KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT PNPM MANDIRI PERKOTAAN
LAPORAN UJI PETIK Periode : Triwulan-IV 2012, 1 Oktober - 31 Desember 2012 I. PENGANTAR Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012 mencakup 10.923 kelurahan yang tersebar di 268 kota/kabupaten di 33 provinsi, serta terbagi atas 2 wilayah. Dampingan di Wilayah-2 terdiri dari 6.121 kelurahan yang tersebar di 157 kota/kabupaten di 19 provinsi . Dalam periode triwulan-4 tahun 2012 : 1 Oktober - 31 Desember 2012, KMP-2 telah melaksanakan kunjungan lapang (uji petik) di 40 kelurahan (0,7%) yang tersebar di 11 provinsi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan wilayah-2. Selama kunjungan di masing-masing kelurahan dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui : • wawancara dan diskusi bersama anggota BKM, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya. • pemeriksaan dokumen/arsip dan pengambilan data sekunder dari PJM Pronangkis, pembukuan Sekretariat BKM, Pembukuan UPK, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan sebagainya. • observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap : hasil kegiatan tridaya, papan proyek, papan informasi, dan lainya. Dari seluruh informasi & data yang terkumpul dipetakan menjadi beberapa aspek/bidang, yaitu : Siklus Tunjauan Partisipatif, Pinjaman Bergulir, Manajemen Keuangan, PLPBK, Kelembagaan BKM, dan Isu Umum Siklus Masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, KMP merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan ke depan.
II. TEMUAN DAN REKOMENDASI 1. Bidang Siklus Tinjauan Partisipatif 1.1. Persiapan Kegiatan Temuan-temuan a. Pendamping (tim Korkot) memiliki perencanaan kegiatan siklus 2012, merujuk pada surat OC terkait penyelesaian siklus 2012 dan penegasan Pemilu basis LKM. b. Pembekalan kepada Pokja tidak dilakukan secara khusus, Pokja memang mendapat pemahaman pada saat sosialisasi, namun tidak cukup untuk memahami tata cara pelaksanaan tinjauan, cara penggunaan instrument, dll. Peran panitia/Pokja dalam fasilitasi kegiatan tinjauan masih kurang (dipastikan akan bermasalah juga dalam hal penyusunan laporan tinjauan). c. Pokja dan LKM kurang memahami alur besaran kegiatan tinjauan partisipatif, tinjauan internal dilaksanakan tetapi outputnya kurang maksimal. Tinjauan eksternal dan lokakarya hasil tinjauan belum dilaksanakan. Rekomendasi
a.
b.
c.
Output penguatan kepada Faskel harus menghasilkan : teknis pelaksanaan, pelaku yg harus terlibat, media bantu yg dibutuhkan, dan pemahaman terhadap instrument. Coaching tim faskel kepada Pokja harus memampukan Pokja memfasilitasi kegiatan tinjauan, outputnya pemahaman terhadap tatacara melakukan tinjauan, memahami instrument, list peserta yg diundang, dan penyusunan alat bantu (format, dll), Perbaikan administrasi pengelolaan arsip di LKM, dokumen LKM yang ada di Fasilitator supaya dapat segera dikembalikan ke LKM.
1.2. Proses Kegiatan Temuan-temuan : a. Tingkat pelibatan masyarakat dalam kegiatan tinjauan partisipatif cukup baik dgn melibatkan unsur KSM dan masyarakat. b.
Kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif sudah dilakukan semua.
c.
Partisipasi perempuan cukup tinggi di desa Luhu Kordinator dan UP-UP di dominasi oleh perempuan, bahkan Lurah/Kepala Desa Luhu (perempuan) merupakan karier yang dicapai oleh/dari pilihan masyarakat yang diawali sebagai pengurus BKM, termasuk staff/aparat desanya kebanyakan perempuan yang juga sebagai pengurus BKM.
d.
Hasil Diskusi dengan Tim PP pemahaman terhadap substansi Siklus Tinjauan Partisipatif sudah dikuasai, selalu didampingi oleh Faskel.
e.
Secara umum pelaksanaan kegiatan siklus tinjauan partisipatif kurang optimal, pemahaman Pokja dan LKM terhadap alur kegiatan, tata cara pelaksanaan dan output tidak maksimal. Kegiatan tinjauan keuangan, eksternal dan lokakarya hasil tinjauan partisif belum dilaksanakan
f.
