PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2009-2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN TINJAUAN (REVIEW) PARTISIPATIF Agustus 2009 – April 2010
1. KEGIATAN REVIEW PARTISIPATIF •
Tinjauan (Review) Partisipatif merupakan rangkaian kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan PNPM di kelurahan, kinerja BKM/LKM, capaian program (kualitas dan kuantitas) dan kinerja pengelolaan keuangan. Kegiatan review ini difasilitasi oleh BKM/LKM bersama para relawan (unsur masyarakat).
Tinjauan (review) partisipatif dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan menitik-beratkan pada : 9 Pelaksanaan siklus kegiatan PNPM di kelurahan. 9 Kinerja BKM/LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif yang digerakkan oleh nilai-nilai universal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 9 Implementasi dan capaian Renta Pronangkis dan atau PJM Pronangkis termasuk capaian secara fisik maupun kualitas. 9 Pengelolaan keuangan; efektifitas dan efisiensi (dalam mendukung Rencana Tahunan Pronangkis), transparansi, dan pencatatan/pembukuan keuangan.
Tinjauan Partisipatif dilaksanakan oleh kelurahan/LKM yang memasuki siklus mulai tahun ke-2 dan seterusnya. Pada tahun ke-4 kembali dilakukan perencanaan partisipatif untuk menyusun PJM Pronangkis yang baru dengan melaksanakan proses siklus seperti tahun pertama.
2. CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS REVIEW PARTISIPATIF •
Sasaran uji petik ini mencakup 3 bidang kegiatan dalam siklus tinjauan (review) partisipatif, yaitu : i). Review Program, ii). Review Kelembagaan, dan iii). Review Keuangan.
•
Uji petik siklus review partisipatif ini dilakukan selama periode Agustus 2009 s/d April 2010 di 29 kelurahan yang tersebar di 9 propinsi. Pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) itu sendiri masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2010 (Lokasi Lama) dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan review partisipatif di masyarakat.
3. HASIL UJI PETIK a). Uji Petik Tinjauan (Review) Program i.
Umum
Capaian pelaksanaan kegiatan siklus tinjauan (review) program pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam kategori Lokasi Lanjutan 2008 dan Lama 2009 secara nasional menunjukkan capaian 74%. Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan tinjauan program tersebut berlangsung dengan Baik sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan.
Berdasarkan 5 aspek (materi) yang dikaji dalam uji petik ini menunjukkan bahwa capaian 74% (Baik) didukung oleh capaian tinggi pada aspek Pelatihan (82%). Walaupun capaian rendah yang ditunjukkan oleh aspek Capaian Indikator Kuantitatif, namun aspek ini masih dalam klasifikasi Sedang (65%).
Review Program 100%
82%
80% 72%
74%
70%
65%
80% 60% 40% 20% 0% Pemenuhan Substansi
Muatan PJM
Pelatihan
Capaian Indikator
Kegiatan Berkelanjutan
Nilai Akhir
ii. Aspek Pemenuhan Substansi • Dalam pelaksanaan siklus Tinjauan (Review) Program hampir seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 80%, sehingga dapat dikatakan Baik. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara Baik dan Baik Sekali; kecuali capaian di Jawa Timur yang Sedang (44%). • Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah : 9 Hasil review PS tidak disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui media warga minimal di 5 (lima) tempat strategis dan 9 Penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh Tim PP bersama BKM dihadiri oleh anggota Tim PP dan anggota BKM tidak memenuhi quorum (2/3 dari jumlah anggota BKM + anggota Tim PP).
PemenuhanSubstansi
100%
89%
86% 79%
77%
87%
89%
78%
89%
80%
80% 60%
44%
40% 20% 0% Kaltim Sulsel
Jatim Sultra Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
• Kondisi bahwa hasil review PS tidak disosialisasikan melalui media warga minimal di 5 tempat strategis diungkapkan oleh masyarakat (responden) dengan pernyataan : 9 media warga (papan pengumuman) yang ada tidak mencapai 5 unit. 9 masyarakat tidak mengetahui (secara pasti) adanya pengumuman tersebut. • Responden menyatakan tidak mengetahui proses penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh anggota BKM dan Tim PP yang tidak mencapai quorum. Responden lain menyatakan bahwa proses penyusunan PJM pronangkis dilakukan hanya oleh beberapa orang anggota BKM dan Tim PP (tidak mencapai quorum); bahkan ada yang hanya oleh anggota BLM/LKM saja.
