PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
Maret 2011
1|Page
1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
RWT adalah Rembug/Rapat Warga Tahunan warga kelurahan/desa yang dilakukan secara
rutin
pada
bulan
Desember
untuk
setiap
tahunnya
dalam
rangka
menyampaikan pertanggungjawaban BKM kepada masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama setahun. RWT juga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari paguyuban/himpunan warga kelurahan/desa. RWT merupakan wujud dari kedaulatan warga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola
kegiatan
pembangunan
khususnya
upaya
untuk
penanggulangan
kemiskinan di kelurahan /desa dengan acuan PJM (perencanaan jangka menengah) Pronangkis (program penanggulangan kemiskinan).
RWT bukan merupakan kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa ditegaskan bahwa RWT merupakan bagian dari kegiatan yang telah dicanangkan dalam program Warga kelurahan/ desa. Rembug Warga Tahunan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, tepatnya pada bulan Desember.
Adapun tujuan dari Uji petik kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) adalah:
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT) Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
2|Page
2. CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
Materi uji petik ini mencakup aspek-aspek berikut: pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM, pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT, pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT), pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT, pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT, kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang.
Uji petik pelaksanaan RWT ( Rembug Warga Tahunan) ini dilakukan selama periode Maret 2011 di 22 kelurahan yang tersebar di 3 propinsi. Pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) itu sendiri sudah berlangsung dari bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) di masyarakat. Berikut daftar nama kelurahan,kota/kabupaten dan propinsi yang menjadi lokasi uji petik pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) bulan Maret 2011.
No
Propinsi
Kabupaten/ Kota
Purwakarta 1
Jawa Barat
Subang
Pekan Baru 2
Riau Dumai
3
DKI Jakarta
Jakarta Timur Jakarta Pusat
Kelurahan Cibinong Warung Kadu Purwa Mekar Parakan Lima Linggarsari Cibohilir Ciherang Sindang Kasih Cisalada Plered Sarireja Kumpay Bumi Hayu Bongah Rancasari Tanjung Ruhu Tangkerong Utara Tanjung Palas Purnama Cakung Barat Pulogadung Cempaka Baru
3|Page
3. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1.
Umum
Capaian pelaksanaan kegiatan Uji petik RWT (Rembug Warga Tahunan) pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam secara nasional menunjukkan capaian Cukup (65%). Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan RWT tersebut masuk dalam kategori Cukup, sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan.
Berdasarkan 6 aspek (materi) yang dikaji dalam uji petik ini menunjukkan bahwa
capaian
53%
(kurang),
terutama
pada
aspek
mengetahui
pemahaman terhadap aturan RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM.
100% 100% 100% 89% 89% 87%
90% 80% 76% 70%
85% 82% 76%
67%
78%
67%67%
64%
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
76% 67%
60%
65%
63% 59% 59% 57% 53%
58%
60% 50% 50%
33%
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT) Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
44%
42% 40%
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
89%
Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
33% 33%
30%
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
25%
20%
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
10% Capaian Rata-rata Masing-masing Propinsi 0% JABAR
RIAU
DKI JAKARTA
RERATA
4|Page
3.2
Khusus
3.2.1
Aspek pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM Dalam pelaksanaan siklus RWT (Rembug Warga Tahunan) tidak
seluruh
ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 53%, sehingga dapat dikatakan Kurang. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara
Kurang dan Cukup. Capaian tertinggi ada di Jawa Barat
(76%) dan terendah Riau (33%) . Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah : Mengetahui bahwa salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat
yang mengatur tentang pelaksanaan RWT AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan RWT menyebut
agenda dan waktunya . Kondisi bahwa masyarakat belum mengetahui bahwa salah satu isi dari AD
BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT terindikasi dari : Masyarakat tidak mengetahui secara utuh tentang salah satu isi dari AD
BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT Masyarakat jarang mendapatkan sosialisasi tentang AD BKM/LKM secara
umum Kondisi bahwa terdapat AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan
RWT menyebut agenda dan waktunya, di lapangan ditemukan bahwa meskipun waktu pelaksanaan
RWT sudah jelas, akan tetapi agenda yang
dibahas pada umumnya sebatas Laporan Pertanggung-Jawaban Kegiatan Pengelolaan Dana BLM. Padahal untuk lokasi berdasarkan tahun program, agenda
yang
dibahas
sebetulnya
cukup
beragam,
sesuai
kebutuhan
masyarakat dan tahap pembelajaran berdasarkan tahun lokasi.
