PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN PETUNJUK PELAKSANAAN. PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan DAMPAK SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan DAMPAK SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (P2KKP) TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN (P2KKP) Diterbitkan Oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya –Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Lingkungan & Sosial – P2KKP

i

KATA PENGANTAR Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) sebagai salah satu program pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lebih memfokuskan kegiatannya pada upaya penanganan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kekumuhan baru di kawasan permukiman. Program dengan tujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk tercapainya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk dan meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan sanitasi yang layak pada tingkat kebutuhan dasar. Mengingat kegiatan Program P2KKP yang semakin berkembang, dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan tumbuhnya kekumuhan permukiman memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Meskipun tidak signifikan dan sangat kecil kemungkinan akan menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan, Program ini membutuhkan upaya pengelolaan potensi dampak yang terjadi. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program ini akan mengadopsi kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang sudah diterapkan pada program PNPM Mandiri Perkotaan yang lalu. Masyarakat diberi peluang dan mendorong munculnya peran aktif mereka untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola secara partisipatif dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial ini dengan mengacu kepada perundang-‐undangan, peraturan/ketentuan yang berlaku di Indonesia, sehingga Petunjuk Pelaksanaan ini diterapkan menjadi petunjuk bagi pelaksana program ditingkat pusat, provinsi, kabupaten /kota sampai ke masyarakat di kelurahan/desa yang menjadi wilayah sasaran dari program P2KKP. Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-‐ baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan P2KKP, sehingga program ini dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR | iii DAFTAR TABEL | vii DAFTAR GAMBAR | vii DAFTAR LAMPIRAN | viii DAFTAR SINGKATAN| ix BAB I. PENDAHULUAN | 1 I.1 Latar Belakang | 2 I.2 Tujuan | 2 I.3 Keluaran | 2 I.4 Ruang Lingkup | 3 I.5 Defenisi dan Pengertian | 3 I.6 Pengguna Petunjuk Pelaksanaan | 4 BAB II. KETENTUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL | 7 II.1. Kebijakan dan Peraturan Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial | 8 II.2. Prinsip Dasar | 9 II.3. Prinsip Khusus| 9 BAB III. TAHAPAN PELAKSANAAN| 13 TINGKAT KOTA | 14 III.1. Gambaran Umum Proses Pengamanan Lingkungan Dan Sosial | 14 III.2. Tahap Persiapan | 14 III.3. Tahap Perencanaan | 15 III.3.1. Penyaringan Kategori Untuk Kegiatan | 15 III.3.2. Penyiapan Instrumen Atau Dokumen | 23 III.4 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI | 30 III.4.1. Pengelolaan Lingkungan | 30 III.4.2. Pengelolaan Kayu | 31 III.4.3. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali | 31 III.4.4. Rencana Kegiatan Masyarakat Adat| 32

TINGKAT MASYARAKAT/DESA | 33 III.5 TAHAP PERSIAPAN | 33 III.6 TAHAP PERENCANAAN| 34 III.6.1. Penyaringan Kategori Kegiatan Proyek| 34 III.6.2. Penyiapan Instrumen Atau Dokumen | 37


v

III.7 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI | 39 III.7.1. Pengelolaan Lingkungan | 39 III.7.2. Pengelolaan Kayu | 39 III.7.3. Pengadaan Tanah | 40 III.7.4. Rencana Kegiatan Masyarakat Adat | 40 III.8 MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT | 40 III.8.1. Keluhan dan Instansi yang Bertanggungjawab| 40 III.8.2. Media Penyampaian dan Proses Penanganan Pengaduan| 41 III.8.3. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi| 41 III.8.4. Pemanfaatan sistem pengaduan yang telah ada| 41 III.9

MONITORING DAN EVALUASI | 41

LAMPIRAN | 43

vi


DAFTAR TABEL Tabel 1:

Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Pelaksanaan | 5

Tabel 2:

Contoh Jenis Kegiatan dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan | 16

Tabel 3:

Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan Permukiman kembali WTP | 21

Tabel 4:

Kriteria Kegiatan untuk Menentukan Instrumen Rencana Penanganan Masyarakat Adat | 22

Tabel 5: Tabel 6:

Data Informasi BCB dan KCB | 25 Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah Tingkat Kelurahan/Desa | 36

DAFTAR GAMBAR Gambar 1:

Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kota/Kabupaten | 14

Gambar 2:

Diagram Bagan Alir Penyaringan dan Upaya pengelolaan Lingkungan yang Diperlukan | 20

Gambar 3:

Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP Konfrehensif, LARAP Sederhana dan RK-‐MA |29

Gambar 4:

Contoh Kontrak berkaitan dengan Pengaman Lingkungan | 30

Gambar 5:

Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kelurahan/Desa | 33


vii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 2a

Format Penilaian Daftar Kegiatan Dilarang (Negative List) | 44 Format Laporan Penyaringan Lingkungan dan Sosial | 45 Laporan Penyarigan Lingkungan | 49

Lampiran 3

Format Inventarisasi Tanah dan Aset di Atasnya | 52

Lampiran 4

Format Isian Identifikasi Komponen Lingkungan dan Sosial | 54

Lampiran 5

Instrumen untuk Tindakan Pengelolaan Risiko Bencana | 56

Lampiran 6

Format Surat Pernyataan Hibah Tanah | 58

Lampiran 7

Format Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah | 60

Lampiran 8

Format Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati | 62

Lampiran 9

Berita Acara Konsultasi dengan Masyarakat Adat | 64

Lampiran 10

Tabel Kompilasi Daftar WTP, Aset-‐aset dan Nilai Kompensasi Berdasarkan Hasil Negosiasi | 65

Lampiran 11

Berita Acara Negosiasi | 66

Lampiran 12

Berita Acara Konsultasi Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali | 67

Lampiran 13

Tabel Kompilasi Daftar WTP,dan NilaiAset | 68

Lampiran 14

Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-‐UPL | 69

Lampiran 15

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (SPPL)| 70

Lampiran 15a

Potensi Dampak Kegiatan Negatif dan Tindakan Mitigasi | 71

Lampiran 16

Definisi dan Kriteria Kawasan Lindungdan Daerah Sensitif Lainnya | 73

Lampiran 17

Format UKL-‐UPL | 78

Lampiran 18

Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Lingkungan | 81

Lampiran 19

Unsur-‐unsur Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali LARAP Komprehensif | 82

Lampiran 20

Contoh Kerangka Rencana Kerja PengadaanTanah Dan Pemukiman Kembali LARAP Sederhana | 88

Lampiran 21

Format Studi Kajian Sosial Masyarakat Adat | 90

Lampiran 22

Format Rencana Penanganan Masyarakat Adat (Rencana-‐MA) | 91

Lampiran 23

Contoh Ringkasan Dokumentasi Penanganan Keluhan Lampiran | 93

Lampiran 24

Potensi Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Peserta Program | 94

viii


DAFTAR SINGKATAN ADB AMDAL

Asian Development Bank Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BCB/KCB

Benda/Kawasan Cagar Budaya

BKM atau LKM BPBD

Badan / Lembaga Keswadayaan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPS

Badan Pusat Statistik

Bupati

Bupati

CDD

Community-‐driven development

CSP DED

Community Settlement Plan(Rencana Pengembangan Pemukiman) Detailed Engineering Design

DRM

Disaster Risk Management

EMP

Environmental Management Plan

ESMF

Environment and Social Management Framework

GoI IBRD

Pemerintah Indonesia International Bank for Reconstruction and Development

IDB

Islamic Development Bank

IUIDP

Integrated Urban Infrastructure Development Program

IP

Indigenous Peoples

IPP IPPF

Indigenous Peoples Plan Indigenous Peoples Planning Framework

KSM

Kelompok Swadaya Masyarakat

LARAP

Land Acquisition and Resettlement Action Plan

LARPF LC

Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework Land Consolidation

LCIP

Land Consolidation Implementation Plan

MIS

ManagementInformation Sistem (Sistem Manajemen informasi/SIM)

MPWH

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

ND NMC

Neighborhood Development Konsultan Manajemen Nasional

NSUP

National Urban Slum Upgrading Program(Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan)

OSP PAMSIMAS

Oversight Service Provider Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat

PAP

Project Affected People(Warga Terkena dampak Proyek/WTP)


ix

PCR

Project Completion Report

PDO

Project Development Objective

PIU

Project Implementation Unit

PMU

Project Management Unit

PNPM Perkotaan Pokja PKP

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan Kelompok Kerja untuk Pemukiman

NUWSP

National Urban Water and Sanitation Project

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SIAP

Slum Improvement Action Plan

SPPL UKL / UPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan

WBG

World Bank Group

x


BAB I

PENDAHULUAN


1

I.1. LATAR BELAKANG Kegiatan pembangunan oleh P2KKP dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-‐prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-‐undang dan peraturan yang berlaku. Pelibatan berbagai pihak secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan diharapkan memberikan berbagai dampak positif, dalam meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun kolaborasi dalam kerangka percepatan penanganan permukiman kumuh; meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program serta hasil pembangunan sarana dan prasarana yang ikut dilaksanakan di wilayahnya. Mengingat sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan P2KKP, berpotensi akan menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Sehingga dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan memerlukan upaya pengelolaan dampak untuk mitigasi dampak negatif dan memastikan kelayakan kegiatan yang direncanakan. P2KKP dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ini akan menggunakan kebijakan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang telah diadopsi dari pengalaman PNPM Perkotaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada saat pelaksanaan pendampingan kegiatan, pemerintah kota/kabupaten, kelurahan/desa, masyarakat, konsultan dan fasilitator harus menerapkan prinsip dasar pengamanan lingkungan menjadi perhatian utama. Setiap usulan kegiatan yang akan memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak.

I.2. TUJUAN Tujuan disusunnya pedoman pengamanan ini adalah untuk a.

Memastikan bahwa kegiatan yang didanai oleh P2KKP dapat dipertanggung jawabkan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial.

b.

Memastikan proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, monitoring dan evaluasi kegiatan selalu ada dalam koridor ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

I.3. KELUARAN a.

Ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dipatuhi di dalam setiap kegiatan P2KKP.

b.

Setiap pelaku kegiatan P2KKP memahami pengamanan lingkungan dan sosial.

2


I.4. RUANG LINGKUP Petunjuk pelaksanaan ini berisi persyaratan, prosedur dan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan, pengelolaan benda cagar budaya, pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta penanganan Masyarakat Adat (MA) pada semua tahapan kegiatan, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, monitoring& evaluasi.

I.5. DEFINISI DAN PENGERTIAN a. Kegiatan adalah sarana prasarana dan utilitas umum yang fokus pada 8 indikator kumuh antara lain: (1) Infrastruktur bangunan; (2) infrastruktur jalan; (3) Infrastruktur Drainase Lingkungan; (4) infrastruktur penyediaan air minum; (5) infrastruktur pengolahan limbah; (6) infrastruktur pengelolaan persampahan; (7) Pengamanan Bahaya Kebakaran; (8) Ruang Terbuka Publik. b. Pengelolaan Lingkungan, merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan untuk mengurangi/meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan, termasuk upaya rehabilitasi dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Proyek yang didanai oleh P2KKP untuk sektor infrastruktur. c. Warga Terdampak Proyek, selanjutnya disebut WTP.adalah: (1) Perseorangan/individu kelompok, atau entitas dan/atau badan hukum yang memiliki, menempati, menyewa atau menguasai tanah tertentu, struktur dan atau aset lainnya yang berada di wilayah yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan program, terlepas dari status kepemilikan tanah:

§ dipaksa untuk pindah secara permanen atau sementara; § kehilangan tanah mereka baik secara permanen atau sementara; § kehilangan aset yang melekat pada tanah/lahanterkait (struktur bangunan, tanaman produktif, pohon, dll) dan § kehilangan penghasilan dan / atau mata pencaharian mereka (2) Setiap penduduk setempat langsung atau tidak langsung terkena dampak dari Kegiatan, dan / atau (3) Masyarakat Adat berada di wilayah yang terkena Kegiatan Proyek, baik yang terdampak positif maupun negatif.

d. Masyarakat Adat (MA), sering juga disebut sebagai penduduk asli atau Masyarakat Adat Terpencil (KAT), adalah kelompok masyarakat yang tinggal disuatu kawasan tertentu yang secara sosial dan budaya memiliki kekhususan dan kerentanan. Definisi Masyarakat Adat (MA), adalah sebagai berikut : a) mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu kelompok budaya yang berbeda, dan diakui demikian oleh pihak lain; b) memiliki keterikatan yang kuat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah tersebut; c) memiliki kelembagaan budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang berbeda dengan masyarakat umumnya; dan d) memiliki bahasa asli, yang seringkali berbeda dengan bahasa nasional. Kriteria tersebut pada


3

umumnya sesuai dengan kriteria KAT dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999, yaitu: a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; c) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; d) pada umumnya masih hidup dengan ekonomi subsisten; e) peralatan dan teknologinya sederhana; f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. e. Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek adalah kegiatan yang melibatkan pengadaan lahan dan relokasi Warga Terkena Proyek ke lokasi lain karena tanah yang diperlukan oleh proyek infrastruktur yang didanai oleh P2KKP. f.

Rencana Masyarakat Adat dikembangkan melalui proses terbuka, dengan konsultasi sebelumnya dan informasi yang mengarah ke dukungan masyarakat luas untuk serangkaian kegiatan yang membahas dampak dari kegiatan di Masyarakat Adat.

g. Cagar Budaya, Berdasarkan Undang-‐Undang Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa : Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. - Benda Cagar Budaya (BCB) adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-‐bagiannya, atau sisa-‐sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. - Kawasan Cagar Budaya (KCB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. -

I.6. PENGGUNA PETUNJUK PELAKSANAAN Petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial adalah bagian tidak terpisahkan dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial /ESMF (Environmental and Social Management Framework) dan Pedoman Teknis P2KKP. Petunjuk pelaksanaan ini diperuntukan bagi para pelaku program, secara umum pengguna dan manfaat masing-‐masing dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

4


Tabel 1. Pengguna dan Manfaat Penggunaan Petunjuk Pelaksanaan NO. PENGGUNA 1. Pengelola Program (PMU, Satker dan Pokja PKP)

2.

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Desa/kelurahan)

3.

Konsultan Pelaksana (KMP, OC/OSP, dan Tim Korkot)

4.

Tim Fasilitator Kelurahan/Desa

5.

Organisasi Masyarakat (LKM/BKM, TIPP dan KSM)

6.

Para Kelompok Peduli

MANFAAT 1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program P2KKP. 2. Merencanakan pengelolaan program dengan memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial dilakukan. 3. Mengendalikan program termasuk penilaian kinerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 1. Memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan lingkungan dan dampak sosial program P2KKP. 2. Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial pada program P2KKP dilakukan sesuai dengan panduan. 1. Panduan kerja pengendalian mutu pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 2. Menyusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 3. Memantau dan evaluasi kemajuan program terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 1. Memfasilitasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan khususnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 2. Panduan kerja pendampingan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa/kelurahan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. 3. Pengendalian mutu pekerjaan. 1. Memahami arti penting pengamanan lingkungan dan sosial. 2. Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rentan. 3. Memberikan pengamanan terhadap lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan Infrastruktur. 4. Acuan menyusun Perencanaan Skala Masyarakat dan rencana untuk keberlanjutan program. 1. Melakukan kontrol sosial. 2. Melakukan advokasi.


5

BAB II

KETENTUAN DAN PRINSIP-‐PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL


7

II.1 KEBIJAKAN DAN PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL Setiap kegiatan yang didanai oleh P2KKP harus dilaksanakan mengacu pada prinsip-‐ prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-‐undang dan peraturan yang berlaku. Kebijakan dan Peraturan terkait Pengamanan Lingkungan dan sosial ini mengadopsi Undang-‐undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. a. Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, setiap kegiatan infrastruktur permukiman P2KKP harus mengacu kepada : - Undang-‐Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan, - Undang-‐Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah Padat, - Undang-‐Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, - Undang-‐Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-‐Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, - Undang-‐Undang No. 38/2008 tentang Jalan, - Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Proyek yang wajib memiliki Analisis dampak Lingkungan atau AMDAL - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-‐ UPL, dan SPPL), - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Proyek Kegiatan di bawah Pekerjaan Umum yang membutuhkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL), b. Dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum, setiap kegiatan P2KKP harus mengacu kepada : Undang-‐Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Proyek untuk Kepentingan Umum, - Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan Amandemennya tentang Pengadaan Tanah, - Peraturan Kepala BPN RI No. 5 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembebasan Tanah. c. Pembangunan infrastruktur permukiman P2KKP akan dilaksanakan di hampir seluruh daerah di Indonesia, dalam hal Masyarakat Adat terdapat di dalammnya/ menjadi terkena dampak proyek, maka program harus memberikan manfaat dan melakukan upaya pengelolaan dampak buruk yang ditimbulkannya. Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Masyarakat Adat, yang menjadi rujukan antara lain: -

-

-

8

Keputusan Presiden (Keppres) No. 111 tahun 1999 tentang Pengembangan Masyarakat Adat Terpencil (KAT) yang memberikan definisi yang luas dari Masyarakat Adat dan perlunya bantuan pemerintah; dan Undang-‐Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat.


Potensi dampak lingkungan dan sosial kemungkinan terjadi dari penyelenggaraan pembangunan fisik infrastruktur tersier di kawasan kumuh, infrastruktur primer dan sekunder serta pembangunan infrastruktur pengembangan kawasan. Dilihat dari skala kegiatan, maka dampak yang mungkin ditimbulkan relatif kecil sampai sedang, bersifat lokal, dengan waktu relatif singkat dan tidak signifikan, dapat diperbaiki, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dengan perencanaan teknik dan pelaksanaan manajemen konstruksi yang baik, akan tetapi beberapa kegiatan akan memerlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial.

II.2 PRINSIP DASAR a. Setiap Kegiatan sedapat mungkin menghindari atau jika tidak bisa dihindari, meminimalkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali WTP, serta dampak negatif lainnya terhadap pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. b. Jika dampak negatif akibat kegiatan tidak dapat dihindari, maka perlu dipastikan adanya upaya/langkah mitigasi yang dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan/atau memulihkan akibat dari dampak negatif tersebut, baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun tahap pelaksanaan. Infrastruktur yang memiliki dampak negatif yang tidak dapat dipulihkan tidak akan direkomendasikan untuk pembiayaan dari P2KKP. c. Pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali WTP, dan pengelolaan Masyarakat Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi dengan WTP dengan informasi yang memadai dan diberikan sedini mungkin, melibatkan pemangku kepentingan terkait, tidak hanya Pemerintah Daerah saja, namun juga dari LSM lokal, Perguruan Tinggi dan masyarakat umum. d. Proses konsultasi, hasil kesepakatan serta rencana dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan penanganan Masyarakat Adat harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari proposal Kegiatan dan pelaporan Kegiatan.

II.3 PRINSIP KHUSUS a. Pengelolaan lingkungan (1) P2KKP tidak akan mendanai kegiatan seperti yang didefinisikan dalam Daftar Negatif yang akan berdampak signifikan atau menciptakan dampak yang tidak dapat dipulihkan. (2) P2KKP ini tidak akan mendanai kegiatan yang mengakibatkan perubahan habitat alami yang signifikan, menyebabkan penurunan kualitas habitat alami yang kritis, tidak konsisten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah dan kegiatan yang terletak dilokasi yang belum ditetapkan peruntukannya.


9

b. Pengelolaan Benda Cagar Budaya (1) P2KKP sebagai salah satu program pemerintah, mendukung upaya pelestarian cagar budaya. Ketika ada indikasi dampak negatif terhadap cagar budaya, maka masyarakat sebagai pelaku program mengidentifikasi tindakan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut. (2) Upaya pelestarian benda cagar budaya (BCB) adalah kegiatan untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula. (3) Pembangunan di kawasan lindung (termasuk kawasan cagar budaya) merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam P2KKP. Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada pemukiman baru atau perluasan permukiman. c. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (1) Apabila memungkinkan pemukiman kembali secara terpaksa harus dihindari, atau diminimalkan sepanjang memungkinkan. Selama proses persiapan kegiatan, identifikasi potensi dampak pengadaan tanah harus sedini mungkin dan dikaji, sehingga apabila memungkinkan dapat menentukan pilihan alternatif perencanaan untuk meminimalkan dampak yang merugikan. (2) Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil. (3) WTP yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus melakukan : (i) mengajak dan berkonsultasi tentang pilihan-‐pilihan ganti rugi dan relokasi, (ii) memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana relokasi, dan (iii) memperoleh bantuan selama proses relokasi. (4) Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum di dalam lampiran 6, 7 dan 8. (5) JikaWTP perlu direlokasi,baik untuk permanen maupun untuk sementara,maka rencana pemukiman kembali perlu memperhatikan lokasi, kemungkinan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan da n kesehatan , sert a keharmonisa n denga n warg a d ilokas i relokas i. d. Masyarakat Adat (MA) (1) P2KKP harus memberikan informasi seluas-‐luasnya kepada MA tentang rencana kegiatan tersebut lebih awal sebelum tahap perencanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang diusulkan mendapatkan dukungan penuh dari MA. (2) Dalam setiap tahapan kegiatan P2KKP (persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keberlanjutan) pelaku/pendamping kegiatan harus melakukan konsultasi dengan MA secara partisipatif berdasarkan kebiasaan dan nilai-‐nilai adat setempat.

