT Ekaguna yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 491/ KMK.06/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero), Taspen tidak diperkenankan untuk melakukan pemasaran kedua program tersebut, sehingga untuk waktu mendatang tidak terjadi penambahan peserta baru.

Perkembangan Peserta Program THT selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel Peserta Program THT Tahun 2006 - Tahun 2010 Orang

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010


Program THT a. PNS Pusat/Daerah b. BUMN

3.649.398

3.697.674

4.085.148

4.199.458

4.485.820

5,35

132.170

110.609

106.031

102.307

100.686

(6,39)

27.066

26.178

(3,22)

THT Multiguna dan Ekaguna Sejahtera TOTAL

29.844

28.994

27.867

3.811.412

3.837.277

4.219.046

PT Taspen (Persero)


57

Penyelesaian Klim Jumlah klim yang diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 216.732 kejadian atau mencapai 91,99% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 2,71%.

Penyelesaian klim dan manfaat menurut jenis kejadian masing-masing program adalah sebagai berikut : •

Asuransi Dwiguna Penyelesaian klim Asuransi Dwiguna sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebanyak 130.685 kejadian atau mencapai 96,53% dari RKAP 2010. Jumlah ini mengalami penurunan Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,31%.

•

Asuransi Kematian Penyelesaian klim Asuransi Kematian sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sebanyak 76.693 kejadian, mencapai 84,53% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 3,35%.

•

Program THT Multiguna Sejahtera Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 realisasi penyelesaian klim dan manfaat THT Multiguna Sejahtera adalah sebanyak 9.354 kejadian, mencapai 98,55% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, penyelesaian klim THT Multiguna Sejahtera mengalami peningkatan sebesar 3,04%.

127.737

250

130.685

9.354 74.205

9.354 76.693

Grafik Penyelesaian Klim Program Tabungan Hari Tua Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

200

150

100

50

0

2009

2010

Asuransi Multiguna Asuransi Kematian Asuransi Dwiguna

58


PT Taspen (Persero)

Rincian penyelesaian klim dan manfaat tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut : Kejadian

URAIAN

RKAP 2010

1

2

I.

Asuransi Dwiguna

a.

Pensiun

b.

Meninggal

c.

Keluar Sub Jumlah

Realisasi 31 Des 2010 31 Des 2009 3

4

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

5=3/2

6=3/4

115.504

110.078

107.078

95,30

2,80

16.761

19.661

19.600

117,30

0,31

3.124

946

1.059

30,28

(10,67)

135.389

130.685

127.737

96,53

2,31

II.

Asuransi Kematian

a.

Peserta

49.595

41.814

40.567

84,31

3,07

b.

Isteri/Suami

35.892

33.106

31.903

92,24

3,77

c.

Anak Sub Jumlah

III.

Multiguna Sejahtera

a.

Manfaat Berkala Pertama

b.

Manfaat Sekaligus

c.

Nilai Tunai

d.

Manfaat Bulanan Sub Jumlah JUMLAH

5.238

1.773

1.735

33,85

2,19

90.725

76.693

74.205

84,53

3,35

1.186

964

969

81,28

(0,52)

103

121

103

117,48

17,48

29

106

84

365,52

26,19

8.174

8.163

7.922

99,87

3,04

9.492

9.354

9.078

98,55

3,04

235.606

216.732

211.020

91,99

2,71

*) Sampai dengan 31 Desember 2010 terdapat penyesuaian sebesar 4.825 kejadian Sumber: Divisi Pelayanan

Pembayaran Klim Jumlah klim yang dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp3,434 triliun, mencapai sebesar 105,00% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah pembayaran klim THT mengalami peningkatan sebesar 14,18%.

PT Taspen (Persero)


59

Tabel Pembayaran Klim THT Per 31 Desember 2010 dan 2009 Miliar Rupiah

URAIAN

RKAP 2010

1

2


31 Des 2009

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

3

4

5=3/2

6=3/4

Pegawai Negeri Sipil (PNS) -

Asuransi Dwiguna

2.720,49

2.976,23

2.592,13

109,40

14,82

-

Asuransi Kematian

361,18

256,98

248,37

71,15

3,47

3.081,67

3.233,22

2.840,50

104,92

13,83

Sub Jumlah BUMN -

Asuransi Dwiguna

117,99

133,48

102,37

113,13

30,39

-

Asuransi Kematian

5,19

4,87

3,68

93,76

32,33

-

Multiguna dan Ekaguna Sejahtera Sub Jumlah TOTAL

68,30

65,13

63,32

95,36

2,87

191,48

203,48

169,36

106,27

20,14

3.273,15

3.436,69

3.009,85

105,00

14,18

Sumber: Divisi Anggaran dan Akuntansi

Secara rinci pembayaran klim THT per program adalah sebagai berikut: 1. Program Asuransi PNS a. Klim Asuransi Dwiguna Penyelesaian klim Asuransi Dwiguna PNS sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2,98 triliun dan mencapai 109,40% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2009, jumlah pembayaran klim Asuransi Dwiguna PNS mengalami peningkatan sebesar 14,82%. b.

60

2. Program Asuransi BUMN a. Klim Asuransi Dwiguna Penyelesaian klim Asuransi Dwiguna BUMN sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah Rp133,48 miliar, mencapai 113,13% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah pembayaran klim Asuransi Dwiguna BUMN mengalami peningkatan sebesar 30,39%.

Klim Asuransi Kematian Penyelesaian klim Asuransi Kematian PNS sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp256,98 miliar, dan mencapai 71,15% dari RKAP 2010. Jumlah pembayaran klim Asuransi Kematian tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,47% dibandingkan tahun buku 2009.


PT Taspen (Persero)

b.

Klim Asuransi Kematian Penyelesaian klim Asuransi Kematian BUMN sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp4,87 miliar, mencapai 93,76% dari RKAP 2010. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 32,33% dibandingkan periode yang sama di tahun 2009.

c.

Klim THT Multiguna dan Ekaguna Sejahtera Penyelesaian klim Multiguna dan Ekaguna Sejahtera sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp65,13 miliar, mencapai 95,36% dari RKAP 2010. Jumlah pembayaran klim Asuransi Kematian mengalami peningkatan sebesar 2,87% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya,

Program Pensiun Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Menurut undang-undang tersebut, sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (pay as you go). Akan tetapi dalam perkembangannya, sumber

dana pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga berasal dari pembagian Dana Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Namun sejak tahun 2009, sumber dana sepenuhnya (100%) berasal dari APBN. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bekerja dalam dinas Pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Potongan iuran pensiun tersebut pada awalnya ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, sebagai tindak

Komposisi sharing adalah sebagai berikut: PERIODE

Sharing Pembayaran Pensiun APBN

DANA PENSIUN PNS

100%

0%

0%

100%

77,50%

22,50%

April 1997 - Desember 1998

77%

23%

Januari 1999 - Desember 2002

75%

25%


79%

21%


82,50%

17,50%


85,5%

14,5%


91%

9%

Januari 2009 - sekarang

100%

0%

Sampai dengan 1993 Januari 1994 - Maret 1994 April 1994 - Maret 1997

PT Taspen (Persero)


61

lanjutnya Dana Pensiun PNS dialihkan kepada Taspen berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Sistem administrasi, pengawasan, dan pelaporan dana pensiun dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadiminstrasian, Pelaporan, dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Sebagai pelaksana dari PP 25 tahun 1981, mulai tahun 1987 Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS untuk wilayah propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 822/MK.03/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986, dan pembayaran pensiun PNS secara Nasional baru dilakukan PT Taspen (Persero) sejak April 1990. Atas pengelolaan Pensiun PNS dan pembayaran pensiun PNS Pemerintah dilakukan

melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun. Ketentuan tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun mengalami perubahan setiap tahun, dan pada tahun 2008 ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-41/MK.06/2008. Untuk penetapan besarnya pensiun pokok PNS, Taspen menggunakan formula sebagai berikut:

Pensiun Pokok = 2,5 % x Masa Kerja x Gaji Pokok Keterangan: Max = Besaran pensiun pokok sebesar maksimum 75% dari Gaji Pokok. Min = Besaran pensiun pokok minimum sebesar 40% dari Gaji Pokok. Dasar hukum penggunaan formula tersebut berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Komposisi sharing adalah sebagai berikut:

Manfaat Pensiun

62

Tahun 2010

2009

2008

Tertinggi

Rp2.833.500,00

Rp2.474.500,00

Rp2.058.100,00

Terendah

Rp1.097.300,00

Rp933.400,00

Rp896.800,00


PT Taspen (Persero)

Penerima Pembayaran Pensiun Yang termasuk sebagai penerima pembayaran pensiun adalah: • Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Otonom. • Penerima Pensiun Pejabat Negara. • Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan. • Penerima Tunjangan Veteran. • Penerima Tunjangan Dana Kehormatan. • Penerima Uang Tunggu. • Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989. Setiap peserta program pensiun berhak untuk: • Pensiun Sendiri • Pensiun Janda/Duda • Pensiun Yatim Piatu • Pensiun Orang Tua • Uang Duka Wafat (UDW) Sedangkan untuk memperoleh hak peserta program, peserta harus memenuhi Kewajiban Peserta Program Pensiun, yaitu: 1. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan. 2. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya. Jumlah penerima pembayaran pensiun pada akhir periode 31 Desember 2010 adalah sebanyak 2.238.351 orang atau mencapai 96,94% dari sasaran RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,01%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima Dana Kehormatan sebesar 18,00% sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran RI, yang pembayarannya baru dilaksanakan mulai Desember 2008. Selain itu, jumlah penerima pembayaran pensiun PT KAI juga mengalami peningkatan sebesar 13,18% peningkatan jumlah penerima manfaat pensiun PT KAI dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom (PNS DO), masing-masing secara berurutan sebesar 13,18% dan 12,35% dari tahun 2009.

Bagi peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh

PT Taspen (Persero)


63

TABEL PENERIMA PEMBAYARAN PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 URAIAN

1 1. PNS Pusat 2. PNS DO

Realisasi

RKA 2010

31 Des 2010

% Naik / turun

2

3

4

5=3/2

6=3/4

1,035,477

997,743

1,005,355

96.36

(0.76)

735,916

785,539

699,175

106.74

12.35

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNSP) Jumlah penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 997.743 orang atau mencapai 96,36% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,76%.

4. Hakim Jumlah penerima pensiun Hakim pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 2.821 orang atau mencapai 92,49% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah Hakim penerima pensiun mengalami penurunan sebesar 0,74%.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom (PNS DO) Jumlah penerima pensiun PNS DO pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 785.539 orang atau mencapai 106,74 dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 12,35%.

5. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/ Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Jumlah penerima pensiun PKRI/KNIP pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 1.257 orang dan mencapai 106,89% dari RKA 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,96%. Penurunan ini akan terus terjadi karena pengajuan penerima Tunjangan PKRI/KNIP yang baru semakin berkurang.

3. Pejabat Negara Jumlah penerima pensiun Pejabat Negara pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 5.425 orang, mencapai 82,81% dari RKA 2010. Jumlah ini telah meningkat sebesar 6,83% dibandingkan perode yang sama tahun sebelumnya.

64

Pencapaian 2010

31 Des 2009


6. Veteran Jumlah penerima pensiun Veteran pada akhir periode 31 Desember 2010 sebanyak 155.378 orang dan mencapai 110,23% dari RKA 2010. Jika

PT Taspen (Persero)

Penyelesaian Klim Realisasi penyelesaian klim Program Pensiun tahun 2010 adalah sebanyak 354.919 kejadian atau mencapai 93,36% dari sasaran RKAp tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 12,95%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pengajuan Pensiun Pertama Sendiri, Uang Duka Wafat, Uang Kekurangan Pensiun, Pengembalian Iuran 4,75%, dan Dana Kehormatan. TABEL PENYELESAIAN KLIM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 URAIAN

1

Kejadian

Realisasi

RKA 2010

31 Des 2010

Pencapaian 2010

31 Des 2009

% Naik / turun

2

3

4

5=3/2

6=3/4

106,454

116,870

128,928

109.78

(9.35)

63,945

60,502

60,251

94.62

0.42

3. Pensiun Yatim Piatu (YP)

1,505

4,854

4,430

322.52

9.57

4. Pensiun 3 Bulan tidak Diambil (SP3B)

5,799

9,416

6,443

162.37

46.14

5. Uang Duka Wafat (SP2UDW)

49,323

93,528

95,222

189.62

(1.78)

6. Uang Kekurangan Pensiun (SP2UKP)

20,519

29,047

60,155

141.56

(51.71)

7. Pensiun Lanjutan (SP3L)

13,055

29,565

16,432

226.46

79.92

8. Pengembalian Iuran 4,75% (SP3IP)

21,801

1,874

8,093

8.60

(76.84)

97,754

9,264

27,781

9.48

(66.65)

380,155

354,920

1. Pensiun Pertama Sendiri (SP4A) 2. Pensiun Janda Duda (SP4B)

9. Dana Kehormatan JUMLAH

PT Taspen (Persero)


65

Pembayaran Klim Manfaat pensiun yang dibayarkan tahun 2010 adalah sebesar Rp44,50 triliun atau mencapai 98,80% dari sasaran RKAP tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009, klim yang dibayarkan mengalami kenaikan sebesar 10,11%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerima manfaat pensiun sebesar 10,84%. Rincian pembayaran manfaat pensiun tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut: TABEL PENYELESAIAN KLIM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 URAIAN

1

Realisasi

RKA 2010

31 Des 2010

Pencapaian 2010

31 Des 2009

% Naik / turun

2

3

4

5=3/2

6=3/4

38,321.50

38,858.89

35,057.04

101.40

10.84

2. Veteran & PKRI

1,824.10

1,685.51

1,694.14

92.40

(0.51)

3. APBN sepenuhnya

3,296.92

3,138.80

2,824.07

95.20

11.14

61.29

11.20

38.28

18.27

(70.75)

5. Dana Kehormatan

1,080.00

380.11

455.97

35.20

(16.64)

6. Sharing Damu II/III

-

(2.25)

(3.92)

-

(42.62)

44,583.81

44,072.26

40,065.57

98.85

10.00

1. Manfaat Pensiun PNS *)

4. Pengembalian Iuran 4,75%

Sub Jumlah 7. Manfaat PT KAI ex PNS JUMLAH

453.84

423.87

346.49

93.40

22.33

380,155

354,920

407,735

93.36

(12.95)

Sumber : Divisi Anggaran dan Akuntansi *) Terdiri dari : Pembayaran PNS Pusat, DO, Hakim, Pejabat Negara dan ABRI

1. Manfaat Pensiun Pegawai Negeri Sipil tahun 2010 yang dibayarkan sebesar Rp 38,86 triliun atau mencapai 101,40% dari sasaran RKAP tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,84%. 2. Pembayaran Tunjangan Veteran dan Perintis Kemerdekaan RI/Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 2010 sebesar Rp 1.685,51 miliar atau mencapai 92,40% dari sasaran RKAP tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah pembayaran tersebut mengalami penurunan sebesar 0,51%.

3,14 triliun atau mencapai 95,20% dari sasaran RKAP tahun 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 11,14%. 4. Pembayaran Pengembalian Iuran Pensiun (4,75%) tahun 2010 sebesar Rp 11,20 miliar atau mencapai 18,27% dari sasaran RKA tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 70,75%. Penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan pembayaran pengembalian iuran baru dilaksanakan pada akhir tahun 2008 yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02/2008.

3. Pembayaran dengan APBN sepenuhnya terdiri dari pembayaran pensiun eks Pegadaian dan pembayaran pensiun ke-13, tahun 2010 sebesar Rp

66


PT Taspen (Persero)

5. Pembayaran Dana Kehormatan tahun 2010 sebesar Rp 380,11 miliar atau mencapai sebesar 35,20% dari sasaran RKAP tahun 2010. Jumlah pembayaran Dana Kehormatan ini menurun 16,64% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. 6. Sharing Damu II/III tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 42,62% dari sebesar negatif Rp 3,92 miliar pada periode tahun 2009 menjadi Rp 2,25 miliar pada tahun 2010. 7. Pembayaran Manfaat PT KAI ex PNS tahun 2010 sebesar Rp 423,87 miliar atau mencapai sebesar 93,40% dari RKA tahun 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 22,33%.

PENGELOLAAN DANA DAN INVESTASI

obligasi yang diutamakan pada tenor menengah dan panjang, Namun strategi akumulasi obligasi mengalami kendala dengan meningkatnya harga secara cepat akibat arus modal asing yang massive, sehingga yield turun pada level rata-rata dibawah 9% atau dibawah rate aktuaria 10%. Untuk memenuhi target hasil, maka dilakukan perubahan strategi dengan meningkatkan realisasi gain melalui penjualan obligasi untuk memanfaatkan kenaikan harga. Perubahan yang cepat terjadi pula di pasar saham memaksa dilakukan akumulasi pembelian secara signifikan pada awal tahun 2010. Portofolio saham berfokus pada sektor yang prospektif seperti sektor komoditas, perkebunan serta sektor energi. Seiring dengan meningkatnya kinerja pasar saham diikuti dengan penjualan saham yang agresif dilakukan pada timing yang diperhitungkan. Demikian pula akumulasi kembali saham tetap dilakukan pada saat pasar turun.

Meningkatnya ekonomi Indonesia pada tahun 2010 yang didukung oleh kinerja domestik dan eksternal serta membaiknya makro ekonomi, berdampak pada meningkatnya kinerja pasar modal. Hal ini pada gilirannya berpengaruh positif pada kinerja investasi PT Taspen.

dalam Miliar

Inflasi yang diprediksi para ekonom akan mengalami kenaikan di sepanjang tahun 2010 tidak terjadi, dan pada akhir tahun berada pada level 6,97%. Membaiknya indikator ekonomi tersebut mendorong Bank Indonesia mempertahankan suku bunga BI Rate pada 6,50% di sepanjang tahun 2010 sehingga rate deposito Bank Pemerintah stabil di 7%. Hal tersebut kurang menguntungkan karena rate diasumsikan pada posisi 7,5%. Hal ini mendorong PT Taspen untuk melakukan strategi peningkatan switching dari deposito ke instrumen obligasi dan saham secara bertahap dengan memperhatikan timing yang tepat. Komposisi portofolio investasi didominasi oleh obligasi khususnya Surat Utang Negara dengan memperhatikan profil risiko dan kewajiban berdasarkan prinsip Asset and Liability Management. Hal itu tercermin dari pembelian

PT Taspen (Persero)


67

dalam Miliar

HASIL INVESTASI

Rp

Bunga Deposito

1.073,76

Bunga Obligasi

4.072,89

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi: - Obligasi:

515,12

- Saham

526,21

- Reksadana

1,57

Dividen: - Dividen Saham

55,21

Dividen Penyertaan Kenaikan Penurunan Nilai Investasi: - Reksadana

0,39

Hasil Investasi Lainnya

2,37

Jumlah

6.249,59

dalam Miliar

68


PT Taspen (Persero)

Rasio Kecukupan Investasi Dari tabel tersebut diatas, apabila dilakukan perbandingan antara nilai investasi program THT dengan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD), maka rasio kecukupan investasi adalah 86,58%. Hal ini menyiratkan belum terpenuhinya kewajiban kepada peserta dari dana investasi. Kondisi ini disebabkan adanya dana Unfunded Liability (UFL) atau PSL Pemberi Kerja sebesar Rp8,3 triliun yang belum dipenuhi oleh pemberi kerja (Pemerintah) dan saat ini dicatat sebagai piutang pemberi kerja. Adapun akumulasi UFL sebagai berikut: KEKURANGAN PENDANAAN (UNFUNDED LIABILITY) TAHUN 2007 HINGGA TAHUN 2010 No

Tahun

% Kenaikan Gaji Pokok

PSL Pemberi Kerja

Akumulasi

1

2007

15%

1.638.443.906.070

1.638.443.906.070

2

2008

20%

2.430.505.392.359

4.088.949.298.429

3

2009

15%

3.024.845.340.493

7.133.794.638.922

4

2010

5%

1.275.570.232.079

8.389.364.871.001

PT Taspen (Persero)


69

Pembahasan Analisis dan Manajemen PARA CALON KARYAWAN BARU AKAN DINYATAKAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP PADA BULAN MEI 2011, SETELAH MENJALANI ON THE JOB TRAINING (OJT) DI UNIT-UNIT KERJA KANTOR PUSAT MAUPUN KANTOR CABANG TASPEN DI SELURUH INDONESIA.

III. Tinjauan Operasional Sumber Daya Manusia Penerimaan Karyawan Baru PT Taspen (Persero) Sebagai bagian dari regenerasi karyawan dan demi kemajuan Perseroan ke depan, Taspen kembali merekrut karyawan baru untuk ditempatkan di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang seluruh Indonesia. Dari proses rekrument tahun ini, Taspen mendapatkan 50 (lima puluh) calon karyawan baru. Mereka kemudian dididik dan dilatih selama dua belas hari, sejak tanggal 29 Juli hingga 9 Agustus 2010 di LPPA Jasindo di Cisarua Bogor dan PUSENIF Bandung. Materi pelatihan yang diberikan meliputi hard competency, yaitu teknis operasional kantor cabang (meliputi bidang pelayanan dan data peserta, serta bidang keuangan), pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai karyawan Taspen. Materi soft competency berguna sebagai alat untuk membentuk pribadi calon karyawan agar disiplin, tangguh, tanggap, dan siap melaksanakan tugas di unit kerja manapun. Para calon karyawan baru akan dinyatakan sebagai karyawan tetap pada bulan Mei 2011, setelah menjalani on the job training (OJT) di unit-unit kerja kantor pusat maupun kantor cabang Taspen di seluruh Indonesia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal Agar kinerja individu menjadi optimal dan memberikan kontribusi pada peningkatan yang signifikan pada kinerja unit kerjanya, diberikan Tugas Belajar terhadap 8 (delapan) orang karyawan. Tugas belajar tersebut dilaksanakan sejak 30 Agustus 2010. Adapun komposisi program serta jurusan yang dipilih adalah Magister Akuntansi dan Magister Manajemen Universitas Indonesia.

70


PT Taspen (Persero)

Adapun jurusan yang diambil adalah sebagai berikut: No 1

Strata Magister Akuntansi

Jurusan

Institusi Pendidikan

Jumlah Peserta

Manajemen Pengendalian

Universitas Indonesia

2

Audit dan Konsultasi Internal


1

2

Magister Manajemen

Manajemen Risiko


1

3

Magister Manajemen

Manajemen Keuangan

Universitas Gajah Mada

1

Manajemen Sumber Daya manusia Universitas Gajah Mada

2

Penugasan belajar disahkan dengan Surat Keputusan Direksi dan terikat pada perjanjian ikatan dinas. Corporate Leadership Training (CLT) Guna menyiapkan pemimpin yang memiliki kemampuan membuat keputusan di level strategis, Divisi SDM Taspen menyelenggarakan pendidikan bertajuk “Corporate Leadership Training” untuk berbagai level, sebagai berikut :

Tabel Kegiatan CLT

PT Taspen (Persero)


71

Kekuatan dan Produktivitas Profil kekuatan Sumber Daya Manusia yang ada sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 digambarkan pada tabel berikut : Tabel Profil Jumlah Sumber Daya Manusia Orang

Realisasi

URAIAN

RKAP 2010

31 Des 2010

31 Des 2009

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

1

2

3

4

5=3/2

6=3/4

Gol 1 s/d VI

1.509

1.398

1.452

92,64

(3,72)

Gol VII s/d VIII

353

358

353

101,42

1,42

Gol IX s/d X

140

151

140

107,86

7,86

Gol XI s/d XII

35

34

36

97,14

(5,56)

2.037

1.941

1.981

95,29

(2,02)

Jumlah

Komposisi Karyawan PT Taspen (Persero) Berdasarkan Golongan 151

Golongan IX s/d X

34

Golongan XI s/d XII

358

Golongan VI s/d VIII

31 Desember

2010 1398

Golongan I s/d VI

72


PT Taspen (Persero)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sumber daya manusia pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebanyak 1.941 orang, mencapai 95,29% dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 2,02%. Rincian jumlah karyawan Taspen di Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang dan yang Diperbantukan/Dipekerjakan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Rincian Karyawan PT Taspen (Persero) di Kantor Pusat Per 31 Desember 2010 Orang

No

UNIT KERJA

TAHUN 2010

PT Taspen (Persero)


73

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-41/MK.06/2008 tanggal 21 Januari 2009 perihal Formula Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), terhitung mulai Januari 2009 ditetapkan formula biaya penyelenggaraan pensiun dengan rumus [5% x Hasil Investasi Dana Pensiun PNS] ditambah [65% x Total Biaya Usaha PT Taspen (Persero). Dengan dasar rumusan tersebut, ditetapkan alokasi pembebanan biaya SDM sebagai biaya bersama (joining cost) berdasarkan bobot pekerjaan tertimbang antara program THT sebesar 35% dan program Pensiun sebesar 65%.

Adapun alokasi pembebanan biaya SDM berdasarkan bobot pekerjaan tertimbang menurut program yang dikelola pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang tahun 2010 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel Bobot Pekerjaan Tertimbang Jumlah SDM

Uraian

Bobot Pekerjaan Tertimbang THT

PENSIUN

(%)

SDM

(%)

Kantor Pusat

416

55%

229

45%

187

Kantor Cabang

1518

32%

486

68%

1032

Alokasi Beban Biaya SDM Kantor Pusat/KCU/KC

1934

35%

677

65%

1257

Sumber : Divisi Rembang

Dari segi pendidikan, terdapat peningkatan latar belakang pendidikan karyawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan terjadinya penurunan jumlah karyawan yang memiliki latar belakang SD dan SLTA masing-masing sebesar 14,29% dan 5,78%, sementara yang berlatar belakang pendidikan SLTP masih tetap. Karyawan yang berlatar belakang pendidikan DI, DII dan DIII; S1; serta S2 meningkat masing-masing sebesar 2,16%; 0,33% dan 1,94% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

74

SDM


PT Taspen (Persero)

Tabel Rincian Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang

URAIAN

RKAP 2010

1

2


31 Des 2009

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

3

PT Taspen (Persero)


75

Perkembangan Jumlah dan Produktivitas Karyawan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel Jumlah dan Produktivitas Karyawan Tahun 2006 –2010 Orang

URAIAN Jumlah Karyawan

2006 2.039

% Pertumbuhan

2007

2009

2010

2.057

2.021

1.981

1.941

0,88

(1,75)

(1,98)

(2,02)

% Pertumbuhan Rata-rata Produktivitas Karyawan

2008

(1,22) 2.844

% Pertumbuhan % Pertumbuhan Rata-rata

2.851

3.124,00

3.282

3.530

0,25

9,58

5,06

7,55

5,61

Sumber: Divisi SDM dan Divisi Renbang

Pendidikan dan Latihan Realisasi pendidikan dan pelatihan karyawan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebanyak 1.510 orang, mencapai 77,60% dari RKAP 2010. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 52,86%. Hal ini disebabkan menurunnya Diklat Pengembangan Kompetensi Inti, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis, Diklat Pelengkap dan Pra Purna Bakti masing-masing sebesar 60,57%, 50,72%, 84,62 dan 48,94%.

76


PT Taspen (Persero)

Tabel Realisasi Pendidikan dan Latihan Per 31 Desember 2010 dan 2009 Orang

NO

URAIAN

REALISASI

RKAP 2010

31 Des 2010

31 Des 2009

% Pencapaian 2010

% Naik/ Turun

1

2

3

4

5=3/2

6=3/4

1

Pra Kerja/ Orientation Training (OT)

94

49

-

52,13

-

2

Diklat di Tempat Kerja/ On The Job Training (OJT)

94

49

19

52,13

157,89

3

Diklat Pemantapan/ Strengthening Training (ST)

75

19

-

25,33

-

4

Diklat Kepemimpinan/ Corporate Leadership Training (CLT)

140

231

101

165,00

128,71

5

Diklat FungsionalLeadership

PT Taspen (Persero)


77

Jaringan Kerja Rincian Jaringan kerja meli puti Kantor Cabang Utama / Kantor Cabang Per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No

78

UNIT KERJA

Kontak

Alamat Lengkap

Telepon & Fax

1

KCU Jakarta

Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih No. 45 Jakarta 10520

Telp. (021) 4203805, 4224624, 4224625, 4224626, 4241534 Fax. (021) 4255484

2

KC Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No. 3, Telukbetung Bandar Lampung 35211

Telp. (0721) 488934, 488935 Fax. (0721) 488936

3

KC Bengkulu

Jl. Pangeran Natadirja No.65 Km. 7 Bengkulu 38225

Telp. (0736) 25282, 347763 Fax. (0736) 25283

4

KC Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 732 Palembang 30126

Telp.(0711) 312060, 313889 Fax. (0711) 312058

5

KC Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut Km. 3 Palangkaraya 73112

Telp. (0536) 3239874, 3239652, 3235433 Fax. (0536) 3222003

6

KC Pontianak

Jl.Jend. Achmad Yani Pontianak 78121

Telp. (0561) 731192, 741139 Fax. (0561) 737269

7

KC Pangkal Pinang

Jl. Rd. Abdullah No. 183 Pangkal Pinang 33129

Telp. (0717) 424508 Fax. (0717) 435408

8

KC Serang

Jl. KH.Abdul Fatah Hasan No.80 Serang 42117

Telp.(0254) 202106, 202107, 203085 Fax. (0254) 200865

9

KC Banjarmasin

Jl. Jend. Achmad Yani Km. 3,5 No. 10 Banjarmasin 70236

Telp. (0511) 3256003, 3256032, 3256037 Fax. (0511) 3251850

10

KC Samarinda

Jl. DI Panjaitan No. 46 Samarinda 75117

Telp. (0541) 771400, 771401, 771402 Fax. (0541) 771404

11

KCU Medan

Jl. H. Adam Malik No 64 Medan 20114

Telp (061) 6619600 Fax (061) 6619316

12

KC Banda Aceh

Jl. Tengku Abdullah Ujong Rimba No. 22 Banda Aceh 23242

Telp.(0651) 33382, 31787, 7428977 Fax. (0651) 22985

13

KC Pematang Siantar

Jl.Sisingamangaraja No.98 Pematang Siantar 21151

Telp.(0622) 21996 Fax. (0622) 25996

14

KC Bukit Tinggi

Jl.M.Syafei No.11 Bukit Tinggi 26117

Telp. (0752) 625990 Fax. (0752) 625991

15

KC Padang

Jl. Jend. Sudirman No 63 Padang 25114

Telp.(0751) 31152, 31154 Fax. (0751) 33805

16

KC Pekanbaru

Jl.Jend.Sudirman No.317 Pekanbaru 28131

Telp.(0761) 23531, 23156, 853016 Fax. (0761) 21760

17

KC Jambi

Jl. Slamet Riyadi-Broni Jambi 36122

Telp. (0741) 64520, 64583 Fax. (0741) 64529

18

KC Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 322 Tanjung Pinang

Telp. (0717) 312600, 312700 Fax. (0717) 21518

19

KCU Bandung

Jl. PH. H. Mustopha No. 78 Bandung-40124

Telp.(022) 7206545, 7206067,7206587, 7206067 Fax. (022) 7206482

20

KC Bogor

Jl. Raya Pajajaran Kotak Pos 383/Boo

Telp. (0251) 8316177, 8316944, 8350724 8313713, 8313669 Fax. (0251) 8316433

21

KC Tasikmalaya

Jl.Ir.H.Juanda By Pass Tasikmalaya 46151

Telp. (0265) 320255, 320266 Fax. (0265) 320220

22

KC Cirebon

Jl. Dr. Wahidin Soedirohoesodo No.12 Cirebon 45122

Telp. (0231) 233326 Fax. (0231) 233134

23

KCU Semarang

Jl. Mataram No. 892-894 Semarang 50242

Telp.(024) 8314225 Fax. (024) 8415004

24

KC Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 54 Purwokerto 53114

Telp. (0281) 634145, 634146, 634147 Fax. (0281) 634144

25

KC Surakarta

Jl.Veteran No.305 Surakarta 57155

Telp. (0271) 714189 Fax. (0271) 711751

26

KC Yogyakarta

Jl. Ipda Tut Harsono Timoho No. 55 D 2630 >BDC BT /T1_0 1 Tfrarta 57155


PT Taspen (Persero)

31

KC Kediri

Jl. Jaksa Agung Suprapto N0. 28 Kediri 64121

Telp. (0354) 770888, 770805, 770806 Fax. (0354) 770777

32

KC Denpasar

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon No. 21, Denpasar 80026

Telp. (0361) 231418 Fax. (0361) 231420

33

KC Jember

Jl. Riau Kotak Pos 197 Jember 68121

Telp. (0331) 338256, 338257 Fax. (0331) 332740

34

KC Kupang

Jl.Untung Surapati No.8 Kupang 85111

Telp. (0380) 833333 Fax. (0380) 829999

35

KC Mataram

Jl. Langko No. 62 Mataram 83114

Telp. (0370) 632722, 622872 Fax. (0370) 636954

36

KCU Makassar

Jl. Boto Lempangan No. 27 Makassar 90113

telp. (0411) 362 0627, 362 0628 Fax. (0411) 363 1271

37

KC Manado

Jl. Jend. Achmad Yani No. 7 Manado 95114

Telp. (0431) 861491, 861220, 861030 Fax. (0431) 860951

38

KC Palu

Jl.Prof.M.Yamin No.21 Palu 94117

Telp. (0451) 451744, 451746 Fax. (0451) 425137

39

KC Kendari

Jl. Mayjend Sutoyo No. 55 Kendari 93122

Telp. (0401) 3123475,3126032 Fax. (0401) 322877

40

KC Ambon

Jl. Tulukabessy Mardika Ambon 97126 - Kotak Pos 1042

Telp. (0911) 312719, 355483 Fax. (0911) 312720

41

KC Jayapura

Jl.Raya Abepura No.100 Jayapura 99531

Telp. (0967) 582778, 582262 Fax. (0967) 582080

42

KC Gorontalo

Jl. Rd. Saleh Gorontalo 96101

Telp.(0435) 827984,827985,827890 Fax (0431) 826526

43

KC Ternate

Jl Raya Mangga Dua Ternate 97717

Telp. (0921) 3110972 Fax. (0921) 22481

44

KC Mamuju

Jl. Jend. A. Yani No. 8 Sulawesi Barat

Telp. 0426 - 21856, 21784 Fax. 0426 - 21518

45

KC Manokwari

Jl. Jugoharjo Pasar Sanggeng Papua Barat

Telp. 0986 - 214666 Fax. 0986 - 211083

46

KC Pembantu Depok

Jl. Margonda Raya No. 230 A Depok

Telp. (021) 77218733, Fax.77212844

47

KC Pembantu Bekasi

Jl. Ir. H. Juanda No. 137 Blok 6/7 Bekasi Timur 17112

Telp. (021) 8835 2026, 8835 2353, 88352353 Fax. (021) 88352231

48

KC Pembantu Tangerang

Ruko Tangerang City Blok A No. 16 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Tangerang-15117

Tlp. (021) 292 39590, 292 39591 Fax (021) 29239592

PT Taspen (Persero)


79

Teknologi Informasi Sebagai upaya untuk menunjang peningkatan efektifitas kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, maka Perseroan telah melakukan langkah-langkah strategis yang terkait dengan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Taspen. Optimalisasi Business Operation Application Sampai dengan Desember 2010, Aplikasi Core Business yang dibangun dengan proses Joint Application Development (JAD) masih dievaluasi, disempurnakan dan dikembangkan baik dari segi aplikasi maupun data untuk mencapai hasil yang optimal. Penyempurnaan program aplikasi tersebut meliputi : •

•

• •

80

Melanjutkan pengembangan aplikasi investasi (sub modul obligasi, saham dan penyertaan langsung), pengembangan aplikasi sub modul aktuaria (KMPMD), pengembangan dan penerapan penyederhanaan proses klim, pengembangan sub modul DAMU, melanjutkan replikasi dan pembentukan Database Konsolidasi di Kantor Pusat, KCU Semarang, KCU Bandung, KCU Surabaya dan KC Denpasar, serta pengembangan aplikasi simpelmen (Pelaporan). Penyesuaian kebijakan Pemerintah/Instansi tentang Pembayaran Kenaikan Pensiun Pokok, Tunjangan Beras, perhitungan klim THT PT Telkom, serta pengajuan klim bukan di wilayah cabang bersangkutan. Mempersiapkan aplikasi e-Klim dan e-Dapem. Penyesuaian Kode Akun instansi BUMN untuk Klim THT.


Dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SAP, Perseroan telah melakukan penyesuaian aplikasi akuntansi berdasarkan kebijakan akuntansi yang baru sesuai dengan PSAK, penerapan Aplikasi SAP sehubungan Pembentukan Kantor Cabang Baru dan Customizing Kantor Cabang Pembantu, Customizing Gaji 2010, Customizing Bisnis Area baru (THT bukan PNS), Customizing Gaji bulan Juli 2010, serta pemeliharaan data pembayaran pajak. Pengembangan Enterprises Collaborations System Terkait dengan pengembangan Enterprises Collaboration System, Taspen telah melakukan evaluasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem tersebut, dengan cara : •

• • • •

•

PT Taspen (Persero)

Melakukan pengembangan aplikasi DMS (Document Management System) berupa pembangunan dan penerapan Sub Modul Management Meeting dan pengembangan, serta penerapan Sub Modul Alert System dan SMS. Melanjutkan pengembangan dan penerapan Aplikasi HelpDesk (e-Helpdesk). Evaluasi dan penyempurnaan aplikasi SINSET. Melanjutkan pembangunan dan penerapan Emaging/Electronic Filling System (EFS). Melanjutkan evaluasi organisasi teknologi informasi dengan meneruskan penyusunan dan penerapan Rencana Teknologi Informasi 2009 – 2014, melanjutkan penerapan IT Security Policy, melanjutkan penyusunan Disaster Recovery Planning (DRP), serta kajian terhadap Disaster Recovery Center (DRC ). Melanjutkan pembangunan replikasi database konsolidasi kantor pusat berdasarkan database KCU.

Jaringan Kerja Taspen Upaya TASPEN mendekatkan diri dengan peserta dan meningkatkan kualitas pelayanan dilakukan secara terus menerus. Pada tahun 2010 Taspen telah membuka 3 (tiga) kantor cabang Pembantu di wilayah Jabotabek yaitu KCP Bekasi, Depok dan Tangerang. Dengan demikian, saat ini Tapen telah memiliki 45 (empat puluh lima) kantor cabang dan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Taspen juga melakukan kerjasama strategis dengan instansi-instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara serta mitra bayar perbankan dan Posindo yang telah menyediakan 10.293 titik layanan untuk melayani peserta aktif dan pensiunan berjumlah 6,8 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jaringan kerja yang lebih luas, maka Taspen dapat melayani lebih banyak nasabahnya. Jenis Kantor

Jumlah

Kantor Pusat

1

Kantor Cabang

45

Kantor Cabang Pembantu

3

Pelayanan Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, Taspen selalu memeperhatikan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Selama tahun 2010, Taspen telah melakukan peningkatan kualitas pada standardisasi, penghantar, dan proses jasa di dalam lingkungan Perseroan. Upaya ini dilakukan untuk memeberikan pelayanan prima kepada para peserta program. Taspen telah melakukan standardisasi aplikasi aktuaria untuk memberikan ketepatan dan keakuratan perhitungan kewajiban manfaat polis masa depan (KMPMD) bagi peserta dan mengukur tingkat kesehat bank. Dengan standardisasi baru ini, Taspen dapat memprediksi memenuhi kewajibannya kepada peserta program di masa depan. Selain melakukan pengembangan ke dalam, Taspen juga melakukan pembinaan kepada peserta Program THT (BUMN), antara lain: • Penyusunan dan pembahasan Addendum PKS/SEB pada PT Garam (Persero), Perum Perhutani, PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), Perum Damri, Perum Pegadaian dan PT Rukindo (Persero).

•

•

•

•

Penandatanganan Addendum PKS/SEB Perum Perhutani, PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), Perum Pegadaian dan PT Rukindo (Persero). Pembahasan perjanjian/kesepakatan bersama tentang pemenuhan kekurangan pendanaan akibat kenaikan gaji PT Inhutani II (Persero), PT Garam (Persero), Perum Damri dan PT Pos Indonesia (Persero). Penandatanganan perjanjian/kesepakatan bersama tentang pemenuhan kekurangan pendanaan akibat kenaikan gaji PT Inhutani II (Persero), Perum Damri dan PT Pos Indonesia (Persero). Sosialisasi akibat adanya addendum PKS pada Perum Perhutani dan PT Kereta Api (Persero).

Untuk memberikan proses pelayanan dengan cepat, pada tahun 2010, Taspen telah melakukan reformasi sistem dan prosedur dari 22 (dua puluh dua) jenis formulir menjadi 2 jenis, dan menyusunkan 7 titik proses layanan menjadi 3 titik. Penyederhaan sistem ini dilakukan atas dasar keputusan Direksi No. SK-36/DIR/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Reformasi Formulir Permohonan Klim Penyederhanaan Sistem Pelayanan Program Pensiun dan THT. Taspen telah melakukan uji coba formulir dan prosedur baru tersebut pada 22 November 2010 di KCU Jakarta dan Bandung.

PT Taspen (Persero)


81

82


PT Taspen (Persero)

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Pendahuluan Salah satu yang terpenting dalam pengembangan sebuah perusahaan menjadi lebih baik adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance, GCG). Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek bisnis PT Taspen (Persero). Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab mandat, dan implementasi pedoman serta mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dalam rangka melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Pandangan ini sangat dipahami oleh manajemen PT Taspen (Persero).

•

Pertanggungjawaban ; yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsipprinsip perusahaan yang sehat. Implementasi prinsip ini mengharuskan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen lainnya melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan memastikan dipatuhinya nilainilai, serta peraturan perundang-undangan.

•

Kemandirian ; yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsipprinsip Perusahaan yang sehat. Kemandirian dapat diimplementasikan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab serta kewenangan masingmasing organ perusahaan.

•

Kewajaran ; yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip ini mengharuskan adanya pengaturan tertulis dan tegas mengenai hak-hak karyawan, peserta dan pemegang saham.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), ada beberapa prinsip atau batasan yang harus dilakukan. Prinsip dan batasan tersebut meliputi: •

•

84

Transparansi ; yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, keterbukaan dalam mengemukakan informasi penting dan relevan mengenai perusahaan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan. Akuntabilitas : yaitu kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan pengurusan Perusahaan terlaksana secara efektif.


PT Taspen (Persero)

SALAH SATU YANG TERPENTING DALAM PENGEMBANGAN SEBUAH PERUSAHAAN MENJADI LEBIH BAIK ADALAH TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE,GCG).

Struktur Tata Kelola Perusahaan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur pengurusan perusahaan dan memegang segala wewenang untuk menentukan arah perusahaan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar) dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar). Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai pengesahan laporan tahunan Usulan penggunaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat tersebut direksi menyampaikan : 1). Laporan Tahunan • Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku

sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang. • Laporan mengenai kegiatan Perusahaan; • Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; • Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan; • Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; • Nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; • Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 2). Usulan penggunaan laba bersih perusahaan 3). Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan perusahaan.

PT Taspen (Persero)


85

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: • Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/ kegiatan; • Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; • Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya; • Program Kerja Dewan Komisaris; dan • Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Komisaris a. Fungsi Fungsi pokok Komisaris adalah mengawasi tindakan Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu. Komisaris harus memantau efektifitas praktik Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan Perusahaan. b.

Tugas Komisaris • Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai Master Plan, RJPP, RKAP, Penanganan Risiko Usaha serta pelaksanaan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundangundangan; • Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; • Melaksanakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham; • Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

c.

Wewenang Komisaris • Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lainlain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan; • Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; • Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat umum pemegang saham luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) diangkat oleh pemegang saham dalam hal ini pemerintah melalui Menteri Negara BUMN berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-167/ MBU/2008 tanggal 5 September 2008 dengan komposisi 20% berasal dari luar BUMN yaitu pada posisi jabatan Komisaris Independen. Adapun susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : Eddy Abdurrachman Komisaris : Progo Nurdjaman Komisaris : Minto Widodo Komisaris : Rakhmat Komisaris Independen : Sjahruddin Rasul Anggota Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, maupun hubungan kepengurusan dengan sesama Anggota Komisaris yang lain yang dapat mempengaruhi dalam bertindak independen.

86


PT Taspen (Persero)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

d.

Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; Memberikan persetujuan atau menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi, yang didokumentasikan dalam risalah rapat; Komisaris mengajukan calon Eksternal Auditor kepada RUPS berdasarkan usul dari Komite Audit.

Hak Komisaris • Memperoleh akses informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai dan/atau yang digunakan oleh Perusahaan. • Meminta penjelasan kepada Direksi yang berkaitan dengan Perusahaan; • Meminta bantuan tenaga ahli (profesional) dalam melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan; • Menerima uang jasa dan tunjangan purna jabatan serta imbalan lain yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;

•

e.

Mengundurkan diri dari jabatannya melalui prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Kewajiban Komisaris • Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan; • Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; • Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; • Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; • Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; • Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; • Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; • Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; • Membentuk Komite Audit; • Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS; • Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; • Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain;

PT Taspen (Persero)


87

•

•

•

•

• •

•

f.

88

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS; Memantau efektivitas praktik GCG yang ditetapkan Perusahaan serta melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS; Memberikan masukan mengenai pelaksanaan dan efektivitas manajemen risiko Perusahaan; Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Nama-nama anggota Komisaris dan pekerjaan utama mereka di luar TASPEN harus dimasukkan dalam Laporan Tahunan. Uraian tugas masing-masing anggota Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama.

Ketentuan Jabatan Komisaris 1. Komposisi Komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif, tepat, cepat dan independen. Komposisi Komisaris paling sedikit 20 (dua puluh) persen berasal dari kalangan independen. 2. Anggota Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada usaha swasta/milik negara lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 3. Sesama anggota Komisaris dan sesama anggota Direksi serta antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan darah dalam garis lurus tanpa batas dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga.


4.

5.

Masa Jabatan a. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. berdasarkan penilaian kerja pd periode sebelumnya. b. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangundangan, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. c. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Komisaris, maka pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. d. Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang kuat. Sistem Remunerasi Remunerasi anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS termasuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat Komisaris • Komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Komisaris diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia. • Komisaris juga dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurangkurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. • Bila dipandang perlu Komisaris dapat sewaktu-waktu mengundang Direksi untuk mengadakan rapat bersama.

PT Taspen (Persero)

• •

•

• •

•

•

• •

Sekretaris Komisaris menyiapkan Undangan Rapat dan Bahan Rapat Komisaris. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk serta memuat agenda, waktu dan tempat pelaksanaan rapat yang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal Komisaris berhalangan atau tidak dapat mengkuti rapat, maka Komisaris yang bersangkutan dapat menunjuk salah seorang anggota Komisaris untuk mewakili dengan surat kuasa. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya. Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komisaris. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau jika berhalangan dapat dipimpin anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. Bagi Komisaris Utama dan/atau anggota Komisaris yang tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa surat kuasa, diberikan teguran tertulis oleh Komisaris Utama atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Komisaris yang hadir dalam rapat-rapat tersebut.

•

•

•

•

Setiap rapat Komisaris dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Komisaris, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan semua anggota Komisaris yang hadir. Risalah rapat harus : 1). Memuat semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinion). 2). Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. 3). Disampaikan kepada semua anggota Komisaris termasuk yang tidak hadir dalam rapat tersebut. 4). Disediakan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima untuk menyampaikan perbaikan. Usulan perbaikan disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada usulan perbaikan maka risalah rapat dianggap telah disetujui. Keputusan-keputusan yang sifatnya mengikat dapat diputuskan tanpa melalui Rapat Komisaris, namun keputusan tersebut harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Komisaris. Asli Risalah rapat Komisaris disampaikan kepada Direksi, dijilid pertahun dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan, sedangkan Komisaris menyimpan salinannya. Jumlah kegiatan Rapat Komisaris dan nama anggota Komisaris yang hadir dalam rapat harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

PT Taspen (Persero)


89

Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat selama tahun 2010

Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat selama tahun 2010 No.

Nama

1

Eddy Abdurrachman

2 3

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

Komisaris Utama

19

16

84%

Progo Nurdjaman

Komisaris

19

17

89%

Sjahruddin Rasul

Komisaris Independen

19

17

89%

4

Minto Widodo

Komisaris

19

6

32%

5

Rakhmat

Komisaris

19

8

42%

Penilaian Kinerja Komisaris • Komisaris melakukan penilaian sendiri atas kinerjanya, antara lain mencakup kehadiran dalam rapat, pengetahuan bisnis, identifikasi risiko usaha, ketajaman pengawasan dan implementasi GCG. • Komisaris harus menetapkan indikator-indikator yang akan digunakan dalam melakukan penilaian kinerjanya. • Komisaris Utama menetapkan uraian tugas masing-masing Anggota Komisaris. Program Pengenalan dan Pengembangan bagi Anggota Komisaris Baru a. Program Pengenalan Keberadaan Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perbedaan latar belakang para anggota Komisaris. Program Pengenalan wajib diberikan kepada anggota Komisaris yang baru pertama kali menjabat sebagai Komisaris di Perusahaan. Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Komisaris baru menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan atau Direktur Utama termasuk pula sebagai anggota Direksi yang harus mengikuti Program Pengenalan maka tanggung jawab pelaksanaan Program Pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

90


PT Taspen (Persero)

b.

Program Pengembangan Komisaris Program Pengembangan merupakan salah satu program penting bagi anggota Komisaris dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komisaris. Program Pengembangan bagi Komisaris dilaksanakan sebagai bagian Rencana Kerja Komisaris. Program ini dapat berupa keikutsertaan dalam seminar-seminar, workshop atau kegiatan serupa yang menunjang pengembangan informasi bagi Direksi dan Komisaris, yang dananya dianggarkan dalam RKAP.

DEWAN DIREKSI Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi Pengangkatan Direksi PT Taspen (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-18/MBU/2008 tanggal 14 Januari 2008 dengan komposisi 40% berasal dari luar PT Taspen (Persero) yaitu pada posisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan serta 60% dari internal perusahaan. Adapun susunan Direksi adalah sebagai berikut : No

Nama

Jabatan

1

Agus Haryanto

Direktur Utama

2

Benedicta Maria Tri Lestari

Direktur Keuangan

3

Taufik Hidayat

Direktur Investasi

4

Riskintono Rahman

Direktur Operasi

5

Karsidi

Direktur SDM

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi selalu melakukan koordinasi dalam rapat direksi yang dilakukan minimal satu kali setiap bulan. Adapun tingkat kehadiran Direksi dalam rapat direksi tahun 2010 adalah sebagai berikut : No.

Nama

Jabatan

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

1

Agus Haryanto

Direktur Utama

24

24

100%

2


Direktur Keuangan

24

23

96%

3

Taufik Hidayat

Direktur Investasi

24

24

100%

4

Riskintono Rahman

Direktur Operasi

24

19

79%

5

Karsidi

Direktur SDM

24

23

96%

PT Taspen (Persero)


91

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Direksi a. Fungsi Direksi Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, termasuk penerapan prinsip-prinsip GCG serta penanganan risiko usaha. • Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. b.

92

•

c.

Tugas Direksi • Mengelola dan mengurus Perusahaan guna mencapai tujuan pendirian Perusahaan dan melakukan tanggung jawab sosial Perusahaan serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (stakeholders). • Menyusun dan melaksanakan Master Plan, RJPP sebagai acuan pengembangan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya. • Menyusun dan melaksanakan RKAP sebagai acuan operasional tahunan Perusahaan dalam mencapai sasaran yang direncanakan. • Menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan RUPS. • Menyusun kebijakan Penanganan Risiko Usaha (Manajemen Risiko) dan tindak lanjutnya guna mengurangi kemungkinan kerugian dan gangguan operasi Perusahaan. • Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugas. • Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. • Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan. • Memantau pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Manajemen dengan Organisasi Karyawan TASPEN. • Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.


PT Taspen (Persero)

Menyiapkan Laporan Laporan Berkala.

Tahunan

dan

Wewenang Direksi • Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; • Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan; • Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Karyawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan; • Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS; • Mengangkat dan memberhentikan Karyawan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;

d.

e.

Hak Direksi • Menerima gaji, tunjangan dan imbalan lain yang besarnya ditetapkan oleh RUPS serta dukungan fasilitas lain untuk kelancaran tugasnya yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. • Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk perbuatan hukum dengan memberikan surat kuasa. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi • Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; • Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; • Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; • Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; • Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; • Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; • Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan; Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Menyampaikan Laporan Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan; Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan berupa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan Lainnya; Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi kepengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; Memberikan Laporan Berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham; Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan rincian dan tugasnya; Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham; Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan;

PT Taspen (Persero)


93

•

•

•

•

•

f.

94

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan GCG dan menyampaikan hasil penerapannya dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu dan lengkap. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan.

Ketentuan Jabatan Direksi • Setiap anggota Direksi harus orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya. • Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. • Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan bagi Anggota Direksi antara lain :


a. b.

c.

Anggota Direksi atau Komisaris pada BUMN lainnya, atau Anggota Direksi pada Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan, atau Pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.

g.

Masa Jabatan Direksi • Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. dan dapat diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. • Pengangkatan menjadi Direksi dikukuhkan melalui Perjanjian Penunjukan (Kontrak Manajemen) sebagai anggota Direksi yang ditanda tangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan Kuasa Pemegang Saham. • Jabatan anggota Direksi berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

h.

Pembagian Tugas Direksi Pembagian tugas antar Direksi ditetapkan sebagai berikut :

PT Taspen (Persero)

1). Direktur Utama : a). Membuat kebijakan umum Perusahaan dan mengambil keputusan strategis Perusahaan serta bertindak sebagai koordinator Direksi. b). Bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan : 1. Kegiatan SPI dan Sekretaris Perusahaan. 2. Kegiatan kerjasama usaha/ manajemen/operasi dengan pihak ketiga.

3.

Kegiatan pelaksanaan manajemen risiko. c). Melakukan koordinasi kegiatan dengan Direktorat Operasi, Direktorat Investasi, Direktorat SDM, dan Direktorat Keuangan. d). Menetapkan peraturan-peraturan tentang pembinaan operasional dan usaha, keuangan, personalia dan umum, SPI, dan Sekretaris Perusahaan untuk dituangkan dalam Keputusan Direksi. e). Bertanggung jawab selaku pimpinan Perusahaan dan mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 2). Direktur Operasi : a). Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategis operasional Perusahaan. b). Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang berkaitan dengan : • Pembinaan kegiatan pemasaran. • Pembinaan kegiatan pelayanan. • Kegiatan operasional Kantor Cabang. • Pembinaan kegiatan jaminan mutu. c). Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang pembinaan pemasaran, pelayanan, jaminan mutu yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. d). Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh fungsi Pelayanan, Aktuaria dan Pemasaran serta Teknologi Informasi Perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja Pelayanan dan Pemasaran. e). Merumuskan sasaran kebijakan strategis dibidang Pelayanan, Aktuaria dan Pemasaran serta Teknologi Informasi Perusahaan yang meliputi : a. Bidang Aktuaria; b. Bidang Pelayanan Peserta dan Pensiunan;

c.