Pelibatan masyarakat luas dalam kegiatan tinjauan masih belum cukup (khususnya di Kel/Desa Holtekam).
g.
Faskel kurang disiplin dalam pengelolaan data siklus lapangan, kedepan berdampak pada hasil kegiatan yang difasilitasi mengingat BKM bisa jadi mengikuti contoh yang tidak baik (tidak displin/beresiko hilang/ tercecer)
h.
Adanya keterlambatan dalam fasilitasi pelaksanaan siklus, sehingga berdampak pada penjadwalan kegiatan selanjutnya.
Rekomendasi : a. Output Perlu fasilitasi agar kegiatan siklus masyarakat menjadi bagian program kerja masyarakat (LKM) sehingga waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan menjadi bahan bersama antara pendamping dan masyarakat sehingga siklus dapat berjalan sesuai schedul b. Segera dilakukan re-sceduling untuk penyelesaian siklus 2012. Sistem delivery capacity building perlu dimodifikasi/dibenahi. c. Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM penting dokumen siklus dalam program. d. Teguran kepada tim Fasilitator dan tim Korkot dalam pengendalian data base dan arus data SIM.
1.3. Hasil Kegiatan Temuan-temuan : a. Status Perkembangan kegiatan siklus sudah terekam dalam aplikasi SIM (QS, PM, dan BLM). b.
Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan PNPM-MP di wilayah ini cukup tinggi sesuai dengan indicator KPI pada data SIM dan dilihat langsung saat kunjungan di kelurahan.
c.
Tingkat kemandirian organisasi BKM/LKM hasil kegiatan tinjauan partisipatif cukup bagus, bahkan mampu mempertahankan soliditas antar anggota BKM.
d.
Hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif meliputi daftar hadir, catatan proses, susunan Tim PP, dll semua lengkap.
e.
Hasil cross check antara profil kelurahan yang ada di database SIM Online dengan kegiatan riil di lapangan sesuai dengan data SIM.
f.
Tidak ada dokumen-dokumen hasil kegiatan tinjauan di secretariat LKM.
g.
Keterlambatan penyerahan dokumen siklus oleh tim faskel ke Asmandat korkot untuk dilakukan input data sim (dokumen profil SIM PM maupun dokumen profil SIM BLM) berakibat pada keterlambatan inputing pada aplikasi SIM selain itu juga beresiko terhadap dokumentasi sumber data (tercecer).
Rekomendasi : a. BKM harus segera menyelesaikan laporan hasil tinjauan partisipatif b. Peneguran kepada tim faskel untuk lebih disiplin dalam pengelolaan dan inputing data SIM. c. Mengingatkan kepada tim PP dan pengurus BKM dalam penanganan dan pelaporan data siklus lapangan (TP, RWT, dll.)
2. Bidang Manajemen Keuangan 2.1. Pembukuan Keuangan Temuan-temuan : a. Masyarakat mengetahui bahwa atas kegiatan dan laporan keuangan BKM harus dilakukan audit, untuk tahun 2011 hasil audit sudah keluar opininya. b. Audit LKM Tahun Buku 2011 telah dilakukan c. Audit Keuangan LKM oleh KAP dilakukan setiap tahun. d. Audit Keuangan LKM oleh KAP tidak dilengkapi SPK (surat perjanjian kerjasama) antara LKM/BKM dengan Auditor, ruang lingkup audit (tidak keseluruhan dana LKM) dan management letter. e. Bukti kas keluar pembayaran audit tidak ditandatangani oleh auditor/KAP. Rekomendasi : a. OSP Provinsi / Korkot fasilitasi pelaksanaan Audit TB 2012 mengacu pada Pedoman Teknis Audit Independent dan memastikan bukti pembayaran dari LKM dari Auditor sebagai bukti transaksi. b. Harus ada bukti Pembayaran Audit diterima oleh Auditor.