10


e. Pengelolaan Risiko Bencana

(1) Pengelolaan risiko bencana dalam konteks pengurangan risiko bencana adalah mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas yang diterapkan untuk semua kegiatan di bawah P2KKP. (2) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana didalam perencanaan kegiatan merupakan persyaratan penting untuk program pengelolaan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. (3) Identifikasi adanya risiko bencana tinggi dengan kemungkinan terjadinya tinggi, harus ada langkah-‐langkah lebih maju yang perlu diambil, yaitu perumusan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk penanganan risiko/bahaya di daerah masing-‐masing. Pedoman pengelolaan risiko bencana bisa merujuk ke Perka BNPB No.24 tahun 2010, Petunjuk Teknis PRBBK-‐ PNPM Perkotaan (untuk tingkat masyarakat) dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). f. Pemanfaatan Kayu (1) P2KKP akan meminimalkan penggunaan kayu dalam pembangunan infrastruktur. Dimana pengadaan kayu mutlak diperlukan, maka program akan: a. Melaksanakan peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan kayu legal, memiliki FAKO atau surat resmi setara SKSHH; b. Pada situasi tertentu, diperkenankan menggunakan kayu yang berasal dari tanah penduduk sendiri sebagai bagian dari swadaya, atau dengan melakukan ganti rugi sesuai kesepakatan masyarakat dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang asal-‐usul kayu yang digunakan. c. Memantau pembelian kayu dengan FAKO; (2) Pelatihan dan peningkatan kesadaran mengenai isu legalitas kayu sehingga fasilitator kompeten dalam membantu masyarakat dalam pengadaan kayu legal dan berkualitas baik.


11

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN


13

TINGKAT KOTA III.1 GAMBARAN UMUM PROSES PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL Proses keseluruhan Pengamanan Lingkungan dan Sosial ditetapkan didalam Kerangka Kerja Pengamanan Lingkungan dan Sosial, dilaksanakan pada kegiatan P2KKP di tingkat Kota dan tingkat masyarakat (Desa/Kelurahan) seperti disajikan dalam diagram di bawah (Gambar 1 dan Gambar 2). Perapan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Lingkungan dan Sosial didalam tahapan kegiatan P2KKP meliputi :Tahap Persiapan,Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan. Gambar 1. Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kota/Kabupaten

Aspek Lingkungan

Aspek Sosial

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Daftar Negatif P2KKP Potensi Dampak pada Benda Cagar Budaya Rencana Pengelolaan Benda Cagar Budaya

Potensi Risiko Bencana

>200 orang (>40 RT) pemilik tanah terdampak proyek

≤200 orang (≤40 RT) pemilik tanah terdampak proyek

Potensi Dampak pada MA

Pengelolaan Risiko Bencana (DRM)

Draft LARAP Lengkap

Draft LARAP Ringkas

Rencana MA

Evaluasi Dampak Lingkungan*

UKL/ UPL

SOP/ SPPL

Potensi Dampak Sosial bagi MA

Kegiatan Proyek untuk MA

KONSTRUKSI

PRA KONSTRUKSI

PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

Detail Engineering Design (DED) dan LARAP

Pengajuan Dokumen Pengelolaan Dampak sosial dan Lingkungan

Integrasi Rekomendasi UKL/UPL atau SOP/SPPL, DRM dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya kedalam Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan Rekomendasi UKL/UPL atau SOP/SPPL, DRM dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya sesuai Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Penganggaran untuk Pelaksanaan konstruksi dan Rekomendasi Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan

§ § § § §

Pengadaan Tanah Relokasi Penduduk Pemindahan Aset Pemulihan Penghidupan Proses Administrasi Tanah (sertifikasi tanah)

Pemulihan Penghidupan Berkelanjutan (jika diperlukan)

MONITORING DAN EVALUASI

PENYIAPAN DOKUMEN

SKRINING KEGIATAN PROYEK BERDASARKAN POTENSI DAMPAK

TAHAPAN PENGELOLAAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TINGKAT KOTA

§ Integrasi Rekomendasi untuk Rencana KAT dalam Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi § Pelaksanaan Rencana KAT yang perlu dilakukan sebelum Konstruksi dimulai

Konsultasi dengan KAT selama pelaksanaan Konstruksi

III.2 TAHAP PERSIAPAN Tahapan Persiapan adalah tahapan kegiatan yang paling awal dilakukan pada kegiatan P2KKP di Tingkat Kota dan Masyarakat (Desa/Kelurahan). Dalam tahapan persiapan yang harus dipastikan terjadi adalah; Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kota dan/atau pembangunan Desa/kelurahan. Pada tahap ini, kegiatan terkait pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, adalah : 1. Mensosialisasikan pentingnya pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, pada kegiatan Sosialisasi Awal P2KKP di Tingkat kota/kabupaten dan Desa/Kelurahan.

14


2. Menumbuhkan pemahaman dan keterampilan tentang pengelolaan lingkungan dan dampak sosial kepada pelaku di tingkat kota dan Desa/kelurahan melalui rangkaian pelatihan P2KKP.

III. 3 TAHAP PERENCANAAN Pada tahap perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ditingkat Kota (RP2KP-‐KP), kegiatan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dilakukan adalah kegiatan : a. Penyaringan kategori kegiatan b. Penyiapan Instrumen atau dokumen c. Pengajuan dan Penganggaran

III.3.1 PENYARINGAN KATEGORI UNTUK KEGIATAN Pada bagian ini proses penyaringan lingkunganyang harus diterapkan pada kegiatan yang diusulkan untuk pendanaan dari P2KKP adalah sebagai berikut : Aspek Lingkungan 1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah; 2. Penyaringan kegiatan berdasarkan batas fisik; 3. Penyaringan kegiatan berdasarkan dampak lingkungan yang potensial; dan 4. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi risiko bencana.

Aspek Sosial 1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali 2. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi Masyarakat Adat (MA)

Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan instrument pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat untuk digunakan pada setiap kegiatan yang direncanakan di dalam Perencanaan RP2KP-‐KP dan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kota dan Desa/Kelurahan. A. Aspek Lingkungan 1.1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah

P2KKP ini tidak akan membiayai Kegiatan manapun yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sensitif dan tidak dapat dipulihkan. Kegiatan dalam kategori ini akan membutuhkan proses kajian lingkungan yang kompleks, penuh dan/atau langkah-‐ langkah pengelolaan lingkungan yang melibatkan/menuntut sumber daya, waktu dan kapasitas yang signifikan. Mengingat terbatasnya siklus pelaksanaan tahunan kegiatan P2KKP, kegiatan dengan dampak lingkungan yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan, tidak memenuhi syarat untuk dibiayai P2KKP. Lampiran 1


15

P2KKP tidak dapat membiayai kegiatan yang masuk daftar kegiatan dilarang (Negatif List), seperti terdapat di dalam Pedoman Teknis P2KKP. 1.2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik

Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas hektar yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008, seperti contoh yang ditunjukkan pada Tabel 2. dibawah ini. a. P2KKP tidak akan membiayai kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan yang memerlukan penyiapan AMDAL. Mengingat bahwa proses untuk mempersiapkan instrumen AMDAL membutuhkan keahlian yang khusus dan waktu cukup lama. b. P2KKP akan membiayai kegiatan dengan kriteria skala besaran kegiatan membutuhkan UKL-‐UPL dan SPPL. Nilai ambang bawah kisaran yang ditunjukkan dalam tabel akan memerlukan penggunaan instrumen SOP/SPPL. Tabel 2 : Contoh Jenis Kegiatan dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan JENIS KEGIATAN

Skala besaran Kegiatan (Permen PU No.10/PRT/M/2008) SPPL/SOP UKL/UPL

I. SUMBER DAYA AIR • Daerah Irigasi a. Pembangunan daerah irigasi baru dengan luas 500 to <2000ha b. Peningkatan luas daerah irigasi 500 to <1000ha c. Pencetakan sawah, 100 to <500ha II. JALAN DAN JEMBATAN 2. Pembangun Jalan/peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah a. Kota metropolitan/besar -‐ Panjang jalan 1km to <5km -‐ Pengadaaan tanah 2ha to <5ha b. Kota Sedang -‐ panjang jalan 3km to <10km -‐ Pengadaan tanah 5ha to <10ha c. Kota Kecil -‐ Panjang jalan 10km to <30km -‐ Pengadaan tanah 10ha to <30ha 3. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over -‐ Panjang <2km b. Pembangunan Jembatan diatas (sungai/badan air) -‐ Panjang 100 to <500m III. PENYEDIAAN AIR BERSIH

16


<500 ha <500 ha < 100 ha <1km <2ha <3km <5ha <10km <10ha -‐-‐-‐ <100 m

JENIS KEGIATAN

Skala besaran Kegiatan (Permen PU No.10/PRT/M/2008) SPPL/SOP UKL/UPL

1. Air minum/Air bersih a. Pembangunan jaringan distribusi -‐ Luas layanan 100ha to >500ha <100ha b. Pembangunan jaringan pipa transmisi 1. Metropolitan/kota besar, panjang 5km to 10km <5km 2. Kota sedang – kota kecil, panjang 8km to 10km <8km c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya 1. Sungai dan danau 50 l/sc to 250 l/sc <50 l/sc 2. Mata air 2,5 l/sc to 250 l/sc <2,5 l/sc d. Pembangunan Instalasi Pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) 50 l/sc to 100 l/sc <50 l/sc e. Pengambilan air tanah dalam (debit) untuk kebutuhan 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PAM 2,5 l/sc to 50 l/sc <2,5 l/sc 2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil 1,0 l/sc to 50 l/sc <1,0 l/sc IV. AIR LIMBAH 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang -‐ Luas <2 ha -‐-‐-‐-‐ -‐ Atau kapasitas <11 m3/hari -‐-‐-‐-‐ 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) -‐ Luas <3 ha -‐-‐-‐ -‐ Atau bahan organik <2.4 ton/hari -‐-‐-‐ 3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-‐site sanitation system) -‐ Luas <500 ha -‐-‐-‐ -‐ Atau debit air limbah <16,000 m3/hari -‐-‐-‐ Sumber:Permen PU10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-‐UPL.

1.3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, menerapkan daftar periksa seperti pada Lampiran 2, yaitu : a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan dan/atau melintasi melalui kawasan lindung, sensitive dan wajib memiliki AMDAL (berdasarkan Pasal 3 Permen LH No.5 Tahun 2012), b. Memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan besaran berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga/instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota (mengacu kepada Pasal 2 Permen LH No.5 Tahun 2012). Defenisi dan kriteria kawasan lindung dan daerah sensitif dapat dilihat pada Lampiran 16.


17

1.4 Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar Budaya (BCB) Dalam upaya pelestarian BCB adalah mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula. Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya. a. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan P2KKP. Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan permukiman. b. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar budaya, tetapi tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap kawasan/benda cagar budaya dan dapat diatasi dengan memerlukan UKL-‐UPL atau SOP, untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula. 1.5 Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang dilakukan pada lokasi yang rawan bencana atau kegiatan yang dapat memicu terjadinya bencana dan berpotensi menimbulkan risiko/dampak lingkungan. Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari BNPB/BPBD setempat, yaitu : a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan memiliki risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, harus melakukan kajian penilaian mendalam merumuskan skenario penanggulangan bencana, seperti perencanaan/desain kegiatan. b. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi dengan kemungkinan terjadinya tinggi, maka langkah-‐langkah yang perlu diambil adalah penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) atau SOP untuk penanganan risiko/bahaya. Hasil proses penyaringan Aspek Lingkungan ini akan menentukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan oleh masing-‐masing kegiatan sebagai berikut: (a) Kegiatan tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan dari P2KKP, jika memerlukan penilaian lingkungan menyeluruh karena dampak yang signifikan potensi dan harus mempersiapkan AMDAL ; (b) Kegiatan memenuhi syarat, jika membutuhkan UKL-‐UPL karena potensi dampak kurang signifikan dan skala besaran jenis kegiatan : (a) dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/ PRT /M/2008 untuk kegiatan yang wajib memiliki UKL-‐UPL; dan (c) Kegiatan memenuhi syarat, jika membutuhkan SOP/SPPL untuk mengurangi potensi dampak kecil. (d) Kegiatan yang terdapat dikawasan/lokasi rawan bencana dengan risiko sedang dan tinggi, membutuhkan kajian mendalam untuk menyusun skenario pengelolaan risiko bencana, seperti penyusunan Rencana Kontinjensi atau SOP untuk penanganan risiko/bahaya.

18


Berdasarkan hasil tahapan penyaringan diatas, prosedur pengelolaan lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi syarat, adalah : (1) Kegiatan dengan UKL dan UPL: Kegiatan yang membutuhkan UKL-‐UPL menyusun dokumen UKL-‐UPL, mengikuti Format UKL-‐UPL yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012, seperti pada Lampiran 17

(2) Kegiatan dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) : Kegiatan ini di identifikasi akan menimbulkan dampak lingkungan kecil tidak signifikan dan dapat di mitigasi dengan menggunakan SOP. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengembangkan SOP standar untuk sub-‐sektor utama, seperti untuk bidang jalan, penyediaan air bersih, irigasi, dan sanitasi. SOP tersebut meliputi : contoh tindakan untuk mengontrol polusi udara & kebisingan dan gangguan lalulintas dilokasi konstruksi, persyaratan untuk rehabilitasi tanah dan tanaman di daerah yang terkena proyek sebagai langkah mitigasi terhadap erosi tanah, metode pembukaan lahan, prosedur pengendalian dampak negatif pada titik pembebanan untuk limbah padat. Khusus untuk pekerjaan sanitasi, instrument penanganan dampak terhadap lingkungan dapat mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, yang dikeluarkan oleh Ditjen CiptaKarya, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014. Contoh pedoman, panduan atau SOP tersebut dapat ditemukan di Lampiran 18.


19

Gambar 2: Diagram Bagan Alir Penyaringan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang Diperlukan Fase 1 : Daftar Negatif Fase 2 : Ambang Batas (Ukuran, skala) +) Penyaringan berdasarkan ambang batas berdasarkan Peraturan MenteriLH No.5/2012 untuk menentukan kegiatan yang memerlukan AMDAL/Kajian lingkungan/KajianPenuh)untuk subsector Jalan, Jembatan,Irigasi dan Air Bersih (lihat table 2 untuk informasi rinci). -untuk pembangunan jalan>5km -untuk pembangunan irigasi>2000ha -untuk pembangunan sumberair>250l/dtk -untuk peningkatansaluran irigasi eksisting>1000ha

Perencanaan Proyek

Ya

Memenuhikriteria wajib AMDAL?+)

Proses penyaringan dapat dilaksanakan dengan mengisi format Identifikasi Komponen Lingkungan dan Sosial (Lampiran 23) dan hasil dari penyaringan dapat dilaporkan di dalam format diLampiran 2

Tidak

Fase 3

Tidak

**) KawasanLindung(KeppresNo,32/1990) dan Daerah sensitive lainnya. Untuk daftar dan penjelasan lainnya dapat mengacu ke Lampiran16. Contoh Kawasan Lindung dan Daerah Sensitif lainnya adalah: 1. LahanBasah 2. KawasanResapanAir 3. Sempadanpantai 4. Sempadan sungai 5. Kawasan Sekitar Danau/Waduk 6. Kawasan Sekitar Mata Air 7. Kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah,dan Daerah Pengungsian satwa] 8. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya termasuk perairan laut, perairan darat, wilayahpesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, yang mempunyai cirri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan ekosistem] 9. Kawasan Pantai berhutan Bakau 10. Taman Nasional 11. Taman Hutan Raya 12. Taman Wisata Alam 13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi] 14. Kawasan Rawan Bencana Alam 15. Komunitas Rentan Daerah Permukiman Padat, Daerah Komersial, Lahan Produktif, DaerahBerlereng Curam

Tidak

Kawasan Rawan Risiko Bencana?***)

Berbatasan denganKawasan lindung/BCBdan Daerah sensitive lain?**)

Ya Ya Tidak Tingkat Risiko Bencana Tinggi atau Sedang?***)

Dampak Besar merugikan tidak dapat dipulihkan

Ya

Tidak

***) Kawasanrawan risiko bencana berdasarkan data BNPB/BPBD, tingkat risiko bencana : Tinggi, Sedang dan Rendah. Penilaian tingkat risiko bencana mengacu kepada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis PRBBK-PNPM Mandiri Perkotaan untuk tingkat masyarakat, format pengelolaan risiko bencana seperti pada lampiran 5

Ya

Fase 4 : Tidak

+++] Peraturan Menteri PUNo.10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL

Memenuhi kriteria wajib UKL dan UPL?+++)

*]Dikonsultasikan dengan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaandampaklingkungan, pengelolaan risiko bencana (BPBD) dan juga berdasarkan evaluasi dampak signifikan.

Ya

Pengelolaan Risiko Bencana (PRB)

20

Prosedur standar mitigasi dampak (SPPL/SOP)

UKL dan UPL

AMDAL

• PerlumengacupadaLampiran6untukacuanSOPyangterkait • Kegiatan yang membutuhkan AMDAL tidak dapat dibiayai oleh P2KKP • Perlu mengacu pada Peraturan Menteri LHNo.16/2012 untuk penyiapan UKL/UPL • Pengelolaan risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, dengan upaya pencegahan, pengurangan dan kesiapsiagaan (Perka BNPB No 24 Tahun 2010


B. Aspek Sosial 1.1.

Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah dan atau Pemukiman Kembali

Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali dilakukan dengan menggunakan format inventarisasi lahan dan aset yang terkena dampak yang disajikan pada Lampiran 3. a.

Pengadaan tanah untuk kegiatan dapat diperoleh melalui skema melalui penggantian (kompensasi), melalui hibah tanah, melalui izin pinjam/pakai selama jangka waktu tertentu, dan izin dilewati.

b.

Berdasarkan intensitas dampak sosial yang mungkin terjadi, pengadaan tanah dengan skala besar (yang melibatkan >200 pemilik tanah atau > 40 RT) dan skala kecil (yang melibatkan ≤ 200 pemilik tanah atau ≤40 RT).

c.

Pengadaan tanah dapat juga dengan relokasi tetap atau sementara dari warga yang terkena, seperti dalam Tabel 3 dibawah ini. Tabel 3: Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali WTP Kegiatan Pengadaan tanah Kebutuhan Lahan > 1 Ha 1. Dengan penggantian/ kompensasi ≤ 1 Ha

JumlahWarga TerkenaProyek (WTP)/Pemilik Tanah > 200 orang (atau >40RT) atau menghilangkan >10% dari asset produktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) atau menghilangkan ≤10% dari asset produktif > 200 orang (atau >40 KK) atau menghilangkan >10% dari asset produktif ≤ 200 orang (atau ≤40 KK) atau menghilangkan ≤ 10% assetproduktif

Instrumen Penanganan

Acuan

LARAP Komprehensif

Lampiran 18,

LARAP Sederhana

Lampiran18,

LARAP Komprehensif

Lampiran18,

LARAP Sederhana

Lampiran18,

2. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah -‐ Hibah atas 1. Surat pernyataan sebagian hak Sumbangan Tanah tanah 2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP -‐ Izin PakaiTanah 1. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah 2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP - Izin Dilewati 1. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati 2. Berita Acara Konsultasi dengan WTP.

Lampiran 6 Lampiran 11




21

Kegiatan JumlahWarga Pengadaan tanah Kebutuhan TerkenaProyek Lahan (WTP)/Pemilik Tanah 3.Relokasi tetap > 200 orang(atau >40 KK) dan sementara ≤ 200 orang(atau ≤40 KK) 4.Pembangunan > 200 orang(atau >40 KK) Kembali ≤ 200 orang(atau ≤40 KK)


Acuan

LARAP Komprehensif LARAP Sederhana LARAP Komprehensif LARAP Sederhana

Lampiran 18, Lampiran 18, Lampiran 18, Lampiran 18,

1.2. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat (MA) Pengelola Program (POKJA PKP dan Tim Korkot) akan melaksanakan identifikasi awal pada keberadaan masyarakat adat di lokasi kegiatan. Pada tahun 2010, World Bank telah melakukan pemetaan lokasi dari masyarakat adat di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan keberadaan MA. Keberadaan kelompok-‐kelompok MA tersebut di provinsi dapat dilihat pada lampiran 24.