Bidang Administrasi Peserta dan Pensiunan; d. Bidang Pemasaran; e. Bidang Teknologi Informasi. f ). Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi Pelayanan, Pemasaran dan Aktuaria, serta Teknologi Informasi Perusahaan yang meliputi : a. Menyelenggarakan fungsi aktuaria secara akurat yang setiap saat dapat digunakan untuk mengetahui hak dan kewajiban aktuaria Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; b. Merumuskan struktur pentarifan dan valuasi produk; c. Menetapkan standar mutu pelayanan; d. Merumuskan kebijakan strategis spesifikasi perangkat pendukung pelayanan; e. Menyelenggarakan administrasi kepesertaan secara individual yang akurat dan mutahir; f. Merumuskan kebijakan dan strategi pemasaran produk. g). Membina dan mengembangkan hubungan kemitrausahaan dengan pihak pemberi kerja, institusi perasuransian serta instansi-instansi terkait. 3). Direktur Sumber Daya Manusia : a). Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategis fungsional Perusahaan bidang personalia dan umum. b). Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang berkaitan dengan : • Pembinaan perencanaan sumber daya manusia dan organisasi. • Pembinaan kegiatan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia.

PT Taspen (Persero)


95

•

c).

d).

e). f ).

g).

h).

i).

Pembinaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta administrasinya. • Pembinaan kegiatan logistik. • Pembinaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Merumuskan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tentang pembinaan sumber daya manusia dan organisasi, logistik serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis dibidang SDM yang meliputi: • Perencanaan kebutuhan baik jumlah maupun kualitas SDM; • Sistem Kompensasi yang didasarkan pada prestasi dan kontribusi karyawan; • Pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan Perusahaan dan pengembangan karir. Merumuskan kebijakan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa; Menyelenggarakan sarana untuk kenyamanan dan pengamanan di lingkungan kerja maupun pengamanan atas harta Perusahaan lainnya. Membina kegiatan-kegiatan yang bersifat non kedinasan antara lain unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); Membina dan mengembangkan kemitrausahaan dengan instansiinstansi terkait; Mewakili pendiri dan memantau serta mengevaluasi kinerja Dana Pensiun Taspen.

4). Direktur Keuangan : a). Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategis fungsional Perusahaan bidang keuangan.

96


PT Taspen (Persero)

b). Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang berkaitan dengan : • Pembinaan kegiatan akuntansi manajemen. • Pembinaan kegiatan akuntansi keuangan. • Pembinaan kegiatan perbendaharaan. c). Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian anggaran dan akuntansi serta Laporan Keuangan Perusahaan dan perbendaharaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. d). Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh fungsi keuangan Perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja keuangan. e). Merumuskan sasaran dan kebijakan strategis keuangan Perusahaan yang meliputi bidang anggaran dan akuntansi, serta bidang perbendaharaan. f ). Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi fungsi keuangan Perusahaan yang meliputi : • Pengelolaan anggaran Perusahaan sehingga setiap kegiatan dan anggaran dapat dikendalikan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. • Pengelolaan arus kas dan hutang piutang sehingga saldo kas pada setiap saat dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal dan hutang piutang dapat diselesaikan dan diterima sesuai dengan saat jatuh tempo yang telah ditetapkan. • Penyelenggaraan akuntansi Perusahaan, sehingga laporan keuangan baik untuk pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat.

g). Membina dan mengembangkan hubungan dengan mitra kerja, antara lain dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 5). Direktur Investasi a). Membuat kebijakan dan mengambil keputusan strategis fungsional Perusahaan dalam bidang investasi. b). Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang berkaitan dengan pembinaan kegiatan investasi. c). Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan yang menyangkut kegiatan investasi dan Laporan Keuangan Perusahaan. d). Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh fungsi investasi Perusahaan dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja Investasi. e). Merumuskan sasaran kebijakan strategis pengelolaan dana investasi Perusahaan (arah investasi) yang terdiri dari pengelolaan dana investasi program Pensiun dan Asuransi. f ). Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengembangan dana investasi Perusahaan yang meliputi: • Pengelolaan dana investasi Perusahaan sehingga setiap kegiatan dapat dikendalikan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan; • Pengelolaan dana Investasi Perusahaan sehingga hasil yang diperoleh dari investasi dapat mencapai tingkat yang optimal dengan tidak mengabaikan faktor-faktor keamanan dan tingkat risiko. g). Membina dan mengembangkan hubungan kemitrausahaan dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan, lembaga investasi serta institusi lainnya yang terkait.

Program Pengenalan dan Pengembangan bagi Anggota Direksi Baru a. Program Pengenalan bagi Direksi Baru Keberadaan Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perbedaan latar belakang Anggota Direksi. Program Pengenalan wajib diberikan kepada Anggota Direksi yang baru pertama kali menjabat sebagai Direksi di Perusahaan. Program Pengenalan Perusahaan kepada Direksi baru menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan atau Direktur Utama termasuk pula sebagai Anggota Direksi yang harus mengikuti Program Pengenalan, maka tanggung jawab pelaksanaan Program Pengenalan berada pada Komisaris Utama atau Anggota Direksi yang ada. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Materi yang diberikan pada Program Pengenalan dapat berupa hal-hal sebagai berikut : 1. Gambaran lengkap mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya. 2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. 3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan. 4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komitekomite lain yang dibentuk oleh Komisaris.

PT Taspen (Persero)


97

5.

b.

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.

Program Pengembangan bagi Direksi Program Pengembangan merupakan salah satu program penting bagi Direksi dalam mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi. Program Pengembangan bagi Direksi dilaksanakan sebagai bagian Rencana Kerja Direksi. Program ini dapat berupa keikutsertaan dalam seminar-seminar, workshop atau kegiatan serupa yang 6 Tk

98


PT Taspen (Persero)

jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan undian secara tertutup. b. Risalah Rapat Direksi : 1. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang menggambarkan dinamika jalannya rapat (termasuk dissenting opinion). Untuk itu risalah harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, Agenda rapat, daftar hadir, mulai dan berakhirnya rapat, proses pengambilan keputusan, kesimpulan serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kesepakatan. 2. Dalam setiap risalah rapat, Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. 3. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat, meskipun yang bersangkutan tidak hadir. 4. Satu salinan Risalah Rapat Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui. 5. Disediakan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima untuk menyampaikan perbaikan. Usulan perbaikan disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada usulan perbaikan maka risalah rapat dianggap telah disetujui. 6. Risalah Rapat diadministrasikan secara baik oleh Sekretaris Perusahaan untuk kepentingan dokumentasi dan pertanggungjawaban pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi.

INTERAKSI DEWAN DENGAN DIREKSI

KOMISARIS

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balance terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dengan ketentuan sebagai berikut : a.

b.

c.

d.

Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dihadiri oleh Komisaris, Direksi, Sekretaris Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Pejabat lain yang dianggap perlu, kecuali untuk rapat-rapat yang bersifat khusus hanya dihadiri oleh Komisaris dan Direksi. Rapat Gabungan diadakan sekurangkurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Undangan Rapat Gabungan disiapkan oleh Sekretaris Komisaris dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan maka ditandatangani oleh salah seorang Komisaris. Undangan Rapat Gabungan memuat tanggal, waktu, tempat serta agenda rapat dan disampaikan secara tertulis oleh Komisaris dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3

PT Taspen (Persero)


99

h.

Risalah Rapat Gabungan disusun, didistribusikan dan diadministrasikan secara baik oleh Sekretaris Komisaris dan aslinya difile oleh Sekretaris Perusahaan untuk kepentingan dokumentasi dan pertanggungjawaban pengambilan keputusan.

Selama tahun 2010 telah diselenggarakan 9 kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Jumlah Rapat

Kehadiran

%

1

No.

Agus Haryanto

Nama

Direktur Utama

Jabatan

9

9

100%

2


Direktur Keuangan

9

8

89%

3

Taufik Hidayat

Direktur Investasi

9

9

100%

4

Riskintono Rahman

Direktur Operasi

9

6

67%

5

Karsidi

Direktur SDM

9

8

89%

6

Eddy Abdurrachman

Komisaris Utama

9

9

100%

7

Progo Nurdjaman

Komisaris

9

8

89%

8

Sjahruddin Rasul


9

7

78%

9

Minto Widodo

Komisaris

9

2

22%

10

Rakhmat

Komisaris

9

4

44%

SEKRETARIS PERUSAHAAN Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang bersifat material kepada stakeholders secara tepat waktu, akurat, bertanggung jawab, serta menjunjung asas keterbukaan. Hal tersebut dilakukan secara maksimal dalam rangka pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi,misi dan strategi perusahaan, serta menjamin tersedianya informasi publik yang dapat diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :SK-09/DIR/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tanggungjawab Jabatan PT Taspen(Persero) dan telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor:SK-11/DIR/2008 tanggal 24 Maret 2008 , bahwa struktur organisasi sekretaris perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) dan membawahi : 1. Manajer Humas 2. Manajer Hukum 3. Manajer Sekretariat 4. Fungsional GCG (Good Corporate Governance) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

100


PT Taspen (Persero)

•

•

•

•

•

•

Perumusan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi Hubungan Masyarakat,Hukum dan kesekretariatan. Pengelolaan komunikasi eksternal (hubungan antar perusahaan dengan fungsi stakeholders) serta peningkatan citra perusahaan dimata masyarakat. Pengelolaan komunikasi internal (penyelenggaraan rapat perusahaan yang meliputi :RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan pemegang saham, Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris,rapat Direksi dan Rapat kerja Nasional). Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kesekretariatan dan pengelolaan arsip serta dokumentasi perusahaan. Pembinaan kearsipan serta monitoring/ evaluasi pelaksanaan kegiatan kearsipan di seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum.

Program Kerja 2010 Sepanjang tahun 2010 Sekretariat Perusahaan telah menjalankan program-program kerja yang terbagi dalam sub konteks meliputi kegiatan Humas, Kegiatan Hukum, Kegiatan Manajerial Arsip dan Dokumentasi, serta implementasi fungsi Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Manajer yang bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing, yaitu; Manajer Humas, Manajer Hukum, dan Manajer Sekretariat. Berikut adalah penjelasan kinerja program Sekretaris Perusahaan dari masing-masing divisi terkait: a. Hubungan Masyarakat Pengelolaan kegiatan kehumasan dilakukan dalam rangka membina kerjasama internal dan eksternal dengan media masa, instansi pemerintah, Lembaga Tinggi Negara, Asosiasi dan lain-lain untuk mempertahankan serta meningkatkan citra baik bagi perusahaan.

Sepanjang tahun 2010 Sekretariat Perusahaan telah menjalankan program-program kerja dalam konteks kegiatan Humas sebagai berikut: NO 1

KEGIATAN

7 Kali

Hearing dengan DPR

1 Kali

Pelayanan informasi melalui telpon tol free

2

b.

VOLUME

Sosialisasi

311 kali

Pelayanan informasi melalui website Taspen

7 Kali

Publikasi/Press Release

5 Kali

Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Prima

1 Kali

Pemberitaan Kinerja Keuangan tahun 2009

1 Kali

Pameran Pelayanan Publik

1 Kali

Penerbitan Media Taspen Edisi 91 dan 92

2 Kali

Hukum Fungsi Hukum pada Sekretaris Perusahaan yaitu guna optimalisasi penyelesaian peraturan perundang-undangan hukum perusahaan, pengembangan dan evaluasi produk hukum, pelaksanaan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum , dan mewakili Direksi dalam penyelesaian perselisihan hukum. Optimalisasi kegiatan tersebut meliputi: 1. Menyiapkan/ membuat pedoman peraturan-peraturan yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti Surat Keputusan Direksi,Surat Edaran Direksi, dan Intruksi Direksi. 2. Menyiapkan/membuat perjanjian/ perikatan dengan pihak eksternal yang memiliki hubungan kerja dengan Taspen sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah disepakati.

PT Taspen (Persero)


101

3.

Melakukan proses litigasi untuk permasalahan-permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian secara hukum.

Taspen dalam rangka pengelolaan perusahaan secara komputerisasi. Sepanjang tahun 2010, Manajer sekretariat terkait telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: • Evaluasi, penyempurnaan dan pengembangan sistem dan prosedur sekretariat perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang • Pengelolaan kegiatan tata usaha perusahaan yang meliputi pengurusan surat masuk dan surat keluar serta pengiriman dan penerimaan barang serta pelaksanaan tugas sekretaris direksi. • Pengelolaan arsip dinamis inaktif milik perusahaan sebagai bukti otentik pertanggungjawaban dan sejarah perusahaan sebagai sumber informasi. • Pengelolaan kegiatan penyusutan arsip kantor pusat dan kantor cabang. • Pembinaan dan monitoring kearsipan serta evaluasi hasil pembinaan dan monitoring kearsipan seluruh unit kerja kantor pusat dan kantor cabang. • Koordinasi dan pengendalian kegiatan perekaman arsip (alih media dokumen) di kantor pusat dan kantor cabang.

Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah hukum melakukan kerja sama dengan konsultan hukum. Kerja sama tersebut dimaksudkan agar permasalahan hukum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Sepanjang tahun 2010 Sekretariat Perusahaan telah menjalankan program-program kerja dalam konteks kegiatan Hukum sebagai berikut: NO 1

KEGIATAN

a. Surat Keputusan

48 buah

b. Surat Edaran

26 buah

c. Instruksi 2

9 buah

Pembuatan Perikatan Perjanjian Kerja Sama dengan mitra kerja

c.

VOLUME

Pembuatan Peraturan

127 buah

Arsip dan Dokumentasi Dalam rangka meningkatkan keakuratan serta kemudahan akses untuk memperoleh informasi berupa arsip dan dokumen yang terkait dengan perusahaan, maka penyimpanan, perekaman arsip dan dokumen tersebut harus tertata dengan baik, terintegrasi, dan sistematis. Untuk itu Taspen melakukan pengalihan arsip dan dokumentasi tersebut dengan cara perekaman secara digital melalui Aplikasi Electronic Filing System (EFS).

d.

Aplikasi EFS menggunakan ELO yang merupakan singkatan dari Electronik Leitz Order, merupakan bagian dari Louis Leitz Company Germany, yang sudah berkecimpung dalam solusi pengarsipan secara manual sejak tahun 1896. Agar aplikasi ELO ini dapat diakses oleh user lain, maka aplikasi tersebut harus diintegrasikan dengan Aplikasi Core Business (ACB). Dimana Aplikasi Core Business (ACB) merupakan aplikasi inti yang dimiliki oleh

102


PT Taspen (Persero)

Fungsional GCG Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab memperbaharui informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi dan menyampaikan informasi tindakan perusahaan (corporate action) kepada regulator yang berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, sekretaris perusahaan menjalankan fungsi government relations yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara goodwill perusahaan dimata regulator. Sepanjang tahun 2010, GCG telah diimplementasikan melalui tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : • Perumusan kebijakan sistem dan prosedur operasi pelaksanaan GCG. • Perumusan diskripsi operasional prinsipprinsip GCG. • Supervisi pelaksanaan GCG disemua unit kerja. • Pengelola operasional pelaksanaan GCG di semua unit kerja.

Profil Sekretaris Perusahaan

FAISAL RACHMAN Sekretaris Perusahaan

Lahir di Jambi 17 Oktober tahun 1961. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Jambi (1987). Mengawali karir sebagai Kabid Keuangan KC Kediri (1988), 10 tahun kemudian dipercaya sebagai Manager Humas (1998). Pada tahun 2000 menjabat sebagai Manajer Sekretariat, lalu kembali menjabat sebagai Manajer Humas (2004-2005). Pernah aktif terlibat di Peneliti Utama Pusteksi (2006-2007). Hingga akhirnya diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Taspen (Persero) sejak 25 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-05/DIR/UP.6/2008

PT Taspen (Persero)


103

ORGAN PENDUKUNG KOMISARIS Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Komisaris Didukung oleh Sekretaris Komisaris dan jika diperlukan dapat membentuk komite-komite yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan. Komite-komite tersebut berperan sebagai perangkat pendukung kerja Komisaris.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris dalam tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama. Sekretaris Dewan Komisaris wajib hadir setiap saat diperlukan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT Komite Audit berfungsi membantu Komisaris dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta membantu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan obyektivitas dalam pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi ini Komite Audit bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Komisaris. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan. Komite Audit harus mempunyai piagam komite audit (Audit Committee Charter) atau pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggungjawab Komite Audit dan lingkup kerjanya. Susunan anggota Komite Audit PT Taspen (Persero) periode 25 Februari 2009 – 1 Maret 2011 adalah : Nama

Jabatan

Profesi

Ketua


Suermi L. Hanafiah

Anggota

Non Komisaris

Djoko Santoso

Anggota

Non Komisaris

Samso HA

Anggota

Non Komisaris

Sjahruddin Rasul

104


PT Taspen (Persero)

Selama tahun 2010 Komite audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Komite Audit Charter. Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan atau rapat dengan manajemen perusahaan untuk memberikan informasi terutama terkait dengan pengendalian internal perusahaan. Rapat selama kurun waktu 2010 telah dilakukan sebanyak 18 kali dengan unit-unit kerja perusahaan yaitu Divisi Investasi, Divisi Perbendaharaan, Sekretariat Perusahaan, Divisi SDM, Divisi Pelayanan dan Aktuaria, Divisi Pemasaran, Divisi Renbang Bisnis, Divisi Umum, Satuan Pengawasan Intern, serta Unit PKBL. Adapun tingkat kehadiran Komite Audit pada rapat selama tahun 2010 adalah : Jumlah Rapat

Kehadiran

%

1

No.

Sjahruddin Rasul

Nama

Ketua Komite Audit

Jabatan

18

14

78%

2

Suermi L Hanafiah

Anggota

18

13

72%

3

Djoko Santoso

Anggota

18

11

61%

4

Samso HA

Anggota

18

16

89%

KOMITE RISIKO Komite Risiko berfungsi Membantu Komisaris dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Komite Risiko juga berfungsi untuk memotivasi efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan obyektivitas dalam pengelolaan produkproduk asuransi dan dana pensiun. Dalam melaksanakan fungsi ini Komite Risiko bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Komisaris. Susunan anggota Komite Risiko PT Taspen (Persero) periode 30 Desember 2009 –1 Maret 2011 adalah : Nama

Jabatan

Profesi

Ketua

Komisaris

Wawan Sunaryo

Anggota

Non Komisaris

Asep Suryadi

Anggota

Non Komisaris

M Asawir Harahap

Anggota

Non Komisaris

Rakhmat

PT Taspen (Persero)


105

TRANSPARANSI TATA KELOLA PERUSAHAAN Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi keuangan dan non keuangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut : No 1

Jenis Laporan Laporan Tahunan Perseroan

Dimuat pada • • • •

Website Taspen (www.taspen.com) Portal BUMN Harian Media Indonesia Harian Bisnis Indonesia

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Nama Dewan Komisaris

Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih PT Taspen (Persero)

BUMN Lainnya

Perusahaan Swasta

Nilai

Persen

Nilai

Persen

Nilai

Persen

Eddy Abdurrachman

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Progo Nurdjaman

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Sjahruddin Rasul

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Minto Widodo

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Rakhmat

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nama Dewan Direksi

Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih PT Taspen (Persero)

BUMN Lainnya

Perusahaan Swasta

Nilai

Persen

Nilai

Persen

Nilai

Persen

Agus Haryanto

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Taufik Hidayat

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Riskintono Rahman

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Karsidi

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Antar Sesama Anggota Dewan komisaris dan Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Pernyataan tidak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga di antara Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah disahkan secara legal.

106


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero)


107

PERMASALAHAN HUKUM Permasalahan Hukum Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari tuntuan hukum yang merupakan bagian dari kegiatan operasional. Selama tahun 2010 jumlah perkara perdata dengan nilai gugatan materiil di atas Rp. 1.000.000.000,- yang ditangani Perseroan adalah sebagai berikut: No.

Permasalahan Hukum

Jenis Perkara

Status

1

Gedung Kantor Cabang Malang

Perdata

Selesai

2

Rumah Jabatan Direksi

Perdata

Dalam Proses

3

Ex Gedung Kantor Wilayah Bandung

Perdata

Dalam Proses

4

Gedung Kantor Cabang Manado

Perdata

Dalam Proses

5

Tanah Arthaloka

Perdata

Dalam Proses

6

Deposito Taspen 110 M di Bank Mandiri

Perdata

Dalam Proses

Permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian tersebut adalah permasalahan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai dengan proses Kasasi. Sistem Pelaporan Pelanggaran Dalam rangka usaha untuk menunjang penerapan GCG di semua aktivitas bisnisnya, perusahaan membuat suatu sistem pelaporan tentang pelanggaran untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan atau permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Mekanisme pelaporan menggunakan skema khusus yang disampaikan kepada Kepala Unit Bisnis terkait dan diteruskan ke bagian Internal Audit Perseroan dan Human Resources (HR) dari masing-masing Unit Bisnis, dengan menggunakan fasilitas email ataupun aplikasi yang disediakan untuk memfasilitasi proses tersebut. Karyawan yang melaporkan akan dirahasiakan indentitasnya oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan permasalahan yang dilaporkan.

108


PT Taspen (Persero)

Benturan Kepentingan Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, angggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan. Maka, segenap elemen Perseroan harus menjaga integritas bisnis dan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tatanan dalam pelaksanaan GCG diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan GCG di PT Taspen (Persero), dan ketentuan internal tentang Pengungkapan PihakPihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan oleh pejabat pemutus, maka unit kerja pemrakarsa mengikutsertakan unit kerja yang independen untuk melakukan pembahasan bersama sehingga transaksi yang merugikan dapat dihindari. Suap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material. Guna mewujudkan komitmen tersebut Direksi telah menandatangani Pakta Anti Suap dan setiap Pejabat/Karyawan Taspen yang terlibat dalam proses pengadaan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Hadiah Pejabat Perseroan dilarang untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja dan / atau mitra kerja / pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang berharga lainnya. Pejabat Perseroan juga dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

PT Taspen (Persero)


109

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL Selama tahun 2010, Satuan Pengawas Internal (SPI) telah melaksanakan aktivitas audit atas seluruh area-area audit yang diperkirakan signifikan dan berpotensi menggangu pencapaian tujuan perusahaan. Peran SPI sebagai katalisator tumbuhnya kesadaran manajemen akan pentingnya manajemen risiko telah mampu diimplementasikan secara baik terkait dengan peran Audit Internal sebagai Strategic Business Partner (SBP) bagi manajemen lini PT Taspen (Persero). SPI telah melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit line of management; melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan; dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester. Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2010, Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah menerbitkan 23 (dua puluh tiga) Laporan Hasil Audit (LHA) yang dapat dilihat pada Tabel berikut : No.

110

Unit Kerja/Auditee

Jumlah Temuan

Tuntas

Dalam Proses

0

9

1.

Divisi Umum

9

2.

Sekretariat Perusahaan

11

0

11

3.

KCU Medan

29

22

4

4

KC Banda Aceh

26

0

26

5

KC Pematang Siantar

23

18

5

6

KC Bukit Tinggi

9

8

1

7

KC Bengkulu

7

7

0

8

KC Palembang

26

23

1

9

KC Pontianak

19

19

0

10

KC Pangkalpinang

17

0

17

11

KC Samarinda

26

17

44

12

KCU Bandung

17

4

13

13

KC Bogor

18

12

6


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero)


111

MANAJEMEN RISIKO Perusahaan meyakini pendekatan Enterprise Risk Management sebagai pendekatan yang tepat dalam mengelola risiko-risiko secara menyeluruh, dimana pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan sistematis dalam kerangka kerja pengelolaan risiko yang memungkinkan adanya proses umpan balik yang berkesinambungan. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui 5 (lima) tahapan proses pengelolaan, yaitu: komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan review. Untuk itu telah disusun pedoman yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang merupakan bagian dari metodologi pengelolaan risiko sebagai komponen vital dalam penerapan pengelolaan risiko. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penanganan risiko pada area-area tertentu, Direksi telah membentuk Komite Investasi yang secara berkala melakukan pertemuan untuk membahas dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan khususnya pada pemberian fasilitas pembiayaan infrastruktur, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pendanaan dan balance sheet management. Berikut adalah langkah-langkah peningkatan yang telah diterapkan oleh Perusahaan selama tahun 2010 dalam mengelola berbagai aspek risiko yang dihadapi. Pengelolaan Risiko Pasar Risiko Pasar dikelola secara efektif melalui strategi investasi yang terukur dan terencana, kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan monitoring dan pelaporan kepada Komite Investasi dan Direksi.Terhadap aset perusahaan yang sensitive dengan pergerakan suku bunga seperti pembiayaan maka Komite Investasi secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan return yang optimal.

112


Pengelolaan Risiko Likuiditas Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan tahun 2010 dimana rasio likuiditas perusahaan masih cukup tinggi serta struktur sumber dana perusahaan yang sepenuhnya merupakan penyertaan modal Negara, maka tingkat risiko likuiditas perusahaan adalah rendah. Memperhatikan hal tersebut maka pengelolaan risiko likuiditas cukup dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan, kepada Pemegang Saham. Pengelolaan Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah external yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional dilakukan mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh jajaran Perusahaan, untuk kemudian diformalkan menjadi pedoman bagi semua unit kerja dalam menentukan tanggung jawab, akuntabilitas dan koordinasi proses kerja. Untuk itu pada semester 2 tahun 2010, Divisi Renbang cq Manajemen Risiko (MR) bekerjasama dengan Komite Audit (KI) telah melakukan inisiasi analisa proses bisnis (business process analysis) dan menyusun Tugas Pokok & Fungsi Divisi sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan yang baru (Mei 2010), sehingga dapat diwujudkan struktur tata kelola (governance structure) yang baik. Analisa proses bisnis (business process analysis) bertujuan untuk memberikan gambaran utuh kegiatan usaha Perusahaan, identifikasi aktivitas pembentuk kegiatan serta keterkaitannya dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder. Tersedianya mapping proses bisnis akan meningkatkan kehandalan respon risiko sehingga dapat tercipta pengendalian risiko yang memadai.

PT Taspen (Persero)

Selanjutnya, terhadap seluruh proses bisnis yang ada, MR bersama dengan divisi-divisi yang melaksanakan transaksi (Risk Taking Divisions) melakukan pengukuran dan menentukan kecukupan pengendalian dan atau bentuk respon risiko yang telah diterapkan. Dalam tahun 2010, tingkat risiko operasional Perusahaan adalah rendah.Hal ini terkait dengan kondisi belum kompleksnya kegiatan usaha perusahaan, tidak ada kerugian (loss event) yang disebabkan oleh risiko operasional, dan tidak terjadinya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang ada. Untuk mempertahankan kecukupan pengendalian risiko operasional tetap pada tingkatan yang memadai serta mengelola peningkatan kualitas proses operasional secara berkelanjutan, MR telah menetapkan langkah tindak sebagai berikut : a.

b.

Membangun sistem informasi risiko operasional, terdiri dari: 1). Loss Event Database (LED) yaitu database mengenai jenis-jenis kerugian (loss event) yang pernah dialami oleh perusahaan akibat dari risiko operasional; 2). Risk Control Self Assessment (RCSA) atau Risk Register yaitu alat untuk mendokumentasi risk assessment yang telah dilakukan. Alat tersebut akan menyajikan informasi antara lain jenis risiko, peluang dan dampak risiko, prioritas risiko, penanganan risiko, dan petugas yang bertanggung jawab (officer in charge), sehingga pengelolaan risiko akan lebih terarah, karena tahapan-tahapan pengelolaannya telah terdokumentasi.

Pengelolaan Risiko Hukum Risiko hukum dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjaga kondisi yang melindungi kepentingan Perusahaan dari segi hukum. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan senantiasa melakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor penyebab, yaitu dengan melakukan: a. Pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundangundangan b. Penilaian secara aktif dan berkala terhadap kecukupan pedoman (kebijakan dan prosedur) internal yang dimiliki Perusahaan c. Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas skema pembiayaan atau aktifitas d. Memantau kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pengelolaan Risiko Bisnis Risiko strategis timbul dari adanya keputusan atau penerapan strategi Perusahaan yang kurang tepat atau kegagalan Perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan membandingkan indikator risiko strategis yaitu sasaran strategis yang ditetapkan dalam target kinerja Perseroan terhadap realisasi pencapaiannya. Risiko strategis dari perusahaan berada pada tingkat moderat karena terdapat beberapa sasaran

Mengembangkan budaya risiko (risk culture), mengingat bahwa pengelolaan risiko harus diimplementasikan kepada setiap personil Perusahaan, dari jenjang yang paling bawah sampai dengan jenjang yang paling tinggi.

PT Taspen (Persero)


113

Pengelolaan risiko strategis yang telah dilakukan oleh Perusahaan, antara lain: a. Menetapkan rencana strategis perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan RJPP dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkum dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (Key Performance Indicator) sebagai suatu Kontrak Manajemen. b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana strategis secara berkala dengan memantau realisasi pencapaian dibandingan dengan target kerja. c. Melaksanakan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang antara lain membahas kondisi perusahaan termasuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, forum-forum rapat dimaksud juga merupakan media untuk memutuskan langkah strategis lainnya sebagai alternatif apabila terjadi perubahan dari skenario yang direncanakan sebagai akibat dari perubahan faktor internal dan eksternal yang menciptakan peluang ataupun menimbulkan ancaman bagi Perusahaan. Pengelolaan Risiko Reputasi Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif mengenai kegiatan usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.Dalam tahun 2010, tidak diperoleh informasi yang dapat dikategorikan sebagai publikasi negatif terhadap Perseroan yang memiliki dampak terhadap reputasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko reputasi perseroan adalah rendah. Secara preventif, Perusahaan secara rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Perusahaan dalam berbagai media. Selain itu, Perusahaan telah pula membangun website yang memungkinkan masyarakat luas memperoleh informasi terkait Perusahaan serta melakukan kontak dan memberikan saran, masukan, informasi lainnya kepada Perusahaan secara timbal balik dan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan, melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik (positive corporate image).

114


PT Taspen (Persero)

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN Untuk mengetahui sejauh mana peserta pensiun mendapatkan kepuasan pelayanan meliputi fasilitas (sarana dan pra sarana), aspek prosedur, aspek personal, dan aspek keberterimaan, perlu diadakan kajian komperehensif secara periodik. Pada tahun 2010 Taspen melakukan kajian di 10 wilayah kantor cabang. Obyek dalam penelitian ini adalah peserta pensiun PT Taspen Kantor Cabang Utama Bandung, Kantor Cabang Pematang Siantar, Kantor Cabang Pekan Baru, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Palembang, Kantor Cabang Bengkulu, Kantor Cabang Palangkaraya, Kantor Cabang Kendari, dan Kantor Cabang Pangkal Pinang dengan sampel 340 orang responden. Daftar Jumlah Sampel (Responden) Per Kantor Cabang No

Kantor Cabang

Jumlah Responden

Keterangan Tahap

Tanggal Bulan

1

KCU Bandung

50

I

2 Nov - 5 Nov

2

KC Pematang Siantar

40

I

2 Nov - 5 Nov

3

KC Pekan Baru

40

I

2 Nov - 5 Nov

4

KC Banjar Masin

40

I

2 Nov - 5 Nov

5

KC Mataram

40

I

2 Nov - 5 Nov

6

KC Palang Karaya

25

II

30 Nov – 4 Des

7

KC Kendari

30

II

30 Nov – 4 Des

8

KC Bengkulu

25

II

30 Nov – 4 Des

9

KC Palembang

30

II

7 Des 10 Des

10

KC Pangkal Pinang

20

II

7 Des 10 Des

340

II

Jumlah

Dalam melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan peserta pensiun, digunakan metode IPA (Importance Performance Analysis) dan CSI (Customer Satisfaction Index) yang merupakan metode untuk mencari angka indeks kepuasan peserta pensiun.Pencapaian nilai CSI secara keseluruhan adalah sebesar 85% berdasarkan indeks kepuasan, maka kriteria tinngkat kepuasan berada pada rentang “SANGAT MEMUASKAN”.Kendati sebagian besar sudah dinyatakan baik, namun beberapa pelayanan tetap harus ditingkatkan. Misalnya; pelayanan fotokopi disediakan di kantor Taspen, areal parkir yang lebih luas, dan petugas pelayanan yang berkomitmen dalam melayani peserta pensiun.

PT Taspen (Persero)


115

HASIL RUPS TAHUN 2010 Selama tahun 2010, PT Taspen (Persero) telah melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2010 dan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan 2009.

1.5. Rencana Belanja Modal. Belanja Modal PT Taspen (Persero) tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 95.822 juta dan sumber dana sebesar Rp 97.050 juta. 1.6. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris serta fasilitas yang diberikan tahun 2010 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2009. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris serta fasilitas yang diberikan secara final akan ditetapkan pada RUPS pengesahan laporan keuangan tahun buku 2009.

RUPS Tahunan Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 PT Taspen (Persero) RUPS Pengesahan RKAP 2010 PT Taspen (Persero) diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2010 bertempat di Ruang Rapat Kementerian BUMN Lantai 17 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris PT Taspen (Persero), dan Direksi PT Taspen (Persero). Keputusan RUPS Tentang Pengesahan RKAP 2010 : 1.

116

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010, dengan pokokpokok sebagai berikut : 1.1. Konsolidasi. Total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 72.166.660 juta, dan Laba Bersih sebesar Rp 297.499 juta. 1.2. Program THT Konsolidasi. Proyeksi Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 41.425.726 juta, dan Proyeksi Laba Bersih sebesar Rp 297.499 juta. 1.3. Program Dana Pensiun PNS dan Pejabat Negara Konsolidasi Proyeksi Aktiva Bersih sebesar Rp 27.284.034 juta, Proyeksi aktiva Bersih Awal Periode sebesar Rp 20.079.609 juta, serta Aktiva Bersih Akhir Periode sebesar Rp 27.284.034 juta. 1.4. Rencana Investasi dan Hasil Investasi. Jumlah dana investasi PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2010 untuk Program THT dianggarkan sebesar Rp 31.438.512 juta, sedangkan hasil investasi yang ditargetkan pada tahun 2010 sebesar Rp 3.314.378 juta.


2.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut : 2.1. Laporan Posisi Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Total Kewajiban dan Aktiva Bersih sebesar Rp 28.319 juta. 2.2. Laporan Aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Total Penerimaan, Pendapatan, dan Penyisihan sebesar Rp 14.271 juta, Total Penyaluran, Beban dan Pengeluaran sebesar Rp 10.982 juta, Aktiva Bersih Awal Periode sebesar Rp 27.274 juta, serta Aktiva Bersih Akhir Periode sebesar Rp 28.319 juta.

3.

Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahun 2010. RUPS mengesahkan indikator-indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero).

PT Taspen (Persero)

RUPS Tahunan Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009 PT Taspen (Persero) RUPS Tahunan Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009 PT Taspen (Persero) diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2010 bertempat di Ruang Rapat Kementerian BUMN Lantai 17 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris PT Taspen (Persero), dan Direksi PT Taspen (Persero).

12 April 2010 serta memperhatikan Risalah Rapat Pembahasan Evaluasi Laporan Tahunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor atas Pelaksanaan PKBL tahun buku 2009 oleh PT Taspen (Persero) Nomor : RIS-92/SAM2.MBU/ TSP-PKBL/A/2010, maka RUPS mengesahkan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Taspen (Persero) dalam tahun buku 2009. 4.

Keputusan RUPS Tentang Pengesahan Laporan Keuangan : 1.

2.

3.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2008 (Restated). Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan PT Taspen (Persero) Tahun Buku 2008 yang disajikan kembali (Restated) oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Nomor : 038/SMR/LAITSPN/V/2010 tanggal 19 Mei 2010. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009. Dengan menunjuk pada pasal 21 Anggaran Dasar PT Taspen (Persero), RUPS menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009 PT Taspen (Persero) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 038/SMR/LAI-TSPN/V/2010, Nomor : 038/SMR/LEK-TSPN/V/2010, dan Nomor : 038/ SMR/LAK-TSPN/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sebagimana dimuat dalam laporannya Nomor : 27/SMR/PKBL-TSPN/IV/2010 tanggal

Pemberian Pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan KomisarisKepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dalam bidang tugas masing-masing dalam tahun buku 2009 \, sepanjang terungkap dalam laporan audit KAP Soejatna, Mulyana & Rekan yang telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dimana laporan tersebut disusun berdasarkan laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepas tanggung jawab hukum Direksi dan atau Dewan Komisaris apabila laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan atau merugikan perusahaan.

5.

Persetujuan Penggunaan Laba Tahun Buku 2009. Laba Setelah PPh PT Taspen (Persero) tahun buku 2009 sebesar Rp 335.291.584.212,diputuskan penggunaannya sebagai berikut : a. Sebesar 2,00% atau Rp 6.705.831.684,ditetapkan untuk Program Kemitraan. b. Sebesar 2,00% atau Rp 6.705.831.684,ditetapkan untuk Program Bina Lingkungan. c. Sebesar 33,80% atau Rp 113.325.960.000,ditetapkan sebagai Cadangan Umum.

PT Taspen (Persero)


117

d. 6.

Sebesar 62,20% atau Rp 208.553.960.844,- ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan. Penetapan Tantiem Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris dewan Komisaris Tahun Buku 2009. a. RUPS menetapkan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2009 sebesar Rp 1.539 juta. b. Tantiem Direktur, Komisaris Utama, dan anggota Dewan Komisaris masing-masing sebesar 90%, 40%, dan 36% dari tantiem Direktur Utama. Tantiem bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh DEwan Komisaris. c. Pajak Penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima.

7.

Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya tahun 2010 : a. Gaji Direktur Utama tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 55.500.000,(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan sebesar 90% dari Direktur Utama. Tunjangan dan/atau fasilitas lainnya bagi Direksi diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/ MBU/2009. b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 40% dari Direktur Utama, anggota Dewan Komisaris ditetapkan 36% dari gaji Direktur Utama. c. Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium bulanan. Tunjangan dan/atau fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2009. d. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

8.

Pemberian pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan KAP dalam rangka mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2010. RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun buku 2010. Penetapan tersebut agar dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan surat BPK-RI Nomor : 1/S/IX/01/2009 tanggal 15 Januari 2009 dan surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor : S-91/SJ/2007 tanggal 5 Pebruari 2007, serta melibatkan peran aktif Komite Audit.

118


PT Taspen (Persero)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggungjawab Sosial Perusahaan

SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2010,TELAH DIREALISASI JUMLAH MITRA BINAAN SEBANYAK 467 MITRA BINAAN,MENCAPAI 75,57% DARI RKAP 2010.

Peranan sebuah perusahaan cukup penting dan strategis dalam ikut membina dan mengembangkan sektor pembinaan lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks, dan guna meningkatkan imej pelaku usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka diperlukan komitmen penuh terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Cita-cita tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan salah satu pemangku kepentingan utama perusahaan, yaitu masyarakat di lingkungan wilayah operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Perusahaan selalu memegang dan menjunjung tinggi kegiatan sosial sebagai salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis. Sejalan dengan itu, berbagai aktivitas perusahaan telah dilakukan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen menerapkan langkah strategis dalam kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sepanjang tahun 2010. Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 telah disalurkan pinjaman modal, hibah dan biaya operasional sebesar Rp 7.419,24 juta, mencapai 95,60% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 25,94%.

120


PT Taspen (Persero)

Sementara itu dana yang disalurkan untuk program Bina Lingkungan (bantuan penghijauan, bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan dan bantuan untuk pembangunan sarana/prasarana ibadah) adalah sebesar Rp 3.763,73 juta, mencapai 35,07% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 118,37%. Hal ini disebabkan adanya pemberian bantuan kepada penghijauan di 8 tempat, korban bencana alam di 5 tempat, pendidikan berupa beasiswa di 12 tempat, bantuan kesehatan di 4 tempat, sarana dan prasarana di 4 tempat, dan bantuan pembangunan sarana ibadah di 58 tempat. Sebagai wujud nyata kepedulian Taspen terhadap lingkungan, dunia pendidikan dan pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia, Taspen melakukan kerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Jayapura yang tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama antara PT Taspen (Persero) dan Universitas Cendrawasih Nomor: JAN-106/DIR/2010 dan Nomor: 3777/420/OT/2010 tentang Bantuan Biaya Pendidikan tanggal 6 Desember 2010. Sampai tanggal 31 Desember 2010, telah direalisasi jumlah mitra binaan sebanyak 467 mitra binaan, mencapai 75,57% dari RKAP 2010. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan sebesar 10,02%.

PT Taspen (Persero)


121

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Per 31 Desember 2010 dan 2009 URAIAN 1 I.

SATUAN

RKAP

Realisasi

% Pencapaian

2010

31 Des 2010 31 Des 2009

2010

2

3

5

6=4/3

7=4/5

Penyaluran Dana a. Pinjaman Modal

Juta Rp

14.000,00

15.096,00

11.817,50

107,83

27,74

b. Hibah

Juta Rp

2.800,00

1.238,36

1.126,44

44,23

9,94

c. Biaya Operasional

Juta Rp

1.421,00

1.084,88

887,08

76,35

22,30

Juta Rp

18.221,00

17.419,24

13.831,01

95,60

25,94

Jumlah II.

Mitra Binaan

Mitra

618

467

519

75,57

(10,02)

III.

Bina Lingkungan

Juta Rp

10.732,00

3.763,73

1.723,57

35,07

118,37

Sumber: PKBL

122

4

% Naik/ Turun


PT Taspen (Persero)

Anak Perusahaan

Anak Perusahaan Saat ini PT Taspen (Persero) memiliki 2 (Dua) anak perusahaan dalam rangka menunjang kegiatan bisnis. Berikut adalah profil singkatnya:

PT Arthaloka Indonesia Berdasarkan akte notaries NY. Soenardi Adisasmito No. 24 tanggal 14 April 1988 telah dibentuk PT Arthaloka Indonesia sebagai anak perusahaan PT Taspen (Persero) dengan bidang usaha sebagai berikut : 1.

2.

Bisnis penyewaan gedung perkantoran, antara lain : restoran, pertokoan serta sarana penunjang yang ada kaitannya dengan bisnis tersebut dalam arti yang seluas-luasnya. Bergerak dalam bidang jasa, pada umumnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan kecuali jasa dalam bidang hukum.

Pendirian anak perusahaan ini sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S-307/MK.013/1998 tanggal 29 Februari 1988 dan pengembangan areal tanah PT Arthaloka Indonesia disetujui Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor: S-750/MK.013/1990 tanggal 18 Juni 1990 dimana pembiayaan proyek pengembangan areal tanah PT Arthaloka Indonesia tersebut dilakukan bersama dengan 6 (enam) BUMN lain. Modal dasar PT Arthaloka Indonesia adalah sejumlah Rp250.000.000.000,00 yang terbagi atas 250.000,00 saham dengan nominal Rp 1.000,00 per saham.

124


Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Nomor 7 tanggal 23 Februari 1988 terdapat perubahan modal dasar PT Arthaloka Indonesia menjadi Rp 177.500.000.000,00 yang terbagi atas 177.500.000 saham dengan nominal Rp 1.000,00 persaham dan kepemilikan PT Taspen (Persero) menjadi 90,13%. Dari jumlah modal dasar sebesar Rp177.500.000.000,00 tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 11.582.222.000,00 sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa PT Arthaloka Indonesia tanggal 23 Februari 1998. Pada tanggal 9 September 2008 diadakan RUPS Luar Biasa tentang pengesahan Konversi Agio Saham menjadi Saham berdasarkan prosentase kepemilikan modal saham, sehingga jumlah modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 11.582.222.000,00 menjadi sebesar Rp 44.487.106.000,00 atau sebesar 25,06% dari jumlah modal dasar dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

PT Taspen (Persero)

URAIAN

JUMLAH

%

PT Taspen (Persero)

Rp

40.095.763.000

90,13

PT Aerowisata

Rp

1.147.811.000

2,58

PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)

Rp

916.979.000

2,06

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Rp

823.269.000

1,85

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Rp

587.187.000

1,32

PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)

Rp

587.187.000

1,32

PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)

Rp

328.910.000

0,75

JUMLAH

Rp

44.487.106.000

100

Kepemilikan PT Taspen (Persero) pada PT Arthaloka Indonesia adalah sebesar Rp 40.095.763.000,00 atau 90,13% dari seluruh modal saham yang telah disetor sehingga laporan keuangan PT Taspen (Persero) harus dikonsolidasikan dengan PT Arthaloka Indonesia. Semua transaksi dan saldo hubungan rekening koran antara PT Taspen (Persero) dengan PT Arthaloka Indonesia selaku anak perusahaan telah dilakukan eliminasi.

PT Taspen (Persero)


125

PT Intama Berdasarkan akte Notaris Adam Kasdarmadji, SH Nomor : 69 tanggal 18 Maret 1993 telah dibentuk PT Indonesia Arthasangga Utama (INTAMA) sebagai anak perusahaan PT Taspen (Persero) Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bidang usaha sebagai berikut : 1.

2.

Menjalankan usaha dalam bidang bisnis penyewaan gedung perkantoran, apartemen, convention hall, pertokoan termasuk restoran serta sarana-sarana penunjang yang ada kaitannya dengan bisnis tersebut Bergerak pada bidang jasa pada umumnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan.

Pendirian anak perusahaan sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-804/MK.013/1992 tanggal 10 Juli 1992. Sesuai akte Notaris Adam Kasdarmadji, SH nomor : 205 tanggal 18 Mei 1995 modal saham PT INTAMA ditetapkan sebagai berikut : Setoran modal sebesar Rp 223.824.485.500,- terdiri dari : Setoran uang tunai

Rp

Setoran berupa tanah seluas 17.500 M2

Rp 216.824.485.500,-

7.000.000.000,-

Rp 223.824.485.500,Berdasarkan surat keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Intama tanggal 2 Juni 2010 telah diputuskan untuk pembubaran perseroan. Pembubaran tersebut telah didaftarkan dengan nomor: 09/08/2010 tanggal 4 Juni 2010.

126


PT Taspen (Persero)

Rencana Strategis 2011

RENCANA STRATEGIS

PADA TAHUN 2011 PERUSAHAAN AKAN MELAKUKAN REFORMASI PELAYANAN SEJALAN DENGAN PRINSIP PORTABILITAS YANG TERCANTUM DALAM UNDANG-UNDANG SJSN Dalam rangka menjaga pertumbuhan berkelanjutan serta dalam rangka mencapai visi misinya, Taspen senantiasa membangun program strategis dengan memperhatikan peningkatan kesejahtaraan peserta serta keluarganya setelah memasuki usia pensiun.Terbitnya Undangundang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengharuskan Taspen melakukan penyesuaian terhadap sistem maupun regulasi penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun PNS. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengharmonisasikan Sembilan prinsip Jaminan Sosial kedalam proses pengelolaan program Taspen. Dari Sembilan prinsip tersebut tujuh prinsip jaminan sosial telah diimplementasikan, pada tahun 2011 perusahaan akan mengimplementasikan prinsip portabilitas dan prinsip dan amanat yang memisahkan asset peserta dengan asset perusahaan. Program strategis tersebut antara lain sebagai berikut: Reformasi Pelayanan dan Perubahan Formula Manfaat Pada tahun 2010, perusahaan telah melakukanreformasi secara fundamental terhadap proses pengajuan klim, pembayaran pensiun bulanan dan penerapan prinsip portabilitas untuk meningkatkan kecepatan pelayanan serta akuntabilitasnya. Perubahan secara fundamental tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 2011 yang menyangkut program-program sebagai berikut : A. Reformasi Pelayanan 1. Reformasi Formulir dan Proses Klim Penyederhanaan formulir klim dari 22 jenis formulir menjadi 2 jenis formulir, serta mempersingkat proses penyelesaian klim dari semula 7 titik proses klim menjadi 3 titik. 2.

128

Portabilitas layanan dan Elektronik Klim Pada tahun 2011 dan seterusnya, Peserta Taspen dapat mengajukan klim pembayaran Pensiun pertama dan Tabungan Hari Tua di mana saja, pada kantor-kantor cabang Taspen diseluruh Indonesia tanpaterikat dengan domisili akhir peserta sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun. Disamping itu peserta dapat juga memanfaatkan pengajuan klim melalui website Taspen.


PT Taspen (Persero)

3.

Elektronik Dapem Program strategis lainnya dibidang pelaporan transaksi pembayaran pensiun adalah berupapenggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran dan pertanggungjawaban pembayaran pensiun. Program ini diberi nama elektronik dapem (eDapem). Aplikasi eDapem berfungsi memberikan informasi, dan monitoring pembayaran pensiun bulanan yang dilakukan oleh mitra bayar Taspen secara online. Aplikasi ini dapat meningkatkan sistem pengendalian pembayaran pensiun secara efektif serta dapat mempercepat laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun kepada pemerintah. Dengan sistem ini tentunya keamanan keuangan negara dalam pembayaran pensiun yang dilaksanakan oleh TASPEN dapat lebih terjamin.

4.

Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Dalam proses pengajuan klim peserta dapat menggunakan KPE sebagai alat autentifikasi peserta yang memuat informasi individu dan keluarga peserta Taspen. Dengan penggunaan KPE, penyelesaian klim akan semakin cepat dan mudah karena data telah tersedia dalam KPE.

PT Taspen (Persero)


129

B. Perubahan Formula Manfaat THT 1. Agar peningkatan manfaat THT tidak menimbulkan beban terhadap APBN yang semakin besar, maka peningkatan manfaat tidak dikaitkan dengan gaji pokok. Suatu program modifikasi antara manfaat pasti dan iuran pasti saat ini sedang dikembangkan, dimana peningkatan manfaat THT akan ditentukan secara langsung dari kinerja pengelolaan dana. 2.

Upaya peningkatan manfaat juga akan ditempuh melalui peningkatan premi yang berasal dari pemberi kerja (pemerintah).

Perluasan Program Terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004, memberikan peluang kepada Taspen untuk memperluas program jaminan sosialnya kepada Pegawai Negeri Sipil. Perluasan tersebut berupa perluasan produk berupa penambahan Program yang semula duamenjadi empat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Jaminan Sosial. Dengan demikian Taspen tetap menyelenggarakan program THT dan Pensiun PNS dengan landasan PP 25/1981dan UU 11/1969 serta Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai UU 40/2004 tentang SJSN. Bentuk Badan Hukum PT TASPEN (PERSERO) akan mempertahankan bentuk badan hukum sebagai BUMN khusus (sesuai prinsip SJSN) yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara karena hal ini dikarenakan BPJS dengan status badan hukum BUMN dipandang masih relevan dengan UU SJSN. Anak Perusahaan Menindaklanjuti temuan BPK RI, Taspen perlu melakukan pengelolaan program THT PNS dan Non PNS (BUMN ex ICW/IBW) secara terpisah. Pemisahan pengelolaan tersebut akan dilakukan dengan membentuk anak perusahaan. Pembentukan anak perusahaan akan dilakukan melalui mekanisme pembentukan Satuan Bisnis Unit sebagaimana arahan RUPS.

130


PT Taspen (Persero)

Laporan Keuangan Konsolidasi

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 DAN 2009. PT TASPEN (PERSERO) Atas nama Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

AGUS HARYANTO

Alamat kantor

:

Jl. Letjen.Suprapto Cempaka Putih

Nomor Telepon Jabatan

: :

Jakarta (10520) 021 4241808 Direktur Utama

Nama

:

BM. TRI LESTARI

Alamat kantor

:

Jl. Letjen.Suprapto Cempaka Putih

: :

Jakarta (10520) 021 4241808 Direktur Keuangan

Nomor Telepon Jabatan 1.

Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;

2.

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

3.

a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;

4.

Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya Jakarta, 16 Maret 2011


132


PT Taspen (Persero)

BM. TRI LESTARI Direktur Keuangan

PT TASPEN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 beserta Laporan Auditor Independen

PT Taspen (Persero)


133

DAFTAR ISI Halaman

- Laporan Auditor Independen - Pernyataan Direksi Laporan Keuangan Konsolidasian

-

Neraca Laporan Laba Rugi Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

- Lampiran : Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lampiran 14

134


: : : : : : : : : : : : :

Daftar Deposito Berjangka Daftar Saham Daftar Reksadana Daftar Obligasi Daftar Investasi Langsung Daftar Piutang Hasil Investasi Daftar Piutang Iuran Masa Kerja Lalu Daftar Aktiva Tetap Daftar Rincian Hutang Kepada Kas Daerah Daftar Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Neraca Konsolidasi Program THT Per 31 Desember 2010 dan 2009 Laba Rugi Konsolidasi Program THT Per 31 Desember 2010 dan 2009 Laporan Posisi Dana Pensiun PNS dan Pejabat Konsolidasian Per 31 Desember 2010 dan 2009 : Laporan Perubahan Dana Pensiun PNS dan Pejabat Konsolidasian Per 31 Desember 2010 dan 2009

PT Taspen (Persero)

1-2 3 4 5-6 7 - 108

PT TASPEN (PERSERO) NERACA KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah) Catatan

2010

2009

ASET INVESTASI Deposito berjangka Saham - Diperdagangkan - Tersedia Untuk Dijual Reksadana Obligasi - Tersedia Untuk Dijual - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Investasi langsung Properti investasi

2e,2f,4

20.536.226.010.435

13.428.444.638.769

2f,4 2f,4 2f,4

2.606.075.129.625 1.111.545.219

3.187.775.000 1.719.628.490.000 29.866.469.623

2f,4 2f,4 2f,4 2f,4

27.229.722.128.574 11.969.249.868.681 38.467.529.554 221.453.479.860

21.960.741.646.675 10.744.206.968.139 57.924.049.461 223.160.170.344

62.602.305.691.948

48.167.160.208.011

4.052.284.039 854.376.172.958 212.863.084.533 1.170.236.524.313 23.521.454.005 789.989.683 50.909.866.136 8.389.364.871.001 3.529.435.174 41.144.649.975 8.405.698.702 2.892.741.469 3.630.230.638.793 20.735.605.182 684.299.637

6.437.405.857 515.575.089.411 545.600.587.599 782.393.783.806 22.601.061.581 434.958.095 75.611.174.638 7.113.794.638.922 5.670.687.514 99.753.378.251 55.548.708.272 2.188.819.862 3.026.634.917.563 16.008.107.329 589.650.385

14.413.737.315.600

12.268.842.969.085

JUMLAH INVESTASI ASET NON INVESTASI Kas dan setara kas Piutang Premi dan Iuran Piutang Kepada Pemerintah Piutang Hasil Investasi Piutang Pelepasan Investasi Piutang PGS 11 Piutang Iuran Masa Kerja lalu Piutang PSL Pemberi Kerja Piutang Usaha Piutang Bunga Yang Ditangguhkan Piutang Pajak Piutang lain-lain Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka Persediaan

2e,2g,5 2h,6 7 8 9 10 11a 11b 12 13 14 15 2k,16 17 18

JUMLAH ASET NON INVESTASI ASET TETAP - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan - Aset Dalam Penyelesaian

2l,19 2l,19 2l,19

JUMLAH ASET TETAP

401.135.133.866 (241.177.196.286) 25.448.630.694

383.853.259.389 (223.181.649.855) 1.127.375.812

185.406.568.274

161.798.985.346

ASET TAKBERWUJUD

20

4.631.422.832

5.071.499.734

ASET LAIN-LAIN

21

4.107.752.510

35.860.686.504

77.210.188.751.164

60.638.734.348.680

JUMLAH ASET

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini

PT Taspen (Persero)

1


135

PT TASPEN (PERSERO) NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan) Per 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah) Catatan

2010

2009

KEWAJIBAN Kewajiban Kepada Peserta - Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan - Utang Klim Dana Program Pensiun PNS Dana Program Pensiun bukan PNS Utang Manfaat Pensiun Utang Kepada Bank Utang Perolehan Investasi Utang Barang dan Jasa Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Utang Kepada PT Askes Utang Kepada Kas Negara Utang Kepada Kas Daerah Utang Kepada DP Taspen Uang Muka Pelepasan Properti Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Telepon Deposit Security Deposit Kewajiban Imbalan Paska Kerja Kewajiban Lain-lain

22 22 2p,23 2q,24 2o,25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JUMLAH KEWAJIBAN Kepentingan Minoritas

41

EKUITAS Modal Saham Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi - Saham - Obligasi Cadangan Umum Cadangan Tujuan Bagian Ekuitas Anak Perusahaan Saldo Laba Tahun Lalu Laba (Rugi) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

42 42 42 42 42

38.756.409.328.074 591.071.850.906 28.750.625.597.689 909.607.628.556 55.180.597.825 3.390.000.000.000 54.322.838.820 16.281.456.496 83.595.679.623 43.665.953.266 102.317.625.403 4.977.285.621 6.707.508.478 1.188.095.424 118.019.915.500 5.125.594.717 1.183.171.262 5.587.635.985 97.240.844.299 90.905.232.666

33.757.438.307.240 209.638.535.838 19.592.869.430.343 852.009.629.827 51.537.335.368 3.092.403.000.000 3.572.754.477 74.383.391.572 34.661.881.689 107.559.303.265 60.666.497.868 6.681.987.289 11.118.812.663 5.124.964.499 1.072.020.532 5.084.471.655 79.920.252.773 4.567.881.274

73.084.013.840.610

57.950.310.458.172

3.668.147.082

8.198.773.280

100.000.000.000 254.979.061.480 1.199.199.909.381 174.423.575.408 1.324.877.275.422 (353.935.974) 488.171.071.129 581.209.806.626 4.122.506.763.472

2.680.225.117.228

77.210.188.751.164

60.638.734.348.680


136


PT Taspen (Persero)

100.000.000.000 122.627.408.622 456.742.265.191 61.097.615.408 1.116.323.314.578 (28.141.912) 488.171.071.129 335.291.584.212

2

PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah)

PENDAPATAN Premi dan Iuran Hasil Investasi Pendapatan PSL Pemberi Kerja Pendapatan Lain JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Klaim dan Manfaat Klaim dan Manfaat Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan JUMLAH BEBAN KLAIM DAN MANFAAT

Catatan

2010

2009

43 44 45 46

4.016.493.193.341 6.249.593.787.605 1.299.200.687.648 40.211.969.041 11.605.499.637.635

3.647.357.832.362 5.097.555.509.208 3.134.391.421.862 40.510.123.034 11.919.814.886.466

47

3.436.691.779.632

3.009.854.530.884

4.992.779.001.268 8.429.470.780.900

6.613.066.428.100 9.622.920.958.984

47

Beban Investasi

48

8.061.971.603

5.923.645.115

Beban Usaha Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun

49

682.932.295.443

587.311.593.963

49

(537.672.512.730) 145.259.782.713

(457.399.553.128) 129.912.040.835

Beban Lain Beban PPh Badan JUMLAH BEBAN

50 51

47.005.567.728 8.629.798.102.944

11.853.959.074 13.626.596.876 9.784.237.200.884

2.975.701.534.691

2.135.577.685.582

Laba Sebelum Pengembalian Hasil Investasi Dana Program Pensiun Pengembalian Hasil Investasi Dana Program Pensiun Laba (Rugi) Sebelum PPh Badan Beban Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah PPh Badan Kepentingan Minoritas LABA BERSIH

52 53

(2.392.983.727.664) 582.717.807.027 (5.765.069.098) 576.952.737.929 4.257.068.697

(1.793.465.981.088) 342.111.704.494 (6.225.430.068) 335.886.274.426 (594.690.214)

581.209.806.626

335.291.584.212


PT Taspen (Persero)

3


137

138


PT Taspen (Persero)

Saldo 31 Desember 2010

Pengguanaan saldo laba selama tahun 2010: Alokasi Laba 2009 untuk PKBL Alokasi Laba 2009 untuk Cadangan Umum/ Tujuan Kenaikan (Penurunan) Nilai Saham Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan Kenaikan (Penurunan) Nilai Obligasi Laba per 31 Desember 2010

Saldo 31 Desember 2009

1.324.877.275.422

208.553.960.844 -

-

1.116.323.314.578

Penggunaannya Cadangan Tujuan (Rp)

Yang Sudah Ditentukan

1.454.178.970.861

132.351.652.858 742.457.644.190 -

(321.879.920.844) 581.209.806.626 1.069.380.877.755

-

579.369.673.813

Nilai saham dan obligasi (Rp)

Kenaikan (Penurunan)

(13.411.663.368)

823.462.655.341

Ditentukan Penggunaannya (Rp)

Yang Belum

(353.935.974)

(325.794.062) -

-

(28.141.912)

(Rp)

Anak Perusahaan

Bagian Ekuitas

Saldo Dana


174.423.575.408

113.325.960.000 -

-

42 42 42 42

100.000.000.000

-

61.097.615.408

(Rp)

-

100.000.000.000

(Rp)

Cadangan Umum

Saldo Dana

42

Catatan

Disetor Penuh

Modal Saham Ditempatkan dan

PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009

4.022.506.763.472

132.351.652.858 (325.794.062) 742.457.644.190 581.209.806.626

(13.411.663.368)

2.580.225.117.228

(Rp)

Jumlah

4

4.122.506.763.472

132.351.652.858 (325.794.062) 742.457.644.190 581.209.806.626

(13.411.663.368)

2.680.225.117.228

(Rp)

Jumlah Ekuitas

(Dalam Satuan Rupiah)

PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah) 2010 ARUS KAS DARI/(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI - Laba Bersih - Kepentingan Minoritas Jumlah Kas Dihasilkan Dari Aktivitas Operasi Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi: Penyusutan Aset Tetap Kenaikan Manfaat Polis Masa Depan Laba Operasi sebelum perubahan Modal Kerja PENURUNAN (KENAIKAN) ASET: Piutang Premi dan Iuran Piutang Pemerintah Piutang Hasil Investasi Piutang Pelepasan Investasi Piutang PGS 11 Piutang Iuran Masa Kerja Lalu Piutang PSL Pemberi Kerja Piutang Usaha Piutang Accrued Interest Piutang Pajak Piutang lain-lain Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Persediaan Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH PENURUNAN (KENAIKAN) ASET

581.209.806.626 (4.257.068.697) 576.952.737.929

17.995.546.431 4.992.779.001.268 5.587.727.285.628

2009

335.291.584.212 594.690.214 335.886.274.426

16.363.757.320 6.613.303.363.309 6.965.553.395.055

(338.801.083.547) 332.737.503.066 (387.842.740.507) (920.392.424) (355.031.588) 24.701.308.502 (1.275.570.232.079) 2.141.252.340 58.608.728.276 47.143.009.570 (703.921.607) (603.595.721.230) (4.727.497.853) (94.649.252) 440.076.902 31.752.933.994

(515.092.687.982) (226.066.981.708) (239.653.383.158) (6.210.518.146) (231.520.789) (71.171.272.556) (1.626.236.965.520) (945.056.164) (92.724.679.580) (55.548.708.272) (395.986.520) (544.425.452.420) (2.428.114.347) 272.390.070 1.247.238.600 1.647.656.078

(2.115.086.457.437)

(3.377.964.042.414)

PT Taspen (Persero)


139

PT TASPEN (Persero) LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah) KENAIKAN (PENURUNAN) KEWAJIBAN: Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Utang Klim Dana Program Pensiun PNS Dana Program Pensiun PNS dan bukan PNS Utang Manfaat Pensiun Utang Kepada Bank Utang Perolehan Investasi Utang Barang & Jasa Utang Iuran Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Utang Kepada PT Askes Utang Kepada Kas Negara Utang Kepada Kas Daerah Utang Kepada Danakarta Uang Muka Pelepasan Properti Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Telepon Deposit Security Deposit Kewajiban Imbalan Paska Kerja Kewajiban lain-lain JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) KEWAJIBAN

6.192.019.566 381.433.315.068 9.157.756.167.346 57.597.998.729 3.643.262.457 297.597.000.000 54.322.838.820 12.708.702.019 9.212.288.051 9.004.071.577 (5.241.677.862) (55.689.212.247) 25.521.189 (9.930.717.239) 118.019.915.500 630.218 111.150.730 503.164.330 17.320.591.526 86.337.351.392 10.140.924.381.170

8.336.400.467.154

KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS : Laba Ditahan Kepentingan Minoritas Laba Tahun Sebelumnya

1.196.363.423.830 (273.557.501) (335.291.584.212)

JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

860.798.282.117

1.167.184.788.027

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

14.474.363.491.478

13.091.174.607.822

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI : Deposito Berjangka Saham Diperdagangkan Saham Tersedia Untuk Dijual Reksadana Obligasi Tersedia Untuk Dijual Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Investasi Langsung Investasi Properti Aset Tetap JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

7.107.781.371.666 (3.187.775.000) 886.446.639.625 (28.754.924.404) 5.268.980.481.899 1.225.042.900.542 (19.456.519.907) (1.706.690.484) 41.603.129.359 14.476.748.613.296

3.145.232.138.769 (169.074.650.000) 1.285.556.882.500 (15.499.206.025) 6.424.513.693.405 2.443.401.800.711 (26.713.080.000) 211.213.336.970 (206.708.539.118) 13.091.922.377.212

(2.385.121.818) 6.437.405.857 4.052.284.039

(747.769.390) 7.185.175.247 6.437.405.857

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE


140

128.761.758.479 205.021.778.806 6.960.668.820.059 263.263.486.410 2.318.608.005 771.650.000.000 1.332.095.134 (55.336.708.415) 16.963.577.643 (52.096.365.617) 29.558.598.743 56.295.638.225 93.969.089 10.035.873.662 1.290.172.962 14.500.000 625.212.800 4.290.757.731 (8.351.306.562)


PT Taspen (Persero)

1.544.745.972.558 4.476.331 (377.565.660.862)

6

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, atau disingkat PT Taspen (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Konferensi tersebut menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor : 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang menetapkan perlunya pembentukan jaminan hari tua/jaminan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri. Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertama RI Nomor: 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, Pemerintah menerbitkan Undang–Undang Nomor: 18 tahun 1961 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kepegawaian yang didalamnya menyatakan perlu adanya jaminan hari tua bagi PNS. Berdasarkan Undang–Undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1963 tanggal 6 April 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang menyatakan bahwa tiap Pegawai Negeri diwajibkan menjadi peserta dari Program Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang terdiri dari Asuransi campuran, Tabungan dan Asuransi Risiko Kematian. Untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1963, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15 tahun 1963 tanggal 17 April 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang tujuan pendiriannya untuk menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian. PN Taspen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 15 tahun 1963 diubah menjadi Perusahaan Umum atau PERUM Taspen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-749/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970. Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan PNS sebagaimana yang diamanatkan UU 18 tahun 1961, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1969 tanggal 8 Agustus 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa menjelang pembentukan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pensiun Pegawai Negeri Sipil dibiayai oleh Negara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam perkembangannya, Undang–Undang Nomor: 18 tahun 1961 diganti dengan Undang–Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian yang didalamnya mengatur kesejahteraan PNS. Di dalam Pasal 10 diatur mengenai pensiun pegawai negeri, didalam penjelasannya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, serta iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan Pemerintah dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial tersebut. Dalam Pasal 32 dinyatakan perlunya diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS untuk meningkatkan kegairahan dalam bekerja serta adanya hak bagi keluarga PNS untuk memperoleh bantuan bagi PNS yang meninggal dunia.

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini

PT Taspen (Persero)

7


141

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) Guna melaksanakan amanat Undang–Undang Nomor: 11 Tahun 1969 dan Undang–Undang Nomor: 8 tahun 1974, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor: 56 tahun 1974 tanggal 10 Desember 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Besarnya Iuran – iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 8 tahun 1977 tanggal 1 Maret 1977. Dalam Keppres 56 tahun 1974 diatur pungutan Iuran Tabungan Hari Tua yang besarnya 3,25% dari penghasilan setiap bulan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dikelola oleh Perum Taspen, sementara itu pungutan Iuran Pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan setiap bulan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara disimpan pada Bank Milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sambil menunggu terbentuknya badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah. Sementara belum terbentuknya Dana Pensiun, Pemerintah melakukan pembayaran pensiun PNS dengan beban APBN melalui Kantor Kas Negara Departemen Keuangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1969 serta Pasal 10 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini mengatur Program Asuransi Sosial PNS termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua, besaran iuran dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1963. Pada Pasal 6 dinyatakan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% dari penghasilan setiap bulan tanpa tunjangan pangan yang peruntukannya ditetapkan sebesar 4,75% untuk Pensiun dan 3,25% untuk Tabungan Hari Tua (THT). Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Pemerintah tetap menanggung beban : a. Pembayaran sumbangan untuk iuran Pensiun PNS yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden ; b. Pembayaran Pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981 diundangkan ("Pay as You Go"); c. Bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerima Pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial PNS, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjutnya dibuat Akta pendirian atau Anggaran Dasar dengan Akta Nomor:3 tahun 1982 tanggal 4 Januari 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor: 53 tanggal 17 Maret 1998 dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor: 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., pengganti Notaris Imas Fatimah, SH. Perubahan tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan mengubah besarnya modal dasar yang disetor, semula sebesar Rp10.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi sebesar Rp12.500.000.000,00. Peningkatan modal tersebut untuk memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan modal disetor sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00. Perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C2-14096-HT.01.04 tahun 1998 tanggal 17 September 1998 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2207 tahun 1999.


142


PT Taspen (Persero)

8

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menambah modal perseroan yaitu modal dasar sebesar Rp400.000.000.000,00, modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00, Anggaran Dasar PT Taspen (Persero) diubah dengan Akta Nomor: 06 tanggal 26 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Umaran Mansjur, SH, yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01650.AH.01.02.tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 sebagaimana yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 16 tanggal 24 Februari 2009, Tambahan Nomor: 5625/2009. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 tahun 1981, Menteri Keuangan menerbitkan surat dengan Nomor: S–244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985 juncto Nomor: S–1999/MK.11/1985 tanggal 10 April 1985 perihal penempatan Dana Pensiun PNS pada PT Taspen (Persero). Didalam surat tersebut dinyatakan bahwa Dana Pensiun PNS yang semula ditempatkan pada Bank–Bank Pemerintah dialihkan kepada PT Taspen (Persero). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor:26 tahun 1981, maka ketentuan mengenai iuran THT dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta badan hukum pengelolanya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor: 56 tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 8 tahun 1977 dianggap tidak lagi relevan, karena materi yang ada dalam Keppres tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 tahun 1981 pembayaran pensiun yang semula dilakukan melalui Kantor Kas Negara Departemen Keuangan dialihkan kepada PT Taspen (Persero) secara bertahap mulai tahun 1987 sebagai berikut : a. Tahap Pertama: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986, PT Taspen (Persero) melakukan pembayaran pensiun di wilayah Bali, NTB dan NTT yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1987. b. Tahap Kedua: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-841 tanggal 13 Oktober 1986, PT Taspen (Persero) melakukan pembayaran pensiun di wilayah Bali, NTB dan NTT yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1987. c. Tahap Ketiga: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-755 tanggal 27 September 1988, PT Taspen (Persero) melakukan pembayaran pensiun di wilayah Jawa dan Madura yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 1989.


PT Taspen (Persero)

9


143

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) d. Tahap Keempat: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990, PT Taspen (Persero) melakukan pembayaran pensiun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan Timor-Timur yang dimulai sejak tanggal 1 April 1990. Seiring dengan diselenggarakannya Program THT dan Pensiun PNS oleh PT Taspen (Persero), Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor: 43 tahun 1999. Pasal 32 menyatakan program kesejahteraan bagi PNS yang meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Asuransi Kesehatan, Tabungan Perumahan dan Asuransi Pendidikan bagi putra putri PNS. Dalam hal penyelenggaraan Program Pensiun, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut sampai saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah. Pembayaran pensiun sampai saat ini masih diterapkan dengan sistem "pay as you go ", dimana seluruh pembiayaannya dibebankan dalam APBN. Namun demikian sejak tahun 1994, Pemerintah meminta Taspen melakukan sharing terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel berikut: Tabel : Komposisi Sharing Pembiayaan Manfaat Pensiun PNS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Periode Jan - Maret 94 Apr 94 - Maret 97 Apr 97 - Des 98 Jan 99 - Des 2002 Jan 2003 - Des 2005 Jan - Des 2006 Jan - Des 2007 Jan - Des 2008 Jan 2009 - Sekarang

Sharing Taspen 100% 77,5% 22,5% 77% 23% 75% 25% 79% 21% 82,5% 17,5% 85,5% 14,5% 91% 9% 100% -

Keterangan

APBN

Surat Menkeu No.1204/MK.03/1993 Surat DJA No: S - 1684/A/56/0394 Surat DJA No: S - 993/A/67/0297 Surat DJA No: S - 3389/A/1999 Surat DJA No: S - 6878/HK.2/2002 Surat Menkeu No : S-07/MK.02/2006 Surat Menkeu No : S-03/MK.02/2007 Surat DJA No : S – 05/MK.2/2008 Surat DJA No : S-39/MK.02/2009

Selanjutnya sesuai dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-156/Seskab/IV/2009 tanggal 1 April 2009 perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974, antara lain : 1. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981, maka pengelolaan iuran Dana Pensiun PNS seharusnya tidak lagi mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 melainkan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981 (apalagi sebagian materi substansi dalam Keputusan Presiden Nomor: 56 Tahun 1974 pada dasarnya telah dimuat kembali dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981). Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 1981, PT Taspen (Persero) telah secara tegas dinyatakan sebagai Penyelenggara Asuransi Sosial PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981.


144


PT Taspen (Persero)

10

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) 2. Dengan demikian dalam hal terdapat permasalahan atau kendala pada pelaksanaan pengelolaan Iuran dana Pensiun PNS, penyelesaian permasalahan atau kendala tersebut seyogyanya dilakukan dengan mengacu dan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981. Hal tersebut berlaku pula dalam pengkajian terhadap permasalahan atau kendala yang ada, sehingga dinilai perlu melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan Iuran Dana Pensiun PNS. Perubahan dan Penyempurnaan tersebut seyogyanya dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981. Untuk mendukung pelaksanaan tugas PT Taspen (Persero) dalam menyelenggarakan Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, Visi dan Misi PT Taspen (Persero) adalah sebagai berikut : VISI Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua serta Jaminan Sosial lainnya yang terpercaya. MISI Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi. Anggaran Dasar Perusahaan adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan peserta terutama Pegawai Negeri Sipil dan karyawan BUMN/BUMD. 2. Meningkatkan pelayanan kepada peserta. 3. Menumbuhkembangkan kepercayaan kepada peserta dan masyarakat bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Untuk mencapai maksud di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981, PT Taspen (Persero) menyelenggarakan Program Asuransi Sosial PNS yang terdiri dari Program THT dan Program Pensiun PNS, dimana masing-masing program menyelenggarakan sistem pelaporan keuangan tersendiri. a. Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil 1) Program Tabungan Hari Tua (THT) Program Tabungan Hari Tua (THT) merupakan suatu program asuransi yang terdiri dari Peserta Program THT yang meliputi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali PNS dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan serta pegawai BUMN/BUMD.


PT Taspen (Persero)

11


145

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) Program THT yang dikelola terdiri dari: a) THT Dwiguna Program ini memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun maupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. b) Asuransi Kematian Program ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Istri atau Suami, dan Anaknya bila meninggal dunia, kecuali bila janda dan duda pegawai negeri tersebut menikah lagi. c) THT Multiguna Sejahtera dan Ekaguna Sejahtera Program ini merupakan pengembangan dari THT dwiguna untuk memberikan tambahan manfaat bagi peserta dan pada saat ini pemasarannya terbatas kepada peserta BUMN dalam Program THT. Iuran bagi peserta Pegawai Negeri Sipil sebesar 3.25% dari penghasilan sebulan (gaji + tunjangan istri/suami + tunjangan anak) diterima oleh PT Taspen (Persero) secara sentralisasi melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2) Program Pensiun PNS Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak pensiun diberikan kepada peserta sendiri, janda/duda dari peserta atau janda/duda dari penerima pensiun, yatim/piatu dari penerima pensiun, orang tua dari peserta yang meninggal tanpa meninggalkan janda/duda/anak yang berhak menerima pensiun. Selain pembayaran pensiun kepada PNS, PT Taspen (Persero) juga melakukan pembayaran bagi : a. Penerima Pensiun Pejabat Negara; b. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan; c.

Penerima Tunjangan Veteran;

d. Penerima Uang Tunggu; dan e. Penerima Pensiun anggota TNI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989. f.

Tunjangan Dana Kehormatan

Setiap peserta Program Pensiun diwajibkan membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan sebulan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara. Peserta berkewajiban melaporkan adanya perubahan data peserta dan keluarganya.


146


PT Taspen (Persero)

12

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) b. Susunan Direksi PT Taspen (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-18/KEP-MBUMN/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, susunan Direksi PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : c.

Direktur Utama Direktur Operasi Direktur Keuangan Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Investasi

: : : : :

Agus Haryanto Riskintono Benedicta Maria Tri Lestari Karsidi Taufik Hidayat

Susunan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP–167/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota–anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : -

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris

: : : : :

Eddy Abdurachman Progo Nurdjaman Minto Widodo Sjahruddin Rasul Rakhmat

d. Susunan Komite Audit PT Taspen (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) Nomor: KEP-01/DK-TASPEN/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota–anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : -

Ketua Komite Audit Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : : :

Sjahruddin Rasul Suermi L. Hanafiah Djoko Santoso Samso H.A M. Asawir Harahap

Jumlah karyawan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing berjumlah 1.941 dan 1.977 orang.


PT Taspen (Persero)

13


147

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) e. Anak Perusahaan PT Taspen (Persero) Program THT mempunyai satu anak perusahaan yaitu PT Arthaloka Indonesia dengan prosentase kepemilikan sebesar 90,13%. PT Arthaloka Indonesia dibentuk Berdasarkan akta notaris Ny. Soenardi Adisasmito Nomor: 24 tanggal 14 April 1988, dengan bidang usaha sebagai berikut: 1. Bisnis penyewaan gedung perkantoran, antara lain: restoran, pertokoan serta sarana penunjang yang ada kaitannya dengan bisnis tersebut dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Bergerak dalam bidang jasa, pada umumnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan kecuali jasa dalam bidang hukum. Pendirian anak perusahaan ini sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-7/MK.013/1988 tanggal 29 Februari 1988 dan pengembangan areal tanah PT Arthaloka Indonesia disetujui Menteri Keuangan dengan suratnya Nomor: S-750/MK.013/1990 tanggal 18 Juni 1990 di mana pembiayaan proyek pengembangan areal tanah PT Arthaloka Indonesia tersebut dilakukan bersama dengan 6 (enam) BUMN lain. Modal dasar PT Arthaloka Indonesia adalah sejumlah Rp250.000.000.000,00 yang terbagi atas 250.000.000 saham dengan nominal Rp 1.000,00 per saham. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Nomor: 7 tanggal 23 Februari 1988 terdapat perubahan modal dasar PT Arthaloka Indonesia menjadi Rp177.500.000.000,00 yang terbagi atas 177.500.000 saham dengan nominal Rp1.000,00 persaham dan kepemilikan PT Taspen (Persero) menjadi 90,13%. Dari jumlah modal dasar sebesar Rp177.500.000.000,00 tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp11.582.222.000,00 sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa PT Arthaloka Indonesia tanggal 23 Februari 1998. Pada tanggal 9 September 2008 diadakan RUPS Luar Biasa tentang Pengesahan Konversi Agio Saham Menjadi Saham berdasarkan Prosentase kepemilikan Modal Saham, sehingga jumlah modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp11.582.222.000,00 menjadi sebesar Rp44.487.106.000,00 atau sebesar 25,06% dari jumlah modal dasar dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut : URAIAN PT Taspen (Persero) PT Aerowisata PT Asuransi expor Indonesia (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) Jumlah

% 90,13 2,58 2,06 1,85 1,32 1,32 0,74 100

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp


148


PT Taspen (Persero)

Jumlah 40.095.763.000 1.147.811.000 916.979.000 823.269.000 587.187.000 587.187.000 328.910.000 44.487.106.000

14

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1 UMUM (lanjutan) Kepemilikan PT Taspen (Persero) pada PT Arthaloka Indonesia adalah sebesar Rp40.095.763.000,00 atau 90,13% dari seluruh modal saham yang telah disetor, sehingga laporan keuangan PT Taspen (Persero) harus dikonsolidasikan dengan PT Arthaloka Indonesia. Semua transaksi dan saldo hubungan rekening koran antara PT Taspen (Persero) dengan PT Arthaloka Indonesia selaku anak perusahaan telah dilakukan eliminasi. f. Pembayaran Manfaat Pensiun PNS ex Dephub pada PT KAI

PT Taspen (Persero) mulai Mei tahun 2008 ditugaskan untuk melaksanakan pembayaran Pensiun PNS ex Departemen Perhubungan pada PT KAI. Pelaksanaan pembayaran Pensiun PT KAI didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.02/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun ex Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perjanjian Kerjasama antara PT Taspen (Persero) Nomor: 48/MK/UM/2008 dan Nomor: Jan-10/Dir/2008 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pegawai ex PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh PT Taspen (Persero). 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atas dasar akrual kecuali Laporan Arus Kas Konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali yang terkait dengan instrumen keuangan tertentu seperti efek kecuali dinyatakan lain. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode tidak langsung. Untuk tujuan laporan, arus kas konsolidasian terdiri dari kas dan setara kas (Bank dan Giro Pos). Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam rupiah penuh yang merupakan mata uang fungsional. b.

Periode Akuntansi Periode akuntansi normal Perusahaan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember

c. Koreksi Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode–periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitannya. Kesalahan mendasar untuk periode–periode sebelumnya yang ditemukan pada periode berjalan dikoreksi pada periode dimana kesalahan tersebut terjadi. Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode–periode sebelum periode sajian disesuaikan pada saldo laba awal (cadangan umum) periode sajian yang paling awal.


PT Taspen (Persero)

15


149

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian menggabungkan Aset dan Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan Hasil Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dari PT Taspen (Persero) dan perusahaan–perusahaan dimana PT Taspen (Persero) memiliki kemampuan secara langsung atau tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan–perusahaan tersebut. Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan–perusahaan yang dikonsolidasi telah di eliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian. Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Keuangan Anak Perusahaan disesuaikan mengikuti kebijakan akuntansi perusahaan induk. Hak Minoritas atas Hasil usaha dan ekuitas perusahaan–perusahaan yang dikendalikan disajikan secara terpisah baik dalam laporan Laba/Rugi dan neraca Konsolidasian. e. Aset Keuangan Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka, pinjaman yang diberikan, piutang pendapatan bunga dan penyertaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai tercatat atas efek dalam kelompok diperdagangkan merupakan laba atau rugi yang belum direalisasikan dan diakui sebagai penghasilan/beban. Sedangkan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba atau rugi yang belum direalisasikan sebagai akibat perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat dibukukan pada komponen ekuitas dan diakui pada saat realisasi. Dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada (catatan 58 ). Aset Keuangan - Klasifikasi Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.


150


PT Taspen (Persero)

16

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) (i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek. (ii) Pinjaman yang diberikan dan Piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran dan jatuh tempo yang tetap serta telah ditentukan dimana manajemen Perusahaan memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain: a. aset keuangan Perusahaan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi; b. aset keuangan Perusahaan yang tersedia untuk dijual; dan c. aset keuangan yang memenuhi definisi sebagai pinjaman dan piutang. Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menerapkan metode suku bunga efektif. (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jangka waktu yang tak terbatas, yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi, dan kemudian diukur dengan nilai wajar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai, keuntungan dan kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan tersebut tidak lagi diakui.


PT Taspen (Persero)

17


151

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Jika suatu aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam laporan perubahan ekuitas, akan diakui dalam laporan laba rugi. Namun, bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian mata uang asing atas aset moneter yang diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi interim. Kewajiban Keuangan - Klasifikasi Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. (i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Suatu kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam “laba/rugi selisih kurs”. (ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pengakuan Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan dikurangi pendapatan transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan kewajiban keuangan (dikecualikan kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi setelah pengakuan awal). Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan kewajiban keuangan tersebut.


152


PT Taspen (Persero)

18

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu kewajiban keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk kewajiban keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban (sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi dicatat pada akun beban tangguhan dan bukan merupakan bagian dari piutang pembiayaan). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan kewajiban keuangan (sebelum tanggal 1 Januari 2010, amortisasi biaya transaksi dicatat sebagai bagian dari beban perolehan pembiayaan atau sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan, tergantung skema biaya transaksi). Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, sedangkan aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak memiliki harga kuotasi dicatat pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, kewajiban keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Saat Pengakuan Semua aset dan kewajiban keuangan pada awalnya diakui pada tanggal penyelesaian dimana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (regular) juga diakui pada tanggal penyelesaian. Penghentian Pengakuan Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau kewajiban secara terpisah. Perusahaan menghentikan pengakuan kewajiban keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.


PT Taspen (Persero)

19


153

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau kewajiban. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer. Perusahaan menghapusbukukan saldo pinjaman yang diberikan pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain. Saling Hapus Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pengukuran Nilai wajar Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif (jika tersedia) untuk instrumen keuangan tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.


154


PT Taspen (Persero)

20

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (option pricing model ). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan expektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (riskreturn) yang melekat pada instrumen keuangan. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup. Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan (counterparty), mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi. Identifikasi dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Mulai tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.


PT Taspen (Persero)

21


155

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual dan kolektif. Evaluasi penurunan nilai secara individual dilakukan terhadap aset keuangan yang signifikan secara individual. Semua aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai secara individual dievaluasi secara kolektif. Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual akan dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karaktaristik risiko yang serupa. Aset keuangan yang dievaluasi secara individual untuk penurunan nilai dan dimana kerugian penurunan nilai diakui, tidak lagi termasuk dalam penurunan nilai secara kolektif. Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Estimasi nilai wajar Perusahaan menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat komplexitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.


156


PT Taspen (Persero)

22

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan. f.

Investasi Investasi disajikan tersendiri dalam neraca yaitu sesuai dengan tujuan untuk menjamin kewajiban pembayaran santunan dan manfaat santunan kepada peserta serta dalam rangka pemupukan Dana Program Pensiun PNS. Investasi yang tercatat pada PT Taspen (Persero) adalah: 1 2 3 4 5 6 7 8

Deposito Berjangka Saham diperdagangkan dan tersedia untuk dijual Reksadana diperdagangkan dan tersedia untuk dijual Obligasi pemerintah tersedia untuk dijual Obligasi korporasi tersedia untuk dijual Obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo Investasi langsung (dibawah 20%) Properti Investasi

Karena Investasi merupakan bagian dari instrumen keuangan maka pengklasifikasian, pencatatan maupun pengukurannya mengikuti peraturan PSAK 50 dan PSAK 55. Terhadap aset dari Properti Investasi yang dimiliki Program Pensiun, dilakukan depresiasi selama manfaat umur ekonomis dari aset tersebut. g. Kas dan setara kas Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. h. Piutang Premi dan Iuran Piutang Premi dan Iuran peserta PNS merupakan piutang atas premi dan iuran dari peserta PNS yang disetorkan ke PT Taspen (Persero) setiap bulannya oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diakui sebesar hasil rekonsiliasi antara PT Taspen (Persero) dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Piutang Premi dan Iuran peserta BUMN diakui berdasarkan database peserta. Perusahaan tidak membentuk penyisihan (allowance ) atas piutang premi dan iuran yang tidak tertagih.


PT Taspen (Persero)

23


157

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) i. Piutang Iuran Masa Kerja Lalu Piutang Iuran Masa Kerja Lalu merupakan piutang atas Past Service Liability (PSL) Pemberi Kerja untuk peserta Program THT BUMN sebagai akibat perubahan gaji pegawai. Piutang Iuran Masa Kerja Lalu diakui pada saat hasil perhitungan kenaikan KMPMD telah disetujui oleh instansi peserta BUMN selaku pemberi kerja.

j. Piutang PSL Pemberi Kerja Piutang PSL Pemberi Kerja merupakan piutang atas Past Service Liability (PSL) Pemberi Kerja untuk peserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai akibat perubahan gaji pegawai. Piutang PSL Pemberi Kerja diakui pada saat hasil perhitungan kenaikan KMPMD telah disepakati oleh Pemerintah selaku pemberi kerja atau telah direview oleh aktuaris independen. k. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka diakui pada saat dana disalurkan kepada Kantor Bayar/Juru Bayar. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka yang telah dipertanggungjawabkan oleh Kantor Bayar/Juru Bayar mengurangi Dana Program Pensiun. l. Aset Tetap PSAK 16 (revisi 2007) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 memperbolehkan entitas untuk memilih antara model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus diterapkan secara konsisten terhadap semua aset tetap dalam kelompok yang sama. Saat ini, Perusahaan dan Anak Perusahaan menggunakan model harga perolehan. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penilaian (jika ada). Nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari pengalihan bentuk (likuidasi Perum Taspen) dinilai berdasarkan hasil penilaian pihak independen. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat umur ekonomis sebagai berikut: Aset Tetap

Bangunan utama Kendaraan Bermotor Mesin dan peralatan Komputer Inventaris Kantor

PT Taspen (Persero) Tahun

PT Arthaloka Indonesia Tahun

20 5 3-5 5

40 5 10-20 5


158


PT Taspen (Persero)

24

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan untuk Program THT PNS dihitung oleh aktuaris dengan menggunakan metode perhitungan "Aggregate Accrued Benefit Cost Method" (AABCM) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 491/KMK.06/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan untuk Program THT BUMN/D dan Program THT Multiguna Sejahtera menggunakan metode prospektif. Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan d451atspeiguyang bbnan dalamlLapokanLaban Rgif.

ole (PT

n. Utang Klim

o. Utang Manfaat Pensiun

p. Dana Program Pensiun PNS

PT Taspen (Persero)


159

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Dana Program Pensiun PNS bertambah dengan adanya penerimaan dana dari peserta dan pemerintah serta hasil investasi yang sudah direalisasi. Dana Program Pensiun PNS berkurang untuk pembayaran manfaat pensiun dan beban penyelenggaraan. Hasil investasi yang bersumber dari Dana Program Pensiun PNS diakui terlebih dahulu pada laporan laba rugi, kemudian direklasifikasi ke Dana Program Pensiun PNS. Kenaikan/(penurunan) nilai investasi dari efek “tersedia untuk dijual“ yang bersumber dari Dana Program Pensiun PNS diakui langsung sebagai penambah atau pengurang Dana Program Pensiun PNS. q. Dana Program Pensiun Bukan PNS Dana Program Pensiun Bukan PNS merupakan dana pensiun diluar PNS dan Pejabat Negara yang diserahkan kepada PT.Taspen (Persero) untuk dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dana Program Pensiun Bukan PNS berasal dari iuran peserta, pemberi kerja dan sharing dari dana APBN (khusus untuk PNS ex. Departemen Perhubungan yang ditempatkan di PT KAI) untuk pembayaran manfaat pensiun. Dana Program Pensiun Bukan PNS diakui sebagai kewajiban. Dana Program Pensiun Bukan PNS bertambah dengan adanya penerimaan dana dari peserta, pemberi kerja dan pemerintah serta hasil investasi yang sudah direalisasi. Dana Program Pensiun Bukan PNS berkurang untuk pembayaran manfaat pensiun r. Imbalan Kerja Imbalan Kerja Imbalan Kerja Jangka Pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan. Imbalan Paska Kerja Untuk program pensiun manfaat pasti setiap tahun dianggarkan atas kekurangan pendanaan dalam bentuk Past Service Liabilities (PSL) berdasarkan perhitungan aktuaris. Iuran pensiun dan THT yang menjadi beban pegawai dicatat sebagai potongan (hutang), sedangkan yang menjadi beban perusahaan dicatat sebagai beban. Berdasarkan PSAK Nomor 24 (revisi 2004), beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku dihitung oleh aktuaris berdasarkan metode projected unit credit. Keuntungan dan kerugian koreksi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban manfaat pasti (defined benefit obligation) dan 10% dari nilai wajar aset program (fair value of plan assets).


160


PT Taspen (Persero)

26

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2 KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) Keuntungan dan kerugian ini diakui menggunakan metode garis lurus (straight line method ) atas rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, beban jasa lalu (past service cost ) atas kewajiban manfaat pasti atau perubahan dari kewajiban imbalan dari program yang telah ada harus di amortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak. Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting ). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting . Imbalan Paska Kerja Lainnya Imbalan Paska Kerja Lainnya, misalnya cuti besar, dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini. s. Pendapatan Premi dan Iuran Pendapatan Premi dan Iuran merupakan pendapatan yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja untuk Program THT. Pendapatan Premi dan Iuran peserta PNS merupakan pendapatan atas premi dan iuran dari peserta PNS yang disetorkan ke PT Taspen (Persero) setiap bulannya oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diakui sebesar hasil rekonsiliasi antara PT Taspen (Persero) dengan Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pendapatan premi peserta BUMN/D diakui berdasarkan data base peserta. t. Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun merupakan penggantian biaya dari dana Program Pensiun untuk pengganti biaya–biaya dalam rangka pengelolaan Program Pensiun PNS sesuai persetujuan Menteri Keuangan. Besaran Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun berdasarkan formula yang ditentukan pemerintah. Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun diakui sebagai pengurang beban. u. Perpajakan Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Program THT digolongkan atau diperlakukan sama dengan Program Pensiun, sehingga dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atas premi dan hasil investasi. Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Semua perbedaan temporer antara, jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajak diakui sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.


PT Taspen (Persero)

27


161

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3 MANAJEMEN RISIKO Perusahaan meyakini pendekatan Enterprise Risk Management sebagai pendekatan yang tepat dalam mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh, dimana pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan sistematis dalam kerangka kerja pengelolaan risiko yang memungkinkan adanya proses umpan balik yang berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui 5 (lima) tahapan proses pengelolaan, yaitu: komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan review. Untuk itu telah disusun pedoman yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang merupakan bagian dari metodologi pengelolaan risiko sebagai komponen vital dalam penerapan pengelolaan risiko di Perusahaan. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penanganan risiko pada area-area tertentu, Direksi telah membentuk Komite Investasi yang secara berkala melakukan pertemuan untuk membahas dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan khususnya pada pemberian fasilitas pembiayaan infrastruktur. investasi/divestasi, treasury, penyediaan pendanaan, dan balance sheet management. Berikut adalah langkah-langkah peningkatan yang telah diterapkan oleh Perusahaan selama tahun 2010 dalam mengelola berbagai aspek risiko yang dihadapi. Pengelolaan Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham yang dapat merugikan Perusahaan. Memperhatikan kondisi perusahaan dimana belum terdapat portofolio dalam mata uang asing dan portofolio treasury yang masih terkonsentrasi pada instrumen perbankan yang konservatif maka tingkat risiko pasar adalah rendah dengan pengendalian risiko yang dapat diandalkan. Risiko pasar dikelola secara efektif melalui strategi investasi yang terukur dan terencana, kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan monitoring dan pelaporan kepada Komite Investasi dan Direksi. Terhadap asset perusahaan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pembiayaan maka Komite Investasi secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan return yang optimal. Pengelolaan Risiko Likuiditas Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan Perusahaan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang memadai sehingga gagal melaksanakan pembayaran atas kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan.


162


PT Taspen (Persero)

28

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3 MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara operasional dilakukan oleh Treasuri dengan menerapkan Asset Liability Management (ALM). Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2010 dimana rasio likuiditas perusahaan masih cukup tinggi serta struktur sumber dana Perusahaan yang sepenuhnya merupakan penyertaan modal negara, maka tingkat risiko likuiditas perusahaan adalah rendah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pengelolaan risiko likuiditas dirasakan cukup dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan, khususnya arus kas secara bulanan kepada Direksi. Pengelolaan Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah external yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional dilakukan mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh jajaran Perusahaan, untuk kemudian diformalkan menjadi pedoman bagi semua unit kerja dalam menentukan tanggung jawab, akuntabilitas dan koordinasi proses kerja. Untuk itu pada semester 2 tahun 2010, Divisi Manajemen Risiko (DMR) bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI) telah melakukan inisiasi analisa proses bisnis (business process analysis ) dan menyusun Tugas Pokok & Fungsi Divisi sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan yang baru (Mei 2010), sehingga dapat diwujudkan struktur tata kelola (governance structure ) yang baik. Analisa proses bisnis (business process analysis ) bertujuan untuk memberikan gambaran utuh kegiatan usaha Perusahaan, identifikasi aktivitas pembentuk kegiatan serta keterkaitannya dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added ) bagi stakeholder. Tersedianya mapping proses bisnis akan meningkatkan kehandalan respon risiko sehingga dapat tercipta pengendalian risiko yang memadai. Selanjutnya, terhadap seluruh proses bisnis yang ada, DMR bersama dengan divisi-divisi yang melaksanakan transaksi (Risk Taking Divisions ) melakukan pengukuran dan menentukan kecukupan pengendalian dan atau bentuk respon risiko yang telah diterapkan. Dalam tahun 2010, tingkat risiko operasional Perusahaan adalah rendah. Hal ini terkait dengan kondisi belum komplexnya kegiatan usaha perusahaan, tidak ada kerugian (loss event) yang disebabkan oleh risiko operasional, dan tidak terjadinya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang ada. Untuk mempertahankan kecukupan pengendalian risiko operasional tetap pada tingkatan yang memadai serta mengelola peningkatan kualitas proses operasional secara berkelanjutan, DMR telah menetapkan langkah tindak sebagai berikut :


PT Taspen (Persero)

29


163

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3 MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) a. Membangun sistem informasi risiko operasional, terdiri dari: 1) Loss Event Database (LED) yaitu database mengenai jenis-jenis kerugian (loss event ) yang pernah dialami oleh perusahaan akibat dari risiko operasional; 2) Risk Control Self Assessment (RCSA) atau Risk Register yaitu alat untuk mendokumentasi risk assessment yang telah dilakukan. Alat tersebut akan menyajikan informasi antara lain jenis risiko, peluang dan dampak risiko, prioritas risiko, penanganan risiko, dan petugas yang bertanggungjawab (officer in charge), sehingga pengelolaan risiko akan lebih terarah, karena tahapan-tahapan pengelolaannya telah terdokumentasi. b. Mengembangkan budaya risiko (risk culture), mengingat bahwa pengelolaan risiko harus diimplementasikan kepada setiap personil Perusahaan, dari jenjang yang paling bawah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Pengelolaan Risiko Hukum Risiko hukum timbul karena adanya kelemahan pengikatan perjanjian/kontrak, klaim, atau agunan, dan tuntutan atau gugatan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perusahaan serta akibat perubahan ketentuan hukum, termasuk perubahan ataupun ketiadaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko hukum Perusahaan adalah rendah. Risiko hukum dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjaga kondisi yang melindungi kepentingan Perusahaan dari segi hukum. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan timbul ketika Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku, sehingga berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Perusahaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko kepatuhan Perusahaan adalah rendah. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan senantiasa melakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor penyebab, yaitu dengan melakukan: a. Pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan Perusahaan. b. Penilaian secara aktif dan berkala terhadap kecukupan pedoman (kebijakan dan prosedur) internal yang dimiliki oleh Perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


164


PT Taspen (Persero)

30

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3 MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) c.

Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas skema pembiayaan atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Risiko Bisnis Risiko strategis timbul dari adanya keputusan atau penerapan strategi Perusahaan yang kurang tepat atau kegagalan Perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan external. Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan membandingkan indikator risiko strategis yaitu sasaran strategis yang ditetapkan dalam target kinerja Perseroan terhadap realisasi pencapaiannya. Risiko strategis dari perusahaan berada pada tingkat moderat karena terdapat beberapa sasaran strategis atau target yang masih belum tercapai, meskipun hal ini masih dalam batas toleransi yang ada memperhatikan argumentasi yang melatar belakanginya. Pengelolaan risiko strategis yang telah dilakukan oleh Perusahaan, antara lain: Menetapkan rencana strategis perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan RJPP dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkum dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (Key Performance Indicator ) sebagai suatu Kontrak Manajemen. a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana strategis secara berkala dengan memantau realisasi pencapaian dibandingan dengan target kerja. b. Melaksanakan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang antara lain membahas kondisi perusahaan termasuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, forum-forum rapat dimaksud juga merupakan media untuk memutuskan langkah strategis lainnya sebagai alternatif apabila terjadi perubahan dari skenario yang direncanakan sebagai akibat dari perubahan faktor internal dan external yang menciptakan peluang ataupun menimbulkan ancaman bagi Perusahaan. Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif mengenai kegiatan usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap Perusahaan. Dalam tahun 2010, tidak diperoleh informasi yang dapat dikategorikan sebagai publikasi negatif terhadap Perseroan yang memiliki dampak terhadap reputasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko reputasi perseroan adalah rendah. Secara preventif, Perusahaan secara rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Perusahaan dalam berbagai media. Selain itu, Perusahaan telah pula membangun website yang memungkinkan masyarakat luas memperoleh informasi terkait Perusahaan serta melakukan kontak dan memberikan saran, masukan, informasi lainnya kepada Perusahaan secara timbal balik dan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan external dengan para pemangku kepentingan, melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik (positive corporate image ).


PT Taspen (Persero)

31


165

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI Akun ini merupakan nilai investasi PT Taspen (Persero) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Deposito berjangka Program THT PT Taspen (Persero) PT Arthaloka Indonesia Program Pensiun PT Taspen (Persero) Pensiun PNS Pensiun PT KAI

Saham Program THT: Diperdagangkan Tersedia untuk dijual Reksadana: PT Taspen (Persero) PT Arthaloka Indonesia Obligasi Tersedia untuk dijual Program THT Program Pensiun Dimiliki hingga jatuh tempo Program THT Investasi langsung Program THT Program pensiun

2009

7.986.300.000.000 21.216.010.435

4.903.400.000.000 20.000.743.769

11.624.910.000.000 903.800.000.000 20.536.226.010.435

7.691.730.095.000 813.313.800.000 13.428.444.638.769

2.606.075.129.625 2.606.075.129.625

3.187.775.000 1.719.628.490.000 1.722.816.265.000

1.111.545.219 1.111.545.219

17.562.624.808 12.303.844.815 29.866.469.623

10.966.838.865.767 16.262.883.262.807 27.229.722.128.574

10.845.873.222.277 11.114.868.424.398 21.960.741.646.675

11.969.249.868.681

10.744.206.968.139

2.726.310.312 35.741.219.242 38.467.529.554

2.272.462.440 55.651.587.021 57.924.049.461

221.453.479.860 62.602.305.691.948

223.160.170.344 48.167.160.208.011

-

Properti Investasi

Investasi merupakan penempatan dana perusahaan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dan Menteri Keuangan.


166


PT Taspen (Persero)

32

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Nilai Investasi merupakan bagian terbesar dari aset perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kewajiban (santunan) kepada peserta sebagaimana yang tercantum dalam Pos Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Dana Program Pensiun PNS dan Bukan PNS (PT KAI). a. DEPOSITO BERJANGKA Deposito Berjangka PT Taspen (Persero) pada tanggal 31 Desember 2010 Program THT sebesar Rp7.986.300.000.000 dan Program Pensiun PNS sebesar Rp11.624.910.000.000 dan Pensiun PT KAI sebesar Rp903.800.000.000 adalah deposito yang ditempatkan pada Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta, dengan tingkat bunga antara 7% sampai 10% (Lihat Lampiran 1). Deposito Berjangka pada tanggal 31 Desember 2010 pada PT Arthaloka Indonesia sebesar Rp21.216.010.435 merupakan deposito berjangka dengan tingkat bunga 6,00% - 10,25% b. SAHAM Saham pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari : URAIAN Program THT - Saham diperdagangkan - Saham tersedia untuk dijual

2010

2009

2.606.075.129.625 2.606.075.129.625

3.187.775.000 1.719.628.490.000 1.722.816.265.000

Nilai tercatat saham yang dimiliki perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp2.606.075.129.625 dan Rp1.722.816.265.000 adalah berdasarkan harga pasar saham yang tercatat di bursa. IHSG pada 31 Desember 2010 berada pada level 3.703,51 (lihat lampiran 2). c.

REKSADANA Reksadana pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari : URAIAN PT Taspen (Persero) - Reksadana I Hajj syariah Fund PT Arthaloka Indonesia

2010

2009 -

17.562.624.808

1.111.545.219 1.111.545.219

12.303.844.815 29.866.469.623


33

PT Taspen (Persero)


167

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Reksadana Hajj Syariah Fund PT Taspen (Persero) telah dilepas pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan laba pelepasan reksadana periode 1 Januari hingga Oktober 2010 sebesar Rp1.509.040.760. Nilai reksadana PT Arthaloka Indonesia sebesar Rp1.111.545.219 merupakan reksadana Penyertaan terbatas yang ditempatkan pada PNM Ekuitas Syariah. d. OBLIGASI Obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari : URAIAN

2010

Obligasi tersedia untuk dijual Program THT - Nilai Nominal - Diskonto / premium - Kenaikan / (penurunan) nilai Program Pensiun Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo Program THT - Nilai Nominal -Diskonto / premium Nilai setelah Diskonto / premium

2009

9.856.299.000.000 (88.660.043.614) 1.199.199.909.381 10.966.838.865.767

10.330.616.000.000 58.514.957.086 456.742.265.191 10.845.873.222.277

16.262.883.262.807 27.229.722.128.574

11.114.868.424.398 21.960.741.646.675

12.081.705.000.000 (112.455.131.319) 11.969.249.868.681

10.858.103.000.000 (113.896.031.861) 10.744.206.968.139

39.198.971.997.255

32.704.948.614.814

Jumlah obligasi yang dimiliki perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp39.198.971.997.255 dan Rp32.704.948.614.814 adalah obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta Nasional. Untuk posisi per 31 Desember 2010, jangka waktu investasi obligasi adalah antara 2 tahun sampai dengan 30 tahun. (Lihat Lampiran 4). e.

INVESTASI LANGSUNG Akun ini merupakan saldo penyertaan saham jangka panjang per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut: 2010 2009 Program THT PT Pefindo (kepemilikan 6%) PT Asrinda (kepemilikan 11%) PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (0,97%)

168

600.000.000 82.500.000 2.043.810.312 2.726.310.312

600.000.000 82.500.000 1.589.962.440 2.272.462.440


34


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) 2010 Program Pensiun PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (8,52%) PT Pasaraya Tosersajaya (13,67%) PT Marga Mandala Sakti (0,45%) PT Continental Carbon Indonesia (2,20%)

2009

17.895.330.024 11.234.220 3.821.700.501

10.601.400.000 26.445.238.450 3.408.333.971

14.012.954.497

15.196.614.600

35.741.219.242 38.467.529.554

55.651.587.021 57.924.049.461

Nilai Investasi Langsung pada tanggal 31 Desember 2010 Program THT sebesar Rp2.726.310.312 dan Program Pensiun sebesar Rp35.741.219.242 adalah nilai penyertaan saham yang kepemilikannya kurang dari 20% dari modal disetor. (Lihat lampiran 5 ). Pencatatan atas penyertaan PT Taspen (Persero) pada beberapa perusahaan di atas dicatat berdasarkan nilai wajar (nilai appraisal independen). Investasi Langsung Program THT 1) PT Pefindo Penyertaan pada PT Pefindo dilakukan sejak tahun 1994 sesuai persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-133/MK.016/1994 tanggal 4 Maret 1994 sebesar Rp 600.000.000 atau 6 % dari modal disetor yang terdiri dari 600 lembar saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per lembar saham. 2) PT Asrinda Penyertaan pada PT Asrinda dilakukan sejak tahun 1991 sesuai persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-658/MK.013/1991 tanggal 21 Juni 1991 sebesar Rp66.000.000 atau 11% dari modal disetor yang terdiri dari 66.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp1.000 per lembar saham. Berdasarkan hasil RUPSLB tahun 1999 telah disetujui penambahan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp600.000.000 menjadi Rp750.000.000 dan seluruh pemegang saham ikut mengambil saham baru termasuk PT Taspen (Persero) sebanyak 16.500 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp16.500.000 sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) seluruhnya menjadi Rp82.500.000.


PT Taspen (Persero)

35


169

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) 3) Bank Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan Risalah RUPS Bank Kesejahteraan Ekonomi tanggal 2 April 2008, Peserta RUPS telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.355.179 lembar, dan dalam penawaran saham (kesatu) PT Taspen (Persero) telah mengambil bagian sesuai hak (proporsional) sebanyak 116.952 lembar dengan harga Rp13.595 per lembar saham (sesuai nilai buku per 31 Maret 2008). Berdasarkan hasil keputusan rapat Sekjen Departemen Keuangan tanggal 2 April 2008, direkomendasikan kepada PT Taspen (Persero) agar opsi pembelian saham sebanyak 1.355.179 lembar tersebut menggunakan dana THT bukan dari Dana Program Pensiun. Berdasarkan appraisal dari PT Inti Utama Penilai bahwa nilai pasar wajar per 31 Desember 2008 adalah Rp16.858 per lembar saham, sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) Program THT menjadi Rp1.971.576.816. Berdasarkan surat PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Nomor: 81/DIR/2009 tanggal 30 April 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham, bahwa penambahan modal disetor oleh PT Taspen (Persero) sebanyak 116.952 saham sesuai RUPS tanggal 02 April 2008 telah disetujui oleh Bank Indonesia, maka komposisi kepemilikan saham PT Taspen (Persero) per tanggal 24 April 2009 menjadi 1.121.092 saham (9,48%) yang terdiri dari : - Program Pensiun sebanyak 1.004.140 saham (8,49%) - Program THT sebanyak 116.952 saham (0.99%). Berdasarkan surat PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Nomor: 55/DIR/2010 perihal Laporan Komposisi Kepemilikan Saham Setelah Pengeluaran Baru dan Bukti Setoran Pengambilan Saham bahwa berdasarkan keputusan RUPS Bank Kesejahteraan tanggal 07 April 2010 mengenai pengeluaran saham sebanyak 2.000.000 lembar dimana 70.870 lembar diantaranya merupakan dividen saham yang dibagikan ke PT Taspen (Persero), maka komposisi kepemilikan saham PT Taspen (Persero) pada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi berubah menjadi 1.191.962 lembar saham (9,49%) yang terdiri dari : - Program Pensiun sebanyak 1.069.783 lembar saham (8,52%) - Program THT sebanyak 122.179 lembar saham (0.97%).


170


PT Taspen (Persero)

36

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Pada tahun 2009, berdasarkan appraisal dari Felix Sutandar & Rekan, nilai pasar wajar PT Bank Kesejahteraan Ekonomi per 31 Desember 2009 adalah Rp16.728 per lembar saham, sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) Program THT pada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi: - Nilai tercatat 2009 - Kenaikan nilai investasi - Dividen saham 5.227 lembar Nilai Wajar 2010

: : :

1.589.962.440 401.577.872 52.270.000 2.043.810.312

Investasi Langsung Program Pensiun 1) Bank Kesejahteraan Ekonomi Penyertaan pada Bank Kesejahteraan Ekonomi dilakukan sejak tahun 1991 sesuai persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: SK-297/MK.013/1991 tanggal 20 September 1991 dan surat Nomor: S-329/MK.016/1997 tanggal 18 Juni 1997 dan persetujuan Bank Indonesia Nomor: 30/1466/UPB3/ADB3 tanggal 7 Oktober 1997 senilai Rp5.560.000.000 (12,32%) yang terdiri dari 500.000 lembar saham. Penyertaan sebesar Rp5.560.000.000 tersebut dilakukan dalam bentuk : No. 1. 2.