2.2. Pembukuan Seketariat BKM/LKM Temuan-temuan : a. Untuk Sekretariat hasil pengukuran kinerja sesuai dengan SIM namun untuk UPK tidak akurat karena ada penundaan catat dan cash on hand melebihi Rp. 1 Juta dalam tempo 2 kali hari kerja. b. Pembukuan lengkap dan cukup rapi penatakerjaannya c. RAPB LKM tahun 2012 belum menjadi alat pengendalian keuangan LKM secara efektif. Hal ini ditandakan dengan pengarsipan RAPB yang kurang baik. d. Sebagian format pembukuan sekretariat menggunakan format lama dan buku bantu pelatihan masyarakat belum tersedia, belum membuat buku laporan rencana dan realisasi dana PLPBK (LS-2) padahal dana PLPB tahap 1 sudah cair. e. Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretariat dilakukan rutin setiap bulan oleh fasilitator ekonomi namun format yang digunakan adalah format template untuk pelaporan melalui SIM MK. Hasil pengukuran kinerja tersebut tidak pernah dibahas dengan LKM sehingga LKM tidak mendapat pembelajaran atas hasil pengukuran kinerja tersebut. f. RAPB LKM tahun 2012 belum menjadi alat pengendalian keuangan LKM secara efektif. Hal ini ditandakan sampai bulan oktober 2012 alokasi BOP Rp. 0 padahal masih ada kegiatan tinjauan partisipatif dan RWT yang belum dilakukan. RAPB tidak bisa dilihat, pengarsipan yang kurang baik. g. Update pembukuan sekretariat dan UPK sampai November 2012 padahal ada uang masuk pelatihan masyarakat (Rp. 7,4 juta) dan pencairan ke-3 KSM (Rp. 8 juta) pada bulan Desember 2012. (Kel. Lalodati, Kota Kendari). h. Masih ada bukti pembelian dari toko belum didukung nota/kwitansi. i. Buku bantu pelatihan masyarakat belum disediakan. j. Lembar pengukuran kinerja menggunakan form upload data bukan form yang disediakan untuk penilaian kinerja oleh fasilitator . k. Masih ditemukan penundaan catat di sekretariat; uang cash di tangan melebihi Rp. 1 juta dalam tempo 2 X 2 hari kerja ( Rp. 12.000.000). l. Pembelian Komputer dan inventaris lainnya dibuku langsung sebagai biaya
Rekomendasi : a. Memastikan LKM menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM serta pembahasan RAPB LKM menjadi bahan diskusi dalam rapat rutin LKM dan sekretaris menjadi pengendali RAPB berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran LKM (Buku LS-1). b. Memastikan seluruh pembukuan sekretariat tahun buku 2013 telah menggunakan format terbaru sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan LKM. Termasuk buku bantu pelatihan telah disipkan terlebih dahulu walaupun dana pelatihan belum diterima oleh LKM dan disusunnya laporan LS-2 (Kel. Laloeha) untuk pengendalian dana PLPBK. c. Memastikan ada penguatan dalam menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM (operasional LKM) d. Pembukuan dilakukan tepat waktu dan tidak ada penundaan catat. e. pendamping melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti dan memastikan ada nota/kuitansi dari toko untuk belanja barang
f.
Memastikan LKM menyusun RAPB tahun 2013 dan efektif sebagai alat pengendalian keuangan LKM (operasional LKM) dan Pembahasan RAPB LKM menjadi bahan diskusi dalam rapat rutin LKM dan sekretaris menjadi pengendali RAPB berdasarkan laporan pemasukan dan pengeluaran LKM (Buku LS-1) g. Menydiakan buku bantu pelatihan dan menjadikan pengendali alokasi dana pelatihan masyarakat h. Memberikan pemahaman kepada Sekretariat atas pentingnya pencatatan tepat waktu dan pendamping setiap melakukan kunjungan wajib melakukan cash opname sekretaris dan UPK serta memastikan cash on hand tidak melebihi Rp. 1.500.000 dalam tempo 2 kali hari kerja. i. Pencatatan transaksi keuangan Sekretariat mapun UPK dilaksanakan sesuai tanggal terjadinya transaksi j. Inventaris kantor dibuku pada pos inventaris disusutkan tiap bulan dan dicatat pada register inventaris.