3.2.2 Aspek mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT. Pada aspek pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman
Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT; sudah pernah mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM; dan sudah mendapat penjelasan dari fasilitator bahwa RWT dilaksanakan setiap akhir tahun (bulan
5|Page
Desember) rata rata adalah 93%. Secara umum aspek ini ada pada kisaran baik sekali (100%) di Sumatera Utara dan Sumatera selatan. Dari 3 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan : mendapat penjelasan dari fasilitator bahwa RWT dilaksanakan setiap akhir
tahun (bulan Desember) pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan
PNPM MP 2009 terkait RWT.
3.2.3 Aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT). Pada aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug
Warga Tahunan (RWT), terkait di dalamnya adalah: i) pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu: menjaga agar penerapan prinsip-prinsip:
demokrasi,
partisipasi,
transparansi,
akuntabilitas
tetap
berlangsung dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan; ii)pimpinan kolektif BKM/LKM telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu dalam forum RWT; iii)dilakukan pembahasan terhadap perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM serta penetapannya dalam forum RWT; iv)dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam forum rembug warga tahunan, dilakukan penetapan
PJM pronangkis dan atau Rencana
Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan; v)dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan, tinjauan kelembagaan, dan tinjauan
program)
dalam
forum
rembug
warga
tahunan;
vi)dilakukan
penyampaian hasil audit keuangan BKM/LKM oleh auditor independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan, vii)peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan); viii)ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah diperiksa kelengkapannya oleh BKM/LKM Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Cukup. Capaian sama
ada di Jawa Barat (67%) dan Riau (67%), sedangkan DKI Jakarta kurang (42%) Ketentuan yang dapat dipenuhi adalah:
6|Page
Pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu:
menjaga
agar
transparansi,
penerapan akuntabilitas
prinsip-prinsip: tetap
demokrasi,
berlangsung
partisipasi,
dalam
kegiatan
menyampaikan
laporan
penanggulangan kemiskinan. pimpinan
kolektif
BKM/LKM
telah
pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu dalam forum RWT. dilakukan pembahasan terhadap perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM
serta penetapannya dalam forum RWT dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan,
tinjauan kelembagaan, dan tinjauan program) dalam forum rembug warga tahunan. dilakukan penyampaian hasil audit keuangan BKM/LKM oleh auditor
independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan, Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi adalah: dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam
forum rembug warga tahunan, dilakukan penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi
utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan). ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah
diperiksa kelengkapannya oleh BKM/LKM
3.2.4
Aspek Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT Dari aspek ini diketahui tentang pemahaman terhadap alur dan langkah-
langkah pelaksanaan kegiatan RWT.. Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori kurang di DKI
Jakarta (33%) dan Cukup di Riau (67%) dan Baik di Jawa Barat (89%) Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : Tidak optimalnya kegiatan bimbingan tentang tata cara pelaksanakan RWT
kepada panitia. Tidak dilaksanakannya agenda RWT (sesuai tahun) semua oleh panitia
RWT .
7|Page
3.2.5
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah
kegiatan RWT meliputi : Fasilitator melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan RWT kepada BKM,
Aparat, Relawan, dan memfasilitasi penyusunan rencana sosialisasi ke masyarakat. BKM dan panitia melakukan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan RWT
kepada masyarakat BKM dan panitia melakukan sosialisasi hasil RWT kepada masyarakat
Secara nasional bulan Maret 2011, capaian untuk aspek ini tergolong
Baik
(82%). Hanya lokasi uji petik di DKI Jakarta yang memiliki capaian kurang (58%) Kelemahan umumnya terjadi pada : BKM, panitia melakukan sosialisasi hasil RWT kepada masyarakat.