Penyaringan dampak sosial terhadap MA dilakukan untuk mengetahui dampak positif atau negatif yang mungkin disebabkan oleh kegiatan dan untuk menentukan langkah -‐ langkah apa yang harus diambil serta instrumen yang harus disiapkan. Tabel 4 menjelaskan kriteria untuk pengelolaan dampak sosial pada masyarakat adat berdasarkan kategori kegiatan. a. Tipe I, usulan Kegiatan berpotensi memberikan dampak, baik positif maupun negatif kepada MA, terkait dengan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, ataupun struktur kelembagaannya. b. Tipe II, usulan Kegiatan ditujukan untuk MA sebagai penerima manfaat. Tabel 4: Kriteria Kegiatan untuk Menentukan Instrumen Rencana Penanganan Masyarakat Adat (MA) KATE GORI

DAMPAK

Rencana MA

I

MA berpotensi terkena dampak (baik yang positif maupun negatif) MA sebagai penerima manfaat utama dari Kegiatan Proyek

Tidak Penyesuaian rancangan/ membutuhkan desain Kegiatan untuk suatu Rencana MA dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik MA

II

INSTRUMENT

22


PELAKSANAAN Penyesuaian rancangan/ desain Kegiatan untuk dapatMengakomodasi kebutuhan spesifik MA

ACUAN Lampiran 9, 21, 22

III.3.2 PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN 2.1. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hasil proses penyaringan Aspek Lingkungan telah menentukan kegiatan yang memenuhi syarat untuk pendanaan dari P2KKP, yaitu : a. Kegiatan yang memenuhi syarat yang membutuhkan UKL-‐UPL karena potensi dampak kurang signifikan dan tidak besar dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri PU Nomor 10/ PRT /M/2008 untuk kegiatan yang harus memiliki UKL-‐UPL; dan b. Kegiatan yang memenuhi syarat yang membutuhkan SPPL untuk mengurangi potensi dampak kecil. 1. UKL-‐UPL dan SPPL

a. Prosedur Penyusunan UKL-‐UPL. Penyusunan UKL-‐UPL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta ketentuan tambahan yang termasuk dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Dalam penyusunan UKL-‐UPL setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan hal ini sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Langkah-‐ langkah berikut harus diambil dalam penyusunan dan pelaksanaan UKL-‐UPL adalah sebagai berikut : (1) POKJA PKP berkoordinasi dengan Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH)/ Kantor Lingkungan lingkungan hidup setempat dan mengisi formulir UKL-‐UPL yang disediakan oleh Badan/Kantor tersebut. Format UKL-‐UPL dan Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-‐UPL disajikan pada Lampiran 17 dan Lampiran 14. (2) POKJA PKP menyiapkan dokumen UKL-‐UPL yang mempertimbangkan dampak pada lingkungan, habitat alami, di daerah terpengaruh Kegiatan Proyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penyaringan dampak potensial. (3) Dokumen UKL-‐UPL juga harus berisi informasi seperti estimasi anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-‐UPL. (4) POKJA PKP menyerahkan formulir yang telah lengkap kepada Bapedalda / Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) / Kantor Lingkungan hidup setempat untuk ditinjau/evaluasi. (5) Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) / Kantor Lingkungan hidup setempatmenerbitkan persetujuan terhadap UKL-‐UPL yang diajukan. (6) POKJA PKP menyerahkan salinan final UKL-‐UPL Walikota/Bupati melalui Bapedalda/Badan Kabupaten Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)/Badan Lingkungan Hidup (BLH) /Kantor Lingkungan hidup setempat. Dalam dokumen UKL-‐UPL ini POKJA PKP menyertakan surat pernyataan untuk menjamin


23

pelaksanaan UKL-‐UPL. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh POKJA PKP. Format untuk surat pernyataan disajikan pada Lampiran 14 : Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-‐UPL. (7) POKJA PKP mengimplementasikan UKL-‐UPL. (8) POKJA PKP melaporkan pelaksanaan UKL-‐UPL setiap 6 bulan kepada BLHD dan Walikota/Bupati.

b. Prosedur Penyusunan SPPL. (1) POKJA PKP berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menggunakan/ mempersiapkan SPPL untuk Kegiatan Proyek di sub-‐sektor tertentu. (2) POKJA PKP menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan pada Lampiran 15. (3) POKJA PKP melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP untuk setiap sub-‐sektor. Daftar lengkap mengenai pedoman, panduan atau SOP tercantum didalam lampiran 18.

2. Penyusunan Instrumen Pengamanan Benda Cagar Budaya a. POKJA PKP mengembangkan rencana pengelolaan BCB dan KCB yang mencakup langkah-‐langkah untuk menghindari atau mengurangi dampak-‐dampak pada Cagar Budaya, penguatan kapasitas kelembagaan, dan sistem monitoring yang dimasukkan kedalam perencanaan Kumuh Kota (RP2KP-‐KP); b. Langkah Mitigasi dilakukan pada saat penyaringan kegiatan proyek teridentifikasi di dalam perencanaan Renta/RTPLP berada di lokasi BCB dan atau KCB, sebagai berikut (1) Pengumpulan data informasi mengenai BCB dan KCB dari masyarakat dan Dinas terkait (2) Survey Status BCB dan atau KCB apakah sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Perda atau belum. (3) Survey keadaan fisik apakah pada kondisi terlindungi atau terabaikan (4) Survey sumber daya dan kondisi sosial masyarakat di sekitar BCB/KCB (5) Analisis data informasi yang ada sebagai masukan dalam penyusunan Perencanaan Kumuh Kota (RP2KP-‐KP) dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman di masyarakat (RPLP/RTPLP). Format sederhana pengumpulan data informasi BCB dan atau KCB seperti dibawah ini :

24


Tabel 5. Data Informasi BCB dan KCB Nama Lokasi BCB/KCB

No.

Penetapan BCB/KCB

Kepemilikan

Perlindungan

Masyarakat Analisis & sekitar data BCB/KCB Badan Perda/ Tidak yang ada Perorangan Terlindungi Terabaikan BCB/KCB Hukum Lainnya ada

3. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Risiko Bencana (PRB) Semua perencanaan kegiatan di bawah P2KKP memerlukan penilaian risiko bencana. Tindakan untuk PRB yang paling efektif jika terintegrasi dengan program penanggulangan bencana yang ada di kota. Pengarusutamaan PRB kedalam perencanaan kegiatan P2KKP merupakan persyaratan penting untuk program pengelolaan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan. a. POKJA PKP melakukan kajian penilaian tingkat risiko bencana dilakukan dengan berpedoman kepada Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 untuk tingkat kota dan Petunjuk Teknis PRBBK PNPM Perkotaan untuk kegiatan tingkat masyarakat.

Risiko =

Ancaman x Kerentanan Kapasitas

b. Komponen kajian meliputi potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas yang terdapat atau terdampak pada diwilayah perencanaan kota. c. Jika teridentifikasi terdapat risiko bencana tinggi dan kemungkinan terjadinya tinggi, maka perlu penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) atau SOP untuk penanganan risiko dan pelaksanaan simulasi. Penyusunan Renkon dapat merujuk ke Perka BNPB No. 24 tahun 2010, -‐ Pedoman Teknis PRBBK PNPM Perkotaan (untuk tingkat masyarakat), dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). d. Upaya pengurangan risiko bencana adalah kegiatan yang difungsikan untuk : • • •

Mencegah atau memperkecil ancaman kawasan Mengurangi kerentanan kawasan terancam Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam

e. Memetakan tingkat risiko bencana dalam peta risiko bencana kawasan. f.

Menyusun skenario mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Contoh Format instrumen pengelolaan risiko bencana terdapat pada lampiran 5.


25

2.2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial

1. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak sosial, baik negatif maupun positif akibat dari pengadaan tanah dan permukiman kembali, maka POKJA PKP dan Tim Korkot menyusun perencanaan pengadaan tanah yang terkait, seperti pada tabel. 3 diatas. Prosedur Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali : a. POKJA PKP wajib melaporkan kepada Bappeda tentang hasil proses penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari kegiatan proyek dan pengadaan tanah dan permukiman/ relokasi WTP yang digunakan. b. POKJA PKP menyusun instrumen pengadaan tanah dan pemukiman kembali/ relokasi WTP. Alternatif untuk pembebasan lahan dan instrumen pemukiman / relokasi yang akan digunakan didasarkan pada potensi dampak ditetapkan berdasarkan kriteria dalam tabel 3 diatas, sebagai berikut: a. LARAP Komprehensif, disajikan pada Lampiran 19. b. LARAF Sederhana, disajikan pada Lampiran 20. c. Jika pemilik tanah secara sukarela dengan Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah, atau Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati disajikan pada lampiran Lampiran 6, 7 dan lampiran 8. c. Prosedur Penyusunan LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dapat dilihat pada Lampiran 19 dan 20. d. Pengadaan tanah berdasarkan dokumen LARAP, dilaksanakan berdasarkan Perpres 40 Tahun 2014 pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Format Berita Acara Negosiasi dapat dilihat pada Lampiran 11;

2. Rencana Kegiatan Masyarakat Adat (RK-‐MA)

26

a.

POKJA PKP melakukan penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak Kegiatan terhadap MA. Lampiran 24 menyediakan informasi awal tentang keberadaan MA. Berdasarkan konsep RK serta kajian cepat di calon lokasi Kegiatan.

b.

POKJA PKP melakukan identifikasi mendalam dan verifikasi lanjutan tentang keberadaan MA di calon lokasi kegiatan dan pengkategorian potensi dampak Kegiatan terhadap MA berdasarkan pada kriteria Tabel 4. diatas.

c.

POKJA PKP menyampaikan kepada Bappeda, tentang hasil pengkategorian kegiatan berdasarkan potensi dampak, serta informasi instrumen penanganan MA yang akan digunakan.

d.

POKJA PKP menyusun instrumen penanganan MA untuk mengatasi dampak Kegiatan, dengan berkonsultasi dengan komunitas MA yang terdampak.


Alternatif instrumen penanganan MA yang akan digunakan bergantung pada seberapa jauh komunitas MA akan terlibat atau akan terkena dampak dari kegiatan: (1) Tipe I, usulan Kegiatan berpotensi memberikan dampak, baik positif maupun negatif kepada MA, terkait dengan tempat tinggalnya, mata pencahariannya, ataupun struktur kelembagaannya. Pengelola Kegiatan perlu menyusun Rencana Masyarakat Adat, yang isinya memuat upaya-‐ upaya mitigasi dampak negatif atau upaya-‐upaya untuk meningkatkan dampak positif. Lihat Lampiran 22; (2) Tipe II, usulan Kegiatan ditujukan untuk MA sebagai penerima manfaat, sehingga tidak diperlukan penyusunan RKP-‐MA, namun berbagai aspirasi dan kebutuhan MA harus dimasukkan di dalam desain Kegiatan.

e.

Secara singkat, prinsip dan tahapan penyusunan Rencana MA adalah sebagai berikut: (1) Penunjukan Fasilitator. POKJA PKP menunjuk fasilitator (beberapa orang atau suatu tim) untuk melaksanakan survey, kajian sosial, inventarisasi dan konsultasi publik. MA seringkali menggunakan bahasa dan budaya tertentu untuk berkomunikasi, oleh karena itu maka fasilitator yang ditunjuk memahami kebiasaan budaya MA, dan dapat menggunakan bahasa yang digunakan oleh MA. Fasilitator ini dapat berasal dari LSM setempat, pemerhati MA, atau pihak-‐pihak yang pernah bekerja bersama MA dalam proyek lainnya; (2) Sosialisasi kepada Masyarakat Adat. POKJA PKP melakukan konsultasi dengan MA dan mendiseminasikan informasi kepada MA dengan difasilitasi oleh fasilitator dalam cara-‐cara sesuai dengan kebiasaan budaya MA dan menggunakan bahasa MA. Menyampaikan informasi antara lain: rancangan kegiatan, dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan, upaya alternatif untuk meminimalisasi dampak dan berdiskusi dengan MA dalam menyusun Rencana MA. Ada kemungkinan bahwa kegiatan konsultasi dan sosialisasi ini dilaksanakan berulang kali; (3) Kajian Sosial Ekonomi. POKJA PKP dengan dibantu oleh fasilitator dapat memulai melakukan kajian sosial (social assessment) dalam rangka memperoleh informasi dasar tentang MA, termasuk: jumlah populasi, karakteristik kehidupan, mata pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat alami juga dengan kelompok MA lainnya; menilai dampak yang merugikan dan memperkirakan manfaat yang didapat dari Kegiatan sesuai dengan kebudayaan mereka; mendapatkan informasi lainnya untuk memahami jenis, cakupan dan besaran dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Kegiatan. Contoh Format studi analisis dampak dan kajian sosial terhadap MA dapat dilihat pada Lampiran 21; (4) Konsultasi dengan MA. POKJA PKP yang dibantu oleh fasilitator, melakukan konsultasi dengan MA untuk mengidentifikasi berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, untuk menyiapkan Rencana MA,


27

dan untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MA dari komunitas MA. Penyesuaian rancangan ini dilakukan berdasarkan konsultasi dengan MA, yang difasilitasi oleh fasilitator. Format Berita Acara Konsultasi dengan MA dapat dilihat pada Lampiran 9; (5) Publikasi Draft Rancangan Kegiatan. Konsep rancangan kegiatan, yang sudah mengakomodasi kebutuhan MA kemudian diinformasikan kembali kepada MA untuk mendapatkan tanggapan, untuk selanjutnya dapat memperbaiki lagi konsep rancangan Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan dukungan penuh dari MA. MA dan masyarakat lainnya yang tertarik dalam penanganan MA harus diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau masukan terhadap Konsep Rancangan Kegiatan tersebut dalam pertemuan terpisah, dengan difasilitasi oleh fasilitator. POKJA PKP juga dapat melakukan konsultasi publik mengenai Konsep Rancangan Kegiatan dengan masyarakat pemerhati MA dalam bentuk lokakarya, diskusi atau seminar; (6) Finalisasi Rancangan Kegiatan. Kegiatan yang sudah memasukkan rekomendasi yang diberikan oleh MA dan kelompok masyarakat pendukung lainnya; (7) Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan MA. Seluruh proses dari tahap (1) sampai dengan (6) yang dilakukan oleh POKJA PKP dan Tim Korkot menyusun dalam bentuk Rencana MA yang lengkap dan disampaikan kepada Bappeda untukpersetujuan, disertai dengan seluruh dokumentasinya. POKJA PKP harus melaporkan berbagai penyesuaian terhadap pelaksanaan RKP-‐MA yangterjadi di lapangan; (8) Pengesahan dan Penganggaran. Dokumen Rencana MA harus diajukan kepada Bappeda untuk mendapatkan persetujuan. Seluruh pembiayaan yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana MA berasal dari APBD. (9) Pemukiman kembali untuk MA harus dihindari. Jika tidak dapat dihindari, maka harus menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) untuk merelokasi komunitas MA atau asset atau sumber mata pencahariannya. Keputusan untuk melakukan pemukiman kembali atau tidak harus ditentukan oleh komunitas MA berdasarkan konsultasi/rembug untuk mendapatkan dukungan penuh dari MA yang terkena dampak. LARAP untuk komunitas MA disiapkan berdasarkan kesepakatan konsultasi/rembug dengan MA dan mendapatkan dukungan penuh dari MA. Untuk Kegiatan yang termasuk dalam Tipe II (lihat Tabel 4.), hasil kesepakatan dengan MA harus dicantumkan di dalam Rencana Kegiatan MA;

Secara ringkas, proses penyusunan dokumen LARAF Komprehensif dan LARAF Sederhana, RK-‐MA disajikan dalam Diagram 3.

28


Gambar 3: Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP Konfrehensif, LARAP Sederhana dan RK-‐MA


29

III. 4 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.4.1 Pengelolaan Lingkungan Seluruh proses penyusunan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum Pengelola Kegiatan (Satker/PPK P2KKP) menandatangani perjanjian kontrak pelaksanaan konstruksi. Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan bagian dari kontrak Kegiatan yang harus ditandatangani oleh Pengelola Kegiatan dan kontraktor dan disupervisi oleh konsultan supervisi. Kontraktor perlu membuat Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) untuk disetujui oleh Satker/PPKP2KKP Pekerjaan pada saat PCM (Pre Construction Meeting) untuk kemudian diawasi pelaksanaannya oleh Konsultan Supervisi dan menjadi bagian dari seritifikat penagihan setiap bulannya oleh Kontraktor. Perjanjian kontrak dengan kontraktor dan konsultan pengawas harus memuat pasal/klausal, seperti: 1. Persyaratan pengamanan Lingkungan; 2. Sanksi; 3. Jaminan. Contoh perjanjian tersebut dapat dilihat pada box Gbr 4. Daftar aturan lingkungan yang dapat diacu dalam perjanjian kontrak dapat dilihat dalam lampiran 18, misalnya adalah (i) Petunjuk Praktis Pengelolaan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014 tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada saat konstruksi. Petunjuk Praktis tersebut juga memuat petunjuk pengelolaan lingkungan saat konstruksi base camp, stockpile, pengambilan material di quarry dan penanganan limbah. (ii) Pedoman Sistem Pengelolaan Air Minum sederhana (iii) Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Gambar 4: Contoh Kontrak berkaitan dengan Pengamanan Lingkungan Persyaratan Pengamanan Lingkungan: Pihak kedua telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari dokumen UKL-‐UPL dan hasil studi lingkungan ......... sebagaimana ditentukan dalam dokumen ...... halaman ...... Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, pihak kedua harus selalu mengikuti pedoman untuk perlindungan lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam dokumen ............ Sanksi: Bila Pihak kedua melakukan penyimpangan dari rekomendasi yang disebutkan pada persyaratan lingkungan dalam kontrak ini maka pihak kedua harus melakukan perbaikan dengan dana sendiri dan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak seperti tercantum dalam butir-‐butir dibawah ini : (1) .... (2) .... Sanksi : Pihak kedua harus menjamin bahwa pelaksanaan konstruksi sudah mengikuti aturan lingkungan yang tertera pada dokumen-‐dokumen berikut : (1) ..... (2) .....

30

Pihak kedua harus menjamin bahwa dalam pra-‐konstruksi dan konstruksi tahap, tidak akan ada dampak negatif akibat kerja yang dilakukan oleh pihak kedua, sebagaimana diatur oleh dokumen ........Jika dampak negatif terjadi, maka pihak kedua harus mengambil langkah-‐langkah, yang diperlukan dan disetujui oleh pihak pertama, dengan biaya sendiri.


III.4.2 Pengelolaan Kayu Beberapa hal penting yang menyangkut Pengelolaan Perkayuan antara lain: 1. Pemakaian kayu 3m3 atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan melampirkan bukti sahnya kayu, seperti FAKO, SKSHH atau dokumen sejenis; 2. Photocopy bukti sahnya kayu dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kelompok penerima bantuan yang membeli kayu. 3. POKJA PKP/Pengelola kegiatan wajib memeriksa ada tidaknya bukti sahnya kayu ini pada setiap supervisi ke lapangan. 4. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen bukti sahnya kayu yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian. 5. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah (ilegal) maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian penggunaan kayu yang ilegal. 6. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah sebagai berikut : - Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot. - Kayu lokal seperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal. III.4.3 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Mengikuti persyaratan di bawah perlu diperhatikan oleh POKJA PKP dalam pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana pada tahap pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi : a. Seluruh proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus diselesaikan sebelum pengelola Kegiatan melakukan kontrak konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk relokasi (jika diperlukan) serta pemberian kompensasi harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas; b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batasbatas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana; c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk perencanaan program dan/atau kegiatan mitigasi, sebagaimana direkomendasikan di dalam LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, misalnya: program/kegiatan pemulihan penghidupan WTP yang terganggu akibat adanya Kegiatan. Bappeda membantu Pengelola Kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dengan instansi terkait termasuk memastikan dimasukkannya kegiatan-‐kegiatan tersebut ke dalam program-‐program instansi terkait tersebut dan anggaran yang cukup disediakan dalam program-‐program instansi terkait tersebut;


31

d. Tim Pemantau P2KKP berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan LARAP sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pemantauan Kegiatan Proyek. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tentang pelaksanaan LARAP harus menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. III.4.4 Rencana Kegiatan Masyarakat Adat Aspek-‐aspek berikut perlu dipertimbangkan oleh Pengelola Proyek dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Masyarakat Adat (RK-‐MA) selama tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi : a. Rencana Masyarakat Adat harus menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara kontraktor dan Pengelola Proyek. Rekomendasi dari Rencana Masyarakat Adat yang mencerminkan kesepakatan bersama/rekomendasi dari RK-‐MA harus dimasukkan dalam desain teknis Kegiatan Proyek yang mengakomodasi kesepakatan-‐kesepakatan dengan MA. b. Selama masa konstruksi, MA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari RK-‐MA dilaksanakan secara konsisten, atau jika perlu ada perubahan, langsung dikonsultasikan dengan MA pada saat konstruksi. c. POKJA PKP dan Tim Korkot berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat sebagai bagian dari kegiatan pemantauan keseluruhan kegiatan P2KKP di Kabupaten/Kota. Laporan pelaksanaan Kegiatan mengenai pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan).