2.3. Pembukuan UPK BKM/LKM Temuan-temuan : a. Dana pinjaman ke KSM benar-benar digunakan untuk usaha. b. KSM penerima manfaat dana bergulir adalah warga miskin (PS-2). c. Pembukuan lengkap dan cukup rapi penatakerjaannya d. Terdapat dana parkir di rekening UPK sejak Agustus 2010 hingga saat ini (sebesar +/- Rp. 109.108.270,-) ini terjadi karena besarnya tunggakan KSM ekonomi yang belum bisa difasilitasi. (Kasus Kel. Luhu, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo). e. Ekonomi bergulir mengalami tingkat penunggakan cukup tinggi, sehingga sejak Agustus 2010 untuk sementara pinjaman bergulir distop. (Kasus Kel. Luhu, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo). f. Jumlah pencadangan resiko antara kolektibilitas dan neraca tidak sama indikasinya adalah kesalahan dalam mencatat angsuran KSM dan penyusunan laporan kolektibilitas. g. Akurasi data Kelurahan Laloeha : ada kesamaan data selama 3 bulan berturutturut (september - nopember 2012) h. Pengukuran Kinerja pembukuan UPK dilakukan rutin setiap bulan oleh fasilitator ekonomi namun format yang digunakan adalah format template untuk pelaporan melalui SIM MK. Hasil pengukuran kinerja tersebut tidak pernah dibahas dengan LKM sehingga LKM tidak mendapat pembelajaran atas hasil pengukuran kinerja tersebut. i. Hasil pengukuran kinerja untuk UPK tidak akurat karena ada penundaan catat dan cash on hand melebihi Rp. 1 Juta dalam tempo 2 kali hari kerja j. Masih ditemukan penundaan catat di UPK; yaitu angsuran dari KSM Rp. 2.850.000 dari 7 KSM. Rekomendasi : a. Segera dilakukan evaluasi atas tindak penanganan yang telah disepakati/ dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan program maupun ketentuan menejerial dana . b.
Meminta petunjuk penanganan dan kebijakan kepada KMW/KMP dan Pemda terkait pengelolaan dana yang terkumpul serta penanganan kemacetan yang selama ini terjadi.
c.
Kepada tim faskel lebih intensive dalam menggali dan mengenali serta fasilitasi program sesuai dengan potensi dan masalah yang dalam pengembangan program kedepan
d.
Perlu adanya perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja TA dan pelaku (pemahaman bersama atas evkin dan penyampaian hasil dengan membandingkan antara proses input dan capaian).
e.
Faskel Ekonomi melakukan perbaikan data dan askot MK melakukan verifikasi kemudian melakukan upload kembali (timpa data) melalui SIM MK dengan terlebih dahulu, TL OSP 8 Provinsi Kendari berkirim surat ke KMP untuk pembukaan aplikasi SIM MK (khusus di Kelurahan Laloeha).
f.
Untuk memastikan kesamaan format diseluruh wilayah dampingan, diperlukan verifikasi format pembukuan UPK oleh OSP (TA MK) dan Askot MK terhadap master format pembukuan yang akan dijilid per buku dan pertahun oleh LKM tahun 2013. Faskel Ekonomi memberikan klarifikasi atas perbedaan tersebut dan melakukan penelusuran pinjaman melalui kartu pinjaman, register pinjaman dan kolektibilitas
g.
Memberikan pemahaman kepada UPK atas pentingnya pencatatan tepat waktu dan pendamping setiap melakukan kunjungan wajib melakukan cash opname sekretaris dan UPK serta memastikan cash on hand tidak melebihi Rp. 1.500.000 dalam tempo 2 kali hari kerja.
2.4. Manajemen Pembukuan (Sekretariat & UPK) Temuan-temuan : a. Koordinasi tim pendamping dengan PPK, Perangkat kelurahan dan forum BKM cukup bagus b. Pengendalian pencairan dan pemanfaatan dana BLM melalui prosedur yang ketat dan dipahami oleh seluruh pendamping dan BKM. c. LKM mempunyai tempat yang cukup layak untuk melayani masyarakat, tertata organisasi dan perangkatnya d. Petugas (sekretaris dan UPK) cukup mampu melaksanakan tugasnya mencatat dan melaporkan keuangan secara rutin e. Petugas LKM (sekretaris dan UPK) tidak dibuatkan SK oleh LKM yang mengatur hak dan kewajiban petugas, seperti : masa tugas, besaran insentif. f. UPK 1 orang dan kesulitan dalam berbagi tugas dalam mengelola dana bergulir. BKM lain memiliki personil UPK 2 orang. Badan Pengawas 3 orang. g. Petugas LKM (sekretaris dan UPK) tidak dibuatkan SK oleh LKM yang mengatur hak dan kewajiban petugas, seperti : masa tugas, besaran insentif. Rekomendasi : a. Melakukan penguatan kelembagaan dengan mengedepankan pembelajaran keorganisasian LKM sehingga jelas hak dan kewajiban LKM sebagai board of trusty dan Sekretaris sebagai petugas kesekretariatan dan UPK sebagai unit teknis pengelola dana bergulir.