3.

Uraian Setoran modal yang terdiri dari 100.000 lembar saham dengan nominal Rp10.000 Pinjaman Sub Ordinasi dengan jangka waktu 5 tahun berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Nomor: S-72/MK.016/1993 tgl 12 Januari 1993 Setoran Tunai untuk menyesuaikan setoran modal menjadi 400.000 lembar

Nominal 1.000.000.000

4.000.000.000 560.000.000 5.560.000.000


PT Taspen (Persero)

37


171

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Pada tahun 2009, berdasarkan appraisal dari Felix Sutandar & Rekan, nilai pasar wajar PT Bank Kesejahteraan Ekonomi per 31 Desember 2009 adalah Rp16.728 per lembar saham, sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) Program Pensiun pada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi: -

Nilai Tercatat 1997 Dividen saham 569.783 lembar Kenaikan nilai Nilai Wajar 2010

: : :

5.560.000.000 5.697.830.000 6.637.500.024 17.895.330.024

2) PT Pasaraya Tosersajaya Penyertaan pada PT Pasaraya Tosersajaya dilakukan pada tanggal 3 Februari 1992 sesuai persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-1484/MK.013/1991 tanggal 11 Desember 1991, surat Nomor: S–493/MK.013/1992 tanggal 12 Mei 1992 dan surat Nomor: S–286/MK.016/1993 tanggal 26 Februari 1993. Penyertaan Awal PT Taspen (Persero) pada PT Pasaraya Tosersajaya sebesar Rp88.800.000.000 (13,67%) yang terdiri dari 12.685.714 lembar saham dengan nominal sebesar Rp1.000 dan harga beli per lembar saham sebesar Rp7.000 dan ditambah dengan diskon pembelian sebesar 2% dari jumlah saham yang dibeli (12.685.714 lembar) sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh PT Taspen (Persero) adalah sebanyak 12.939.428 lembar. Pada RUPS Luar Biasa PT Pasaraya Tosersajaya pada tanggal 16 April 1996 yang dicatat dalam Berita Acara Notaris Sutjipto SH, PT Taspen (Persero) mendapat agio saham sebanyak 10.782.857 lembar. Berdasarkan RUPSLB tanggal 5 November 1998, PT Taspen (Persero) memperoleh agio saham sebanyak 2.323.659 lembar. Melalui surat Direksi Nomor: SRT-204/DIR/0698 tanggal 23 Juni 1998, Direksi PT Taspen (Persero) telah meminta persetujuan Menteri Keuangan untuk melepas penempatan tersebut. Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-16/MK.01/1999 tanggal 8 Januari 1999 telah memberikan persetujuannya. Pada tanggal 9 Maret 2005 dihadapan Notaris Sutjipto antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pasaraya Tosersajaya telah menandatangani Akta Nomor:52 Akta Jual Beli Saham; Akta Nomor: 53 Akta Surat Pengakuan Hutang; Akta Nomor: 54 Perjanjian Tambahan. Pada tahun 2007 PT Taspen (Persero) telah melakukan pengakuan penurunan nilai (impairment) atas penyertaan pada PT Pasaraya Tosersajaya, sehingga nilai penyertaan per 31 Desember 2007 didasarkan pada nilai wajar/ nilai appraisal.


172


PT Taspen (Persero)

38

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Berdasarkan appraisal dari PT Hutama Penilai tanggal 10 Maret 2008 Nomor: 12/HP-PU/PTS/III/08, nilai pasar wajar saham PT Pasaraya Tosersajaya posisi 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.015,33 per Lembar, sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Pasaraya Tosersajaya menjadi Rp26.445.238.450. -

Nilai Tercatat 2006 Penurunan nilai Nilai Wajar 2007

: :

88.800.000.000 (62.354.761.550) 26.445.238.450

Divestasi saham PT Pasaraya Tosersajaya pada tahun 2009 belum terlaksana. Melalui surat Nomor: SRT. 36/Dir.5/ II 2009 tanggal 26 Nopember 2009, PT Taspen (Persero) menyampaikan kepada Direktur Utama PT Pasaraya Nusakarya yang merupakan group dari PT Pasaraya Tosersajaya bahwa PT Pasaraya Nusakarya tidak memenuhi komitmen yang dibuat pada pertemuan tanggal 11 Nopember 2009, selanjutnya PT Taspen (Persero) telah meminta komitmen yang jelas dari Direksi PT Pasaraya Nusakarya untuk penyelesaian pembelian kembali saham PT Pasaraya Tosersajaya milik PT Taspen (Persero). Berdasarkan SPK–14938/LOG/A000/2009 tanggal 7 Desember 2009, PT Taspen (Persero) telah memberikan penugasan kepada PT Hutama Penilai untuk melakukan penilaian (valuasi) Saham dan Aset Penyertaan pada PT Pasaraya Tosersajaya, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum dapat dilaksanakan karena mengalami kendala untuk mendapatkan data – data. Melalui surat Direksi Nomor: SRT – 182/Dir.1/122009 tanggal 8 Desember 2009, PT Taspen (Persero) telah mengingatkan PT Pasaraya Tosersajaya untuk menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan segera mengadakan RUPS tahunan untuk pengesahan laporan keuangan dan pertanggungjawaban tahun buku 2008. Melalui surat Nomor SRT-02/Dir.5/012010 tanggal 25 Januari 2010, PT Taspen (Persero) menyampaikan kepada Direktur Utama PT Pasaraya Tosersajaya agar proposal pembelian kembali saham PT Pasaraya Tosersajaya milik PT Taspen (Persero) dapat segera disampaikan paling lambat tanggal 19 Februari 2010. Selain hal tersebut, juga diminta agar segera memenuhi permintaan data untuk keperluan valuasi dan diserahkan kepada konsultan PT Hutama Penilai yang hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI.


PT Taspen (Persero)

39


173

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Sesuai surat dari PT Pasaraya Nusakarya (PT PNK) Nomor 013/PNK.02.III/10 tanggal 4 Maret 2010 disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa kerjasama dengan pihak Keppel Land Corporation Singapura saat ini dalam proses final feasibility studies, namun sangat disayangkan pihak Keppel Land Corp. mengetahui bahwa PT PNK sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mereka menekan harga tanah/property 1/3 (sepertiga) dari harga pasar yang ditawarkan; b. Dengan penawaran yang rendah tersebut, hasilnya tidak mungkin untuk memenuhi kewajiban pembayaran dengan DJKN dan pembelian kembali saham PT Pasaraya Tosersajaya; c. Terus berupaya untuk mencari alternatif dan menseleksi kerjasama dengan developer lainnya yang berminat; d. PT PNK tetap beritikad baik untuk melanjutkan proses penyelesaian pembelian kembali saham PT Pasaraya Tosersajaya milik PT Taspen (Persero); Diupayakan pembayaran cicilan pembelian kembali saham tersebut melalui hasil kerjasama dengan property developer setelah ditandatangani perjanjian Joint venture yang diperkirakan bulan Juli 2010. Melalui surat Nomor SRT-09/Dir.5/042010 tanggal 15 April 2010 PT Taspen (Persero) meminta kepada Direksi PT Pasaraya Tosersajaya agar segera menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2008 dan 2009 (audited) guna untuk keperluan penyelesaian pekerjaan valuasi yang dilaksanakan oleh Konsultan PT Hutama Penilai yang hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI. Sesuai surat dari PT Hutama Penilai Nomor 028/HP-SK/TP/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 disampaikan bahwa belum dilaksanakannya penilaian saham PT Pasaraya Tosersajaya karena mengalami kesulitan dan kendala teknis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta pelaksanaan diskusi dan wawancara secara langsung dengan pihak Direksi PT Pasaraya Tosersajaya antara lain tentang kendala dan permasalahan perusahaan serta rencana aksi korporasi kedepan. Untuk menyelesaikan divestasi saham PT Pasaraya Tosersajaya, Direksi PT Taspen (Persero) telah melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Dengan tidak terlaksananya pembayaran uang muka oleh pihak PT Pasaraya kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur pada Pasal 2 Akta Nomor 52, maka segala sesuatunya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 54 tanggal 9 Maret 2005 yang dibuat oleh notaries Sutjipto S.H yaitu Pasal 2 yang menyatakan bahwa para pihak apabila karena suatu dan lain hal maka Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 53 dinyatakan belum berlaku efektif sampai dengan ditandatanganinya perubahan oleh kedua belah pihak;


174


PT Taspen (Persero)

40

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) b. PT Taspen (Persero) telah melakukan upaya-upaya penagihan uang muka, namun karena belum dapat dilaksanakan oleh PT Pasaraya Tosersajaya, maka sesuai Akta Nomor 54 transaksi pembelian kembali saham oleh PT Pasaraya Tosersajaya belum terlaksana sehingga pencatatan piutang maupun dendanya tidak dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pencatatan PT Pasaraya Tosersajaya tetap diakui sebagai Investasi Langsung. Pada tanggal 23 November 2010 dilakukan pertemuan antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pasaraya Nusakarya dengan agenda penyelesaian Jual Beli PT Pasaraya Tosersajaya dengan keputusan: a. PT Pasaraya Nusakarya selambat-lambatnya 1 minggu terhitung dari tanggal 23 November 2010 akan mengajukan proposal/skema penyelesaian atas pembelian kembali saham milik PT Taspen (Persero) b. PT Taspen (Persero) akan mempelajari lebih lanjut proposal tersebut serta melaporkan kepada tim pengarah PT Taspen telah mengingatkan PT Pasaraya Nusakarya mengenai hasil pertemuan tanggal 23 November 2010 tersebut bahwa pada awal bulan Desember 2010 PT Pasaraya Nusakarya akan mengajukan proposal/skema penyelesaian atas pembelian kembali saham milik PT Taspen (Persero), namun hingga periode 31 Desember 2010 proposal tersebut belum disampaikan. Laporan keuangan PT Pasaraya Tosersajaya per 31 Desember 2008 menunjukkan akumulasi rugi sebesar Rp7.942.993.313 sehingga equitas nya menjadi sebesar Rp82.181.566. Sesuai dengan PSAK 50/55 PT Taspen (Persero) melakukan impairment atas investasi tersebut, sehingga Nilai Penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Pasaraya Tosersajaya menjadi sebagai berikut: -

Nilai Tercatat 2007 Penurunan Nilai 2007 Cadangan Penurunan Nilai 2008 Nilai Wajar 2010

: : :

88.800.000.000 (62.354.761.550) (26.434.004.230) 11.234.220

3) PT Marga Mandala Sakti Penempatan pada PT Marga Mandala Sakti dilakukan sejak tahun 1992 sesuai persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S–385/MK.013/1992 tanggal 9 April 1992 senilai Rp14.625.000.000,00. Pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Januari 2000, telah ditetapkan capital reduction (nilai per saham diturunkan dari Rp1.000,00 menjadi Rp100,00). Dalam hal ini PT Taspen (Persero) tidak menyetujui adanya capital reduction. Namun sebagai pemegang saham minoritas, PT Taspen (Persero) tidak dapat mempengaruhi keputusan RUPS tersebut.


PT Taspen (Persero)

41


175

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Pada tanggal 9 Desember 2004 telah diadakan RUPSLB dengan agenda Restrukturisasi/Refinancing Convertible Bonds (CB). Kepemilikan saham PT Taspen (Persero) terdilusi dari 1,24% menjadi 0,45%. Pada tahun 2007 PT Taspen (Persero) telah melakukan pengakuan penurunan nilai (impairment) atas penyertaan pada PT Marga Mandala Sakti, sehingga nilai penyertaan per 31 Desember 2007 didasarkan pada nilai wajar/ nilai appraisal dari PT Hutama Penilai tanggal 10 Maret 2008 Nomor: 14/HPPU/MMS/III/08, nilai pasar wajar saham PT Marga Mandala Sakti posisi 31 Desember 2007, adalah sebesar Rp524 / Lembar sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Marga Mandala Sakti menjadi Rp3.408.333.971. - Nilai Tercatat 2006 - Penurunan Nilai 2007 Nilai Wajar 2007

: :

Rp Rp Rp

14.625.000.000 11.216.666.029 3.408.333.971

Pada tahun 2009, berdasarkan appraisal dari PT Hutama Penilai tanggal 31 Desember 2009 Nomor:0906/HP-PU/MMS/XII/09 nilai pasar wajar PT Marga Mandalasakti per 31 Desember 2009 adalah Rp588 per lembar saham, sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) Program Pensiun pada PT Marga Mandalasakti menjadi: : Rp 3.408.333.971 - Nilai Wajar 2007 - Kenaikan Nilai Investasi 2009 : Rp 413.366.530 Rp 3.821.700.501 Nilai Wajar 2009 4) PT Continental Carbon Indonesia Penempatan langsung pada PT Continental Carbon Indonesia (PT CCI) dilakukan tahun 1993 sesuai dengan Persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-284/MK.016/1993 tanggal 26 Pebruari 1993 sebesar Rp35.000.000.000 dengan persentase kepemilikan 12,80%. Melalui surat Direksi Nomor: SRT-204/DIR/0698 tanggal 23 Juni 1998 PT Taspen (Persero) telah minta persetujuan Menteri Keuangan mengenai rencana pelepasan terhadap penempatan tersebut dan telah mendapat persetujuan melalui surat Nomor: S-16/MK.01/1999 tanggal 9 Januari 1999. Berdasarkan Akta Nomor: 29 tanggal 6 Juli 2001 dari Notaris Sutjipto, SH. Penggabungan PT Karbon Indonesia dengan PT Cabot Indonesia statusnya diubah menjadi PMA dengan nama PT Cabot Indonesia yang mengakibatkan terdilusinya saham PT Taspen (Persero) dari 12,80% menjadi 2,2% dan nilai sahamnya menjadi US$ 210.000 atau sebesar Rp1.953.000.000. (asumsi APBN US$ 1 = Rp9.300). PT Taspen (Persero) sudah menyurati Presiden Direktur PT Cabot Indonesia dengan surat Nomor: SRT-369/DIR/07/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Divestasi Saham PT Taspen (Persero) dan surat Nomor: SRT-399/DIR/07/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang valuasi untuk menilai saham PT Cabot Indonesia.


176


PT Taspen (Persero)

42

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Pada tahun 2007 PT Taspen (Persero) telah melakukan pengakuan penurunan nilai (impairment) atas penyertaan pada PT Cabot Indonesia, sehingga nilai penyertaan per 31 Desember 2007 didasarkan pada nilai wajar/ nilai appraisal. Berdasarkan hasil valuasi saham PT Cabot Indonesia posisi 31 Desember 2007 yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai tanggal 10 Maret 2008 dengan Nomor: 015/HP-PU/CI/III/08, nilai pasar wajar saham sebesar US $0,116 per lembar sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Cabot Indonesia menjadi sebesar US $1.613.400 atau equivalent dengan Rp15.196.614.600, yang terdiri dari: -

Nilai Tercatat 1993 Penurunan nilai 2007 Nilai Wajar 2007

: :

35.000.000.000 19.803.385.400 15.196.614.600

Melalui surat Nomor: SRT-26/Dir.1/02 2009 tanggal 20 Februari 2009 PT Taspen (Persero) menyampaikan surat kepada Direksi PT Cabot Indonesia untuk dapat membantu menawarkan/menjual saham milik PT Taspen (Persero) kepada pemegang saham lainnya/calon investor yang berminat sesuai dengan Anggaran Dasar PT Cabot Indonesia Akta Nomor: 233 tanggal 15 Agustus 2008. Surat jawaban dari PT Cabot Indonesia tanggal 7 April 2009 dan 4 Mei 2009 menyampaikan bahwa rencana penjualan saham milik PT Taspen (Persero) pada PT Cabot Indonesia sebanyak 14.000.000 lembar saham seri A telah ditawarkan ke seluruh pemegang saham pada tanggal 7 April 2009, dan diharapkan pemegang saham PT Cabot Indonesia akan memberikan jawaban kepada PT Taspen (Persero) paling lambat tanggal 30 Juni 2009. Surat dari PT Cabot Indonesia tanggal 29 Juni 2009 menyampaikan bahwa telah menerima surat jawaban dari Pemegang Saham: Cabot Corporation, Cabot Malaysia dan Permodalan Nasional Berhard (PNB) yang menyatakan belum berminat atas penawaran penjualan saham PT Cabot Indonesia milik PT Taspen (Persero). Berdasarkan hasil valuasi saham PT Cabot Indonesia posisi 31 Desember 2009 yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai tanggal 31 Desember 2009 dengan Nomor: 0905/HP-PU/CI/XII/09, nilai pasar wajar saham sebesar US $0,106 per lembar sehingga penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Cabot Indonesia menjadi sebesar US $1.490.740 atau equivalent dengan Rp14.012.954.497 (kurs US$1 = Rp9.340,-). -

Nilai Wajar 2007 Penurunan nilai 2009 Nilai Wajar 2009

: :

15.196.614.600 1.183.660.103 14.012.954.497

Berdasarkan surat Nomor: SRT-26/Dir.1/032010 tanggal 12 Maret 2010 PT Taspen (Persero) menyampaikan surat kepada Direksi PT Cabot Indonesia untuk dapat membantu menawarkan/menjual saham milik PT Taspen kepada pemegang saham lainnya/calon investor yang berminat sesuai dengan Anggaran Dasar PT Cabot Indonesia Akta Nomor: 233 tanggal 15 Agustus 2008.


PT Taspen (Persero)

43


177

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Pada tanggal 15 Maret 2010 dilaksanakan RUPS Tahunan dengan agenda Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir September 2009 dan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan tahun buku 2010, PT Taspen (Persero) dapat menyetujui agenda RUPS tersebut. Berdasarkan surat Nomor: SRT-144/Dir.1/092010 tanggal 21 September 2010 PT Taspen (Persero) menyampaikan surat kepada Direksi PT Cabot Indonesia untuk dapat membantu menawarkan/menjual saham milik PT Taspen kepada pemegang saham lainnya/calon investor yang berminat.

f.

PROPERTI INVESTASI Akun ini merupakan saldo properti investasi per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut: URAIAN Jembatan Merah Plaza PT INTAMA

2010 8.533.452.406 212.920.027.454 221.453.479.860

2009 10.240.142.890 212.920.027.454 223.160.170.344

1) RUKO/KIOS DI JEMBATAN MERAH PLAZA Properti investasi berupa Ruko/Kios yang berlokasi di Jembatan Merah Plaza Surabaya seluas 7.085 m² yang terdiri dari 8 Ruko/kios (18 Sertifikat HGB) yang diperoleh pada akhir Juli 1995. Properti ini merupakan pengembalian penyertaan langsung PT Taspen (Persero) Program Pensiun pada PT Lamicitra Nusantara dengan Nilai Perolehan sebagai berikut : - Nilai Ruko (luas 7.085 m²) sebesar - PPN dan PPh atas pengalihan aset Nilai Perolehan

: : :

29.681.573.600 4.452.236.041 34.133.809.641

Pada tahun 2007 dilakukan depresiasi atas Aset Properti sesuai dengan PSAK 13 tentang Properti Investasi. Penyusutan dihitung selama 20 tahun dengan menggunakan metode Garis Lurus. Depresiasi dihitung sejak 1 Januari 1996 (diperolehnya aset akhir Juli 1995). Dengan diperhitungkannya depresiasi sejak tahun 1996, maka nilai buku investasi properti per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : 2009 2010 Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan

34.133.809.641 (25.600.357.235) 8.533.452.406

34.133.809.641 (23.893.666.751) 10.240.142.890

Sejak akhir Juli 1995 (periode perolehan properti) sampai dengan 31 Desember 2010, penerimaan hasil sewa atas Properti Investasi di Jembatan Merah Plaza Surabaya mencapai sebesar Rp10.318.035.755.


178


PT Taspen (Persero)

44

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Sambil mencari Investor yang berminat untuk membeli aset properti tersebut, maka untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan stand/kios PT Taspen (Persero) melalui surat Nomor: SRT–14/Dir.1/012009 tanggal 30 Januari 2009 mengharapkan agar PT Arthaloka Indonesia dapat melakukan pengelolaan. Pada tahun 2009, berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai pada tanggal 23 Desember 2009, nilai pasar wajar atas 8 gerai/stand di Jembatan Merah Plaza Surabaya pada tanggal 23 Desember 2009 adalah sebesar Rp51.363.000.000. 2) TANAH PT INDONESIA ARTHASANGGA UTAMA (INTAMA) Properti Investasi berupa tanah di Lot -1 SCBD seluas 16.625 m2. Properti ini pada awalnya berasal dari penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT INTAMA yang dilakukan tahun 1992 sebesar Rp223.824.485.500 yang terdiri dari: : Rp 7.000.000.000 - Setoran tunai : Rp - Setoran berupa tanah 216.824.485.500 Nilai Perolehan 223.824.485.500 : Rp Sebagai tindak lanjut atas pembelian tanah tersebut, Menteri Keuangan memberikan persetujuan melalui surat Nomor: S-804/MK.013/1992 tanggal 10 Juli 1992 dan surat Nomor: S-119/MK.016/1993 tanggal 28 Januari 1993 kepada PT Taspen (Persero) untuk mendirikan usaha yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan gedung dan mengelola usaha bisnis penyewaan gedung tersebut, yang kemudian diberi nama PT Indonesia Arthasangga Utama (INTAMA). Pada tahun 2009 manajemen PT Taspen berencana melakukan likuidasi PT INTAMA dan secara resmi telah didaftarkan dengan surat Nomor: 09/08/2010 tanggal 4 Juni 2010 sehingga nilai tanah setelah diakui kerugian likuidasi operasional menjadi sebesar Rp212.920.027.454 PT Taspen (Persero) melalui surat Nomor: SRT-170/Dir.1/112010 tanggal 03 November 2010 menyampaikan kepada Menteri Keuangan RI apabila Pemerintah berminat untuk memanfaatkan tanah di Lot-1 SCBD Jakarta. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor: SR-998/SJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 bahwa Menteri Keuangan RI telah memberikan persetujuan atas rencana pelepasan/pemanfaatan tanah di Lot-1 SCBD Jakarta kepada Pemerintah. PT Taspen (Persero) menyampaikan surat Nomor: SRT-194/Dir.1/122010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Menteri Negara BUMN perihal Laporan Pelepasan Tanah Lot-1 SCBD milik Dana Pensiun PNS kepada Pemerintah.


PT Taspen (Persero)

45


179

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4 INVESTASI (lanjutan) Penjualan/pelepasan tanah di Lot -1 SCBD dengan harga sebesar Rp432.166.875.000 telah disetujui oleh seluruh Anggota Direksi PT Taspen (Persero) sesuai Lembar Persetujuan Penjualan/Pelepasan Nomor: LPPT-01/J/122010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Direksi. PT Taspen (Persero) melalui surat Nomor: SRT-198/Dir.1/122010 tanggal 22 Desember 2010 menyampaikan kepada Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan RI bahwa Menteri Keuangan RI menyetujui pelepasan/penjualan tanah di Lot-1 SCBD kepada Pemerintah dan Ketua Tim Pengarah Penyertaan Langsung Dana Pensiun PNS menyetujui pelepasan/penjualan dengan harga sesuai NJOP tahun 2010 sebesar Rp432.166.875.000. Penjualan/Pelepasan tanah di Lot-1 SCBD dilaksanakan sesuai Akta Pengikatan Pelepasan Hak Nomor: 76 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH SpN dengan harga sebesar Rp432.166.875.000 (brutto) yang pembayarannya secara bertahap, sebagai berikut : a. Dalam Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp124.231.490.000 yang akan dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. b. Dalam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp157.997.610.000 yang akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan Juni 2011. c. Dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp149.937.775.000 yang akan dibayar selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012. Pembayaran Uang Muka tahap I (pertama) atas penjualan /pelepasan tanah di Lot-1 SCBD sebesar Rp124.231.490.000 dipotong untuk pembayaran pajak penjualan (Pph Final) sebesar Rp6.211.574.500 sehingga penerimaan bersih sebesar Rp118.019.915.500 telah diterima oleh PT Taspen (Persero) pada tanggal 29 Desember 2010 yang dicatat pada akun Uang Muka Pelepasan Properti Investasi (catatan 35 ). 5 KAS DAN SETARA KAS Akun ini merupakan saldo uang tunai dan rekening giro perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Kas Program THT - PNS - Bukan PNS - Kas dan Setara Kas PT Arthaloka -

Program Pensiun PNS PT KAI

10.271.037 8.403.125 486.620.089 505.294.251

11.104.660 1.779.820.394 1.790.925.054

11.404.325 4.153.000 15.557.325

456.219.519 4.151.750 460.371.269


180


PT Taspen (Persero)

2009

46

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5 KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 2010 Bank dan Giro Pos Program THT - PNS - Bukan PNS

-

Program Pensiun PNS PT KAI

Kas Program THT Kas Kantor Pusat Kas Kantor Cabang Kas dan Setara Kas PT Arthaloka Program Pensiun Kas PT Taspen Program Pensiun PT KAI Bank dan Giro Pos Program THT BRI Veteran BRI Mandiri Juanda Bank Mandiri Cempaka Putih BRI Kantor Cabang Bank Mandiri Kantor Cabang Sentral Giro Kantor Cabang Program Pensiun BRI Veteran BRI Mandiri Bank Pembangunan Daerah Sentral Giro Bank dan Giro Dana PT KAI Jumlah Bank dan Giro Pos Jumlah

2009

1.150.541.331 789.764.720 1.940.306.051

2.061.678.270 2.061.678.270

1.262.888.180 328.238.232 1.591.126.412 4.052.284.039

2.002.813.173 121.618.091 2.124.431.264 6.437.405.857

789.768 17.884.394 486.620.089 505.294.251

118.002 10.986.658 1.779.820.394 1.790.925.054

11.404.325 11.404.325

456.219.519 456.219.519

4.153.000

4.151.750

520.851.576

2.251.296.323

1.028.231.195 29.890.686 815.995.814 31.531.487 1.301.445 33.355.424 1.940.306.051

866.841.352 92.461.235 539.891.504 549.881.790 2.594.287 10.008.102 2.061.678.270

1.095.498.362 142.832.188 40.631 24.516.999 328.238.232 1.591.126.412 3.531.432.463 4.052.284.039

1.849.823.024 131.653.860 139.781 21.196.508 121.618.091 2.124.431.264 4.186.109.534 6.437.405.857


PT Taspen (Persero)

47


181

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 6 PIUTANG PREMI DAN IURAN Akun ini merupakan saldo piutang premi dan iuran pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 Program THT 57.061.601.169 37.830.733.619 PNS Pusat 289.324.571.074 167.594.068.525 PNS Daerah Otonom 346.386.172.243 205.424.802.144 PNS Perbantuan BUMN Program MGS dan EGS BUMN/D Program Pensiun PNS pusat PNS Daerah Otonom PNS Perbantuan PT KAI

61.429.086 1.240.311.507

55.825.287 920.857.208

359.250.678 348.047.163.514

374.868.192 206.776.352.831

83.398.103.955 422.858.989.875 506.257.093.830 71.915.614 506.329.009.444

55.291.072.117 244.945.176.325 300.236.248.442 112.917.069 8.449.571.069 308.798.736.580

854.376.172.958

515.575.089.411

Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bendaharawan Gaji instansi peserta BUMN atas piutang premi dan iuran per 31 Desember 2010 dan 2009. Piutang premi dan iuran dari Peserta PNS Pusat/DO Program THT dan Pensiun tahun 2010 masing-masing sebesar Rp346.386.172.243 dan Rp506.257.093.830 dihitung berdasarkan SK-17/DIR/2007. Sedangkan piutang premi dan iuran dari peserta PNS /DO Program THT dan Pensiun tahun 2009 masing-masing sebesar Rp205.424.802.144 dan Rp300.236.248.442 berdasarkan hasil rekon rampung tanggal 4 Maret 2011 antara PT Taspen (Persero) dengan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Premi dan Iuran Program THT dan Program Pensiun berasal dari peserta PNS yang disetorkan ke PT Taspen (Persero) setiap bulannya oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dihitung berdasarkan prosentase sebesar : - Iuran THT sebesar 3,25% dari Penghasilan (Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ). - Iuran Pensiun sebesar 4,75% dari Penghasilan (Gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ). Piutang premi dan iuran dari Peserta PNS Perbantuan merupakan tagihan premi dan iuran kepada Peserta PNS yang diperbantukan pada beberapa BUMN. Piutang premi kepada BUMN merupakan tagihan premi kepada Peserta BUMN yang diakui berdasarkan database peserta. Piutang iuran Program PT KAI merupakan tagihan iuran kepada Peserta dan tagihan dana bersama PT KAI.


182


PT Taspen (Persero)

48

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7 PIUTANG KEPADA PEMERINTAH Akun ini merupakan saldo piutang kepada pemerintah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program Pensiun PNS Program Pensiun PT KAI

2009

212.863.084.533 -

544.758.998.400 841.589.199

212.863.084.533

545.600.587.599

Piutang kepada pemerintah merupakan tagihan kepada Pemerintah (APBN) atas kekurangan droping dana untuk pembayaran manfaat pensiun yang disetorkan kepada PT Taspen (Persero) setiap bulan. Beban APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS tahun 2010 dan 2009 adalah sebesar 100% dari pembayaran manfaat pensiun PNS. 8 PIUTANG HASIL INVESTASI Akun ini merupakan pendapatan hasil investasi tahun berjalan yang realisasinya baru akan diterima setelah tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program THT Piutang Dividen Saham Bunga Obligasi Bunga deposito berjangka Program Pensiun Bunga deposito berjangka - Dana Pensiun PNS - Dana Pensiun KAI Bunga Obligasi Sewa Properti Investasi (Lihat lampiran 6)

2009

2.979.639.300 645.265.965.653 20.146.681.985 668.392.286.938

531.021.121.665 12.691.046.455 543.712.168.120

25.601.850.596 2.654.759.278

24.006.786.719 2.694.640.750

473.214.007.101 373.620.400 501.844.237.375 1.170.236.524.313

211.613.917.817 366.270.400 238.681.615.686 782.393.783.806


PT Taspen (Persero)

49


183

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9 PIUTANG PELEPASAN INVESTASI Akun ini merupakan saldo piutang atas pelepasan investasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program Pensiun Divestasi Investasi Langsung Denda Keterlambatan

16.389.939.500 7.131.514.505 23.521.454.005

2009 16.389.939.500 6.211.122.081 22.601.061.581

Piutang pelepasan investasi langsung Program Pensiun per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp16.389.939.500 merupakan divestasi penyertaan PT Taspen (Persero) Program Pensiun pada PT Multi Angsana Ganda (MAG) melalui pengakuan utang piutang berdasarkan akta nomor 52 tentang jual beli saham dan akta nomor 53 tentang Pengakuan Utang. Berdasarkan akta nomor 53, utang tersebut dibayar secara bertahap sesuai masing – masing tanggal tahapan pembayaran yang disetujui dan disepakati oleh Para Pihak yaitu PT Taspen (Persero) dan PT MAG yaitu tahap pertama sebesar Rp5.000.000.000 yang jatuh tempo pada 23 September 2004, tahap kedua sebesar Rp5.000.000.000 yang jatuh tempo pada 23 November 2004 dan tahap ketiga sebesar Rp6.389.940.000 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2005. Sampai dengan 31 Desember 2010, atas piutang divestasi saham tersebut belum dapat direalisasikan sehingga sesuai dengan pasal 3 akta pengakuan utang nomor 53 yang menyatakan bahwa apabila pada tanggal jatuh tempo, ternyata yang berutang oleh sebab apapun juga tidak dapat membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo tahapan pembayaran sebagaimana yang telah disetujui oleh para pihak, maka yang berutang dikenakan denda. Denda sebesar Rp7.131.514.505 merupakan denda yang diperhitungkan atas Hutang PT MAG sejak tanggal jatuh tempo masing–masing tahapan sampai dengan 31 Desember 2010 yang dihitung berdasarkan rata–rata tingkat suku bunga tiga (3) bulanan deposito pada tiga (3) Bank yang berlaku pada saat itu yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia. PT Taspen (Persero) melalui surat Nomor: SRT-208/DIR.1/122008 tanggal 17 Desember 2008 meminta kepada Ny. Dewi W. Suprapto agar segera menindaklanjuti penawaran tanah di Jati Padang, Pasar Minggu. Atas surat tersebut, Ny. Dewi W. Suprapto menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui penawaran dari calon pembeli dengan harga Rp1.300.000 per m 2 dikurangi pajak.


184


PT Taspen (Persero)

50

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9 PIUTANG PELEPASAN INVESTASI (lanjutan) Hasil pertemuan PT Taspen (Persero) pada tanggal 19 Maret 2009 dengan calon pembeli adalah sebagai berikut: - Calon Pembeli bersedia untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp1.400.000 m2. Pajak transaksi jual beli ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu penjual 5% dan pembeli 5%. - Biaya perantara sebesar 1% dari nilai penjualan ditanggung oleh penjual. - Biaya notaris ditanggung bersama penjual 50% dan pembeli 50%. - Tanda jadi jual beli tanah sebesar Rp1.000.000.000 dibayarkan oleh pembeli sesegera mungkin. - Rencana pembayaran dilakukan dalam waktu 6 bulan secara bertahap dalam 3 termin dari sisa nilai penjualan dikurang tanda jadi dengan ketentuan : termin I sebesar 30%, termin II sebesar 30% dan termin III sebesar 40%. - Semua pembayaran jual beli tanah disetorkan langsung oleh pembeli kepada PT Taspen (Persero). - Serah terima sertifikat dan tanah dilakukan setelah pelunasan. Melalui surat Nomor: SRT-17/J/052009 tanggal 07 Mei 2009, PT Taspen (Persero) menyampaikan kepada calon pembeli tanah di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan agar pembayaran tanda jadi atas jual beli tanah tersebut dapat segera direalisasikan dan sekaligus menegaskan termin pembayarannya. Melalui surat Nomor: SRT-12/Dir.5/06 2009 tanggal 22 Juni 2009 PT Taspen (Persero) meminta persetujuan kepada Ny. Dewi W Suprapto untuk melakukan appraisal atas aset jaminan utang berupa tanah di Lombok serta tanah & bangunan di Cipete, Jakarta Selatan. Sesuai surat jawaban Ny. Dewi W Suprapto tanggal 6 Juni 2009 menyampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui penunjukan appraisal tersebut. Berdasarkan Nomor: SRT-18/N/09 2009 tanggal 1 September 2009 PT Taspen (Persero) telah menunjuk appraisal independen PT Survindo Putra Pratama; Hasil appraisal atas aset jaminan hutang Ny. Dewi W Suprapto yang dilaksanakan oleh PT Survindo Putra Pratama sebagai berikut: . Nilai Pasar (market value ) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Haji Jian No 85, Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 02 September 2009 sebesar Rp10.302.000.000. . Nilai Pasar (market value ) atas tanah yang terletak di Jl. Nipah Pamenang, Pamenang Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 08 September 2009 sebesar Rp17.440.000.000.


PT Taspen (Persero)

51


185

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9 PIUTANG PELEPASAN INVESTASI (lanjutan) Pada tanggal 25 November 2010 dilakukan pertemuan antara PT Taspen dengan Ny. Dewi W Soeprapto dengan keputusan sebagai berikut : . Ny. Dewi W Soeprapto berniat akan melunasi pokok utangnya yaitu Rp16.389.939.500 dan mohon agar tidak dikenakan denda yang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp6.979.720.459 Atas hal tersebut Ny. Dewi W Soeprapto akan menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) selanjutnya akan diteruskan kepada Tim Pengarah Penyertaan Langsung Dana Pensiun PNS. . Sementara menunggu proses persetujuan dari Tim Pengarah, Ny. Dewi W Soeprapto tidak menutup peluang bila ada yang menawar/membeli asset jaminan utang tersebut. . Ny. Dewi W Soeprapto menyampaikan surat No. 042/mag/xi/2010 tanggal 26 November 2010 kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) perihal Penyelesaian Pendanaan Investasi. . Direksi PT Taspen (Persero) menyampaikan surat Nomor: SRT-196/Dir.1/122010 tanggal 16 Desember 2010 kepada Sekjend Kementerian Keuangan RI selaku Ketua Tim Pengarah Penyertaan Langsung Dana pensiun PNS untuk meminta arahan atas permohonan Ny. Dewi W. Soeprapto yang berniat untuk menyelesaikan secara tuntas utangnya dengan melunasi pokok utangnya namun meminta agar tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran. . Ny. Dewi W. Soeprapto melalui surat Nomor: 044/dso xii/2010 tanggal 21 Desember 2010 menanyakan perkembangan penyelesaian secara tuntas atas utangnya. . Berdasarkan surat Nomor: SRT-204/Dir.I/122010 tanggal 30 Desember 2010 kepada Ny. Dewi W. Soeprapto perihal Tindak Lanjut Permohonan Penyelesaian Utang yang sampaikan dengan saat ini masih menunggu arahan/jawaban dari Tim Pengarah Penyertaan Langsung Dan Pensiun PNS Kementerian Keuangan RI. 10 PIUTANG PGS 11 Akun ini merupakan saldo piutang atas PGS 11 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagi berikut: 2010 Veteran/PKRI PNS Pusat Kelebihan Potong Dapem

2009

4.064.080 771.439.303 14.486.300

4.064.080 407.524.649 23.369.366

789.989.683

434.958.095

Jumlah tersebut merupakan piutang yang timbul atas pembayaran pensiun uang Daftar Mutasi (DAMU)/kelebihan potongan Dapem kepada penerima pensiun, yang dananya telah disetorkan ke Kas Negara. Atas pembayaran tersebut, dananya harus ditagihkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.


186


PT Taspen (Persero)

52

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11 PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU a. BUMN Akun ini merupakan saldo piutang atas iuran masa kerja lalu pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 24.863.863.812 11.360.442.059 4.996.348.594 3.798.401.580 3.187.565.199 1.413.565.182 703.108.212 348.258.858 148.629.797 89.682.843 50.909.866.136

PT Kereta Api Indonesia Perum Pegadaian PT Pos Indonesia (persero) Perum Bulog Perum Damri PT Taspen (Persero) PT Inhutani I PT Garam PT Inhutani II PT Bukit Asam PT Perhutani

2009 49.727.727.624 7.477.607.041 4.268.483.224 41.000 1.257.339.437 12.879.976.312 75.611.174.638

(Lihat lampiran 7 ) Jumlah tersebut merupakan past service liability sebagai akibat perubahan gaji pegawai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan BUMN instansi peserta. 1) PSL Perum BULOG a. Surat Nomor SRT-93/Dir.2/072010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Unfunded Liability Program THT Pegawai Perum Bulog dengan usia > 50 tahun. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa tedapat bagian Unfunded Liabiliy PNS yang menjadi kewajiban Perum Bulog sebagai akibat adanya kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008 dan 2009 sebesar Rp4.130.168.390 dengan rincian : · Tahun 2007 · Tahun 2008 · Tahun 2009

: Rp : Rp : Rp

622.325.374 1.358.647.499 2.149.195.517


PT Taspen (Persero)

53


187

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11 PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU (lanjutan) b. Surat Nomor SRT-162/Dir.2/112010 perihal Unfunded Liability Program THT Pegawai Perum BULOG dengan usia > 50 tahun, disebutkan bahwa terdapat perubahan data peserta berdasarkan hasil rekonsiliasi data tanggal 29 dan 30 Oktober 2010 antara PT Taspen dengan Perum BULOG sebagai berikut :

Tahun 2007 2008 2009

Sebelum Rekonsiliasi Peserta PSL (Rp) 1.558 622.325.374 1.358.647.499 1.894 2.061 2.149.195.517 5.513 4.130.168.390

Setelah Rekonsiliasi Peserta PSL (Rp) 1.746 867.450.631 1.855 1.504.835.362 1.825 1.426.074.587 5.426 3.798.360.580

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data peserta tersebut, Unfunded Liability yang menjadi kewajiban Perum Bulog menjadi Rp3.798.360.580 Surat Nomor B/29/II/DS-103/02/2011 menyatakan bahwa Perum Bulog telah menyetujui unfunded liability yang telah menjadi kewajiban Perum Bulog dan telah dilakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.500.000.000 pada tanggal 11 Januari 2011. 2) PSL PT Telkom Tbk a. Surat Nomor SRT-80/Dir.2/052010 tanggal 6 Mei 2010 perihal Past Sevice Liability PT Telkom Tbk Akibat Kenaikan Skala Gaji Dasar tmt 1 April 2010. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Telkom Nomor: KD.28/PS560/SDM-20/04 tanggal 4 Juni 2004 tentang Tabel Prosentase Kenaikan Berkala Gaji Dasar Tahunan, maka terdapat PSL yang harus dipenuhi oleh PT Telkom dan masih dalam proses perhitungan dan negosiasi. b. Surat Nomor SRT-126/Dir.2/092010 tanggal 22 September 2010 perihal Penyampaian Data-data Perhitungan Past Service Liability Program THT, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1

2

PSL Per 1 Juni 2010 a. Nilai KMPMD (kenaikan gaji 8%) b. Nilai KMPMD (kenaikan gaji 2,5%) Klaim dan kelebihan iuran periode 1 Mei 2004 s/d 31 Desember 2009. a. Klaim yang telah dibayarkan berdasarkan kenaikan gaji dasar 8% b. Klaim yang sebenarnya berdasarkan kenaikan gaji dasar 2,5% Kelebihan pembayaran klaim oleh PT Taspen Kelebihan iuran PT Telkom dan hasil pengembangannya


188

258.578.171.660 118.035.999.381 140.542.172.279


PT Taspen (Persero)

107.889.324.077 88.988.546.248 18.900.777.829 2.145.137.071

54

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11 PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU (lanjutan) 3

Klaim dan kelebihan iuran periode 1 Januari s/d 31 Juli 2010 a. Klaim berdasarkan kenaikan gaji dasar 8% b. Klaim berdasarkan kenaikan gaji dasar 2,5% Selisih Klaim c. Kelebihan iuran PT Telkom dan hasil pengembangannya

7.388.797.033 5.249.307.117 2.139.489.916 275.448.076

Hingga 31 Desember 2010, Past Service Liability sebesar Rp140.542.172.279 belum mendapatkan kesepakatan dari PT Telkom. Kelebihan pembayaran klim periode 1 Mei 2004 s/d 31 Desember 2009 sebesar Rp18.900.777.829 timbul karena PT Taspen (Persero) telah membayarkan klim berdasarkan tabel gaji dasar 2010. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dari PT Telkom untuk membayar kelebihan klim tersebut. Atas kelebihan pembayaran klim tersebut, pada 1 April 2010 PT Taspen (Persero) telah melakukan perubahan formula dengan kembali ke tabel gaji dasar 2008. Pada tahun 2010, PT Telkom meminta kepada PT Taspen (Persero) untuk menghitung perkiraan jumlah selisih klim yang akan menjadi beban PT Telkom jika menggunakan tabel gaji dasar 2010. Berdasarkan perhitungan Aktuaris PT Taspen (Persero), perkiraan selisih klim tersebut adalah sebesar Rp2.139.489.916. Hingga 31 Desember 2010, belum ada kesepakatan dari PT Telkom mengenai selisih klim tersebut.

b. PEMBERI KERJA (PEMERINTAH) Akun ini merupakan saldo piutang atas Past Service Liability (PSL) pemberi kerja (pemerintah) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut: 2009 2010 PSL Pemberi Kerja akibat PP No.9 tahun 2007 PSL Pemberi Kerja akibat PP No.14 tahun 2008 PSL Pemberi Kerja akibat PP No.8 tahun 2009 PSL Pemberi Kerja akibat PP No.25 tahun 2010

1.638.443.906.070 2.450.505.392.359 3.024.845.340.493 1.275.570.232.079

1.638.443.906.070 2.450.505.392.359 3.024.845.340.493 -

8.389.364.871.001

7.113.794.638.922

Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor: S-122/MK.2/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Penyelesaian Unfunded Liability Pemerintah Akibat Kenaikan Gaji Pokok PNS tahun 2007, 2008 dan 2009 pada PT Taspen (Persero), menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program THT PNS yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.


PT Taspen (Persero)

55


189

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11 PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU (lanjutan) Adapun pemenuhan kewajiban atas penyelenggaraan Program THT PNS yang timbul sebagai akibat perubahan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 masih dalam kajian untuk proses penyelesaiannya. Pada tanggal 8 November 2010 Menteri Negara BUMN melalui suratnya Nomor S-679/MBU/2010 perihal kekurangan Pendanaan Manfaat Program THT PNS yang dikelola PT Taspen (Persero) telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan agar pengkajian terhadap unfunded liability tahun 2007, 2008, dan 2009 tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga unfunded liability tersebut mendapat penyelesaian dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja bagi PNS. Melalui surat Nomor S-628/MK.02/2010 perihal Penggunaan Tabel Gaji Pokok Tahun 2009 dan 2010 serta Pengakuan PSL Pemberi Kerja tahun 2007 sampai dengan 2010, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) bahwa pembayaran manfaat THT kepada PNS yang pensiun pada tahun 2009 dan 2010 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.05/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 500/KMK.06/2004. Adapun pemenuhan PSL Pemberi Kerja tahun 2007 hingga 2010 akan ditetapkan setelah adanya aturan operasional dan penilaian oleh aktuaris independen atas kewajaran nilai kewajiban tersebut per 31 Desember 2010. PSL pemberi kerja yang timbul akibat kenaikan Gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp8.389.364.871.001 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut : 1 THT Dwiguna Laju Kematian Tingkat Bunga Teknis Tingkat Kenaikan Gaji Metode Perhitungan - PNS - BUMN 2 THT Kematian Laju Kematian Tingkat Bunga Teknis Tingkat Kenaikan Gaji Batas Usia Metode Perhitungan - Peserta Aktif - BUMN

: : :

TMI II (Male) 10% per tahun 2,5 % per tahun (kecuali PT Pelindo 3%)

: :

Aggregate Accrued Benefit Cost Methode Prospective Net Level Premium

: : : :

TMI II (Male) 10 % per tahun 2,5% per tahun (kecuali PT Posindo 3%) 80 Tahun

: :

Prospective Net Level Premium Single Premium


190


PT Taspen (Persero)

56

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11 PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU (lanjutan) 3 THT MGS dan Laju Kematian - MGS - EGS Tingkat Bunga teknis Tingkat Kenaikan Gaji Metode Perhitungan

: : : : : :

GAM 1971 TMI - II (Male) 9 % Per tahun 2,5% per tahun (PT Posindo & PD Pasir Putih 3%) Prospective Net Level Premium

Perhitungan PSL Pemberi Kerja tahun 2010 dihitung oleh Aktuaris Independen PT Sentra Jasa Aktuaria Biro Pusat Aktuaria berdasarkan surat Nomor: 3392/BPA/III/11 Pada tanggal 7 Februari 2011 dan 23 Februari 2011 telah dilakukan pertemuan antara PT Taspen dengan Pemerintah serta aktuaris independen dari Pemerintah yaitu PT Dayamandiri dan dari PT Taspen yaitu Biro Pusat Aktuaria. Dalam pertemuan itu agenda yang dibahas adalah metode yang digunakan untuk perhitungan PSL, asumsi kenaikan gaji serta validitas data peserta. Dengan hasil : a. Pemerintah akan membuat policy perhitungan PSL tersebut b. Pemerintah akan menentukan besarnya nilai PSL dari tahun 2007 sampai tahun 2010 serta mekanisme pembayarannya. Walaupun dalam pertemuan tersebut perhitungan dari aktuaris independen Pemerintah menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada yang dicatat oleh PT Taspen. 12 PIUTANG USAHA Akun ini merupakan saldo piutang usaha PT Arthaloka Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 setelah dikurangi akumulasi penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 Piutang Usaha

3.529.435.174 3.529.435.174

5.670.687.514 5.670.687.514

Piutang usaha tersebut merupakan tagihan atas transaksi sewa ruangan dari para penyewa di Gedung Arthaloka. 13 PIUTANG BUNGA YANG DITANGGUHKAN Akun ini merupakan piutang kepada pihak ketiga atas transaksi pembelian obligasi pada 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 Program THT Program Pensiun

20.749.575.825 20.395.074.150

45.052.586.280 54.700.791.971

41.144.649.975

99.753.378.251


PT Taspen (Persero)

57


191

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13 PIUTANG BUNGA YANG DITANGGUHKAN (lanjutan) Piutang bunga yang ditangguhkan merupakan bunga obligasi yang menjadi hak pihak ketiga atas kepemillikan obligasi periode sebelumnya (sebelum terjadi pembelian oleh perusahaan). Bunga obligasi yang menjadi hak pemilik obligasi sebelumnya tersebut dibayarkan terlebih dahulu karena bunga tersebut akan diterima pada periode kupon. 14 PIUTANG PAJAK Akun ini merupakan piutang pajak kepada Kas Negara karena kelebihan penyetoran PPh 29 dan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun per 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program THT - PPh Pasal 28a 2009 - PPh Pasal 28a 2010 Program Pensiun - PPh Pasal 21 PT Arthaloka

2.740.439.455 532.417.448 5.023.726.219 109.115.580 8.405.698.702

2009 55.548.708.272 55.548.708.272

Piutang PPh pasal 28a 2009 Program THT sebesar Rp2.740.439.455 timbul karena adanya kelebihan setoran pajak PPh Badan Tahun 2009. Sedangkan piutang pajak PPh Pasal 21 Progam Pensiun merupakan kelebihan piutang pajak Dapem Program PNS dan PT KAI yang penyelesaiannya dilakukan melalui kompensasi. (Catatan 30 ) 15 PIUTANG LAIN-LAIN Akun ini merupakan saldo piutang lain–lain perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 PT Taspen (Persero) Piutang Pegawai 521.473.897 445.604.004 Piutang lebih bayar klim 35.129.531 20.080.431 Piutang lainnya 215.305.952 152.910.623 771.909.380 618.595.058 Program Pensiun Piutang lebih bayar manfaat pensiun 575.330.800 Piutang kepada kantor bayar 279.810.000 Piutang kepada PT KAI 894.413.088 516.755.634 Piutang lainnya 1.894.300 1.469.743.888 798.459.934


192


PT Taspen (Persero)

58

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15 PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

PT Arthaloka Indonesia

2010 651.088.201 2.892.741.469

2009 771.764.870 2.188.819.862

Piutang Lebih Bayar manfaat Program Pensiun sebesar Rp575.330.800 merupakan piutang atas keterlanjuran bayar pensiun sebagai akibat pensiun meninggal dunia (punah). Atas piutang tersebut dilakukan penagihan ke Kantor Bayar atau Ahli Waris Pensiunan. Piutang Kepada PT KAI sebesar Rp894.413.088 merupakan tagihan Fee Penyelenggaraan Pensiun Program KAI bulan November dan Desember 2010. 16 MANFAAT PENSIUN DIBAYAR DIMUKA Akun ini merupakan saldo manfaat pensiun dbayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 2.999.192.527.163 3.596.477.752.906 - Pensiun PNS, Veteran & PKRI - Pensiun PT KAI 33.752.885.887 27.442.390.400 3.630.230.638.793

3.026.634.917.563

Jumlah tersebut merupakan manfaat pensiun yang disalurkan kepada Kantor Bayar pada bulan berjalan untuk dibayarkan kepada pensiunan pada bulan berikutnya. 17 BIAYA DIBAYAR DIMUKA Merupakan saldo biaya dibayar dimuka perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut: 2010 PT Taspen (Persero) Program THT Beban Manajemen Beban Pegawai Beban Jaminan Sosial Manfaat Berkala Beban Umum


2009

365.745.000 13.091.322.417 2.103.123.689 1.622.884.700 2.905.227.981 20.088.303.787

355.860.000 10.822.249.290 1.591.888.937 1.655.940.400 820.069.067 15.246.007.694

647.301.395 20.735.605.182

762.099.635 16.008.107.329


PT Taspen (Persero)

59


193

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 17 BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan) Beban Manajemen, Beban Pegawai dan Beban Jaminan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp15.560.191.106 dan Rp12.769.998.227 merupakan pembayaran gaji pegawai dan manajemen bulan Januari 2011 dan 2010 yang dibayarkan pada 31 Desember 2010 dan 2009. Manfaat Berkala Dibayar Dimuka sebesar Rp1.622.884.700 merupakan manfaat Multi Guna Sejahtera (MGS) PT Posindo yang dibayar secara bulanan. Dalam Beban Umum Dibayar Dimuka tahun 2010 sebesar Rp2.905.227.981 terdapat beban sewa gedung kantor dibayar dimuka sebesar Rp2.033.083.330 sehubungan dengan adanya pembangunan gedung kantor pusat serta pembentukan 3 Kantor Cabang Pembantu di daerah Depok, Tangerang dan Bekasi,serta beban asuransi untuk kendaraan dan bangunan sebesar Rp387.594.907.

18 PERSEDIAAN Akun ini merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program THT - PT Taspen (Persero) - PT Arthaloka Indonesia

247.230.905 437.068.732 684.299.637

2009 229.727.964 359.922.421 589.650.385

Persediaan merupakan aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam pemberian pelayanan dan mendukung kegiatan administratif. 19 ASET TETAP Akun ini merupakan nilai buku aset tetap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 1. Harga Perolehan

2010

PT Taspen (Persero) Program THT Tanah Bangunan Kendaraan Komputer Inventaris kantor

194

2009

8.069.775.975 21.534.876.415 41.162.795.224 48.912.051.012 30.232.329.968 149.911.828.594

7.987.783.135 24.911.735.752 35.515.951.324 37.987.163.596 23.234.124.754 129.636.758.561


60


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) 2010 Program Pensiun Tanah Bangunan Kendaraan Komputer Inventaris kantor PT Arthaloka Indonesia Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Harga Perolehan

2009

21.345.176.281 121.737.719.837 3.764.750.000 25.165.503.965 34.782.547.023 206.795.697.106

21.818.027.202 124.208.423.022 3.764.750.000 25.711.429.244 35.764.341.677 211.266.971.145

5.578.770.626 11.512.989.818 18.498.353.728 1.502.900.000 7.334.593.994 44.427.608.166 401.135.133.866

5.578.770.626 11.253.549.668 17.808.362.818 1.619.185.000 6.689.661.571 42.949.529.683 383.853.259.389

2. Akumulasi Penyusutan 2010 PT Taspen (Persero) Program THT Bangunan Kendaraan Komputer Inventaris kantor Program Pensiun Bangunan Kendaraan Komputer Inventaris kantor PT Arthaloka Indonesia Bangunan Mesin dan Peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Akumulasi Penyusutan

2009

(7.822.628.828) (30.861.611.002) (33.170.661.881) (15.100.697.713) (86.955.599.424)

(8.333.355.041) (27.609.498.832) (31.766.063.174) (11.988.834.667) (79.697.751.714)

(73.478.671.197) (2.338.324.999) (23.833.320.311) (31.429.846.770) (131.080.163.277)

(69.155.859.318) (1.585.374.999) (21.663.255.153) (29.662.523.660) (122.067.013.130)

(8.206.729.946) (9.247.928.298) (446.151.499) (5.240.623.842) (23.141.433.585) (241.177.196.286)

(7.639.738.186) (8.469.311.956) (475.619.887) (4.832.214.982) (21.416.885.011) (223.181.649.855)

Manajemen memiliki keyakinan bahwa per 31 Desember 2010 tidak ada indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut (lihat lampiran 8).