iii. Aspek Muatan PJM Pronangkis • Pada aspek Muatan PJM yang menjelaskan tentang proses dan hasil terkait pembahasan dan penyepakatan isi PJM Pronangkis hasil review, secara umum kegiatan ini dapat berlangsung sesuai koridor dalam pedoman. Secara umum capaian aspek ini rata-rata Baik (nilai 72%); kecuali capaian di Sulawesi Selatan yang mencapai Baik Sekali (83%), dan Sulawesi Tenggara dengan capaian Sedang (55%). • Dari 6 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : 9 PJM Pronangkis hasil review berbasis dan mendukung MDG’s, 9 kegiatan yang disusun memiliki umur ekonomis 3 tahun, dan 9 kegiatan dalam PJM tersebut berhubungan (mengatasi) permasalahan yang ada.
MuatanPJM
100%
• Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan :
78%
83% 75%
75%
74%
73%
80%
67%
72% 67%
55%
60% 40% 20% 0% Kaltim
Sulsel
Jatim
Sultra
Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
9 pelibatan pihak luar BKM, 9 keputusan dan pengesahan dari pihak Lurah terhadap PJM Pronangkis sebagai program kelurahan, dan sosialisasi PJM hasil review kepada masyarakat (melalui 5 titik pusat informasi). Di beberapa lokasi tergambarkan bahwa masyarakat tidak memahami proses yang terjadi dan hasil yang diperoleh pada kegiatan review program tersebut. iv. Aspek Pelatihan • Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk unsur masyarakat, yaitu Tim Perencanaan Partisipatif (PP) - terkait dengan pembekalan dalam kegiatan siklus tinjauan (review) ini ada 6 ketentuan (koridor). Secara umum di seluruh Pelatihan lokasi uji petik dicapai 100% dengan Baik Sekali 100% 88% (82%); kecuali di Kaltim, 83% 83% 82% 83% 79% 82% 77% Sultra, dan NAD yang 80% 67% mencapai kinerja Baik. 60%
• Ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : 40% 9 pelatih (adalah Faskel 20% yang dilatih oleh KMW), 0% 9 penggunaan modul, Kaltim Sulsel Jatim Sultra Irjabar 9 pembuat undangan (panitia adalah BKM), dan 9 peserta berasal dari unsur BKM, Sekretariat, dan UP-UP.
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
• Di beberapa lokasi tidak mengetahui adanya penggunaan media pelatihan; bahkan ada yang menyatakan ‘tidak ada’. • Kelemahan yang umum terjadi terkait transparansi penggunaan dana pelatihan (fixed cost): 9 Peserta dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui besar dan pengelolaan dana pelatihan tersebut dan 9 penyebaran informasi tentang hal ini minim. v. Aspek Capaian Indikator Kuantitatif • Dari aspek ini diketahui sejauh mana tingkat capaian kuantitatif dari proses kegiatan ini; yaitu meliputi : 9 jumlah kehadiran undangan dalam lokakarya (>80%), 9 jumlah peserta lokakarya aktif (> 50%), dan 9 jumlah kehadiran peserta dari unsur perempuan dan warga miskin (>30%). • Capaian pada seluruh lokasi uji petik menunjukkan kategori Baik (65%). Capaian Sangat Baik diperoleh Irjabar (83%), sedangkan capaian Sedang terjadi di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
CapaianIndikator 100%
83%
80%
78%
73% 67%
67%
67%
65%
58% 60%
50% 42%
40% 20%
0% • Pada umumnya, Kaltim Sulsel Jatim Sultra Irjabar NAD Jabar Bali Sumut Nasional lebih dari 50% peserta lokakarya review program yang hadir dapat berperan aktif (merasa senang dan antusias) dalam merumuskan visi, masalah, dan harapan dengan memberikan banyak gagasan kepada BKM.
• Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : 9 jumlah peserta perempuan dan warga miskin yang hadir dalam lokakarya kurang dari 30% dan 9 peserta yang hadir kurang dari 80% undangan yang disebarkan oleh BKM/LKM. Di beberapa lokasi memang tercatat bahwa realisasi partisipasi dalam lokakarya review ini di bawah standar yang ditetapkan, tetapi di lokasi lain tidak ditemui dokumen (arsip) kegiatan tersebut dan responden tidak dapat memastikan jumlah kehadiran warga. vi. Aspek Kegiatan Berkelanjutan • Yang dimaksud kegiatan berkelanjutan pada aspek ini meliputi : 9 kegiatan fisik/lingkungan yang mempunyai masa pakai minimal 3 tahun dan ada rencana pemeliharaan yang konkrit, 9 kegiatan sosial yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan (bukan charity), 9 kegiatan pinjaman bergulir yang mempunyai tingkat pengembalian lebih dari 80 %, dan
9 kinerja keuangan BKM untuk Sekretariat & UPK berkategori "Memadai" atau lebih tinggi. Secara nasional, capaian untuk aspek ini tergolong Baik (70%). Lokasi uji petik di Jawa Barat dan Bali memiliki Capaian Sedang, dan di Kalimantan mencapai Baik Sekali. • Kelemahan umumnya terjadi pada kegiatan sosial & ekonomi, yaitu : 9 masih ditemui kegiatan dalam PJM yang tergolong santunan (charity), 9 kegiatan pinjaman bergulir dengan tingkat pengembalian di bawah 80%, dan 9 kinerja pembukuan keuangan BKM “Tidak Memadai”.
Kegiatan Berkelanjutan 100% 100%
75% 80%
75%
78% 69%
64%
63%
70%
60% 50%
60% 40% 20% 0% Kaltim
Sulsel
Jatim
Sultra
Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut
Nasional
b). Uji Petik Tinjauan (Review) Kelembagaan i. Umum Capaian pelaksanaan kegiatan siklus tinjauan (review) kelembagaan (BKM / LKM) pada kelurahan sasaran secara nasional menunjukkan capaian Nilai Akhir 78%; dalam arti kegiatan siklus tinjauan (review) kelembagaan terlaksana secara Baik sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan 4 aspek (materi) yang diuji petik menunjukkan bahwa capaian 74% merupakan hasil capaian yang tinggi pada aspek Keterbukaan BKM (87%, Baik Sekali). Pengaruh capaian yang rendah dari aspek Pemahaman Masyarakat, walaupun masih dalam klasifikasi Baik (67%).
Review Kelembagaan 87%
100% 80%
83% 76%
78%
67%
60% 40% 20% 0% Pemenuhan Substansi
Keterbukaan BKM
Pelatihan
Capaian Indikator
Nilai Akhir
ii. Pemenuhan Substansi Aspek Pemenuhan Substansi yang merefleksikan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dicapai dengan Baik (67%). Lokasi uji petik pada 7 propinsi menunjukkan hasil Baik (66%-80%), Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang Sedang (58%), sedangkan Jawa Timur mencapai Buruk (30%). Diantara 10 ketentuan yang harus dipahami & dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) kelembagaan ini, pada umumnya ketentuan terkait transparansi yang tidak dapat dipenuhi, yaitu : 9 pengumuman PemenuhanSubstansi daftar nama Tim RK-BKM diketahui oleh masyarakat (ditempel di 5 100% 80% 80% tempat strategis), 78% 73% 73% 69% 9 sosialisasi program 67% 80% 66% kerja BKM kepada 58% masyarakat dan 60% hasilnya ditempel di 5 tempat 30% 40% strategis.
20% BKM-BKM memenuhi ketentuan sosialisasi 0% refleksi kelembagaan di Kaltim Sulsel Jatim Sultra Irjabar NAD Jabar Bali Sumut Nasional tingkat basis, menyatakan kesediaan melakukan refleksi secara internal (juga bersama UP-UP), dan menyusun berita acara pelaksanaan review kelembagaan – tetapi ketentuan penyebaran hasil kegiatan melalui media (sarana) pengumuman tidak terpenuhi hingga (kurang dari) 5 unit.
iii. Keterbukaan BKM
Pemenuhan aspek Keterbukaan BKM dalam tinjauan (review) kelembagaan dapat dicapai dengan Sangat Baik. Pada lokasi di 7 propinsi KeterbukaanBKM menunjukkan capaian Sangat Baik, sedangkan 2 100% 100% 100% propinsi lainnya mencapai 100% 88% 88% 87% Baik. 85% 83%
Dalam hal kehadiran BKM dalam anggota pelaksanaan FGD review kelembagaan yang diikuti oleh warga masyarakat hampir seluruh lokasi memenuhi ketentuan ini. Untuk pembahasan internal BKM oleh anggota BKM & UP-UP di beberapa lokasi dihadiri kurang dari 2/3 anggota BKM.