32


TINGKAT MASYARAKAT (KELURAHAN/DESA) Tahapan pelaksanaan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial di tingkat Masyarakat (Desa/Kelurahan) mengikuti tahapan pelaksanaan P2KKP ditingkat Masyarakat, yaitu Tahap Persiapan, Perencanaan (melalui penataan lingkungan/ RPLP atau RTPLP), pelaksanaan dan keberlanjutan. Gambar 5. dibawah ini menggambarkan tahapan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial di tingkat masyarakat (Desa/kelurahan) Gambar 5. Pengamanan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kelurahan/Desa

Aspek Lingkungan

Aspek Sosial

Daftar Negatif P2KKP

Potensi Dampak Sosial bagi MA

Pengadaan Tanah

Evaluasi Dampak Lingkungan*

Hibah

Ijin dilalui

Ijn pakai

Potensi Dampak pada MA

SOP

Surat Pernyataan Hibah

Surat Pernyataan Ijin dilalui

Surat Pernyataan Ijin Pakai

Rencana MA

Kegiatan Proyek untuk MA

KONSTRUKSI

PRA KONSTRUKSI

PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

Detail Engineering Design (DED)

Pengajuan Dokumen Pengelolaan Dampak sosial dan Lingkungan

Integrasi SOP ke dalam Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Penganggaran untuk Pelaksanaan konstruksi dan Rekomendasi Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan

§ Pengadaan Tanah § Proses Administrasi Tanah

Pelaksanaan SOP sesuai Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Proses Administrasi Tanah

MONITORING DAN EVALUASI

PENYIAPAN DOKUMEN

SKRINING KEGIATAN PROYEK BERDASARKAN POTENSI DAMPAK

TAHAPAN PENGELOLAAN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TINGKAT MASYARAKAT

§ Integrasi Rekomendasi untuk Rencana KAT dalam Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Konstruksi § Pelaksanaan Rencana KAT yang perlu dilakukan sebelum Konstruksi dimulai

Konsultasi dengan KAT selama pelaksanaan Konstruksi

III.5 TAHAP PERSIAPAN Seperti halnya pada tingkat kota, tahapan persiapan adalah tahapan kegiatan yang paling awal dilakukan pada kegiatan P2KKP di Tingkat masyarakat (Desa/kelurahan). Dalam tahapan persiapan yang harus dipastikan terjadi adalah; Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan pembangunan Desa/kelurahan. Pada tahap ini, kegiatan terkait pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial, adalah : 1. Mensosialisasikan pentingnya Pengelolaan Pengamanan Lingkungan dan Sosial pada kegiatan Sosialisasi Awal Program Tingkat Desa/Kelurahan. 2. Menumbuhkan pemahaman dan keterampilan tentang Pengelolaan Pengaman Lingkungan dan Sosial kepada pelaku di tingkat Desa/kelurahan melalui rangkaian kegiatan pelatihan P2KKP.


33

III. 6 TAHAP PERENCANAAN Pada tahap perencanaan P2KKP ditingkat masyarakat Desa/Kelurahan (melalui penataan lingkungan, seperti RPLP/RTPLP), kegiatan pengelolaan pengamanan lingkungan dan sosial yang harus dilakukan BKM/TIPP dan KSM, adalah : a. Penyaringan kategori Kategori kegiatan Proyek b. Penyiapan Instrumen atau dokumen c. Pengajuan dan Penganggaran III.6.1 PENYARINGAN KATEGORI UNTUK KEGIATAN PROYEK Pada bagian ini.BKM/TIPP atau KSM melakukan proses.penyaringan kategori.kegiatan yang diusulkan layak untuk pendanaan dari P2KKP adalah : a. Aspek Lingkungan 1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak merugikan.secara signifikan.dan.tidak dapat diubah;

lingkungan.yang

b. Aspek Sosial 1. 2.

Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi Pengadaan Tanah Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial bagi Masyarakat Adat

Hasil dari proses penyaringan tahap ini akan menentukan kelayakan dan instrument pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang tepat digunakan untuk setiap kegiatan yang direncanakan di dalam Perencanaan Penataan Lingkungan ditingkat Desa/Kelurahan (RPLP/RTPLP) dan dilaksanakan oleh KSM ditingkat Desa/Kelurahan. ASPEK LINGKUNGAN 1.1. Penyaringan kegiatan berdasarkan potensi dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah

Penyaringan tahap ini dilakukan untuk menseleksi rencana kegiatan ditingkat kelurahan/desa untuk mendapatkan pembiayaan dari P2KKP, untuk kegiatan sebagai berikut : a. P2KKP tidak akan membiayai kegiatan yang masuk dalam daftar negatif P2KKP b. P2KKP tidak akan membiayai kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sensitif dan tidak dapat dipulihkan, sehingga wajib memerlukan penyiapan AMDAL. 1.2. Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Batas Fisik

Proses penyaringan kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas, luas hektar yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008, seperti contoh yang ditunjukkan pada Tabel 2 diatas :

34


a. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan yang tidak signifikan tetapi memerlukan penyiapan UKL-‐UPL tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa dengan pembiayaan dari P2KKP. b. P2KKP akan membiayai kegiatan yang cukup memerlukan SOP/SPPL dengan kriteria skala besaran dibawah kegiatan yang membutuhkan UKL-‐UPL.

1.3. Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Dampak Lingkungan

Tahap ini akan menyaring rencana kegiatan di tingkat kelurahan/desa yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan (daftar periksa seperti pada Lampiran2), sebagai berikut : a. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan lindung, berbatasan dan/atau melintasi melalui kawasan lindung dan sensitif sehingga wajib memiliki AMDAL (berdasarkan berdasarkan Pasal 3 Permen LH No.5 Tahun 201),dan b. Memiliki dampak lingkungan yang tidak signifikan dan pengelolaannya cukup dengan memerlukan SOP/SPPL. (mengacu kepada Pasal 2 Permen LH No. 5 Tahun 2012). 1.6 Penyaringan Kegiatan Berdasarkan Dampak terhadap Benda Cagar Budaya (BCB) Pada tahap ini akan menyaring rencana kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak pada kawasan cagar budaya atau benda cagar budaya : c. Pembangunan di kawasan atau pada benda cagar budaya, merupakan salah satu daftar negatif yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan P2KKP. Di dalam kawasan cagar budaya tidak diperbolehkan ada kegiatan pemukiman baru atau perluasan permukiman. d. Pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan atau benda cagar budaya, tetapi tidak menimbulkan dampak yang siginfikan terhadap kawasan/benda cagar budaya dan dapat diatasi dengan memerlukan SOP/SPPL, untuk menghindari dampak dari pada kawasan dan benda caar budaya. 1.7 Penyaringan Kegiatan berdasarkan Potensi Risiko Bencana Penyaringan risiko bencana mengacu kepada data dan informasi dari BNPB/BPBD setempat, yaitu : c. Kegiatan yang akan dilakukan didalam kawasan/lokasi rawan dan memiliki risiko bencana tingkat sedang atau tinggi, maka harus melakukan kajian penilaian mendalam merumuskan skenario penanggulangan bencana, seperti pada perencanaan RPLP/RTPLP. d. Jika teridentifikasi tingkat risiko bencana tinggi maka langkah-‐langkah yang perlu diambil adalah SOP/SPPL untuk memitigasi risiko/bahaya. Hasil proses penyaringan dari Aspek Lingkungan ini akan menentukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan di tingkat kelurahan/desa, pada masing-‐masing kegiatan, adalah :


35

(a) Kegiatan yang memenuhi syarat, adalah kegiatan yang membutuhkan SPPL/SOP untuk mengurangi potensi dampak lingkungan kecil.

Contoh format SOP/SPPL dapat ditemukan di Lampiran 18. ASPEK SOSIAL 1.3. Penyaringan Kategori Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah

Penyaringan Kegiatan berdasarkan potensi dampak sosial yang diakibatkan Pengadaan Tanah dilakukan dengan menggunakan Format inventarisasi lahan dan aset yang terkena dampak yang disajikan pada Lampiran 2 Pengadaan tanah yang memenuhi syarat untuk kegiatan P2KKP ditingkat kelurahan/desa dapat diperoleh dengan skema pengadaan tanah melalui : -‐ -‐

hibah tanah izin pinjam/pakai

-‐

izin dilewati, (biasanya untuk penempatan pipa)

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 6 dibawah ini. Tabel 6. Pengadaan Tanah beserta Instrumen Pengadaan Tanah tingkat Kelurahan/Desa Kegiatan Jumlah Warga Kebutuhan Pengadaan Terkena Proyek Lahan tanah (WTP)/Pemilik Tanah


1. Sumbangan/ peminjaman tanah secara sukarela dari pemilik tanah -‐ Hibah atas 1. Surat pernyataan sebagian Sumbangan Tanah -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ hak tanah 2. Berita Acara konsultasi denganWTP -‐ Izin Pakai 1. Surat Pernyataan Izin Tanah Pakai Tanah -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2. Berita Acara Konsultasi denganWTP - Izin 1. Surat Pernyataan Izin Dilewati Tanah Dilewati -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2. Berita AcaraKonsultasi denganWTP

Acuan Lampiran 6 Lampiran 12 Lampiran 7 Lampiran 12 Lampiran 8 Lampiran 12

1.4. Penyaringan Kategori untuk Kegiatan Proyek berdasarkan potensi Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Adat

Penyaringan berdasarkan dampak sosial terhadap Masyarakat Adat yang dilakukan ditingkat komunitas (Desa/Kelurahan) mengikuti dan menerapkan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang telah disusun pemrakarsa ditingkat kota yaitu Rencana Kegiatan Masyarakat Adat (RK-‐MA).

36


III.6.2 PENYIAPAN INSTRUMEN ATAU DOKUMEN 2.1. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Lingkungan

1. Penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan(SPPL) Kegiatan usulan yang akan didanai oleh P2KKP ditingkat kelurahan/desa, maka pengelola kegiatan (BKM dan Lurah/Kepala Desa) harus melakukan hal sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan POKJA PKP/Dinas terkait penyiapan SPPL untuk penyelenggaraan kegiatan pada sub-‐sektor tertentu. b. Menyiapkan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk Kegiatan, seperti format disajikan pada Lampiran 15. c. Melaksanakan berbagai upaya mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP pada setiap sub-‐sektor. Daftar mengenai panduan atau SOP tercantum didalam lampiran 18. 2. Pengelolaan Kayu Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan kayu ditingkat Kota, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut : 3

1. Pemakaian kayu 3 m atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan

melampirkan bukti sahnya kayu FAKO atau SKSHH (atau dokumen sejenis: SAKO); 2. Copy SKSHH dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap KSM yang membeli kayu 3. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya SKSHH ini pada setiap

supervisi ke lapangan. 4. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen SKSHH yang dilampirkan

berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian. 5. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah (ilegal) maka

akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian penggunaan kayu yang ilegal. 6. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas

bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah : a. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot. b. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.


37

2.2. Penyusunan Instrumen Pengelolaan Dampak Sosial

1. Pengadaan Tanah Penyaringan atau identifikasi awal mengenai potensi dan besaran dampak sosial, baik negatif maupun positif akibat dari pengadaan tanah, maka BKM/TIPP dan KSM menyusun perencanaan pengadaan tanah yang terkait, seperti pada tabel 3. Prosedur Pengadaan Tanah: a. BKM wajib melaporkan kepada POKJA PKP dan Kordinator Kota tentang hasil proses penyaringan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari kegiatan proyek dan pengadaan tanah yang digunakan. b. BKM dan KSM melengkapi instrumen pengadaan tanah. Alternatif untuk pengadaan tanah yang akan digunakan didasarkan pada potensi dampak ditetapkan berdasarkan kriteria dalam tabel 3 diatas, yaitu : 1. Surat Pernyataan Sumbangan Tanah, (Lampiran 6), 2. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah (lampiran 7), atau 3. Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati lampiran (lampiran 8) 2. Rencana Masyarakat Adat (RK-‐MA)

Instrumen untuk Rencana Kegiatan Masyarakat Adat (RK-‐MA) ditingkat masyarakat adalah menggunakan instrumen yang sudah di buat dan ditetapkan oleh POKJA PKP di tingkat Kota. BKM dan tim fasilitator, memfasilitasi dan bersama-‐sama dengan tim POKJA PKP/fasilitator yang ditunjuk POKJA PKP untuk melakukan proses penyusunan RK-‐MA, seperti dalam tahapan dibawah ini : a.

Melakukan konsultasi/rembug dengan MA dan mendiseminasikan informasi kepada MA dengan difasilitasi oleh fasilitator dalam cara-‐cara sesuai dengan kebiasaan budaya MA dan menggunakan bahasa MA.

b.

Membantu POKJA PKP dalam melakukan kajian sosial (social assessment) dalam rangka memperoleh informasi dasar tentang MA, termasuk: jumlah populasi, karakteristik kehidupan, mata pencaharian, budaya, keterikatan kepada habitat alami serta dengan kelompok MA lainnya;

c.

Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi/rembug dengan MA untuk mengidentifikasi berbagai alternatif rencana mitigasi dampak, untuk menyiapkan Rencana MA, dan untuk mendapatkan dukungan yang luas terhadap kegiatan dan Rencana MA dari Masyarakat MA.

d.

Mensosialisaikan konsep rancangan kegiatan, yang sudah mengakomodasi kebutuhan MA untuk mendapatkan tanggapan, untuk selanjutnya dapat memperbaiki lagi konsep rancangan Kegiatan serta untuk mengkonfirmasikan dukungan penuh dari MA.

38


III. 7 TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.7.1. Pengelolaan Lingkungan Seluruh proses penyusunan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum BKM atau KSM melaksanakan kegiatan pembangunan. Proposal yang diajukan oleh KSM sudah diverifikasi oleh tim Koordinator Kota dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan. KSM perlu membuat rencana kerja pelaksanaan yang disepakati dalam MP2K (Musywarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan). Perjanjian kerjasama BKM dan KSM (Surat Perjanjian Pemanfaatan dana Lingkungan/ SPPDL) harus memuat bagian dari pasal/klausal seperti dibawah ini : "Pihak Kedua (atau /KSM...) telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari SOP/SPPL yang ditetapkan dalam kegiatan ini. Dalam melakukan pekerjaan pembangunan, pihak kedua harus selalu mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku untuk perlindungan lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam SOP/SPPL pengamanan lingkungan"

III.7.2. Pengelolaan Kayu

Pengelolaan kayu ditingkat Masyarakat adalah sama seperti pengelolaan kayu ditingkat Kota, dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut : 3

1. Pemakaian kayu 3m atau lebih untuk satu kegiatan usulan wajib dengan

melampirkan bukti sahnya kayu yaitu FAKO atau dokumen setara SKSHH. 2. Photo bukti sahnya kayu dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap KSM yang membeli kayu. 3. Koordinator Kota wajib memeriksa ada tidaknya bukti sahnya kayu pada setiap

supervisi ke lapangan. 4. Koordinator kota wajib memeriksa bahwa dokumen bukti sahnya kayu yang dilampirkan berasal dari supplier/toko yang tercantum dalam kuitansi pembelian. 5. Apabila kayu yang digunakan tidak memiliki dokumen yang sah (ilegal) maka akan

dikenakan sanksi pemberhentian sementara proses pelaksanan kegiatan sampai ada penyelesaian penggunaan kayu yang ilegal. 6. Pengadaan kayu yang bukan berasal dari pembelian, misalnya kayu bekas

bangunan lama tetapi masih layak pakai (kuat) atau kayu lokal maka pengaturannya adalah : a. Kayu bekas bangunan lama yang masih layak pakai, boleh digunakan dengan rekomendasi dari POKJA atau Tim Korkot. b. Kayu lokalseperti jati rakyat, sonokeling, akasia, mahoni, suren/surian, nangka dan durian dapat digunakan tetapi dilengkapi dengan Surat Ijin Tebang dari aparat Kelurahan/Desa setempat dimana pohon tersebut berasal.


39

III.7.3. Pengadaan Tanah a. Seluruh proses pengadaan tanah harus diselesaikan sebelum KSM melakukan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan pengadaan tanah harus diselesaikan sesuai dengan hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan tersebut diumumkan secara luas; b. Desain Teknis Kegiatan serta pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan batas-‐batas tanah dan mengakomodasi berbagai upaya yang telah disepakati sebagaimana direkomendasikan di dalam Surat pernyataan Hibah atau pernyataan izin dari pemilik; III.7.4. Rencana Kegiatan Masyarakat Adat Aspek-‐aspek berikut perlu dipertimbangkan oleh BKM atau KSM dalam pelaksanaan RK-‐MA selama tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi : a. Rekomendasi dari Rencana Kegiatan Masyarakat Adat (RK-‐MA) yang mencerminkan kesepakatan bersama atau rekomendasi dari MA harus dimasukkan dalam perencanaan teknis kegiatan yang mengakomodasi kesepakatan dari Masyarakat Adat. b. Selama masa konstruksi, MA perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kesepakatan dan rekomendasi dari MA dilaksanakan secara konsisten, atau jika ada perubahan harus langsung dikonsultasikan dengan MA pada saat pelaksanaan konstruksi. c. Koordinator Kota berkoordinasi dengan POKJA dan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan RK-‐MA sebagai bagian dari kegiatan pemantauan keseluruhan kegiatan P2KKP di Kabupaten/Kota. Laporan pelaksanaan Kegiatan mengenai pelaksanaan RK-‐MA menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir mengenai Pemantauan, Evaluasi.

III.8 MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT III.8.1. Keluhan dan Instansi yang Bertanggung jawab.

Proyek Infrastruktur P2KKPharus membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme penanganan keluhan untuk WTP, Masyarakat Adat dan masyarakat luas. Penanganankeluhan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Unit Pengelolaan PengaduanMasyarakat (PPM) yang selama ini telah ada di P2KKP dan dalam sistem pemerintahanKabupaten/Kota. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit ini tidak terbatas hanyapada hal-‐hal yang terkait pada pengamanan lingkungan dan sosial, namun dapat juga untukisu-‐isu lain yang terkait dengan kegiatan. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya telah diatur tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PPM dari P2KKP.

40


III.8.2. Media Penyampaian dan Proses Penanganan Pengaduan.

Unit Pengaduan/Penanganan Keluhan menerima pengaduan masyarakat melalui berbagai cara,antara lain dapat melalui saluran telepon khusus, nomor khusus untuk sms, surat kabar lokal,kotak pengaduan, radio lokal, dan/atau website, termasuk cara yang biasa dipakai dilingkungan MA. Keberadaan Unit PPM serta cara-‐cara pengaduandisosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Bappeda akan memantau danmendokumentasikan pengaduan atau keluhan masyarakat yang terkait dengan Kegiatan, sertamengkoordinasikan dengan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untukmenindaklanjuti pengaduan atau keluhan tersebut. Tindak lanjut terhadap pengaduan ataukeluhan masyarakat harus diumumkan kepada publik dan Pihak pemberi aduan harus diberi informasisecara tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap aduan yang disampaikan. III.8.3. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi.

Bappeda akan mendokumentasikan pengaduan atau keluhan dan tindak lanjutnya danmengumumkannya secara luas baik melalui surat kabar lokal, buletin PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dan/atau website Pemerintah Kabupaten/Kota, atau media-‐media lainyang dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di lokasi dimana MA berada. Dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya disampaikan juga dalam LaporanTriwulanan dan Laporan Akhir bidang infrastruktur P2KKP. III.8.4. Pemanfaatan sistem pengaduan yang telah ada.

Dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhanyang cukup baik dan ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggung jawab untuk menampung, mengkoordinasikan tindak lanjutnya, mendokumentasikan serta mengumumkan pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnyakepada masyarakat luas. Dalam situasi ini, Bappeda memastikan bahwa dokumentasipengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya yang terkait dengan DAK bidang infrastrukturini menjadi bagian dari Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir. Lampiran 22 menyajikan contoh ringkasan Dokumentasi Penanganan Keluhan serta penanganannya dalam infrastruktur P2KKP.

III.9 MONITORING DAN EVALUASI (1) Lingkup pemantauan dan tatacara evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan Masyarakat Adat harus mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dan 6 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Infrastruktur. Ruang lingkup pemantauan meliputi, antara lain: a. Kesesuaian antara proses keseluruhan dalam penyusunan UKL-‐UPL atau SOP, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dan RK-‐MA dengan prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. b. Kesesuaian antara instrumen pengelolaan lingkungan (UKL-‐UPL atau SOP), instrumen pengadaan tanah dan permukiman kembali (LARAP Komprehensif dan


41

LARAP Sederhana) dan RK-‐MA yang disetujui atau SOPdengan pelaksanaannya di lapangan, c. Kelengkapan dan validitas dokumen pendukung dari UKL-‐UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana, dan RK-‐MA. (2) Bappeda Kabupaten/Kota akan memantau keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan UKL-‐UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dan RK-‐MA. Bappeda akan melakukan pemantauan di bidang-‐bidang berikut: a. b. c.

d.

e.

f.

g.