3. Bidang Keuangan Mikro 3.1. Kinerja Pinjaman Bergulir Temuan-temuan :
a. b.
c.
d. e. f. g.
Pengelolaan pinjaman bergulir cukup baik dengan tingkat pengembalian mencapai 96%. BKM berdiri sejak tahun 1999 dengan modal pinjaman bergulir Rp. 60 juta berkembang sampai saat ini pinjaman di masyarakat di luar UPP1 sebesar Rp.161 juta seluruhnya lancar kecuali pinjaman UPP1 (macet) Rp. 92 juta. Banyak penerima manfaat pinjaman bergulir bukan KK miskin dan di luar PS-2. Dana RLF di berikan dengan orientasi pada yang mampu membayar bukan pada data PS. Pinjaman bergulir mencapai Rp 5. juta per anggota KSM Untuk kegiatan pinjaman bergulir progresnya tidak bagus dan penunggakan yang yang cukup tinggi sehingga sejak tahun 2008 tidak aktif, Insentif Sekretaris BKM dan UP2 menjadi beban UPK Dalam pinjaman lain-lain terdiri dari: • Pinjaman Non KK miskin dengan bunga 3% per bulan (pelimpahan dari UPK lama) dalam kondisi tidak lancar. • Pinjaman BKM (untuk pembentukan BKM lama dan baru) dicicil setiap bulan
Rekomendasi : a. Kegiatan pinjaman bergulir agar memperhatikan warga miskin yang tercantum dalam PS-2 sebagai prioritas utama b.
Dilakukan strategi penanganan dan prioritas tindak lanjut dari tim khusus
c.
Atas dana yang ada, kegiatan ekonomi bergulir harus lebih ditingkatkan pengendaliannya.
d.
Tim Fasilitator harus turut serta terjun bersama tim khsusus dan BKM memfasilitasi permaslahan penunggakan (kredit macet).
e.
Tim Korkot lebih intens dalam pengendalian tim faskel dalam memetakan permasalahan strategi pendampingan secara terintegrasi antar tim dan pihak-pihak lain guna terbentuknya strategi program.
3.2. Cadangan Resiko Temuan-temuan : a. Cadangan Resiko pinjaman belum dibentuk Rekomendasi : a. Cadangan resiko pinjaman agar dibentuk secara setiap bulan dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.
3.3. Data & Administrasi Temuan-temuan : a. Administrasi dan pembukuan UPK dipeliharakerjakan dengan tertib dan rapih b. Data-data peminjam yang menunggak tidak lengkap diserah terimakan oleh pengurus BKM lama ke pengurus BKM yang baru c. Nomor Register KK miskin tidak dicantumkan dalam proposal (PB.01) d. Form pengajuan pinjaman, rekomendasi dan putusan pinjaman (PB 02) tidak dibuat
e.
