rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

rusunawa

komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

2 rusunawa, komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

pencapaian

rusunawa

komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

1

Kuatkan Sinergi, Tuntaskan Permukiman Kumuh Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun telah disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan saat ini dan mengantisipasi perkembangan dimasa-masa mendatang. Kedua Undang-Undang tersebut yaitu UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun; keduanya mengamanatkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam berkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta penyelenggaran rumah susun. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diatur dalam UndangUndang salah satunya dapat


dilakukan dengan penyelenggaraan hunian vertikal atau rumah susun, dan diamanatkan pula bahwa rumah susun umum dan atau rumah susun khusus merupakan tanggung jawab pemerintah, untuk itulah maka Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RPJMN 20102014 mendapatkan mandat, tugas dan wewenang untuk membangun 250 twin block Rumah Susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara sewa, dalam konteks penataan permukimaan perkotaan. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya semata-mata didasarkan atas alasan fisik dan lingkungan serta estetika kawasan perkotaan saja, tetapi tinjauan dan sentuhan dari sisi sosial, budaya serta ekonomi kemasyarakatan menjadi hal penting yang mendasari perencanaan dan perancangan

sambutan

“

Mari kuatkan sinergi lintas sektoral seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Semua pihak diharapkan kontribusi nyatanya, sehingga percepatan pencapaian target program dapat terpenuhi.

“

penyelenggaraan perumahan dan permukiman pada umumnya, dan penyelenggaraan rusunawa khususnya. Penyelenggaraan Rusunawa oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya senantiasa dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang memadai dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, membantu pemerintah kota/kabupaten dalam menata kembali perumahan dan permukiman di wilayahnya serta mendorong efisiensi pemanfaatan lahan perkotaan. Keberhasilan penyelenggaraan rusunawa tidak lepas dari kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat

yang akan mendapatkan manfaat dari pembangunan rusunawa, dan keberhasilan penyelenggaraan rusunawa adalah bagian keberhasilan menuntaskan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang sudah di deklarasikan akan selesai pada tahun 2020 nanti. Jakarta, September 2012

budi Yuwono P

Direktur Jenderal Cipta Karya

3

Solusi Percepatan Pembangunan Rusunawa Hunian vertikal atau rumah susun merupakan salah satu solusi untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh sekaligus mencegah tumbuhnya enclaves kumuh baru sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan kawasan perkotaan yang menuai dampak seperti meningkatnya kepadatan penduduk, tingginya kepadatan bangunan, rendahnya kualitas infrastruktur serta makin langkanya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman. Rusunawa yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada RPJMN 2010-2014 adalah sejumlah 250 twin block, sehingga sekitar 24.750 unit satuan rumah susun akan tersedia untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dalam kaitan penanganan kawasan kumuh dengan cara sewa. Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi Ditjen Cipta Karya untuk menyelenggarakannya tanpa kerja


sama yang baik dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah, masyarakat dan institusi lain yang kebijakan dan kegiatannya berdampak dalam kelancaran proses hulu-hilir penyelenggaraan rusunawa ini. Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengamanatkan tentang tugas dan wewenang bagi masingmasing pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penyelenggaraan rusunawa ini, sehingga output dan outcome dari penyelenggaraan rusunawa ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan lebih dari itu Ditjen Cipta Karya akan menangkap momentum tersebut untuk membangun kesadaran dan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mencapai target : “tepat waktu dan tepat mutu”.

kata pengantar

“

Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan pembangunan Rusunawa. Telah diaturnya dengan jelas tugas dan kewajiban masing-masing pihak sangat membantu kelancaran proses pembangunan rusunawa. Diakui bahwa masih ada kendala yang sedikit menghambat percepatan penyelenggaraan Rusunawa, namun dengan semangat kerjasama yang tinggi dan sinergitas dari banyak sektor serta makin sempurnanya sistem penyelenggaraan rusunawa, maka kendala tersebut dapat diperkecil dan pada gilirannya tidak akan ada lagi kendala yang berarti. Dengan itikad baik seluruh pemangku kepentingan, semoga apa yang telah dirintis oleh Ditjen Cipta Karya melalui pembangunan rusunawa yang menjadi salah satu entry point penanganan perumahan dan permukiman kumuh spektrumnya tidak sekedar berdampak lokal maupun regional tapi lebih dari itu selain memberi pelayanan prima bagi seluruh warga masyarakat dan

“

memperindah estetika kota juga memberikan kontribusi bagi negara untuk memenuhi komitmen bangsa dalam forum dunia yaitu menjadikan Indonesia bebas kawasan kumuh pada tahun 2020. Jakarta, September 2012

amwazi idrus

Direktur pengembangan permukiman

5

rusunawa untuk nelayan, kota baubau 02

Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU. Kata Pengantar Direktur Pengembangan Permukiman, Kementerian PU.

04

1

10 12 13 13 17

2

latar belakang : komitmen dan kesadaran Bersama Penanganan Multi Sektoral Pemahaman Sebagai Landasan Rencana Aksi Strategi Pembangunan infrastuktur Permukiman dan Pengembangan Perkotaan Penanganan Kualitas Lingkungan/Kawasan Upaya Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh rusunawa sebagai salah satu solusi

22 Landasan Hukum : Menegaskan Keberpihakan 23 Rusunawa sebagai Strategi Penataan


Permukiman Kumuh 24 Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai Penyelenggara Rusunawa

3

28 28 29 29

mempersiapkan pembangunan rusunawa Kriteria Kota; Lokasi Lokasi Lahan Pemanfaatan

daftar isi

aktifitas bermain anak-anak di rusunawa

30 30 30 31 31 31 31 31

4

Peluang Komersialisasi Status Aset Teknis Pengelolaan Penghunian Bantuan Teknis Uang sewa atau iuran Kelembagaan

proses dan tahapan pembangunan rusunawa 35 Perjanjian Kerja sama 35 Usulan 36 Kelengkapan Usulan 37 Sosialisasi Hingga Konstruksi 38 Pelaksanaan Fisik 38 Persiapan Penghunian dan Hibah 39 Proses dan Persyaratan Hibah 39 Status Penghunian Rusunawa

5

peran dan kontribusi para pemangku kepentingan 44 Pemerintah Pusat 45 Pemerintah Provinsi 45 Pemerintah Kabupaten/Kota.

6 7 8

best practices rusunawa Kota Probolinggo

penutup

peta & Tabel Pembangunan Rusunawa ta 2003-2011

7


1

latar belakang

komitmen dan kesadaran bersama

latar belakang

komitmen dan kesadaran bersama Indonesia telah menyampaikan komitmennya di mata dunia untuk ikut berpartisipasi menghapus kawasan kumuh. Tekad tersebut dikukuhkan dengan telah ditandatanganinya Deklarasi Millenium, yang menegaskan kesepakatan Pemerintah Indonesia untuk mengikatkan diri bersama-sama beberapa negara lain di dunia mencapai target-target MDGs. Dalam kaitan tersebut, Ditjen Cipta Karya bertugas dan bertanggungjawab menuntaskan target ke 11 MDGs, yaitu mencapai perbaikan yang berarti untuk meningkatkan kehidupan sedikitnya 100 juta masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh hingga tahun 2020. Target tersebut salah satunya diimplementasikan dengan kegiatan penyelenggaraan Rusunawa yang telah dirintis pelaksanaannya sejak tahun 2003. Dalam perjalanannya, program ini cukup berdampak untuk mengurangi luasan dan jumlah enclaves permukiman kumuh secara parsial dibeberapa daerah, namun belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan jumlah kawasan permukiman kumuh secara nasional. Berbagai upaya perbaikan dan terobosan telah dilakukan, termasuk dengan lahirnya regulasi tentang Rumah Susun (Rusun). Kelahiran UndangUndang No. 20 tahun 2011 ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan menyuntikkan energi baru untuk mendorong kemajuan program pembangunan Rusun yang lebih baik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berbekal kesungguhan komitmen dan kerja keras semua pemangku kepentingan yang bergerak dengan kesadaran dan pemahaman yang sama, diharapkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia dapat segera diatasi.

Penanganan Multi Sektoral Penanganan kawasan/lingkungan permukiman kumuh perkotaan harus menjadi kesadaran bersama. Kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dapat berupa Slum : kawasan atau lingkungan permukiman dengan kondisi fisik dibawah standar kelayakan, atau Settlement : permukiman


latar belakang

kawasan permukiman kumuh

yang dihuni sekelompok warga masyarakat tanpa adanya kepastian hukum yang umumnya juga berada dibawah standar kelayakan hunian jika tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai ekses yang merugikan. Penanganan menyeluruh terhadap masalah ini membutuhkan kesadaran dan komitmen berbagai kalangan berdasarkan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Sinergi multi sektoral antara Pemerintah Pusat, Daerah, wakil masyarakat, masyarakat umum dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kepedulian yang bergerak berdasarkan koridor-koridor yang telah ditetapkan akan mampu mendorong pencapaian hasil yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya sinergi penanganan lintas sektoral dilandasi ketentuan Undang-Undang yang telah menetapkan lingkup tugas Pemerintah

Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan rumah susun. Kewenangannya terbatas meliputi : perumusan kebijakan dan strategi, sinkronisasi dan sosialisasi, koordinasi, fasilitator, pengalokasian dana pembangunan, pencadangan dan pengadaan tanah, penyelenggaraan fungsi operasionalisasi serta pengembangan lingkungan dan pemberdayaan pemangku kepentingan ditingkat nasional. Adapun wewenang implementasi pembangunannya berada ditangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah Kota/Kabupaten memulai langkah ini dengan terlebih dahulu mengenali permasalahan sekaligus mengidentifikasikan sebab dan akibat dari keberadaan perumahan dan permukiman kumuh tersebut sebagai dasar perencanaan permukiman yang mengacu pada produk perencanaan penataan ruang serta strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dimiliki. Dalam

11

kondisi saat terjadi penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan revisi atas RTRW-nya, rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk saling memperbaiki dalam rangka kontrol kualitas yang menerus (quality control circle). Kesadaran dan kemauan untuk melakukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan pada upaya penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang selama beberapa tahun pelaksanaannya belum memberikan hasil memuaskan secara kumulatif nasional. Namun demikian, dibeberapa daerah yang memiliki pemimpin yang berkemauan kuat dan bersedia bekerja keras menangulangi masalah ini, hasilnya sudah dapat dilihat serta dinikmati langsung oleh masyarakat. Upaya terintegrasi secara vertikal dan horisontal dalam penanggulangan kawasan kumuh ini diharapkan dapat terus mengurangi jumlah luasan kantung–kantung kumuh perkotaan. Kunci keberhasilannya adalah kemauan pimpinan daerah dan jajarannya untuk serius dan benar– benar mau memperjuangkan dan berkeinginan untuk membangun dan memperbaiki wajah kota secara terencana tanpa meninggalkan semangat keberpihakan bagi warga masyarakat perkotaan yang kurang beruntung.