Kegiatan sosialisasi mengenai Kegiatan kepada WTP dan MA yang berpotensi terkenadampak; Konsultasi selama penyiapan dan pelaksanaan UKL-‐UPL dan SOP; Konsultasi selama penyiapan dan pelaksanaan LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhanadan skema lainnya dalam pengadaantanah (sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah dan atau izin tanah dilewati), termasuknegosiasi kompensasi dan pelaksanaan skema pengadaan tanah lainnya, sebagaimana yangdisepakati ; Konsultasi/rembug dilakukan untukmemperdalam kajian sosial dan penyiapan RK-‐ MA dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak dan menghasilkan dukungan luas dari MA terhadap upaya mitigasi dan RK-‐MA; Penyebaran informasi kepada publik atas dokumen-‐dokumen rencana kerja pengelolaanlingkungan dan sosial: UKL-‐UPL, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana dan skema lainnya dalam pengadaan tanah(sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah dan atau izin tanah dilewati), RK-‐MA dan pelaksanaannya; Dokumentasi atas konsultasi, pengaduan dan penyelesaian dari berbagai isu yangdisampaikan oleh berbagai pihak selama pelaksanaan UKL-‐UPL, SOP, LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana, dan skemalainnya dalam pengadaan tanah tanah (sumbangan tanah sukarela, izin pakai tanah danatau izin tanah dilewati), RK-‐MA; dan Pelaporan hasil pelaksanaan pemantauan yang disebutkan dalam butir (a)-‐(f) kepada Walikota atau Bupati yang difasilitasi oleh Koordinator Kota.

42


LAMPIRAN


43

LAMPIRAN 1 PENILAIAN TERHADAP DAFTAR KEGIATAN DILARANG (NEGATIVE LIST) No. Uraian 1. Kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll); 2. Kegiatan untuk Pembebasan lahan; 3. Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM/LKM; 4. Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan lindung kecuali secara eksplisit sebelumnya sudah ada persetujuan tertulis dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan atau perlindungan yang ada didaerah. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi tersebut, seperti: a. Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, kebun raya, hutan konservasi, hutan lindung dan daerah aliran sungai; b. Cagar budaya nasional, tradisional/ bangunan keagamaan;

Ya

Tidak

c. Taman laut, garis pantai dan sistem gundukan pasir, hutan bakau, dan

5.

Kegiatan infrastruktur dasar yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal dan lain-‐lain yang dilarang dalam pengamanan lingkungan dan pengamanan sosial;

6.

Pengadaan yang berbahaya, seperti:

8.

a. Pengadaan produk apapun yang mengandung asbes; dan b. Pengadaan pestisida atau herbisida; Kegiatan Destruktif, seperti:

c. Pembangunan sumber daya air pada sungai-‐sungai, yang masuk atau

d. Pengubahan aliran sungai.

Lain-‐lain :

daerah rawa.

a. Pertambangan atau penggalian karang hidup; b. Pembangunan jalan menuju kawasan yang dilindungi (hutan lindung, cagar alam);

keluar dari negara-‐negara lain; dan

9.

a. Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar (ha); dan b. Konstruksi penampungan atau penyimpanan air kapasitas lebih besar 3

dari 10.000 m .

44


LAMPIRAN 2 LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

A. RENCANA KEGIATAN 1. Nama Rencana Kegiatan (No/Nama Ruas) 2. Lokasi a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota

………….........................................………..… .………........................................................

a. ……………………………………………………… b. ……………………………………………………… c. ……………………………………………………… Eksisting

3. Panjang Ruas 4. Lebar

5. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)

Rencana a. ……..……………. m b. ……..……………. m

a. b.

……..……………. m ……..……………. m

a. b.

Ada, dengan status tahun ……………….. Belum Ada

6. Luas areal Pengadaan Tanah

………………………………………… ha

7. Penggunaan Pengadaan Tanah a. Permukiman Padat, Jumlah KK b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-‐lain (………………………….)

a. b. c. d.

8. Pengelolaan Lingkungan :

……..…………... ha, ............ KK ……..……………. ha ……..……………. ha ……..……………. ha

a. Wajib AMDAL

Alasan: …………………………………………………………

b. Wajib UKL-‐UPL

Alasan: …………………………………………………………

c. Bebas AMDAL maupun UKL-‐UPL cukup SPPL

Alasan: …………………………………………………………

9. Mekanisme Pengadaan Tanah a.

Hibah dan Perijinan

b. c.

LARAP Komprehensif Larap Sederhana

a. b. c.

Hibah ……………..............ha Ijin Pakai ........................ha Ijin dilalui .......................ha

a. b.

Luas ..............., Jumlah ...........KK Luas ..............., Jumlah ...........KK


45

46

c. Kawasan"resapan"air" d. Sempadan"Sungai" e. Sempadan"pantai"

f. g. h. i.

Rumah"Ibadah,"Sekolah,"kantor" Kawasan"sekitar"waduk/sungai" Kawasan"sekitar"mata"air" Kawasan"suaka"alam"(terdiri"dari"cagar"alam,"suaka"marga" satwa,"hutan"wisata,"daerah"perlindungan"plasma"hutan" dan"pengungsian"satwa)" j. Kawasan"suaka"alam"laut"dan"perairan"lainnya"(termasuk" perairan"laut,"perairan"darat"wilayah"pesisir,"muara"sungai," gugusan"karang"atau"terumbu"karang,"dan/atau"yang" mempunyai"ciri"khas"berupa"keragaman." k. Kawasan"pantai"berhutan"bakau"(mangrove)&

l. Taman"nasional" m. Taman"wisata"alam" n. Kawasan"cagar"budaya"dan"ilmu"pengetahuan"(daerah" lokasi"situs"purbakala,"atau"peninggalan"sejarah"bernilai" tinggi)" o. Kawasan"permukiman"termasuk"kebudayaan"dari" Masyarakat"Adat/istimewa" p. Kawasan"rawan"bencana"alam"

" " "

" " " "


" " "

"

"

"

"

" "

LINGKUNGAN& Apakah"rencana"kegiatan"berada"dan/atau"berbatasan" langsung"dengan":" a. Kawasan"hutan"lindung" b. Kawasan"bergambut"

Kriteria&Evaluasi&

A.& 1."

No.&

& & & & & & & & & & &

&

& & & &

& &

& & & & & & & & &

&

& & & &

& &

4"

Tidak&

& &

Ya&

&

&

& & &

&

&

& & & &

& & &

& &

& &

Jenis&Dampak&

&

&

& & &

&

&

& & & &

& & &

& &

& &

Usulan&Penanganan&Dampak&

DAFTAR&UJI&IDENTIFIKASI&DAMPAK&LINGKUNGAN&DAN&SOSIAL

&

&

& & &

&

&

& & & &

& & &

&

&

& & &

&

&

& & & &

& & &

& &

&

&

& & &

&

&

& & & &

& & &

& &

Pelaksanaan& Penangulangan& Belum" proses" selesai" & & & & & & & &

LAHAN&DAN&TANAH& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"ketidakstabilan" lereng"atau"membangun"tanggulJtanggul"yang"mempunyai" risiko"kelongsoran?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"perubahan" bentang"alam"dalam"skala"yang"cukup"besar"atau""melakukan" pemindahan"tanah"(cut/fill)"dalam"jumlah"yang"cukup"besar?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menghilangkan"lahan"pertanian" atau"hutan"produksi"atau"lahanJlahan"produksi"lainnya?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"merubah"kontur"garis"pantai" menghambat"aliran"drainase"atau"mengganggu"aliran"sungai?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"merusak,"menutup,"menguruk" atau"merubah"bentang"alam"secara"permanen&

Apakah"kegiatan"proyek"menyebabkan"meningkatnya"erosi" tanah"baik"yang"disebabkan"oleh"air"atau"angin?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menghalangi"pengubahan"lahan" untuk"pemanfaatan"lain"dalam"jangka"panjang?& AIR& Apakah"kegiatan"proyek"akan"mengambil"air"permukaan"pada" tahap"konstruksi"dan"pemeliharaan?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"pembuangan" limbah"cair"ke"sungai,"danau,"laut"yang"dapat"menyebabkan" perubahan"kualitas"air"permukaan"termasuk"di"dalamnya" perubahan"suhu"dan"kekeruhan?& Apakah"kegiatan"proyek"termasuk"konstruksinya"akan" memanfaatkan"air"tanah?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"perubahan" kualitas"air"tanah?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"pencemaran" terhadap"air"tanah"yang"digunakan"untuk"memenuhi" kebutuhan"air"penduduk?&

B.& 1"

6"

5"

4"

3"

2"

C& 1"

7"

5"

4"

3"

2"

Kriteria&Evaluasi&

No.& & &

&

& & & & & & & &

& & &

&

& & & & & & & &

& & &

5"

Tidak&

& &

Ya&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

& &

Jenis&Dampak&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

& &


&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

Pelaksanaan& Penangulangan& Belum" proses" selesai" & & & & & &


47

48


"

"

3"

2"

1"

E."

2"

D." 1"

"

Apakah"terdapat"kegitan"proyek"yang"berpotensi"membawa" penyakit"ke"daerah"sub"proyek?" Apakah"kegitan"proyek"yang"direncanakan"dapat"peningkatkan" beban"fasilitas"kesehatan"masyarakat"setempat"(jamban,"air" bersih"dan"sebagainya)" Apakah"kegitan"proyek"yang"direncanakan"dapat"mengubah" vektorJvektor"penyakit"dengan"jalan":" a. Perubahan"sistem"hidrologi"(kecepatan"aliran"air," kedalaman,"suhu,"genangan"air"dan"sebagainya)" b. Perubahan"morfologi"(kemiringan"lereng,"penutupan"pohonJ pohonan)"

Apakah"kegiatan"proyek"akan"menghasilkan"limbah"cair" domestik"(WC,"air"cucian"dapur,"buangan"air"mandi"karyawan" atau"pengunjung"dan"sebagainya)"dalam"jumlah"cukup" banyak?& Apakah"kegiatan"proyek"akan"menyebabkan"peningkatan" risiko"tejadinya"banjir?& SUMBER&DAYA&ALAM& Apakah"kegitan"proyek"menyebabkan"peningkatan" penggunaan"sumber"daya"alam?& Apakah"kegitan"proyek"menyebabkan"penurunan"kuantitas" sumber"daya"alam"yang"tidak"dapat"diperbaharui"secara" signifikan?" KESEHATAN&MASYARAKAT"

6"

7"

Kriteria&Evaluasi&

No.& &

& & & &

& & &

& & &

& & & &

& & &

& & &

"

6"

Tidak&

&

Ya&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

"

Jenis&Dampak&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

" "


"

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

&

&

&

&

&

&

&

& &

&

Pelaksanaan& Penangulangan& Belum" proses" selesai" & & &

LAMPIRAN 2A LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN Contoh untuk Pekerjaan Jalan

A. RENCANA KEGIATAN Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan/ Jembatan/Flay Over/ Tunel .………........................................................ .………........................................................

1. Nama Rencana Kegiatan (No/Nama Ruas)1)

2. Lokasi a. Nama Kota b. Kabupaten c. Provinsi

a. ……………………………………………………… b. ……………………………………………………… c. ………………………………………………………

3. Status Jalan 1)

Nasional / Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Strategis Nasional/ Strategis Nasional Rencana

4. Fungsi Jalan 2)

Arteri/ Kolektor/ Lokal

5. Kelas Jalan

.……….....................................................

6. Panjang Ruas

.……….........................Km

7. Lebar

Eksisting

Rencana

c. d. e. f.

a. ……..……………. m b. ……..…………….m c. ……..……………. m d. ……..……………. m

a. Lebar Vadan Jalan b. Jenis Perkerasan 2

c. ROW / RUMIJA 2) d.RUMIJA rencana 8. LHRT a. Eksisting 2) b. Rencana

……..……………. m ……..……………. ……..……………. m ……..……………. m

a. ……..……………. smp/hari b. ……..……………. smp/hari


49

9. Kecepatan Rencana Jalan a. Eksisting 2) b. Rencana 10. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)

a. ……..……………. Km/jam b. ……..……………. Km/jam

Ada, dengan status tahun ……………….. Belum Ada

B. RONA LINGKUNGAN (Sepanjang jalan dan sekitarnya) 1. Fisiografi a. Tanah Stabil b. Tanah tidak stabil

2. Penggunaan Lahan a. Permukiman Padat b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-‐lain (………………………….)

3. Kawasan Lindung a. Jenis/nama kawasan lindung b. Letak jlan terhadap kawasan lindung 1)

a. ……..…………………………………………………….. b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh

a. ……..…………… Km b. ……..……………. Km

a. ……..……………. Km b. ……..……………. Km c. ……..……………. Km d. ……..……………. Km

4. Komponen lingkungan lain yang a. …….…………………………………………………….. sensitif terhadap perubahan 1) b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh 5. Luas areal Pengadaan Tanah

………………………………………… ha

50


C. KESIMPULAN (pilih salah satu)

1. Wajib AMDAL

2. Wajib UKL-‐UPL 3. Bebas AMDAL maupun UKL-‐UPL cukup SPPL

Alasan: ………………………………………………………… Alasan: ………………………………………………………… Alasan: …………………………………………………………

D. ISU POKOK LINGKUNGAN YANG PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT

1. Dampak lingkungan pada tahap pra-‐konstruksi a. …………………………………………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………………………………………. 2. Dampak lingkungan pada tahap konstruksi a. ……………………………………………………………………………….…………………………. b. ……………………………………………………………………………..………………………..…. 3. Dampak lingkungan pada tahap pasca konstruksi a. ……………………………………………………………………….………………………………… b. …………………………………………………………………………….……………………………

E. KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA

Izin: ……….………………………………….

Perjanjian Kerjasama/ Kolaborasi: ……….………………………………….

Alasan: …………………………………………………………

Alasan: …………………………………………………………


51

LAMPIRAN 3 INVENTARISASI TANAH DAN ASET DI ATASNYA No : Nama Kegiatan : Lokasi Kegiatan : Nama : Alamat Lengkap : Lama Tinggal : Nama Pewawancara : Hari/Tanggal :

Informasi Isi/Keterangan 1. Tanah a. Luas tanah keseluruhan b. Luas tanah yang terkena Kegiatan c. Luas tanah dikurangi yang terkena Kegiatan d. Status kepemilikan tanah Disertakan salinan dan nomor sertifikat.

•

Hak milik

•

HGB

•

Hak pakai

•

Sewa

•

Hak adat

•

Tanah negara

•

Tanpa status formal

•

Lainnya (sebutkan)

e. Penggunaan tanah f.

Untuk tanah kebun, berapa nilai produksi per tahun

2. Bangunan a. Luas bangunan keseluruhan

52

Sebutkan jenis penggunaan tanah, misalnya: untuk kebun, tempat tinggal, tanah kosong, dan lainnya. nilai produksi dan penggunaan hasil Sebutkan tanaman (dijual, konsumsi pribadi, dan lainnya).

b. Luas bangunan yang terkena Kegiatan

c. Luas bangunan dikurangi yang terkena Kegiatan

d. Status kepemilikan bangunan

Milik sendiri atau sewa

e. Status bangunan

IMB/tanpa IMB

f. Kondisi bangunan

Permanen/Semi Permanen/Sementara


Informasi Isi/Keterangan 3. Tanaman Sebutkan jenis-‐jenis tanaman produktif yang terkena a. Jenis tanaman Kegiatan. b. Jumlah

Jumlah untuk setiap jenis tanaman.

c. Umur tanaman

Untuk memperkirakan jumlah produksi.

4. Jenis Aset yang Lainnya

a. Jenis aset

Sebutkan jenis aset lainnya yang akan dimintai kompensasinya, misalnya: sumur, pagar, instalasi listrik, dan lainnya.

b. Jumlah

Jumlah untuk setiap jenis aset.

c. Umur aset 5. Bentuk Kompensasi yang Diinginkan

a. Uang

b. Tanah

c. Kavling Siap Bangun

d. Rumah Susun

e. RSS

f. Lainnya, sebutkan

6. Jika ada pemukiman kembali, jenis aset yang ingin dipindahkan

Sebutkan jenis aset yang ingin dipindahkan ke lokasi yang baru.

Catatan: ·∙ Hasil wawancara dengan format diatas kemudian dikompilasi ke dalam satu tabel yang memuat seluruh informasi mengenai tanah dan aset-‐aset yang ada diatasnya yang terkena proyek, untuk kemudian informasi ini menjadi bahan untuk menaksir harga atau nilai aset-‐aset tersebut, yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan. ·∙ Tabel kompilasi ini menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan RKPT. (Lampiran 13)


53

LAMPIRAN 4 FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI KOMPONEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

54

Lokasi:….

Sta:……

s.d

Sta:……

Koordinat: …….

Ya

Jika “Ya” lanjutkan : Nama Hutan tsb

Panjang & Luas hutan yang terlewati (Km/ha)

Lokasi:….

Sta:……

s.d

Sta:……

Koordinat: …….

2

3

4


5

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Panjang kelandaia n yang terlewati (Km/m)

Jika “Ya” lanjutkan: Tingkat Kelandaia n

Ya

Tidak

Melintasi Perbukitan dengan Kelandaian Tinggi

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Panjang Jalan yang terlewati (Km/m)

Jika “Ya” lanjutkan: Jarak tepi sungai dengan perkerasa n jalan

Ya

Tidak

Melintasi/ Mendekati Sepadan Sungai

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….


Jika “Ya” lanjutkan: Nama Desa / Kecamatan:

Ya

Tidak

Melintasi Permukiman Padat

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….


Sawah (non abadi) kebun

Jika “Ya” lanjutkan: Jenis yang dilewati: Sawah Abadi:

Ya

Tidak

Melintasi Persawahan / Perkebunan / Tambak

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah Perlintasan :

Jika “Ya” lanjutkan: Bentuk perlintasan sebidang / underpass/ overpass

Ya

Tidak

Melintasi KA (Kereta Api)

5

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah Kantor/ Pabrik:

Jika “Ya” lanjutkan: Nama / Jenis kantor/ Pabrik:

Ya

Tidak

Melintasi Kawasan Perkantoran / Daerah Industri/ Pabrik

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah Rumah Ibadah:

Jika “Ya” lanjutkan : Jenis/ Nama Rumah Ibadah

Ya

Tidak

Melintasi Rumah Ibadah

Izin melintasi kawasan kehutanan

Izin melintasi lahan pangan pertanian berkelanjutan

1.

2.

:

:

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah Sekolah:

Jika “Ya” lanjutkan : Nama/ Jenis Sekolah:

Ya

Tidak

Melintasi Sekolah

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah Pasar:

Jika “Ya” lanjutkan : Nama Pasar:

Ya

Tidak

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Panjang (Km/m)

Jika “Ya” lanjutkan: Sebutkan :

Ya

Tidak

Melintasi Tepi Pantai, Mangrove , Rawa, Gambut

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….


Jika “Ya” lanjutkan : Jenis Cagar Budaya:

Ya

Tidak

Melintasi Area Cagar Budaya

Tidak

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah KK

Luas terbebaskan : Jumlah PTP:

Jika “ada” lanjutkan:

Ya

Tidak Ada

Kegitan Pembebasan Lahan

Ya

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Jumlah KK

Jika “Ya” lanjutkan : Nama KAT:

Ya

Tidak

Melintasi Komunitas Rentan (KAT/Kel Fakir Miskin)

a. Izin Pinjam Pakai (melewati Hutan Lindung dan Hutan Produksi) b. Kolaborasi (melewati kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional / Cagar Alam/ Suaka Alam/ Wisata / Taman Buru)

Apakah ruas jalan yang masuk dalam program ini membutuhkan izin berikut di bawah ini ?

III KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA

Panjang & Luas hutan yang terlewati (Km/ha)

Jika “Ya” lanjutkan : Jenis Hutan tsb

Ya

Tidak

Tidak

1

Melintasi Hutan Lindung/ Produksi/ Suaka Alam/ Wisata

Melintasi Hutan Konserva si Taman Nasional / Cagar Alam/ Taman Baru

No

Melintasi Pasar

Contoh : Apakah ruas jalan yang masuk dalam program ini melintasi daerah sensitif berikut dibawah ini?

.

3.

Izin lainnya (sebutkan)

:

Lokasi:….

Sta:……

s.d

Sta:……

Koordinat: …….

Lokasi:….

Sta:……

s.d

Sta:……

Koordinat: …….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

s.d

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

:

Izin melintasi lahan pangan pertanian berkelanjutan

Izin lainnya (sebutkan)

2.

3.

SPPL

6

Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014

UKL-UPL

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil penyaringan:

AMDAL

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

………………….,…………………….. Pelaksana Penyaringan Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pelaksanaan penyaringan serta nama dan NIP Petugas yang melakukan penyaringan Kebutuhan dokumen lingkungan hidup (………… ………… …… ……) NIP. : .

a. Izin Pinjam Pakai (melewati Hutan Lindung dan Hutan Produksi) b. Kolaborasi (melewati kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional / Cagar Alam/ Suaka Alam/ Wisata / Taman Buru)

IV KESIMPULAN HASIL PENYARINGAN

:

:

1. Izin melintasi kawasan kehutanan

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Koordinat: …….

Sta:……

Lokasi:….

Ya

Tidak

Apakah ruas jalan yang masuk dalam program ini membutuhkan izin berikut di bawah ini ?

III KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA

5


55

LAMPIRAN 5 INSTRUMEN UNTUK TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA Instrumen)untuk)Manajemen)Resiko)Bencana)(DRM))menggunakan)rumus)di)bawah)ini:) Risiko&Bencana&=&(Hazard&x&Kerentanan)&/&Kapasitas) Tabel)di)bawah)ini)disediakan)sebagai)contoh)untuk)bentuk)DRM:) • Tabel)1)Index)Hazard)) • Tabel)2)Indeks)Kerentanan)Sosial) • Tabel)3)Indeks)Kapasitas) • Tabel)4)Pengukuran)Tingkat)Risiko)) • Tabel)5)Skenario)Mitigasi)) ) Tabel&1:&Contoh&Hazard&Index)

Banjir)

Indeks)

Komponen&untuk& mengukur&Hazard)

Bahaya)

Rendah)

Scoring)

Tinggi)

<1)m)

1)M)3)m)

>)1)m)

100%)

Manual)MPWH,)BMKG,)dan) Bakorsurtanal)

Nilai)pga)<0,25)

Nilai)pga)0,25)M)0,7)

Nilai)pga>)0,7)

100%)

Geologi)Badan)Nasional)M)ESDM)

<1)m)

1 - 3)m)

>)1)m)

100%)

Dewan)Geologi)Nasional)â)€)"ESDM) &)BMKG)

Zona)area)pergerakan) rendah)

Zona)area) pergerakan) menengah)

Zona)area) pergerakan) tinggi)

100)&)

Geologi)Badan)Nasional)M)ESDM)

• Peta)zona)banjir) (divalidasi)oleh)data) yang)kejadian))

Gempa)bumi)

Referensi)

Sedang)

• Peta)Gempa) • Zona)gempa)peta) 2010)(divalidasi)oleh) data)yang)kejadian))

Tsunami)

• Diperkirakan) •

dibanjiri)peta)tingkat) Peta)Tsunami)

Tanah)longsor)

Daerah)gerakan)tanah) peta)(divalidasi)oleh) data)yang)kejadian))

Kebakaran)di)pemukiman)

) ) )

Kekeringan) Bahaya)lainnya)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

& 7

Tabel&2:&Contoh&Indeks&Kerentanan&Sosial) Jenis& Hazard) Banjir)

Kerentanan&sosial) Komponen)

Tsunami)

Sedang)

Tinggi)

• Rasio)berdasarkan)jenis)kelamin)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

• Rasio)difabelorang)

)

)

)

)

• Rasio)berdasarkan)usia)

)

)

)

)

Kepadatan)penduduk)


) ) )

) ) )

) ) )


)

)


)

)

Kepadatan)penduduk)

Kelompok)Rentan)

Kepadatan)penduduk)

Kebakaran) di)

Tanah)Produktif)

Rendah)

Sedang)

Tinggi)

Total& Scoring)

Scoring)

• Perumahan)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

• Fasilitas)umum)*)

)

)

)

)

)

• Fasilitas)sosial)

)

)

)

)

)

) ) )

Tanah)Produktif)

• Perumahan)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

)

)


)

)

)

)

)

)

)


)

)

)

)

)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

Infrastruktur:)

Infrastruktur:)


) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

• Perumahan)

) ) )


)

)

)

)


)

)

)

)

)


)

)

)

)


)

)

)

)

)

Kepadatan)penduduk)

) ) )

) ) )

) ) )

Tanah)Produktif)


) ) )

• Perumahan)

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )

) ) )


)

)

)

)


)

)

)

)

)


)

)

)

)


)

)

)

)

)

Kepadatan)penduduk)

) )

) )

) )

) )

Tanah)Produktif)

) )

) )

) )

) )

) )

Kelompok)Rentan)

Kelompok)Rentan)

Infrastruktur:)

Infrastruktur:)

Infrastruktur:)

8

56

Indeks)

Komponen)

Tanah)Produktif)

Kelompok)Rentan)

Tanah) longsor)

Scoring)

Rendah)

Kelompok)Rentan)

Gempa) bumi)

Eco&&&Infra&Kerentanan) Indeks)


Tabel&3:&Contoh&Indeks&Kapasitas) Jenis&Hazard) Semua)bahaya)

Indeks)

Diukur&Komponen)

Rendah)

Aturan)dan)lembaga)) Sumber)keuangan)untuk)DRM) Peringatan)dini)dan)evakuasi)sistem)rute)&) situs)

Sedang)

Daya)tahan) rendah)/) kapasitas) Mengatasi)

Daya)tahan) media)/) kapasitas) Mengatasi)

Scoring)

Tinggi) Daya)tahan) tinggi)/) kapasitas) Mengatasi)

Dilatih)relawan)dan)kelompok)sosial) Kesadaran)kesiapan)telah)dihasilkan)di)semua) tingkatan)

Referensi)

) ) )

) ) )

) )

) )

& & Tabel&4:&Contoh&Tingkat&Risiko&Pengukuran) Jenis&Hazard)

Indeks&Tingkat)

Tempat)

Banjir)

) ) Tanah)longsor) ) Kebakaran)di)pemukiman) ) Kekeringan) ) Bahaya)lainnya) )

Bahaya/Ancaman)

Kerentanan)

) ) ) ) ) )

Gempa)bumi)

) ) ) ) ) )

Tingkat&Risiko)

Kapasitas)

) ) ) ) ) )

) ) ) ) ) )

Berdasarkan"Pengukuran"Tingkat"Indeks"Risiko,"skenario"mitigasi"akan"dirumuskan,"terintegrasi"dalam"perencanaan"tata"ruang,"dan"dimasukkan"ke"dalam"SIAP."Di"bawah" ini"adalah"contoh"dari"skenario"mitigasi."

) Tabel&5:&Contoh&skenario&Mitigasi! ) ) )

Bahaya!

Infrastruktur&yang&akan&terkena&dampak&(menghancurkan&atau&rusak)&oleh&bencana!

Banjir!

• perumahan:!

Gempa!bumi!

• persediaan-air:!

) Tanah!longsor!

• kebersihan:!

) Kebakaran!di!pemukiman! ) )

• limbah-padat:!

Kekeringan!

• drainase:!

Bahaya!lainnya!

• sewerage:! • pencegahan-kebakaran:!

!

!

Skenario&mitigasi!

! ! ! ! ! ! 10


57

LAMPIRAN 6 SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : …………………………………………………………………………………………………………..……………….. No KTP : …………………………………………………………………………………………………………..……………….. Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………..……………….. Alamat : ...........………………………………….. T/RW/Dusun:………………………….............. ………………. Desa/kelurahan : ………………………………………… Kabupaten/Kota ……………………..…………...………………..... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………... Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk tanah untuk dimanfaatkan pembangunan............................bagi kepentingan masyarakat umum. Nama Kegiatan : ......................................................... Lokasi tanah : ......................................................... Luas tanah yang disumbangkan : ......................................................... Luas tanah sisa : ......................................................... Nilai aset lain yang disumbangkan : ......................................................... Penggunaan tanah saat ini : ......................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

........., .....................2016 Yang Memberi Hibah Tanah, Yang Menerima Hibah Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik tanah Camat sebagai PPAT Materai 6000

(-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐) (-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐) Mengetahui, Lurah/Kepala Desa

(-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐) Mengetahui: Nama :

Tanda tangan

Nama :

Tanda tangan

Saksi-‐saksi:

Ahli Waris :

1................................

................................

1................................

................................

2. ................................

................................

2. ................................

................................

3. ................................

................................

3. ................................

................................

Catatan: -‐Wajib melampirkan foto copy KTP( Pemilik, Ahli waris dan Saksi) -‐Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpen di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM dan pemilik tanah -‐Wajib melampirkan sketsa peta lokasi

58


Lampiran Sketsa Peta Lokasi Sketsa Peta Lokasi*

Keterangan

Batas-‐batas Tanah : Sebelah Timur : ......................................... Sebelah Barat : ......................................... Sebelah Utara : ......................................... Sebelah Selatan : .........................................

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah mata angin)


59

LAMPIRAN 7 FORMANT SURAT PERNYATAAN IZIN PAKAI TANAH Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………............. No KTP : ……………………………………………………………………………………………………………………................ Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………………..............….. Alamat : ............………………………………….. RT/RW/Dusun:…………………………...................... ............ Desa/kelurahan :……………………….. Kabupaten/Kota ……………………………………………….................................... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………………... Tanggal ……… dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia meminjamkan tanah dan aset lain kepada Pemerintah Kabupaten/Kota …….............. (sebutkan) untuk kegiatan pembangunan............................ selama................................ tahun bagi kepentingan masyarakat umum. Lokasi tanah : ................................................................................................. Luas tanah yang dipinjamkan : ................................................................................................. Penggunaan tanah saat ini : ................................................................................................. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................,......................2016

Yang Memberi Izin Pakai Tanah, Yang Menerima Izin Pakai Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik Tanah L urah/Kepala D esa Materai 6000

(-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐) (-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐)

Mengetahui: Nama :

Tanda tangan

Nama :

Tanda tangan

Saksi-‐saksi:

Ahli Waris :

1................................

................................

1................................

................................

2. ................................

................................

2. ................................

................................

3. ................................

................................

3. ................................

................................


60



Keterangan

Batas-‐batas Tanah : Sebelah Timur : ......................................... Sebelah Barat : ......................................... Sebelah Utara : ......................................... Sebelah Selatan : .........................................

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah mata angin)


61

LAMPIRAN 8 SURAT PERNYATAAN IZIN TANAH DILEWATI Yang Bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : …………………………………………………………………………………………………………………................. No KTP : ……………………………………………………………………………………………………………….…................ Pekerjaan : …………………………………………………………………………………………………………………................ Alamat : .............…………………………………..RT/RW/Dusun:……………………………..…………… ............. Desa/kelurahan ……………………….. Kabupaten/Kota …………………………………………………..……....................... Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:……………………………… Tanggal ………............ dari Sertifikat/Notaris/PPAT/................... yang sah, dengan ini menyatakan bersedia tanahnya dilewati fasilitas/pembangunan ........................................yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ...................... untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum. Lokasi tanah : ......................................................... Luas tanah yang dipinjamkan : ......................................................... Penggunaan tanah saat ini : ......................................................... Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya. ............., ...................2016

Yang Memberi Izin Tanah Dilewati , Yang Menerima Izin Tanah Dilewati Atas Nama Pemerintah Kabupaten/Kota Pemilik tanah L urah/Kepala D esa Materai 6000

(-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐) (-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐)

Mengetahui: Nama :

Tanda tangan

Nama :

Tanda tangan

Saksi-‐saksi:

Ahli Waris :

1................................

................................

1................................

................................

2. ................................

................................

2. ................................

................................

3. ................................

................................

3. ................................

................................


62



Keterangan

Batas-‐batas Tanah : Sebelah Timur : ......................................... Sebelah Barat : ......................................... Sebelah Utara : ......................................... Sebelah Selatan : ......................................... *) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas ( arah mata angin)


63

LAMPIRAN 9 BERITA ACARA KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ADAT

Judul Kegiatan : Tanggal/ Bulan/ tahun : Waktu : Tempat :

Sosialisasi kegiatan sub proyek a. Pengelola Kegiatan melakukan diseminasi kepada Masyarakat Adat tentang tujuan dan manfaat dari Kegiatan secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, Batas wilayah cakupan dampak terutama yang akan “menimpa” mereka. b. Pengelola Kegiatan menginformasikan kerangka kerja penanganan Masyarakat Adat. c. Panitia menyediakan peta/sketsa, alat peraga bantu, agar menjadi lebih jelas. d. Disarankan menggunakan bahasa lokal.

Konsultasi a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong mereka untuk berbicara, pro aktif. b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini.

No 1 2 3 4 5

Nama Warga

Jabatan Kepala Suku Kepala Desa Kepala Dusun

Lampiran ·∙ Daftar hadir lengkap ·∙ Foto foto

64


Tanda tangan

Kepala Bappeda

tempat, tanggal/bulan/tahun, Pengesahan:

Fungsi!

Bangunan!

Jenis$Aset!

Fungsi! Kondisi! Ukuran! Status!

Tanah!

Ukuran! Status!

: :

16

Pindah! /Tidak! Jenis!

Jenis!

Tanah! Bangunan! Tanaman! Lainnya!

Mengetahui,

Jumlah!

Aset$Lainnya!

(Pengelola Kegiatan/Bupati/Walikota)

Jumlah!

Tanaman!

Kesepakatan$ Hasil$Negosiasi$Kompensasi!

Nama$WTP!

Nama Kegiatan Lokasi

LAMPIRAN 10 TABEL KOMPILASI DAFTAR WTP, ASET-ASET DAN NILAI KOMPENSASI BERDASARKAN HASIL NEGOSIASI


65

LAMPIRAN 11 BERITA ACARA NEGOSIASI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nama : Pekerjaan : Jabatan/instansi : Alamat : Alamat : Perwakilan kelompok masyarakat Perwakilan Pemerintah Daerah Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

menyatakan bahwa kami telah bersepakat untuk mendapatkan dan memberikan kompensasi atas aset (tanah dan aset-‐aset diatasnya) yang terkena Kegiatan. Kesepakatan diraih atas dasar konsultasi dan musyawarah antara masyarakat dengan pihak Kegiatan tanpa paksaan dari pihak manapun. Konsultasi dan musyawarah telah diselenggarakan pada: (sebutkan hari/tanggal/bulan/tahun) dan jam, bertempat di: (sebutkan alamat atau lokasi pertemuan dengan kelompok masyarakat secara lengkap).

Tanah yang terkena proyek berlokasi di:......................................................( sebutkan lokasi tanah dengan spesifik), seluas:..........................................................(m2) dan bernilai per meter persegi Rp.:............................................................................................................................

Aset lainnya yang terkena Kegiatan adalah:.................................................(sebutkan jenis aset lainnya di atas tanah yang terkena, misalnya: bangunan dan tanaman produktif), dengan nilai (sebutkan satuan nilainya, misalnya bangunan dengan harga per meter persegi) Rp.:.....................................................................................................................................

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan tidak adanya paksaan apapun dari siapa pun. (lampiran: pihak-‐pihak yang bersepakat dalam konsultasi dan musyawarah mengenai kompensasi dapat dilihat pada halaman berikutnya).

tempat, tanggal, tahun Yang memberi pernyataan,

(Tandatangan) (Nama Jelas: Pemilik Tanah)

Mengetahui,

Lampiran: • •

66

(Tandatangan)

(Nama Jelas dan Posisi): POKJA PKP

Daftar dan tandatangan pihak-‐pihak yang bersepakat dalam konsultasi mengenai kompensasi. Nama jelas dan alamat serta tandatangan pihak-‐pihak yang bersepakat dalam konsultasi dan musyawarah mengenai kompensasi (bukan daftar hadir).


LAMPIRAN 12 BERITA ACARA KONSULTASI RENCANA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Judul Kegiatan : Tanggal/ Bulan/ tahun : Waktu Konsultasi : Tempat Konsultasi :

Pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah memberikan sosialisasi Kegiatan dan Rencana Pengadaan Tanah: a. Diseminasi tentang tujuan dan manfaat dari Kegiatan secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non fisik yang timbul, batas wilayah cakupan dampak terutama yang akan berdampak kepada mereka. b. Informasi mengenai kerangka kerja Pengadaan tanah dan relokasi, jika ada. c. Informasi mengenai kemungkinan skema Pengadaan tanah, misal dikompensasi, dibeli, kemungkinan hibah dari pemilik tanah atau dipinjamkan oleh pemilik tanah atau tanahnya hanya dilewati. d. Peta/sketsa Kegiatan Proyek, alat peraga/bantu agar menjadi lebih jelas.

Konsultasi: a. Tim Pengelola Kegiatan diwajibkan mendorong peserta pertemuan untuk berbicara secara pro aktif, terutama berkaitan dengan dampak terhadap mereka dan aspirasi warga untuk minimalisasi dampak dan kemungkinan bentuk skema Pengadaan tanah dan kompensasi; b. Seluruh tanya jawab dan usulan dicatat di Format ini; c. Berita Acara sosialisasi ini akan menjadi lampiran dalam Rencana Kegiatan.

Catatan Proses Diskusi/Tanya Jawab: 1. ................................... 2. ........................... Dst Hasil Kesepakatan (jika ada yang disepakati): 1. ................................... 2. ........................... Dst

Kami semua yang hadir setuju dengan Berita Acara yang dibuat bersama dengan pengelola Kegiatan/Pelaksana Pengadaan tanah, dengan daftar hadir terlampir.

Menyetujui, Jabatan di Desa Tanda Tangan 1. Nama 1 Kepala Desa 2. Nama 2 Perwakilan warga/tokoh masyarakat 3. Nama 3 .............

Mengetahui, (Nama) POKJA PKP

Lampiran • Daftar hadir lengkap (Nama, jenis kelamin, alamat, status dalam keluarga, tanda tangan) • Foto-‐foto


67

68


Nama$WTP!

%!

Kepala Bappeda

%!

Jenis$Aset!

Ukuran$ Ukuran$ Ukuran! Sisa$ Status! Fungsi! Kondisi! Terkena$ Asli! Tanah! Proyek!

Tanah!

: :

tempat, tanggal/bulan/tahun Pengesahan:

Ukuran$ Ukuran! Terkena$ Asli! Proyek!

Nama Kegiatan Lokasi

Tanaman!

Lainnya!

Hasil$Penaksiran$ Nilai$Aset!

19

(Pengelola Kegiatan/Bupati/Walikota)

Mengetahui,

Ukuran$ Pindah! Sisa$ Kondisi! Fungsi! Jenis! Jumlah! Jenis! Jumlah! Tanah! Bangunan! Tanaman! Lainnya! /Tidak! Bngn!

Bangunan!

LAMPIRAN 13 TABEL KOMPILASI DAFTAR WTP DAN NILAI ASET

LAMPIRAN 14 SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN UKL-‐UPL No. …………………………..

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………… Jabatan : …………………………… Alamat : …………………………… Nomor telp. : ……………………………

Selaku penanggung-‐jawab atas kegiatan pembangunan dan operasional termasuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan : Nama Kegiatan : …………………………… Lokasi Kegiatan : …………………………… Kabupaten : …………………………… Provinsi : ……………………………

Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Akan melaksanakan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pematauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam bentuk memasukkan rekomendasi UKL-‐UPL ke dalam Detail Desain; 2. Kami telah memahami seluruh maksud yang tertuang dalam Dokumen UKL dan UPL; 3. Kami sanggup melaksanakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-‐UPL) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen ini dan bersedia secara berkala melaporkan hasinya kepada instansi terkait; 4. Kami bersedia dipantau terhadap kegiatan usaha kami sebagaimana tertuang di dalam dokumen ini oleh pejabat atau pihak yang berwenang sesuai perturan perundang-‐undangan yang berlaku; 5. Apabila kami lalai dalam melaksanakan pernyataan butir 3 sampai 4 yang kami kemukan di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Linkungan (UKL-‐UPL) ini, kami bersedia menghentikan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat kelalaian kami serta sanggup menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-‐undangan yang berlaku; 6. Kami bersedia memperbaharui dokumen UKL-‐UPL ini apabila terjadi perubahan mendasar dalam kegiatan kami, serta kami bersdia merevisi sesuai peraturan perundang-‐ undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tempat , tanggal , bulan, tahun Dinas/ Instansi terkait Pemrakarsa/Pengelola Kegiatan

Materai 6000

………………………


69

LAMPIRAN 15 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)

(Untuk Rencana Kegiatan yang tidak memerlukan UKL-‐UPL, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………… Jabatan : …………………………… Alamat : …………………………… Nomor telp. : …………………………… Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: Nama perusahaan/BKM : …………………………… Alamat perusahaan/BKM : …………………………… Nomor telp.perusahaan : …………………………… Jenis usaha/ sifat usaha : …………………………… Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk: 1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar; 2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha; 3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut; 4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang; 5. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 4 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku. Keterangan: Dampak lingkungan yang terjadi 1. 2. dst (lihat contoh Lampiran 15a) Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui 1. 2. dst. (lihat contoh Lampiran 15a) SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Tanggal, Bulan, Tahun Pengelola Kegiatan, Materai Rp, 6.000,-‐

Tanda tangan, Cap perusahaan/BKM NAMA Nomor registrasi dari Kantor Lingkungan Hidup setempat Tanggal Penerima

70


LAMPIRAN 15A POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN TINDAKAN MITIGASI (Contoh kegiatan yang banyak dijumpai pada pelaksanaan P2KKP)

Potensi Dampak Negatif

Tindakan mitigasi

Jalan, jembatan dan Drainase Erosi dari jalan yang sedang melakukan cut and fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran

• Batasi kegiatan pemindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas • Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami • Lindungi saluran drainasi dengan pembatas atau berm • Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yang rawan erosi secepat mungkin • Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan • Lakukan pemeliharaan tepat waktu Terjadinya genangan air yang menjadi Lakukan tindakan untuk mencegah dengan perbaikan tempat pertumbuhan nyamuk dan vektor pertamanan, pengisian dan drainasi penyakit lainnya Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan • Ubah jalur untuk menghidari kemiringan yg curam erosi dan longsor • Bangun turap penyangga dinding tanah • Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan • Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain) Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan

• Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala • Gunakan saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yang lebih intensif. • Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi

Toilet Umum, Sanitasi, dan Penyediaan Air Bersih : Permukaan air sumur hampir sama • Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan dengan rembesan, sumur terlalu dekat hulu aliran dgn tangki septik • Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur Sumur dalam kakus yang pasti rawan • Bangun bak air yg diissi dari melalui pipa atau kontaminasi ember • Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang • Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, • Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki dan kenakalan manusia septik Tangki septik yang tidak bagus Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari: strukturnya • Ada lubang kontrol dengan penutup • Pipa masuk kotoran • Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas • Pipa luapan disambung dgn rembesan • Pipa udara (ventilasi) (Untuk memenuhi SNI -‐ 2398 -‐2002 tentang


71

Potensi Dampak Negatif

Tindakan mitigasi jaringan septic tank)

MCK yang tidak memenuhi syarat

Semua unsur utama MCK harus ada; • Kakus • Ventilasi kakus • Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan • Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi • Ada kran air utk isi ember • Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan

Saluran limbah manusia mengandung • Saluran libah manusia harus disalurkan ke tempat limbah patogen harus dilakukan pengolahan/ tangki septik pengolahan sebelum dibuang ke saluran • Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah air yang ada limbah manusia lindi dan bau dari pengelolaan limbah • Melakukan pemisahan sampah organik dan padat rumah tangga sementara harus sampah anorganik dirawat sehingga tidak mencemari air • Limbah yang mengandung lindi disalurkan ke permukaan tanah tangki yang lantainya dicor • Lindi disalukan ke tangki pengendapan yang lantainya dicor sebelum dibuang • Menutup sampah organik untuk mencegah bau dan menjadi kompos

72


LAMPIRAN 16A DEFINISI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG DAN DAERAH SENSITIF LAINNYA

No.