79%
80%
63% 60% 40% 20% 0% Kaltim Sulsel
Jatim Sultra Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
iv. Pelatihan
Aspek pelaksanaan Pelatihan (coaching) untuk Tim Refleksi Kelembagaan BKM kegiatan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dilaksanakan dengan Baik Sekali (hasil uji petik 87%). Hampir seluruh ketentuan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut dapat dipahami dan dipenuhi di hampir seluruh kelurahan. Lokasi yang diuji di 7 propinsi menunjukkan capaian Baik Sekali, sedangkan 2 propinsi Pelatihan lainnya dengan capaian Baik (Kalimantan Timur 100% 92% dan Sulawesi Tenggara). 100%
Ketemtuan yang tidak dapat dipenuhi di sebagian besar lokasi adalah tentang pengelolaan dana pelatihan masyarakat (fixed cost) yang transparan & akuntabel dengan menyebarluaskan laporannya di 5 sarana pengumuman.
83%
80%
81%
79%
83%
83%
83%
83%
67%
60% 40% 20% 0% Kaltim Sulsel
Jatim
Sultra
Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
v. Capaian Indikator Kuantitatif Indikator kuantitatif dari kegiatan tinjauan (review) kelembagaan meliputi : 9 kehadiran undangan yang hadir dalam lokakarya (80%), CapaianIndikator 9 kepesertaan peremuan dalam Tim Refleksi Kelembagaan 100% 100% 100% BKM (20%), dan 100% 87% 9 jumlah minimal relawan yang 81% 76% 75% dilatih (25 orang). 80% Pada lokasi sasaran uji petik secara keseluruhan capaian kegiatan ini menunjukkan hasil Baik. Hasil pada lokasi di 5 propinsi menunjukkan capaian Baik Sekali, tetapi di Jawa Timur capaian indikator ini Buruk (33%).
57% 60% 40%
50% 33%
20% 0%
Kaltim Sulsel Jatim Sultra Irjabar NAD Masing-masing indikator kuantitatif (3 indikator) yang capaiannya di bawah standar terjadi secara sporadik pada lokasi uji petik.
Jabar
Bali
Sumut Nasional
c). Uji Petik Tinjauan (Review) Keuangan i. Umum Capaian pelaksanaan kegiatan siklus Tinjauan (Review) Keuangan pada kelurahan sasaran secara nasional menunjukkan kinerja dalam klasifikasi Baik (63%); dalam arti kegiatan siklus
tinjauan (review) keuangan tersebut secara umum memenuhi sebagian besar ketentuan yang berlaku. Dari 4 aspek yang diuji, pada aspek Laporan Keuangan memiliki capaian yang Buruk (Rendah), sedangkan 3 lainnya dalam klasifikasi Baik.
Review Keuangan 100%
76%
75% 64%
80%
63%
60%
35% 40% 20% 0% Transparansi dan Akuntabilitas
Laporan Keuangan
Pelatihan
Capaian Indikator
Nilai Akhir
ii. Transparansi & Akuntabilitas Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan aspek substansial dari ketentuan (koridor) proses dalam pelaksanaan kegiatan siklus review keuangan, secara umum dapat diterapkan dengan Baik. Pada lokasi uji petik, kegiatan ini dilaksanakan dengan capaian Baik hingga Baik Sekali; kecuali di Jawa Timur yang capaiannya Buruk karena ada 2 kelurahan yang belum melaksanakan review keuangan ini. Kelemahan umum yang terjadi karena ada 2 ketentuan yang tidak dipenuhi di banyak lokasi, yaitu : 9 Tidak diperoleh Transparansi dan Akuntabilitas kesepakatan tentang waktu Audit dan LPJ 95% 91% secara rutin dilaksana- 100% 80% 88% 80% 85% 76% 76% 77% kan oleh BKM, 80% 9 pembentukan Tim/ Panitia Review 60% dihadiri kurang dari 40% 30 peserta rembug warga di tingkat 17% 20% kelurahan. Ketentuan-ketentuan 0% Kaltim Sulsel Jatim Sultra Irjabar NAD Jabar Bali Sumut Nasional yang umumnya dapat dipenuhi adalah : 9 adanya keterwakilan perempuan dalam Tim Review, 9 kerjasama yang baik antara Tim Review dengan BKM / UP selama review berlangsung, 9 tersusun LPJ dari setiap pemanfaatan BLM, 9 sistem pembukuan BKM / UPK sesuai pedoman, dan 9 pelibatan Lurah dan unsur masyarakat lainnya dalam pelaksanaan review keuangan.