PT Taspen (Persero)

61


195

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) 3. Aset Dalam Penyelesaian 2010 PT Taspen (Persero) Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pembangunan dan perbaikan Gedung Kantor Cabang Perpanjangan HGB Kantor Cabang PT Arthaloka Indonesia

2009

17.754.619.300

692.972.500

6.691.429.000 24.446.048.300 1.002.582.394 25.448.630.694

163.216.500 856.189.000 271.186.812 1.127.375.812

a. Aset Tetap PT Taspen (Persero) Dalam nilai tanah PT Taspen (Persero) Program Pensiun sebesar Rp21.345.176.281 terdapat permasalahan tanah ex Kanwil Bandung dengan kronologis sebagai berikut : • Tanah milik PT Taspen (Persero) yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor: 23 Bandung sebelumnya digunakan sebagai Kantor Wilayah Bandung, dibeli dari Ny. Rekna Djuzima Sadikin berdasarkan akta nomor 66 tanggal 30 Mei 1984 yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris Munir, SH dengan status Hak Milik. • Sertifikat Hak Milik kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 219 tanggal 27 Oktober 1984 yang diperpanjang dengan Sertifikat HGB Nomor: 127 tanggal 29 Maret 2005, surat ukur Nomor: 131/Citarum 2005 tanggal 21 Februari 2005 yang akan berakhir haknya tanggal 17 Februari 2025. • Tanggal 4 Desember 2006, para Penggugat (Eutik Suhanah, Wati dan Hj. Eti Erawati) mengajukan gugatan TUN, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Bandung tanggal 6 Desember 2006, gugatan ditujukan kepada : a) Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai Tergugat I; b) PT Bank Mandiri sebagai Tergugat II Intervensi I; c) Departemen HANKAM cq TNI–Angkatan Laut, sebagai Tergugat II Intervensi II; d) PT Taspen (Persero), sebagai Tergugat II Intervensi III; e) Pemda Tk.I Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat II Intervensi IV; f) Auw Sia Tjeu, sebagai Tergugat II Intervensi V; g) Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, Sebagai Tergugat II Intervensi VI.


196


PT Taspen (Persero)

62

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) • Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, pada pokoknya adalah menuntut pembatalan atas semua sertifikat yang telah diterbitkan BPN atas nama para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas yang diakui oleh Para Penggugat adalah tanah–tanah milik ahli waris dari Para Penggugat; • Putusan PTUN Bandung tanggal 25 Mei 2007 pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat (BPN) yang berupa sertifikat–sertifikat atas nama Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut pada angka i huruf b sampai dengan huruf g; • Terhadap Putusan PTUN Bandung tersebut PT Taspen (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi III bersama–sama Tergugat Intervensi lainnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta; • Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, pihak Lawan mengajukan Kasasi tertanggal 21 Februari 2008 yang telah diberitahukan kepada PT Taspen (Persero) sebagai Termohon Kasasi III/Pembanding III pada tanggal 26 Februari 2008 dan kemudian PT Taspen (Persero) mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 Maret 2008. • Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta tanggal 26 November 2007 pada pokoknya: Membatalkan Putusan Pengadilan TUN Bandung dalam perkara Nomor: 76/G/2006/PTUN-BDG yang dimohonkan Banding, menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkj Verklard); • Tanggal 20 Agustus 2008 Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Kasasi dengan Nomor: 84K/TUN/2008 dengan amar putusan ” Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ” (Majelis diketuai langsung oleh Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Lingkungan PTUN, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH) ; • Putusan Majelis Hakim PK Nomor: 35/PK/TUN/2009 : a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; b. Menyatakan batal obyek sengketa Surat Keputusan Tergugat (BPN) berupa sertifikat ; c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret Sertifikat. • Pada saat sengketa perkara TUN masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, timbul lagi gugatan Perdata yang diajukan oleh orang-orang yang juga mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah pada zaman Kolonial Belanda yang diajukan melalui pengadilan Negeri Bandung dengan registrasi perkara Nomor: 339/PDT/G/2008/PN.Bdg; • Pada saat ini Pemprov Jawa Barat telah melaporkan ke kepolisian (POLRES Bandung Tengah) berkenaan pemalsuan surat keterangan dari Camat yang dijadikan bukti oleh Penggugat dalam sengketa perkara tersebut.


PT Taspen (Persero)

63


197

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) • Terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 35/PK/TUN/2009, Badan Pertanahan Nasional Kodya Bandung menyatakan tidak bisa mencabut dan mencoret sertfikat-sertifikat para tergugat intervensi (termasuk sertifikat yang dimiliki PT Taspen (Persero) karena masih ada perkara-perkara lainnya yang menyangkut masalah gugatan terhadap tanah tersebut, yaitu perkara yang diajukan oleh Ari Juariah yang mengaku juga sebagai ahli waris pemilik tanah dan perkara pidana mengenai pemalsuan dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Etik Erawati cs dalam perkara Tata Usaha Negara). Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan putusan Permohonan Banding Ditolak. Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. • Perkara pidana berkenaan dengan pemalsuan surat keterangan dari camat yang dijadikan bukti oleh Penggugat (Eri Erawati) dalam perkara Tata Usaha Negara, sudah diproses di Pengadilan Negeri Bandung yang diputus pada tanggal 23 Januari 2011 dengan putusan menghukum terdakwa Eti Erawati dengan hukuman pidana penjara selama 1,6 tahun dan tetap ditahan karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah menggunakan surat palsu sebagai barang bukti dalam Gugatan Tata Usaha Negara. b. Aset Tetap PT Arthaloka Indonesia Dalam nilai tanah PT Arthaloka Indonesia sebesar Rp5.578.770.626 (23.185 m2) termasuk diantaranya senilai Rp3.495.387.786 dengan luas 16.600 m2 telah menjadi sengketa antara PT Arthaloka Indonesia dengan PT Mahkota Real Estate. Tanah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari tanah keseluruhan (23.185 m2) telah diklaim untuk Negara cq. PT Taspen (Persero) dan putusan tersebut telah diexekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan pula telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Arthaloka Indonesia, sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dieksekusi atas putusan Nomor 472.PK/PDT/2000, karena pihak pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah juga pihak terdakwa yang telah dihukum dalam perkara pidana. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Surat Penetapan Nomor: 018/2003 ex tanggal 6 September 2004 menyatakan mencabut dan membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 018/2003 ex tanggal 9 September 2003 tentang non-executable. Sehubungan dengan penetapan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya tanggal 7 Desember 2004 mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pengosongan atas tanah seluas 16.600 m 2.


198


PT Taspen (Persero)

64

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) Pada tanggal 15 Desember 2004 Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta mengexekusi tanah milik negara seluas 16.600 m2 tersebut dengan Berita Acara exekusi Pengosongan Tanah dan atau Bangunan Nomor: 018/2003 ex tanggal 15 Desember 2004. Menteri Keuangan mengajukan derden verzet kepada MRE tanggal 13 Desember 2004 ke PN Jakarta Pusat dengan nomor register 395/Pdt.Plw/2004 yang diputuskan tanggal 15 Agustus 2005 Putusan Nomor: 395/PDT/PLW/2004/PN JKT PST ; majelis hakim menyatakan menerima exepsi terlawan I dan III untuk sebagian dalam pokok perkara menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (Niet Ontuankelijk Verklard). Menteri Keuangan, PT Arthaloka Indonesia, dan PT Taspen (Persero) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Agustus 2005, Nomor: 54/Srt.PDT.BDG/2005/PN.JKT.PST dan Majelis Hakim banding telah diputuskan namun sampai sekarang perkara banding tersebut belum diputus. PT Arthaloka Indonesia bersama dengan PT Taspen (Persero) serta beberapa instansi terkait telah melakukan upaya hukum yang berakhir dengan putusan Kasasi PT Arthaloka Indonesia Nomor: 2171 K/Pdt/2007 tanggal 19 April 2007 yang pada pokoknya memenangkan negara c.q Menteri Keuangan dkk sebagai pemilik lahan 23.185 m2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kav. 2 Jakarta Pusat. Atas putusan tersebut, PT Mahkota Real Estate mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA yang hingga sekarang belum diputuskan. Perkembangan dari upaya–upaya pengambilalihan kembali sebagian lahan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, sampai dengan per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Sidang perkara perdata Derden Verset di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan dengan putusan perdata Nomor: 395/PDT.G/2004 PN JKT PST tanggal 15 Agustus 2005. Atas putusan tersebut Departemen Keuangan, PT Taspen (Persero), Kejaksaan Negeri Jakarta dan PT Arthaloka Indonesia telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat Nomor: C2-HT 01.10.A.737 tanggal 27 April 2005 telah memberikan keterangan mengenai status dan kedudukan hukum PT Mahkota Real Estate per 31 Desember 2004.

3.

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat Nomor: B.591/KPK/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 menugaskan Advocat Corporate Lawyer Spesialis “Robin Sulaiman & Partners“ untuk melakukan Profesional Legal Statement (Legal Audit), guna mendukung proses penelaahan terhadap surat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor: Srt–10/DIR/012005 tanggal 7 Januari 2005 perihal Laporan dan Pengaduan atas Perampasan tanah Milik Negara c.q PT Taspen (Persero).


PT Taspen (Persero)

65


199

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) 4.

Departemen Keuangan dengan surat Sekretariat Jenderal Nomor: S–365/SJ/2005 tanggal 11 Juli 2005 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti surat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor: Srt–021/DIR/012005 tanggal 12 Januari 2005.

5.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara Derden Verset yang diajukan Departemen Keuangan melalui Putusan Pengadilan Perdata Nomor: 395/PDT.G/2004 PN JKT PST tanggal 15 Agustus 2005.

6.

Departemen Keuangan RI, PT Taspen (Persero), Kejaksaan Negeri Jakarta dan PT Arthaloka Indonesia telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi atas putusan perkara Derden Verset.

7.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan surat Nomor: R.1311/KMC/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005, meminta Ketua Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada Sdr. I Made Karna SH (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan Sdr. Harifin Tumpa, SH (Mantan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tindak pidana korupsi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 018/2003/ex tanggal 6 September 2005.

8.

Direktur Keamanan dan Trans Nasional Kabareskrim Mabes Polri dengan Nomor: B/194UNIT/I/2006/Dit–1 tanggal 30 Januari 2006 kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Permohonan Ijin Khusus Penyitaan Barang Bukti, meminta Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan persetujuan guna kepentingan penyidikan terhadap tanah PT Arthaloka Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat. Pengadilan Tinggi Jakarta telah menerima permohonan banding pembanding I yang semula Pelawan I (Departemen Keuangan Cs) melalui putusan tertanggal 20 Februari 2006 Nomor: 510/PDT/2005/PT DKI Jo. Nomor: 395/PDT/PLW/2004/ PN. JKT. PST dan disampaikan dalam relaas Putusan Nomor: 510/PDT/2005/PT DKI Jo. Nomor: 395/PDT/PLW/2004/PN. JKT.PST, tanggal 5 Mei 2006 dalam pokok perkara: a. Mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding I semula Pelawan I untuk seluruhnya. b. Menyatakan bahwa Pembanding I semula Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar. c. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2004 Nomor: 018/2004 ex adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

9.

Wakil Direktur I/Keamanan dan Trans Nasional Kabareskrim Mabes Polri dengan surat Nomor: B/444UNIT-I/V/2006/Dit-I kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyampaikan berkas perkara atas nama tersangka Irawan Tjandra dalam jabatannya selaku Direktur PT Mahkota Real Estate.


200


PT Taspen (Persero)

66

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) 10.

Atas Keputusan Pengadilan Tinggi, maka Rizia Djamil, SH dan Merah Darwin, SH. Advokat Rizia Djamil & Associates selaku kuasa khusus dari Ir. Rudi Pamaputera dengan surat Nomor: 038/RDA/V/2006, tertanggal 31 Desember 2006 mengajukan memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11.

PT Arthaloka Indonesia telah menerima Relaas Pemberitahuan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi Nomor: 62/SRT.PDT.KAS/2006/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 395/PDT.G/2004/PN/JKT.PST tertanggal 7 Juni 2006.

12.

Pada tanggal 19 Juni 2006 PT Arthaloka Indonesia melalui kuasa hukum mengajukan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13.

PT Arthaloka Indonesia telah menerima relaas pemberitahuan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor: W7.DC.HT.395.G2004.5543.IX.06.06 KAS perihal pengiriman berkas permohonan kasasi Nomor: 395/PDT.G/2004/PN.JKT.PST kepada Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 27 September 2006.

14.

PT Arthaloka Indonesia telah menerima surat Menteri Keuangan Nomor: SR-195/MK.01/2006 perihal permohonan prioritas pemeriksaan perkara perlawanan Menteri Keuangan Nomor: 395/Pdt.Plw/2004/PN.JKT.PST (kasus tanah Arthaloka) kepada Ketua Mahkamah Agung RI tertanggal 27 November 2006.

15.

PT Arthaloka Indonesia telah menerima relaas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 19 April 2007 Nomor: 2171 K/PDT/2006 Jo.. Nomor: PDT.G/2004/PN.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2007.

16.

Pada tanggal 27 Nopember 2008, Direksi PT. Arthaloka Indonesia telah menyampaikan surat Nomor: 467/Dir-AI/2008 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui ketua Muda Bidang Perdata R.I dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam lanjutan Memori PK dan Kontra Memori PK perkara tanah jalan, Jenderal Sudirman kav.2 Jakarta Pusat.

17.

Pada tanggal 28 September 2009, telah terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor: 0196/HGB/BPN.32/BTL/2009 tentang : Pembatalan Sertifikat HGB Nomor: 205/Karet Tengsin atas nama PT Arthaloka Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 13 Maret 1991 Nomor: 547/1991, yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diantaranya telah memutuskan; a) Membatalkan Sertifikat HGB Nomor: 205/Karet Tengsin, gambar situasi tanggal 13 Maret 1991 No. 547/1991 seluas 23.185 m2 atas nama PT Arthaloka Indonesia yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Propinsi DKI Jakarta, untuk pembatalan atas tanah seluas 16.600 m2;


PT Taspen (Persero)

67


201

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) b) Menyatakan Sertifikat HGB tersebut, tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, serta menyatakan status tanahnya menjadi tanah negara; c) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk: 1) Mencatat pembatalan Sertifikat HGB sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini pada buku keputusan ini pada buku tanah dan daftar lainnya yang ada dalam administrasi pendaftaran tanah, serta mematikan buku tanah HGB tersebut; 2) Menarik dari peredaran Sertifkat HGB Nomor: 205/Karet Tengsin, gambar situasi tanggal 13 Maret 1991 nomor 547/1991 seluas 23.185 m2 atas nama PT Arthaloka Indonesia yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kav. nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Propinsi DKI Jakarta. Apabila permohonan tersebt tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang berada di Jakarta mengenai isi diktum PERTAMA keputusan ini atas biaya pemohon; d) Bahwa dengan dibatalkannya Sertifikat HGB Nomor: 205/Karet Tengsin, atas nama PT Arthaloka indonesia namun proses penerbitan sertifikat tanah atas nama PT Mahkota Real Estate seluas 16.600 m2 ditunda/ditangguhkan menunggu Putusan Peninjauan Kembali dari mahkamah Agung RI dalam perkara perlawanan Nomor: 395/PDT.PLW/2004/PN.JKT.PST ; e) Bahwa terhadap sita jaminan atas tanah seluas 16.600 m2 sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 10 November 1993 Nomor:501/Pdt.G.VI/1993/PN.Jkt.Pst agar terlebih dahulu dilakukan pengangkatan sita jaminan; f) Bahwa apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap terbitnya surat keputusan pembatalan tersebut dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dikarenakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta menerbitkan surat keputusan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde ). 18. Pada tanggal 16 Desember 2009, Direksi PT. Arthaloka Indonesia telah menyampaikan surat permohonan Nomor: 580/Dir-AI/XII/2009, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk membatalkan Surat Keputusan Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor: SK 0196/HGB/BPN.32/BTL/2009 atas pembatalan sertifikat tanah HGB.205, Karet Tengsin di Jalan Jenderal Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat.


202


PT Taspen (Persero)

68

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19 ASET TETAP (lanjutan) 19. Pada tanggal 21 Desember 2009, Direksi PT Arthaloka Indonesia telah menyampaikan surat tanggapan Nomor: 585/Dir-AI/XII/2009, kepada Kepala Kantor BPN DKI Jakarta, atas suratnya Nomor: 2852/600.18-13/XII/2009, tentang Status Tanah di Jalan Jenderal Sudirman kav. 2 Jakarta Pusat yang merupakan Aset Negara. 20. Sampai saat ini proses hukum masih akan berlanjut karena sesuai putusan peninjauan Kembali Nomor: 48–PK/PDT/2009 tanggal 15 September 2009, permohonan PK dari PT Mahkota Real Estate ditolak. Tanah sengketa PT Arthaloka Indonesia yang seluas 16.600 m2 yang tercatat dengan nilai Rp3.495.387.786 telah di klaim oleh PT MRE dan dalam proses persidangan PT Arhtaloka Indonesia kalah. Namun demikian dalam perkembangannya sengketa ini di ambil alih oleh Negara cq Kementerian Keuangan untuk di klaim kembali oleh Negara cq PT Taspen (Persero). 21. Pada tanggal 14 Mei 2010 PT Taspen mendapat surat dari Menteri Keuangan dengan nomor: S-239/MK.01/2010 mengenai persetujuan penyerahan tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.2 dari Pemerintah kepada PT Taspen (Persero). Namun demikian PT Taspen (Persero) belum mencatat aset tanah ini sebagai bagian dari aset milik PT Taspen (Persero) karena masih menunggu proses hukum selanjutnya. 20 ASET TAKBERWUJUD Jumlah aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah: 2010 PT Taspen (Persero) Harga Perolehan Program THT Program Pensiun Amortisasi Program THT Program Pensiun

2009

9.040.449.311 10.009.537.225 19.049.986.536

6.965.320.535 10.009.537.225 16.974.857.760

(5.004.295.054) (9.414.268.650) (14.418.563.704) 4.631.422.832

(3.561.687.432) (8.341.670.594) (11.903.358.026) 5.071.499.734

Nilai aset takberwujud tersebut merupakan pengeluaran biaya untuk lisensi, software dan paket aplikasi. Terhadap aset tersebut dilakukan amortisasi selama 5 tahun sesuai Keputusan Direksi Nomor:SK–48/DIR/2010 tanggal 31 Desember 2010.


PT Taspen (Persero)

69


203

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN Akun ini merupakan aset lain-lain perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut: 2010 2009 Beban Tangguhan Uang Jaminan/setoran DAI Proyek Arthaloka II Aset tetap - Nilai Perolehan - Akum Penyusutan Aset Yang Telah Disisihkan Penuh - Piutang - Nilai Piutang - Penyisihan Deposito - Nilai Deposito - Cadangan penyisihan penurunan nilai Reksadana PT Arthaloka - Nilai Reksadana - Cadangan penyisihan penurunan nilai Pajak Tangguhan Nilai Tercatat a.

3.977.770.173 9.000.000 -

8.167.215.582 9.000.000 27.604.229.328

478.738.145 (478.738.106)

478.738.145 (478.738.106)

23.098.400 (23.098.400)

23.098.400 (23.098.400)

110.000.000.000

110.000.000.000

(110.000.000.000)

(110.000.000.000)

10.060.000.000

-

(10.060.000.000)

-

120.982.298

80.241.555

4.107.752.510

35.860.686.504

Beban Tangguhan Beban tangguhan pada 31 Desember 2010 dan 2009 terdiri dari : 2010 PT Taspen (Persero) 1. Program THT (HGB) - Nilai Perolehan - Amortisasi 2. Program Pensiun (HGB) - Nilai Perolehan - Amortisasi PT Arthaloka Indonesia

204


PT Taspen (Persero)

2009

2.267.998.536 (727.379.054) 1.540.619.482

1.768.555.676 (653.744.972) 1.114.810.704

1.382.949.574 (493.513.062) 889.436.512 1.547.714.179 3.977.770.173

672.911.653 (118.468.708) 554.442.945 6.497.961.933 8.167.215.582

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) Nilai HGB Program Pensiun tahun 2010 dan 2009 masing–masing sebesar Rp889.436.512 dan Rp554.442.945 merupakan nilai HGB atas gedung kantor dan rumah dinas yang dibangun oleh perusahaan. Terhadap rumah dinas yang diperoleh melalui pembelian rumah siap huni, pengeluaran biaya untuk pengurusan sertifikat HGB dicatat sebagai Nilai perolehan atas rumah dinas, kecuali atas rumah dinas yang sertifikat HGB nya telah jatuh tempo. Perpanjangan HGB yang telah jatuh tempo dicatat sebagai Beban Tangguhan. b.

Uang Jaminan & Setoran Dewan Asuransi Indonesia (DAI) 2010 8.000.000 1.000.000 9.000.000

Jaminan Telepon Iuran DAI c.

d.

2009 8.000.000 1.000.000 9.000.000

Proyek Arthaloka II Manajemen berkeyakinan bahwa beban tangguhan pada anak perusahaan PT Arthaloka Indonesia sebesar Rp27.604.229.328 sudah tidak mempunyai benefit sehingga perlu dilakukan pembebanan di tahun berjalan. Aset Tetap Aset lain-lain berupa aset tetap merupakan aset tetap yang telah habis manfaat ekonomisnya. 2010 Komputer Inventaris Kantor Kendaraan

e.

297.173.145 11.565.000 170.000.000 478.738.145

2009 297.173.145 11.565.000 170.000.000 478.738.145

Deposito Deposito berjangka per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp110.000.000.000 tersebut adalah deposito yang ditempatkan pada Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Dalam proses penempatan terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran hukum/tindak pidana oleh Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka. Sampai dengan saat laporan dibuat terhadap indikasi dugaan–dugaan tersebut telah dilakukan proses hukum. Terhadap nilai deposito sebesar Rp110.000.000.000 tersebut telah dilakukan penyisihan sepenuhnya mengingat pada saat jatuh tempo belum dapat dicairkan.


PT Taspen (Persero)

71


205

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) Kronologis dari penempatan deposito, proses hukum dan upaya hukum yang telah ditempuh adalah sebagai berikut : 1) PT Taspen (Persero) sejak tanggal 15 November 2006 sampai dengan 1 Maret 2007, secara bertahap melalui facsimile transmission memerintahkan kepada Bank Mandiri Cempaka Putih dan Bank Mandiri Gambir untuk mencairkan dana Deposito dan Giro milik PT Taspen (Persero) dan mentransfer dana tersebut ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka, untuk keperluan penempatan Deposito dengan rincian sebagai berikut : 1). Tanggal 15 November 2006 sebesar 2). Tanggal 15 November 2006 sebesar 3). Tanggal 18 Desember 2006 sebesar 4). Tanggal 3 Januari 2007 sebesar 5). Tanggal 1 Maret 2007 sebesar Jumlah

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

10.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 110.000.000.000

2) Atas penempatan deposito tersebut, PT Taspen (Persero) menerima tanda bukti penempatan berupa Bilyet Deposito dengan rincian sebagai berikut : 1). 2). 3). 4). 5).

Seri AB 633455 (Rek.006.02.0443942.0) Seri AB 633456 (Rek.006.02.0443943.8) Seri AB 633466 (Rek.006.02.0444338.0) Seri AB 633479 (Rek.006.02.0444729.0) Seri AB 741552 (Rek.006.02.0446112.7) Jumlah


10.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 110.000.000.000

3) Berdasarkan surat Nomor: DIR.CBG/358/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Penempatan Dana PT Taspen (Persero) di Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka, pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa instruksi berupa facsimile dari PT Taspen (Persero) ke Bank Mandiri Rawamangun Balai Pustaka untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito namun dalam perkembangannya diduga telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok/sindikat yang telah membuka rekening giro di bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Rawamangun Balai Pustaka yang seolah–olah atas nama PT Taspen (Persero) untuk menampung dana PT Taspen (Persero) tersebut di atas, kemudian melakukan penarikan–penarikan atas rekening giro PT Taspen (Persero) tersebut.


206


PT Taspen (Persero)

72

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) 4) Berdasarkan rekening koran atas Giro yang seolah–olah dibuka oleh PT Taspen (Persero) atas nama ISEI Komisariat PT Taspen (Persero) (untuk menampung transaksi sejak November 2006 sampai dengan akhir Februari 2007) dan atas nama PT Taspen (Persero) (untuk menampung transaksi bulan Maret 2007) tersebut, tercatat penarikan dana untuk keperluan penempatan Deposito sebesar Rp12.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut: 1). 2). 3). 4). 5).

Tanggal 5 Desember 2006 sebesar Tanggal 5 Desember 2006 sebesar Tanggal 20 Desember 2006 sebesar Tanggal 4 Januari 2007 sebesar Tanggal 1 Maret 2007 sebesar Jumlah


1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 12.000.000.000

Atas penempatan deposito sebesar Rp12.000.000.000 tersebut, PT Taspen (Persero) tidak pernah menginstruksikan penempatannya kepada Bank Mandiri Rawamangun BP dan pihak Bank Mandiri Rawamangun BP tidak pernah mengkonfirmasikannya kepada PT Taspen (Persero). Dilihat dari tanggal penempatannya, deposito dengan nominal sebesar Rp12.000.000.000 di atas tidak sesuai dengan tanggal penempatan yang diperintahkan oleh PT Taspen (Persero) melalui facsimile transmission. Sampai dengan 31 Desember 2009, PT Taspen (Persero) tidak menerima Bilyet Deposito sebagai tanda bukti penempatan. 5) Bahwa sebagai tindak lanjut penolakan atas keberadaan deposito senilai Rp12.000.000.000 tersebut di atas, PT Taspen (Persero) telah berkirim surat kepada pimpinan Bank Mandiri Rawamangun BP dengan Nomor: SRT–159/I/112007 tanggal 29 November 2007 perihal: Pengembalian Transfer Dana/Bunga Deposito untuk periode Juni 2007 sampai dengan November 2007 sejumlah Rp624.375.000. Total penerimaan bunga deposito atas nominal Rp12.000.000.000 dari Bank Mandiri sampai dengan 31 Maret 2009 adalah sebesar Rp1.019.375.000 dan dicatat sebagai Utang Pada Pihak III ( catatan 40 ). 6) Pada saat persidangan kasus penyalahgunaan penempatan Deposito PT Taspen (Persero) di Bank Mandiri Rawamangun BP di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terungkap bahwa atas penempatan sebagaimana butir 4 diatas, terdapat Bilyet Deposito dengan nomor seri dan nomor rekening yang sama dengan Bilyet Deposito yang diterima oleh PT Taspen (Persero) yaitu : 1). 2). 3). 4). 5).

Bilyet Seri AB 633455 Bilyet Seri AB 633456 Bilyet Seri AB 633466 Bilyet Seri AB 633479 Bilyet Seri AB 741552

dan dan dan dan dan

Rek. No. 006.02.0443942.0 Rek. No. 006.02.0443943.8 Rek. No. 006.02.0444338.0 Rek. No. 006.02.0444729.0 Rek. No. 006.02.0446112.7

PT Taspen (Persero)


207

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) 7) Berdasarkan surat Bank Mandiri Rawamangun BP Nomor:CO.JRBP/206/2007 tanggal 19 November 2007 perihal pencairan Deposito PT Taspen (Persero) Bilyet No. AB. 633455 dan nomor AB.633456, Rekening–rekening Deposito sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas telah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. 8) Kasus penyalahgunaan penempatan Deposito PT Taspen (Persero) di Bank Mandiri Rawamangun BP ini mulai terungkap pada tanggal 12 April 2007 yaitu pada saat PT Taspen (Persero) menerima rekening koran nomor 006-00-0526522-2 yang seolah–olah a.n PT Taspen (Persero). Rekening Koran tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP. Jatinegara Barat. Melihat kejanggalan atas keberadaan rekening koran dimaksud, PT Taspen (Persero) melakukan konfirmasi ke Bank Mandiri Cempaka Putih, Bank Mandiri Jatinegara Barat dan Bank Mandiri Rawamangun BP. Karena tidak diperoleh informasi yang akurat, maka PT Taspen (Persero) melaporkan keberadaan rekening koran tersebut ke Corporate Secretary Bank Mandiri Kantor Pusat. 9) Terhadap indikasi dugaan tindak pidana penyalahgunaan penempatan deposito PT Taspen (Persero) pada Bank Mandiri Rawamangun BP sebesar Rp110.000.000.000 tersebut, telah dilakukan proses hukum dan upaya hukum Peradilan yang disidangkan di Pengadilan Jakarta Timur, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus atas beberapa dugaan tindak pidana tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: a) Agus Rahardjo ( Kasus Tindak Pidana Perbankan) Nomor:1589/Pid.B/2007/PN.JKT.Tim tanggal 28 Januari 2008 Jo. Nomor:76/PID/2008/PT.DKI tanggal 28 Maret 2008. Amar putusannya antara lain berbunyi: Menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10.000.000.000 subsidair 10 bulan kurungan, dan berdasar surat keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: W10.U5/052/HK.01/III/2009 tanggal 5 Maret 2009. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. b) Drs. Arken (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor:150/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 24 Juni 2008 Jo. Nomor:208/PID/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 Jo. 307 K/Pid.Sus/2009 tanggal 24 Februari 2009. Amar putusannya antara lain berbunyi: Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda Rp200.000.000 subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp5.500.000.000 subsidair 4 tahun. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.


208


PT Taspen (Persero)

74

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) c) Agus Saputra (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor:150/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 24 Juni 2008 Jo. Nomor:208/PID/2008/PT.DKI tanggal 22 September 2008 Jo. 307 K/Pid.Sus/2009 tanggal 24 Februari 2009. Amar putusannya antara lain berbunyi: Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda Rp200.000.000 subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti Rp14.900.000.000 subsidair 4 tahun. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. d) Germany Prawira Supraja alias Gerry (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor:312/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 24 Juli 2008 Jo. Nomor:234/PID/2008/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2008 Jo. 293 K/Pid.Sus/2009 tanggal 24 Februari 2009. Amar putusannya antara lain berbunyi: Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda Rp200.000.000 subsidair 5 bulan dan membayar uang pengganti Rp23,1 miliar subsidair 2 tahun. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. e) Ratna Leny Tobing (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor: 312/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 24 Juli 2008 Jo. Nomor: 234/PID/2008/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2008 Jo. 293 K/Pid.Sus/2009 tanggal 24 Februari 2009. Amar putusannya antara lain berbunyi: Membebaskan dari segala dakwaan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. f) Mettius Nehrir (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor: 656/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 22 September 2008. Amar putusannya antara lain berbunyi: Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kesatu, kedua, Primair maupun Subsidair; Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Dengan demikian keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap. g) Heru Maliksjah (Kasus Tindak Pidana Korupsi) Nomor: 703/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim tanggal 14 April 2009. Amar putusannya antara berbunyi: Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun, pidana denda Rp200 subsidair 3 bulan dan membayar uang pengganti Rp31.200.000.000 subsidair 3 tahun. putusan tersebut terdakwa menempuh upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan demikian putusan Majelis Hakim belum memiliki kekuatan hukum tetap.


PT Taspen (Persero)

lain juta Atas DKI

75


209

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21 ASET LAIN-LAIN (lanjutan) 10) Bahwa sesuai dengan Keputusan atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Taspen (Persero) tentang pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2008 tanggal 25 Juni 2009 merekomendasikan agar perkara tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase. 11) Sebagai langkah upaya atas penyelesaian deposito PT Taspen (Persero) senilai Rp110.000.000.000, Direksi PT Taspen (Persero) telah melakukan surat menyurat dan somasi kepada Direksi PT Bank Mandiri. Terakhir Direksi berkirim surat kepada Menteri BUMN dengan Nomor: SRT–169/Dir.1/112009 tanggal 18 November 2009 tentang: penyelesaian penempatan deposito PT Taspen (Persero) di Bank Mandiri. 12) Pada tanggal 11 November 2009, Direksi PT Taspen (Persero) berkirim surat kepada Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor: SRT–167/Dir.1/112009 tanggal 11 November 2009 ; tentang Permohonan Fatwa/Petunjuk. 13) Pada tanggal 8 November 2010, Menteri BUMN melalui Deputi Bidang Usaha dan Jasa telah mengirimkan surat Nomor SR.341/MBU.4/2010 kepada Kepala BPKP untuk meminta bantuan melakukan audit dengan tujuan tertentu atas penempatan deposito PT Taspen (Persero) di Bank Mandiri. 14) Melalui surat Deputi Investigasi BPKP Nomor: S-1681/D.6/02/2010 dan surat tugas audit Nomor: ST-716/D6/02/2010 tanggal 12 November 2010, Direktur Utama PT Bank Mandiri dan PT Taspen (Persero) telah diinformasikan mengenai akan dilakukannya audit tujuan tertentu dalam rangka penyelesaian masalah penempatan deposito PT Taspen (Persero) pada Bank Mandiri. 15) Melalui surat Deputi Investigasi BPKP Nomor: S-292/D6/02/2011 perihal pemenuhan data dan klarifikasi kepada mantan pegawai Bank Mandiri dan surat Nomor: S-293/D6/02/2011 perihal perpanjangan waktu penugasan audit dengan tujuan tertentu dalam rangka penyelesaian masalah penempatan deposito oleh PT Taspen pada PT Bank Mandiri maka proses audit bertujuan khusus untuk masalah ini masih terus berjalan. f.

Reksadana Arthaloka Aset lain-lain yang bermasalah merupakan investasi PT Arthaloka Indonesia (anak perusahaan) di PT Sinergi dan Bina Investama. Di tahun 2009 PT Sinergy Aset Managemen dibekukan ijin perusahaannya oleh BAPEPAM dan PT Bina Investama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Manajemen perusahaan berkeyakinan terdapat potensi yang cukup besar bahwa investasi tersebut tidak dapat kembali sehingga diturunkan nilainya.


210


PT Taspen (Persero)

76

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 22 KEWAJIBAN KEPADA PESERTA a. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Akun ini merupakan kewajiban perusahaan kepada peserta Program THT pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut: 2010 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) Pegawai Negeri Sipil Program THT Dwiguna Program THT Kematian

Pegawai BUMN Program THT Dwiguna Program THT Kematian Program THT Multiguna dan Ekaguna Jumlah KMPMD PNS dan BUMN Utang Klim (lihat lampiran 10)

2009

33.432.499.200.053 3.855.848.874.903

28.931.136.391.163 3.382.330.727.779

37.288.348.074.956

32.313.467.118.942

645.163.052.739 127.754.483.928 695.143.716.451 1.468.061.253.118

684.730.182.758 114.390.005.320 644.851.000.220 1.443.971.188.298

38.756.409.328.074 591.071.850.906 39.347.481.178.980

33.757.438.307.240 209.638.535.838 33.967.076.843.078

Jumlah KMPMD per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar masing–masing Rp38.756.409.328.074 dan Rp33.757.438.307.240 dihitung oleh Aktuaris perusahaan berdasarkan asumsi sebagai berikut: 1. THT Dwiguna Laju Kematian Tingkat Bunga Teknis Tingkat Kenaikan Gaji Metode Perhitungan - PNS - BUMN 2. THT Kematian Laju Kematian Tingkat Bunga Teknis Tingkat Kenaikan Gaji Batas Usia Metode Perhitungan - Peserta aktif - BUMN

: TMI II (Male) : 10% per tahun : 2,5% per tahun (kecuali PT Posindo 3%) : Aggregate Accrued Benefit Cost Methode : Prospective Net Level Premium. : : : :

TMI II (Male) 10% per tahun 2,5% per tahun (kecuali PT Posindo 3%) 80 Tahun

: Prospective Net Level Premium : Single Premium


PT Taspen (Persero)

77


211

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 22 KEWAJIBAN KEPADA PESERTA (lanjutan) 3. THT MGS dan EGS Laju Kematian : - MGS - EGS Tingkat Bunga Teknis Tingkat Kenaikan Gaji Metode Perhitungan

: : : : :

GAM 1971 TMI – II (Male) 9% Per tahun 2,5 % per tahun (PT Posindo & PD Pasir Putih 3%) Prospective Net Level Premium

PT Taspen (Persero) menggunakan asumsi skala kenaikan gaji sebesar 2,5% per tahun berdasarkan analisis terhadap kenaikan gaji berkala setiap dua tahun dan kenaikan pangkat setiap empat tahun yang tidak memperhitungkan kenaikan tabel gaji pokok dan inflasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kenaikan tabel gaji pokok yang hampir setiap tahun mengalami kenaikan yang lebih besar dari 2,5%. Perubahan skala gaji harus berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja karena akan menimbulkan dampak pendanaan yang sangat besar yang akan menjadi beban pemberi kerja. Sampai dengan 31 Desember 2010, perhitungan KMPMD oleh aktuaris perusahaan masih menggunakan asumsi kenaikan gaji sebesar 2,5% per tahun dan setiap terjadi perubahan tabel gaji akan diperhitungkan kekurangan pendanaan (Past Service Liability) . Manajemen juga menggunakan jasa aktuaris independen Biro Pusat Aktuaria untuk pehitungan KMPMD, dalam perhitungan KMPMD pihak aktuaris independen menggunakan asumsi-asumsi dan data yang sama dengan aktuaris internal. Hasil perhitungan aktuaris independen, besarnya KMPMD per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp38.652.645.682.254 sedangkan hasil perhitungan KMPMD dari aktuaris internal yaitu sebesar Rp38.756.409.328.074 sehingga hasil perhitungannya berbeda sebesar Rp103.763.645.820. Namun demikian atas dasar azas konservatism, manajemen memutuskan untuk menggunakan hasil perhitungan KMPMD dari aktuaris internal yang lebih tinggi dibanding aktuaris independen. b. Utang Klim Utang Klim per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp591.071.850.906 dan Rp209.638.535.838 terdiri dari: 2010 2.748.305.406 245.865.016.700 342.458.528.800 591.071.850.906

2.783.724.955 195.721.167.783 11.133.643.100 209.638.535.838


78

Klim yang outstanding Klim akibat penyesuaian gaji pokok tahun 2009 Klim akibat penyesuaian gaji pokok tahun 2010 Utang Klim ex PNS Timor Leste

212

2009


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 22 KEWAJIBAN KEPADA PESERTA (lanjutan) a. Utang Klim atas Pembayaran Klim yang Outstanding. Akun ini merupakan pengakuan utang atas klim yang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) klimnya sudah diajukan oleh peserta, telah dihitung dan disetujui untuk dibayar namun sampai dengan akhir periode laporan belum dibayarkan. b. Utang Klim akibat penyesuaian Gaji Pokok (Gapok) tahun 2009 dan 2010. Utang klim akibat penyesuaian gapok hingga 2010 dan 2009 sebesar Rp588.323.545.500 dan Rp195.721.167.783 timbul akibat penyesuaian Gaji Pokok PNS tahun 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 yang sampai dengan 31 Desember 2010 belum dibayarkan. Besarnya utang klim akibat penyesuaian Gapok 2010 dan 2009 dihitung oleh aktuaris perusahaan. c.

Utang Klim kepada ex PNS Timor Leste Utang Klim kepada ex PNS Timor Leste tahun 2009 sebesar Rp11.133.643.100,00 merupakan pembayaran klim untuk 7.511 orang ex PNS asal Timor Leste berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Taspen (Persero) dengan Sekretariat Negara Pengembangan Ketrampilan dan Ketenagakerjaan Republik Demokratik Timor Leste (SEFORE RDTL) tanggal 18 Juli 2009. Utang klim ini telah dibayar pada bulan Januari 2010.

23 DANA PROGRAM PENSIUN PNS Akun ini merupakan kewajiban PT Taspen (Persero) kepada peserta Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Rincian Dana Program Pensiun PNS per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : URAIAN Saldo Dana Per 31 Desember 2009

Saldo awal

Dana PNS

Pemerintah

Jumlah

19.592.869.430.343

Penerimaan Iuran Peserta

5.759.014.252.674

Penerimaan Dana dari Pemerintah

5.759.014.252.674 44.290.528.851.896

44.290.528.851.896

Hasil dana program pensiun PNS atas Hasil Investasi

2.331.868.923.193

2.331.868.923.193

Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi

1.583.717.427.444

1.583.717.427.444

2.566.188.402

2.566.188.402

Pendapatan Lain-lain Pembayaran manfaat pensiun: Beban Operasional

(8.947.611.377)

(44.063.313.602.848)

(579.333.902.953)

Perubahan Dana

9.316.100.526.431

koreksi Dana Bersih

(44.072.261.214.225) (579.333.902.953) 9.316.100.526.431

(158.344.359.085) 19.434.525.071.258

19.434.525.071.258

Saldo Dana per 31 Desember 2010

28.750.625.597.689


PT Taspen (Persero)

79


213

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23 DANA PROGRAM PENSIUN PNS (lanjutan) a. PENERIMAAN IURAN PESERTA Penerimaan iuran sebesar Rp5.759.014.252.674 merupakan iuran yang diterima dari peserta PNS Pusat/ DO sebesar 4,75% dari Take Home Pay (THP) dengan rincian sebagai berikut : 2010 5.752.723.338.797 44.777.402 6.246.136.475 5.759.014.252.674

PNS Pusat/DO PNS Pejabat Negara PNS Pusat Diperbantuan

b. PENERIMAAN DANA DARI PEMERINTAH Jumlah penerimaan dana dari Pemerintah tahun 2010 sebesar Rp44.290.528.851.896 tersebut merupakan dropping dana pemerintah untuk pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan PNS/DO, Tunjangan Veteran (TUVET) dan PKRI sampai dengan 31 Desember 2010.

c. HASIL INVESTASI Hasil investasi Program Pensiun PNS sampai dengan Rp2.331.868.923.193 dengan rincian sebagai berikut :

31

Desember

2010

adalah

sebesar

2010 Bunga Deposito Bunga Obligasi Dividen Penyertaan Pendapatan sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi - Obligasi

606.765.098.048 1.500.849.642.629 1.655.585.999 426.252.728 222.172.343.789 2.331.868.923.193

d. KENAIKAN/(PENURUNAN) NILAI INVESTASI Kenaikan/(penurunan) nilai investasi sebesar Rp1.583.717.427.444 merupakan potensial gain atas selisih antara harga pasar/nilai wajar dengan nilai tercatat obligasi tersedia untuk dijual dan investasi langsung.


214


PT Taspen (Persero)

80

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23 DANA PROGRAM PENSIUN PNS (lanjutan) e. PENDAPATAN LAIN-LAIN Jumlah pendapatan lain-lain sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp2.566.188.402 dengan rincian sebagai berikut: 2010 Denda Jasa Giro Pendapatan Lainnya Selisih Kas

1.577.932.310 606.228.519 381.973.076 54.497 2.566.188.402

f. MANFAAT PENSIUN Jumlah pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan sampai dengan 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut : 2010 38.858.891.570.044 380.108.899.988 1.685.508.904.335 3.138.804.228.481 11.196.540.507 (2.248.929.130) 44.072.261.214.225

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dana Kehormatan Veteran dan PKRI Pegadaian dan Pensiun ke 13 (APBN 100%) Pengembalian nilai tunai Pengembalian Sharing Damu II/III

g. BEBAN OPERASIONAL Beban operasional merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan Program Pensiun yang terdiri dari : 2010 Beban Penyelenggaraan Pensiun Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban lain-lain

537.672.512.730 15.227.385.993 26.434.004.230 579.333.902.953

1) Beban Penyelenggaraan Pensiun Beban penyelenggaraan pensiun sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp537.672.512.730 dihitung berdasarkan rumus 5% dari hasil investasi Program Pensiun PNS ditambah 65% dari total biaya usaha PT Taspen (Persero).


PT Taspen (Persero)

81


215

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23 DANA PROGRAM PENSIUN PNS (lanjutan) 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset takberwujud Program Pensiun. Beban Penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp15.227.385.993. 3) Beban Lain-lain Beban lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp26.434.004.230 merupakan beban penurunan nilai investasi atas penyertaan PT Taspen (Persero) pada PT Pasaraya Tosersajaya karena mengalami impairment. h. KOREKSI DANA BERSIH Koreksi dana bersih pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar minus Rp158.344.359.085 terdiri dari: 2010 925.934.605 5.081.489.584 (163.650.450.183) (701.333.091) (158.344.359.085)

koreksi Pembayaran manfaat koreksi Damu koreksi atas pendapatan Obligasi koreksi beban tahun lalu koreksi atas Pendapatan Obligasi sebesar minus Rp163.650.450.183 kenaikan/penurunan investasi atas penjualan obligasi.

merupakan koreksi atas

24 DANA PROGRAM PENSIUN BUKAN PNS Akun ini merupakan kewajiban PT Taspen (Persero) kepada peserta Program Pensiun diluar PNS (PT Kereta Api Indonesia-PT KAI) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Rincian Dana Program Pensiun Bukan PNS per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Saldo awal

URAIAN Saldo Dana Per 31 Desember 2009

Pengelolaan Dana

852.009.629.827

PENERIMAAN - Iuran - Penerimaan Dana '- Pengembangan Dana

93.562.430.643 327.295.897.241 61.237.575.666

PENGELUARAN - Pembayaran manfaat pensiun Perubahan Dana koreksi Dana Bersih

(423.867.578.982)

58.228.324.568

58.228.324.568

(630.325.839)



PT Taspen (Persero)

93.562.430.643 327.295.897.241 61.237.575.666

(423.867.578.982)

Saldo Dana per 31 Desember 2010

216

Jumlah

(630.325.839) 909.607.628.556

82

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24 DANA PROGRAM PENSIUN BUKAN PNS (lanjutan) PT Taspen (Persero) mulai bulan Mei tahun 2008 ditugaskan untuk melaksanakan pembayaran Pensiun PNS ex Departemen Perhubungan pada PT KAI. Pelaksanaan pembayaran Pensiun PT KAI tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2007 tanggal 29 November 2007 tentang penyesuaian Pensiun ex Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT KAI. Pendanaan pembayaran Pensiun KAI didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.02/2009 tanggal 24 April 2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun ex Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT KAI dan Perjanjian Kerjasama antara PT Taspen (Persero) dengan PT KAI Nomor: 48/MK/UM/2008 dan Nomor: Jan-10/Dir/2008 tentang pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pegawai ex PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI kepada PT Taspen (Persero). a. SALDO AWAL DANA PENSIUN PT KAI Dana sebesar Rp852.009.629.827 31 Desember 2009 yang terdiri dari:

merupakan

akumulasi

dana

Pensiun

KAI

sampai

dengan

-

Akumulasi dana PT KAI yang sebelumnya dikelola oleh PT Jiwasraya sebesar Rp578.631.621.324.

-

Akumulasi dana yang dikelola PT Taspen Rp273.378.008.503

(Persero) sampai dengan tahun 2009 sebesar

b. PENERIMAAN IURAN 2010 14.062.430.643 79.500.000.000 93.562.430.643

Iuran Peserta Iuran PSL 1) Iuran Peserta

Penerimaan iuran sebesar Rp14.062.430.643 merupakan iuran yang diterima dari peserta KAI ex PNS Departemen Perhubungan sebesar 4,75% dari THP (Gaji Pokok ditambah Tunjangan keluarga). 2) Iuran PSL Penerimaan PSL sebesar Rp79.500.000.000 merupakan kewajiban masa lalu untuk Program Pensiun Pegawai PT KAI sejak tahun 2005 yang akan dibayar oleh PT KAI setiap tahun sampai dengan tahun 2024. c. PENERIMAAN DANA 2010 202.290.450.000 92.854.862.241 32.150.585.000 327.295.897.241

Penerimaan Dana dari Pemerintah Penerimaan Dana dari KAI Pensiun 13


PT Taspen (Persero)

83


217

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24 DANA PROGRAM PENSIUN BUKAN PNS (lanjutan) 1) Penerimaan Dana dari Pemerintah Jumlah Penerimaan dana dari Pemerintah per 31 Desember 2010 sebesar Rp202.290.450.000 merupakan kontribusi (sharing) yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan PT KAI per 31 Desember 2010. Komposisi pembagian beban pembayaran (sharing ) manfaat pensiun tahun 2010 adalah dari APBN sebesar 68% dan PT KAI selaku Pemberi Kerja sebesar 32% dari pembayaran manfaat setelah dikurangi dengan iuran peserta, PSL dan hasil pengembangan dana. 2) Penerimaan Dana dari PT KAI Jumlah penerimaan dana dari PT KAI tahun 2010 sebesar Rp92.854.862.241 merupakan kontribusi (sharing) yang menjadi kewajiban PT KAI selaku pemberi kerja untuk pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan PT KAI per 31 Desember 2010. 3) Pensiun 13 Pensiun 13 sebesar Rp32.150.585.000 merupakan penerimaan kontribusi (sharing) yang menjadi kewajiban PT KAI selaku pemberi kerja untuk pembayaran pensiun 13 bagi pensiunan PT KAI per 31 Desember 2010 d. PENGEMBANGAN DANA Pengembangan dana sebesar Rp61.237.575.666 terdiri dari bunga deposito sebesar Rp61.114.804.471 yang merupakan hasil pengembangan dana investasi Program Pensiun PT KAI per 31 Desember 2010 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp122.771.195. e. MANFAAT PENSIUN Jumlah pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan PT KAI sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : 2010 Manfaat Pensiun PT KAI Manfaat Pensiun Ke 13

393.759.210.781 30.108.368.201 423.867.578.982

f. KOREKSI DANA BERSIH Jumlah koreksi dana bersih PT KAI sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : 2010 koreksi beban tahun lalu koreksi pendapatan tahun lalu

(948.167) 631.274.006 630.325.839


218


PT Taspen (Persero)

84

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25 UTANG MANFAAT PENSIUN Akun ini merupakan utang perusahaan atas uang mutasi uang pensiun yang tidak diambil karena sudah tidak berhak atau sudah punah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Uang Mutasi I Uang Mutasi II - PNS - Vet / PKRI / KNIP - Pensiun 13 PNS dan bukan PNS Uang mutasi III - PNS - Vet / PKRI / KNIP - Pensiun 13 PNS dan bukan PNS Pengembalian Non Dapem Pengembalian Pensiun Rekening Utang Pensiun lainnya Uang Mutasi Pensiun PT KAI

2009

2.564.374.880

1.033.975.580

25.857.425.333 7.383.633.189 3.918.322.264

18.889.019.426 7.859.899.886 8.857.277.148

365.857.876 31.805.664 4.939.633 1.942.225.430 2.970.800 13.034.467.369 74.575.387

2.698.848.836 212.156.822 560.777.270 1.735.018.966 1.402.427.400 8.231.158.451 56.775.583

55.180.597.825

51.537.335.368

Uang Mutasi II merupakan uang pensiun yang tidak diambil oleh pensiunan dalam jangka waktu tiga bulan dan Uang Mutasi III merupakan uang pensiun yang tidak diambil karena tidak ada yang berhak atau sudah punah. Pencatatan Damu III didasarkan atas penyetoran uang Damu III oleh Kantor Bayar dan data individu yang telah direkam dalam SPJP oleh Kantor Cabang. Akun ini merupakan saldo utang perusahaan pada 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut: 26 UTANG KEPADA BANK 2010 Utang Kepada Bank

2009

3.390.000.000.000

3.092.403.000.000

3.390.000.000.000

3.092.403.000.000

Pinjaman tersebut terjadi hampir setiap akhir tahun yang diperoleh dalam rangka memenuhi pendanaan untuk pembayaran pensiun bulan Januari karena dropping dana dari pemerintah baru dapat dilakukan pada bulan Januari sesuai dengan sumber pembiayaannya yang berasal dari APBN tahun berikutnya.


PT Taspen (Persero)

85


219

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 26 UTANG KEPADA BANK (lanjutan) Pinjaman kepada pihak bank Pada tahun 2010 didasarkan kepada Surat Perjanjian Kredit dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Nomor: 081/2010 berdasarkan surat pengajuan permohonan fasilitas kredit dari PT Taspen (Persero) Nomor: SRT-185/DIR/1/122010 tanggal 1 Desember 2010. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman tanpa bunga dengan jaminan setara kas PT Taspen (Persero). Fasilitas kredit tersebut dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal pencairan SP2D pembayaran pensiun bulan Januari 2011 atas nama PT Taspen (Persero) 27 UTANG PEROLEHAN INVESTASI Utang perolehan investasi pada 31 Desember 2010 sebesar Rp54.322.838.820 merupakan utang untuk pembelian Saham Tersedia Untuk Dijual Program THT sebelum 31 Desember 2010. 28 UTANG BARANG DAN JASA Akun ini merupakan utang perusahaan kepada pemborong atas pengadaan barang dan jasa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut: 2010 PT Taspen (Persero) Program THT Program Pensiun PT Arthaloka Indonesia

15.465.338.002 15.465.338.002 816.118.494 16.281.456.496

2009 300.626.675 1.430.230.510 1.730.857.185 1.841.897.292 3.572.754.477

29 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR Akun ini merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 PT Taspen (Persero) Program THT 1.544.500.100 1.539.000.000 Beban Manajemen 73.322.843.756 66.851.169.898 Beban Pegawai 7.761.463.269 5.471.197.495 Beban Umum 966.872.498 522.024.179 PT Arthaloka Indonesia 83.595.679.623 74.383.391.572


220


PT Taspen (Persero)

86

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30 UTANG PAJAK Akun ini merupakan saldo utang pajak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2009 2010 PT Taspen (Persero) Program THT Pasal 21 Pasal 23 Pasal 29 PPN/ PPnBM Program Pensiun Pasal 23 Potongan Pajak Non Dapem Potongan Pajak Dapem PT Arthaloka Indonesia

5.187.571.989 580.914.343 5.768.486.332

5.592.616.635 246.403.839 2.119.328.987 10.922.510 7.969.271.971

1.916.380 560.660.336 35.794.830.678 305.000.281 36.662.407.675

6.000.291 466.657.253 24.805.615.697 146.534.195 25.424.807.436

1.235.059.259

1.267.802.282

43.665.953.266

34.661.881.689

31 UTANG KEPADA PT ASKES Akun ini merupakan utang perusahaan kepada PT ASKES atas potongan iuran askes pensiunan sebesar 2% dari penghasilan pensiun yang belum disetor pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 Potongan Pensiun PNS Potongan Pensiun PT KAI

101.519.209.500 798.415.903

107.029.814.858 529.488.407

102.317.625.403

107.559.303.265

32 UTANG KEPADA KAS NEGARA Akun ini merupakan utang perusahaan kepada Kantor Kas Negara atas potongan pembayaran pensiun yang belum disetor pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program Pensiun PNS - Potongan Dapem Induk - Potongan Dapem Susulan - Potongan Non Dapem Dapem dan Non Dapem Pensiun PT KAI

2009

2.579.487.156 36.488.644 2.314.135.288 47.174.533 4.977.285.621

57.276.866.245 116.274.428 2.266.217.687 1.007.139.508 60.666.497.868


87

PT Taspen (Persero)


221

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32 UTANG KEPADA KAS NEGARA (lanjutan) Utang kepada Kas Negara adalah potongan utang pensiunan PNS Pusat yang timbul akibat keterlanjuran pembayaran gaji pada saat peserta masih aktif dan potongan lain-lain atas penyaluran belanja pensiun. Potongan utang tersebut dicatat pada saat penyaluran dana pensiun ke Kantor Bayar untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara. 33 UTANG KEPADA KAS DAERAH Akun ini merupakan utang perusahaan kepada Kantor Kas Daerah atas potongan pembayaran pensiun yang belum disetor pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 Potongan Dapem Induk Potongan Dapem Susulan Potongan Non Dapem

1.792.053.327 147.958.595 4.767.496.556 6.707.508.478

2009 1.747.993.227 217.347.938 4.716.646.124 6.681.987.289

Utang Kepada Kas Daerah adalah potongan utang pensiunan PNS Daerah Otonom yang timbul akibat keterlanjuran pembayaran gaji pada saat peserta masih aktif. Potongan utang tersebut dicatat pada saat penyaluran dana pensiun ke Kantor Bayar untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. (lihat lampiran 9)

34 UTANG KEPADA DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN Akun ini merupakan utang perusahaan kepada Dana Pensiun Karyawan (DPK) Taspen pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 Uang kepada DPK Taspen

2009

1.188.095.424

11.118.812.663

1.188.095.424

11.118.812.663

Utang PT Taspen (Persero) kepada DPK Taspen tahun 2010 sebesar Rp1.188.095.424 tersebut terdiri dari: Jumlah 1.135.647.094 52.448.330

Potongan tahun 2010 Lain-lain

1.188.095.424


222


PT Taspen (Persero)

88

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35 UANG MUKA PELEPASAN PROPERTI INVESTASI Uang muka pelepasan property investasi sebesar Rp118.019.915.500 merupakan uang muka pelepasan properti investasi PT Intama. Uang muka tersebut merupakan pembayaran uang muka tahap pertama atas penjualan/pelepasan tanah di Lot-1 SCBD milik PT Intama sebesar Rp124.231.490.000, dipotong pajak penjualan (pph final) sebesar Rp6.211.574.500 sehingga penerimaan bersih sebesar Rp118.019.915.500 (catatan 4 ). 36 PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA Akun ini merupakan pendapatan diterima di muka perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010

2009

PT Taspen (Persero) Program THT Iuran THT PNS

1.034.721.511

572.158.299

Program Pensiun Iuran Pensiun PNS Sewa Diterima dimuka

1.460.083.766 195.416.666

836.570.817 -

PT Arthaloka Indonesia Pendapatan sewa gedung

2.435.372.774

3.716.235.383

5.125.594.717

5.124.964.499

37 UANG JAMINAN TELEPON (TELEPON DEPOSIT) Akun ini merupakan uang jaminan penggunaan telepon yang diterima PT Arthaloka Indonesia dari para penyewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Uang jaminan telepon

2009

1.183.171.262

1.072.020.532

1.183.171.262

1.072.020.532

Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada penyewa apabila kontrak perjanjian sewa menyewa telah berakhir.


