KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 2015-2019 Jakarta, 22 Desember 2014
Kondisi dan Tantangan Permukiman Kumuh Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman 90,0
250.000.000
80,0 60,0
49,8
50,0
20,0
56,7
63,4
66,6
30,9 17,2
200.000.000 150.000.000
42,2
40,0 30,0
53,3
60
100.000.000
22,4
Juta Jiwa
Persentase
70,0
50.000.000
10,0 0,0
1970
1980
% Penduduk Perkotaan
1990
2000
2010
% Penduduk Perdesaan
2015
2020
2025
Jumlah Penduduk Perkotaan
2030
2035
Jumlah Penduduk Perdesaan
Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman: 35-40% Pertumbuhan Penduduk Alami
30-40% Reklasifikasi Desa ke Kota
Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga di perkotaan
Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman
Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan
• •
25-30%-Migrasi Desa ke Kota
Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 Ha* Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 12,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013)
*) Data Bangkim PU (2014) + BPS DKI (2013)
Mimpi ke Depan: Kota Tanpa Kumuh? Teratasinya kekumuhan sesuai kriteria BPS Kriteria Rumah Tangga Kumuh BPS:
100-0-100
Target:
Proyeksi Penanganan Kumuh Perkotaan Menjadi 0% 14
12,57%
12,42%
Tren 2011-2013: - 0,23% per tahun Tren 2014-2019: - 1,73% per tahun 12,10%
Diperlukan akselerasi lebih cepat
12
10,10% Durability of housing ≥ 2 kriteria (35%)
10
Sufficient living area ≤ 7,2 m2 (35%)
8,73% 8,59%
8
Gap: 10,10% (9,6 juta RT)
6,57% 6 4,04%
4 2
Air minum tidak layak (15%)
Sanitasi tidak layak (15%)
8x
1,01%
0,00%
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sumber: Pengolahan Pencapaian Data MDGs, 2014
2017
2018
2019
Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan Kumuh ARAH KEBIJAKAN
• Menciptakan lingkungan yang memampukan (enabling environment) • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh • Mencegah pembentukan kumuh baru
STRATEGI POKOK Menyediakan lahan perumahan untuk MBR Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Fasilitasi pembangunan perumahan swadaya Menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan Rencana Kota • Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR • Menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota • • • •
Komponen Penanganan Permukiman Kumuh
Capacity Building -
Pembangunan Sosial
Pembinaan Pengelolaan Sarana Pelatihan Pemetaan Swadaya
-
Pembangunan Ekonomi
Pendidikan Kesehatan
Pembangunan Fisik-Lingkungan -
Pelatihan Kewirausahaan Pinjaman Modal Usaha
-
Rusunawa Air dan Sanitasi Sertifikasi Lahan
Visi vs Kondisi Penanganan Permukiman Kumuh Kondisi Penanganan Saat Ini Belum ada Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh
VISI Kota Tanpa Permukiman Kumuh
Harapan Penanganan Ideal Kolaborasi Pusat dan Daerah dengan Pemda sebagai “Panglima”
•
Inisiatif Daerah: Berskala kecil dan sebagian besar cukup efektif namun cenderung terpencar
•
Inisiatif Pusat: Berskala besar namun tidak terpadu antar sektor dan daerah
Memiliki rencana penanganan kumuh yang komprehensif
Penanganan belum efektif karena belum adanya sinergi antar sektor dan sumber daya
Pemda harus mampu memobilisasi sumber daya
Prinsip Dasar Penanganan Kumuh 1. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI “PANGLIMA”
4. TERINTEGRASI DENGAN SISTEM KOTA
•
•
Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota
•
Keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman
•
Pemda bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif
2. PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM •
Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan
3. KOLABORASI DAN KOMPREHENSIF •
Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun nonfisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu
5. MENJAMIN KEAMANAN BERMUKIM •
Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang
Peta Jalan (Road Map) Penanganan Kumuh 2015
2016
Tahap Persiapan
2017
2018
2019
Tahap Implementasi
Kebijakan
Manajemen Program
Finalisasi Basis Data Kumuh Finalisasi manual, modul, tools dan website penanganan kumuh Scaling up Program Penanganan Kumuh Berbasis Masyarakat sebagai program nasional (perencanaan partisipatif/makromikro). Sinkronisasi – Menjadikan program kolaborasi sebagai platform penanganan kumuh nasional Rekrutmen konsultan dan fasilitator
Tahap Dasar
Tahap Lanjut
Tahap Dasar
Tahap Lanjut
MoU antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Proporsi BLM
Inisiasi kemitraan dengan pihak lain
5%
15%
35%
65%
100%
dst
Skema Program Tahap Persiapan 2015 Delineasi Kumuh Bangkim – Cipta Karya + BPS DKI (*)
Delineasi Kawasan Kumuh 38.431 Ha*
SK Kumuh/Perda Kumuh oleh Daerah
Pemetaan Detail Kawasan Kumuh Secara Swadaya Luas dan Lokasi Slum/Squatter
Jumlah Rumah Tangga Kumuh
Profil Ekonomi
Kondisi Infrastruktur Dasar
Rencana Investasi Penanganan Kumuh Capacity Building
Sosial
Ekonomi
Fisik
Rincian: 1. Kegiatan 2. Tahapan/Waktu 3. Lokasi 4. Besaran 5. Sumber Dana
PIMPINAN DAERAH •Visi Misi •Mandat •Political Supports
•Tupoksi •Dukungan Dana
POKJA PKPD
STRATEGI PENANGANAN KUMUH KOTA
Minimum requirements: 1. Dari,oleh, dan untuk kota ybs. 2. Berdasarkan strategi pembangunan kota 3. Skala kota dengan kejelasan prioritas penanganan 4. Demand responsive approach (top-down meets bottom-up) 5. Multi sektor, multi stakeholder
Pembangunan Fisik
Pembangunan Ekonomi Pengembangan modal sosial, pendidikan & kesehatan
Pembangunan Sosial Memorandum Capacity Building
Program pengembangan institusi masyarakat Program-program capacity building KK kumuh, KSM, mental wirausaha, keterampilan, dsb
Program pembangunan perumahan, prasarana dan sarana dasar
• Housing micro finance • Pengembangan penghidupan berkelanjutan • Pendampingan ERT, UKM, dsb
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
PHLN
Pokja PKP Nasional
PMU dan PIUs
Bank/ LKNB Hibah/ Wakaf
Dukungan Manajemen Pusat Dukungan Manajemen Wilayah
Pokja PKP Provinsi Pokja PKP Kabupaten/Kota
Perguruan Tinggi Lokal
APBD
Dukungan Manajemen Kota/Kabupaten
APBN
Tim Fasilitator
Ahli yang dikontrak masyarakat
CSR
Kelurahan (Lurah/LKM/BKM/ Kontributor)
Dana Swadaya Masy.
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh
PHLN
PMU dan PIUs
Pokja PKP Nasional
Bank/ LKNB Hibah/ Wakaf
PembangunanDukungan Fisik Manajemen Pusat
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Sosial Dukungan
Pokja PKP Provinsi
APBD
Manajemen Wilayah
Pokja PKP Kabupaten/Kota
Memorandum Capacity Building Perguruan Tinggi Lokal
Dukungan Manajeman Kota/Kabupaten
APBN
Tim Fasilitator PROGRAM PUSAT DAN DAERAH
Ahli yang dikontrak masyarakat
CSR
Kelurahan (Lurah/LKM/BKM/ Kontributor)
Dana Swadaya Masy.
TERIMA KASIH