RAB UPK dan BKM digabung
Rekomendasi : a. Guna melacak dan menindaklanjuti penunggakan pinjaman bergulir harus dilakukan pertemuan intens antara pengurus BKM eksisting dengan pengurus sebelumnya (dibentuk tim khusus) b. Penunggak UPP1 dan peminjam perempuan agar disi di Template SIM MK on line. c. Proposal pinjaman agar dilengkapi PB.01, PB.02 dan PB 03 serta aturan main KSM. d. Diadakan pemisahan antara RAB BKM dan UPK karena berbeda sumber pembiayaan dan penggunaannya. e. UPK hanya membiayai kegiatan operasional UPK, yang berkaitan dengan UPL dan UPS serta Sekretariat agar dihentikan pembiayaan dari UPK. f. Pinjaman hanya diberikan untuk KK miskisn, untuk itu agar dihentikan pinjaman kepada non KK miskin dan yang masih berada di masyarakat segera ditarik kembali untuk selanjutnya disalurkan kepada KK miskin
4. Bidang Kegiatan Sosial Temuan-temuan : a. Pelatihan masyarakat untuk kegiatan sosial bekerjasama dan bantuan dana dari Bappermas Kota Surabaya b. Pelatihan-pelatihan sector dari dinas-dinas sesuai kebutuhan masyarakat seperti Pelatihan daur ulang sampah yang telah dilaksanakan kelurahan Caile (Lokasi PLPBK) bekerjasama dengan Kantor KLH. c. Pelatihan-pelatihan lain yang menunjang peningkatan income KSM yang mengakses dana ekonomi produktif dari UPK; seperti pelatihan ketrampilan menjahit, pertanian, pertukangan, dsb. d. kegiatan sosial di Renta tahun 2012 yang didanai dari BLM hanya untuk kegiatan pengembangan kapasitas, walaupun di PJM Pronangkisnya ada pembeliat alat untuk nelayan dan penggilingan padi. Rekomendasi : a. Pelatihan keterampilan bekerjasama SKPD (Kantor KLH) adalah wujud dari follow up terhadap penguatan kelembagaan masyarakat dan replikasi pengembangan kapasitas, mengikuti replikasi program setara PAKET yang telah dilaksanakan tiap tahun. b. Pengendalian kelembagaan kinerja BKM yang diindikasikan dengan pengelolaan data dan informasi tingkat perkembangan organisasi BKM belum dipegang oleh Korkot, sehingga menyulitkan pemantauan kinerja masing-masing BKM; agar OSP Prov mendistribusikan up dating data tersebut kepada seluruh Korkot.
5. Bidang PLPBK 5.1. Bentuk Kegiatan Temuan-temuan : a.
Hasil pembangunan kegiatan PLPBK cukup baik. Good practise dalam hal konsep perencanaan kawasan untuk kawasan perkotaan kecil : kegiatan kandang sapi komunal bisa memperbaiki mutu kesehatan lingkungan permukiman, Pengembangan kandang sapi
komunal, pupuk kandang, komposter, Pengembangan minawisata, budidaya ikan dan pengolahan sampah baik.
Rekomendasi : a. Selesai dilakukan penataan kawasan ini hendaknya juga diukur dampaknya terhadap perbaikan kesehatan, pendidikan dan peningkatan income penduduk setempat. Pengukuran capaian tersebut dapat bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait.
5.2. Pemakaian Lahan Temuan-temuan : Mekanisme pemakaian lahan, aturan sewa tanah kas desa belum jelas. Rekomendasi : Melakukan kesepakatan dalam menentukan mekanisme penggunaan lahan.
5.3. Operasi Pemeliharaan Temuan-temuan : a. Operasional dan pemeliharaan tidak berjalan dengan baik b. Pemeliharaan kegiatan infrastruktur (jalan) kurang efektif. Rekomendasi : a. Refleksi pada arti swadaya dalam kegiatan fisik. b. Perlu perbaikan mekanisme kegiatan O&P. c.
Melakukan kesepakatan dalam menentukan mekanisme pemeliharaan dan operasional bangunan.
d.
Mengefektifkan dan memelihara infrastruktur, seperti pemeliharaan jalan, dsb.
5.4. Penerima Manfaat Temuan-temuan : a. Manfaat program untuk warga miskin Rekomendasi : a. Memastikan warga miskin terlibat dalam setiap aktifitas kegiatan PLPBK dan memahami hasil - hasil perencanaan partisipatif serta Tim Teknis terlibat aktif dalam kegiatan PLPBK.
5.4. Kemitraan Temuan-temuan : a. Kemitraan dengan Pemda kurang terbangun untuk melaksanakan RTPLP. b. Kemitraan dengan Pemda kurang terbangun untuk kerberlanjutan kegiatan. Rekomendasi : a. Kemitraan dengan pemda kurang terbangun untuk melaksanakan RTPLP, perlu masukan siklus di tingkat kota
b. Ekpose dan merumuskan tindak lanjut ke depan dengan pemda untuk menjamin keberlanjutan dan replikasi (integrasi dalam forum konsultasi ke pemda dalam pendampingan kota).
