STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI NAGARI PAINAN SELATAN KECAMATAN IV JURAI Donata Edsadova 1), Ir. Haryani, M.T 2), Ezra Aditia, S.T, M.Sc 3) Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, Padang Email :
[email protected],
[email protected],
[email protected] Abstrak Pembangunan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti sanitasi air bersih, system pengelohan sampah serta saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degeradasi kualitas lingkungan sebagai kawasan kumuh. Nagari Painan Selatan pada umumnya berkerja sebagai nelayan dengan perekonomian penduduk yang rendah dengan kondisi rumah yang sangar buruk dilihat dari kondisi fisik bangunan serta kondisi prasarananya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk tipologi serta strategi penanganan yang di lakukan pada kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan pedoman berdasarkan hasil reduksi pada Permen PUPERA Nomor 02 / PRT / M / 2016 2016 dan Dirjen PU 2006 meliputi kriteria bangunan gedung, jalan lingkungan, penyedian air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, persampahan, perekonomian masyarakata serta status tanah. Metode yang digunakan deskriptif dan menggabungkan sistem pembobotan untuk menilai kriteria permukiman kumuh. Hasil penilaian menunjukan bahwa di Kawasan Studi memiliki kategori tipologi kekumuhan sedang. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan tersebut, penaganan yang akan dilakukan akan di buat menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi yaitu bentuk penanganan permukiman kembali di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah illegal dengan skema pembangunan Rumah Susun Sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah dan bentuk penanganan peremajaan di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah legal melalui Program Perbaikan Kampung.
Kata kunci : Kawasan Kumuh , Tingkat Kekumuhan, Strategi Penanganan. Abstract Settlements that are less integrated, directed, planned and less attention to the completeness of basic infrastructure such as clean water sanitation, sewage treatment system and rain water drains, will tend to degeradasi quality of the environment as a slum. The same region of South Painan generally work as fishermen with low the population economies with poor housing conditions are grim views of the physical condition of buildings and infrastructure conditions. The purpose of this study was to determine the form of typology as well as strategies undertaken in the slum area. This study uses the guidelines based on the results of reduction in Candy PUPERA No 02 / PRT / M / 2016 and Director General of Public Works in 2006 include criteria for buildings, roads, provision of drinking water, environmental drainage, wastewater treatment, solid waste society economy as well as the status of the land. The method used to assess the criteria of slums is the weighting system. The assessment results show that in the study area has moderate category typology untidiness. Based on the category level untidiness, the handling will be carried out will be made into a two-handling process to be conducted in the study area that forms the handling of resettlement in the slums with the land status was illegal by development schemes Flats Rent by the government on the condition that the owner of the building affected willing to sell the structure has at bargain prices and building owners are given the advantage by getting a few houses of construction of subsidized apartments at bargain prices and the level of intervention in the rejuvenation of the slums with legal land status through the Village improvement Program .
Keywords: Slum Area, Level of Untidiness, Coping strategies.
Pendahuluan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih dari suatu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dalam Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030 telah di tetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten sebagai Kawasan Strategis Pelabuhan Penasahan, Wisata Carocok Bukik Langksiau (PANCARBULAN). Secara administratif Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukit Langkisau ini berada di Kecamatan IV Jurai yang sekaligus merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan. Di lihat dari permasalahan yang terjadi saat ini pada Nagari Painan Selatan pada umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan dengan perekonomian penduduk yang rendah di lihat dari kondisi rumah yang sangat memprihatikan serta masih kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya dengan dilihat dari masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan terjadinya tumpukan sampah di berbagai tempat dan kurangnya fasilitas prasarana lingkungan (mck, air bersih, dan drainase) jalan lingkungan. Dengan isu dan permasalahan di atas perlunya penanganan yang sangat diperioritas sehingga nantinya dapat mendukung pariwisata dan menunjang program nasional kementrian PUPR (100 – 0 –
100) dimana dalam programnya sesuai RPJMN 2015-2019 target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Melihat dari permasalahan yang diatas penulis berminat memilih studi yang berkaitan dengan masalah lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan IV Jurai, Nagari Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan judul: “Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dipecahkan yaitu Bagaimana tingkat kekumuhan yang di sebabkan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kondisi bangunan yang tidak teratur. Kondisi fasilitas prasarana lingkungan (mck, air bersih, dan drainase). Kondisi jalan yang rusak.
