Agenda Baru tentang Pengembangan Permukiman dan Penanganan Kumuh Perkotaan Dr. Ir. Wicaksono Sarosa Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat
Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Direktorat PKP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Jakarta, 5 September 2017
Daftar Isi I. II.
Sekilas NUA Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh III. UDMA sebagai Strategi Implementasi NUA
I. Sekilas Agenda Baru Perkotaan /
New Urban Agenda (NUA)
1. Urbanisasi dan Tantangan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan • Urbanisasi menjadi fenomena yang tak
terhindarkan
Proyeksi Perkembangan Penduduk Perkotaan di Indonesia
• Urbanisasi semakin meningkatkan tekanan
bagi para pengelola kota untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan dasar yang merata
• Akan tetapi, urbanisasi juga merupakan sebuah
peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat
Sumber: Bappenas, 2016
2. New Urban Agenda sebagai Agenda Pembangunan Perkotaan
3. Visi Bersama dalam NUA Kota untuk Semua
Hak dan Kesempatan yang Setara
Perkotaan dan Permukiman Berkelanjutan
4. Prinsip yang Diusung Tidak menelantarkan seorang pun
Ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif
Keberlanjutan lingkungan hidup
5. Paradigma Baru yang Diangkat Pengembangan kota dan wilayah yang terpadu
Tata kelola perkotaan yang baik dan kemitraan multi-pihak
Berorientasi pada manusia dan responsif gender dan usia
II. Pengembangan Kawasan Permukiman
dan Penanganan Permukiman Kumuh
6. SDGs & NUA terkait Pengembangan Permukiman TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA
6.1 Akses universal air minum
TUJUAN 11 MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN
6.2
11.1
11.6
11.7
Akses sanitasi & kebersihan
Perumahan, kawasan kumuh, pelayanan dasar
Persampahan
Ruang publik & RTH
“Tidak menelantarkan seorangpun, dengan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim; dengan memastikan adanya hak dan peluang yang setara, […] dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam menyediakan akses yang aman dan setara bagi semua; dan dengan menyediakan akses yang setara untuk semua di bidang infrastruktur
fisik dan sosial dan layanan dasar, serta perumahan yang layak dan terjangkau.” (butir 14.a NUA)
7. Permukiman Kumuh dan Informal pada NUA “Kami menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, […] sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga mengakui bahwa kesenjangan yang semakin melebar dan keberadaan kemiskinan multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan permukiman informal, dapat mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang, […] dapat mendorong atau menghambat kohesi sosial, kesetaraan, dan inklusi. (butir 25 NUA)
9 butir NUA mencantumkan “permukiman kumuh dan permukiman informal”, dan 2 butir NUA mencantumkan “permukiman informal”. p. 20, 27
Tidak menelantarkan seorang pun NUA memberikan perhatian khusus pada penduduk di permukiman informal, yang selama ini kurang (atau tidak) diperhatikan di Indonesia karena kerumitan penanganannya.
7. Permukiman Kumuh dan Informal pada NUA (2) p. 97, 107 p. 97 p. 77 p. 103 p. 54 p. 109
p. 97 p. 107 p. 109 p. 109 p. 110
Penanganan permukiman kumuh dan informal haruslah: - menghindari segregasi (pengucilan secara spasial, sosial, dan ekonomi), penggusuran yang sewenang-wenang, dan gentrifikasi (perpindahan masyarakat kelas menengah); - melestarikan warisan budaya lokal; - memperkuat ketahanan permukiman dari risiko bencana; - mendukung keamanan kota dari tindak kriminalitas tanpa memberikan stigma negatif kepada penghuninya; - memperhatikan kebutuhan energi terbarukan dan pelayanan transportasi; serta - terintegrasi dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik di kota, termasuk akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar/sosial yang layak. Sehingga perlu didukung dengan: - perencanaan yang terpadu, partisipatif, dan pendayagunaan lahan yang terencana; - pengembangan kebijakan, sarana, mekanisme, dan model pembiayaan perumahan; - peningkatan alokasi pembiayaan dan sumber daya manusia; - tindakan-tindakan yang mencegah dan memediasi konflik; serta - sistem pengawasan yang inklusif dan transparan.