Pemahaman Sebagai Landasan Rencana Aksi Untuk melakukan penanganan yang berhasil dan tepat sasaran, penanganan perumahan dan permukiman kumuh harus dilakukan dalam satu strategi besar yang telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dan dampak atas keterlibatan berbagai elemen dalam pelaksanaannya. Penanganan fisik saja seperti pembangunan dan perbaikan insfrastrukstur, atau pemugaran rumah tidak dapat serta merta memecahkan


masalah. Untuk menjamin keberlanjutan program pendekatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, termasuk aspek sosial budaya sangat dibutuhkan. Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum terbiasa hidup di hunian vertikal membutuhkan kerja keras pemerintah untuk mensosialisasikan kebiasaan baru tersebut. Program sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan harus terus menerus dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa hidup pada hunian vertikal yang layak, akan jauh lebih baik daripada hidup di lingkungan permukiman kumuh yang tidak terjamin keamanan, kenyamanan maupun kesehatannya. Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutannya, proses penyelenggaraan rusunawa memerlukan koordinasi yang serius sejak tahap awal. Format penanganan sebaiknya dirumuskan melalui pendifinisian bersama atas berbagai komponen

latar belakang

Strategi Pembangunan infrastuktur permukiman dan pengembangan Perkotaan Strategi penanganan permukiman kumuh harus menjadi bagian Strategi Pengembangan Perkotaan (SPPIP/RPKPP). SPPIP/RPKPP mutlak harus disusun oleh semua Kota/Kabupaten di Indonesia sebagai landasan turunan produk-produk penataan ruang yang ada dan sudah direvisi sesuai UU no 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang.

kawasan permukiman kumuh

yang telah disepakati antara para pemangku kepentingan. Kemudian berlandaskan pemahaman yang sama tersebutlah dilakukan kesepakatan yang akan menjadi acuan rencana tindakan sekaligus target yang ingin dicapai oleh para pihak. Adanya persamaan pemahaman akan sangat membantu saat masing-masing instansi menjalankan tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan lebih fokus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan insfrastruktur yang meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatannya. Selanjutnya, masing-masing pihak kemudian menentukan rencana tindakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan semua pihak yang terlibat telah memahami dengan baik tugas dan kewenangannya.

SPPIP/RPKPP sebagai skenario pembangunan infrastuktur permukiman kota yang sudah menetapkan arah dan ikon yang diyakini akan mampu membawa sebuah kota ke arah perkembangan disegala bidang dan memiliki daya saing sesuai dengan kekhasan masing–masing, yang kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan tupoksi Cipta Karya dan dimasukkan dalam format Rencana Program Investasi jangka Menengah (RPIJM) sesuai anjuran Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 2005. Didalam SPPIP/RPKPP, rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan sudah harus dimuat secara jelas, sementara detail kebutuhan infrastrukturnya tercantum dalam RPIJM. Untuk menetapkan sasaran yang tepat, didalam RPKPP sudah harus menampilkan profil kawasan kumuh kota yang bersangkutan. Melalui profil tersebut akan dapat diketahui kategori kekumuhan, penyebab serta dampaknya jika tidak segera diatasi. Kategori dan tingkatan kekumuhan akan menentukan jenis penanggulangannya.

Penanganan Kualitas Lingkungan/ Kawasan Kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan tidak hanya memperburuk citra dan wajah kota namun juga menimbulkan masalah kemanusiaan, sosial dan lingkungan. Permasalahan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia,

13

namun juga dunia sejalan dengan tumbuh masifnya berbagai kawasan perkotaan untuk menunjang gaya hidup modern. Dunia tak hentihentinya menghimbau dan mengirimkan pesan agar semua negara peduli terhadap penghapusan kemiskinan dan kawasan kumuh perkotaan melalui perencanaan kota yang baik dan tetap berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu upayanya adalah penyediaan hunian sehat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman kumuh sejak lama, misalnya :


Program perbaikan kampung, program penanganan lingkungan permukiman kumuh, program peningkatan kualitas lingkungan serta, programprogram lain dibidang perumahan dan permukiman seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana (rusuna), dan Neighborhood Upgrading and Shelter project (NUSSP), serta program-program lain yang dilakukan bersama pihak swasta dan masyarakat. Dalam proses penanganan perumahan dan permukiman kumuh diterapkan 2 (dua) pendekatan yang disesuaikan dengan skala masalah dan kondisi eksisting kawasan tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

latar belakang

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan dengan pola-pola penanganan: a. Pemugaran; b. Peremajaan; atau c. Pemukiman kembali. Pola-pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Penetapan Lokasi (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:

a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. Kualitas bangunan; dan f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

15

Pemugaran

Pemukiman Kembali

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/ atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. (2) Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. (3) Pemukiman kembali dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Peremajaan (1) Peremajaan sebagaimana dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. (2) Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. (3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya. (4) Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.


latar belakang

Upaya Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Pemerintah melalui Kementerian PU juga telah melakukan upaya-upaya nyata pencegahan (preventif) di daerah-daerah yang berpotensi menjadi kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Salah satu contohnya adalah dengan membangun rusunawa untuk mahasiswa di kota-kota yang menjadi tempat beroperasinya beberapa perguruan tinggi yang menampung ribuan mahasiswa. Langkah pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak akibat tingginya permintaan hunian mahasiswa, yang dijawab masyarakat dengan membangun kos-kos-an secara liar, tidak terkendali dan dilakukan parsial tersebar di berbagai lokasi tanpa memperhatikan aturan pengembangan tata ruang wilayah. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menggangu keindahan wajah kota yang berdampak pada menurunnya kenyamanan

dan kualitas hidup masyarakat serta menggangu semangat belajar para mahasiswa yang tinggal dan belajar di kota tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2012, Kementerian PU telah meresmikan rusunawa mahasiswa ITB sebagai salah satu upaya preventif pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di Jatinangor. Keberadaan rusunawa berikut fasilitas penunjangnya di lingkungan kampus ini telah dibangun dengan konsep eco campus dan green campus untuk mendukung green city yang sejalan dengan upaya Kementerian PU dalam mencapai prinsip permukiman yang berkelanjutan. Kawasan rusunawa ITB Jatinangor menjadi istimewa karena telah dilengkapi penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menjadi model bagi penataan dan pengembangan rusunawa Kementerian PU ditahun-tahun yang akan datang.

17


pencapaian

2

rusunawa

sebagai salah satu solusi 19

rusunawa

sebagai salah satu solusi “Multidimensionalnya penanganan kawasan kumuh melalui pembangunan rusunawa membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang didasari pemahaman dan komitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik”

Landasan Hukum : Menegaskan Keberpihakan Era baru yang lebih menjanjikan bagi pengembangan program rusun baru saja dimulai. Indonesa kini telah memiliki Undang-Undang (UU) Rumah Susun (rusun) baru. UU No. 20 tahun 2011 yang telah disyahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna tanggal 18 Oktober 2011 ini menggantikan UU No. 16 tahun 1985 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap individu dan partisipasi masyarakat serta tanggungjawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rusun. Disamping dinamika perubahan masyarakat, globalisasi dan budaya yang turut mempengaruhi dan menjadikan Undang-Undang sebelumnya tidak lagi memadai sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rusun. Undang-Undang yang memperkuat konsepsi program penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan penyelenggaraan rusunawa yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam beberapa tahun terakhir ini jelas mengamanatkan penanganan terpadu lintas sektoral, mengingat penanganan masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan mempersiapkan diri terutama dalam menetapkan lokasi-lokasi kawasan kumuh dan merencanakan penanganan secara terpadu. Adapun Pemerintah Provinsi diharapkan perannya sebagai fasilitator yang membantu koordinasi, dan pembinaan dalam proses pelaksanaan fisiknya. Keberadaan Undang-Undang ini jelas telah memperkuat legitimasi serta menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan rusun berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan.


rusunawa sebagai salah satu solusi

rusun asrama mahasiswa itb jatinangor

Rusunawa Sebagai Strategi penataan permukiman Kumuh Permukiman kumuh bisa diatasi dengan perencanaan kawasan dan implementasi yang terintegrasi dengan hunian vertikal sebagai salah satu solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan telah mengisyaratkan pemangku kepentingan khususnya pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mulai mempertimbangkan konsepsi hunian vertikal sebagai upaya efisiensi lahan yang juga akan berdampak pada penurunan biaya hidup masyarakat serta penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang transportasi.

Rusunawa sebagai salah satu strategi penataan permukiman kumuh perkotaan membawa beberapa implikasi positif antara lain : (1) Membantu mengatasi permasalahan pemukiman kumuh perkotaan dengan penerapan urban renewel atau peremajaan kota. (2) Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum atau tidak mampu menghuni rumah milik. (3) Menjamin kepastian dan keamanan tinggal (secure tenure) terutama bagi komunitas yang semula menghuni lingkungan dan atau kawasan ilegal.

21

(4) Penggunaan lahan yang efisien akan berdampak pada pelestarian lingkungan karena memperluas daerah resapan air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta memberikan ruang/lahan untuk fungsi-fungsi sosial yang bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan komunitas yang tinggal dilingkungan tersebut. (5) Teknik pembangunan fisik rusunawa telah dikembangkan (diantaranya dengan sistem prototype dan sistem terkini) yang mempercepat proses konstruksi yang dapat diandalkan dalam efisiensi waktu, pengatasan permasalahan runtuh dan tahan gempa. (6) Bentuk bangunan vertikal menekankan pada efisiensi pemanfaatan lahan. (7) Konsentrasi hunian yang terpusat menciptakan efisiensi dalam investasi dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan. (8) Radius pencapaian yang relatif dekat dengan pusat kota akan mengurangi pemborosan biaya hidup keluarga dan penghematan energi berkaitan dengan transportasi.

jawab dan memfasilitasi penyediaanya diperuntukan bagi MBR dengan cara sewa.

yang

Renstra Kementerian PU 2010-1014 mengamanatkan pembangunan 250 Twin Block (TB) yang difokuskan untuk membantu Pemda dan menata permukiman perkotaan. Pada periode tahun 2010-2012 telah dibangun sebanyak 110 TB, sisanya sebanyak 140 TB direncanakan akan dibangun pada periode tahun 2013-2014. Menurut UU No. 20/2011, penyelenggaraan rusun meliputi : 1. Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan. 2. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan. 3. Perawatan, Pengendalian, Kelembagaan, Pendanaan dan Sistem Pembiayaan. 4. Peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Direktorat jenderal Cipta Karya sebagai Penyelenggara Rusunawa Keberadaan Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang menyempurnakan UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menggantikan UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, telah memperkuat konsepsi program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan Rusunawa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak tahun 1993. UU No. 20/2011, mengkategorikan rumah susun komersial, umum, khusus dan Negara. Sebagian besar rusun yang dibangun oleh Kementerian PU sampai saat ini adalah rusun umum dan khusus yang mewajibkan pemerintah untuk bertanggung


“Renstra Kementerian PU mengamanatkan pembangunan 250 TB sepanjang tahun 20102014. Dalam periode tahun 2010-2012 telah dibangun 110 TB. Sisanya sebanyak 140 TB direncanakan dibangun tahun 2013-2014”

rusunawa sebagai salah satu solusi

rusunawa cingised, bandung, jawa barat

23


pencapaian

3

mempersiapkan

pembangunan rusunawa

25

mempersiapkan pembangunan rusunawa

“Rumah adalah tempat pertama pembentukan karakter dan jati diri. Pada anak-anak yang tumbuh di rumah dengan lingkungan yang baik dan sehat, masa depan bangsa dipertaruhkan” Kriteria Kota Kota yang sudah harus mempertimbangkan pengembangan hunian vertikal adalah kota metropolitan, kota besar dan kota sedang (yang memiliki permasalahan kawasan kumuh yang ada diwilayahnya melalui penyusunan SPPIP/RPKPP, RPIJM). Disamping karena faktor besarnya jumlah penduduk dan kepadatannya, maka kota-kota yang berciri sebagaimana disebutkan dibawah ini sudah harus bersiap mengembangkan penanganan hunian vertikal. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 1. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai PP No. 26 tahun 2007 tentang RTRWN. 2. Kota potensial pendorong pertumbuhan yang dicirikan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan atau simpul transportasi regional maupun nasional. 3. Kota penyangga kota besar/metropolitan dengan basis kegiatan ekonomi perkotaan, kawasan-kawasan industri, pelabuhan/transportasi, perdagangan dan lain sebagainya yang berada diwilayahnya dan atau berada disekitar wilayah administrasinya.