6. Kelembagaan Masyarakat (BKM) 6.1. Integrasi PJM Pronangkis Temuan-temuan : a. BKM telah mengintegrasikan PJM Pronangkis ke dalam mekanisme perencanaan daerah melalui Musrenbang Integrasi. Pemda telah menyambutnya dengan melaksanakan Musrenbang untuk mempertajam perencanaan; dgn agenda : • membahas integrasi PJM BKM-BKM dalam musrenbang kecamatan lengkap dengan skala prioritasnya • perencanaan daerah versi SKPD-SKPD. Forum tersebut merupakan follow up dari rekomendasi untuk mengakomodasi usulan-usulan masyarakat yang ada dalam PJM Pronangkis dan usulan-usulan dari program lain. b. sebagian besar kegiatan infrastruktur dalam PJM pronangkis adalah pembangunan jalan gang dengan menggunakan bahan dari kayu, namun belum ada dokumen yang legal mengenai keberadaan kayu tersebut. Rekomendasi : a. Tim Fasilitator harus memastikan kayu yang digunakan adalah legal dengan membuktikan bukti surat resmi
6.2. Dokumen & Arsip Temuan-temuan : a. Beberapa dokumen lengkap seperti, AD, Hasil audit, PJM Pronangkis, Hasil RWT tahun 2011, Renta, Daftar warga miskin, b. Penempelan di dinding : struktur organisasi BKM, visi dan misi, aturan dan mekanisme pinjaman bergulir c. Renta tahun 2013 dan rencana Kerja BKM masih belum ada d. belum adanya data base warga miskin yang sudah mendapatkan intervensi program apa saja (hasil tinjauan partisipatif) e. beberapa dokumen kegiatan , masih dikerjakan oleh Fasilitator f. masih kurangnya data warga miskin atau kegiatan yang telah dimitrakan dengan pihak lain g. belum ada peta tematik persoalan warga miskin, infrastruktur, kantong kemiskinan, dll, baik di PJM Pronangkis maupun di sekretariat BKM Rekomendasi : a. Tim Fasilitator segera memfasilitasi penyusunan renta Tahun 2013 dan penyusunan rencana kerja BKM b. BKM harus memiliki daftar relawan serta melibatkan terus relawan dalam setiap kegiatan c. BKM harus melakukan identifikasi daftar warga miskin yang sudah menerima manfaat apa saja dari program PNPM Mandiri Perkotaan maupun kemitraan. d. fasilitator mulai memberikan kepercayaan kepada BKM dan UP untuk membuat laporan hasil kegiatan e. Tim Fasilitator dan KMW harus memastikan adanya peta tematik di setiap Desa/Kelurahan yang dipasang disekteratiat BKM dan PJM Pronangkis
6.3. Pemahaman dan komitmen Temuan-temuan : a. pemahaman beberapa angggota BKM terhadap program cukup baik b. nilai kerelawanan yang tinggi masih dimiliki anggota BKM c. rasa optimis anggota BKM untuk terus membangun kemitraan pasca 2014 dengan tanpa BLM dari pusat d. Relawan tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan BKM e. Masih lemahnya sosialisasi hasil kegiatan di masyarakat f. masyarakat tidak banyak mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKM Rekomendasi : a. Korkot dan Tim Fasilitator harus mengendalikan terjadinya kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat, baik melalui pertemuan warga maupun media lainnya b. BKM wajib mensosialisasikan kegiatan BKM pada seluruh lapisan masyarakat, minimal penyebaran laporan hasil kegiatan dikalangan RT & RW
6.4. Kemitraan Temuan-temuan : a. Telah terjadinya kemitraan dengan berbagai pihak, diantaranya : Dinas Pertanian pengadaan pembelian gabah dengan penggilingan padi sejumlah 175.000.000 Dinas Perikanan : tambak ikan sejumlah 500.000.000 Perguruan tinggi : pengadaan perlombaan Dinas Kesehatan : Pengadaan Poskesdes Dinas Kebersihan : pelatihan dan pembuatan kompos, senilai 50.000.000 b. masih belum adanya kejelasan mengenai pembagian hasil keuntungan dari kegiatan kemitraan (Penggilingan padi) Rekomendasi : a. Tim faslitator harus memfasilitasi BKM untuk mengeluarkan keputusan mengenai pembagian keuntungan dari panitia kemitraan serta menegaskan kepemilikan aset hasil kemitraan b. Melakukan identifikasi warga miskin yang sudah mendapatkan intervensi dari kegiatan kemitraan ---eof.