8. Elemen Penanganan Kumuh dan Pengembangan Permukiman Berkelanjutan – draft Quick Guide NUA -
-
Kepastian hak atas lahan dan sistem administrasi pertanahan Berbagai pilihan perumahan dan skema pembiayaan perumahan Ketepaduan dengan infrastruktur skala kota Akses pelayanan dasar dan ruang publik yang layak dan terjangkau Arsitektur lokal Berketahanan iklim dan bencana
Pengembangan ekonomi lokal (inovasi dan kewirausahaan) Akses dengan ekonomi skala kota dan lintas wilayah Produktivitas dan kesempatan kerja penuh bagi masyarakat
-
Perencanaan tematik sesuai karakteristik kota Perencanaan terpadu skala kota dan dengan kawasan sekitarnya Kerangka manajemen yang kuat dan inklusif, serta kelembagaan yang akuntabel Koordinasi antar pemerintahan (vertikal dan horizontal) Platform partisipasi multi-pihak Sistem pengawasan Partisipasi penuh dan bermakna, serta pemberdayaan masyarakat Kampanye publik Pelestarian budaya dan kearifan lokal Keberagaman dan peran lembaga lokal Responsif gender dan usia
9. Strategi Implementasi NUA melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh – draft Quick Guide NUA Pengarusutamaan prinsip NUA (dan SDGs) dalam Pembangunan Perkotaan Nasional dan Daerah -
Sinkronisasi prinsip dan komitmen NUA dengan tujuan, target, dan indikator SDGs. Review Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN). Penyusunan RPP Perkotaan, RAN dan RAD SDGs (khususnya Tujuan 11). Sinkronisasi dengan RPJMN dan RPJPN, serta RPJMD dan RPJPD. Pembentukan struktur kelembagaan pembangunan perkotaan nasional dan penguatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di daerah. Penguatan kapasitas aparat pemerintahan (pusat dan daerah).
Pengakuan atas keberadaan permukiman informal -
Review UU, PP, Permen dan Perda yang berkaitan dengan permukiman informal (agraria, tata ruang, sungai, perumahan dan permukiman kumuh). Formulasi dan penentuan permukiman informal dalam penataan ruang, serta penguatan legalitas kepemilikan lahan. Penyediaan layanan dasar (administrasi kependudukan, sarana-prasarana dasar, fasos/fasum) yang terakses dengan sistem kota. Komunikasi dengan pemilik lahan untuk solusi penataan permukiman informal. Pendekatan manusiawi dalam relokasi permukiman informal yang rawan bencana/tidak dapat dihuni.
9. Strategi Implementasi NUA melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh – draft Quick Guide NUA (2) Pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Permukiman Kumuh -
-
Pembentukan Tim/Forum Komunikasi Lintas Pemangku Kepentingan untuk Penanganan Permukiman Kumuh sebagai mitra Pokja PKP di daerah, dengan pendampingan yang intensif. Peningkatan alokasi pendanaan dan SDM untuk penanganan permukiman kumuh di daerah yang bersifat multi-sektor (penyediaan dan pembiayaan perumahan, air minum dan sanitasi, persampahan, RTH, dll). Perencanaan pengembangan permukiman dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu antar wilayah (lintas batas administrasi), lintas sektor, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan perguruan tinggi dalam perencanaan dan perancangan kawasan permukiman kumuh. Pelibatan sektor swasta, filantropi, dan bisnis dalam tiap tahapan penanganan permukiman kumuh (tidak hanya pendanaan program/kegiatan). Kampanye publik yang melibatkan media massa dan komunitas lokal. Penanganan permukiman yang diprioritaskan melalui peningkatan kualitas kumuh setempat (in-situ upgrading) dibanding relokasi (ex-situ upgrading). Pengembangan sistem pencegahan dan pengawasan permukiman kumuh skala nasional dan lokal, yang inklusif, transparan, dan berbasis TIK.
9. Strategi Implementasi NUA melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh – draft Quick Guide NUA (3) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Setempat (in-situ upgrading) -
Penyediaan infrastruktur permukiman yang terpadu (lintas sektor) melalui pemugaran atau peremajaan permukiman kumuh, serta tematik sesuai karakteristik kawasan. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat melalui BKM/LKM dan fasilitator pendamping. Pengembangan skema konsolidasi lahan atau land sharing, serta penyediaan lahan dan hunian sementara bagi penduduk dalam konteks peremajaan kawasan permukiman kumuh. Pengembangan model pembiayaan perumahan, khususnya skema pembiayaan rumah swadaya dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pengembangan model hunian vertikal yang berkelanjutan (cth: kampung deret dan kampung susun). Pengembangan ekonomi lokal yang terakses dengan jaringan skala kota dan antar wilayah.