Lokasi Lokasi tempat rusunawa akan dibangun ditetapkan sendiri oleh masingmasing Pemerintah Daerah sesuai kebijakan lokal berdasarkan kriteria dan peraturan nasional yang berlaku serta pertimbangan radius atau jarak serta kemudahan transportasi bagi warga calon penghuni dari tempat awal dan atau tempat mereka bekerja. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan antara lain adalah : • Bertolak dari penanganan permukiman kumuh yang diawali dengan pemetaan dan kajian kelayakan untuk menetapkan tingkatan kekumuhan sehingga memerlukan upaya peremajaan yang berdampak pada kebutuhan akan hunian sewa vertikal sebagai salah satu solusinya. • Tinjauan terhadap RTRW untuk menentukan kelayakan lokasi ditilik dari fungsi lahan dan tata guna tanah.


mempersiapkan pembangunan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan (diperlukan kajian amdal). 4. Tidak berdampak sosial negatif, artinya bahwa pembangunannya diyakini tidak menimbulkan gejolak sosial yang merugikan dan berlangsung lama. Luas lahan minimal yang disyaratkan adalah : 50m2 x 100m2 = 5000 meter persegi dan kondisi lahan matang/siap bangun.

Pemanfaatan Pola Investasi

kontruksi pembangunan rusunawa

• Tinjauan sosial dan ekonomi yang akan meyakinkan bawah komunitas yang dipindahkan dan nantinya menghuni rusunawa di lokasi yang baru tidak tercabut dari akar kehidupan dan penghidupannya yang mendasar.

Lahan Tempat gedung negara yang berupa rusunawa tersebut dibangun harus dijamin bahwa : 1. Memenuhi syarat administratif yang diartikan bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda (atau perguruan tinggi/lembaga-lembaga lain yang telah selasai diseleksi dan disetujui oleh Ditjen Cipta Karya) yang syah dan tidak menyalahi peraturan lokal, regional maupun nasional. 2. Memenuhi persyaratan fisik yang dimaksudkan bahwa lahan tersebut tidak rawan bahaya dan atau bencana permanen periodik yang tidak bisa diatasi. 3. Memenuhi persyaratan ekologi yang artinya dibangunnya hunian bertingkat jamak tersebut

Stimulus awal pembangunan rusunawa berasal dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN dan APBD, sehingga tidak dituntut pulih biaya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kutipan iuran biaya pengelolaan atau sewa kepada penghuni tidak diperhitungkan atas besaran investasi tetapi maksimal hanya sebesar nilai pengeluaran untuk pengelolaan yang diperhitungkan tiap bulannya. Berdasarkan kondisi tersebut jelas bahwa keberadaan rusunawa dari APBN tidak bisa diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah setempat maupun pengelola. Sementara disisi lain keberlanjutan operasionalisasi bangunannya tetap harus dipikirkan. Dengan demikian diperlukan terobosan kebijakan lokal yang inovatif agar kegiatan operasionalnya tetap berkesinambungan. Salah satu cara misalnya dengan memberikan subsidi silang antar penghuni dengan membedakan fasilitas unit hunian untuk sasaran penghuni yang berbeda kelas. Tujuan kebijakan ini adalah agar unit yang lebih representatif dapat mensubsidi unit yang dihuni oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk dapat menerapkan kebijakan inovatif yang tepat sasaran dan tujuan, diperlukan pengamatan yang cermat dari pengelola sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga yang benar-benar berhak untuk dibantu.

27

Peluang Komersialisasi Peluang komersialisasi sangat mungkin dilakukan dengan cara membangun hunian vertikal campuran dalam satu lingkungan, yang terdiri atas hunian sewa bagi masyarakat menengah keatas dengan tarif sewa sesuai dengan harga pasar yang pengadaan dan pengelolaannya dikelola swasta dengan hunian rusun sewa bagi MBR. Disamping itu juga bisa didirikan bangunan komersial lainnya sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini tentu hanya bisa dilakukan jika lokasi bangunannya terletak di kawasan yang strategis dengan luas kawasan memadai serta dukungan peraturan yang kondusif untuk implementasinya.

Status Aset Gedung negara berupa rusunawa sebelum diserahkan kepada Pemda sebagai status aset tetap, masih menjadi aset Negara yang pembangunannya telah dibiayai APBN. Penyerahan kepada Pemda secara bertahap dimulai saat proses konstruksi dimulainya yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sesuai peraturan yang ada, yakni berdasarkan UU No.1 tahun 2004, dan PP No.6 tahun 2006.

Teknis Teknis pelaksanaan pembangunan rusunawa ditetapkan sebagai kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum C/q Ditjen Cipta Karya yang telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai sisi baik teknis sosial maupun ekonomi dengan tidak mengabaikan peraturan yang ada baik lokal, regional maupun nasional. Beberapa hal yang menjadi ketentuan spesifikasi teknis bangunan rusunawa adalah sebagai berikut : 1. Bangunan vertikal berlantai 5 (lima), sebuah bangunan vertikal masih diijinkan tanpa elevator. 2. Satuan bangunan yang disebut twin blok yang memuat 48 unit sarusun setiap bloknya atau 96 unit sarusun. Setiap twin block ditambah 3 (tiga)


rusunawa siap huni

unit hunian yang diletakkan di ground floor bagi warga penderita cacat. 3. Prasarana dan sarana dalam bangunan, lingkungan dan atau kawasan disediakan sesuai dengan persyaratan yang mempertimbangkan jumlah pemakai dan intensitas pemakainya. 4. Dilaksanakan melalui desain prototype yang dikembangkan dan masih memungkinkan adanya sentuhan arsitektur lokal dan adaptasi kondisi lokal lainnya yang tidak banyak berpengaruh terhadap garis kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Luasan unit satuan rusun adalah 24 m2 dilengkapi dengan pantry dan kamar mandi dan WC. 6. Persyaratan bangunan termasuk penyediaan instalasi–instalasi dalam bangunan dipenuhi sesuai peraturan yang ada. 7. Menggunakan sistem precast sesuai dengan persyaratan–persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum .

mempersiapkan pembangunan

Pengelolaan Pengelolaan rusunawa paska konstruksi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2011 pasal 57 ayat 3 dimungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi biaya pengelolaan bagi rusunawa tersebut. Pengelolaan rusunawa merupakan tahap lanjut yang menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat berkaitan dengan keberlanjutan kemanfaatan yang harus senantiasa dijaga, dimulai sejak gedung rusunawa tersebut dinyatakan layak untuk dihuni. Dalam hal ini peran aktif Pemerintah Daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan pemanfaatan rusunawa sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dan bentuk keberpihakan kepada MBR hingga keberadaannya sebagai ikon kota yang bebas dari kawasan kumuh.

Penghunian Penghunian rusunawa merupakan bagian penting dari pengelolaan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten pada proses paska kontruksi. Hal terkait penghunian semestinya telah dipersiapkan dengan matang, termasuk penghuni yang diperbolehkan menyewa atau tinggal di unit-unit sarusun saat Pemerintah Kota/Kabupaten mengusulkan pembangunan rusunawa.

Bantuan Teknis Bantuan teknis pengelolaan dan penghunian rusunawa akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya untuk mengantisipasi pra dan pasca konstruksi. Kegiatan tersebut berupa pendampingan dilapangan yang sebelumnya telah diawali dengan proses sosialisasi dengan panduan–panduan sebagai berikut : Pra Konstruksi Bantuan teknis pra konstruksi kepada Pemda dapat berupa : 1. Pemahaman tentang penanganan kawasan kumuh. 2. Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat.

3. Pemahaman tentang kebijakan perencanaan bangunan gedung negara dan pelaksanaan konstruksi. 4. Pemahaman lain berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing–masing Pemangku Kepentingan. Pasca Konstruksi Bantuan teknis Paska Konstruksi kepada Pemda dapat berupa : 1. Administrasi pengelolaan termasuk kelembagaan. 2. Pelaksanaan penghunian termasuk sistem sewa.

Uang sewa atau iuran Uang sewa atau iuran pengelolaan yang dikutip dari penghuni merupakan tulang punggung pembiayaan pengelolaan rusunawa. Namun demikian, saat Pemda meyakini bahwa jumlah iuran yang dikutip tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pengelolaan maka Pemda harus memutuskan untuk memberikan subsidi demi menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Kelembagaan Pengelolaan rusunawa pada awal penghunian dilakukan oleh UPT (Unit Pengelola Teknis) yang keanggotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah berkembang dan status gedung negara tersebut sudah dihibahkan kepada Pemda, maka Pemda dianjurkan untuk mengembangkan manajemen pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal tempat gedung tersebut berada. Badan Layanan Umum (BLU) atau sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelembagaan dan cara legal yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pengelolaan aset rusunawa ketika gedung negara tersebut telah diserahkan sebagai aset tetap .

29


pencapaian

4

proses dan tahapan pembangunan rusunawa

31

proses dan tahapan pembangunan rusunawa

“Proses pembangunan rusunawa telah diatur melalui tahapan yang jelas untuk memudahkan para pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan efisien”.

Proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan rusunawa meliputi : 1. Usulan dari Pemda diterima dan dibahas oleh Tim Pokja rusunawa di Pusat; 2. Sosialisasi dan pematangan usulan oleh Tim Sosialisasi Pokja rusunawa; 3. Investigasi terhadap (form 1 s/d 4) dan tinjauan lapangan termasuk melihat kemungkinan


dampak sosial dan aspirasi masyarakat secara selintas; 4. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh Pemda; 5. Alokasi kegiatan pada tahun yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat maupun daerah berkaitan dengan kesiapan sesuai dengan persyaratan;

proses dan tahapan pembangunan

tahap penyelenggaraan usulan hingga tandatangan perjanjian kerja sama Tahap Penyelenggaraan Usulan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang merencanakan penanganan masalah perumahan dan permukiman kumuh dengan hunian vertikal.

Mengajukan proposal dengan lebih dulu menyusun SPPIP dan RPKPP serta RPUM yang mengidentifikasikan kebutuhan Rusunawa.

Verifikasi Administrasi dan Fisik Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi akan mendalami proposal dan mencocokkan dengan keadaan di lapangan, baik yang bersifat : 1. Kesesuaian program. 2. Status tanah. 3. Luasan dan dimensi tanah. 4. Kematangan tanah. 5. Lingkungan sekitar termasuk kelengkapan kemudahan pelaksana konstruksi.

Tandatangan Perjanjian Kerjasama Jika seluruh persyaratan dipenuhi dan masing-masing pihak (Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota) telah memahami tugas dan tanggungjawabnya, maka PKS ditandatangani ketiga belah pihak sebagai pegangan pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya.

Mengkondisikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

6. Pembuatan DED yang mempertimbangkan persyaratan/peraturan yang berlaku, kebijakan teknis Kementerian Pekerjaan Umum serta semaksimal mungkin mengadaptasi aspirasi masyarakat; 7. Pelaksanaan fisik; 8. Bantuan teknis pengelolaan dan penghunian dan pendampingan pelaksanaan di lapangan.

Perjanjian Kerja sama Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan dipahaminya tugas dan tanggungjawab oleh masing-masing pihak maka akan dilanjutkan dengan proses penandatanganan kerjasama yang proses dan ketentuannya diuraikan sebagai berikut : Perjanjian kerjasama ditandatangani bersama oleh Direktur Pengembangan Permukiman, Kepada Dinas Provinsi dan Walikota/Bupati. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan pembiayaan penyelenggaraan rumah susun umum sewa (rusunawa). 2. Sosialisasi penyelenggaraan rusunawa. 3. Pelaksanaan pembangunan rusunawa. 4. Pengelolaan yang terdiri dari pemanfaatan, penghunian, pemeliharaan dan perawatan. 5. Pelaksanaan hibah aset Barang Milik Negara. Tugas dan tanggungjawab, pendanaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, perubahan perjanjian dan ketentuan penutup.

Usulan Usulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah Kota/Kabupaten disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum c/q Ditjen Cipta Karya dengan memperhatikan beberapa hal berikut : 1. Pemerintah Kota/Kabupaten sudah memiliki rencana penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan (tercantum dalam Rencana Strategis Daerah), SPPIP/RPKPP yang memuat profil kawasan kumuh.

33

2. Tercantum dalam RPIJM bahwa rusunawa merupakan salah satu solusi permasalahan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. 3. Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan lahan (milik Pemerintah Daerah) yang memenuhi persyaratan administratif, sosial, teknis (siap bangun) dan ekologis. 4. Pemerintah Kota/Kabupaten menyelesaikan semua ijin yang berada dalam kewenangannya. 5. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia menyediakan prasarana dan sarana dasar antara lain sambungan air minum dan listrik. 6. Pemerintah Kota/Kabupaten bersedia mengelola secara baik dan berkelanjutan setelah bangunan secara teknis dinyatakan siap huni.

Kelengkapan Usulan Usulan pembangunan rusunawa yang dipersiapkan Pemerintah Daerah harus dilengkapi Surat


Permohonan Pembangunan rusunawa yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU yang dilengkapi lampiran berupa proposal yang bermuatan hal–hal sebagai berikut : 1. Konsepsi penanganan kawasan pemukiman kumuh dikaitkan dengan rencana kebutuhan rusunawa yang diusulkan termasuk SPPIP/RPKPP atau draft atau proses penyusunan SPPIP/RPKPP dan profil kumuh. 2. Produk perencanaan yang ada (memuat rencana penanganan pemukiman). 3. Gambar lahan, peta kota yang memuat informasi kawasan kumuh dan rencana lokasi rusunawa serta data–data pendukung lainnya luasan, kondisi sekitar, status lahan, dll.) 4. Sertifikat lahan atau tanda bukti sewa tanah lebih lama dari 20 tahun terhitung mulai bangunan difungsikan. 5. Bukti bahwa tanah sudah siap bangun dan tidak terganggu oleh segala bentuk aktifitas yang berada diatas lahan tempat rusunawa akan dibangun .


tahap penyelenggaraan sosialisasi hingga pelaksanaan konstruksi Tahap Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

Dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehubungan akan dibangunnya rusunawa dengan tujuan : • Masyarakat siap menerima keberadaan rusunawa dilingkungannya; • Siap dipindahkan bagi calon penghuni; • Tidak ada gangguan/hambatan baik selama proses konstruksi maupun saat dimanfaatkan.

• Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker PKPPS Direktorat Pengembangan Permukiman. • Desain gedung prototype. • DED dibuat untuk penyesuaian dengan keadaan lahan dan kondisi lahan dan kondisi tanah berkaitan dengan desain sub struktur.

Sosialisasi Hingga Konstruksi Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan ketentuan, akan diadakan sosialisasi pemberdayaan yang dilaksanakan secara pararel dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk mempersiapkan proses pelaksanaan konstruksi secermat dan tepat mungkin. Berikut diuraikan secara detail setiap tahapan sejak proses sosialisasi, penyusunan DED hingga pelaksanaan konstruksi.

Pelaksanaan Konstruksi 1. Penyerahan lokasi kerja. 2. SPMK. 3. Program mutu. 4. Rapat pra pelaksanaan kontrak. 5. Mobilisasi 6. Pemeriksaan bersama. 7. Pekerjaan dimulai. 8. Pekerjaan selesai PHO-FHO.

konsultan perencana dan wakil Pemprov dan wakil Pemkab/Kota yang membahas program mutu, teknis dan jadwal pelaksanaan, metode kerja dan lain-lain. 4. Pengendalian Pelaksanaan meliputi kegiatan : • Pelaporan oleh manajemen konstruksi (harian, mingguan dan bulanan); • Rapat Koordinasi (rutin dan berkala, mingguan dan bulanan) melibatkan tim pelaksana/ direksi pekerjaan. • Monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan Fisik Dalam tahapan pelaksanaan tahapan fisik, dilakukan beberapa kegiatan yang dimulai sejak penyerahan lokasi hingga serah terima yang prosesnya diuraikan sebagai berikut : 1. Penyerahan lokasi kerja dilakukan PPK kepada kontraktor setelah sebelumnya PPK menerima lokasi tersebut dari Pemerintah Daerah. 2 Program mutu dibuat oleh kontraktor yang diserahkan saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang berisi pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, prosedur instruksi kerja dan pelaksanaan kerja. 3. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, dihadiri oleh PPK, kontraktor, manajemen konstruksi,

5. Show Case Meeting (SCM) dilakukan ketika ada keterlambatan progress fisik sebagai berikut : • Deviasi 5%-7%, SCM antara satker, konsultan, pengawas lapangan (MK) dan kontraktor. • Deviasi 7%-10%, SCM antara kadinas PU Provinsi, satker, konsultan (MK) dan kontraktor. • >10%-<15% ditingkat pusat dengan Direktur Pengembangan Permukiman yang memutuskan kontraktor boleh lanjut atau tidak. Penyelesaian kontrak PHO; Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke STP II (FHO) jangka waktunya 6 (enam) bulan)=masa pemeliharaan.

35

peresmian rusun asrama mahasiswa itb jatinangor oleh menteri pekerjaan umum, djoko kirmanto dan rektor itb Prof. dr. akhmaloka didampingi wakil menteri pekerjaan umum, hermanto dardak dan dirjen cipta karya, budi yuwono

tahap PERSIAPAN PENGHUNIAN HINGGA PROSES HIBAH Tahap Penyelenggaraan Persiapan Penghunian • Diawali pembentukan UPT. • Melakukan pendekatan dan persiapan calon penghuni yang sudah mendapatkan daftarnya sejak pangajuan proposal. • Mendalami dan melaksanakan administrasi penghunian sesuai panduan yang ada.

Pengelolaan/Penghunian • • • • • •

Perawatan dan pemeliharaan bangunan. Sewa/iuran penghuni. Pemberdayaan penghuni. Pengelolaan uang keluar/masuk. Tata tertib penghuni. Tugas dan tanggungjawab pengelola/ penghuni. • Hak dan kewajiban. • Pendaftaran ulang. • Penalti/denda.


Proses Hibah • Proses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. • Koordinasi dengan PBMN. • Kelengkapan dokumen.


Persiapan Penghunian dan Hibah

Proses dan Persyaratan Hibah

Setelah selesainya pembangunan/konstruksi segera harus disiapkan persiapan penghunian, pengelolaan penghunian hingga proses hibahnya. Untuk kelancaran proses yang sangat krusial ini peran aktif Pemerintah Daerah sangat menentukan.

Syarat-syarat pelaksanaan hibah meliputi : 1. Sertifikat tanah. 2. Izin mendirikan bangunan. 3. Permohonan pernyataan menerima Rusunawa. 4. KIB. 5. PPS. 6. DIP/DIPA. 7. Laporan hasil audit. 8. Copy dokumen kontrak.

Bercermin dari realitas dilapangan dalam fase ini akan terjadi saat krusial yakni saat proses pemindahan aset belum sepenuhnya tuntas karena memerlukan proses yang cukup panjang di Direktorat Kekayaan Negara. Pada periode saat belum lengkapnya dokumen serah terima, sementara pembangunan sudah selesai dilakukan, pasti akan menimbulkan kekosongan/ketidakpastian pemelihaan atas aset tersebut. Untuk menghindari kerusakan atau tidak terpeliharanya aset dengan baik, Pemerintah Daerah dituntut mampu dan mau melakukan upaya terobosan sehingga kepentingan berbagai pihak, terutama masyarakat calon penghuni dapat berjalan dengan baik.

BMN

Status Penghunian Rusunawa Sejak digagas dan dirintis programnya pada tahun 2003 hingga tahun 2011 telah dibangun sebanyak 235,5 TB rusunawa dengan 142,5 TB telah terhuni serta 93 TB yang belum terhuni.