PT Taspen (Persero)

89


223

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 38 UANG JAMINAN SEWA (SECURITY DEPOSIT) Akun ini merupakan uang jaminan sewa ruangan yang diterima PT Arthaloka Indonesia dari para penyewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Uang jaminan sewa

2009

5.587.635.985

5.084.471.655

5.587.635.985

5.084.471.655

Uang jaminan ini akan dikembalikan kepada penyewa apabila kontrak perjanjian sewa menyewa telah berakhir. 39 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA Akun ini merupakan utang perusahaan berupa kewajiban imbalan paska kerja terhadap karyawan pada 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 PT Taspen (Persero) Kewajiban imbalan Paska Kerja Lainnya Kewajiban imbalan Paska Kerja Program THT Manfaat Pasti Bringin Life Kewajiban imbalan Paska Kerja Program THT Manfaat pasti Taspen PT Arthaloka Indonesia Kewajiban Imbalan Paska Kerja Kewajiban Imbalan Paska Kerja

2009

81.078.670.987

68.903.292.882

22.113.360

14.458.009

14.838.222.279 95.939.006.626

11.002.501.882 79.920.252.773

1.301.837.673 1.301.837.673 97.240.844.299

79.920.252.773

Kewajiban imbalan paska kerja ini merupakan utang perusahaan berupa imbalan paska kerja kepada karyawan PT Taspen (Persero) yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo pensiun atau berhenti bekerja. Perusahaan menyelenggarakan program imbalan paska kerja terdiri dari Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program THT. Selain itu terdapat program imbalan kerja lainnya yang terdiri atas : a. Tunjangan Cuti Besar b. Penghargaan Karyawan c. Bantuan Uang Duka d. Bantuan Perawatan Kesehatan bagi Pensiunan dan batihnya.


224


PT Taspen (Persero)

90

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan) Program Tunjangan Hari Tua (THT) terdiri dari: a. Asuransi Program THT Manfaat Pasti Bringin Life b. Program THT Manfaat Pasti Taspen Perhitungan kewajiban imbalan paska kerja tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada PSAK 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Karyawan. Jumlah kewajiban imbalan paska kerja PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2010 sebesar Rp95.939.006.626 tersebut berdasarkan perhitungan PT Dian Artha Tama dalam laporannya Nomor:030B/PSAK/DAT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 untuk Kewajiban Imbalan Paska Kerja Lainnya, Nomor:030C/PSAK/DAT/1/2011 tanggal 20 Januari 2011 untuk Imbalan Paska Kerja Program THT Manfaat Pasti Taspen dan Nomor:030D/PSAK/DAT/1/2011 untuk Imbalan Paska Kerja Program THT Manfaat Pasti Bringin Life. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk perhitungan imbalan kerja adalah : 1. Kenaikan Gaji (upah) 2. Tingkat Bunga–Teknis 3. Rata-rata Sisa Masa Kerja

2010 3%/Thn 8%/Thn 8.62 Thn

2009 3%/Thn 10%/Thn 9.11 Thn

Rekonsiliasi aset (kewajiban) imbalan paska kerja adalah sebagai berikut : a. Program Imbalan Kerja Lainnya 2010 Nilai kini ke wajiban imbalan paska kerja Nilai wajar Aset Status Pendanaan Penyesuaian Nilai Kini Kewajiban Biaya jasa lalu yang yang belum diakui Laba/Rugi yang belum mau diakui Kewajiban program imbalan kerja pasca kerja yang diakui Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Beban jasa kini Beban bunga Laba/Rugi aktuaria Biaya jasa lalu Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laporan laba rugi

2009

62.896.303.630 62.896.303.630 41.762.383.058 (26.302.090.592) 2.722.074.891

90.712.430.006 90.712.430.006 (31.101.742.160) 9.292.605.036

81.078.670.987

68.903.292.882

5.301.425.537 7.256.994.400 (23.474.235) 4.799.651.568

4.567.271.305 6.950.391.976 (2.787.629.451) 4.799.651.568

17.334.597.270

13.529.685.398


91

PT Taspen (Persero)


225

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan) 2010 Perubahan pada kewajiban yang diakui di neraca Kewajiban awal tahun Pembayaran manfaat Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Kewajiban Imbalan paska kerja akhir tahun

2009

68.903.292.882 (5.159.219.165) 17.334.597.270 81.078.670.987

68.206.202.153 (12.832.594.669) 13.529.685.398 68.903.292.882

b. Program Imbalan Kerja THT Manfaat Pasti Bringin Life 2010 Nilai kini ke wajiban imbalan paska kerja Status Pendanaan Biaya jasa lalu yang yang belum diakui Laba/Rugi yang belum mau diakui Kewajiban program imbalan kerja pasca kerja yang diakui Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Beban jasa kini Beban bunga Laba/Rugi aktuaria Biaya jasa lalu Beban/(pendapatan) yang diakui dalam laporan laba rugi Perubahan pada kewajiban yang diakui di neraca Kewajiban awal tahun Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Kewajiban Imbalan paska kerja akhir tahun

2009

33.807.833 33.807.833 (1.572.276) (10.122.197)

15.793.171 15.793.171 (1.655.212) 320.050

22.113.360

14.458.009

6.308.961 1.263.454 82.936

4.258.120 919.381 (39.859) 82.936

7.655.351

5.220.578

14.458.009 7.655.351 22.113.360

9.237.431 5.220.578 14.458.009

2010 33.422.471.178 33.422.471.178

2009 32.277.888.426 32.277.888.426

(15.611.354.603) (2.972.894.296)

(17.681.826.036) (3.593.560.508)

14.838.222.279

11.002.501.882


92

c. Program Imbalan Kerja THT Manfaat Pasti Taspen Nilai kini kewajiban imbalan paska kerja Nilai wajar Aset Status Pendanaan Biaya jasa lalu yang yang belum diakui Laba/Rugi yang belum mau diakui Kewajiban program imbalan kerja pasca kerja yang diakui

226


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan) 2010

Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Beban jasa kini Beban bunga Laba/Rugi aktuaria Biaya jasa lalu Beban(pendapatan) yang diakui dalam laporan laba rugi Perubahan pada kewajiban yang diakui di neraca Kewajiban awal tahun Pembayaran manfaat Beban imbalan paska kerja tahun berjalan Kewajiban Imbalan paska kerja akhir tahun

1.488.474.114 2.582.231.074 43.184.376 2.070.471.433

2009

1.416.047.988 2.433.019.610 (40.597.907) 2.070.471.433

6.184.360.997

5.878.941.124

11.002.501.882 (2.348.640.600) 6.184.360.997 14.838.222.279

7.414.055.458 (2.290.494.700) 5.878.941.124 11.002.501.882

Untuk imbalan paska kerja, PT Taspen (Persero) memiliki Program Pensiun manfaat pasti dan Program Tabungan Hari Tua (Manfaat Pasti). PT Taspen (Persero) memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan Taspen (DPK-Taspen) yang disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-194/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan PT Taspen (Persero). Iuran yang dihimpun, dihitung dan disetor ke DPK Taspen berdasarkan prosentase sebagai berikut : - Iuran pensiun beban pegawai sebesar 7,5 % x Gaji Dasar - Iuran pensiun beban perusahaan sebesar 6,57 % x Gaji Dasar Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang besarnya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Untuk Program Tabungan Hari Tua (Manfaat Pasti) PT Taspen (Persero) membayar iuran kepada Program THT PT Taspen (Pesero) sesuai Keputusan Direksi Nomor: SK-22A/DIR/2001 tanggal 9 Oktober 2001 tentang Program Tabungan Hari Tua Karyawan Taspen yaitu atas pengelolaan Program Tabungan Hari Tua karyawan PT Taspen (Persero) yang diangkat sebelum tahun 1992.


PT Taspen (Persero)

93


227

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39 KEWAJIBAN IMBALAN PASKA KERJA (lanjutan) Untuk karyawan yang diangkat mulai tahun 1992, Program Tabungan Hari Tua (Manfaat Pasti) PT Taspen (Persero) membayar iuran kepada Bringin Life sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: JAN38/DIR/2006 dan No.B.605/LBK/PK/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Program Asuransi Tabungan Hari Tua Karyawan PT Taspen (Persero), yaitu : -

Iuran pensiun beban pegawai sebesar 1,03 % x Gaji Dasar Iuran pensiun beban perusahaan sebesar 6,43 % x Gaji Dasar

DPK Taspen, Program THT PT Taspen (Persero) dan Bringin Life menyelenggarakan administrasi serta mengelola dana yang terhimpun, untuk kemudian melaksanakan pembayaran kepada pegawai yang telah berhak untuk menerima manfaat. Hasil perhitungan aktuaris untuk Kewajiban Imbalan Paska Kerja Program Dana Pensiun, berdasarkan laporan aktuaris Nomor:030A/PSAK/DAT/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 menunjukkan Saldo Biaya Dibayar Dimuka untuk Kewajiban Imbalan Paska Kerja 31 Desember 2010 sebesar Rp138.825.921.203. Perusahaan tidak mencatat Saldo Kewajiban Imbalan Paska Kerja bersaldo Debet yang merupakan Biaya Dibayar Dimuka karena berdasarkan Undang–Undang Nomor: 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa kelebihan dana tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Pemberi Kerja. Pada pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa “ apabila berdasarkan laporan aktuaris yang disampaikan kepada Menteri ternyata Dana Pensiun memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu (120%) yang ditetapkan oleh Menteri harus digunakan sebagai iuran pemberi kerja”.

40 KEWAJIBAN LAIN–LAIN Akun ini merupakan kewajiban Lain-Lain perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 PT Taspen (Persero) Program THT - Hutang kepada pihak ketiga - Utang PP Iuran pasti - Potongan koperasi - Hutang Jamsostek - Hutang Manfaat TTP - Hutang Bringin jiwa Sejahtera - Hutang Lainnya

228

2009

1.584.037.860 443.983.447 1.000.000 376.579.565 246.525.000 28.671.833 36.943.955 2.717.741.660

1.547.770.960 3.512.500 1.052.563.656 12.481.471 652.422.843 3.268.751.430


94


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40 KEWAJIBAN LAIN–LAIN (lanjutan) 2010 Program Pensiun - Potongan Atas Penyaluran Dapem Prog.PNS - Utang Kepada Pihak III - Utang Lainnya Program Pensiun PNS - Utang Lainnya Program Pensiun PT KAI


2009

85.026.367.702 341.080.029 577.533.468 783.609.489 86.728.590.688

214.530.560 12.706.527 227.237.087

1.458.900.318 90.905.232.666

1.071.892.757 4.567.881.274

Dalam saldo hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.584.037.860 terdapat penerimaan bunga deposito sebesar Rp1.019.375.000 atas penempatan deposito yang diakui Bank Mandiri sebesar Rp12.000.000.000 yang harus dikembalikan kepada Bank Mandiri. Jumlah penerimaan bunga deposito yang seharusnya diterima oleh PT Taspen (Persero) adalah dari penempatan deposito sebesar Rp110.000.000.000. Potongan Atas Penyaluran Dapem Program PNS sebesar Rp85.026.367.702 merupakan potongan atas penyaluran dana ke kantor bayar secara keseluruhan yang belum dirinci menurut jenis potongan pensiun. Potongan tersebut pada awal bulan akan direklass ke masing-masing jenis akun potongan pensiun, antara lain: potongan PPh psl 21, potongan Askes, potongan hutang kepada kas negara, potongan hutang kepada kas daerah, dan lain-lain. 41 KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITY INTEREST) Akun ini merupakan pengakuan bagian rugi Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan anak yang telah melebihi nilai tercatat penyertaannya. Saldo kepentingan minoritas per 31 Desember 2010 dan 2009 sebesar Rp3.668.147.082 dan Rp8.198.773.280 42 EKUITAS Akun ini merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : a. MODAL SAHAM Dalam Perubahan Anggaran Dasar, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-14096 HT.01.04.th.98 tanggal 17 September 1998, modal dasar perseroan sebesar Rp50.000.000.000, terbagi atas 50.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.


PT Taspen (Persero)

95


229

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42 EKUITAS (lanjutan) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 12.500 lembar saham atau sejumlah Rp12.500.000.000 dan dari modal ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia c.q Departemen Keuangan selaku pemegang saham dengan cara sebagai berikut : 1. Sebesar Rp10.000.000.000 merupakan setoran modal lama, sesuai dengan Akta Notaris Imas Fatimah tanggal 24 September 1985 nomor 87 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2722.ht.01.04.th.'86. 2. Sebesar Rp2.500.000.000 berupa kapitalisasi dari cadangan umum, sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Januari 1998 dan Neraca tertanggal 31 Desember 1996 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terdapat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 8 April 1997 dengan Nomor: LAP.4606/PW.09.08/1997. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Nomor: KEP–118/S.MBU/2008 dan KEP–17/DI/MBU/2008 tanggal 13 Agustus 2008, tentang peningkatan Modal Dasar, Pengeluaran Saham Baru, Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT Taspen (Persero), Pemegang Saham menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000. Pemegang Saham menyetujui penempatan saham sejumlah 87.500 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 sehingga penempatan seluruhnya berjumlah sebesar Rp87.500.000.000. Untuk memenuhi penempatan tersebut, Pemegang Saham menyetujui penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam saham perseroan sebesar Rp87.500.000.000 yang berasal dari kapitalisasi penggunaan sebagian laba perseroan tahun buku 2005 (koreksi positif yang disajikan kembali) yang belum ditetapkan penggunaannya. Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut, maka modal ditempatkan/disetor perseroan yang semula sebesar Rp12.500.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000.

b. KENAIKAN/(PENURUNAN) NILAI INVESTASI Kenaikan/(penurunan) nilai investasi merupakan selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Program THT : - Saham - Obligasi

230

2009

254.979.061.480 1.199.199.909.381 1.454.178.970.861

122.627.408.622 456.742.265.191 579.369.673.813


96


PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42 EKUITAS (lanjutan) Kenaikan/(penurunan) nilai investasi atas saham dan obligasi merupakan Kenaikan/(penurunan) nilai investasi yang terjadi akibat penilaian dengan nilai wajar/harga pasar atas Saham dan Obligasi Tersedia Untuk Dijual. Index Saham Gabungan (IHSG) pada 31 Desember 2010 adalah 3.703,51 mengalami kenaikan sebesar 1.169,15 poin dari posisi 31 Desember 2009 sebesar 2.534,36. c. CADANGAN UMUM Saldo cadangan umum per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp113.325.960.000 dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 karena adanya alokasi laba tahun 2009 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 30 Juni 2010. d. CADANGAN TUJUAN Saldo cadangan tujuan per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp208.553.960.844 dibandingkan saldo per 31 Desember 2009 karena adanya alokasi laba tahun 2009 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 30 Juni 2010. 43 PENDAPATAN PREMI DAN IURAN Akun ini merupakan pendapatan premi dan iuran sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 - Iuran Pegawai Negeri Sipil - Premi Pegawai Badan Usaha Milik Negara - Premi Multiguna dan Ekaguna Sejahtera

3.940.663.885.189 50.576.131.305 25.253.176.847 4.016.493.193.341

2009 3.580.782.102.042 39.063.708.135 27.512.022.185 3.647.357.832.362

Iuran tersebut bersumber dari iuran peserta PNS Pusat, PNS Daerah Otonom, sedangkan premi BUMN berasal dari peserta pegawai beberapa BUMN. Premi Multiguna Sejahtera bersumber dari iuran peserta pegawai beberapa BUMN dan Premi Ekaguna Sejahtera dari pegawai PD Pasir Putih.


PT Taspen (Persero)

97


231

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44 HASIL INVESTASI Akun ini merupakan hasil investasi PT Taspen (Persero) sampai dengan 31 Desember rincian sebagai berikut : 2010 PT Taspen (Persero) Program THT 404.492.076.555 Bunga Deposito 2.572.039.423.263 Bunga Obligasi 55.211.303.521 Dividen Saham 509.999.416 Dividen Penyertaan Laba Rugi Pelepasan 292.850.042.001 - Obligasi 526.207.843.173 - Saham 1.509.040.760 - reksadana Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi - Reksadana - Saham 1.946.577.872 Hasil Investasi Lainnya 3.854.766.306.561 Program Pensiun 667.879.902.519 Bunga Deposito 1.500.849.642.629 Bunga Obligasi Dividen Penyertaan 1.655.585.999 426.252.728 Pendapatan Sewa Laba (Rugi) Pelepasan investasi 222.172.343.789 - Obligasi - Investasi Langsung 2.392.983.727.664 PT Arthaloka Indonesia 1.384.519.319 Bunga Deposito 65.792.048 Laba (Rugi) pelepasan reksadana Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi 393.442.013 Reksadana 1.843.753.380 6.249.593.787.605


232


PT Taspen (Persero)

2010 dan 2009, dengan 2009

663.158.622.143 2.265.527.168.766 39.737.272.606 111.573.702 32.505.853.612 286.652.229.832 98.550.000 3.837.107.699 7.174.864.145 1.610.500.000 3.300.413.742.505 931.919.584.159 913.611.762.959 1.961.011.358 738.452.291 (68.542.863.054) 13.778.033.375 1.793.465.981.088 1.631.131.719 995.267.620 1.049.386.276 3.675.785.615 5.097.555.509.208

98

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 45 PENDAPATAN PSL PEMBERI KERJA Akun ini merupakan pendapatan atas PSL Pemberi Kerja sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2009 2010 PNS 1.109.357.753.652 2.747.492.933.264 - Program THT Dwi Guna 166.212.478.427 277.352.407.229 - Program THT Kematian 1.275.570.232.079 3.024.845.340.493 BUMN - Program THT Dwi Guna - Program THT kematian - Program THT MGS dan EGS

17.542.676.349 2.489.449.750 3.598.329.470 23.630.455.569 1.299.200.687.648

91.818.562.882 12.282.899.569 5.444.618.918 109.546.081.369 3.134.391.421.862

Jumlah tersebut merupakan Past Sevice Liability (PSL) yang timbul akibat perubahan gaji pegawai peserta Program THT PT Taspen (Persero). PSL PNS tahun 2010 sebesar Rp1.275.570.232.079 timbul akibat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS. Kenaikan gaji pokok PNS pada tahun 2010 adalah sebesar 5%. 46 PENDAPATAN LAIN Akun ini merupakan jumlah pendapatan lain perusahaan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 PT Taspen (Persero) Jasa Giro Hasil denda Sewa ruangan Beda kas/kurs Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap Penjualan Saham PT Itamaraya Fee PT KAI Pendapatan lainnya

2009

513.101.150 45.014.698 114.681.817 89.752.797

526.206.221 153.618.923 205.061.427 189.069.789

153.311.299 4.882.970.979 1.583.740.168 7.382.572.908

1.377.942.240 1.779.300.000 5.105.941.249 2.559.576.914 11.896.716.763


99

PT Taspen (Persero)


233

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 46 PENDAPATAN LAIN (lanjutan) 2010 PT Arthaloka Indonesia Sewa & Service charges Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap Pendapatan Lainnya

2009

26.527.519.763

24.655.881.994

198.700.000 6.103.176.369 32.829.396.133 40.211.969.041

32.000.000 3.925.524.277 28.613.406.271 40.510.123.034

47 BEBAN KLIM Akun ini merupakan beban klaim dan manfaat sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 Manfaat Santunan Kenaikan (penurunan) Kewajiban manfaat Polis Masa Depan

2009

3.436.691.779.632

3.009.854.530.884

4.992.779.001.268 8.429.470.780.900

6.613.066.428.100 9.622.920.958.984

a. Beban Klim dan Manfaat Manfaat santunan merupakan jumlah klim/santunan yang telah dibayar maupun telah disetujui untuk dibayar tetapi belum dibayar pada periode berjalan dengan rincian sebagai berikut : 2010 Klim THT Dwi Guna - PNS - BUMN Klim Kematian - PNS - BUMN Klim Multiguna dan Ekaguna Sejahtera

2009

2.976.233.882.395 133.477.916.562 3.109.711.798.957

2.592.127.798.958 102.366.635.896 2.694.494.434.854

256.982.295.028 4.865.276.197 261.847.571.225 65.132.409.450 3.436.691.779.632

248.367.584.152 3.676.650.194 252.044.234.346 63.315.861.684 3.009.854.530.884

Dalam beban klim tahun 2010 sebesar Rp3.436.691.779.632 terdapat penyesuaian klim akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2010 sebesar Rp342.458.528.800 dan tahun 2009 sebesar Rp50.143.848.917 ( catatan 22 ).


234


PT Taspen (Persero)

100

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47 BEBAN KLIM (lanjutan) b. Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan merupakan selisih antara Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan pada akhir periode dengan awal periode berdasarkan perhitungan Aktuaris, dengan rincian sebagai berikut : 2010 Saldo kewajiban manfaat polis masa depan pada akhir Desember tahun sebelumnya Saldo kewajiban manfaat polis masa depan per 31 Desember 2010 Pembebanan PSL akibat penurunan suku bunga aktuaria ke Cadangan Tujuan Bunga teknis PSL Pemberi Kerja BUMN Jumlah Kenaikan KMPMD

2009

33.757.438.307.240

27.015.373.185.452

38.756.409.328.074 4.998.971.020.834

33.757.438.307.240 6.742.065.121.788

(6.192.019.566) 4.992.779.001.268

(128.761.758.479) (236.935.209) 6.613.066.428.100

Kenaikan (penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 tersebut terdiri dari : 2010 Kenaikan KMPMD PNS - Program THT Dwi Guna - Program THT Kematian Jumlah kenaikan (penurunan) KMPMD Kenaikan (penurunan) KMPMD BUMN: - Program THT Dwi Guna - Program THT Kematian - Program THT MGS Jumlah kenaikan (penurunan) KMPMD BUMN

3.392.005.055.238 307.305.668.697 3.699.310.723.935 (63.301.825.933) 10.875.028.857 46.694.386.761 (5.732.410.315)

2009 2.595.783.780.958 673.263.056.086 3.269.046.837.044 (29.735.134.363) (1.081.308.784) 240.444.612.341 209.628.169.194

Jumlah Kenaikan KMPMD

3.693.578.313.620

3.478.675.006.238

PSL Pemberi Kerja PNS - Program THT Dwi Guna - Program THT Kematian Jumlah PSL Pemberi Kerja PNS

1.109.357.753.652 166.212.478.427 1.275.570.232.079

2.747.492.933.264 277.352.407.229 3.024.845.340.493


101

PT Taspen (Persero)


235

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 47 BEBAN KLIM (lanjutan) 2010 Iuran Masa Kerja Lalu BUMN - Program THT dwi Guna - Program THT Kematian - Program THT MGS Jumlah Iuran Masa Kerja lalu BUMN Jumlah PSL Pemberi Kerja/iuran masa Kerja Lalu Jumlah Kenaikan KMPMD (Lihat Lampiran 10)

2009

17.542.676.349 2.489.449.750 3.598.329.470 23.630.455.569

91.818.562.882 12.282.899.569 5.444.618.918 109.546.081.369

1.299.200.687.648 4.992.779.001.268

3.134.391.421.862 6.613.066.428.100

Iuran Masa Kerja Lalu BUMN tahun 2010 sebesar Rp23.630.455.569 terdiri dari : JUMLAH Perum Pegadaian Perum DAMRI PT Inhutani II PT Pos Indonesia PT Garam Perum Bulog PT Taspen PT Tambang Bukit Asam

8.635.502.174 4.715.371.509 297.259.593 4.332.454.830 348.258.858 3.798.360.580 1.413.565.182 89.682.843 23.630.455.569

48 BEBAN INVESTASI Beban investasi sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp8.061.971.603 dan Rp5.923.645.115 merupakan beban penyimpanan surat berharga serta beban investasi saham trading . 49 BEBAN USAHA Akun ini merupakan beban usaha perusahaan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 PT Taspen (Persero) 16.406.924.777 16.127.191.957 Beban Manajemen 61.133.002.156 63.191.333.773 Beban Operasional 437.374.375.030 369.058.330.724 Beban Pegawai 124.837.675.005 103.820.262.031 Beban Umum 15.846.058.640 11.862.492.308 Beban Penyusutan 40.132.600 Beban Penghapusan Piutang 655.598.035.608 564.099.743.393


236


PT Taspen (Persero)

102

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 49 BEBAN USAHA (lanjutan) PT Arthaloka indonesia Penggantian Biaya: Penggantian biaya Penyelenggaraan Pensiun Penggantian biaya Penyelenggaraan pensiun 13

2010 27.334.259.835 682.932.295.443

2009 23.211.850.570 587.311.593.963

(537.672.512.730)

(453.428.328.128)

(537.672.512.730) 145.259.782.713

(3.971.225.000) (457.399.553.128) 129.912.040.835

Penggantian biaya penyelenggaran pensiun pada tahun buku 2010 dan 2009 ditetapkan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-41/MK.06/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Formula Biaya Penyelenggaraan Dana Pensiun PNS yaitu sebesar 5% hasil investasi Program Pensiun PNS ditambah 65% dari total beban usaha PT Taspen (Persero). Sampai dengan tahun 2010, terhadap Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun dicatat sebagai Utang/Piutang antara Program THT dengan Program Pensiun secara terpisah. Terhadap pos Utang/Piutang antar Program dilakukan eliminasi sehingga dalam laporan keuangan konsolidasi ini pos–pos tersebut bersaldo nihil. Penggantian biaya penyelenggaraan pensiun 13 merupakan penggantian biaya atas pelaksanaan pembayaran gaji ke 13 para pensiunan oleh PT Taspen (Persero). 50 BEBAN LAIN Akun ini merupakan beban lain-lain sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut: 2010 PT Taspen PT Arthaloka

2009

47.005.567.728

11.853.959.074 -

47.005.567.728

11.853.959.074

Beban lain tahun 2010 terdiri dari Rp10.060.000.000 yang merupakan beban lain dari PT Arthaloka Indonesia untuk penyesuaian laporan keuangan PT Arthaloka Indonesia guna keperluan konsolidasi dan Rp36.858.217.864 merupakan beban perkara pengurusan tanah dan beban lain pada tahun berjalan. Beban lain tahun 2009 sebesar Rp11.853.959.074 merupakan biaya pembayaran kekurangan saldo JHT akibat pengalihan peserta JHT BUMN dari PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek tahun 1996 yang merupakan hasil rekonsiliasi antara PT Taspen (Persero), Peserta BUMN, dan PT Jamsostek.


PT Taspen (Persero)

103


237

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 51 BEBAN PPH BADAN Akun ini merupakan beban PPh Badan sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 Beban PPh Badan

2009 -

13.626.596.876

-

13.626.596.876

Beban PPh Badan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp13.626.596.876 terdiri dari Rp13.620.751.326 yang merupakan denda keterlambatan pembayaran pajak badan tahun 2007 dan Rp5.845.550 yang merupakan denda keterlambatan pembayaran PPh 25 bulan Januari–Februari tahun 2009. 52 PENGEMBALIAN HASIL INVESTASI DANA PROGRAM PENSIUN Akun ini merupakan.pengembangan dana Program Pensiun atas hasil Investasi sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut : 2010 2.331.868.923.193 61.114.804.471 2.392.983.727.664

Pensiun PNS Pensiun Bukan PNS

2009 1.710.640.088.822 82.825.892.266 1.793.465.981.088

Jumlah tersebut merupakan hasil pengembangan dana Program Pensiun berupa hasil investasi yang diperoleh selama periode Januari–Desember 2010 dan 2009. Terhadap hasil investasi pensiun PNS tahun 2010 dan 2009 masing–masing sebesar Rp2.331.868.923.193 dan Rp1.710.640.088.822 telah dilakukan reklasifikasi ke pos “Dana Program Pensiun PNS” (catatan 23 ). Sementara hasil investasi Bukan PNS tahun 2010 dan 2009 sebesar Rp61.114.804.471 dan Rp82.825.892.266 telah direklasifikasi ke pos “Dana Program Pensiun Bukan PNS” (catatan 24 ). 53 PAJAK PENGHASILAN BADAN 2010 PT Taspen (Persero) PT Arthaloka Indonesia

2.304.925.500 3.460.143.598 5.765.069.098

2009 3.172.680.000 3.052.750.068 6.225.430.068

Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor: S-324/PJ.311/1991 tanggal 19 November 1991 dinyatakan bahwa hasil investasi Program Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) bukan objek pajak. Dalam SK Menteri Keuangan Nomor: 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman tertentu yang memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan disebutkan bahwa atas bunga dan diskonto dari deposito, tabungan, SBI, bunga dari obligasi dan dividen saham tidak termasuk objek penghasilan.


238


PT Taspen (Persero)

104

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 53 PAJAK PENGHASILAN BADAN (lanjutan) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-16/PJ.4/1995 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994. 54 ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN Pinjaman dan Piutang

Nilai Wajar diakui melalui laba rugi

Dimiliki hingga jatuh tempo

-

20.536.226.010.435

-

-

-

-

2.606.075.129.625

-

-

1.111.545.219

-

1.111.545.219

-

-

11.969.249.868.681

27.229.722.128.574

39.198.971.997.255

-

-

38.467.529.554

-

38.467.529.554

Lainnya

Nilai Wajar

Aset Keuangan Deposito Berjangka Saham Reksadana Obligasi Investasi Langsung Kas dan setara kas Piutang lain-lain

20.536.226.010.435 2.606.075.129.625

-

4.052.284.039

-

-

4.052.284.039

-

-

-

2.892.741.470

2.892.741.470

-

-

-

90.900.053.286

90.900.053.286

Kewajiban Keuangan Kewajiban Lain-lain

55 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasi PT Taspen (Persero) dan anak perusahaan di tahun mendatang antara lain sebagai berikut : . . . . . . . .

PSAK 13 (Revisi 2007) tentang Properti Investasi. PSAK 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap. PSAK 30 (Revisi 2007) tentang Sewa. PSAK 1 (Revisi 200) tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 2 (Revisi 2009) tentang Laporan Arus Kas. PSAK 15 (Revisi 2009) tentang Investasi pada Entitas Asosiasi. PSAK 25 (Revisi 2009) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. PSAK 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset.


PT Taspen (Persero)

105


239

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 55 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU (lanjutan) . . . .

PSAK 57 (Revisi 2009) tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi. PSAK 7 (Revisi 2010) tentang Pihak-pihak Berelasi. PSAK 23 (Revisi 2010) tentang Pendapatan Pihak-pihak Berelasi. PSAK 19 (Revisi 2010) tentang Aset Takberwujud.

Ketentuan ini diberlakukan untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008. 56 KEWAJIBAN KONTIJENSI Sebagai akibat atas kebijakan Pemerintah melakukan pengalihan pengelolaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor: 36 tahun 1995, sampai dengan 31 Desember 2009 masih terdapat permasalahan komitmen kontinjensi sebagai berikut: 1. PT Jamsostek melalui suratnya Nomor: B/9881/112009 tanggal 16 November 2009 perihal Pembayaran Kekurangan Hasil Rekonsiliasi menyampaikan bahwa : a. Klaim JHT yang telah dibayarkan oleh PT Jamsostek (Persero) sebanyak 7.357 tenaga kerja sebesar Rp14.210.706.630. b. Pembayaran klaim yang lebih besar jika dibandingkan dengan data Berita Acara Serah Terima Hasil Rekonsiliasi sebanyak 2.189 tenaga kerja senilai Rp458.977.107 c. Bunga pengembangan atas kewajiban PT Taspen (Persero) atas 4.336 tenaga kerja sebesar Rp11.853.959.073 yang dihitung sejak bulan September 1996 sampai dengan Desember 2009 adalah sebesar Rp34.582.305.995. 2. Menindaklanjuti surat PT Jamsostek (Persero) tersebut maka pada tanggal 11 Maret 2010 dan 8 April 2010 telah diadakan rapat koordinasi di Kementerian BUMN untuk pembahasan penyelesaian pengalihan Program Jamsostek ex PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek (Persero) dengan permasalahan sebagai berikut : a. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tanggal 28 s/d 30 Januari 2010 atas data sebanyak 7.357 tenaga kerja sebagaimana klaim dari PT Jamsostek (Persero) disimpulkan bahwa klaim diluar Berita Acara Serah Terima hanya sebanyak 5.725 tenaga kerja karena adanya pencatatan ganda. b. PT Taspen (Persero) tidak mempunyai data kepesertaan atas 5.725 tenaga kerja tersebut. c. PT Taspen (Persero) keberatan atas klaim PT Jamsostek (Persero) tentang bunga pengembangan karena sisa dana pengelolaan Program Astek yang ada adalah atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan telah dicatat pada cadangan tujuan. d. PT Taspen (Persero) akan memenuhi kewajibannya apabila PT Jamsostek (Persero) dapat melengkapi bukti-bukti pengajuan klaim berupa foto copy dokumen pengajuan yang dilengkapi dengan nomor Astek versi PT Taspen (Persero) pada masing-masing individu serta surat konfirmasi dari PT Taspen (Persero)


240


PT Taspen (Persero)

106

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 56 KEWAJIBAN KONTIJENSI (lanjutan) 3. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 11 Maret 2010 dan 8 April 2010, Kementerian BUMN menyatakan bahwa dalam hal diperlukan bantuan lembaga independen maka sesuai arahan RUPS RKAP tahun 2010 dapat ditunjuk BPKP sebagai mediator dalam penyelesaian masalah tersebut. Berdasarkan surat Direktur Utama PT Taspen (Persero) Nomor SRT-01/Dir.1/012011 tanggal 7 Januari 2011 yang ditujuan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara RI disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: Lap-1358/D503/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penyelesaian Pengalihan Program JHT ex PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek (Persero), dan surat Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Nomor: B/11411/122010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu Dalam Rangka Penyelesaian Pengalihan Program JHT ex PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek (Persero), Direksi memohonkan agar atas pelaksanaan penyelesaian pengalihan Program JHT ex PT Taspen (Persero) kepada PT Jamsostek (Persero) - berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP diatas pembebananya dapat dipenuhi dari cadangan tujuan sebesar Rp10.497.619.972, dengan rincian:

No

1

POKOK Tenaga Kerja 4.336 1.047 320 321

Rupiah

941.592.494 474.320.109 415.681.145 1.831.593.748

Hasil Pengembangan

7.530.514.485 583.569.824 293.801.163 258.140.752 8.666.026.224

Jumlah

7.530.514.485 1.525.162.318 768.121.272 673.821.897 10.497.619.972

57 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI Standar akuntansi yang akan berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011: a. PSAK No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 1 (Revisi 1998), “Penyajian Laporan Keuangan”. b. PSAK No. 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 2 (1994), “Laporan Arus Kas”. c. PSAK No. 15 (Revisi 2009), “Investasi pada Entitas Asosiasi”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 15 (1994), “Akuntasi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi”. d. PSAK No. 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 25 (1994), “Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi”. e. PSAK No. 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 48 (1998), “Penurunan Nilai aset”.


PT Taspen (Persero)

107


241

PT Taspen (Persero) DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 57 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (lanjutan) f. PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 57 (2000), “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan aset Kontinjensi”. g. PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pihak-pihak Berelasi”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 7 (1994), “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. h. PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 23 (1994), “Pendapatan”. i. PSAK No. 19 (Revisi 2010), “Aset Tidak Berwujud”. Standar ini akan menggantikan PSAK No. 19 (2000), “aset Tidak Berwujud”. 58 PENERAPAN PERTAMA PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) Standar akuntansi PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif. Untuk penerapan standar baru ini, Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi berikut sesuai dengan standar akuntansi tersebut. 1 Januari 2010 Yang dilaporkan Aset Investasi Langsung Kewajiban Dana Program Pensiun PNS

Efek dari penerapan PSAK No.50 dan PSAK 55

Setelah Penyesuaian

57.924.049.461

(20.165.219.907)

37.758.829.554

19.592.869.430.343

(20.566.797.779)

19.572.302.632.564

59 REKLASIFIKASI AKUN Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2009 yang disebabkan adanya reklasifikasi atas pendapatan lain, Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan, Beban Pajak Penghasilan. Akunakun tersebut dalam laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 telah disesuaikan penyajiannya dengan penyajian laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut: Reklasifikasi

Uraian

Dari

Pendapatan Bunga PSL Pemberi Kerja

Pendapatan Kerja

Beban PPh Final Anak Perusahaan

Bunga _ _

Ke PSL

Pemberi Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Beban PPh Badan Pendapatan Lain


242


PT Taspen (Persero)

108

divider

PT Taspen (Persero)


243

Lampiran 1

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR DEPOSITO BERJANGKA PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO I A

B

URAIAN PT. TASPEN (PERSERO) BANK PEMERINTAH : BRI VETERAN BRI KREKOT BRI HAYAM WURUK BTN PUSAT HARMONI BTN KUNINGAN BANK MUAMALAT IND CAB PLUIT SUB JUMLAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH : BPD BENGKULU BPD SULUT BPD JAMBI BPD JAWA TENGAH BPD JOGYA BPD SUMBAR CABANG DKI JAKARTA SUB JUMLAH JUMLAH

II 1 2 3 4 5 6 7 8

PT. ARTHALOKA BANK JABAR BANK MAYAPADA BANK PURNALOKA BHAKTI BANK BTPN BANK BTN BANK BRI (Rp) BANK MUAMALAT BANK BRI (US $) JUMLAH TOTAL

244


PT Taspen (Persero)

31 DESEMBER 2010 31 DESEMBER 2009 Rp. Rp.

5.355.400.000.000 1.190.900.000.000 660.000.000.000 277.000.000.000 278.000.000.000 22.000.000.000 7.783.300.000.000

4.308.100.000.000 316.000.000.000 81.300.000.000 83.000.000.000 4.788.400.000.000

75.000.000.000 25.000.000.000 103.000.000.000 203.000.000.000

25.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 115.000.000.000

7.986.300.000.000

4.903.400.000.000

3.742.644.400 750.000.000 2.458.000.000 2.500.000.000 4.290.366.035 5.225.000.000 2.250.000.000 21.216.010.435

3.692.644.400 750.000.000 2.458.000.000 3.100.000.000 2.543.099.369 5.000.000.000 1.000.000.000 1.457.000.000 20.000.743.769

8.007.516.010.435

4.923.400.743.769

Lampiran 1

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN DAFTAR DEPOSITO PER 31 DESEMBER 2010 dan 31 DESEMBER 2009 NO

KETERANGAN

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

JUMLAH

JUMLAH

PROGRAM PENSIUN PNS 10.405.510.000.000 9.130.910.000.000 909.100.000.000 365.500.000.000

7.244.330.095.000 6.701.330.095.000 543.000.000.000 -

24.000.000.000 24.000.000.000

17.200.000.000 17.200.000.000

1.195.400.000.000 543.900.000.000 651.500.000.000

430.200.000.000 190.000.000.000 240.200.000.000

11.624.910.000.000

7.691.730.095.000

1 BANK RAKYAT INDONESIA - BRI VETERAN - BRI KREKOT

823.200.000.000 766.600.000.000 56.600.000.000

760.163.800.000 704.263.800.000 55.900.000.000

BANK TABUNGAN NEGARA - BTN PUSAT/HARMONI - BTN KUNINGAN

80.600.000.000 57.000.000.000 23.600.000.000

37.650.000.000 37.650.000.000 -

-

15.500.000.000 15.500.000.000

903.800.000.000

813.313.800.000

12.528.710.000.000

8.505.043.895.000

1 BANK RAKYAT INDONESIA - BRI VETERAN - BRI KREKOT - BRI HAYAM WURUK 3 BANK BNI 1946 - BNI KRAMAT 4

BANK TABUNGAN NEGARA - BTN PUSAT/HARMONI - BTN KUNINGAN JUMLAH DEPOSITO PROG PENSIUN PNS

PROGRAM PENSIUN PT. KAI

2 BANK BNI 1946 - BNI KRAMAT JUMLAH DEPOSITO PROG PENSIUN PT. KAI

J U M L A H DEPOSITO

PT Taspen (Persero)


245

Lampiran 2

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR SAHAM DIPERDAGANGKAN PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO

A

URAIAN

LEMBAR SAHAM

NILAI SAHAM PER 31 DESEMBER 2010 HARGA NILAI PASAR PASAR

NILAI SAHAM PER 31 DESEMBER 2009 HARGA PASAR

LEMBAR SAHAM

NILAI PASAR

1

INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRASNPORTASI TELEKOMUNIKASI : TELKOM

-

-

-

-

-

B 1

ENERGI PERUSAHAAN GAS NEGARA

-

-

-

-

-

D 1 2

PROPERTI DAN REAL ESTATE ADHI KARYA WIJAYA KARYA

-

-

-

G

PERTANIAN

1

ASTRA AGRO LESTARI

-

-

-

-

-

-

3

SAMPOERNA AGRO

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

246


-

PT Taspen (Persero)

4.802.500 3.750.000

-

8.552.500

410 325

-

1.969.025.000 1.218.750.000

3.187.775.000

Lampiran 2

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR SAHAM TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2010

NO

URAIAN

NILAI SAHAM PER 31 DESEMBER 2010 LEMBAR HARGA NILAI SAHAM PASAR PASAR

LEMBAR SAHAM


A SEKTOR KEUANGAN 1 PERBANKAN : BANK BRI BANK MANDIRI BANK BNI BCA BANK TABUNGAN NEGARA BANK JABAR BANTEN

12.271.000 12.875.000 16.788.007 8.000.000 25.263.500 47.000.000

10.500 6.500 3.875 6.400 1.640 1.450

128.845.500.000 83.687.500.000 65.053.527.125 51.200.000.000 41.432.140.000 68.150.000.000

18.486.500 36.750.000 102.000.000 10.500.000 14.700.000 -

7.650 4.700 1.980 4.850 840 -

141.421.725.000 172.725.000.000 201.960.000.000 50.925.000.000 12.348.000.000 -

B INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS 1 TELEKOMUNIKASI : TELKOM INDOSAT

61.748.000 18.922.000

7.950 5.400

490.896.600.000 102.178.800.000

23.856.000 14.618.000

9.450 4.725

225.439.200.000 69.070.050.000

2

ENERGI : PERUSAHAAN GAS NEGARA HARUM ENERGY

55.046.500 1.836.000

4.425 9.000

243.580.762.500 16.524.000.000

48.441.500

3.900

188.921.850.000

3

JALAN TOL PELABUHAN DAN BANDARA : JASA MARGA

72.869.500

3.425

249.578.037.500

62.727.000

1.810

113.535.870.000

6.115.500

22.950

140.350.725.000

1.381.000

17.250

23.822.250.000

79.443.500 10.750.000 -

2.450 2.750 -

194.636.575.000 29.562.500.000 -

64.693.500 9.934.000 27.533.500

2.200 2.000 2.425

142.325.700.000 19.868.000.000 66.768.737.500

D SEKTOR PERTAMBANGAN 1 PERTAMBANGAN BATUBARA : TAMBANG BATUBARA B.ASAM E 1 2 3

PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL ANEKA TAMBANG TIMAH BUMI RESOURCES

PT Taspen (Persero)


247

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR SAHAM TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2010

NO

F 1

URAIAN

PERTANIAN PERKEBUNAN : ASTRA AGRO LESTARI LONDON SUMATERA SAMPOERNA AGRO

NILAI SAHAM PER 31 DESEMBER 2010 LEMBAR HARGA NILAI SAHAM PASAR PASAR

LEMBAR SAHAM


1.625.000 8.217.000 32.206.500

26.200 12.850 3.175

42.575.000.000 105.588.450.000 102.255.637.500

690.500 9.460.000 28.282.500

22.750 8.350 2.700

15.708.875.000 78.991.000.000 76.362.750.000

G PROPERTI DAN REAL ESTATE 1 KONSTRUKSI BANGUNAN : ADHI KARYA WIJAYA KARYA AGUNG PODOMORO LAND

20.646.000 67.699.500

680 385

14.039.280.000 26.064.307.500

23.747.000 43.561.500

410 325

9.736.270.000 14.157.487.500

H INDUSTRI DASAR DAN KIMIA SEMEN GRESIK INDOCEMENT TP HARUM ENEGRY

13.444.500 1.699.500 0

6.989.500

7.550

52.770.725.000

1.300

42.770.000.000

I 1

LAIN-LAIN KALBE FARMA UNITED TRACTORS INDOFOOD CBP KRAKATAU STEEL

25.000.000 1.272.000 2.916.500 108.800.000

JUMLAH

248


712.455.007

PT Taspen (Persero)

9.450 15.950 0

127.050.525.000 27.107.025.000 -

3.250 23.800 4.675 1.200

81.250.000.000 30.273.600.000 13.634.637.500 130.560.000.000

32.900.000

2.606.075.129.625

581.252.000

1.719.628.490.000

Lampiran 3

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR REKSADANA PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO

URAIAN

A

PT TASPEN (PERSERO)

1

REKSADANA I HAJJ SYARIAH FUND

B

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

Rp

Rp

-

17.562.624.808

-

17.562.624.808

PT ARTHALOKA

1

PNM EQUITAS SYARIAH

2

FORTIS PESONA

1.111.545.219 -

925.426.559 1.178.418.256

3

SYNERGI ASSET MANAGEMENT

-

2.900.000.000

4

BINA INVESTAMA

-

2.300.000.000

5

RDPT (MDI)

JUMLAH

5.000.000.000

1.111.545.219

12.303.844.815

1.111.545.219

29.866.469.623

PT Taspen (Persero)


249

Lampiran 4

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR OBLIGASI TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO.