iii. Laporan Keuangan Aspek Laporan Keuangan dalam pelaksanaan review keuangan ini memiliki capaian yang Buruk (35%). Dari 9 propinsi yang diuji, lokasi di Propinsi NAD dengan kinerja Baik (74%), 2 propinsi memperoleh capaian Sedang, dan lainnya Buruk. Koridor laporan keuangan dalam review ini meliputi : 9 BKM telah melakukan Audit yang dilakukan LaporanKeuangan oleh lembaga audit independent, 9 hasil review keuangan disosialisasikan kepada 100% masyarakat melalui 74% 80% papan pengumuman minimal di 5 tempat 58% 50% strategis, dan 60% 9 laporan keuangan secara 33% 33% periodik disampaikan 40% 28% kepada Lurah / Kades, 21% PJOK, dan RW. 20% Dapat dipenuhi atau tidak 0% ketiga koridor tersebut diantara semua lokasi uji petik pada kondisi (terjadi) dengan kombinasi yang variatif.
35% 17% 0%
Kaltim Sulsel
Jatim Sultra Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
iv. Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk pembekalan bagi Tim Refleksi Keuangan dalam siklus tinjauan (review) keuangan mencapai kinerja yang Baik (75%); hampir semua ketentuan terkait pelatihan ini dapat dipenuhi oleh sebagaian besar lokasi yang diuji. Lokasi di 5 propinsi menunjukkan capaian yang Sangat Baik, 3 propinsi Baik, dan Propinsi Jawa Timur dalam kondisi capaian yang Buruk. Pelatihan Buruknya capaian di Jawa Timur disebabkan adanya beberapa kelurahan yang tidak 92% 100% 83% 83% 83% 83% melaksanakan pelatihan 77% 77% 75% (coaching) pembekalan Tim 80% 67% Review Keuangan. Kelemahan yang umum terjadi 60% adalah tidak dipenuhinya ketentuan dalam hal 40% 28% transparansi dan akuntabilitas penggunaan fixed cost 20% pelatihan (coaching) Tim 0% Review Keuangan BKM oleh Kaltim Sulsel Jatim Faskel melalui penyebarluasan laporan pengelolaan keuangan dengan ditempel pada sarana di 5 tempat strategis.
Sultra
Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
v. Capaian Indikator Kuantitatif Capaian indikator kuantitatif dalam pelaksanaan review ini menunjukkan kinerja Baik (64%). Ada 3 propinsi yang memiliki capaian yang Baik Sekali, Jawa Barat dengan capaian Baik, dan Jawa Timur menunjukkan kinerja yang CapaianIndikator Buruk. Dari 4 ketentuan yang tentang capaian secara kuantitatif, 2 diantaranya yang dominan terjadi di banyak lokasi, adalah : 9 penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial tidak seluruhnya KK miskin (dalam daftar PS-2) 9 repayment rate pinjaman bergulir kurang dari 90%.