STATUS PENGHUNIAN RUSUNAWA Ta 2003 -2011 Status : 27 September 2012

RUSUNAWA TERBANGUN TOTAL TA 2003-2011 : 235,5 TB

RUSUNAWA TERhuni TOTAL TA 2003-2011 : 142,5 TB Presentase Terhuni 61%

RUSUNAWA belum tehuni TOTAL TA2003-2011 : 93 TB Presentase Belum Terhuni 39%

Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 195,5 TB

Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 135,5 TB

Tahun Anggaran 2003 - 2009 : 59 TB • 19 TB Rusunawa Lokasi DKI Jakarta (saat ini dalam proses serah terima pengelolaan) • 40 TB -24 TB: Saat ini dalam proses penghunian -16 TB: belum dapat dihuni tahun ini

Tahun Anggaran 2010-2011 : 40 TB

Tahun Anggaran 2010 - 2011 : 6 TB

Tahun Anggaran 2010-2011 : 34 TB • 34 TB Saat ini dalam proses penyambungan PLN dan PDAM

37

5

peran dan kontribusi para pemangku kepentingan

peran dan kontribusi para pemangku kepentingan

Untuk menjamin pencapaian target dan keberlanjutan program rusunawa, kesadaran dan peran aktif para pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Hal tersebut penting maknanya mengingat sukses pelaksanaan program sangat tergantung pada terciptanya kolaborasi kokoh yang didasari pemahaman yang sama, serta kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dan penuh rasa tanggungjawab. Kesediaan semua pihak untuk saling mendukung dengan menjalankan sebaik mungkin porsi tugas dan tanggungjawabnya akan sangat membantu percepatan pencapaian target kinerja sekaligus ketersediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut uraian tugas dan fungsi para pemangku kepentingan pendukung suksesnya program rusunawa sebagai salah satu upaya penuntasan kawasan kumuh :

Pemerintah Pusat Selaku pelaksana pembangunan rusunawa Pemerintah Pusat, Kementerian Pekerjaan Umum berperan memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis bagi penyediaan rusun. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan tingginya dinamika kebutuhan hunian diperkotaan serta sebagai langkah penting untuk menghilangkan kawasan kumuh tanpa harus memarjinalkan komunitas tidak mampu. Dalam kaitan ini Pemerintah Pusat berperan mendorong kemandirian Pemda dalam pengelolaan dan pengembangan rusunawa dengan menetapkan : 1. Pedoman Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan. 2. Menetapkan Pedoman tentang standar pelayanan minimal yang dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan rusunawa di wilayahnya. 3. Melakukan bantuan teknis pembangunan, penghunian dan pengelolaan rusunawa pra konstruksi sampai konstruksi.


peran dan kontribusi

rusunawa penjaringan sari, surabaya

41

peresmian rusunawa sukoharjo, jawa tengah oleh menteri pekerjaan umum, djoko kirmanto

Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Cipta Karya bertugas melaksanakan dan menyukseskan program tersebut dengan menjalankan tugas sebagai berikut : 1. Mengamankan amanat RPJMN dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun 250 TB pada periode tahun 20102014. 2. Menjaga kesesuaian program (penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah). 3. Pembangunan fisik rusunawa.


4. Menjaga kualitas, estetika dan keandalan bangunan. 5. Pembinaan dalam pengelolaan dan penghunian. 6. Fasilitator dalam proses hibah.

Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi berperan sebagai (agen of development) dari Pemerintah Pusat utamanya dalam menunjang pembangunan rusunawa. Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan

pencapaian

penyelenggaraan rusunawa serta membantu dalam proses pelaksanaan fisik. Kewajibannya meliputi : 1. Memasukan konsepsi pembangunan rusunawa dalam Jakstra pemukiman tingkat provinsi. 2. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat tentang peta permasalahan berkaitan dengan kebutuhan rusunawa diwilayahnya. 3. Melakukan bantuan teknis pembangunan rusunawa, penghunian dan pengelolaan sesuai kebijakan nasional dan provinsi. Garis besar tugas Pemerintah Provinsi diuraikan sebagai berikut : 1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. 2. Pembinaan penyelenggaraan rusunawa. 3. Membantu dalam proses pelaksanaan fisik.

Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam suksesnya pembangunan fisik hingga pengelolaan dan penghunian Rusunawa. Keberhasilan pengelolaan Rusunawa pada akhirnya ikut mencerminkan kesuksesan peran Pemda didalam menangani wilayahnya. Peran Pemda sangat penting sejak tahap awal

hingga keberlanjutannya ketika Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah harus menurunkan tingkat perhatiannya kepada kota/kabupaten bersangkutan. Garis besar tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah : 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Perumahan dan Permukiman kumuh melalui SPPIP, RPKPP dan RPIJM. 2. Menyediakan lahan siap bangun dengan luasan dan dimensi yang memenuhi Persyaratan lahan. 3. Mengalokasikan dana APBD untuk penunjangan pembangunan insfrastuktur (PSD) rusunawa seperti listrik dan penyediaan air bersih dan subsidi pengelolaan rusunawa jika diperlukan. 4. Sosialisasi atau pengkondisian warga masyarakat calon penghuni serta masyarakat sekitar tentang bagaimana cara hidup di/ dan sekitar Rusunawa. 5. Melengkapi dokumen pembangunan dan hibah. 6. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). 7. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penghunian, perawatan dan pemeliharaan bangunan. 8. Mengalokasikan subsidi pengelolaan, jika iuran/uang sewa tidak dapat menutup biaya operasional gedung.

rusunawa di entikong, kalimantan barat

43


pencapaian

6

best practices rusunawa kota probolinggo

45

Rusunawa Bayuangga, Probolinggo

Keluarga Baru Itu Lahir Dari Rasa Kebersamaan Melewati pagi di Kota Probolinggo begitu mengesankan. Selain bisa menghirup udara segar, kita juga dapat menikmati suasana kota yang bersih dan tertata apik hingga di setiap sudutnya. Tak heran bila Piala Adipura (4 kali) dan Piala Citra Adi Bhakti Abdi Negara berhasil diraihnya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh perkotaan. Diraihnya beberapa penghargaan tingkat nasional tersebut sejalan dengan Visi Kota Probolinggo 2010-2014, “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif dan Berkesinambungan.”

suasana di rusunawa banyuangga, Probolinggo Jawa timur


best practices

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 56.667 km2. Kota yang memiliki pelabuhan perikanan yang cukup besar ini berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan dan tengah. Secara administrasi pemerintahan Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan dan 29 Kelurahan. Kawasan permukiman di Kota Probolinggo rnerupakan kawasan yang paling dominan diantara kawasan yang ada, yaitu mencapai luas 2.090 Ha (36,88% dari luasan Kota). Pola persebaran kawasan permukiman cenderung mengikuti arah dan pola perkembangan kota yaitu disekitar pusat kegiatan jasa atau sekitar pusat distribusi potensi sumber daya alam. Sedangkan untuk pola

perkembangan permukiman dibagi menjadi 2 yakni kampung tradisional yang sejak awal terbentuknya dipengaruhi oleh keberadaan potensi sumber daya alamnya. Kampung tradisional tersebut adalah : kampung petani di wilayah selatan yang merupakan wilayah pertanian dan kampung nelayan yang menempati wilayah pesisir serta real estate yang merupakan lahan kosong, dulunya merupakan sawah atau lahan tidak produktif yang kemudian berkembang menjadi kawasan permukiman. “Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam pengentasan kekumuhan memang sangat tinggi. Program pengentasannya tidak hanya dilakukan terbatas pada anggaran yang kami miliki (APBD) tetapi juga melalui kerjasama dengan provinsi, lembaga lain seperti ICETT, USAID, Kementerian Perumahan Rakyat serta Kementerian Pekerjaan

47

48 rusunawa, komitmen bersama penanganan permukinan kumuh

best practices

Mengatasi kekumuhan di kawasan industri dengan hunian vertikal.

Umum yang telah membangun 2 twin block rusunawa di kota kami,” jelas H. M. Buchori SH., M.Si., Walikota Probolinggo. Menurut Buchori, pembangunan rusunawa di Kota Probolinggo merupakan program yang cukup strategis, karena merupakan salah satu program untuk mengatasi kekurangan (backlog) rumah dan dapat meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin terhadap hunian yang sehat, nyaman dan layak, sehingga dapat mengurangi kantong-kantong kekumuhan di Kota Probolinggo. “Dari data jumlah backlog yang mencapai 10.887, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Probolinggo memang sangat membutuhkan lahan untuk hunian dan salah satu pemecahannya adalah dengan pembangunan rusunawa,” tambah Buchori.

Pengentasan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam proses pembangunan, Kota Probolinggo menjadi kota yang produktif berbasis investasi. Pemerintah Kota telah merealisasikan beberapa pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM), termasuk pembangunan 4 twin block rusunawa yang dimulai sejak tahun 2009 – 2012, yaitu 1 twin block rusunawa di Kelurahan Mangunharjo (Rusunawa Bestari), 2 twin block rusunawa di Kelurahan Pilang (Rusunawa Bayuangga), dan 1 twin block rusunawa di Kelurahan Triwung Kidul (dalam proses pembangunan). “Daerah ini memang kawasan prioritas titik kumuh yang perlu ditangani karena termasuk kawasan industri yang terus berkembang cepat,” ujar Ir. Sanusi Sapuwan, MT., Kepala Bappeda Kota Probolinggo. Menurutnya, permasalahan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat serta keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Probolinggo membuat kehadiran rusunawa menjadi solusi yang tepat. Rusunawa Bayuangga, misalnya. Selain digunakan oleh MBR yang berada di Kota Probolinggo juga digunakan oleh buruh-buruh di kawasan industri tersebut yang membutuhkan tempat tinggal layak. Pembangunan rusunawa sendiri dalam penggunaaan lahan untuk permukiman masih memenuhi persyaratan 10% dari kawasan industri. Sebanyak 196 unit kamar di rusunawa yang terletak di Jalan Brantas itu sudah dihuni oleh warga yang sudah terdata di bidang aset Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo. Melalui DPPKA inilah masyarakat mendaftar untuk memperoleh giliran menempati salah satu unit di rusunawa Kota Probolinggo. Kepala Bidang Aset DPPKA, Pujo A Sastro

49

Paguyuban, kerja bakti hingga aerobik, semua ada!

mengatakan bahwa fasilitas dan harga sewanya sangat terjangkau. Lantai I dan II Rp 100 ribu per bulan, lantai III dan IV Rp 90 ribu sedangkan lantai V lebih murah yaitu Rp 80 ribu sehingga membuat masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu “waiting list“ rusunawa Bayuangga maupun Bestari terus bertambah. Saat ini DPPKA memang dipercaya untuk mengelola rusunawa Kota Probolinggo agar tetap terpelihara dengan baik. Untuk tahun 2011, DPPKA menganggarkan Rp 285.000.000,- dan Rp 303.100.000 pada tahun 2012 untuk keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di rusunawa dalam skala kecil diantaranya pengadaan genset, pemeliharaan hydrant, pengecatan dinding rusunawa dan lain lain. Kelak, rusunawa akan dikelola secara mandiri jika telah terbentuk UPTD. Pujo juga menegaskan kepada penghuni untuk menjaga hal yang akan menimbulkan ketidaknyamanan sesama penghuni lainnya. Pihaknya menghimbau kepada penghuni agar rusunawa dipergunakan sesuai peruntukannya, tidak disewakan ke orang lain apalagi bukan warga dari Kota Probolinggo.