KETERANGAN

NILAI NOMINAL

HARGA PEROLEHAN

HARGA PASAR

NILAI PASAR 31 DESEMBER 2010

POTENSIAL GAIN/LOSS SD 31 DESEMBER 2010

OBLIGASI KORPORASI : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

ADHI KARYA IV TAHUN 2007 DANAREKSA TAHUN 2008 SERI III A BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI C BAKRIE TELKOM I TAHUN 2007 INDONESIA EXIM BANK I TAHUN 2010 SERI D TELKOM II TAHUN 2010 SERI B TELKOM II TAHUN 2010 SERI B PEGADAIAN XI TAHUN 2006 SERI A PEGADAIAN XI TAHUN 2006 SERI A JASA MARGA XII TAHUN 2006 SERI Q JASA MARGA XIII TAHUN 2007 SERI R JASA MARGA XIII TAHUN 2007 SERI R JASA MARGA XIII TAHUN 2007 SERI R JASA MARGA XIII TAHUN 2007 SERI R JASA MARGA XIII TAHUN 2007 SERI R INDOFOOD IV TAHUN 2007 PLN I SYARIAH IJARAH 2006 PLN VII TAHUN 2004 (1) PLN VII TAHUN 2004 (2) PLN VII TAHUN 2004 (3) PLN VII TAHUN 2004 (4) PLN VII TAHUN 2004 (5) PLN VIII TAHUN 2006 SERI A (1) PLN VIII TAHUN 2006 SERI A (2) PLN VIII TAHUN 2006 SERI A (3) PLN VIII TAHUN 2006 SERI B (1) PLN IX TAHUN 2007 SERI A (1) PLN IX TAHUN 2007 SERI B (1) PLN IX TAHUN 2007 SERI B (2) PLN IX TAHUN 2007 SERI B (3) PLN X A TAHUN 2009 (1) PLN XII B TAHUN 2010 (1) PLN XII B TAHUN 2010 (2) FIF VII TAHUN 2007 SERI D INDOSAT SYARIAH IJARAH TAHUN 2005 INDOSAT IV TAHUN 2005 SERI A INDOSAT III TAHUN 2003 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B INDOSAT VI TAHUN 2008 SERI A INDOSAT VI TAHUN 2008 SERI B BTN XI TAHUN 2004 BTN XII TAHUN 2006 BTN XII TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR V TAHUN 2006 BANK JABAR BANTEN VI A TAHUN 2009 BNI I TAHUN 2003 BNI I TAHUN 2003 BNI I TAHUN 2003 PAM LYONNAISE JAYA TAHUN 2005 SERI D PAM LYONNAISE JAYA TAHUN 2005 SERI D PAM LYONNAISE JAYA TAHUN 2005 SERI C PAM LYONNAISE JAYA TAHUN 2005 SERI C ASDF VIII TAHUN 2007 SERI E ASDF VIII TAHUN 2007 SERI F ASDF VIII TAHUN 2007 SERI G TOTAL OBLIGASI KORPORASI

250


75.000.000.000

75.000.000.000

81%

60.750.000.000

95.000.000.000 50.000.000.000 80.000.000.000 90.000.000.000 97.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 150.000.000.000 205.000.000.000 50.000.000.000 13.000.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 7.000.000.000 11.000.000.000 100.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 170.000.000.000 135.000.000.000 30.000.000.000 135.000.000.000 15.000.000.000 14.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000

95.000.000.000 50.000.000.000 80.000.000.000 90.000.000.000 97.000.000.000 12.000.000.000 11.585.000.000 150.000.000.000 205.000.000.000 50.125.000.000 13.032.500.000 5.012.500.000 50.250.000.000 49.750.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 9.550.000.000 10.800.000.000 7.693.000.000 12.083.500.000 100.000.000.000 15.052.500.000 11.595.000.000 15.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 170.000.000.000 135.000.000.000 30.000.000.000 135.000.000.000 15.000.000.000 14.140.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000

100% 96% 100% 105% 105% 111% 111% 115% 105% 105% 105% 105% 105% 102% 115% 110% 110% 110% 110% 110% 100% 100% 100% 100% 102% 108% 108% 108% 105% 101% 101% 101% 102% 101%

50.000.000.000 50.000.000.000 12.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 120.000.000.000 45.000.000.000 30.000.000.000

50.000.000.000 50.750.000.000 12.180.000.000 15.225.000.000 5.085.000.000 121.740.000.000 44.887.500.000 29.925.000.000

107% 107% 107% 107% 107% 107% 103% 105%

35.000.000.000

35.501.666.667

100.000.000.000 4.000.000.000 11.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 38.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000

100.000.000.000 4.000.000.000 11.429.000.000 10.380.000.000 5.187.500.000 10.375.000.000 38.000.000.000 2.010.000.000 2.010.000.000 5.025.000.000 15.000.000.000 9.990.000.000

107% 107% 102% 102% 102% 102% 102% 102% 105% 104% 104% 104% 105% 105%

27.000.000.000

27.000.000.000

103%

95.000.000.000 48.000.000.000 80.000.000.000 94.545.000.000 101.898.500.000 13.350.000.000 11.125.000.000 172.200.000.000 215.250.000.000 52.500.000.000 13.650.000.000 5.250.000.000 52.500.000.000 51.000.000.000 11.478.000.000 22.030.000.000 11.015.000.000 11.015.000.000 7.710.500.000 12.116.500.000 100.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 40.600.000.000 43.140.000.000 183.345.000.000 145.597.500.000 31.350.000.000 136.147.500.000 15.127.500.000 14.186.200.000 20.400.000.000 20.180.000.000 53.650.000.000 53.650.000.000 12.876.000.000 16.095.000.000 5.365.000.000 128.760.000.000 46.395.000.000 31.515.000.000 37.537.500.000 101.800.000.000 4.072.000.000 11.198.000.000 10.180.000.000 5.090.000.000 10.180.000.000 40.014.000.000 2.077.000.000 2.077.000.000 5.192.500.000 15.775.500.000 10.517.000.000 27.715.500.000

2.460.000.000.000

2.470.369.666.667

6060%

2.564.189.200.000

PT Taspen (Persero)

(14.250.000.000) (2.000.000.000) 4.545.000.000 4.898.500.000 1.350.000.000 (272.468.598) 22.200.000.000 10.250.000.000 2.386.734.514 620.550.974 238.673.451 2.273.510.780 1.151.984.755 1.478.000.000 2.030.000.000 1.395.002.253 348.841.787 134.604.205 216.043.974 (47.071.982) (1.412.015.767) 600.000.000 3.140.000.000 13.345.000.000 10.597.500.000 1.350.000.000 1.147.500.000 127.500.000 149.367.028 400.000.000 180.000.000 3.650.000.000 2.970.859.386 713.006.253 891.257.816 288.042.090 7.184.335.586 1.477.080.663 1.578.871.868 1.960.187.265 1.800.000.000 72.000.000 (18.891.729) (12.169.636) (4.833.159) (9.666.317) 2.014.000.000 73.343.627 73.343.627 183.359.067 775.500.000 523.464.539

715.500.000 95.471.348.318

Lampiran 4


KETERANGAN

66 67 68 69 70 71

OBLIGASI PEMERINTAH FR 0017 (1) FR 0017 (2) FR 0017 (3) FR 0017 (4) FR 0017 (5) FR 0017 (6)

72 73 74 75

FR 0018 (1) FR 0019 (1) FR 0019 (2) FR 0019 (3)

76 77 78 79

FR 0020 (1) FR 0020 (2) FR 0020 (3) FR 0022 (1)

80 81 82 83 84 85 86

FR 0023 (1) FR 0023 (2) FR 0023 (3) FR 0023 (4) FR 0023 (5) FR 0023 (6) FR 0023 (7)

87 88 89 90 91 92

FR 0027 (1) FR 0027 (2) FR 0027 (3) FR 0027 (4) FR 0027 (5) FR 0027 (6)

93

FR 0030 (1)

94

FR 0031 (1)

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

FR 0032 (1) FR 0032 (2) FR 0033 (1) FR 0033 (2) FR 0033 (3) FR 0033 (4) FR 0033 (5) FR 0033 (6) FR 0033 (7) FR 0033 (8) FR 0033 (9) FR 0033 (10)

107 108 109 110

FR 0034 (1) FR 0034 (2) FR 0034 (3) FR 0034 (4)

NILAI NOMINAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL

DIJUAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL

50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 (50.000.000.000) (50.000.000.000) (120.000.000.000) 100.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 100.000.000.000 (50.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) 60.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 40.000.000.000 (40.000.000.000) 20.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000.000 75.000.000.000 20.000.000.000 (30.000.000.000) (50.000.000.000) (10.000.000.000) 35.000.000.000 34.865.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 34.865.000.000 30.000.000.000 (80.000.000.000) (25.000.000.000) (50.000.000.000) (29.730.000.000) (15.000.000.000) 25.000.000.000 (25.000.000.000) 10.000.000.000 (10.000.000.000) 300.000.000.000 100.000.000.000 55.000.000.000 746.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 24.671.000.000 30.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 (30.000.000.000) (10.000.000.000) (25.000.000.000) (50.000.000.000) (20.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) 50.000.000.000 24.178.000.000 50.000.000.000 70.000.000.000

HARGA PEROLEHAN

54.750.000.000 54.650.000.000 54.675.000.000 19.990.000.000 24.312.500.000 24.275.000.000 (52.875.568.182) (52.875.568.182) (126.901.363.636) 116.450.000.000 91.387.500.000 91.387.500.000 112.200.000.000 (58.995.000.000) (58.995.000.000) (58.995.000.000) (58.995.000.000) (58.995.000.000) 73.740.000.000 124.200.000.000 123.900.000.000 39.840.000.000 (39.840.000.000) 19.880.000.000 19.870.000.000 14.902.500.000 9.935.000.000 99.830.000.000 73.612.500.000 18.800.000.000 (29.634.230.769) (49.390.384.615) (9.878.076.923) 31.539.884.126 31.370.953.347 27.074.956.393 31.539.884.126 31.370.953.347 27.074.956.393 (72.085.951.127) (22.526.859.727) (45.053.719.454) (26.788.941.588) (13.516.115.836) 23.875.000.000 (23.875.000.000) 10.690.000.000 (10.690.000.000) 285.156.834.783 94.728.178.261 53.815.476.243 728.890.490 51.650.000.000 50.575.000.000 24.936.364.494 30.660.000.000 62.010.000.000 54.500.000.000 19.800.000.000 19.450.000.000 (30.641.651.023) (10.213.883.674) (25.534.709.186) (51.069.418.372) (20.427.767.349) (51.069.418.372) (51.069.418.372) 50.325.000.000 24.708.650.288 51.025.000.000 72.450.000.000

HARGA PASAR



DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL


111%

110.770.500.000 DIJUAL DIJUAL DIJUAL

495.926.796 DIJUAL DIJUAL DIJUAL

121% 121% 121%

72.722.610.000 121.204.350.000 121.204.350.000 DIJUAL

2.079.210.591 2.487.149.052 2.712.640.280 DIJUAL

109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109%

21.879.500.000 21.879.500.000 16.409.625.000 10.939.750.000 109.397.500.000 82.048.125.000 21.879.500.000 (32.819.250.000) (54.698.750.000) (10.939.750.000) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 431.937.900.000 143.979.300.000 62.087.850.000 842.137.020 56.443.500.000 56.443.500.000 27.850.351.770 33.866.100.000 67.732.200.000 56.443.500.000 22.577.400.000 22.577.400.000 (33.866.100.000) (11.288.700.000) (28.221.750.000) (56.443.500.000) (22.577.400.000) (56.443.500.000) (56.443.500.000) 68.244.150.000 33.000.141.174 68.244.150.000 95.541.810.000

21.879.500.000 21.879.500.000 16.409.625.000 10.939.750.000 34.486.487.044 8.019.544.649 2.726.337.291 (32.819.250.000) (54.698.750.000) (10.939.750.000) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 145.903.074.455 48.940.370.029 62.087.850.000 842.137.020 56.443.500.000 56.443.500.000 27.850.351.770 33.866.100.000 31.454.247.490 3.208.055.451 2.723.607.045 2.980.701.719 (33.866.100.000) (11.288.700.000) (28.221.750.000) (56.443.500.000) (22.577.400.000) (56.443.500.000) (56.443.500.000) 68.244.150.000 33.000.141.174 68.244.150.000 95.541.810.000

144% 144% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 113% 136% 136% 136% 136%

PT Taspen (Persero)


251

Lampiran 4


KETERANGAN

111 112 113 114 115 116 117 118 119

FR 0034 (5) FR 0034 (6) FR 0034 (7) FR 0034 (8) FR 0034 (9) FR 0034 (10) FR 0034 (11) FR 0034 (12) FR 0034 (13)

120 121 122 123 124 125

FR 0035 (1) FR 0035 (2) FR 0035 (3) FR 0035 (4) FR 0035 (5) FR 0035 (6)

126 127 128 129 130

FR 0036 (1) FR 0036 (2) FR 0036 (3) FR 0036 (4) FR 0036 (5)

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

FR 0037 (1) FR 0037 (2) FR 0037 (3) FR 0037 (4) FR 0037 (5) FR 0037 (6) FR 0037 (7) FR 0037 (8) FR 0037 (9) FR 0037 (10) FR 0037 (11) FR 0037 (12) FR 0037 (13) FR 0037 (14) FR 0039 (1) FR 0039 (2) FR 0039 (3) FR 0039 (4) FR 0039 (5)

150 151 152 153 154 155 156 157

FR 0040 (1) FR 0040 (2) FR 0040 (3) FR 0040 (4) FR 0040 (5) FR 0040 (6) FR 0040 (7) FR 0040 (8)

158 FR 0040 (9)

252


NILAI NOMINAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL


DIJUAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL

HARGA PEROLEHAN

HARGA PASAR


100.000.000.000 140.000.000.000 100.000.000.000 70.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 60.000.000.000 25.000.000.000 (50.000.000.000) (30.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (100.000.000.000) (50.000.000.000) (20.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (100.000.000.000) (75.000.000.000) (59.178.000.000) 25.000.000.000 100.000.000.000 10.000.000.000 50.000.000.000 100.000.000.000 25.000.000.000 (100.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (25.000.000.000) (70.000.000.000) (15.000.000.000) 60.000.000.000 6.856.000.000 25.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 (116.856.000.000) 20.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 30.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 50.000.000.000 65.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 (10.000.000.000) (40.000.000.000) (80.000.000.000) (75.000.000.000) 26.418.000.000 75.000.000.000 100.000.000.000 75.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000

106.150.000.000 148.470.000.000 106.050.000.000 74.130.000.000 60.240.000.000 48.020.000.000 34.200.000.000 70.782.000.000 23.000.000.000 (53.730.492.567) (32.238.295.540) (53.730.492.567) (53.730.492.567) (53.730.492.567) (107.460.985.134) (53.730.492.567) (21.492.197.027) (53.730.492.567) (53.730.492.567) (53.730.492.567) (107.460.985.134) (80.595.738.851) (63.593.261.783) 24.008.676.923 104.850.000.000 10.485.000.000 52.300.000.000 121.950.000.000 23.062.500.000 (108.598.766.749) (54.299.383.375) (54.299.383.375) (27.149.691.687) (76.019.136.725) (16.289.815.012) 65.280.000.000 6.536.373.280 22.512.500.000 8.825.000.000 13.237.500.000 (116.391.373.280) 19.261.814.000 22.554.925.000 22.604.550.000 22.654.375.000 22.704.400.000 97.850.000.000 50.250.000.000 201.500.000.000 100.600.000.000 100.450.000.000 34.890.000.000 11.290.000.000 22.830.000.000 34.230.000.000 33.075.000.000 55.425.000.000 74.174.750.000 56.750.000.000 11.020.000.000 (11.241.207.317) (44.964.829.268) (89.929.658.537) (84.309.054.878) 25.840.100.850 78.187.500.000 104.500.000.000 77.812.500.000 52.275.000.000 52.275.000.000 20.580.000.000 54.550.000.000

136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136% 136%

118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118%

136.488.300.000 191.083.620.000 136.488.300.000 95.541.810.000 68.244.150.000 54.595.320.000 40.946.490.000 81.892.980.000 34.122.075.000 (68.244.150.000) (40.946.490.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (136.488.300.000) (68.244.150.000) (27.297.660.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (136.488.300.000) (102.366.225.000) (80.771.046.174) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 25.145.860.000 31.432.325.000 31.432.325.000 31.432.325.000 31.432.325.000 125.729.300.000 62.864.650.000 251.458.600.000 125.729.300.000 125.729.300.000 37.718.790.000 12.572.930.000 25.145.860.000 37.718.790.000 DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 31.211.863.116 88.609.650.000 118.146.200.000 88.609.650.000 59.073.100.000 59.073.100.000 23.629.240.000 59.073.100.000

100.000.000.000

108.830.000.000

118%

118.146.200.000

PT Taspen (Persero)

126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126% 126%

POTENSIAL GAIN/LOSS SD 31 DESEMBER 2010 136.488.300.000 191.083.620.000 136.488.300.000 95.541.810.000 68.244.150.000 54.595.320.000 40.946.490.000 81.892.980.000 11.047.658.497 (68.244.150.000) (40.946.490.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (136.488.300.000) (68.244.150.000) (27.297.660.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (68.244.150.000) (136.488.300.000) (102.366.225.000) (80.771.046.174) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 5.870.203.559 8.835.979.997 8.787.052.752 8.737.934.367 8.688.624.909 27.838.010.946 12.619.643.949 49.988.672.272 25.141.302.856 25.288.282.590 2.948.146.037 1.313.217.953 2.383.276.854 3.589.500.031 DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 31.211.863.116 88.609.650.000 118.146.200.000 88.609.650.000 59.073.100.000 47.149.375.604 3.064.337.987 4.650.357.194 9.562.428.987

Lampiran 4


KETERANGAN

159 160 161 162 163 164

FR 0040 (10) FR 0040 (11) FR 0040 (12) FR 0040 (13) FR 0040 (14) FR 0040 (15)

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

FR 0042 (1) FR 0042 (2) FR 0042 (3) FR 0042 (4) FR 0042 (5) FR 0042 (6) FR 0042 (7) FR 0042 (8) FR 0042 (9) FR 0043 (1) FR 0043 (2) FR 0043 (3) FR 0043 (4) FR 0043 (5) FR 0044 (1) FR 0044 (2) FR 0044 (3) Debt Swiching FR 0044 (4) FR 0044 (5) FR 0044 (6) FR 0044 (7) FR 0044 (8) FR 0044 (9) FR 0044 (10) FR 0044 (11) FR 0044 (12) FR 0044 (13)

192 FR 0046 (1) 193 FR 0046 (2) 194 FR 0046 (3)

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

FR 0047 (1) FR 0047 (2) FR 0047 (3) FR 0047 (4) FR 0047 (5) FR 0047 (6) FR 0047 (7) FR 0047 (8) FR 0047 (9) FR 0047 (10) FR 0047 (11) FR 0047 (12) FR 0047 (13) FR 0047 (14) FR 0047 (15) FR 0047 (16) FR 0047 (17) FR 0047 (18) FR 0047 (19) FR 0048 (1)

215 FR 0050 (1)

NILAI NOMINAL

DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL

DIJUAL


DIJUAL

HARGA PEROLEHAN

10.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 20.642.000.000 36.309.000.000 (60.000.000.000) (50.000.000.000) (40.000.000.000) (50.000.000.000) (50.000.000.000) (20.000.000.000) (25.000.000.000) (70.000.000.000) 20.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 49.726.000.000 25.000.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 96.211.000.000 71.835.000.000 71.835.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 (50.000.000.000) 65.000.000.000 60.000.000.000 25.000.000.000 (10.000.000.000) (15.000.000.000) (5.000.000.000) (10.000.000.000) (5.000.000.000) (105.000.000.000) 25.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 23.098.000.000 27.718.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 5.953.000.000 100.000.000.000 15.000.000.000 25.000.000.000 42.879.000.000 35.000.000.000 29.571.000.000

10.805.000.000 53.775.000.000 31.217.970.000 41.525.320.000 21.378.403.350 37.418.893.512 (63.076.352.099) (52.563.626.749) (42.050.901.400) (52.563.626.749) (52.563.626.749) (21.025.450.700) (26.281.813.375) (73.589.077.449) 19.480.850.000 24.437.500.000 51.550.000.000 25.582.500.000 30.195.000.000 26.400.000.000 19.500.000.000 9.585.000.000 96.450.000.000 51.950.000.000 102.900.000.000 153.750.000.000 48.700.000.000 41.512.500.000 49.950.000.000 88.000.000.000 92.360.000.000 44.917.046.104 21.812.500.000 8.725.000.000 21.750.000.000 21.787.500.000 86.140.113.575 66.009.612.510 66.009.612.510 47.682.400.000 47.682.400.000 (45.736.943.246) 48.024.131.429 44.236.367.473 18.431.825.000 (7.379.488.260) (11.069.232.390) (3.689.744.130) (7.379.488.260) (3.689.744.130) (77.484.626.731) 24.144.147.826 24.144.147.826 29.325.000.000 30.237.876.522 25.198.230.435 23.218.160.817 27.862.195.062 24.675.000.000 24.675.000.000 24.625.000.000 14.790.000.000 29.580.000.000 24.500.000.000 4.976.113.917 88.549.700.000 12.922.500.000 21.562.500.000 37.343.590.930 33.425.000.000 22.286.825.712

(29.571.000.000) 25.000.000.000

(22.286.825.712) 24.443.421.154

HARGA PASAR 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 118% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 115% 115% 115% 115% 115% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%

107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107%

108%



11.814.620.000 59.073.100.000 35.443.860.000 47.258.480.000 24.387.738.604 42.897.703.758 (70.887.720.000) (59.073.100.000) (47.258.480.000) (59.073.100.000) (59.073.100.000) (23.629.240.000) (29.536.550.000) (82.702.340.000) 22.015.140.000 27.518.925.000 55.037.850.000 27.518.925.000 33.022.710.000 33.022.710.000 22.015.140.000 11.007.570.000 110.075.700.000 57.425.350.000 114.850.700.000 172.276.050.000 57.425.350.000 51.682.815.000 55.085.100.000 110.170.200.000 110.170.200.000 54.783.233.652 27.542.550.000 11.017.020.000 27.542.550.000 27.542.550.000 105.995.851.122 79.140.763.170 79.140.763.170 55.085.100.000 55.085.100.000 (55.085.100.000) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 26.827.975.000 26.827.975.000 32.193.570.000 32.193.570.000 26.827.975.000 24.786.902.662 29.744.712.442 26.827.975.000 26.827.975.000 26.827.975.000 16.096.785.000 32.193.570.000 26.827.975.000 6.388.277.407 107.311.900.000 16.096.785.000 26.827.975.000 46.014.269.601 37.559.165.000 DIJUAL

1.031.874.031 5.401.874.493 4.258.042.168 5.773.306.856 3.028.660.366 5.504.652.786 (70.887.720.000) (59.073.100.000) (47.258.480.000) (59.073.100.000) (59.073.100.000) (23.629.240.000) (29.536.550.000) (82.702.340.000) 2.523.559.348 3.069.742.141 3.522.406.377 1.949.285.044 2.831.922.172 6.558.297.458 2.504.791.335 1.414.179.226 13.553.304.178 5.558.906.424 12.073.777.444 18.684.585.638 8.673.164.549 10.038.092.443 55.085.100.000 21.846.800.579 17.591.827.913 9.732.366.466 5.645.056.072 2.258.022.429 5.706.199.405 5.669.511.920 19.578.498.869 12.965.657.286 12.965.657.286 7.333.905.676 7.333.905.676 (55.085.100.000) DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL DIJUAL 2.667.097.479 2.667.097.479 2.855.154.372 1.960.621.420 1.633.851.184 1.571.222.140 1.885.493.777 2.146.429.842 2.146.429.842 2.195.443.697 1.302.561.644 2.605.123.289 2.318.002.713 1.396.720.803 18.564.565.221 3.139.879.131 5.208.445.314 8.577.484.479 4.107.135.982 DIJUAL

DIJUAL 26.953.125.000

DIJUAL 2.506.627.704

PT Taspen (Persero)


253

Lampiran 4


216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

KETERANGAN

NILAI NOMINAL

FR 0050 (2) FR 0050 (3) FR 0050 (4) FR 0050 (5) FR 0050 (6) FR 0050 (7) FR 0050 (8) FR 0050 (9) FR 0050 (10) FR 0050 (11) FR 0050 (12) FR 0052 (1) FR 0052 (2) FR 0052 (3) FR 0052 (4) FR 0052 (5) FR 0052 (6) FR 0052 (7) FR 0052 (8) FR 0052 (9) FR 0052 (10) FR 0056 (1) FR 0056 (2) IFR 0001 (1) IFR 0002 (1) IFR 0002 (2) IFR 007 (1) IFR 007 (2) IFR 007 (3) IFR 007 (4) TOTAL OBLIGASI PEMERINTAH TOTAL OBLIGASI TERSEDIA UTK DIJUAL (AFS)

254


HARGA PEROLEHAN

25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 250.000.000.000 193.333.000.000 191.565.000.000 104.987.000.000 81.077.000.000 195.370.000.000 30.769.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 100.000.000.000 122.066.000.000 125.000.000.000 750.000.000.000 224.845.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 75.000.000.000 12.037.000.000 97.209.000.000

24.106.246.154 24.307.521.154 24.375.296.154 24.443.421.154 24.106.246.154 24.307.521.154 24.375.296.154 220.352.500.000 173.493.554.206 198.209.432.025 107.704.903.456 73.062.538.550 178.233.901.930 28.420.248.385 29.681.490.000 29.836.890.000 39.678.720.000 49.000.000.000 97.914.500.000 125.613.848.290 128.974.625.000 751.947.750.000 224.819.142.825 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 49.069.350.000 73.431.750.000 11.757.753.637 95.607.092.889

7.396.299.000.000 9.856.299.000.000

7.318.105.023.553 9.788.474.690.219

PT Taspen (Persero)

HARGA PASAR 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 99% 99% 118% 127% 127% 115% 115% 115% 115%

NILAI PASAR 31 DESEMBER 2010 26.953.125.000 26.953.125.000 26.953.125.000 26.953.125.000 26.953.125.000 26.953.125.000 26.953.125.000 269.531.250.000 208.437.140.625 206.531.015.625 113.189.109.375 90.217.539.903 217.395.818.430 34.237.866.291 33.382.170.000 33.382.170.000 44.509.560.000 55.636.950.000 111.273.900.000 135.827.598.774 139.092.375.000 742.987.500.000 222.742.699.250 118.180.000.000 126.760.000.000 126.760.000.000 57.500.000.000 86.250.000.000 13.842.550.000 111.790.350.000 8.402.649.665.767 10.966.838.865.767

POTENSIAL GAIN/LOSS SD 31 DESEMBER 2010 2.842.093.766 2.641.824.927 2.574.398.047 2.506.627.704 2.842.093.766 2.641.824.927 2.574.398.047 49.051.005.504 34.854.160.424 8.343.841.833 5.492.503.620 17.058.374.223 38.950.873.470 5.788.071.417 3.696.192.249 3.542.962.582 4.826.294.315 6.623.074.141 13.330.502.617 10.247.365.475 10.155.562.509 (8.957.793.782) (2.076.476.085) 18.180.000.000 26.760.000.000 26.760.000.000 8.405.354.095 12.775.742.021 2.077.248.339 16.145.413.205 1.103.728.561.063 1.199.199.909.381

Lampiran 4

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR OBLIGASI HINGGA JATUH TEMPO PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO.

URAIAN

NOMINAL 31 DESEMBER 2009

KURS %

DISCOUNT/ PREMIUM 31 DESEMBER 2010

NILAI BUKU 31 DESEMBER 2010


OBLIGASI KORPORASI : 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23

PEGADAIAN IX TAHUN 2002 SERI A PEGADAIAN X TAHUN 2003 SERI A PEGADAIAN X TAHUN 2003 SERI B PEGADAIAN XIII TAHUN 2009 SERI B.1 PEGADAIAN XIII TAHUN 2009 SERI C.1 INDOSAT II TAHUN 2002 SERI B INDOSAT III TAHUN 2003 SERI B INDOSAT VII TAHUN 2009 SERI B SUKUK IJARAH INDOSAT IV 2009 JASA MARGA X SERI O JASA MARGA XI TAHUN 2003 SERI P (1) JASA MARGA XI TAHUN 2003 SERI P (2) PTPN III TAHUN 2003 SERI A PTPN V TAHUN 2003 SERI A BNI TAHUN 2003 INDOFOOD SUKSES MAKMUR V TAHUN 2009 FIF X TAHUN 2010 SERI D BTPN II TAHUN 2010 SERI B TELKOM II TAHUN 2010 SERI B BANK EKSPOR INDONESIA IV TAHUN 2009 SERI C BANK EKSPOR INDONESIA IV TAHUN 2009 SERI D BANK EKSPOR INDONESIA IV TAHUN 2009 SERI D BTN XIII TAHUN 2009 SERI C BTN XIII TAHUN 2009 SERI C BTN XIII TAHUN 2009 SERI C BTN XIV TAHUN 2010 (1) BTN XIV TAHUN 2010 (2) PLN X TAHUN 2009 SERI A PLN X TAHUN 2009 SERI B PLN X TAHUN 2009 SERI B PLN XI TAHUN 2010 SERI A PLN XI TAHUN 2010 SERI A PLN XI TAHUN 2010 SERI B PLN XI TAHUN 2010 SERI B SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SERI A SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SERI A SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SERI B SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SERI B SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI A SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI A SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B SUKUK IJARAH PLN V B TAHUN 2010 TOTAL OBLIGASI KORPORASI

29.000.000.000 13.000.000.000 165.000.000.000 150.000.000.000 75.000.000.000

32.000.000.000 100.000.000.000 30.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 42.000.000.000 125.000.000.000 125.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 110.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 55.000.000.000 25.000.000.000 92.000.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.488.000.000.000

4200%

Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 100% 101% 107% 110%

75.000.000.000 100.000.000.000 95.000.000.000 50.000.000.000

(71.072.427) (1.107.202) (72.179.629)

8.998.781.673 29.000.000.000 13.000.000.000 165.000.000.000 150.000.000.000 74.928.600.361 200.000.000.000 75.000.000.000 100.000.000.000 14.997.826.276 95.000.000.000 49.998.578.199 3.000.000.000 60.000.000.000 32.000.000.000 100.000.000.000

29.000.000.000 13.000.000.000 165.000.000.000 150.000.000.000 74.928.927.573 75.000.000.000 100.000.000.000 95.000.000.000 49.998.892.798 32.000.000.000 100.000.000.000 30.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 42.000.000.000 125.000.000.000 125.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 110.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 55.000.000.000 25.000.000.000 92.000.000.000

200.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 45.000.000.000 42.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000

10.000.000.000 15.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000

2.487.927.820.371

1.877.923.786.509

Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo

Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo 137.967.812.089 25.996.544.085 200.067.567.568 100.255.289.788 20.197.552.674

OBLIGASI PEMERINTAH : 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

FR 0002 (1) FR 0002 (2) FR 0002 (3) FR 0002 (4) FR 0002 (5/1) FR 0002 (5/2) FR 0002 (6) FR 0002 (7) FR 0002 (8) FR 0002 (9) FR 0002 (10) FR 0010 (1) FR 0010 (2) FR 0010 (3) FR 0010 (4) FR 0013 (1)

PT Taspen (Persero)


255

NO. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

URAIAN FR 0013 (2) FR 0013 (3) FR 0013 (4) FR 0013 (5) FR 0019 (1) FR 0019 (2) FR 0019 (3) FR 0019 (4) FR 0019 (5) FR 0020 (1) FR 0020 (2) FR 0020 (3) FR 0021 (1) FR 0022 (1) FR 0022 (2) FR 0023 (1) FR 0024 (1) FR 0024 (2) FR 0034 (1) FR 0034 (2) FR 0034 (3) FR 0034 (4) FR 0034 (5) FR 0034 (6) FR 0034 (7) FR 0034 (8) FR 0034 (9) FR 0040 (1) FR 0040 (2) FR 0040 (3) FR 0040 (4) FR 0040 (5) FR 0040 (6) FR 0040 (7) FR 0044 (1) FR 0044 (2) FR 0044 (3) FR 0044 (4) FR 0046 (1) FR 0046 (2) FR 0046 (3) FR 0047 (1) FR 0047 (2) FR 0047 (3) FR 0047 (4) FR 0047 (5) FR 0047 (6) FR 0048 (1) FR 0050 (1) FR 0050 (2) FR 0050 (3) FR 0050 (4) FR 0050 (5) FR 0050 (6) FR 0050 (7) FR 0050 (8) FR 0050 (9) FR 0050 (10) FR 0050 (11) FR 0050 (12) FR 0050 (13) FR 0050 (14) FR 0050 (15) FR 0052 (1) FR 0052 (2) FR 0052 (3) FR 0052 (4) FR 0052 (5) FR 0052 (6) FR 0052 (7) FR 0052 (8) FR 0052 (9) FR 0052 (10) FR 0052 (11) FR 0052 (12) FR 0052 (13) FR 0052 (14)

NOMINAL 31 DESEMBER 2009 Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo 200.000.000.000 500.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 30.500.000.000 500.000.000.000 50.000.000.000 300.000.000.000 Jatuh Tempo 170.000.000.000 35.128.000.000 382.775.000.000 Jatuh Tempo Jatuh Tempo 50.000.000.000 75.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 75.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 23.524.000.000 23.524.000.000 200.000.000.000 300.000.000.000 137.611.000.000 48.687.000.000 25.416.000.000 47.714.000.000 47.714.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 65.000.000.000 60.000.000.000 25.000.000.000 47.510.000.000 47.511.000.000 9.471.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 29.571.000.000 59.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 17.392.000.000 290.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 387.978.000.000 50.000.000.000 47.952.000.000 300.000.000.000 194.421.000.000 388.842.000.000 300.000.000.000 81.077.000.000 293.055.000.000 46.154.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 23.333.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000

KURS % 109% 110% 109% 109% 107% 108% 118% 118% 99% 107% 108% 114% 105% 94% 94% 97% 96% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 103% 103% 104% 104% 104% 104% 103% 83% 83% 95% 95% 74% 74% 74% 77% 77% 83% 84% 84% 84% 75% 83% 90% 90% 88% 90% 97% 97% 97% 96% 97% 96% 103% 103% 103% 103% 90% 91% 92% 98% 98% 98% 96% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 98%



3.961.460.821 11.189.494.832 5.044.469.577 7.472.443.951 (129.240.609) 10.569.253.926 1.330.327.405 13.256.064.659

Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo Jatuh Tempo 203.961.460.821 511.189.494.832 105.044.469.577 157.472.443.951 30.370.759.391 510.569.253.926 51.330.327.405 313.256.064.659

(982.817.515) (210.864.782) (3.110.246.713)

169.017.182.485 34.917.135.218 379.664.753.287

(41.038.228) 62.987.692 125.220.963 (41.038.228) 62.987.692 125.220.963 (41.038.228) 41.991.794 125.220.963 642.720.079 642.720.079 7.811.642.741 11.006.610.573 4.723.704.977 1.796.822.695 758.826.724 (7.754.977.877) (7.754.977.877) (4.665.447.725) (4.665.447.725) (14.841.556.385) (13.782.634.847) (5.708.286.304) (10.002.925.982) (10.003.136.524) (1.433.328.073) (1.495.153.201) (1.476.848.790) (1.476.848.790) (5.777.129.377) (9.540.354.531) (10.056.387.036) (10.056.387.036) (2.066.348.036) (29.274.193.869) (2.731.100.078) (2.997.142.221) (3.261.807.726) (13.677.370.584) (1.638.369.414) (1.697.559.938) 8.622.730.935 5.017.804.685 10.035.609.370 8.622.730.935 (7.781.279.027) (24.973.034.429) (3.424.782.441) (3.433.604.308) (2.289.069.539) (1.020.736.644) (820.740.817) (757.638.810) (818.652.030) (9.270.161) (266.581.863) (9.270.161) (266.581.863) (2.021.703.237)

49.958.961.772 75.062.987.692 50.125.220.963 49.958.961.772 75.062.987.692 50.125.220.963 49.958.961.772 50.041.991.794 50.125.220.963 24.166.720.079 24.166.720.079 207.811.642.741 311.006.610.573 142.334.704.977 50.483.822.695 26.174.826.724 39.959.022.123 39.959.022.123 95.334.552.275 95.334.552.275 50.158.443.615 46.217.365.153 19.291.713.696 37.507.074.018 37.507.863.476 8.037.671.927 8.504.846.799 8.523.151.210 8.523.151.210 23.793.870.623 49.459.645.469 89.943.612.964 89.943.612.964 15.325.651.964 260.725.806.131 97.268.899.922 97.002.857.779 96.738.192.274 374.300.629.416 48.361.630.586 46.254.440.062 308.622.730.935 199.438.804.685 398.877.609.370 308.622.730.935 73.295.720.973 268.081.965.571 42.729.217.559 146.566.395.692 97.710.930.461 48.979.263.356 22.512.259.183 24.242.361.190 24.181.347.970 99.990.729.839 99.733.418.137 99.990.729.839 99.733.418.137 97.978.296.763

NILAI BUKU 31 DESEMBER 2009 136.298.977.457 25.251.128.437 201.956.193.229 302.921.544.209 205.238.222.222 514.803.804.994 106.712.864.520 159.942.576.818 30.329.973.881 513.294.402.357 51.674.936.655 316.740.919.410 67.484.348.710 167.770.733.734 34.649.784.699 378.326.851.783 1.355.565.457.896 133.211.461.539 49.957.212.141 75.065.678.501 50.130.581.062 49.957.212.140 75.065.678.500 50.130.581.062 49.957.212.140 50.043.785.666 50.130.581.062 24.183.877.477 24.183.877.477 208.023.321.510 311.303.972.479 142.461.941.039 39.758.933.882 39.758.933.882 95.192.140.000 95.192.140.000 49.728.296.866 45.818.839.533 19.126.272.721 37.361.633.899 37.362.420.295 8.014.200.730 8.480.279.316 8.498.801.357 8.498.801.356 23.387.440.188 49.423.505.380 89.897.876.259 89.897.876.259 15.316.728.935 260.592.807.703

73.200.444.571 267.769.720.157 42.685.489.723 146.518.340.074 97.678.893.382 48.964.917.279 22.501.012.756 24.231.891.408 24.170.082.708

NO. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

URAIAN FR 0052 (15) FR 0052 (16) FR 0052 (17) FR 0052 (18) IFR 0001 (1) IFR 0001 (2) IFR 0002 (1) IFR 0002 (2) IFR 007 IFR 007 IFR 007 TOTAL OBLIGASI PEMERINTAH TOTAL OBLIGASI DIPEGANG HINGGA JT.TEMPO

NOMINAL 31 DESEMBER 2009 96.725.000.000 50.000.000.000 210.000.000.000 205.071.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 16.049.000.000

KURS % 98% 97% 103% 103% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98%




(2.196.245.728) (1.261.297.983) 6.613.844.985 5.903.915.398 (1.810.708.189) (2.034.322.695) (362.256.928)

94.528.754.272 48.738.702.017 216.613.844.985 210.974.915.398 100.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 98.189.291.811 97.965.677.305 15.686.743.072

9.593.705.000.000

(112.382.951.690)

9.481.322.048.310

8.866.283.181.630

12.081.705.000.000

(112.455.131.319)

11.969.249.868.681

10.744.206.968.139

100.000.000.000 100.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000

Lampiran 4

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR NILAI OBLIGASI YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 NOMINAL

HARGA PEROLEHAN

% NILAI PASAR PREMIUM/ DISCOUNT30-11- 200931 DES 2010

NO.

URAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

T BOND FR 0010 T BOND FR 0017 T BOND FR 0019 T BOND FR 0020 T BOND FR 0021 T BOND FR 0023 T BOND FR 0024 T BOND FR 0026 T BOND FR 0027 T BOND FR 0031 T BOND FR 0032 T BOND FR 0033 T BOND FR 0034 T BOND FR 0035 T BOND FR 0036 T BOND FR 0037 T BOND FR 0038 T BOND FR 0039 T BOND FR 0040 T BOND FR 0042 T BOND FR 0043 T BOND FR 0044 T BOND FR 0046 T BOND FR 0047 T BOND FR 0050 T BOND FR 0052 T BOND FR 0056 T BOND FR 0006 T BOND IFR 0007

50.000.000.000 1.004.799.000.000 91.406.000.000 299.595.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 770.000.000.000 180.000.000.000 27.143.000.000 125.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000 1.373.002.000.000 60.000.000.000 175.000.000.000 1.210.497.000.000 15.000.000.000 528.409.000.000 3.764.651.000.000 2.851.461.000.000 958.190.000.000 50.000.000.000 629.307.000.000

48.587.500.000 974.566.761.133 90.948.508.220 269.957.381.598 100.825.000.000 94.566.778.261 49.425.000.000 792.031.622.286 189.196.981.128 25.895.623.340 126.595.000.000 50.990.000.000 31.080.000.000 1.411.346.514.152 57.810.000.000 168.737.500.000 1.111.620.801.405 11.082.491.868 470.028.918.849 3.667.813.156.902 2.772.502.079.589 960.113.808.150 48.458.400.000 617.638.551.387

(1.412.500.000) (30.232.238.867) (457.491.780) (29.637.618.402) 825.000.000 (5.433.221.739) (575.000.000) 22.031.622.286 9.196.981.128 (1.247.376.660) 1.595.000.000 990.000.000 1.080.000.000 38.344.514.152 (2.190.000.000) (6.262.500.000) (98.876.198.595) (3.917.508.132) (58.380.081.151) (96.837.843.098) (78.958.920.411) 1.923.808.150 (1.541.600.000) (11.668.448.613)

53.816.400.000 1.099.224.986.025 104.720.837.802 330.420.329.550 123.479.200.000 143.979.300.000 56.443.500.000 1.050.959.910.000 244.117.080.000 33.975.137.387 157.161.625.000 62.154.450.000 37.506.840.000 1.622.149.688.924 66.045.420.000 200.988.725.000 1.333.606.965.894 16.201.935.000 567.045.737.671 4.058.764.359.375 3.172.931.861.679 949.230.923.500 54.255.000.000 723.703.050.000

TOTAL

14.493.460.000.000

14.141.818.378.268

(351.641.621.732)

16.262.883.262.807

POTENSIAL GAIN/LOSS 31 DESEMBER 2010 (1.641.599.778) 14.621.210.762 6.134.284.968 21.315.247.128 18.354.189.792 13.726.891.144 730.148.176 155.988.468.762 34.802.086.055 4.351.417.758 19.820.497.171 7.190.421.393 5.139.068.098 210.370.213.520 7.997.991.316 29.177.715.175 177.603.441.531 2.258.457.089 67.651.937.157 339.041.223.740 342.559.790.858 (10.880.458.534) 5.779.164.499 105.758.413.213 1.577.850.220.993

Lampiran 5

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR INVESTASI LANGSUNG PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO.

URAIAN

31 DESEMBER 2010

RP 31 DESEMBER 2009

TERHADAP RP KEPEMILIKAN %

1

PT PEFINDO

600.000.000

600.000.000

6,00

2

PT ASRINDA

82.500.000

82.500.000

11,00

3

BANK KESEJAHTERAAN

2.043.810.312

1.589.962.440

0,97

2.726.310.312

2.272.462.440

JUMLAH

Lampiran 5

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR INVESTASI LANGSUNG PROGRAM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO

URAIAN

1

PT IKPN (BANK KESEJAHTERAAN)

2

PT PASAR RAYA TOSERSA JAYA

3

PT MARGA MANDALA SAKTI

4

PT CONTINENTAL CARBON IND JUMLAH

31 DESEMBER 2010 NILAI

%

31 DESEMBER 2009 NILAI

%

17.895.330.024

8,52

10.601.400.000

8,49

11.234.220

13,67

26.445.238.450

13,67

3.821.700.501

0,45

3.408.333.971

0,45

14.012.954.497

2,20

15.196.614.600

2,20

35.741.219.242

55.651.587.021

-

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 No.

URAIAN

A

BANK PEMERINTAH : BRI VETERAN BRI KREKOT BRI HAYAM WURUK BTN PUSAT HARMONI BTN KUNINGAN BANK MUAMALAT IND CAB PLUIT JUMLAH

B

BANK PEMBANGUNAN DAERAH : BPD BENGKULU BPD SULUT BPD JAMBI BPD JAWA TENGAH BPD JOGYA BPD SUMBAR CABANG DKI JAKARTA JUMLAH TOTAL PIUTANG BUNGA DEPOSITO

31 DESEMBER 2010 Rp.


12.720.241.937 3.121.661.290 1.798.924.732 917.095.890 882.575.342 112.365.591 19.552.864.782

10.639.838.707 1.079.301.074 326.750.685 302.027.397 12.347.917.863

275.537.634 60.483.871 257.795.697 593.817.203

73.924.731 120.967.742 12.096.774 20.547.945 115.591.400 343.128.592

20.146.681.985

12.691.046.455

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR PIUTANG BUNGA DEPOSITO PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

NO

KETERANGAN

31 DESEMBER 2010

Lampiran 6

31 DESEMBER 2009

PROGRAM PENSIUN PNS 1 BANK RAKYAT INDONESIA - BRI VETERAN - BRI HAYAM WURUK - BRI KREKOT

17.831.873.383 2.627.747.311 998.440.859

20.664.386.798

101.260.274

82.586.299

1.909.638.358 2.132.890.411

683.698.629 837.539.725

25.601.850.596

24.006.786.719

2.432.782.256 107.483.871

2.395.880.523 136.645.161

69.232.877 45.260.274

71.342.463

-

90.772.603

2.654.759.278

2.694.640.750

28.256.609.874

26.701.427.469

1.738.575.268

2 BANK BNI 1946 - BNI KRAMAT 3 BANK TABUNGAN NEGARA - BTN PUSAT/HARMONI - BTN KUNINGAN JUMLAH

PROGRAM PENSIUN PT KAI 1 BANK RAKYAT INDONESIA - BRI VETERAN - BRI KREKOT 2 BANK TABUNGAN NEGARA ( BTN) - BTN HARMONI - BTN KUNINGAN 3 BANK BNI 1946 - BNI KRAMAT JUMLAH

JUMLAH PIUTANG

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI HINGGA JATUH TEMPO PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KETERANGAN OBLIGASI KORPORASI Pegadaian IX-A/2002 Pegadaian X-A/2003 Pegadaian X-B/2003 Pegadaian XIII-B1/2009 Pegadaian XIII-C1/2009 Indosat II-B/2002 Indosat III-B/2003 Indosat VII Seri B Indosat IV Sukuk Ijarah B Jasa Marga X-O/2002 Jasa Marga XI- Seri P Jasa Marga XI- Seri P Jasa Marga XI- Seri P PTPN III-A/2003 PTPN V-A/2003 PTPN V-A/2003 BNI I PLN X TAHUN 2009 SERI A PLN X TAHUN 2009 SERI B PLN X TAHUN 2009 SERI B SUKUK IJARAH PLN III 2009 SERI A SUKUK IJARAH PLN III 2009 SERI A SUKUK IJARAH PLN III 2009 SERI B SUKUK IJARAH PLN III 2009 SERI B SUKUK IJARAH PLN IV 2010 SERI A SUKUK IJARAH PLN IV 2010 SERI A SUKUK IJARAH PLN IV 2010 SERI B SUKUK IJARAH PLN IV 2010 SERI B PLN XI 2010 SERI A PLN XI 2010 SERI A PLN XI 2010 SERI B PLN XI 2010 SERI B SUKUK IJARAH PLN V 2010 SERI B BTN XIII SERI C/2009 BTN XIII SERI C/2009 BTN XIII SERI C/2009 BTN XIV THN 2010 Bank Ekspor Ind. IV.C/2009 Bank Ekspor Ind. IV.D/2009 Bank Ekspor Ind. IV.D/2009 Indofood SM V/2009 FIF X 2010 seri D BTPN II 2010 seri B Telkom II Tahun 2010 seri B TOTAL OBLIGASI KORPORASI

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

823.328.125 299.541.667 5.160.145.833 4.774.479.167 1.800.000.000 538.541.667 718.055.555 1.444.444.444 1.300.000.000 1.444.444.444 933.333.333 995.625.000 1.012.500.000 675.000.000 331.875.000 497.812.500 1.012.500.000 1.181.250.000 1.294.583.333 1.165.125.000 679.791.667 1.495.541.667 1.035.666.667 1.035.666.667 2.991.083.333 1.631.500.000 2.179.377.777 474.687.500 527.430.556 443.041.666 1.352.430.556 800.000.000 425.000.000 425.000.000 433.333.333 536.291.667 618.333.333 1.190.000.000

109.500.000 823.328.125 310.952.778 5.160.145.833 4.774.479.167 1.800.000.000 4.863.888.889 563.020.833 750.694.444 174.958.333 1.444.444.445 1.300.000.000 1.444.444.444 60.156.250 515.000.000 515.000.000 933.333.333 995.625.000 1.012.500.000 675.000.000 331.875.000 497.812.500 1.012.500.000 1.181.250.000 1.445.159.722 800.000.000 425.000.000 425.000.000 433.333.333 -

45.676.761.458

34.778.402.430

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI HINGGA JATUH TEMPO PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO B 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89

KETERANGAN OBLIGASI PEMERINTAH FR 007 (1) FR 007 (2) FR 007 (3) FR 0010 (1) FR 0010 (2) FR 0010 (3) FR 0010 (4) FR 0010 (5) FR 0013 (1) FR 0013 (2) FR 0013 (3) FR 0013 (4) FR 0013 (5) FR 0019 (1) FR 0019 (2) FR 0019 (3) FR 0019 (4) FR 0019 (5) FR 0020 (1) FR 0020 (2) FR 0020 (3) FR 0021 FR 0022 (1) FR 0022 (2) FR 0023 FR 0024 (1) FR 0024 (2) FR 0024 (3) FR 0034 (1) FR 0034 (2) FR 0034 (3) FR 0034 (4) FR 0034 (5) FR 0034 (6) FR 0034 (7) FR 0034 (8) FR 0034 (9) FR 0040 (1) FR 0040 (2) FR 0040 (3) FR 0040 (4) FR 0040 (5) FR 0040 (6) FR 0040 (7) FR 0044 (1) FR 0044 (2)

31 DESEMBER 2010

4.697.916.667 4.697.916.667 753.968.646 1.187.500.000 2.968.750.000 593.750.000 890.625.000 181.093.750 2.973.958.333 297.395.833 1.784.375.000 5.950.000.000 1.229.480.000 1.754.385.417 266.666.667 400.000.000 266.666.667 266.666.667 400.000.000 266.666.667 266.666.667 266.666.667 266.666.667 754.728.333 754.728.333 4.415.019.583 9.625.000.000 6.416.666.667 1.562.041.250 815.430.000 1.391.658.333 1.391.658.333

31 DESEMBER 2009

5.292.875.000 997.208.333 7.670.833.333 3.835.416.667 899.791.667 6.073.593.750 1.124.739.583 8.997.916.666 13.496.875.000 1.187.500.000 2.968.750.000 593.750.000 890.625.000 181.093.750 2.973.958.333 297.395.833 1.784.375.000 404.791.666 5.950.000.000 1.229.480.000 1.754.385.416 34.062.775.000 3.350.700.000 266.666.666 400.000.000 266.666.667 266.666.667 400.000.000 266.666.667 266.666.667 266.666.667 266.666.667 590.319.097 590.319.097 2.867.859.111 6.252.100.000 4.168.066.667 1.391.658.333 1.391.658.333

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI HINGGA JATUH TEMPO PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

KETERANGAN FR 0044 (3) FR 0044 (4) FR 0046 (1) FR 0046 (2) FR 0046 (3) FR 0047 (1) FR 0047 (2) FR 0047 (3) FR 0047 (4) FR 0047 (5) FR 0047 (6) FR 0048 IFR 001 (1) IFR 001 (2) IFR 002 (1) IFR 002 (2) FR 050 (1) FR 050 (2) FR 050 (3) FR 050 (4) FR 050 (5) FR 050 (6) FR 050 (7) FR 050 (8) FR 050 (9) FR 050 (10) FR 050 (11) FR 050 (12) FR 050 (13) FR 050 (14) FR 050 (15) FR 052 (1) FR 052 (2) FR 052 (3) FR 052 (4) FR 052 (5) FR 052 (6) FR 052 (7) FR 052 (8) FR 052 (9) FR 052 (10) FR 052 (11) FR 052 (12) FR 052 (13) FR 052 (14) FR 052 (15) FR 052 (16)

31 DESEMBER 2010 2.916.666.667 2.916.666.667 2.830.208.333 2.612.500.000 1.088.541.667 1.781.625.000 1.781.662.500 355.162.500 375.000.000 375.000.000 375.000.000 776.238.750 4.425.000.000 4.425.000.000 13.443.750.000 8.962.500.000 2.839.375.000 4.812.500.000 4.812.500.000 836.990.000 13.956.250.000 4.812.500.000 4.812.500.000 4.812.500.000 18.671.441.250 2.406.250.000 2.307.690.000 14.437.500.000 9.356.510.625 18.713.021.250 14.437.500.000 3.192.406.875 11.539.040.625 1.817.313.750 5.906.250.000 3.937.500.000 1.968.750.000 918.736.875 984.375.000 984.375.000 3.937.500.000 3.937.500.000 3.937.500.000 3.937.500.000 3.937.500.000 3.808.546.875 1.968.750.000

31 DESEMBER 2009 1.507.866.666 1.507.866.666 2.830.208.333 2.612.500.000 1.088.541.666 1.781.625.000 1.781.662.500 355.162.500 375.000.000 375.000.000 375.000.000 776.238.750 4.425.000.000 4.425.000.000 13.443.750.000 8.962.500.000 2.839.375.000 4.384.500.000 4.384.500.000 658.339.376 10.398.240.000 -

3.076.709.996 10.535.620.305 1.567.112.916 2.396.700.000 1.597.800.000 798.900.000 279.622.671 299.600.000 299.600.000 -

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI HINGGA JATUH TEMPO PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO 137

KETERANGAN FR 052 (17)

31 DESEMBER 2010 16.343.420.625

31 DESEMBER 2009 -

PIUTANG BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH

304.277.228.647

216.077.019.648

PIUTANG BUNGA OBLIGASI HINGGA JTH TEMPO

349.953.990.105

250.855.422.079

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KETERANGAN OBLIGASI KORPORASI PLN VII PLN VII PLN VII PLN VII PLN VII PLN VIII A PLN VIII A PLN VIII A PLN VIII A PLN VIII B PLN IJARAH I PLN IX A/2007 PLN IX B/2007 PLN IX B/2007 PLN IX B/2007 PLN X A 2009 PLN XII B 2010 PLN XII B 2010 Federal Intern Fin VII D Th 2007 Astra Sedaya Fin VIII E/2007 Astra Sedaya Fin VIII F/2007 Astra Sedaya Fin VIII G/2007 INDOSAT Ijarah INDOSAT IV INDOSAT III B/2003 INDOSAT III B/2003 INDOSAT III B/2003 INDOSAT V B/2007 INDOSAT V B/2007 INDOSAT V B/2007 INDOSAT V B/2007 INDOSAT V B/2007 INDOSAT V B/2007 INDOSAT VI A/2008 INDOSAT VI B/2008 BTN XI BTN XII BTN XII BTN XII BTN XII PAM L.JAYA I.D PAM L.JAYA I.D PAM L.JAYA I.C PAM L.JAYA I.C Bank Jabar V

31 DESEMBER 2010 333.472.222 166.736.111 166.736.111 116.715.278 183.409.722 340.000.000 17.000.000 34.000.000 34.000.000 51.562.500 34.000.000 924.444.444 968.888.889 3.270.000.000 4.117.777.778 995.625.000 3.198.000.000 355.333.333 242.472.223 15.525.000 60.000.000 60.000.000 458.541.667 458.541.667 110.050.000 137.562.500 45.854.167 1.100.500.000 1.037.812.500 729.000.000 38.958.333 97.395.833 38.958.333 (38.958.333) 450.937.500 300.625.000 27.500.000

31 DESEMBER 2009 333.472.222 166.736.111 166.736.111 116.715.278 183.409.722 340.000.000 17.000.000 34.000.000 34.000.000 51.562.500 34.000.000 924.444.444 968.888.889 3.270.000.000 4.117.777.778 995.625.000

242.472.222 19.638.889 15.450.000 15.525.000 60.000.000 60.000.000 705.263.889 170.236.111 194.555.556 458.541.667 458.541.667 110.050.000 137.562.500 45.854.167 1.100.500.000 1.037.812.500 729.000.000 1.400.000.000 38.958.333 97.395.833 38.958.333 450.937.500 300.625.000 115.916.667 144.895.833 27.500.000

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

B 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

KETERANGAN

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

Bank Jabar V Bank Jabar V Bank Jabar V Bank Jabar V Bank Jabar V Bank Jabar Banten VI Indofood IV/2007 PEGADAIAN XI A/2006 PEGADAIAN XI A/2006 JASA MARGA XIIQ/2006 JASA MARGA XIIIR/2007 JASA MARGA XIIIR/2007 JASA MARGA XIIIR/2007 JASA MARGA XIIIR/2007 JASA MARGA XIIIR/2007 Bank BNI I /2003 Bank BNI I /2003 Bank BNI I /2003 ADHI KARYA IV/2007 BAKRIE TELECOM I /2007 DANAREKSA III A / 2008 B.EKSPOR IND. IV C / 2009 TELKOM 2010 SERI B TELKOM 2010 SERI B EXIMBANK I THN 2010 SERI D

687.500.000 75.625.000 68.750.000 34.375.000 68.750.000 1.013.333.333 625.781.250 161.566.667 134.638.889 4.725.000.000 525.312.500 128.125.000 33.312.500 12.812.500 128.125.000 58.333.333 145.833.333 58.333.333 1.925.000.000 429.722.222 380.000.000 2.142.000.000 2.308.600.000 1.822.222.222

687.500.000 75.625.000 68.750.000 34.375.000 68.750.000 1.013.333.333 625.781.250 161.566.667 134.638.889 4.725.000.000 525.312.500 128.125.000 33.312.500 12.812.500 128.125.000 58.333.333 145.833.333 58.333.333 1.925.000.000 429.722.222 34.722.222 380.000.000 -

TOTAL OBLIGASI KORPORASI

38.372.029.862

31.385.511.804

OBLIGASI PEMERINTAH FR 0007 (1) FR 0007 (2) FR 0007 (3) FR 0007 (4) FR 0017 (1) FR 0017 (2) FR 0017 (3) FR 0017 (4) FR 0017 (5) FR 0017 (6) dijual (23-11-2009) dijual (14-12-2009) dijual (19-03-2010) FR 0018 FR 0019 (1) FR 0019 (2)

2.348.958.333 565.488.229 3.523.437.500 4.566.797.813 3.013.541.667 3.013.541.667 3.013.541.667 1.205.416.667 1.506.770.833 1.506.770.833 (3.013.541.667) (3.013.541.667) (7.232.500.000) 6.038.541.667 5.789.062.500 5.789.062.500

3.013.541.667 3.013.541.667 3.013.541.667 1.205.416.667 1.506.770.833 1.506.770.833 (3.013.541.667) (3.013.541.667) 6.038.541.667 445.312.500 445.312.500

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

KETERANGAN FR 0019 (3) dijual (27-04-2010) dijual (09-08-2010) dijual (09-08-2010) dijual (11-08-2010) dijual (11-08-2010) FR 0020 (1) FR 0020 (2) FR 0020 (3) FR 0022 FR 0023 (1) FR 0023 (2) FR 0023 (3) FR 0023 (4) FR 0023 (5) FR 0023 (6) FR 0023 (7) Dijual (23-09-2009) Dijual (17-03-2010) Dijual (27-04-2010) FR 0027 (1) FR 0027 (2) FR 0027 (3) FR 0027 (4) FR 0027 (5) FR 0027 (6) dijual (23-10-2009) dijual (07-12-2009) dijual (10-12-2009) dijual (07-01-2010) dijual (07-01-2010) FR 0031 FR 0031 (Dijual 17-03-2010) FR 0032 (1) FR 0032 (2) FR 0033 (1) FR 0033 (2) FR 0033 (3) FR 0033 (4) FR 0033 (5) FR 0033 (6) FR 0033 (7) FR 0033 (8) FR 0033 (9) FR 0033 (10)

31 DESEMBER 2010 7.718.750.000 (3.859.375.000) (3.859.375.000) (3.859.375.000) (3.859.375.000) (3.859.375.000) 356.875.000 594.791.667 594.791.667 91.666.667 91.666.667 68.750.000 45.833.333 458.333.333 343.750.000 91.666.667 (137.500.000) (229.166.667) (45.833.333) 1.246.875.000 1.242.065.625 1.068.750.000 1.246.875.000 1.242.065.625 1.068.750.000 (2.850.000.000) (890.625.000) (1.781.250.000) (1.059.131.250) (534.375.000) 91.666.667 (91.666.667) 20.625.000.000 6.875.000.000 1.822.916.667 182.291.667 27.197.917 1.822.916.667 1.822.916.667 899.463.542 1.093.750.000 2.187.500.000 1.822.916.667 729.166.667

31 DESEMBER 2009 593.750.000 -

356.875.000 594.791.667 594.791.667 91.666.667 91.666.667 68.750.000 45.833.333 458.333.333 343.750.000 91.666.667 (137.500.000) 138.541.667 138.007.292 118.750.000 138.541.667 138.007.292 118.750.000 (316.666.667) (98.958.333) (197.916.667) 137.500.000 20.625.000.000 6.875.000.000 1.822.916.667 182.291.667 27.197.917 1.822.916.667 1.822.916.667 899.463.542 1.093.750.000 2.187.500.000 1.822.916.667 729.166.667