Definisi dan Kriteria

1

Hutan Lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburuan tanah Sumber: UU No. 41/1999

2

Lahan Basah: Daerah-‐daerah perairan rawa, air payau, lahan gambut, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk daerah-‐daerah perairan laut yang kedalamannya pada saat air surut tidak lebih dari enam meter. Kriteria: Rawa air tawar, rawa air payau, rawa air asin, lahan gambut, perairan laut Sumber: Konvensi Ramsar

3

Kawasan Resapan Air: Kawasan yang mempunyai kemampuan tingi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kriteria: Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-‐besaran. Sumber: Keppres No. 32/1990

4

Sempadan Pantai: Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelsestarian fungsi pantai. Krieteria: Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dnegan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat. Sumber: Keppres No. 32/1990 Sempadan Sungai: Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria: -‐ Sekurang-‐kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; -‐ Untuk sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-‐15 meter)

5

6

Sumber: Keppres No. 32/1990 Kawasan sekitar Danau/Waduk: Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria: Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-‐100 m dari titik pasang tertinggi. Sumber: Keppres No. 32/1990


73

No.


7

Kawasan sekitar Mata Air: Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria: sekurang-‐kurangnya dengan jari-‐jari 200 meter di sekitar mata air. Sumber: Keppres No. 32/1990

8

Cagar Alam: Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya secara alami. Kriteria: -‐ Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya -‐ Mewakili formasi biota terntentu dan/atau unit-‐unit penyusun -‐ Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; -‐ Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; -‐ Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-‐satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

9

10

Sumber: UU No. 5/1990, Keppres 32/1990 Suaka Margasatwa: Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sumber: UU No.5/1990 -‐ Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe Taman Buru: Kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Kriteria: -‐ Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidka membahayakan; dan/atau -‐ Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa. Sumber: UU No. 41/1999

11

Daerah Pengungsian Satwa: Kawasan suaka alam yang merupakan tempat berkembangbiaknya satwa yang sejak semula menghuni kawasan tersebut. Kriteria: -‐ Merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; -‐ Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut. Sumber: Keppres No. 32/1990

74


No.


12

Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya: Daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Kriteria: Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan arang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem. Sumber: Keppres No.32/1990

13

Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi mempberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Kriteria: Minimal 130 kali nilai rata-‐rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Sumber: Keppres No. 32/1990

14

Taman Nasional: Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata (Keppres No. 32/1990) Sumber: UU No.5/1990 dan Keppres No.32/1990

15

Taman Hutan Raya: Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. (UU No.5/1990) Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata. Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990 Taman Wisata Alam: Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata. Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990 Cagar Budaya dan Bangunan-‐bangunan Monumental, Tradisional dan Keagamaan: Kawasan dimana lokasi bangunan-‐bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan monumental serta bentukan geologi alami yang khas eksistensinya secara local maupun nasional.

16

17


75

No.


18

Daerah-‐daerah dan tempat-‐tempat yang dilindungi: Areal dan tempat yang secara tradisional dianggap memiliki kaitan dengan system religi kelompok social masyarakat. Kriteria: -‐ Dianggap sebagai tempat keramat yang dipercayai masyarakat; -‐ Sebagai tempat acara ritual tradisional.

19

Komunitas Rentan: Kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki identitas social budaya yang berbeda dari masyarakat umumnya, dan sangat rentan terhadap proses pembangunan jalan. Kriteria: -‐ Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogeny; -‐ Pranata social bertumpu pada hubungan kekerabatan; -‐ Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau; -‐ Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsisten; -‐ Peralatan teknologinya sederhana; -‐ Ketergantungan pada lingkungan hidup dan SDA setempat relative tinggi; -‐ Terbatasnya akses pelayanan social, ekonomi, dan politik. Selain kelompok diatas, yang termasuk kelompok Masyarakat Rentan ini adalah kelompok miskin yang memiliki 3 dari 8 kriteria, serta tinggal di kawasan sensitive.

20

Kawasan Permukiman: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat permukiman dengan segala prasarana pendukungnya. Kriteria: Kepadatan penduduk minimal 250 jiwa/ha dan dilengkapi fasos dan fasum.

21

Kawasan Rawan Bencana Alam: Kawasan yang berpotensi tinggi dan sangat rentan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam. Kriteria: Berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan/atau longsor. Sumber: Keppres No. 32/1990 dan Perka BtNPB No m 2 ilik Tahun 2012 umum yang Lahan Produktif: Sawah, kebun dan/atau ambak masyarakat

22

mennghasilkan komoditas bernilai ekonomi dan diandalkan sebagai sumber penghasilan bagi pemiliknya. Kriteria: -‐ Perlindungan dilakukan untuk mencegah penciutan luas areal produktif karena alih fungsi lahan, dan mempertahankan tingkat produktivitasnya; -‐ Diandalkan sebagai sumber pendapatan ekonomi untuk kehidupan pemiliknya; -‐ Diandalkan sebagai kawasan penghasil komoditas dengan nilai ekonomi tinggi -‐ Mempunyai peran social yang tinggi khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat petani.

76


No.


23

Daerah Berlereng Curam: Kawasan dengan kemiringan permukaan tanah yang curam/terjal ≥ 40%. Kriteria: Kemiringan lereng ≥ 40%; Umumnya berada di daerah pegunungan; Rawan longsor. Sumber: Keppres No. 32/1990

24

Kawasan Komersial: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat perdagangan dan jasa (komersial). Kriteria: -‐ Kegiatan transaksi barang atau jasa yang tinggi -‐ Pengumpulan dan distribusi komoditas perdagangan yang tinggi -‐ Dilengkapi fasilitas pendukung yang baik.

Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014


77

LAMPIRAN 17 FORMAT UKL-UPL

(UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN) Format berikut ini adalah contoh Format Isian untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Format ini mendeskripsikan dampak lingkungan dari Kegiatan yang direncanakan upaya pengelolaannya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UKLUPL ini, suatu Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL akan dilampirkan dengan menggunakan contoh format di Lampiran 2. Format ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 yang dapat dijadikan acuan selanjutnya. Judul Bab/Sub Bab

Isi/Keterangan

Surat Pernyataan dari Pengelola Kegiatan Pengelola Kegiatan a. Surat pernyataan dari Pengelola Kegiatan yang menyatakan bahwa mereka bertanggung-jawab untuk memastikan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) akan dilaksanakan. Surat pernyataan ini ditulis di atas kertas bermaterai dengan diketahui oleh Kepala Bapedalda dan Kepala Daerah setempat (Gubernur/Bupati/Walikota). b. Pengelola Kegiatan dalam kerangka pengamanan lingkungan terdiri dari penyusun dan pelaksana Kegiatan serta pihak yang bertanggungjawab di dalam pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan serta pihak-pihak lainnya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. I.

IDENTITAS PENGELOLA/PEMRAKARSA KEGIATAN

1.1 Nama Perusahaan 1.2 Nama Pengelola/ Pemrakarsa Kegiatan

1.3 Alamat, Nomor Telepon dan Fax, Website dan Email II.

Nama institusi Pengelola/Pemrakarsa Kegiatan serta uraian tanggungjawabnya pada setiap tahapan Kegiatan, meliputi: a. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan; b. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan setelah konstruksi selesai; c. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Alamat jelas untuk dari dinas atau instansi terkait dengan Kegiatan sesuai dengan poin 1.1.

RENCANA KEGIATAN DAN DAMPAKNYA

2.1 Nama Kegiatan

Nama Kegiatan secara lengkap dan jelas.

2.2 Lokasi Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan disebutkan dengan jelas: Kelurahan/ Desa, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi tempat Kegiatan dan komponen kegiatannya dilangsungkan. b. Rencana Kegiatan digambarkan melalui peta dalam skala yang memadai (skala peta dicontohkan dalam 1:50.000 dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur).

78

28


Judul Bab/Sub Bab Isi/Keterangan 2.3 Skala Kegiatan Perkiraan komponen dan skala pekerjaan Kegiatan dengan ukuran yang jelas (dalam satuan tertentu), misalnya: pembangunan pasar dengan kapasitas tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung upaya pengelolaan lingkungan (disebutkan jenis atau komponen beserta skalanya). 2.4 Garis besar Uraian secara singkat dan jelas komponen pekerjaan Kegiatan yang Komponen berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Komponen pekerjaan Kegiatan pekerjaan Kegiatan ini dibagi berdasarkan tahap-tahap berikut ini: a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, pengangkutan, dan lainnya; b. Konstruksi , misalnya: penggunaan air tanah, pemasangan pipa air dan gas, dan lainnya; c. Operasional dan Pemeliharaan: Pasca-Konstruksi, contohnya: material dan timbunan, dan lainnya. pembersihan sisa-sisa Lampirkan bagan alir/sketsa yang menjelaskan alur pekerjaan Kegiatan tersebut, jika relevan. Diuraikan singkat dan jelas mengenai Kegiatan dengan potensi III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG secara AKAN TERJADI dampak terhadap lingkungan, jenis dampak yang dapat terjadi, ukuran Diuraikan secara singkat dan jelas dan mengenai dengan yang menyatakan besaran dampak, hal-hal Kegiatan lainnya yang perlupotensi untuk dampak terhadap lingkungan, jenis dampak yang dapat terjadi, ukuran menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan yang dampak, dan ditampilkan hal-hal lainnya yangbentuk perlu untuk hidup menyatakan dan sosial. besaran Penjelasan ini dapat dalam tabel menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan dengan kolom yang berisi aspek-aspek tersebut. Ukuran atau besaran hidup dan sosial. Penjelasan ini dapat ditampilkan dalam bentuk pada tabel dampak dilengkapi dengan satuan pengukuran yang didasarkan dengan kolom yang berisi tersebut. Ukurantertentu. atau besaran yangaspek-aspek peraturan perundangan berlaku atau kajian ilmiah Aspek dampak dilengkapi pengukuran oleh yangpemrakarsa didasarkanproyek pada dengan satuan pengendalian hama tanaman perlu diperhatikan peraturan perundangan yang berlaku atau kajian ilmiah tertentu. Aspek saat penyusunan dokumen UKL-UPL (sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan pengendalian hama tanaman perlu diperhatikan Umum No.10/PRT/M/2008, Lampiran 1, hal.1). oleh pemrakarsa proyek saat penyusunan dokumen UKL-UPL (sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/PRT/M/2008, Lampiran 1, hal.1).HIDUP IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 4.1 Pengelolaan a. Rencana upaya pengelolaan lingkungan HIDUP (UKL) berisi rencana itu IV. Upaya PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Lingkungan sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi/ 4.1 Upaya Pengelolaan a. pelaksanaan Rencana upaya pengelolaanlingkungan, lingkungan jadwal (UKL) berisi rencana dan itu pengelolaan pelaksanaan Lingkungan sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi/ mekanisme pengelolaan (tata cara pengelolaan, metode, dan pelaksanaan pengelolaan jadwal pelaksanaan dan lainnya) dampak lingkunganlingkungan, terkait dengan berbagai jenis dampak mekanisme pengelolaan (tata cara pengelolaan, metode, dan yang sudah diidentifikasi dalam poin III. lainnya) dampak lingkungan terkait dengan berbagai jenis dampak b. Rencana ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal yang sudah diidentifikasi dalam poin III. berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, b. tolok Rencana ini upaya dapat pengelolaan, ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal ukur, frekuensi, penanggung-jawab, dan berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, keterangan. tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi, penanggung-jawab, dan 4.2 Upaya Pemantauan a. keterangan. Rencana upaya pemantauan lingkungan (UPL) berisi rencana itu Lingkungan sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi 4.2 Upaya Pemantauan a. pelaksanaan Rencana upayapemantauan pemantauan lingkungan (UPL) rencana itu pelaksanaandan lingkungan, jadwalberisi Lingkungan sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi mekanisme pemantauan (tata cara pemantauan, metode, dan pelaksanaan pemantauan lingkungan, jadwal pelaksanaandan lainnya) dampak lingkungan terkait dengan jenis upaya pengelolaan mekanisme pemantauan (tata cara pemantauan, metode, dan lingkungan yang sudah diidentifikasi dalam poin 4.1. lainnya) dampak lingkungan terkait dengan jenis upaya pengelolaan b. Rencana ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal lingkungan yang sudah diidentifikasi dalam poin 4.1. berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, b. tolok Rencana ini upaya dapat pengelolaan, ditampilkan frekuensi dalam bentuk tabel yang minimal ukur, dan jadwal pemantauan, berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, penanggung-jawab, dan keterangan. Dalam pemantauan ini, tolok tolok disesuaikan ukur, upaya frekuensi dan jadwal ukur dengan peraturan perundangan tertentupemantauan, mengenai pengelolaan, penanggung-jawab, dan keterangan. Dalam pemantauan ini, tolok 29 ukur disesuaikan dengan peraturan perundangan tertentu mengenai 29


79

Judul Bab/Sub Bab

Isi/Keterangan dampak lingkungan yang teridentifikasi dalam point III.

V.

TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, Pengelola Kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Masukkan berbagai rujukan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL.

VII. LAMPIRAN

Lampirkan berbagai dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL- UPL, misalnya: lembar hasil pemantauan, dan lainnya.

30

80


LAMPIRAN 18 PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1. Jalan dan Jembatan: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014 mencakup antara lain: a. Prosedur Penyaringan Lingkungan (Screening) b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. c. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. d. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan. e. Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan. 2. Air Minum: a. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, mengenai Sistem Pengelolaan Air Minum, yang mencakup: -‐ Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Penyiapan Studi Kelayakan, Fase Konstruksi. b. Pedoman untuk Sistem Pengelolaan Air Minum Sederhana; -‐ Pedoman untuk pembangunan mata air, broncaptering, sumur air dalam, pengolahan air sederhana, hidran publik, instalasi perpipaan, dan operasional dan pemeliharaan. 3. Irigasi: a. Pedoman rehabilitasi/peningkatan sistem irigasi, untuk mencegah dampak efek hilir yang merugikan. Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2. 4. Sanitasi: a. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat –Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2014.


81

LAMPIRAN 19 UNSUR-‐UNSUR RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI LARAP KOMPREHENSIF

LARAP Komprehensif mencakup unsur-‐unsur di bawah ini, sebagaimana yang sesuai. Bila suatu unsur tidak sesuai dengan keadaan proyek, hal tersebut perlu dicatat pada LARAP Komprehensif. Semua unsur di bawah ini perlu dicakup dalam LARAP Sederhana, kecuali butir 5, 6, 11, 12, 13, dan 14: 1. Uraian tentang Kegiatan Proyek. Uraian umum tentang Kegiatan dan identifikasi kawasan Kegiatan. 2. Dampak yang mungkin terjadi. Identifikasi (a) komponen Kegiatan yang akan membutuhkan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) kawasan yang terkena dampak Kegiatan tersebut; (c) alternatif-‐alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, sampai ke tingkat yang mungkin diupayakan. 3. Tujuan-‐tujuan. Tujuan-‐tujuan utama LARAP Komprehensif. 4. Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan inventaris aset terkena dampak. Hasil-‐hasil sensus dan inventaris aset, termasuk informasi berikut ini: a. daftar WTP, yang membedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan para penghuni tanpa hak atas tanah; b. inventaris bidang tanah dan bangunan terkena dampak termasuk informasi berikut ini: -‐ Ukuran total bidang tanah terkena dampak, ukuran kawasan yang akan diambil untuk Kegiatan Proyek, dan ukuran tanah sisa; -‐ Status kepemilikan tanah/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikan; -‐ Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak; -‐ Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dsb.); -‐ Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dsb.). c. jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terkena Proyek (RTP); d. jumlah RTP yang harus pindah, dengan membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari bidang tanah yang terkena dampak Kegiatan dan (2) mereka yang akan terpaksa pindah ke lokasi lain; dan e. jumlah RTP yang akan kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka. Informasi di atas perlu diringkaskan dalam suatu tabel sebagaimana ditampilkan di Lampiran 10 5. Kajian sosio-‐ekonomi. Temuan-‐temuan pada sebuah kajian sosioekonomi yang mencakup RTP yang mengalami kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain. Kajian sosioekonomi tersebut perlu mencakup unsur-‐unsur berikut ini: a. hasil sensus terhadap WTP di butir (4) diatas; b. suatu uraian tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; c. pola-‐pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak Kegiatan;

82


d. informasi tentang kelompok-‐kelompok atau warga yang rentan (misal perempuan, kelompok warga sangat miskin, orang cacat); e. sistem kepemilikan hak atas tanah dan sistem pengalihan, termasuk suatu inventaris sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperoleh mata pencaharian dan makanan mereka, sistem hak pakai berbasis non-‐hak-‐milik (termasuk penangkapan ikan, memetik hasil tanaman untuk dimakan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur dengan mekanisme alokasi tanah yang diakui setempat, dan setiap masalah yang timbul karena berbagai sistem hak untuk menempati tanah; f. infrastruktur publik dan pelayanan sosial yang akan terkena dampak; g. ciri-‐ciri sosial dan budaya WTP, termasuk suatu uraian tentang lembaga-‐lembaga formal dan informal (mis, organisasi-‐organisasi masyarakat, kelompok-‐kelompok ritual, organisasi-‐ organisasi non-‐pemerintah (LSM) yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi serta proses desain dan implementasi kegiatan pemukiman kembali; h. informasi awal mengenai mata pencaharian (termasuk, bila sesuai, tingkat produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) serta tingkat kehidupan (termasuk status kesehatan) WTP; dan i. penyediaan informasi yang diperbaharui secara berkala mengenai mata pencaharian dan standar hidup warga yang dipindahkan sehingga informasi terbaru tersedia pada saat mereka dipindahkan. 6. Analisis secara hukum. Temuan dari suatu analisa terhadap kerangka hukum, a. Ruang lingkup kekuasaan yang unggul dan sifat kompensasi yang terkait dengan hal terssebut, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran; b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi cara remediasi yang tersedia untuk WTP dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang mungkin relevan dengan mekanisme skema pemukiman kembali dalam Proyek ini; c. Hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan alami dari hak, hukum adat pribadi yang berkaitan dengan perpindahan, dan undang-‐undang lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial; d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali ; e. Langkah-‐langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan secara efektif dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam Kegiatan, termasuk, sebagaimana sesuai dengan proses untuk mengakui klaim atas hak-‐hak hukum atas tanah, termasuk klaim yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan penggunaan tradisional. 7. Kerangka Kelembagaan. Temuan-‐temuan analisis terhadap kerangka kelembagaan yang mencakup: a. identifikasi lembaga-‐lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan-‐kegiatan pengadaan tanah, pembayaran kompensasi/ ganti kerugian, pemukiman kembali (dan program rehabilitasi, bila ada) dan LSM-‐LSM yang mungkin mempunyai peran dalam pelaksanaan Kegiatan;


83

b. suatu kajian terhadap kapasitas kelembagaan dari lembaga-‐lembaga dan LSM-‐ LSM tersebut; dan c. setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga-‐ lembaga dan LSM-‐LSM yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

8. Keberhakan. Identifikasi WTP yang akan berhak mendapatkan kompensasi, bantuan pemukiman kembali/relokasi dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhakan WTP, termasuk waktu untuk mengumumkan WTP sebagai pihak yang terkena dampak dan layak untuk mendapatkan kompensasi (the cut-‐off-‐ date). 9. Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas aset yang terkena. Suatu uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada WTP, yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai independen. 10. Kompensasi, bantuan relokasi/pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi. Suatu uraian mengenai (1) berbagai paket kompensasi untuk ditawarkan bagi WTP yang kehilangan tanah dan aset lain, (2) bantuan relokasi untuk ditawarkan kepada warga yang secara fisik dipindahkan, dan (3) dukungan rehabilitasi bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai akibat pengadaan tanah untuk Kegiatan. Paket-‐paket kompensasi, digabung dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan untuk setiap kategori WTP harus memadai agar kehidupan WTP tidak menjadi lebih buruk. Pilihan-‐pilihan relokasi dan bantuan lain yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi dengan mereka dan harus layak secara teknis dan ekonomi, serta sesuai dengan pilihan-‐pilihan yang lebih disukai dari sudut budaya WTP. 11. Seleksi lokasi, persiapan lokasi dan relokasi. Alternatif tempat relokasi yang dipertimbangkan serta penjelasan mengenai lokasi-‐lokasi yang dipilih tersebut, yang mencakup: a. pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan tempat relokasi, apakah di pedesaan atau perkotaan, dimana terdapat suatu kombinasi potensi produktif, manfaat-‐manfaat di lokasi yang baru, serta kombinasi faktor-‐faktor lain, yang sejauh memungkinkan, setidaknya sebanding dengan manfaat-‐manfaat di lokasi yang lama, dengan suatu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan tanah serta sumber daya tambahan; b. setiap langkah yang perlu untuk mencegah spekulasi tanah atau membanjirnya orang-‐ orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih; c. prosedur untuk relokasi fisik berdasarkan Kegiatan, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi dan pengalihan; dan d. penyelenggaraan hukum untuk meresmikan hak menempati tanah dan untuk mengalihkan hak kepada para pemukim kembali. 12. Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial. Rencana untuk menyediakan (atau membiayai para pemukim kembali untuk mendapatkan penyediaan) perumahan, infrastruktur (mis: air bersih, jalan pendukung), serta pelayanan sosial (mis, sekolah, pelayanan kesehatan); rencana untuk memastikan adanya pelayanan-‐pelayanan sebanding dengan yang didapatkan oleh penduduk penerima; setiap pengembangan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas-‐ fasilitas ini. 13. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu uraian mengenai batas-‐batas kawasan relokasi; dan penilaian mengenai dampak lingkungan hidup akibat pengadaan

84


tanah yang diusulkan serta langkah-‐langkah untuk mengurangi dan mengatasi dampak-‐ dampak ini (dikoordinasikan sebagaimana perlu dengan penilaian lingkungan hidup mengenai investasi utama yang membutuhkan pengadaan tanah).