Namun demikian, kehadiran rusunawa tidak serta merta membuat masyarakat Kota Probolinggo khususnya Kecamatan Mayangan tertarik untuk menghuninya. “Sangat sulit mencari calon penghuni yang menempati rusunawa kala itu. Kerjasama seluruh tim komunitas rusunawa dengan memberi sosialisasi kepada calon penghuni di kelurahan sekitar rusunawa termasuk memberi ganti santun kepada masyarakat yang dulunya menempati tanah pemerintah untuk pindah ke rusunawa serta memberi pengertian akan pentingnya hunian sehat dan layak sangat membantu kelancaran prosesnya. Dengan berbagai upaya tersebut, tak jarang masih ada pro dan kontra dari masyarakat,” ujar Ir. Imanto, MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Tetapi setelah rusunawa terbangun, lanjut Imanto, antusiasme masyarakat untuk menghuni sangat besar terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah atau tinggal di kawasan kumuh dengan rumah yang tidak layak menjadi sangat terbantu dengan adanya rusunawa. “Masyarakat diberi pengetahuan untuk hidup lebih teratur, belajar bersosialisasi yang dibantu dengan dibentuknya RT/RW, paguyuban, pengajian dan karang taruna serta penerapan tata tertib penghuni oleh pengelola, sehingga masyarakat yang beraneka ragam karakteristiknya dapat hidup rukun dan saling bertoleransi,” imbuhnya. Untuk dapat meningkatkan intensitas hubungan antar warga, Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum juga telah membangun beberapa fasilitas di lingkungan rusunawa seperti taman, pagar dan pos keamanan, canopi, musholla juga lapangan olahraga yang akan segera direalisasikan. Bagi Avianto, Ketua RT 02 Blok B Rusunawa Bayuangga, tinggal di rusunawa sudah seperti tinggal di lingkungan keluarga sendiri. “Kami sering

best practices

guyub (kumpul) di teras, menjaga kebersihan lingkungan dengan kerja bakti,” imbuhnya. Seperti keluarga lainnya, Avianto menempati ruangan berukuran 21m2 bersama isteri dan satu orang anak. “Alhamdulilah, terasa cukup bagi kami,” ungkapnya sambil tersenyum. Begitu pula yang dirasakan Sujiwo (54 tahun) pedagang makanan matang yang tinggal di Blok B Lantai 2, “Saya dan isteri merasa nyaman tinggal disini walaupun harus angkat barang naik turun tangga sehabis berjualan. Ongkos sewanya pun murah, hanya Rp 100.000,-/ bulan. Keamanan juga terjamin. Daripada rumah kontrakan saya yang dulu, bayarnya lebih mahal tapi rumahnya sudah rusak.” Solehudin (34 tahun) Ketua RT 01 Blok A yang sangat bersyukur bisa menempati rusunawa

ini. “Kami ini rata-rata dulunya tetangga waktu tinggal di Kecamatan Mayangan. Jadi kami sudah saling kenal. Sudah seperti saudara. Ibu-ibu juga banyak kegiatannya, ada senam aerobik setiap minggu, posyandu, dan pengajian. Banyak orang beranggapan kalau tinggal di rusun kegiatannya jadi terbatas atau anggapan lain yang tidak baik. Oleh karena itu kami ingin menunjukkan pada masyarakat lain bahwa tinggal di rusunawa lebih sehat dan layak daripada tinggal di permukiman yang padat penduduknya,”tukasnya penuh semangat. Ya, tanpa disadari, kebersamaan yang mereka ciptakan menimbulkan rasa memiliki satu sama lain sehingga mampu memupuk rasa persaudaraan yang kuat menjadi sebuah keluarga besar, Keluarga Rusunawa Kota Probolinggo.

51

H.M. Buchori SH. M.SI walikota probolinggo “Pemerintah Probolinggo memiliki komitmen yang sangat serius untuk mengentasan kawasan kumuh. Keberadaan rusunawa nampaknya bisa menjadi alternatif yang tepat untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan layak. Untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang, kami siap mengambil peran dan mendukung program dengan menjalankan berbagai tugas dan fungsi sesuai koridor undang-undang. Percepatan program ini, serta keberhasilan implementasinya sangat ditunggu oleh masyarakat”.

Ir. Sanusi Sapuwan, MT. Ketua Bappeda Kota Probolinggo “Pelaksanaan pembangunan rusunawa sejalan dengan arahan dan rencana pembangunan kota, serta sangat membantu Pemerintah Kota untuk mengatasi kekurangan (backlog) perumahan sekaligus meningkatkan aksesibilitas penduduk miskin terhadap hunian yang sehat, nyaman dan layak. Melalui upaya yang serius dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota dan masyarakatnya, program pembangunan rusunawa ini diharapkan dapat membantu mengurangi keberadaan kantong-kantong kekumuhan di Kota Probolinggo”.

Ir. Imanto, MT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum KOTA PROBOLINGGO “Pembangunan rusunawa di Probolinggo berdampak positif bagi masyarakat. Saat ini ada sekitar 196 KK yang telah mendapatkan kesempatan untuk merasakan kenyamanan tinggal di rusunawa dengan biaya sewa yang sangat terjangkau. Program ini telah ikut membantu tertatanya lingkungan permukiman menjadi jauh lebih sehat, bersih dan aman.”

Sujiwo (54 tahun), pedagang (penghuni) “Saya dan isteri bersyukur sekali bisa menempati rumah yang bagus dengan harga sewa yang terjangkau. Yang pasti lingkungan lebih sehat dan tidak kumuh lagi.”


pencapaian

53


7

penutup

penutup

pemanfaatan dan pengelolaan perkelanjutan “landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat didasari oleh adanya pemahaman yang sama sebagai landasan aksi” Rusunawa merupakan salah satu alternatif penanganan kawasan kumuh yang terus bertambah luasannya sejalan dengan masifnya pengembangan perkotaan diberbagai wilayah Indonesia. Disamping bertujuan mengurangi kawasan kumuh terutama diperkotaan, rusunawa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui peremajaan, pemugaran dan relokasi. Pembangunan rusunawa juga diarahkan pada pembangunan perkotaan yang lebih manusiawi sekaligus solusi peningkatan kualitas permukiman karena ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi perumahan dan permukiman. Upaya rintisan pembangunan rusunawa telah dilakukan Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2003. Hingga saat ini telah sukses membangun 235,5 twin block dan akan terus ditingkatkan akselerasinya sehingga target untuk menjadikan Indonesia bebas daerah kumuh ditahun 2020 dapat terpenuhi. Pemenuhan komitmen ini penting artinya, tidak hanya karena komitmen Indonesia untuk memenuhi capaian ke-11 dari program MDGs, namun lebih dari itu karena program pemenuhan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu tugas negara yang layak diprioritaskan. Negara melalui Undang-Undang Dasarnya pada Pasal 28 H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah sebagai tempat tinggal bermakna sangat strategis karena dirumahlah pembentukan watak, karakter, jadi diri dan kepribadian bangsa sebagai tahapan penting pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dimulai. Menilik esensi pesan tersebut, keberpihakan, kepedulian dan tanggungjawab negara dalam menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal/rumah yang layak dan terjangkau makin penting maknanya. Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Rusun (Rusun) menggantikan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang sudah


penutup

kepentingannya sejak perencanaan hingga pengelolaan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rusunawa sejak usulan hingga serah terima/ hibah telah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan para pemangku kepentingan dalam menjalankan proses ini. Kriteria kota, lokasi,lahan dan aspek teknis lainnya juga telah ditetapkan ketentuannya sehingga Pemerintah Daerah selaku penyelenggara memiliki panduan dalam merencanakan dan menyusun proposal awal yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat melalui tim Direktorat Jenderal Cipta Karya. Setelah itu masing-masing pihak akan menjalankan tugas dan fungsinya yang secara jelas telah diatur dalam undang-undang rusun yang baru.

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat memberikan optimisme baru akan penyelenggaraan rusun yang lebih baik dan lebih cepat dimasa yang datang. Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek penting penyelenggaraan rusun ini, telah memperkuat legitimasi dan menegaskan peran para pemangku kepentingan sehingga yang diharapkan dapat bekerja sama, membangun sinergi lintas sektoral yang kokoh dan berkelanjutan. Landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat didasari oleh adanya pemahaman yang sama sebagai landasan aksi. Kesepahaman ini selanjutnya akan mendorong lahirnya kesadaran bersama untuk bergerak, mendukung dan mensukseskan program rusunawa sesuai koridor tugas dan fungsi masing-masing. Sukses pembangunan rusunawa membutuhkan keterlibatan yang intens antara seluruh pemangku

Masyarakat sebagai calon penghuni juga sejak awal telah dilibatkan melalui kegiatan sosialisasi pemberdayaan yang pelaksanaannya dilakukan secara pararel dengan penyusunan Detail Engeneering Design (DED). Proses ini diarahkan pada tujuan agar masyarakat siap menerima keberadaan rusunawa, siap dipindahkan serta meniadakan hambatan sejak proses konstruksi hingga pemanfaatannya. Fase yang juga sangat menentukan dalam penyelenggaraan rusunawa adalah fase persiapan penghunian, pengelolaan hingga hibah. Dalam proses ini Ditjen Cipta Karya melakukan berbagai tahapan dari masing-masing proses untuk menjamin pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal atas aset negara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pola pengelolaan yang tepat serta mampu menjamin tetap terpeliharanya bangunan dan fungsi-fungsi rusunawa dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sesuai tujuan penyelenggaraan rusunawa yakni : memenuhi kebutuhan MBR atas hunian yang sehat dan layak.