Lampiran 6


KETERANGAN FR 0033 (11) Dijual (02-10-2009) Dijual (02-10-2009) Dijual (17-11-2009) Dijual (05-04-2010) Dijual (06-04-2010) Dijual (06-04-2010) Dijual (13-04-2010) FR 0034 (1) FR 0034 (2) FR 0034 (3) FR 0034 (4) FR 0034 (5) FR 0034 (6) FR 0034 (7) FR 0034 (8) FR 0034 (9) FR 0034 (10) FR 0034 (11) FR 0034 (12) FR 0034 (13) Dijual (05-10-2009) Dijual (05-10-2009) Dijual (17-03-2010) Dijual (17-03-2010) Dijual (01-04-2010) Dijual (05-04-2010) Dijual (05-04-2010) Dijual (20-04-2010) Dijual (08-04-2010) Dijual (12-04-2010) Dijual (12-04-2010) Dijual (13-04-2010) Dijual (26-04-2010) Dijual (26-04-2010) FR 0035 (1) FR 0035 (2) FR 0035 (3) FR 0035 (4) FR 0035 (5) FR 0035 (6) Dijual (09-03-2010) Dijual (09-03-2010) Dijual (10-03-2010) Dijual (18-03-2010)

31 DESEMBER 2010 729.166.667 (1.093.750.000) (364.583.333) (911.458.333) (1.822.916.667) (729.166.667) (1.822.916.667) (1.822.916.667) 266.666.667 128.949.333 266.666.667 373.333.333 533.333.333 533.333.333 746.666.667 373.333.333 266.666.667 213.333.333 160.000.000 320.000.000 133.333.333 (266.666.667) (160.000.000) (266.666.667) (266.666.667) (266.666.667) (533.333.333) (266.666.667) (106.666.667) (266.666.667) (266.666.667) (266.666.667) (533.333.333) (400.000.000) (315.616.000) 1.209.375.000 4.837.500.000 483.750.000 2.418.750.000 4.837.500.000 1.209.375.000 (4.837.500.000) (2.418.750.000) (2.418.750.000) (1.209.375.000)

31 DESEMBER 2009 729.166.667 (1.093.750.000) (364.583.333) (911.458.333) 266.666.667 128.949.333 266.666.667 373.333.333 533.333.333 533.333.333 746.666.667 373.333.333 266.666.667 213.333.333 160.000.000 320.000.000 133.333.333 (266.666.667) (160.000.000) 134.375.000 537.500.000 53.750.000 268.750.000 537.500.000 134.375.000 -

Lampiran 6


KETERANGAN Dijual (19-03-2010) Dijual (29-03-2010) FR 0036 (1) FR 0036 (2) FR 0036 (3) FR 0036 (4) FR 0036 (5) FR 0036 (Dijual 10-03-2010) FR 0037 (1) FR 0037 (2) FR 0037 (3) FR 0037 (4) FR 0037 (5) FR 0037 (6) FR 0037 (7) FR 0037 (8) FR 0037 (9) FR 0037 (10) FR 0037 (11) FR 0037 (12) FR 0037 (13) FR 0037 (14) FR 0038 Dijual (06-10-2009) FR 0039 (1) FR 0039 (2) FR 0039 (3) FR 0039 (4) FR 0039 (5) Dijual (26-03-2010) Dijual (26-03-2010) Dijual (26-03-2010) Dijual (05-04-2010) FR 0040 (1) FR 0040 (2) FR 0040 (3) FR 0040 (4) FR 0040 (5) FR 0040 (6) FR 0040 (7) FR 0040 (8) FR 0040 (9) FR 0040 (10) FR 0040 (11) FR 0040 (12)

31 DESEMBER 2010 (3.386.250.000) (725.625.000) 3.162.500.000 361.368.333 1.317.708.333 790.625.000 527.083.333 (6.159.285.000) 700.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000 3.500.000.000 1.750.000.000 7.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 1.050.000.000 350.000.000 700.000.000 1.050.000.000 725.000.000 (725.000.000) 1.321.875.000 2.203.125.000 2.864.062.500 2.203.125.000 440.625.000 (440.625.000) (1.762.500.000) (3.525.000.000) (3.304.687.500) 282.525.833 282.525.833 282.525.833 2.406.250.000 3.208.333.333 2.406.250.000 1.604.166.667 1.604.166.667 641.666.667 1.604.166.667 3.208.333.333 320.833.333

31 DESEMBER 2009 2.012.500.000 229.961.667 838.541.667 503.125.000 335.416.667 700.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000 875.000.000 3.500.000.000 1.750.000.000 7.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 1.050.000.000 350.000.000 700.000.000 1.050.000.000 2.175.000.000 (2.175.000.000) 1.321.875.000 2.203.125.000 2.864.062.500 2.203.125.000 440.625.000 282.525.833 282.525.833 282.525.833 2.406.250.000 3.208.333.333 2.406.250.000 1.604.166.667 1.604.166.667 641.666.667 1.604.166.667 3.208.333.333 320.833.333

Lampiran 6


KETERANGAN FR 0040 (13) FR 0040 (14) FR 0040 (15) FR 0040 (16) FR 0040 (17) Dijual (05-04-2010) Dijual (06-04-2010) Dijual (06-04-2010) Dijual (09-04-2010) Dijual (09-04-2010) Dijual (26-04-2010) Dijual (26-04-2010) Dijual (28-04-2010) FR 0042 (1) FR 0042 (2) FR 0042 (3) FR 0042 (4) FR 0042 (5) FR 0042 (6) FR 0042 (7) FR 0042 (8) FR 0042 (9) FR 0043 (1) FR 0043 (2) FR 0043 (3) FR 0043 (4) FR 0043 (5) FR 0044 (1) FR 0044 (2) FR 0044 (3) FR 0044 (4) FR 0044 (5) FR 0044 (6) FR 0044 (7) FR 0044 (8) FR 0044 (9) FR 0044 (10) FR 0044 (11) FR 0044 (12) FR 0044 (13) Dijual (06-04-2010) FR 0046 (1) FR 0046 (2) FR 0046 (3) Dijual (12-04-2010)

31 DESEMBER 2010 1.604.166.667 1.283.333.333 748.045.833 876.718.333 1.164.913.750 (1.925.000.000) (1.604.166.667) (1.283.333.333) (1.604.166.667) (1.604.166.667) (641.666.667) (802.083.333) (2.245.833.333) 939.583.333 1.174.479.167 2.348.958.333 1.174.479.167 1.409.375.000 1.409.375.000 939.583.333 469.791.667 4.697.916.667 2.348.958.333 4.697.916.667 7.046.875.000 2.348.958.333 2.114.062.500 1.458.333.333 2.916.666.667 2.916.666.667 1.450.341.667 729.166.667 729.166.667 729.166.667 291.666.667 2.806.154.167 2.095.187.500 2.095.187.500 1.458.333.333 1.458.333.333 (1.458.333.333) 2.315.625.000 1.068.750.000 356.250.000 (3.740.625.000)

31 DESEMBER 2009 1.604.166.667 430.186.161 625.210.000 833.613.333 939.583.333 1.174.479.167 2.348.958.333 1.174.479.167 1.409.375.000 1.409.375.000 349.094.203 124.411.232 46.422.102 2.348.958.333 4.697.916.667 7.046.875.000 2.348.958.333 1.687.907.609 1.458.333.333 2.916.666.667 2.916.666.667 1.450.341.667 729.166.667 729.166.667 729.166.667 291.666.667 2.806.154.167 2.055.534.580 2.055.534.580 753.933.333 753.933.333 2.830.208.334 1.306.250.000 435.416.667 -

Lampiran 6


KETERANGAN FR 0047 (1) FR 0047 (2) FR 0047 (3) FR 0047 (4) FR 0047 (5) FR 0047 (6) FR 0047 (7) FR 0047 (8) FR 0047 (9) FR 0047 (10) FR 0047 (11) FR 0047 (12) FR 0047 (13) FR 0047 (14) FR 0047 (15) FR 0047 (16) FR 0047 (17) FR 0047 (18) FR 0047 (19) FR 0048 Dijual (20-10-2009) Dijual (05-02-2010) FR 0050 (1) FR 0050 (2) FR 0050 (3) FR 0050 (4) FR 0050 (5) FR 0050 (6) FR 0050 (7) FR 0050 (8) FR 0050 (9) FR 0050 (10) FR 0050 (11) FR 0050 (12) IFR 001 IFR 002 (1) IFR 002 (2) FR 030 Dijual (10-12-2009) FR 052 (1) FR 052 (2) FR 052 (3) FR 052 (4) FR 052 (5) FR 052 (6)

31 DESEMBER 2010 937.500.000 937.500.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.039.425.000 866.175.000 937.500.000 937.500.000 937.500.000 937.500.000 562.500.000 1.125.000.000 937.500.000 223.237.500 3.750.000.000 562.500.000 937.500.000 1.607.962.500 1.312.500.000 1.441.586.250 (487.500.000) (954.086.250) 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 12.031.250.000 9.304.150.625 9.219.065.625 5.052.499.375 4.425.000.000 4.481.250.000 4.481.250.000 223.958.333 (223.958.333) 3.192.406.875 7.692.693.750 1.211.529.375 1.487.500.000 1.181.250.000 1.268.750.000

31 DESEMBER 2009 937.500.000 937.500.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.039.425.000 866.175.000 937.500.000 937.500.000 937.500.000 937.500.000 562.500.000 1.125.000.000 937.500.000 223.237.500 3.750.000.000 562.500.000 937.500.000 1.607.962.500 776.238.750 (262.500.000) 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 1.203.125.000 9.463.250.000 6.932.148.048 4.425.000.000 4.481.250.000 4.481.250.000 335.937.500 (335.937.500) 3.076.709.995 7.023.746.870 1.044.730.625 798.920.000 599.190.000 599.190.000

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 312 313 314 315 316

KETERANGAN FR 052 (7) FR 052 (8) FR 052 (9) FR 056 (1) FR 056 (2)

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

1.968.750.000 3.937.500.000 9.728.223.750 2.356.562.500 706.481.727

913.043.478 1.597.800.000 -

PIUTANG BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH

256.939.945.686

248.780.187.782

PIUTANG OBLIGASI TERSEDIA UTK DIJUAL

295.311.975.548

280.165.699.586

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG BUNGA OBLIGASI YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL PROGRAM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

URAIAN

T BOND FR 0010 T BOND FR 0017 T BOND FR 0019 T BOND FR 0020 T BOND FR 0021 T BOND FR 0023 T BOND FR 0024 T BOND FR 0026 T BOND FR 0027 T BOND FR 0031 T BOND FR 0032 T BOND FR 0033 T BOND FR 0034 T BOND FR 0035 T BOND FR 0036 T BOND FR 0037 T BOND FR 0038 T BOND FR 0039 T BOND FR 0040 T BOND FR 0042 T BOND FR 0043 T BOND FR 0044 T BOND FR 0046 T BOND FR 0047 T BOND FR 0050 T BOND FR 0052 T BOND FR 0056 T BOND IFR 0006 T BOND IFR 0007

TOTAL

NOMINAL

RATE KUPON

50.000.000.000 1.004.799.000.000 91.406.000.000 299.595.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 770.000.000.000 180.000.000.000 27.143.000.000 125.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000 1.373.002.000.000 60.000.000.000 175.000.000.000 1.210.497.000.000 15.000.000.000 528.409.000.000 3.764.651.000.000 2.851.461.000.000 958.190.000.000 50.000.000.000 629.307.000.000

13.15 % 13.15 % 14.25 % 14.275 % 14.50 % 11.00 % 12.00 % 11.00 % 9.50 % 11.00 % 15.00 % 12.50 % 12.80 % 12.90 % 11.50 % 12.00 % 11.60 % 11.75 % 11.00 % 10.25 % 10.25 % 10.00 % 9.50 % 10.00 % 10.50 % 10.50 % 8,375% 10.25 % 10.25 %

14.493.460.000.000

PIUTANG 31 DESEMBER 2010

PIUTANG 31 DESEMBER 2009

3.013.541.667 4.605.328.750 2.094.720.833 1.185.896.875 1.375.000.000 6.875.000.000 1.822.916.667 4.106.666.667 967.500.000 910.421.458 4.375.000.000 2.175.000.000 1.321.875.000 44.050.480.833 2.818.750.000 8.221.354.167 35.306.162.500 653.125.000 19.815.337.500 181.173.829.375 112.276.276.875 3.010.712.829 1.494.791.667 29.564.318.438

4.027.187.500 3.013.541.666 2.256.250.000 3.628.229.166 765.237.500 4.605.328.750 12.100.700.000 2.094.720.833 1.185.896.875 1.375.000.000 6.875.000.000 1.822.916.666 5.173.333.333 2.848.750.000 910.421.458 4.375.000.000 2.175.000.000 1.321.875.000 20.953.164.579 147.622.282 4.711.843.297 27.576.310.883 653.125.000 17.288.435.326 34.943.844.885 44.785.182.818 -

473.214.007.101

211.613.917.817

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG DIVIDEN SAHAM PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 No.

URAIAN

1

PT TELKOM

2 3



1.638.384.000

-

PGAS

561.474.300

-

PT SEMEN GRESIK

779.781.000

-

2.979.639.300

-

TOTAL PIUTANG BUNGA DEPOSITO

Lampiran 6

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR PIUTANG INVESTASI LAINNYA PROGRAM PENSIUN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 No.

URAIAN

I

PROGRAM PENSIUN PNS

1

Piutang Jembatan Merah Plaza

TOTAL PIUTANG INVESTASI LAINNYA



373.620.400

366.270.400

373.620.400

366.270.400

Lampiran 7

DAFTAR PIUTANG IURAN MASA KERJA LALU PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 NO

BUMN

1 PT INHUTANI I

POKOK

BUNGA

TOTAL

703.108.212

-

703.108.212

11.360.442.059

-

11.360.442.059

4.996.314.594

34.000

4.996.348.594

24.863.863.812

-

24.863.863.812

5 PERUM BULOG

3.798.401.580

-

3.798.401.580

6 PERUM DAMRI

3.185.019.371

7 PT INHUTANI II

148.629.797

-

148.629.797

8 PT TASPEN

1.413.565.182

-

1.413.565.182

9 PT GARAM

348.258.858

-

348.258.858

89.682.843

-

89.682.843

2 PERUM PEGADAIAN 3 POSINDO 4 PT KAI

10 PT TAMBANG BUKIT ASAM

50.907.286.308

2.545.828

2.579.828

3.187.565.199

50.909.866.136

AKTIVA TETAP

JENIS

JUMLAH

INVENTARIS 5 Inventaris Kantor

KOMPUTER 4 Komputer

KENDARAAN 3 Kend. Bermotor

GEDUNG 2 Gedung dan R Dinas

1 TANAH (HGB)

NO

129.636.758.561

23.234.124.754 23.234.124.754

37.987.163.596 37.987.163.596

35.515.951.324 35.515.951.324

24.911.735.752 24.911.735.752

7.987.783.135

SD. TH 2009

20.275.070.033

6.998.205.214 6.998.205.214

10.924.887.416 10.924.887.416

5.646.843.900 5.646.843.900

(3.376.859.337) (3.376.859.337)

81.992.840

NILAI PEROLEHAN Penambahan

149.911.828.594

30.232.329.968 30.232.329.968

48.912.051.012 48.912.051.012

41.162.795.224 41.162.795.224

21.534.876.415 21.534.876.415

8.069.775.975

PER 31 DES 2010

79.697.751.714

11.988.834.667 11.988.834.667

31.766.063.174 31.766.063.174

27.609.498.832 27.609.498.832

8.333.355.041 8.333.355.041

7.257.847.710

3.111.863.046 3.111.863.046

1.404.598.707 1.404.598.707

3.252.112.170 3.252.112.170

(510.726.213) (510.726.213)

-

86.955.599.424

15.100.697.713 15.100.697.713

33.170.661.881 33.170.661.881

30.861.611.002 30.861.611.002

7.822.628.828 7.822.628.828

-

AKUMULASI PENYUSUTAN Penambahan PER 31 DES 2010

-

SD. TH 2009

PT TASPEN (PERSERO) DAFTAR AKTIVA TETAP PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010

49.939.006.847

11.245.290.087 11.245.290.087

6.221.100.422 6.221.100.422

7.906.452.492 7.906.452.492

16.578.380.711 16.578.380.711

7.987.783.135

NILAI BUKU SD. TH 2009

62.956.229.170

15.131.632.255 15.131.632.255

15.741.389.131 15.741.389.131

10.301.184.222 10.301.184.222

13.712.247.587 13.712.247.587

8.069.775.975

NILAI BUKU PER 31 DES 2010

Lampiran 8

JENIS

AKTIVA TETAP

JUMLAH

42.949.529.683

24.498.024.390

1.619.185.000

3 Kendaraan

4 Inventaris Kantor

11.253.549.668

5.578.770.625

SD. TH 2009

2 Bangunan

1 Tanah

NO

1.478.078.481

1.334.923.331

(116.285.000)

259.440.150

-

44.427.608.164

25.832.947.721

1.502.900.000

11.512.989.818

5.578.770.625

NILAI PEROLEHAN Penambahan PER 31 DES 2010

21.416.885.011

13.301.526.938

475.619.887

7.639.738.186

-

1.724.548.573

1.187.025.203

566.991.760 (29.468.390)

-

23.141.433.584

14.488.552.141

446.151.497

8.206.729.946

-

AKUMULASI PENYUSUTAN SD. TH 2009 Penambahan PER 31 DES 2010

PT ARTHALOKA INDONESIA DAFTAR AKTIVA TETAP PER 31 DESEMBER 2010

21.532.644.672

11.196.497.452

1.143.565.113

3.613.811.482

5.578.770.625


21.286.174.580

11.344.395.580

1.056.748.503

3.306.259.872

5.578.770.625


Lampiran 8

AKTIVA TETAP

JENIS

JUMLAH

INVENTARIS 5 Inventaris Kantor

KOMPUTER 4 Komputer

KENDARAAN 3 Kend. Bermotor

GEDUNG 2 Gedung dan R Dinas

1 TANAH (HGB)

NO

172.586.288.244

47.732.149.144 47.732.149.144

37.987.163.596 37.987.163.596

37.135.136.324 37.135.136.324

36.165.285.420 36.165.285.420

13.566.553.760

SD. TH 2009

21.753.148.514

8.333.128.545 8.333.128.545

10.924.887.416 10.924.887.416

5.530.558.900 5.530.558.900

(3.117.419.187) (3.117.419.187)

81.992.840

NILAI PEROLEHAN Penambahan

194.339.436.758

56.065.277.689 56.065.277.689

48.912.051.012 48.912.051.012

42.665.695.224 42.665.695.224

33.047.866.233 33.047.866.233

13.648.546.600

PER 31 DES 2010

-

101.114.636.725

25.290.361.605 25.290.361.605

31.766.063.174 31.766.063.174

28.085.118.719 28.085.118.719

8.982.396.283

4.298.888.249 4.298.888.249

1.404.598.707 1.404.598.707

3.222.643.780 3.222.643.780

56.265.547 56.265.547

-

110.097.033.008

29.589.249.854 29.589.249.854

33.170.661.881 33.170.661.881

31.307.762.499 31.307.762.499

16.029.358.774 16.029.358.774

-

AKUMULASI PENYUSUTAN Penambahan PER 31 DES 2010

15.973.093.227 15.973.093.227

SD. TH 2009

PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ARTHALOKA DAFTAR AKTIVA TETAP PROGRAM THT KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2010

71.471.651.519

22.441.787.539 22.441.787.539

6.221.100.422 6.221.100.422

9.050.017.605 9.050.017.605

20.192.192.193 20.192.192.193

13.566.553.760


84.242.403.750

26.476.027.835 26.476.027.835

15.741.389.131 15.741.389.131

11.357.932.725 11.357.932.725

17.018.507.459 17.018.507.459

13.648.546.600


Lampiran 8

Lampiran 8

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR RINCIAN TANAH PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KCU/KC DKI Jakarta Lampung Bengkulu Palembang Palangka Raya Pontianak Pangkal Pinang Medan Banda Aceh Pematang Siantar Bukit Tinggi Padang Pekan Baru Jambi Bandung Bogor Tasikmalaya Cirebon Serang Semarang Purwokerto Surakarta Jogjakarta Pekalongan Surabaya Malang Madiun Kediri Jember Banjarmasin Samarinda Makasar Manado Palu Kendari Ambon Jayapura Gorontalo Ternate Denpasar Kupang Mataram TOTAL

TAHUN PEROLEHAN 31 DESEMBER 2009 2000 1990 1990 1990 1994 1991 1988 1991 1992 1990 1986 1990 1990 1984 1992 1992 1991 1991 1986 1991 1992 1990 1992 1986 1993 1991 2004 1993 1987 1994 1989 1986 1992 1993 1986 1991 2006 2006 1987 1988 1987

NILAI PEROLEHAN MUTASI

31 DESEMBER 2010

537.347.275 298.500.000 170.520.000 506.056.700 180.367.600 280.702.225 1.620.520.000 836.310.600 510.786.000 298.360.000 528.425.000 309.623.000 320.314.000 202.170.000 2.538.412.250 768.670.100 343.200.500 512.520.000 354.900.000 573.543.750 245.014.000 669.758.650 387.600.900 474.712.350 980.768.870 271.745.700 258.010.000 716.327.000 599.884.650 306.182.000 407.140.000 506.576.000 210.100.050 121.210.000 321.210.000 557.250.000 125.384.850 818.680.000 1.095.233.782 561.817.750 316.171.650 176.000.000

(32.227.275,00) (150.000,00) (28.250.700,00) (363.315,00) (315.000,00) (3.016.875,00) (165.635.892,00) (15.600.000,00) (35.150.000,00) (115.000,00) (21.894.000,00) (27.000,00) (18.500.000,00) (33.440.000,00) (4.250.000,00) (12.720.000,00) (16.425.000,00) (25.800.000,00) (432.000,00) (300.000,00) (15.267.000,00) 68.555.000,00 (8.065.000,00) (57.971.239,00) (77.700.000,00) (18.018.750,00) (150.000,00) (1.467.000,00) (2.032.025,00) (384.850,00) (150.000,00) 54.562.000,00 (150.000,00)

505.120.000 298.350.000 142.269.300 505.693.385 180.052.600 277.685.350 1.620.520.000 670.674.708 510.786.000 282.760.000 493.275.000 309.508.000 298.420.000 202.143.000 2.519.912.250 735.230.100 338.950.500 499.800.000 338.475.000 573.543.750 219.214.000 669.326.650 387.300.900 459.445.350 980.768.870 340.300.700 249.945.000 658.355.761 522.184.650 306.182.000 389.121.250 506.576.000 209.950.050 119.743.000 319.177.975 557.250.000 125.000.000 818.680.000 1.095.233.782 561.667.750 370.733.650 175.850.000

21.818.027.202

(472.850.921)

21.345.176.281

Lampiran 8

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KCU/KC DKI Jakarta Lampung Bengkulu Palembang Palangka Raya Pontianak Pangkal Pinang Medan Banda Aceh Pematang Siantar Bukit Tinggi Padang Pekan Baru Jambi Bandung Bogor Tasikmalaya Cirebon Serang Semarang Purwokerto Surakarta Jogjakarta Pekalongan Surabaya Malang Madiun Kediri Jember Banjarmasin Samarinda Makasar Manado Palu Kendari Ambon Jayapura Gorontalo Ternate Denpasar Kupang Mataram TOTAL

TAHUN PEROLEHAN 31 DESEMBER 2009 1994 2002 1990 2000 1994 1994 1990 1993 2004 2000 1990 1993 1996 1989 1992 1995 1994 1995 1988 1993 1992 1991 1994 1988 1992 1995 2004 1994 1992 2004 1992 1991 1995 1997 1991 1993 2006 2006 1988 1994 1989


31 DESEMBER 2010

236.880.000 1.888.514.105 1.933.788.709 2.022.686.358 2.004.995.969 2.076.751.118 437.480.000 4.072.955.126 8.508.128.393 4.046.092.440 2.163.144.043 2.557.220.608 2.353.814.673 1.593.250.214 3.539.109.524 3.802.790.574 1.650.587.533 2.646.849.600 1.682.541.016 2.541.473.775 2.909.581.173 2.861.465.050 3.751.063.917 2.193.052.522 2.343.083.222 3.037.726.989 2.389.003.040 4.678.295.907 2.311.881.885 2.721.503.438 5.584.113.320 3.207.194.241 1.658.811.827 1.867.845.817 2.143.309.592 2.545.490.138 3.472.381.606 7.245.604.189 8.203.497.829 3.141.568.082 3.147.933.572 1.034.961.888

(23.696.803,00) (7.976.837,00) (78.957.059,00) (23.378.144,00) (20.320.830,00) (55.508.142,00) (2.113.393,00) (3.825.942,00) (18.686.043,00) (21.708.524,00) (92.370.016,00) (117.218.339,00) (68.079.167,00) (49.577.409,00) (34.964.533,00) (82.790.515,00) (22.389.750,00) (150.000.000,00) (21.982.355,00) (48.955.877,00) (21.897.972,00) (171.379.296,00) (274.371.969,00) (42.940.000,00) (15.952.704,00) (40.420.935,00) (22.601.283,00) (9.629.009,00) (402.508.901,00) (117.461.577,00) (14.479.667,00) (11.023.406,00) (177.928.996,00) (39.014.012,00) (148.516.072,00) (16.077.708,00)

236.880.000 1.864.817.302 1.925.811.872 1.943.729.299 1.981.617.825 2.056.430.288 437.480.000 4.017.446.984 8.506.015.000 4.042.266.498 2.144.458.000 2.535.512.084 2.261.444.657 1.476.031.875 3.471.030.357 3.753.213.165 1.615.623.000 2.564.059.085 1.660.151.266 2.391.473.775 2.887.598.818 2.861.465.050 3.702.108.040 2.171.154.550 2.171.703.926 2.763.355.020 2.346.063.040 4.662.343.203 2.271.460.950 2.698.902.155 5.574.484.311 2.804.685.340 1.541.350.250 1.853.366.150 2.143.309.592 2.545.490.138 3.461.358.200 7.067.675.193 8.203.497.829 3.102.554.070 2.999.417.500 1.018.884.180

124.208.423.022

(2.470.703.185)

121.737.719.837

Lampiran 8

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR KENDARAAN PER 31 DESEMBER 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KCU/KC DKI Jakarta Lampung Palembang Medan Banda Aceh Bukit Tinggi Tanjung Pinang Bandung Bogor Tasikmalaya Cirebon Serang Semarang Purwokerto Surakarta Pekalongan Surabaya Malang Kediri Makasar Palu Ambon Manokwari Denpasar Sub Total KC Kantor Pusat TOTAL

THN PEROLEHAN 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

31 DESEMBER 2009 129.800.000,00 132.900.000,00 137.300.000,00 137.900.000,00 139.150.000,00 134.900.000,00 0,00 133.750.000,00 131.300.000,00 177.300.000,00 133.350.000,00 131.300.000,00 134.600.000,00 178.300.000,00 178.300.000,00 180.800.000,00 136.350.000,00 180.900.000,00 180.900.000,00 145.200.000,00 151.000.000,00 198.000.000,00 182.050.000,00 3.365.350.000,00 399.400.000,00 3.764.750.000,00

NILAI PEROLEHAN MUTASI 31 DESEMBER 2010 129.800.000,00 129.800.000,00 259.600.000,00 (259.600.000,00) -

129.800.000,00 132.900.000,00 137.300.000,00 137.900.000,00 139.150.000,00 134.900.000,00 129.800.000,00 133.750.000,00 131.300.000,00 177.300.000,00 133.350.000,00 131.300.000,00 134.600.000,00 178.300.000,00 178.300.000,00 180.800.000,00 136.350.000,00 180.900.000,00 180.900.000,00 145.200.000,00 151.000.000,00 198.000.000,00 129.800.000,00 182.050.000,00 3.624.950.000,00 139.800.000,00 3.764.750.000,00

Lampiran 8

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR KOMPUTER PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

KCU/KC DKI Jakarta Lampung Bengkulu Palembang Palangkaraya Pontianak Pangkal Pinang Medan Banda Aceh Pematang Siantar Bukit Tinggi Padang Pekanbaru Jambi Bandung Bogor Tasikmalaya Cirebon Serang Semarang Purwokerto Surakarta Yogjakarta Pekalongan Surabaya Malang Madiun Kediri Jember Banjarmasin Samarinda Makasar Manado Palu Kendari Ambon Jayapura Gorontalo Ternate Denpasar Kupang Mataram Sub Total KC Kantor Pusat Total

31 DESEMBER 2009


1.202.214.920 604.267.056 411.187.689 648.598.439 441.108.820 418.042.439 399.529.071 879.396.863 683.161.857 472.715.234 468.344.716 563.638.370 518.433.913 481.003.936 909.295.043 630.082.721 634.014.287 620.293.551 545.827.259 798.159.784 729.083.395 542.330.696 678.339.764 559.411.623 635.664.722 556.232.283 403.326.927 398.373.330 348.192.045 482.973.723 385.646.555 532.096.737 552.786.398 319.996.472 444.005.483 274.640.531 395.596.858 386.964.329 384.676.509 737.506.734 404.288.389 415.094.962

9.256.500,00 20.405.000,00 (15.918.650,00) (35.707.500,00) (55.858.000,00) 14.258.308,00 163.901.800,00 (109.638.800,00) 8.525.000,00 (21.353.200,00) (13.319.075,00) (8.910.000,00) (32.780.000,00) (17.300.001,00) (138.438.275,00) (26.895.000,00) (20.405.000,00) (102.399.864,00) 17.300.001,00 -

22.896.544.433 2.814.884.811 25.711.429.244

(365.276.756) (180.648.523) (545.925.279)

31 DESEMBER 2010 1.211.471.420 624.672.056 395.269.039 648.598.439 405.401.320 418.042.439 399.529.071 823.538.863 697.420.165 472.715.234 468.344.716 563.638.370 518.433.913 481.003.936 909.295.043 793.984.521 634.014.287 620.293.551 545.827.259 688.520.984 737.608.395 542.330.696 656.986.564 559.411.623 622.345.647 556.232.283 394.416.927 365.593.330 330.892.044 482.973.723 385.646.555 393.658.462 552.786.398 293.101.472 444.005.483 274.640.531 395.596.858 366.559.329 282.276.645 737.506.734 421.588.390 415.094.962 22.531.267.677 2.634.236.288 25.165.503.965

Lampiran 8

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSIUN PNS DAFTAR INVENTARIS KANTOR PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

KCU/KC DKI Jakarta Lampung Bengkulu Palembang Palangkaraya Pontianak Pangkal Pinang Medan Banda Aceh Pematang Siantar Bukit Tinggi Padang Pekanbaru Jambi Bandung Bogor Tasikmalaya Cirebon Serang Semarang Purwokerto Surakarta Yogjakarta Pekalongan Surabaya Malang Madiun Kediri Jember Banjarmasin Samarinda Makassar Manado Palu Kendari Ambon Jayapura Gorontalo Ternate Manokwari Denpasar Kupang Mataram Sub Total KC

31 DESEMBER 2009


31 DESEMBER 2010

521.845.100 445.204.830 816.010.245 1.292.612.866 687.191.300 470.732.501 125.955.000 1.717.378.244 1.494.131.551 1.339.927.737 920.342.600 1.052.625.750 771.397.252 514.519.725 1.145.140.870 1.112.224.527 965.905.860 672.690.420 649.141.954 1.805.977.924 793.058.280 569.410.200 1.127.280.150 585.084.252 1.186.380.435 1.095.547.860 824.678.810 941.435.840 665.947.740 1.012.344.850 688.196.710 1.423.224.510 792.603.345 916.056.358 476.014.438 826.252.229 581.900.488 512.781.700 702.927.045 0 756.609.231 517.498.650 248.152.300

(12.550.000,00) (87.394.500,00) (77.080.020,00) (122.425.000,00) (30.000.000,00) (72.900.000,00) (74.795.000,00) (15.957.120,00) (151.078.000,00) (64.037.700,00) (220.709.060,00) (3.506.250,00) (113.437.000,00) (66.704.000,00) 177.928.996,00 (36.500.000,00) 36.500.000,00 (47.150.000,00)

521.845.100 432.654.830 816.010.245 1.292.612.866 599.796.800 470.732.501 125.955.000 1.640.298.224 1.494.131.551 1.339.927.737 920.342.600 1.052.625.750 648.972.252 514.519.725 1.115.140.870 1.112.224.527 965.905.860 599.790.420 649.141.954 1.731.182.924 777.101.160 569.410.200 976.202.150 585.084.252 1.186.380.435 1.031.510.160 603.969.750 941.435.840 662.441.490 1.012.344.850 688.196.710 1.423.224.510 792.603.345 802.619.358 409.310.438 826.252.229 581.900.488 690.710.696 666.427.045 36.500.000 756.609.231 517.498.650 201.002.300

35.764.341.677

(981.794.654)

34.782.547.023

Lampiran 9 REKAP RINCIAN HUTANG KEPADA KAS DAERAH PER KCU/KC PERIODE TAHUN 2010

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KCU/KC KCU Jakarta KC Lampung KC Bengkulu KC Palembang KC Palangkaraya KC Pontianak KC Pangkal Pinang KCU Medan KC Aceh KC P. Siantar KC Bukittinggi KC Padang KC Pekanbaru KC Jambi KC Tanjung Pinang KCU Bandung KC Bogor KC Tasikmalaya KC Cirebon KC Serang KCU Semarang KC Purwokerto KC Surakarta KC Yogyakarta KC Pekalongan KCU Surabaya KC Malang KC Madiun KC Kediri KC Jember KC Banjarmasin KC Samarinda KCU Makassar KC Manado KC Palu KC Kendari KC Ambon KC Jayapura KC Gorontalo KC Ternate KC Mamuju KC Manokwari KC Denpasar KC Kupang KC Mataram TOTAL

BA P100 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P200 P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P300 P301 P302 P303 P304 P400 P401 P402 P403 P404 P500 P501 P502 P503 P504 P505 P506 P600 P601 P602 P603 P604 P605 P606 P607 P608 P609 P700 P701 P702

POTONGAN HUTANG KEPADA KAS DAERAH DPM INDUK

DPM SUSULAN

NON DAPEM

TOTAL

21.244.100 37.600.000 32.800.000 77.031.450 40.648.597 58.950.000 6.230.400 6.539.820 9.200.000 8.700.000 23.010.900 40.400.000 39.245.476 30.160.000 2.450.000 357.067.900 105.437.138 28.536.000 78.593.800 65.137.029 13.300.000 16.603.500 19.179.310 18.460.407 10.169.971 2.000.000 48.362.800 4.950.000 21.600.000 3.500.000 40.303.700 118.164.008 112.169.800 38.402.500 84.125.796 18.000.000 21.850.000 67.618.221 6.300.000 16.522.804 7.900.000 3.500.000 19.740.000 10.347.900

39.300.000 4.450.000 9.705.000 1.248.995 500.000 700.000 1.100.000 6.050.000 2.600.000 20.300.000 6.775.000 7.050.000 1.600.000 1.500.000 200.000 8.750.000 5.200.000 307.500 13.000.000 1.050.000 2.600.000 1.627.100 1.300.000 1.000.000 1.050.000 8.995.000 -

75.316.138 84.602.022 308.234.250 105.652.118 139.010.629 96.534.200 4.249.321 418.200 10.014.084 34.684.926 57.532.018 94.789.796 29.491.760 11.272.251 800.448 712.192.814 343.305.469 38.700.471 43.722.458 36.378.838 39.233.801 36.089.264 19.931.148 21.300.848 53.800.364 164.241.860 32.141.400 10.061.971 12.971.600 320.169.199 260.905.637 70.607.099 337.300.389 154.179.612 88.014.392 333.633.230 35.263.200 42.961.800 33.414.932 139.548.046 300.574.984 34.249.569

135.860.238 122.202.022 345.484.250 192.388.568 180.908.221 155.484.200 10.479.721 7.458.020 19.914.084 44.484.926 80.542.918 141.239.796 68.737.236 44.032.251 3.250.448 1.089.560.714 455.517.607 67.236.471 122.316.258 108.565.867 54.133.801 52.692.764 40.610.458 39.761.255 64.170.335 2.000.000 212.604.660 4.950.000 53.741.400 13.561.971 53.275.300 447.083.207 378.275.437 109.317.099 434.426.185 173.229.612 112.464.392 402.878.551 42.863.200 60.484.604 42.364.932 143.048.046 329.309.984 44.597.469

1.792.053.327

147.958.595

4.767.496.556

6.707.508.478

Lampiran 10

PT TASPEN (PERSERO) KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 1. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Per 31 Desember 2009 1.1. THT Dwiguna 1.2. THT Kematian 1.3. Anuitas Jiwa

33.757.438.307.240 29.615.866.573.921 3.496.720.733.099 644.851.000.220

2. Pengakuan Unfunded Liability PNS / PSL BUMN 1 Januari - 31 Desember 2010 2.1. THT Dwiguna 2.2. THT Kematian 2.2. Anuitas Jiwa

1.126.900.430.001 168.701.928.177 3.598.329.470

3. Kenaikan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan 1 Januari - 31 Desember 2010 4.1. THT Dwiguna 4.2. THT Kematian 4.3. Anuitas Jiwa

3.334.895.248.871 318.180.697.554 46.694.386.761

4. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Per 31 Desember 2010 3.1. THT Dwiguna 3.2. THT Kematian 3.3. Anuitas Jiwa

1.299.200.687.648

3.699.770.333.186

38.756.409.328.074 34.077.662.252.793 3.983.603.358.830 695.143.716.451

Lampiran 11 PT.TASPEN (PERSERO) NERACA KONSOLIDASIAN PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

URAIAN

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

ASET INVESTASI Deposito Berjangka

8.007.516.010.435

4.923.400.743.769

-

3.187.775.000

2.606.075.129.625

1.719.628.490.000

1.111.545.219

29.866.469.623

- Tersedia Untuk Dijual

10.966.838.865.767

10.845.873.222.277

- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

11.969.249.868.681

10.744.206.968.139

2.726.310.312

2.272.462.440

33.553.517.730.039

28.268.436.131.248

2.445.600.302

3.852.603.324

Piutang Premi dan Iuran

348.047.163.514

206.776.352.831

Piutang Hasil Investasi

668.392.286.938

543.712.168.120

-

-

50.909.866.136

75.611.174.638

8.389.364.871.001

7.113.794.638.922

3.529.435.174

5.670.687.514

Saham - Diperdagangkan - Tersedia Untuk Dijual Reksadana Obligasi

Investasi Langsung JUMLAH INVESTASI ASET NON INVESTASI Kas dan Setara Kas

Piutang Pelepasan Investasi Piutang Iuran Masa Kerja Lalu Piutang PSL Pemberi Kerja Piutang Usaha

20.749.575.825

45.052.586.280

Piutang Pajak

Piutang Accrued Interest

3.381.972.483

-

Piutang Lain-lain

1.422.997.581

1.390.359.928

567.579.184.785

454.884.954.358

20.735.605.182

16.008.107.329

684.299.637

589.650.385

10.077.242.858.558

8.467.343.283.629

Piutang Kepada Program Pensiun Biaya Dibayar Dimuka Persediaan JUMLAH ASET NON INVESTASI ASET TETAP - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan - Aset Dalam Penyelesaian JUMLAH ASET TETAP

194.339.436.760 (110.097.033.009) 25.448.630.694 109.691.034.445

ASET TIDAK BERWUJUD ASET LAIN-LAIN JUMLAH ASET

1

172.586.288.244 (101.114.636.725) 1.127.375.812 72.599.027.331

4.036.154.257

3.403.633.103

3.218.315.998

35.306.243.559

43.747.706.093.297

36.847.088.318.870

PT.TASPEN (PERSERO) NERACA KONSOLIDASIAN PROGRAM THT PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009

URAIAN

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

KEWAJIBAN Kewajiban Kepada Pemegang Peserta - Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan - Utang Klim Utang Perolehan Investasi Utang Barang & Jasa Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak Utang kepada DP Taspen Pendapatan Diterima Dimuka Telepon Deposit Security Deposit Kewajiban Imbalan Paska Kerja Kewajiban Lain-lain

38.756.409.328.074 591.071.850.906 54.322.838.820 16.281.456.496 83.595.679.623 7.003.545.591 1.188.095.424 3.470.094.285 1.183.171.262 5.587.635.985 97.240.844.299 4.176.641.978

33.757.438.307.240 209.638.535.838 2.142.523.967 74.383.391.572 9.237.074.253 11.118.812.663 4.288.393.682 1.072.020.532 5.084.471.655 79.920.252.773 4.340.644.187

JUMLAH KEWAJIBAN

39.621.531.182.743

34.158.664.428.362

3.668.147.082

8.198.773.280

100.000.000.000

100.000.000.000

254.979.061.480 1.199.199.909.381 174.423.575.408 1.324.877.275.422 (353.935.974) 488.171.071.129 581.209.806.626 4.122.506.763.472

122.627.408.622 456.742.265.191 61.097.615.408 1.116.323.314.578 (28.141.912) 488.171.071.129 335.291.584.212 2.680.225.117.228

Kepentingan Minoritas EKUITAS: Modal Saham Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi : - Saham - Obligasi Cadangan Umum Cadangan Tujuan Bagian Ekuitas Anak Perusahaan Saldo Laba Tahun Lalu Laba (Rugi) Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

43.747.706.093.297

2

36.847.088.318.870

2. LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN PROGRAM THT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

U R A I A N

31 DESEMBER 2010

Lampiran 12

31 DESEMBER 2009

PENDAPATAN Premi dan Iuran Hasil Investasi Pendapatan PSL Pemberi Kerja Pendapatan Lain

4.016.493.193.341 3.856.610.059.941 1.299.200.687.648 40.211.969.041

3.647.357.832.362 3.304.089.528.120 3.134.391.421.862 37.614.064.128

JUMLAH PENDAPATAN

9.212.515.909.971

10.123.452.846.472

BEBAN Beban Klaim dan Manfaat Klaim dan Manfaat Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Jumlah Beban Klaim dan Mafaat

3.436.691.779.632 4.992.779.001.268 8.429.470.780.900

3.009.854.530.884 6.613.066.428.100 9.622.920.958.984

Beban Investasi Beban Usaha Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun

8.061.971.603 682.932.295.443 (537.672.512.730) 145.259.782.713

Beban Lain Beban PPh Badan JUMLAH BEBAN

47.005.567.728 8.629.798.102.944

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Badan Laba (Rugi) Setelah PPh Badan Kepentingan Minoritas LABA BERSIH

582.717.807.027 (5.765.069.098) 576.952.737.929 4.257.068.697 581.209.806.626

3

5.923.645.115 587.311.593.963 (457.399.553.128) 129.912.040.835 11.853.959.074 13.626.596.876 9.784.237.200.884 339.215.645.588 (3.329.371.162) 335.886.274.426 (594.690.214) 335.291.584.212

Lampiran 13 PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN POSISI DANA PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

ASET INVESTASI Deposito Berjangka Obligasi Tersedia Untuk Dijual Investasi Langsung Properti Investasi JUMLAH INVESTASI ASET NON INVESTASI Kas dan Setara Kas Piutang Iuran Piutang Kepada Pemerintah Piutang Accrued Interest Piutang Hasil Investasi Piutang pelepasan Investasi Piutang PGS 11 Piutang Pajak Piutang lainnya Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka JUMLAH ASET NON INVESTASI ASET TETAP - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

12.528.710.000.000 16.262.883.262.807 35.741.219.242 221.453.479.860 29.048.787.961.909

8.505.043.895.000 11.114.868.424.398 55.651.587.021 223.160.170.344 19.898.724.076.763

1.606.683.737 506.329.009.444 212.863.084.533 20.395.074.150 501.844.237.375 23.521.454.005 789.989.683 5.023.726.219 1.469.743.888 3.630.230.638.793 4.904.073.641.827

2.584.802.533 308.798.736.580 545.600.587.599 54.700.791.971 238.681.615.686 22.601.061.581 434.958.095 55.548.708.272 798.459.934 3.026.634.917.563 4.256.384.639.814

206.795.697.106 (131.080.163.277) 75.715.533.829

211.266.971.145 (122.067.013.130) 89.199.958.015

ASET TIDAK BERWUJUD

595.268.575

1.667.866.631

ASET LAIN-LAIN

889.436.512

554.442.945

34.030.061.842.652

24.246.530.984.168

55.180.597.825 3.390.000.000.000 118.019.915.500 36.662.407.675 102.317.625.403 4.977.285.621 1.655.500.432 6.707.508.478 567.579.184.785 86.728.590.688 4.369.828.616.407

51.537.335.368 3.092.403.000.000 1.430.230.510 25.424.807.436 107.559.303.265 60.666.497.868 836.570.817 6.681.987.289 454.884.954.358 227.237.087 3.801.651.923.998

29.660.233.226.245

20.444.879.060.170

JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang Manfaat Pensiun Utang kepada Bank Utang barang dan jasa Uang Muka Pelepasan Properti Investasi Utang Pajak Utang Kepada PT Askes Utang pada Kas Negara Pendapatan Diterima Dimuka Utang pada Kas Daerah Utang pada Program THT Kewajiban Lain-Lain JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL DANA BERSIH Untuk Manfaat Pensiun

Lampiran 14 PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN DANA PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA KONSOLIDASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

URAIAN

31 DESEMBER 2010

31 DESEMBER 2009

PENAMBAHAN Hasil Investasi - Bunga Deposito - Bunga Obligasi - Deviden Penyertaan - Pendapatan Sewa - Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Jumlah Hasil Investasi

667.879.902.519 1.500.849.642.629 1.655.585.999 426.252.728 222.172.343.789 2.392.983.727.664

931.919.584.159 913.611.762.959 1.961.011.358 738.452.291 (54.764.829.679) 1.793.465.981.088

Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi Beban Operasional dan Proses Likuidasi

1.583.717.427.444 -

678.551.751.300 (10.904.458.046)

Penerimaan Iuran Iuran Peserta Penerimaan Dana dari Pemerintah Iuran Program Pensiun PT KAI Jumlah Penerimaan Iuran Pendapatan Lain Lain JUMLAH PENAMBAHAN

5.759.014.252.674 44.290.528.851.896 420.858.327.884 50.470.401.432.454

5.233.505.673.357 40.031.196.992.073 521.407.431.285 45.786.110.096.715

2.688.959.597

7.730.668.817

54.449.791.547.159

48.254.954.039.874

537.672.512.730 15.227.385.993 26.434.004.230 579.333.902.953

453.428.328.128 21.854.736.452 4.458.084.352 479.741.148.932

PENGURANGAN - Beban Penyelenggaraan Pensiun - Beban Penyusutan dan Amortisasi - Beban Lain-Lain Jumlah Beban Operasional Pembayaran Manfaat Pensiun - PNS - Veteran/PKRI/KNIP - Dana Kehormatan - Beban APBN (Pegadaian dan Pensiun 13) - Pengembalian Nilai Tunai - PT KAI ex PNS - Sharing Damu II/III Jumlah Pembayaran Manfaat Pensiun

38.858.891.570.044 1.685.508.904.335 380.108.899.988 3.138.804.228.481 11.196.540.507 423.867.578.982 (2.248.929.130) 44.496.128.793.207

35.057.039.597.888 1.694.135.038.715 455.974.125.790 2.824.065.622.185 38.277.882.283 346.486.145.544 (3.919.483.508) 40.412.058.928.897

JUMLAH PENGURANGAN

45.075.462.696.160

40.891.800.077.829

9.374.328.850.999

7.363.153.962.045

Dana Bersih Awal Periode Koreksi Dana Bersih

20.444.879.060.170 (158.974.684.924)

12.642.315.132.377 439.409.965.748

TOTAL

20.285.904.375.246

13.081.725.098.125

DANA BERSIH AKHIR PERIODE

29.660.233.226.245

20.444.879.060.170

KENAIKAN (PENURUNAN) DANA BERSIH

1. LAPORAN POSISI DANA PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN POSISI DANA PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA Perbandingan 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 URAIAN ASET Investasi Deposito Berjangka Obligasi - Tersedia Untuk Dijual Investasi CadanganLangsung Penyisihan Investasi Langsung Investasi Properti JUMLAH INVESTASI Aset Non Investasi Kas dan Setara Kas Piutang Iuran Piutang kepada Pemerintah Piutang Hasil Investasi Piutang Accrued Interest Piutang Pelepasan Investasi Piutang PGS 11 Piutang pada Program PT KAI Piutang Kepada Intama Piutang Pajak Piutang Lain-Lain Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Cad. Penyisihan Piutang Anak Persh JUMLAH ASET NON INVESTASI Aset Tetap - Nilai Perolehan - Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP Aset Tidak Berwujud - Nilai Perolehan - Amortisasi JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD Aset Lain-Lain Hak Guna Bangunan Amortisasi Hak Guna Bangunan JUMLAH ASET KEWAJIBAN Dana Program Pensiun PT KAI Utang Manfaat Pensiun Utang Kepada Bank Utang yang Barang dan Dibayar Jasa Biaya Masih Uang Muka Pelepasan Property Investasi Utang Pajak Utang Kepada PT Askes Utang pada Kas Negara Utang pada Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Utang pada Program THT Utang pada Program THT Bukan PNS Utang Iuran pada Program PT KAI Utang Kewajiban Lain-Lain JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL DANA BERSIH

31 Desember 2010 (Audited)


11.624.910.000.000

7.691.730.095.000

16.262.883.262.807 35.741.219.242 221.453.479.860 28.144.987.961.909

11.114.868.424.398 55.651.587.021 223.160.170.344 19.085.410.276.763

1.274.292.505 506.329.009.444 212.863.084.533 499.189.478.097 20.395.074.150 23.521.454.005 789.989.683 4.440.198.750 5.004.441.924 575.330.800 3.596.477.752.906 (4.440.198.750)

2.459.032.692 300.349.165.511 544.758.998.400 235.986.974.936 54.700.791.971 22.601.061.581 434.958.095 93.267.390 4.440.198.750 54.600.017.849 281.704.300 2.999.192.527.163 (4.440.198.750)

4.866.419.908.047

4.215.458.499.888

206.795.697.106 (131.080.163.277) 75.715.533.829

211.266.971.145 (122.067.013.130) 89.199.958.015

10.009.537.225 (9.414.268.650) 595.268.575

10.009.537.225 (8.341.670.594) 1.667.866.631

1.382.949.574 (493.513.062) 33.088.608.108.872

672.911.653 (118.468.708) 23.392.291.044.242

55.106.022.438 3.390.000.000.000 -

51.480.559.785 3.092.403.000.000 1.430.230.510 -

118.019.915.500 36.357.407.394 101.519.209.500 4.930.111.088 6.707.508.478 1.655.500.432 538.077.433.683 1.744.100 3.757.400 85.603.901.170

25.278.273.241 107.029.814.858 59.659.358.360 6.681.987.289 836.570.817 454.407.288.479 214.530.560

4.337.982.511.183

3.799.421.613.899

28.750.625.597.689

19.592.869.430.343

2. LAPORAN PERUBAHAN DANA

PT TASPEN (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN DANA PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA Perbandingan Periode 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 URAIAN


PENAMBAHAN Hasil Investasi Bunga Deposito Bunga Obligasi Deviden Penyertaan Pendapatan Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

606.765.098.048 1.500.849.642.629 1.655.585.999 426.252.728 222.172.343.789

Jumlah Hasil Investasi

2.331.868.923.193

Kenaikan/ Penurunan Nilai Investasi Kerugian Likuidasi Penyertaan Anak Pers

1.583.717.427.444 -

Iuran Peserta Penerimaan Dana dari Pemerintah


849.093.691.893 913.611.762.959 1.961.011.358 738.452.291 (54.764.829.679) 1.710.640.088.822 678.551.751.300 (10.904.458.046)

5.759.014.252.674 44.290.528.851.896

5.233.505.673.357 40.031.196.992.073

2.566.188.402

7.644.335.896

JUMLAH PENAMBAHAN

53.967.695.643.609

47.650.634.383.402

PENGURANGAN Pembayaran Manfaat Pensiun PNS Veteran/PKRI/KNIP Dana Kehormatan Beban APBN (Pegadaian dan Pensiun 13) Pengembalian Nilai Tunai Sharing Damu II / III

38.858.891.570.044 1.685.508.904.335 380.108.899.988 3.138.804.228.481 11.196.540.507 (2.248.929.130)

35.057.039.597.888 1.694.135.038.715 455.974.125.790 2.824.065.622.185 38.277.882.283 (3.919.483.508)

JUMLAH PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

44.072.261.214.225

40.065.572.783.353

Pendapatan Lain Lain

Beban Operasional Beban Penyelenggaraan Pensiun Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN OPERASIONAL JUMLAH PENGURANGAN KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DANA BERSIH AWAL PERIODE KOREKSI DANA BERSIH

537.672.512.730 15.227.385.993 26.434.004.230 579.333.902.953

453.428.328.128 21.854.736.452 4.458.084.352 479.741.148.932

44.651.595.117.178

40.545.313.932.285

9.316.100.526.431

7.105.320.451.117

19.592.869.430.343

12.637.409.337.643

(158.344.359.085)

(149.860.358.417)

TOTAL

19.434.525.071.258

12.487.548.979.226

DANA BERSIH AKHIR PERIODE

28.750.625.597.689

19.592.869.430.343

1. LAPORAN POSISI DANA PT. TASPEN (PERSERO) DANA PENSIUN PNS EX PT KAI LAPORAN POSISI DANA Perbandingan 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

URAIAN ASET INVESTASI Deposito Jumlah Investasi ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Iuran Piutang Kepada Pemerintah Piutang Hasil Investasi Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka Piutang kepada Dana Pensiun PNS Piutang Pajak Piutang Lain-lain Jumlah Aset Lancar TOTAL ASET UTANG & KEWAJIBAN LAINNYA Hutang kepada Program Asuransi HutangYang kepada Program Biaya Masih HarusPensiun DibayarPNS Utang Pajak kepada Panjang Pihak IIIPensiun KAI Utang Jangka Utang Uang Mutasi Potongan Askes KAI Potongan kepada Negara KAI Kewajiban Lain-Lain TOTAL UTANG DAN KEWAJIBAN LAINNYA TOTAL ASET BERSIH



903.800.000.000 903.800.000.000

813.313.800.000 813.313.800.000

332.391.232 2.654.759.278 33.752.885.887 3.757.400 19.284.295 894.413.088

125.769.841 8.449.571.069 841.589.199 2.694.640.750 27.442.390.400 948.690.423 516.755.634

37.657.491.180 941.457.491.180

41.019.407.316 854.333.207.316

29.500.007.002 -305.000.281

477.665.879 93.267.390146.534.195

74.575.387 798.415.903 47.174.533 1.124.689.518 31.849.862.624

12.706.52756.775.583 529.488.407 1.007.139.508

909.607.628.556

852.009.629.827

2.323.577.489



PENAMBAHAN Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain PSL PT KAI Dana Bersama PT KAI APBN PT KAI Iuran Pegawai PT KAI Selisih Akumulasi Iuran PT KAI Dana Pensiun Ke-13 PT KAI Jumlah Penambahan

61.114.804.471 122.771.195 79.500.000.000 92.854.862.241 202.290.450.000 14.062.430.643 32.150.585.000 482.095.903.550

82.825.892.266 86.332.921 79.500.000.000 86.526.671.244 152.727.832.838 15.857.899.008 163.319.884.710 23.475.143.485 604.319.656.472

PENGURANGAN Manfaat Pensiun PT KAI Manfaat Pensiun ke 13

393.759.210.781 30.108.368.201

321.871.564.369 24.614.581.175

423.867.578.982

346.486.145.544

58.228.324.568

257.833.510.928

852.009.629.827

10.114.522.093

Jumlah Pengurangan KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH ASET BERSIH AWAL PERIODE KOREKSI ASET BERSIH

Laporan Tahunan. Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan

Recommend Documents