Pemukiman kembali secara manusiawi (ex-situ upgrading) -
-
Penyediaan lahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau dengan relokasi penduduk, dengan memperhatikan kedekatan tempat usaha dan aksesibilitas transportasi. Pendekatan dan komunikasi intensif dalam sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan relokasi, melalui komunitas lokal dan tokoh masyarakat, serta menghindari tindak kekerasan. Pengembangan skema pembiayaan rumah susun sewa yang terjangkau dan berkesinambungan bagi MBR. Peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan pengorganisasian masyarakat melalui BKM/LKM dan fasilitator pendamping. Pengembangan ekonomi lokal yang terakses dengan jaringan skala kota dan antar wilayah. Penyediaan layanan pendampingan bagi anak-anak.
III. UDMA sebagai
Strategi Implementasi NUA
10. UDMA (Urban Development and Management Advisory) UDMA memfasilitasi pemerintah kota melalui pendampingan perencanaan-perancangan dan penyiapan berbagai program/kegiatan terkait, dengan fokus pada kawasan prioritas. 6 kota mitra: Kota Banda Aceh, Kota Bogor, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Palu, dan Kota Mataram.
GERAKAN NASIONAL
100-0-100
85.5.75 15.5.25
Program pemerintah eksisting
IMPROVE, UP-SCALE, REPLICATE SYNERGY, COLLABORATION, PARTNERSHIPS Program/inisiatif baru multi-stakeholder
UDMA UDMA berupaya mendorong kolaborasi dan kemitraan multi-pihak untuk menyukseskan SDGs, NUA, dan Gerakan 100-0-100 di tingkat lokal
KOMPONEN UDMA
Tim Fasilitator PENDAMPINGAN Daerah PRADESAIN & Matriks Program: Perencanaan & Perancangan PENJARINGAN Sumber Daya: Pusat/Daerah, Lintas Sektor/Stakeholder PENGARUSUTAMAAN Kemitraan: UDMA Daerah & Pokja PKP
11. Contoh Pradesain UDMA BANJARMASIN - “Kota Ramah Sungai” -
Perencanaan tematik tepi sungai Keterpaduan kawasan dengan sekitarnya Arsitektur lokal Sistem pengelolaan air limbah tepi sungai
11. Contoh Pradesain UDMA (2) BANJARMASIN - “Kota Ramah Sungai” -
Pengembangan ekonomi lokal (sentra PKL terapung) Kolaborasi penanganan kumuh dengan pengembangan wisata dan penyediaan perumahan Penyusunan pradesain RTH Veteran bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat
11. Contoh Pradesain UDMA (3) BOGOR - “Kota dalam Taman” -
Perencanaan tematik kota hijau Perencanaan ekonomi lokal Keterpaduan dengan penataan RTH tepi sungai
11. Contoh Pradesain UDMA (4) -
MALANG - “Kota Wisata Kreatif”
Penyusunan pradesain kawasan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Keterpaduan perencanaan dengan penataan sungai Pengembangan ekonomi lokal Penataan RTH tepi sungai
11. Contoh Pradesain UDMA (5) -
PALU - “Kota Teluk Berkelanjutan”
Keterpaduan perencanaan dengan kawasan muara sungai (pesisir dan tepi sungai) Arsitektur lokal
11. Contoh Pradesain UDMA (6)
MATARAM - “Kota Pusaka” -
-
Arsitektur lokal dan pelestarian warisan budaya setempat (pura) Pengembangan ekonomi lokal Konsolidasi lahan Keterpaduan perencanaan kawasan pesisir Pengembangan perumahan tematik (rusun nelayan)
11. Contoh Pradesain UDMA (7) BANDA ACEH - “Kota Wisata Islami Berketahanan” -
Arsitektur lokal Pengembangan ekonomi lokal Perencanaan tematik wisata Islami
Terima Kasih
Gedung Seknas Habitat Jalan Wijaya I No. 68, Jakarta Selatan
[email protected]
Partnership for Sustainable Urban Development