57

8

peta & tabel

pembangunan rusunawa ta 2003-2011

Peta Hasil Pembangunan Rusunawa TA 2003-2011

Sumatera

sumatera Utara nanggro aceh darussalam 2 Banda Aceh (2)

1

medan belawan (1)

2

Tanjung Balai, Sei Raja (1). Medan, USU (1)

3

Medan, Belawan (1). Medan, USU (1). Tanjung Balai (1)

1

Medan, Belawan (1)

4

Kota Tebing Tinggi (2). Kota Medan (2)

1

Kota Tanjung Balai (1)

riau 2

Batam, muka kuning (2)

kepulauan riau 4

batam 1, sekupang (2). Batam 2, Sekupang (2)

2

kota Batam, muka kuning (2)

4

kota Batam 1 (2), kota Batam 2 (2)

bangka-belitung 2

kota pangkal pinang (2)

2

kota pangkal pinang (2)

sumatera barat Padang, UNAND (1) 1 Kota Padang (2) 2

bengkulu bengkulu (1)

sumatera selatan

1

lampung bandar lampung (1)

1

bandar lampung (1), keteguhan

1

kota bandar lampung (2)

2


1

Palembang, Kasnaryansyah (1)

2

Palembang, unsri (2)

2

kota palembang (2)


Jawa

Jawa tengah

banten 1,5 Tangerang, Manis Jaya (1,5)

1

Surakarta, Begalon (1)

3

Kota Tangerang (2). Kab. Serang (1)

2

Semarang, Kali Gawe (1). Semarang, UNDIP (1)

2

Kota Tangerang (2). Kab. Serang (1)

8

Semarang, Kaligawe (2), Surakarta, Begalon (1), Sukoharjo (1)Cilacap (1), Semarang, UNDIP (2), Karanganyar (1)

3

Pekalongan, Krapyak (1), Wonosobo, UNSIQ (1), Surakarta, UNS (1)

11

Sukoharjo (2). Surakarta, UMY (1), Pekalongan, Krapyak (2), Karanganyar, Sroyo (1), Cilacap, Tg. Kemulyaan (1), Semarang 1, Kaligawe (2), Semarang 2, Kaligawe (2)

6

Kab. Semarang (1). Surakarta, Kel. Semanggi (2). Kab. Kudus (2). Kab. Jepara (1)

7

Kab. Jepara 1 (2). Kab. Jepara 1 (1). Kota Surakarta 1 (1). Kota Surakarta 2 (1). Kota Salatiga (2)

dki jakarta 3

Jakarta Utara, Marunda (3)

2

Jakarta Utara, Marunda (1)

Komarudin 1 (2). Cipinang Besar 10 Selatan (2). Pinus Elok 1 (2). Pinus Elok 2 (2). Cakung Barat (2)

5

PTIQ, Jl. Pasar Jum’at (1). DKI, Jl. Komarudin 1 & 2 (4)

Jawa barat

yogyakarta

2 Cimahi, Cigugur Tengah (2)

1

Yogyakarta, Cokrodirjan (1)

Depok, Cimanggis (1). 4 Bekasi, Jaya (1). Bogor, Menteng (1). Karawang, Jl. Truno Asri (1)

1

Sleman (1)

1

Yogyakarta, UGM (1)

5

Yogyakarta, Kalicode (1). Yogyakarta, UGM (1). Yogyakarta, UMY (3).

1

Sleman (1)

2

Yogyakarta, Tg. Panggung (1). Yogyakarta, Gowongan (1)

3

Kab. Bantul (2). Kab. Sleman (1)

2

Kab. Sleman (1). Kab. Bantul (1)

Bogor, Menteng Asri. (1)

5 Bandung, Cingised (1).

Parung Panjang, Bogor (3) Sumedang, UNPAD (2).

6 Bandung, Cingised (1).

Bandung, ITB (1). Depok (2)

1 Bogor (1) 2

Bogor, Menteng (1). Bandung, Cingised (1)

Kota Bandung Sadang-Serang (1). 5 Bandung Cingised (1). Kab. Cimahi 1 & 2 (3)

jawa timur 5

Surabaya Penjaringan Sari (2). Surabaya Wonorejo (1). Surabaya Penjaringan Sari (1). Gresik (1)

3

Sidoarjo, Tambak Sawah (1). Surabaya, Wonorejo (2)

11

Surabaya, ITS (4), Sidoarjo (2). Surabaya, Sidotopo (3), Gresik (2)

3

Surabaya, Tanah Merah (2) Sidoarjo, Tambakwaru (1)

9

Kota Surabaya, Kalikedinding (2). Kota Surabaya, Penjaringan Asri (1). Kota Sidoarjo, Agro (2). Kab. Sidoarjo, Ngelom (2). Kota Probolinggo (1). Jember (1)

Kota Cimahi 1 (2). Kota Cimahi 2 (1).

6 Kab. Bandung 1 (2).

9

Kab. Bandung 2 (1)

KETERANGAN 2003-2004

2005-2006

2007

2008-2009

2004-2005

2006-2007

2007-2008

2010-2011

Kab. Sidoarjo 1 (1). Kab. Sidoarjo 2 (2). Kota Probolinggo 1 (1). Kota Probolinggo 2 (1). Kota Madiun (1). Kota Kediri (2). Kota Surabaya (1).


Kalimantan

Kalimantan barat 1

Entikong (1)

1

Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliung (1)

Kalimantan timur 1

Nunukan, Kws Sedadap (1)

2

samarinda (1), Tarakan, Boom Panjang (1)

1

Kota balikpapan (1)

Kalimantan tengah 1 palangkaraya (1)

Kalimantan selatan


2005-2006

2007

2008-2009

2004-2005

2006-2007

2007-2008

2010-2011


1

banjarmasin, kalayan selatan (1)

1

banjarmasin (1)

1

Kota banjarmasin (1)


Sulawesi, NTT & NTB

sulawesi utara

sulawesi tengah kota palu (1)

bitung (1)

1

Kota manado 91), Kota bitung (1), Kota bitung (1)

3

1

sulawesi selatan Makassar, Daya (1)

1

Makassar, Marisso (3)

3

Makassar, UNHAS (2). Makassar Kota (1)

3

Makassar, UNISMU (2). Luwu Timur, Malili (3)

5

Kota Makassar, Mariso (2). Kota Makassar, Daya (1)

3

Kota Bantaeng (1)

1

nusa tenggara barat 1

mataram (1)

sulawesi tenggara 3

Kendari (1), Bau-bau, barataguru (2)

2

kab kolaka (2)

nusa tenggara timur 1 kota kupang (1)


Papua

papua


2005-2006

2007

2008-2009

2004-2005

2006-2007

2007-2008

2010-2011


Jayapura, UNCEN (1), Jayapura, Dok 9 (1)

2

Jayapura, UNCEN (1)

1

Lokasi Pembangunan Rusunawa TA 2003-2011 TA 2003-2004 No

Propinsi

Kota/Kabupaten/Lokasi

Type

Twin Blok

Jml Unit

1

Riau

Batam, Muka Kuning

27

2

160

2

Jawa Barat

Cimahi, Cigugur Tengah

21

2

192

3

Banten

Tangerang, Manis Jaya

21

1.5

144

4

Jawa Tangah

Surakarta, Begalon

21

1

96

5

DI Yogyakarta

Yogyakarta, Cokrodirjan (Kali Code)