3.2.6
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT
sebelum pelaksanaan kegiatan RWT meliputi : fasilitator
memberikan
bimbingan/
pembekalan
tentang
tata
cara
pelaksanaan RWT kepada BKM dan Relawan (KBK). fasilitator menjelaskan tentang rangkaian agenda kegiatan yang dilakukan
dalam RWT. bimbingan fasilitator cukup sehingga panitia, BKM meningkat pemahaman
dan ketrampilan dan mampu melaksanakan RWT Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori Sangat Baik di
Riau (100%) dan Baik di Jawa Barat (89%) dan Cukup di DKI Jakarta (67%) Adapun hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : Tidak optimalnya bimbingan fasilitator cukup sehingga panitia, BKM
meningkat pemahaman dan ketrampilan dan mampu melaksanakan RWT
8|Page
3.2.7
Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang meliputi: jumlah peserta aktif (punya hak bicara dan suara) yang diundang dalam
RWT adalah minimal 2% dari jumlah total penduduk dewasa pelaksanaan RWT sudah kuorum (dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% +
1) dari jumlah total peserta aktif. (Sesuai AD BKM/LKM) pelaksanaan RWT juga mengundang peserta non utusan a.l: aparat
pemerintah kelurahan/ kecamatan, perwakilan organisasi, relawan, KSM, masyarakat miskin Secara nasional bulan Maret 2011, capaian untuk aspek ini tergolong Kurang (59%). Hanya lokasi uji petik di Riau yang memiliki capaian Baik (89%) Kelemahan umumnya terjadi pada : jumlah peserta aktif (punya hak bicara dan suara) yang diundang dalam
RWT adalah minimal 2% dari jumlah total penduduk dewasa pelaksanaan RWT sudah kuorum (dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% +
1) dari jumlah total peserta aktif. (Sesuai AD BKM/LKM)
4. CATATAN UMUM & REKOMENDASI
1.
Pemahaman secara Subtansi tentang siklus tahunan khususnya pelaksanaan Rembug Warga Tahunan(RWT) dan Tinjauan Partisipatif ditingkat BKM atau pun Fasilitator masih lemah,terbukti dengan tidak adanya Tim review dlm TP sebelum melakukan RWT.
2.
Proses Tinjauan / Review partisipatif yang menjadi dasar dokumen yang akan disampaikan pada saat RWT tidak terbahas dengan baik,walau ada penyusunan anggota tim review tetapi proses tidak dipersiapkan dengan baik,sehingga rata – rata tujuan dari review tidak tercapai hal ini dibuktikan tidak adanya dokumen pendukung yang bsa disampaikan pada saat uji petik.
3.
Waktu pelaksanaan RWT terlambat dari jadwal yang ditetapkan sesuai target Siklus RWT, yakni terlaksana pada bulan Pebruari 2011. Hal ini disebabkan oleh pemahaman BKM yang umumnya masih memaknai kegiatan RWT sebagai bagian dari kegiatan BLM, karenanya BKM menunggu seluruh kegiatan pemanfaatan BLM selesai baru melaksanakan RWT
9|Page
4.
Audit Independen tahun 2010 belum dilaksanakan, termasuk Audit Tahun 2009. Umumnya saat ini masih proses pengadaan Auditor yang dikoordinir melalui KMW.
5.
Rencana Kerja BKM yang seharusnya ditetapkan pada saat RWT, umumnya masih belum jelas/belum konkrit. BKM lebih memaknai rencana kerja hanya sebatas rencana kegiatan pemanfaatan dana BLM
6.
Proses RWT hanya mengagendakan penyampaian LPJ BKM dan proses penjaringan usulan kegiatan. Review Partisipatif dan Kelembagaan tidak dilakukan secara tuntas, PJM Pronangkisnya masih produk tahun 2009 dan belum di review, begitu juga dengan Renta tahun 2011 yang belum ditetapkan
7.
Semua kelurahan belum menetapkan prioritas kegiatan pada saat RWT, baik untuk kegiatan pemanfaatan BLM maupun untuk diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan/Kecamatan. Khusus prioritas BLM-APBN, tidak dilakukan karena Informasi pagu alokasi dana belum diketahui. Hasil koordinasi dengan Tim Korkot mengatakan bahwa mereka belum menyampaikan kepada BKM karena kuatir ada perubahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya
8.
Laporan RWT belum terdokumentasikan dengan baik dan ada beberapa kekurangan materi yang perlu dilaporkan, sebagai contoh: Laporan Keuangan LKM selama setahun, RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan/Pemasukan dan Biaya) untuk UPK dan Sekretariat (BKM), serta program kerja LKM Dokumen Review Partisipatif kurang lengkap.
9.
Dokumen kegiatan review program, keuangan dan kelembagaan tidak lengkap. Kegiatan review program tidak didasarkan pada penyepakatan melalui rembug masyarakat. PJM Pronangkis yang tersusun tidak mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Potensi lokal yang dimiliki tidak dicantumkan di dalam program yang disusun di dalam PJM Pronangkis
10 | P a g e