7. Isu Umum Pelaksanaan Siklus Masyarakat 7.1. Persiapan Kegiatan Temuan-temuan : a. Dilakukan coaching tinjauan partisipatif kepada masyaraklat sebelum kegiatan siklus dimulai
b. c. d.
Hasil Diskusi dengan Tim PP pemahaman terhadap substansi Siklus Tinjauan Partisipatif sudah dikuasai karena dalam melaksanakan kegiatan tersebut selalu didampingi oleh Faskel terkait. Laporan hasil pelaksanaan tinjauan partisipatif masih belum selesai substansi tinjauan partisipatif belum dipahami secara utuh oleh seluruh anggota BKM
Rekomendasi : a. KMW dan Tim Fasilitator melakukan coaching penguatan kepada seluruh anggota BKM dan panitia tinjauan partisipatif b. Fasilitator mulai memberikan kepercayaan kepada BKM dan UP untuk membuat laporan hasil kegiatan
7.2. Proses Kegiatan Temuan-temuan : a. Pemilu LKM tingkat basis dilakukan di tingkat RT agar dapat dicapai persentase pemilih Pemilu basis minimal 30%. b. Pemilu ulang dilaksanakan tahun 2012 berdasarkan data SIM diikuti >30% penduduk dewasa c. Anggota BKM dan panitia pemilihan BKM mengetahui bahwa BKM setiap 3 tahun harus mengadakan pemilihan ulang. d. Anggota BKM dan Panitia Pemilihan BKM mengetahui dalam kegiatan PNPM Perkotaan ada siklus yang harus dilalui secara bertahap. e. Panitia pemilihan BKM terdiri dari 3 Pokja yaitu: Pokja Pemilihan, Pokja Pemantau, dan Pokja AD, panitia masih belum tahu persis tugas masing-masing pokja tersebut. f. Tahapan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif sudah dilakukan semua, kegiatan terakhir yang sudah dilakukan adalah persiapan Rembug Warga Tahunan (RWT). g. Pelaksanaan siklus dilaksanakan sesuai waktunya h. Pada pemilihan BKM periode sebelumnya, seluruh lokasi yang dikunjungi belum memenuhi capaian KPI yang seharusnya sebesar 30% pemilih dewasa, hanya 4%. Berdasarkan daftar hadir pemilu ulang peserta bpemilu BKM dihadiri <30% penduduk dewasa. i. Panitia pemilihan BKM yang dikunjungi seluruhnya tidak mengetahui KPI 30% untuk pemilih dewasa yang terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis. j. Pemilihan BKM tingkat basis dilakukan dengan menggunakan even pertemuan rutin RT.
Rekomendasi : a. Fasilitator dan Panitia pemilihan BKM harus melakukan pengendalian pencapaian jumlah keterlibatan penduduk dewasa dengan target minimal 30%. b. Fasilitator agar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Panitia pemilihan BKM agar mereka mengetahui KPI 30% pemilih dewasa terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis. c. Panitia pemilihan BKM agar menjelaskan secara tegas mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut hasil diskusi kepemimpinan masyarakat. d. Agar pemanfaatan BLM tepat sasaran, maka seluruh kelurahan agar memiliki Peta dasar, peta jaringan infrastruktur, dan peta sebaran KK Miskin yang pembuatannya dilakukan oleh BKM bersama relawan dengan dibantu tim fasilitator.
Melakukan penelitian ulang atas daftar hadir dan apabila ternyata peserta pemilu BKM < 30% agar dilakukan pemilu ulang Untuk menjadi perrhatian apabila pemilih dalam pemilu BKM <30% BLM tidak dicairkan.
6.3. Hasil Kegiatan Temuan-temuan : a. Hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan kegiatan siklus Tinjauan Partisipatif yang meliputi daftar hadir, catatan proses, susunan Tim PP, dll semuanya lengkap. b. Hasil dari cross check antara profil kelurahan yang ada di database SIM Online dengan kegiatan riil dilapangan sesuai dengan data SIM. c. Sesuai dengan data SIM, kegiatan RWT belum terinput/belum di laporkan oleh Faskel. d. 2. Keterlambatan laporan/input data SIM (siklus RWT) rawan terhadap tercecernya dokumen RWT e. 1. Semua data hasil kegiatan PS sampai dengan pemilu BKM belum terinput/belum di laporkan oleh Faskel.
---eof