21

1

72

6

Jawa Timur

Surabaya Penjaringan Sari

21

2

192

Surabaya Wonorejo

21

1

96

Surabaya Penjaringan Sari

21

1

96

Gresik

21

1

96

Makassar, Daya

21

1

96

13.5

1240

Type

Twin Blok

Jml Unit

7

Sulawesi Selatan

TA 2004-2005 No

Propinsi


1

Sumatera Utara

Medan, Belawan

21

1

96

2

DKI Jakarta

Jakarta Utara, Marunda

30

3

300

3

Jawa Barat

Depok, Cimanggis

21

1

96

Bekasi, Jaya

21

1

96

Bogor, Menteng Asri

27

1

80

Karawang, Jl. Truno

30

1

80

Sleman

21

1

96

9

844

4

DI Yogyakarta

65

TA 2005-2006 No

Propinsi

Type

Twin Blok

Jml Unit

Tanjung Balai, Sei Raja

21

1

96


1

Sumatera Utara

Medan, USU

21

1

96

2

Sumatera Selatan

Palembang, Kasnaryansyah

21

1

96

3

DKI Jakarta

Jakarta Utara, Marunda

30

2

200

4

Jawa Barat

Bogor, Menteng Asri

27

1

80

Bandung, Cingised

21

1

96

Parung Panjang, Bogor

21

3

288

Semarang, Kali Gawe

21

1

96

Semarang, UNDIP

21

1

96 96

5

Jawa Tengah

6

DI Yogyakarta

Yogyakarta, UGM

21

1

7

Jawa Timur

Sidoarjo, Tambak Sawah

21

1

96

Surabaya, Wonorejo

21

2

192

8

Kalimatan Barat

Entikong

21

1

96

9

Kalimatan Timur

Nunukan, Kws. Sedadap

21

1

96

10

Sulawesi Selatan

Makassar, Marisso

21

3

288

11

Papua

Jayapura, Dok 9

21

1

96

Jayapura, UNCEN

21

1

96

23

2200


peta dan tabel

TA 2006-2007 Type

Twin Blok

Jml Unit

Medan, Belawan

21

1

96

Medan, USU

21

1

96

Tanjung Balai

21

1

96

Sumatera Selatan

Palembang, UNSRI

21

2

192

3

Sumatera Barat

Padang, UNAND

21

1

96

4

Jawa Barat

Sumedang, UNPAD

21

2

192

Bandung, Cingised

21

1

96

Bandung, ITB

21

1

96

Depok

21

2

192

Semarang, Kaligawe

21

2

192

Surakarta, Begalon

21

1

96

Sukoharjo

21

1

96

Cilacap

21

1

96

Semarang, UNDIP

21

2

192

Karanganyar

21

1

96

Yogyakarta, Kalicode

21

1

96

Yogyakarta, UGM

21

1

96

Yogyakarta, UMY

21

3

288

Surabaya, ITS

21

4

384

Sidoarjo

21

2

192

Surabaya, Sidotopo

21

3

288

No 1

2

5

6

7

Propinsi Sumatera Utara

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur


Gresik

21

2

192

8

Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Kelayan Selatan

21

1

96

9

Sulawesi Selatan

Makassar, UNHAS

21

2

192

Makassar Kota

21

1

96

10

Sulawesi Utara

Bitung

21

1

96

11

Papua

Jayapura, UNCEN

21

1

96

42

4032

67

TA 2007 No

Propinsi


Type

Twin Blok

Jml Unit

1

Lampung

Bandar lampung

21

1

96

2

Jawa Barat

Bogor

27

1

80

3

Jawa Tengah

Pekalongan, Krapyak

21

1

96

Wonosobo, UNSIQ

21

1

96

Surakarta, UNS

21

1

96

Sleman

21

1

96

6

560

4

DI Yogyakarta


peta dan tabel

TA 2007-2008 No

Propinsi

Type

Twin Blok

Jml Unit

Batam 1, Sekupang

24

2

198


1

Kepulauan Riau

Batam 2, Sekupang

24

2

198

2

Sumatera Utara

Medan, Belawan

21

1

96

3

Bengkulu

Bengkulu

21

1

96

4

Lampung

Bandar Lampung, Keteguhan

21

1

96

5

DKI Jakarta

Komarudin 1

30

2

200

Cipinang Besar Selatan

30

2

200

Pinus Elok 1

30

2

200

Pinus Elok 2

30

2

200

Cakung Barat

36

2

160

Bogor, Menteng

27

1

80

Bandung, Cingides

21

1

96

Sukoharjo

21

2

192

Surakarta, UMY

21

1

96

Pekalongan, Krapyak

21

2

192

Karanganyar, Sroyo

21

1

96

Cilacap, Tg. Kemulyaan

21

1

96

Semarang 1, Kaligawe

24

2

198

Semarang 2, Kaligawe

24

2

198

Yogyakarta, Tg. Panggung

21

1

96

Yogyakarta, Gowongan

21

1

96

Surabaya, Tanah Merah

21

2

192

Sidoarjo, Tambakwaru

21

1

96

Samarinda

21

1

96

Tarakan, Boom Panjang

24

1

99

6 7

8 9 10

Jawa Barat Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimanta Timur

11

Kalimantan Tengah

Palangkaraya

21

1

96

12

Sulawesi Tenggara

Kendari

21

1

96

Bau-Bau, Barataguru

24

2

198

13

Sulawesi Selatan

Makassar, UNISMU

21

2

192

Luwu Timur, Malili

21

3

288

46

4433

69

TA 2008-2009 No

Propinsi


Type

Twin Blok

Jml Unit

1

Nangroe Aceh Darussalam

Banda Aceh

24

2

198

2

Sumatera Utara

Kota Tebing Tinggi

24

2

198

Kota Medan

24

2

198

3

Kepulauan Riau

Kota Batam, Muka Kuning

24

2

198

4

Bangka Belitung

Kota Pangkal Pinang

24

2

198

5

Banten

Kota Tangerang

24

2

198

Kab. Serang

21

1

96

PTIQ, Jl. Pasar Jum'at

24

1

99

DKI, Jl. Komarudin 1 & 2

30

4

400

Kota Bandung Sadang-Serang

24

1

99

Bandung Cingised

24

1

99

Kab. Cimahi 1 & 2

24

3

297

Kab. Semarang

24

1

99

Surakarta, Kel. Semanggi

24

2

198

Kab. Kudus

24

2

198

Kab. Jepara

24

1

99

Kab. Bantul

24

2

198

Kab. Sleman

24

1

99

Kota Surabaya, Kalikedinding

24

2

198

Kota Surabaya, Penjaringan Asri

24

1

99

Kota Sidoarjo, Agro

24

2

198

Kab. Sidoarjo, Ngelom

24

2

198

Kota Probolinggo

24

1

99

6 7

8

9 10

DKI Jakarta Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur

Jember

24

1

99

11

Nusa Tenggara Barat

Mataram

24

1

99

12

Kalimantan Barat

Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliung

24

1

99

13

Kalimantan Selatan

Banjarmasin

21

1

96

14

Kalimanta Timur

Kota Balikpapan

24

1

99

15

Sulawesi Selatan

Kota Makassar, Mariso

24

2

198

Kota Makassar, Daya

24

1

99

16

Sulawesi Tenggara

Kab. Kolaka

24

2

198

17

Sulawesi Tengah

Kota Palu

24

1

99

18

Sulawesi Utara

Kota Manado

24

1

99

Kota Bitung

24

1

99

Kota Bitung

24

1

99

54

5344


peta dan tabel

TA 2010-2011 No

Propinsi


Type

Twin Blok

Jml Unit 198

1

Sumatera Barat

Kota Padang

24

2

2

Sumatera Utara

Kota Tanjung Balai

24

1

99

3

Kepulauan Riau

Kota Batam 1

24

2

198

Kota Batam 2

24

2

198

4

Sumatera Selatan

Kota Palembang

24

2

198

5

Bangka Belitung

Kota Pangkal Pinang

24

2

198

6

Lampung

Kota Bandar Lampung

24

2

198

7

Banten

Kota Tangerang

24

2

198

8

Jawa Barat

Kota Cimahi 1

24

2

198

Kota Cimahi 2

24

1

99

Kab. Bandung 1

24

2

198

Kab. Bandung 2

24

1

99

Kab. Jepara 1

24

2

198

Kab. Jepara 1

24

1

99

Kota Surakarta 1

24

1

99

Kota Surakarta 2

24

1

99

9

Jawa Tengah

Kota Salatiga

24

2

198

10

DI Yogyakarta

Kab. Sleman

24

1

99

Kab. Bantul

24

1

99

11

Jawa Timur

Kab. Sidoarjo 1

24

1

99

Kab. Sidoarjo 2

24

2

198

Kota Probolinggo 1

24

1

99

Kota Probolinggo 2

24

1

99

Kota Madiun

24

1

99

Kota Kediri

24

2

198

Kota Surabaya

24

1

99

12

Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin

24

1

99

13

Sulawesi Selatan

Kota Bantaeng

24

1

99

40

4059

71

TA 2011-2012 No

Propinsi


Type

Twin Blok

Unit 198

1

Nangroe Aceh Darussalam

Kota Banda Aceh

24

2

2

Sumatera Utara

Kota Tanjung Balai

24

1

99

Kota Sibolga

24

2

198

Kota Medan

24

2

198

Kota Binjai

24

1

99

Kota Sawah Lunto

24

2

198

3

297

3

Sumatera Barat

4

Sumatera Selatan

Kota Palembang

24

5

Kepulauan Riau

Kota Batam

24

4

396

3

297

6

Riau

Kota Pekanbaru

24

7

Jawa Barat

Kab.Bandung 1

24

3

297

Kota Bandung

24

1

99

Kota Sukabumi

24

1

99

Bandung (ITB)

24

2

198

Kab. Bandung 2

24

1

99

Kota Tegal

24

2

198

Kab. Cilacap

24

2

198

Kota Semarang 1

24

2

198

Kota Kudus

24

2

198

Kab. Pemalang

24

1

99

Kota Semarang 2

24

2

198

Kab. Klaten

24

2

198

Kab. Bantul

24

1

99

Kab. Sleman 1

24

3

297

Kab. Sleman 2

24

1

99

24

0,5

49,5

24

0,5

49,5

24

1

99

24

2

198

Kota Probolinggo

24

1

99

Kota Kediri

24

3

297

Kota Blitar

24

2

198

Kab. Lumajang

24

2

198

Kota Pasuruan

24

2

198

Kab. Sidoarjo 2

24

2

198

8

9

10

Jawa Tengah

D I Yogyakarta

Jawa Timur

Kota Surabaya Kab. Sidoarjo 1


peta dan tabel

TA 2011-2012 No

Propinsi

Type

Twin Blok

Unit

Kota Tarakan

24

1

99


11

Kalimantan Timur

Kota Balikpapan

24

1

99

12

Kalimantan Barat

Kota Pontianak (STAIN)

24

1

99

13

Sulawesi Selatan

Kab. Jeneponto

24

1

99

Kab. Bantaeng

24

1

99

Kota Palu

24

1

99

Kota Bau Bau

24

2

198

70

6930

14 15

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara

“Dalam upaya menangani permasalahan kawasan permukiman kumuh perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada tahun 2003-2009 telah membangun 193,5 TB. Dilanjutkan dengan 110 TB yang telah terbangun di tahun 2010-2012. Sedangkan tahun 2012-2013 masih ada 48 TB dalam proses pembangunan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun 2013-2014 akan dibangun 67 TB dan 25 TB di tahun 2014, sehingga tahun 2010-2014 total rusunawa yang terbangun sebanyak 250 TB.”

73


Pembangunan Rusunawa 2003-2004

cigugur tengah, cimahi, jawa barat

cigugur tengah, cimahi, jawa barat

75


muka kuning, batam, Riau

belawan, medan, Sumatera utara


makasar daya, makasar, sulawesi selatan

Rusunawa menteng asri, bogor, jawa barat

Rusunawa menteng asri, bogor, jawa barat

77


cigugur, cimahi, jawa barat

cigugur, cimahi, jawa barat


bekasi jaya, bekasi jawa barat

bekasi jaya, bekasi jawa barat

79


parung panjang, bogor, jawa barat

parung panjang, bogor, jawa barat


cimanggis, depok, jawa barat

cimanggis, depok, jawa barat

81


marunda, jakarta

marunda, jakarta


sidoarjo, jawa timur


83


kalicode, yogyakarta, diy

bagelon, surakarta, jawatengah


rusunawa UGM,Yogyakarta, diy

85


kasnariansyah, palembang, sumatera selatan

cingsed, bandung jawa barat


MARISO,MAKASAR, SULAWESI SELATAN

MARISO,MAKASAR, SULAWESI SELATAN

cingsed, bandung jawa barat

87


jayapura, papua

jayapura, papua


jayapura, papua

uncen, jayapura, papua

uncen, jayapura, papua

89


undip, semarang, jawa tengah

undip, semarang, jawa tengah


nunukan, sedadap, kalimantan timur

entikong, kalimantan barat

dok 9, papua

91


kaligawe, semarang, jawa tengah

kaligawe, semarang, jawa tengah


krapyak, pekalongan, jawa tengah

krapyak, pekalongan, jawa tengah

93



rusunawa cilacap, jawa tengah

95


rusunawa, itb, bandung, jawa barat

rusunawa, itb, bandung, jawa barat


its, surabaya, jawa timur

its, surabaya, jawa timur

97


kalayan, banjarmasin, kalimantan selatan

ugm, yogyakarta


its, surabaya, jawa timur ugm, yogyakarta

ugm, yogyakarta

99


begalon, surakarta, jawa tengah

begalon, surakarta, jawa tengah begalon, surakarta, jawa tengah


gresik, jawa timur

gresik, jawa timur

gresik, jawa timur

101





kalikedinding, surabaya, jawa timur

jalan randu, surabaya, jawa timur

jalan randu, surabaya, jawa timur

103


jalan pinus elok, cakung jakarta

sekupang, batam, riau


jalan pinus elok, cakung jakarta

rusunawa, bengkulu

rusunawa, bengkulu rusunawa, bengkulu

105


sroyo, karanganyar, jawa tengah




cipinang, jakarta timur, dki



107


sukoharjo, jawa tengah




uns, surakarta, jawa tengah

rusunawa, bengkulu



109

Pembangunan Rusunawa 2008-2009 rusunawa, jember, jawa timur

rusunawa, jember, jawa timur


muka kuning, batam, riau

penjaringan, jakarta

111


rusunawa, jepara jawa tengah


rusunawa, kediri, jawa timur

rusunawa, kediri, jawa timur

113

Daftar Istilah APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Nasional BLU : Badan Layanan Umum DED : Detail Engineering Design DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DPR : Dewan Perwakilan Rakyat DPPKA : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset ICETT : International Center for Environmental Technology Transfer MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah MDGs : Millenium Development Goals PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum Pokja : Kelompok Kerja PKN : Pusat Kegiatan Nasional PKW : Pusat Kegiatan Wilayah PNPB : Penerimaan Negara Bukan Pajak PP : Peraturan Pemerintah PPK : Pejabat Pembuat Komitmen PSD : Pembangunan Sarana Dasar RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPKPP : Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas RTH : Ruang Terbuka Hijau RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW : Rukun Tetangga/Rukun Warga RTRWN : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rusun : Rumah Susun SCM : Show Case Meeting SPPIP : Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan TB : Twinblok Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi UU : Undang-undang UPT : Unit Pengelola Teknis USAID : United States Agency for International Development

rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh Pembina

Budi Yuwono Pengarah

Amwazi Idrus Penanggung Jawab

Nieke Nindyaputri Christ Robert Marbun Hendarko Rudy Susanto Th. Sri Mulyantini Respati Fitri Peranginangin

Pelaksana

Deva Kurniawan Kusumawardhani Muhammad Danial Arifandi Pohan Astri Paramitha Irawanto Dessiana Sinukaban

Penerbit

Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat jenderal cipta karya direktorat pengembangan permukiman

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72797427 rusunawa, 116 komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh

Recommend Documents