14. Proses partisipatif Keterlibatan warga yang terkena proyek dan warga/masyarakat penerima: a. Suatu deskripsi mengenai strategi untuk berkonsultasi dengan dan partisipasi warga yang dipindahkan maupun warga penerima (host community) dalam desain maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah; b. Suatu ringkasan terhadap pandangan-‐pandangan yang dinyatakan oleh WTP dan bagaimana pandangan-‐pandangan ini turut diperhitungkan dalam mempersiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali; c. Tinjauan terhadap alternatif-‐alternatif pengadaan tanah yang ditawarkan serta keputusan yang dibuat oleh WTP mengenai berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-‐pilihan yang berkaitan dengan bentuk kompensasi dan bantuan akibat kegiatan pengadaan tanah, pemindahan sebagai keluarga, orang-‐perorangan atau sebagai bagian masyarakat yang ada sebelumnya atau kelompok-‐kelompok kekerabatan, upaya untuk mempertahankan pola-‐pola organisasi kelompok yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah milik budaya (mis tempat ibadat, pusat-‐pusat ziarah, pemakaman); d. Pengaturan yang dilembagakan yang dengannya warga yang dipindah dapat menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang dalam proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-‐langkah untuk memastikan bahwa kelompok-‐ kelompok yang rentan diwakili secara memadai; dan e. Langkah-‐langkah yang diambil untuk mengurangi dampak pengadaan tanah pada warga/komunitas penerima (jika ada relokasi), termasuk konsultasi dengan warga penerima dan Pemerintah Daerah. Terdapat pengaturan untuk mempercepat pembayaran kepada warga/masyarakat untuk tanah atau aset lain yang terkena dampak, yang kemudian dibeli untuk warga yang dipindahkan, sebagaimana pengaturan untuk mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul antara warga yang dimukimkan kembali dan masyarakat penerima; serta setiap langkah yang perlu untuk melengkapi pelayanan (mis, pendidikan, air, kesehatan, dan pelayanan-‐pelayanan produksi) di lokasi tersebut agar fasilitas milik warga/masyarakat penerima sebanding dengan pelayanan-‐pelayanan yang diberikan bagi warga yang dimukimkan kembali. 15. Prosedur penanganan keluhan. Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam LARAP Komprehensif. Prosedur penanganan keluhan tersebut perlu mempertimbangkan ketersediaan pilihan penyelesaian melalui pengadilan serta mekanisme penyelesaian lainnya, seperti penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan secara tradisional. 16. Tanggung jawab organisasi. Kerangka organisasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-‐lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP Komprehensif, pelaksanaan prosedur pengadaan tanah dan penyediaan pelayanan; rencana untuk memastikan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; serta setiap langkah (termasuk bantuan teknis) yang dibutuhkan untuk memantapkan kapasitas Pengelola Kegiatan guna mendesain dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah; ketentuan-‐ketentuan untuk mengalihkan kepada pihak berwenang di daerah atau kepada para pemukim kembali tanggungjawab atas


85

pengelolaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan berdasarkan proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab lain dari pihak pelaksana pengadaan tanah, bila ada. 17. Jadwal pelaksanaan. Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pengadaan tanah, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan, termasuk tanggal yang ditargetkan untuk pencapaian manfaat-‐manfaat yang diharapkan bagi para pemukim kembali dan tuan rumah serta penghentian berbagai bentuk bantuan. Jadwal perlu menunjukkan bagaimana kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi secara keseluruhan. 18. Biaya dan anggaran. Tabel yang memperlihatkan perkiraan biaya yang dicantumkan untuk semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk pertimbangan terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya tak terduga lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan rencana untuk arus dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pengadaan tanah, bila ada, pada bidang-‐bidang di luar yurisdiksi pengelola Kegiatan (dapat dilihat pada Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali). 19. Pemantauan dan evaluasi. Rencana pemantauan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh instansi pelaksana, yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator-‐indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan Pengadaan tanah; keterlibatan WTP dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pengadaan tanah selama jangka waktu yang ditentukan setelah semua kegiatan Pengadaan tanah dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan diselesaikan; menggunakan hasil pemantauan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan selanjutnya. Catatan: informasi mengenai contoh jadwal pelaksanaan LARAP Komprehensif dan sumber pendanaan dapat diringkaskan pada Lampiran 19.

86


1.

No.

Kegiatan

RELOKASI 12 KK DARI DESA TILAS

Lokasi

RUSUNAMI “MAKMUR” KELURAHAN SEJAHTERA

Program

PEMUKIMAN KEMBALI 12 UNIT

Unit

UPT DINAS CIPTA KARYA

Penanggung jawab

36

JAN 2015

Waktu pelaksanaan

-

(Contoh: Proyek Jalan)

APBN

120 JUTA

Sumber biaya (000) Pemerintah APBD Prov

-

APBD Kab

-

MATRIKS RENCANA TINDAK PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI KOMPREHENSIF/SEDERHANA

Keterangann


87

LAMPIRAN 20 CONTOH KERANGKA RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI LARAP SEDERHANA Catatan: Kerangka ini terutama dipergunakan untuk LARAP Sederhana. Untuk LARAP Komprehensif, perlu ditambahkan hasil dari kajian sosial ekonomi terhadap Warga Terkena Proyek, serta paparan lain yang dibutuhkan sesuai dengan Format LARAP KomprehensiF (Lampiran 18) di atas. I. Deskripsi Kegiatan • Identifikasi lokasi Kegiatan, termasuk Kabupaten/Kota dan Provinsi • Komponen dalam Kegiatan yang memerlukan pengadaan tanah II. Sensus terhadap Warga Terkena Proyek, kehilangan aset, dan penilaian asset: • Nama pemilik aset yang terkena dampak; • Luas tanah/bangunan eksisting; • Luas tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan; • Luas tanah/bangunan sisa setelah terkena Kegiatan (jika sisa bangunan/tanah tidak layak untuk dihuni/ditanami lagi, maka dianggap bahwa bangunan/tanah tersebut terkena seluruhnya); • Berapa % tanah/bangunan yang terkena dampak dari Kegiatan; • Status kepemilikan dari tanah/bangunan tersebut; • Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak; • Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, temporer, IMB, non IMB); • Tanaman/pohon yang terkena proyek Kegiatan (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); • Aset lain yang terkena dampak, misal sumur, instalasi listrik, pagar, dll, serta biaya untuk memperolehnya. Hasil identifikasi & inventarisasi ini akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh Warga Terkena Proyek. Lihat contoh tabel untuk penyajian hasil identifikasi/inventarisasi, atau dapat mengikuti tabel Daftar Nominatif dalam Lampiran V Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, sesuai kebutuhan. III. Nilai aset & Skema Kompensasi: § Alternatif kompensasi yang ditawarkan (uang tunai, tanah pengganti, atau bentuk lain). § Nilai NJOP tanah/bangunan bersangkutan. § Harga tanah, tanaman, bangunan dan aset di atas bangunan berdasarkan penilaian tim penilai independen. § Bentuk kompensasi yang diinginkan warga sebagai hasil dari konsultasi Proses sertifikasi § Proses sertifikasi tanah. • Hasil musyawarah/negosiasi akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh WTP. IV. Proses konsultasi mengenai alternatif kompensasi: • Bagaimana proses konsultasi dilakukan • Kapan dilakukan dan seberapa sering • Dimana konsultasi dilakukan • Siapa saja yang menghadiri

88


Perlu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta, serta daftar hadir peserta untuk setiap konsultasi yang dilakukan V. Mekanisme Penyampaian Keluhan VI. Pembiayaan VII. Pemantauan dan Evaluasi VIII. Kelembagaan pelaksanaan pengadaan tanah dan penanganan keluhan • Organisasi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk orang/pihak yang bisa dihubungi langsung oleh WTP; • Organisasi yang bertanggungjawab untuk pelaporan dan pemantauan; • Mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan, termasuk orang/pihak yang bisa dihubungi jika warga menyampaikan keluhan. •

IX. Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali X. Jadwal pelaksanaan dan pembayaran

Berikut jadwal tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Jenis aktivitas disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan : Contoh jadwal kegiatan untuk LARAP Komprehensif dan LARAP Sederhana

Keterangan

Sumber

Biaya

Kebutuhan Biaya

Waktu Pelaksanaan

Penanggung jawab

Unit

Lokasi

Keluaran

Kegiatan

Program

1. Tim Pengadaan tanah

2. Pembentukan Tim Penilai Independen

3. Sosialisasi kepada WTP

4. Pengukuran dan Pematokan tanah

5. Musyawarah

6. Penilaian tanah dan asset

7. Negosiasi

8. Pembayaran kompensasi

9. Penyerahan tanah yang terkena dampak dan sertifikasi untuk sisa tanah

10. Pemindahan dan Perlindungan Utilitas Terkena Proyek

11. Pemantauan

12. Pelaporan


89

LAMPIRAN 21 FORMAT STUDI KAJIAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT

• Deskripsi Kegiatan Proyek • Informasi tentang lokasi Kegiatan Proyek dan kondisi MA 1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Adat a. Karakteristik Umum Masyarakat Adat b. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat ·∙ Institusi Sosial Budaya ·∙ Kondisi Ekonomi dan Sumber mata Pencaharian ·∙ Praktek Budaya ·∙ dll c. Asesmen Pemangku Kepentingan 2. Proses konsultasi selama Kajian Sosial yang mencerminkan prinsip konsultasi/rembug agar mendapatkan dukungan luas dari kelompok MA yang terkena dampak untuk usulan Kegiatan 3. Temuan dan Dampak Kegiatan (positif dan negatif) a. Potensi negatif (beri contoh) ·∙ Dominasi ekonomi dari kaum pendatang ·∙ Alih hak ulayat ·∙ … b. Usulan Mitigasi (beri contoh) ·∙ Mitigasi terkait dominasi kaum pendatang ·∙ … c. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak tersebut 4. Rencana Tindakan: berupa tabel yang berisi (untuk dimasukkan di dalam konsep RKP-‐MA): a. Rencana memaksimalkan dampak positif; b. Isu negatif sebagaimana teridentifikasi dari studi, yang perlu dimitigasi; c. Program mitigasinya; d. Kegiatan-‐kegiatan dalam program mitigasi tersebut; e. Lokasi dimana dampak berada dan mitigasi akan dilakukan; f. Kerangka kerja konsultasi (musyawarah) untuk menyusun dan melaksanakan RKP-‐MA; g. Institusi yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan RKP-‐MA; h. Jadwal pelaksanaan ; i. Anggaran; j. Sumber anggaran; k. Keterangan (hal-‐hal lain yang perlu dimasukkan).

90


LAMPIRAN 22: FORMAT RENCANA PENANGANAN MASYARAKAT ADAT (MA)

" " "

Berikut"ini"adalah"sistematika"laporan"RKPOMA."Sistematika"ini"dapat"dikembangkan"sesuai"dengan"kondisi" dan"relevansi"masingOmasing"Kegiatan." Judul%Bab/Sub%Bab%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Isi/Keterangan" 1.%% Deskripsi%Kegiatan" Rangkuman"""deskripsi"""Kegiatan"""secara"""singkat"""(mengenai"""batasan"wilayah," lokasi,"jenis"pekerjaan,"luas,"dan"lainnya)." 2.%% Data%Dasar%mengenai%Masyarakat%Adat%(berdasarkan"hasil"pengkajian"sosial) Data"Masyarakat" Adat"

"

•" Informasi"dasar"tentang"karakteristik"demografi"kelompok"MA,"sosial," budaya,"dan"politik"MA,"tanah"dan"wilayah"tradisional"yang"mereka"miliki" atau"mereka"pakai"dan"mereka"tempati"dan"sumber"daya"alam"dimana" penghidupan"mereka"bergantung." •" Identifikasi"pemangku"kepentingan"Kegiatan"dan"elaborasi"dari"proses"yang" sesuai"dengan"budaya"setempat"untuk"melakukan"konsultasi" (musyawarah)"dengan"MA"di"setiap"tahap"Kegiatan.

2.2.%Ringkasan%hasil%Konsultasi%(musyawarah)%yang%dilaksanakan%dengan%prinsip%konsultasi%% yang%%%FPIC% (Free,&Prior&and&Informed&Consultation)& 1%dengan%% MA%% yang%% dilaksanakan%% selama%% persiapan% Kegiatan%%proyek%%dan%%akan%%menghasilkan%%dukungan%%masyarakat%%yang%%luas%untuk%Kegiatan" •" Identifikasi"potensi"dampak"merugikan"dan"positif"dari"Kegiatan"terhadap"MA"yang" terkena"dampak"di"wilayah"Kegiatan." •" Pengembangan"langkahOlangkah"yang"diperlukan"untuk"menghindari"dampak"merugikan" atau"identifikasi"langkahOlangkah"mitigasi,"mengurangi,"atau"kompensasi" atas"dampak"tersebut"dan"memastikan"bahwa"MA"menerima"manfaat"sesuai" dengan"budaya"mereka." •" Mekanisme"mempersiapkan"dan"melaksanakan"konsultasi"publik"dengan"Masyarakat"Adat" ("musyawarah"mengenai"rencana"Kegiatan"rancangan,"dll"sejauh"relevan"),"meliputi:" penentuan"lokasi"dan"jadwal"konsultasi,"penyebaran"informasi/undangan,"dll." •"""""" Proses"konsultasi"publik"(musyawarah)." •"""""" Hasil/resolusi"dan"kesepakatan"bersama"yang"diperoleh"selama"rapat"konsultasi." A" Jumlah"dan"perwakilan"organisasi/lembaga"yang"ikut"serta"dalam"rapat"konsultasi" tersebut." 2.3.%Sebuah%%% kerangka%%% kerja%%% untuk%%% melakukan%%% konsultasi%%% (musyawarah)%berdasarkan% prinsip% konsultasi% yang% FPIC%dengan% MA% yang% terkena% dampak%selama%pelaksanaan%proyek" 3.%% RENCANA%AKSI%(INPUT%DARI%HASIL%KAJIAN%SOSIAL)" 3.1""" Kegiatan"bagi"para"warga"MA"untuk"mendapatkan"manfaat"sosial"dan"ekonomi" 3.2."" Kegiatan"untuk"menghindari,"meminimalkan,"memitigasi,"atau"memberikan"kompensasi"atas" dampak"merugikan" 3.3."" LangkahOlangkah"untuk"meningkatkan"kapasitas"pengelola"Kegiatan" 3.4."" Konsultasi"(musyawarah)"dengan"MA"dan"Konsep"RKPOMA" % 1

" Masyarakat" Adat" (MA)" terinformasikan" secara" benar" dan" lengkap" mengenai" rencana" program" pada" saat" sebelum" program" dimulai." Berdasarkan" informasi" ini," rencana" program" dikonsultasikan" secara" partisipatif" dan" terbuka"dengan"MA"dan"MA"berhak"untuk"menerima"atau"menolak"rencana"program"tersebut."Rencana"program" dapat"diteruskan"apabila"MA"setuju"berdasarkan"prinsip"FPIC."Pemahaman"ini"akan"digunakan"pada"dokumen"ini" untuk"istilah"FPIC.

40


91

4.%% PERKIRAAN%BIAYA%DAN%RENCANA%PENDANAAN" Dalam"" bentuk"" tabel"" yang"" berisi"" informasi"" tentang:"" jenis"" kegiatan,"" penanggung"" jawab," waktu/tolok"ukur,"biaya,"sumber"pendanaan,"dan"komentar." " 5.%% PENGATURAN%KELEMBAGAAN%UNTUK%MELAKSANAKAN%RKPTMA" 5.1."" Instansi"yang"bertanggung"jawab"untuk"mengelola"pelaksanaan"penanganan"Masyarakat" Adat" 5.2."" Instansi"yang"bertanggungjawab"untuk"pelaporan"dan"monitoring"pada"pelaksanaan" penanganan"Masyarakat"Adat" 5.3."" Pengaturan"untuk"pemantauan"pelaksanaan"penanganan"Masyarakat"Adat"yang"terkena"dampak" " "

6.%% MEKANISME%PENANGANAN%KELUHAN%YANG%DAPAT%DIAKSES%OLEH%MA" Mekanisme"untuk"mengelola"keluhan"seperti"yang"disarankan"sesuai"hasil"Kajian"Sosial."

7.%% PEMANTAUAN%KEGIATAN,%EVALUASI,%DAN%PELAPORAN%PELAKSANAAN%RKPTMA,%termasuk"di" dalamnya"pengaturan"untuk"melakukan"konsultasi"(musyawarah)"sesuai"prinsip"konsultasi"yang"FPIC" dengan"MA"yang"terkena"dampak" 7.1."" Menjelaskan"mengenai"rencana"kerja"pemantauan"pelaksanaan"RKPOMA"dan"mekanisme" pelaporan." 7.2."" Pemantauan"terhadap"kemajuan"pelaksanaan"RKPOMA" 7.3."" Pemantauan"terhadap"proses"pelaksanaan"RKPOMA" 7.4."" Pelaporan"pelaksanaan"(pelaporan"akan"diberikan"kepada"siapa,"dalam"format"apa,"dan"jadwal" serta"tenggat"waktu"penyerahan"pelaporan)."

LAMPIRAN"

Sertakan"dokumenOdokumen"atau"salinannya"yang"relevan"dengan"RKPOMA,"misalnya:" •""" Informasi"mengenai"Kegiatan"(Peta);" •""" Tabel"mengenai"Data"Dasar"Masyarakat"Adat;" •""" Berita"Acara"Sosialisasi"dan"Konsultasi;" •""" Berita"Acara"Negosiasi;" •""" Dokumentasi"lainnya"yang"relevan."

"

41

92


LAMPIRAN 23 CONTOH RINGKASAN DOKUMENTASI PENANGANAN KELUHAN " " No" 1"

Dst" "

" " Tanggal" Pengaduan"

" Nama/%Asal/% Alamat% Pengaduan"

" " Jenis" Pengaduan" Jalan"yang" dibuat" kontraktor" merusak" pagar"tanpa" perbaikan"

3"Desember" 20xx"

"

" " Instansi%yang" Tindak%Lanjut% Tindak%Lanjut% Menangani" Diberitahu% Tindak" Pengaduan" Melalui" Lanjut" Kontraktor" sudah" diminta" memperbaiki" dan"di" lapangan" sudah" diperbaiki"

Amir" (diterima"dari" sms"0813" 555"xxx"

"

"

SKPD"………"

"

" Tanggal% Tindak% Lanjut"

SMS"dari"Unit" Pengaduan/P e"nanganan" Keluhan"ke" nomor"alamat" pengirim" aduan/keluha n" "

6" Desember" 20xx"

"

42


93

94



95

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12110

|

www.pu.go.id

PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN PETUNJUK PELAKSANAAN. PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan DAMPAK SOSIAL

Recommend Documents