Tujuan dan Sasaran Tujuan studi yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk tipologi kekumuhan serta strategi penanganan yang di lakukan pada kawasan permukiman kumuh. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain: 1. Terindentifikasinya tipologi kekumuhan yang disebabkan dari kondisi bangunan. 2. Terindentifikasinya kekumuhan dari masyarakat.
tingkat perekonomian
3. Terindentifikasinya tingkat kekumuhan yang dilihat dari kondisi jalan. 4. Dapat terindentifikasinya tingkat kekumuhan penyedian air bersih. 5. Terindentifikasinya tingkat kekumuhan dilihat dari kondisi drainase. 6. Terindentifikasinya tingkat kekumuhan dilihat dari pengolahan air limbah. 7. Terindentifikasinya tingkat kekumuhan yang disebabkan sistem persampahan. 8. Dapat terindentifikasinya tingkat kekumuhan yang dilihat dari status tanah legal dan illegal. 9. Merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pertimbangan hasil penilaian kriteria pembentuk kawasan kumuh yang telah dilakukan.
Tinjauan Pustaka Untuk penetapan kawasan kumuh digunakan Peraturan Mentri Perkejaan Umum dan Perumahan Rakyat No 02 / PRT / M / 2016 dan Direktorat Jendral Cipta Karya Dapartemen Pekerjaan Umum 2006 sebagai berikut: 1. Ditinjau dari bangunan gedung (kepadatan bangunan dan kondisi bangunan). 2. Ditinjau dari jalan lingkungan (kondsi jalan). 3. Ditinjau dari penyedian air minum (tingkat pelayanan air bersih). 4. Ditinjau dari drainase lingkungan (kondisi drainase). 5. Ditinjau dari pengolahan air limbah (ketersedian fasilitas jamban keluarga atau jamban umum).
6. Ditinjau dari persampahan (cara pengolahan sampah). 7. Ditinjau dari perekonomian masyarakat (tingkat kemiskinan) 8. Dintinjau dari status tanah Mimiliki Sertifikat (legal) dan Tidak Mimiliki Sertifikat (illegal).
Metodologi Metode Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data dilakukan melalui survey primer dan sekunder, dengan cara sebagai berikut: 1. Survey primer (lapangan) dilakukan dengan cara observasi langsung kelapangan. Pada survey primer ini data yang ingin diperoleh mengenai kriteria permukiman kumuh dengan tujuan untuk memperoleh data studi langsung dari sumbernya yaitu dengan cara kuesioner, pengukuran dan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi kawasan studi. 2. Survey sekunder dilakukan keinstansi sepeti Dinas Prasjaltarkim, BAPPEDA, PDAM, Kabupaten Pesisir Selatan dan Wali Nagari Painan Selatan. Survey sekunder ini bisa di lakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.
A. Metode Analisis Dalam melakukan analisis ini menggunakan beberapa metode analisis seperti metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Variable – variable penilaian dalam metode analisis adalah dengan melihat dari segi kriteria penentuan kawasan permukiman kumuh di kawasan tersebut. Metode analisis tersebut perlu dibantu dengan
menggunakan alat analisis scoring atau pembobotan untuk menentukan kriteria tingkat kekumuhan. 1. Metode Scoring (Pembobotan) Metode scoring atau pembobotan digunak untuk mencari bobot tertinggi dan terendah dalam menyusun tingkat kekumuhan di Nagari Painan Selatan, berdasarkan hasil indentifikasi kawasan studi sehingga baru bisa dicari seberapa tinggi tingkat kekumuhan di kawasan studi. 2. Untuk menghitung tingkat kekumuhan digunakan rumus ( Direktorat Jendral Cipta Karya Dapartemen Pekerjaan Umum 2006) : Penilaian akhir identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan sebagai akumulasi dari hasil perhitungan terhadap kriteria sebagaimana dikemukakan diatas. Dari penjumlahan berbagai peubah akan diperoleh diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap variabel kriteria. Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan kedalam: Penilaian dinilai Kategori Tinggi. Penilaian dinilai Kategori Sedang Penilaian dinilai Kategori Rendah. Berikut ini diperlihatkan contoh penggunaan formula pada penentuan kategori sebagai tersebut diatas, sebagai berikut: Rumus: Nilai Rentang (NR) = (∑ NilaiTertinggi - ∑ NilaiTerendah) 3
Untuk parameter yang akan diukur pada kawasan permukiman yaitu: Tabel 1.2 Parameter Pengukuran Permukiman Kumuh Kriteria
Variabel
Kepadatan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Temporer
Jalan Lingkungan
Kondisi Jalan Lingkungan
Penyedian Air Minum
Tingkat Pelayanan Air Bersih
Drainase Lingkungan
Kondisi Drainase
Pengolahan Air Limbah
Kondisi Air Limbah
Pengolahan Persampahan
Kondisi Persampaha n
Perekonomian Masyarakat
Tingkat Kemiskinan
Parameter Tinggi > 100 unit/ha Sedang 80 – 100 unit/ha Rendah < 80 unit/ha Tinggi > 50% Sedang 25% - 50% Rendah < 25% Sangat buruk > 70% Buruk 50% 70% Baik < 50% Pelayanan < 30% Pelayanan 30% - 60% Pelayanan > 60% Genangan > 50% Genangan 25% - 50% Genangan < 25% Pelayanan < 30% Pelayanan 30% - 60% Pelayanan > 60% Pelayanan < 50% Pelayanan 50% - 70% Pelayanan > 70% Tinggi > 50% Sedang 30% - 50%
Status Tanah
Dominasi Status Tanah
Rendah < 30% Belum Sertifikat Sertifikat hak guna bangunan Sertifikat hak milik
Sumber: Hasil Reduksi Dirjen PU 2006 dan Permen PUPERA 2016.