94% 100%
83%
80% 60%
81% 73% 64%
63%
57% 50%
50%
40%
25%
20% 0% Kaltim Sulsel
Jatim
Sultra
Irjabar
NAD
Jabar
Bali
Sumut Nasional
4. CATATAN UMUM & REKOMENDASI a. Secara umum kegiatan siklus masyarakat tinjauan (review) patisipatif terlaksana dengan baik. Masing-masing bidang tinjauan (review), yaitu : Program, Kelembagaan, dan Keuangan terlaksana dengan capaian Baik juga. b. Capaian terhadap aspek Pemenuhan Substansi (koridor) untuk ketiga bidang review menunjukkan kinerja Baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan (koridor) yang ditetapkan untuk ketiga bidang review dapat dipenuhi oleh sebagian besar lokasi sasaran. Pada umumnya, untuk aspek ini seluruh lokasi (propinsi) menunjukkan capaian Baik, kecuali Jawa Timur dengan capaian Buruk. c. Capaian terhadap aspek Pelatihan (coaching) masyarakat untuk ketiga bidang review menunjukkan kinerja Baik hingga Baik Sekali. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang cukup kuat bahwa seluruh materi pelatihan (coaching) disampaikan dengan baik, dan masyarakat (peserta) terlibat aktif di dalamnya. Seluruh propinsi melaksanakan pelatihan terkait review partisipatif tersebut dengan capaian Baik hingga Baik Sekali; kecuali di Jawa Timur untuk pelatihan review keuangan yang capaiannya Buruk. d. Terkait prinsip transparansi & akuntabilitas, BKM-BKM telah memenuhi ketentuan sosialisasi di tingkat basis (di awal pelaksanaan review), menyatakan kesediaan melakukan review secara internal (bersama UP-UP), dan menyusun berita acara pelaksanaan review kelembagaan. Artinya, BKM memahami dan memiliki komitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, untuk teknis penyebaran hasil kegiatan melalui 5 media (sarana) pengumuman tidak terpenuhi. Kalaupun ada pemasangan pengumuman, jumlahnya tidak mencukupi 5 unit sehingga tetap dianggap tidak memenuhi syarat (standar). Secara umum, penerapan prinsip transparansi & akuntabilitas (oleh Faskel maupun masyarakat) nampak minim dalam berbagai aspek.
Direkomendasikan, perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman dan mendorong komitmen untuk penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas melalui sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan yang lebih intensif. Disisi lain, diperlukan pula suatu kajian terhadap teknis (caracara) dan sarana dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kearifan dan metode lokal yang berlaku di tengah masyarakat. e. Rendahnya kinerja Laporan Keuangan (kategori Buruk) terjadi secara meluas, merata hampir di seluruh lokasi. Dari 3 koridor yang ditetapkan terkait laporan keuangan tersebut, umumnya hanya 1 yang terpenuhi. Direkomendasikan, perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman dan mendorong komitmen BKM bahwa laporan keuangan dengan cara audit keuangan (oleh auditor independen), sosialisasi melalui sarana informasi umum, dan penyebaran melalui Lurah, PJOK, dan lembaga lokal merupakan bagian dari bentuk evaluasi dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat/ publik. Untuk teknis penerapannya, memerlukan bimbingan dan pendampingan yang intensif dari para Faskel dengan arahan strategi dari Korkot & KMW. f.
Pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) partisipatif yang terdiri : program, kelembagaan, dan keuangan dilaksanakan secara tidak bersamaam atau terpadu; melainkan ada jeda waktu (yang lama) diantara ketiganya. Implementasi dengan cara ini memang tidak menyimpang dari petunjuk teknis Review Partisipatif (yang lama) hingga diberlakukan petunjuk teknis yang baru akhir tahun 2009 yang lalu. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan Tinjauan Partisipatif (baru) harus dilakukan secara terpadu diantara bidang tinjauan (review), meliputi : program, kelembagaan, dan keuangan.
g. Khusus untuk Propinsi Jawa Timur memerlukan perhatian dan pengendalian yang lebih intensif. Dalam uji petik ini diketahui bahwa dari 13 koridor (ketentuan) dalam 3 bidang review ini terdapat 6 koridor dicapai dengan Buruk, 1 koridor Sedang (44%), 3 koridor Baik, dan 3 Baik Sekali. Dengan jumlah Lokasi tahun 2010 mencapai 1.884 kelurahan merupakan propinsi dengan jumlah lokasi sasaran terbanyak ke-2 (Jawa Tengah 2.003 kelurahan, Jawa Barat mencapai 1.697 kelurahan) tentu memerlukan pengendalian yang efektif dengan pengerahan personil yang memadai; baik di tingkat KMW, Korkot, hingga Faskel. Peningkatan kapasitas dan monitoring dari pihak pusat diperlukan lebih intensif untuk propinsi-propinsi yang memiliki lokasi sasaran yang besar tersebut.
---eof