Hasil Dan Pembahasan Tingkat Kekumuhan Tingkat kekumuhan pada permukiman kumuh di Kawasan Studi dinilai berdasarkan penilaian terhadap kriteria kawasan kumuh berdasarkan pedoman dari Pekerjaan Umum dalam penetapan kawasan kumuh tahun 2006. Penilaian tersebut menggunakan alat analisis scoring atau pembobotan. Tahap-tahap perhitungan tingkat kekumuhan tersebut dengan menggunakan rumus koefesien ambang interval (rentang) dengan cara mengurangkan nilai tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari dari hasil pembobotan dengan nilai terendah (hasil penilaian terendah) dari jumlah penilaian dibagi 3 yang hasilnya didapat klasifikasi tingkat kekumuhan. Kriteria yang akan digunakan dalam penentuan tingkat kekumuhan dengan menggunakan 5 kriteria yaitu kriteria vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi prasarana dan komitmen pemerintah.
Tabel 1.1 Penilaian Tingkat Kekumuhan di Kawasan Studi
Rumus: Nilai Rentang (NR) = (∑ NilaiTertinggi - ∑ NilaiTerendah) 3 = (450 - 180) 3 = 90 Dari hasil penjumlahan diatas diperoleh hasil koefesien ambang rentang sebagai berikut: Kategori Kumuh Ringan berada pada nilai = 180 – 270 Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai = 271 – 360 Kategori Sangat Kumuh berada pada nilai = 361 – 450 Berdasarkan hasil penilaian scoring di atas terhadap kriteria permukiman maka diperoleh total scoring pada kawasan studi dengan total nilai 290 sehingga dalam hasil analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa permukiman yang ada pada kawasan studi masuk ke dalam Kategori Sedang. Adapun tindakan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan pada kawasan studi dengan kategori tingkat kekumuhan sedang, bahwa dalam penaganan yang akan dilakukan akan di buat menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi, mengingat dalam kawasan studi yang dikaji memiliki dua karakteristik lokasi berbeda yang pertama kumuh berada pada tanah illegal dan kumuh pada tanah legal. Untuk kategori kekumuhan sedang berada di tanah illegal dilakukan penaganan dengan cara permukiman
kembali dan untuk kategori kumuh sedang di tanah legal dilakukan pola penanganan peremajaan. 1. Bentuk penangan permukiman kembali di kawasan permukiman kumuh dengan enimbang dari pemahaman serta permasalahan kondisi eksisting, untuk tindakan penanganan yang terpilih di Kawasan Studi yaitu Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah. 2. Bentuk penanganan peremajaan di kawasan permukiman kumuh yaitu Program perbaikan kampung merupakan program perbaikan suatu lingkungan yang penduduknya terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan maksud meningkatkan suatu standar hidup masyarakat pada suatu taraf yang layak melalui peningkatan dan pengadaan fasilitas sosial seperti perbaikan fisik rumah tempat tinggal, jalan, air minum, saluran sanitasi dan tempat pembuangan sampah. Dalam hal ini program perbaikan kampung tersebut dengan cara menata suatu kampung dan menata tidak berarti menggusur atau menghilangkan eksistensi warga atas hak-hak mereka. Warga kampung bahkan ikut menikmati
dan memperoleh kebutuhan papan bersama warga kelas mana pun disuatu kota yang berkembang.
dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah
Kesimpulandan Saran Kesimpulan Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan data, standar dan kondisi eksisting pada kawasan studi dapat disimpulkan bahwa untuk kategori tingkat kekumuhan pada kawasan studi dikategorikan Kumuh Sedang. Adapun tindakan penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan pada kawasan studi dengan kategori tingkat kekumuhan sedang, bahwa dalam penaganan yang akan dilakukan akan di buat menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi, mengingat dalam kawasan studi yang dikaji memiliki dua karakteristik lokasi berbeda yang pertama kumuh berada pada tanah illegal dan kumuh pada tanah legal. Untuk kategori kekumuhan sedang berada di tanah illegal dilakukan penaganan dengan cara permukiman kembali dan untuk kategori kumuh sedang di tanah legal dilakukan pola penanganan peremajaan. Pendekatan penanganan kawasan permukiman kumh di tanah illegal di kawasan studi yaitu Permukiman Kembali. 1. Bentuk Penangan Permukiman Kembali di Kawasan Permukiman Kumuh. Dengan sekma penanganan dembangunan Rumah Susun Sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah
2. Bentuk Penanganan Peremajaan di Kawasan Permukiman Kumuh. Dengan pendekatan penanganan kawasan permukiman kumh di tanah legal di kawasan studi yaitu pendekatan penaganan peremajaan yang berbasis masyarakat. Melalui penaganan peremajaan yang berbasis masyarakat bentuk penanganan yaitu Program Perbaikan Kampung. Program perbaikan kampung merupakan program perbaikan suatu lingkungan yang penduduknya terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan maksud meningkatkan suatu standar hidup masyarakat pada suatu taraf yang layak melalui peningkatan dan pengadaan fasilitas sosial seperti perbaikan fisik rumah tempat tinggal, jalan, air minum, saluran sanitasi dan tempat pembuangan sampah. Permasalahanpermasalahan yang terjadi pada kawasan studi masih banyaknya rumah tidak layak huni serta kondisi prasarana yang kurang memadai sehingga perlu dilakukan penanganan berdasarkan program perbaikan kampung sebagai upaya dalam peremajaan permukiman kumuh.
Rekomendasi Untuk tindak lanjut dari langkah penanganan permukiman kumuh maka hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dikawasan kumuh serta solusi yang terbaik dalam permukiman kumuh di Kecamatan IV Jurai khususnya pada kawasan studi. Hal yang perlu dilakukan adalah: 1. Peningkatan kualitas lingkungan yang lebih layak dan sehat khususnya pada perbaikan rumah tidak layak huni dengan cara pemberian bantuan bahan bangunan dari pemerintah sehingga dapat menciptakan lingkungan permukiman yang baik bagi masyarakat kurang mampu. 2. Memberikan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya suatu keluarga yang sehat. 3. Peningkatan serta perbaikan kondisi prasarana permukiman pada lingkungan permukiman kumuh. 4. Penanganan yang akan dilakukan, harus berdasarkan pada semangat pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya, dalam arti penanganan yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan nyata dari umumnya masyarakat yang tinggal dilingkungan permukiman kumuh. 5. Hendaknya program apapun yang dilaksanakan harus didasarkan pada: Tersedianya dana dari instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program apapun terhadap penanganan kawasan kumuh Perlu mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini dengan
melakukan penyuluhan atau sosialisasi program kepada masyarakat. Perlu mempersiapkan lokasi penampungan apabila sebagian masyarakat harus dipindahkan.
DAFTAR PUSTAKA CSU’s Urban Studies Department Pengertian Kawasan Kumuh . Jurnal Hariyanto, Asep. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat. Bandung. Universitas Islam Bandung. Dapartemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal. 2006. Paduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh. Dirjen Cipta Karya. Komarudin. 1997, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. Menurut Manual Pemliharaan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga. 198. Tentang Kondisi Jalan Rusak. Menteri Pekerjaan Umum. Menurut Sinulingga Ciri – cirri Kampung/Permukiman Kumuh. Jurnal Julintri, Hutapea. Analisis Faktor Penyeba Permukiman Kumuh Di Kota Medan.2012. Medan. Universitas Sumatera Utara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan RI. 2016 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Pekerjaan Umum.
Kumuh.
Menteri
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 2006. Tentang Pdoman Persyararatan Teknis Bangunan Gedung. Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 2014. Tentang Pentunjuk Teknis Standar Pelayan Minimal. Menteri Pekerjaan Umum Undang – Undang RI No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yanto, Rusdi. 2002. Perioritas Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Disekitar Pantai Purus Kota Padang, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Padang. Universitas Bung Hatta. Tidak diterbitkan.
