PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2011
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
Oktober 2011 1|Page
1.1
LATAR BELAKANG PELAKSANAA N UJI PETIK RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
RWT
adalah
singkatan
dari
Rembug/Rapat
Warga
Tahunan
warga
kelurahan/desa yang dilakukan secara rutin pada bulan Desember untuk setiap tahunnya. RWT juga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari paguyuban/himpunan warga kelurahan/desa. RWT merupakan wujud dari kedaulatan warga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola kegiatan pembangunan khususnya upaya untuk penanggulangan kemiskinan di kelurahan /desa dengan acuan PJM (perencanaan jangka menengah) Pronangkis (program penanggulangan kemiskinan). RWT bukan merupakan kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa ditegaskan bahwa RWT merupakan bagian dari kegiatan yang telah dicanangkan dalam program Warga kelurahan/ desa. Rembug Warga Tahunan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, tepatnya pada bulan Desember.
Adapun tujuan dari Uji petik kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) adalah:
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT)
Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
2|Page
2
CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
Materi uji petik ini mencakup aspek-aspek berikut: pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM, pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT, pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT), pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT, pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT, kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
Uji petik pelaksanaan RWT ( Rembug Warga Tahunan) ini dilakukan selama periode Oktober 2011 di 18 kelurahan yang tersebar di 5 propinsi. Pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) itu sendiri sudah berlangsung hingga akhir bulan Januari 2011 dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) di masyarakat. Berikut daftar nama kelurahan,kota/kabupaten dan propinsi yang menjadi lokasi uji petik pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) bulan Oktober 2011.
No Provinsi 1 Jawa Barat
Kota/Kabupaten Kab. Cirebon
2 Banten
Kota Serang
3 Sumatera Utara
Padang Sidempuan
4 Jambi
Singkawang
Batang Ayumi Jae Pudun Jaya Sitamiang Kasang Beliung Lawang Agung Sungai Jernih Roban
Singkawang Sambas
Sungai Rasau Tumok Manggis
Jambi Sungai Penuh
5 Kalimantan Barat
Kelurahan Kali Rahayu Tuk Karang Gunung Lemah Abang Kulon Dana Mulya Dukuh Sindang Sari Bayu Mekar Panyanggar
3|Page
2.1 III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1.
Umum Capaian pelaksanaan kegiatan Uji petik RWT (Rembug Warga Tahunan)pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam secara nasional menunjukkan capaian 84%. Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan RWT tersebut masuk dalam kategori Baik, sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan.
Capaian Rata-rata Masing-masing Propinsi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
90%
95%
75%
77%
81%
84%
Capaian Rata-rata Masingmasing Propinsi
3.2
Khusus
3.2.1
Aspek pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Dalam pelaksanaan siklus RWT (Rembug Warga Tahunan) seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 77%, sehingga dapat dikatakan
Baik. Secara umum
capaian kegiatan ini berkisar diantara Cukup sampai dengan Baik. Capaian di Banten dan Kalimantan Barat (100%), Sumatera Utara (83%) , Jawa Barat (67%) dan terendah adalah Jambi (33%).
4|Page
Hampir semua ketentuan terpenuhi ,hanya ada kasus-kasus tertentu di lokasi Jawa Barat dan Jambi yang tidak memenuhi ketentuan ini :
Mengetahui bahwa salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT
AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan RWT menyebut agenda dan waktunya .
Kondisi bahwa masyarakat belum mengetahui bahwa salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT terindikasi dari :
Masyarakat tidak mengetahui secara utuh tentang salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT
Masyarakat
jarang
mendapatkan
sosialisasi
tentang
AD
BKM/LKM secara umum
Kondisi bahwa terdapat AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan RWT menyebut agenda dan waktunya, di lapangan ditemukan bahwa meskipun waktu pelaksanaan RWT sudah jelas, akan tetapi agenda yang dibahas pada umumnya sebatas Laporan Pertanggung-Jawaban Kegiatan Pengelolaan Dana BLM. Padahal untuk lokasi berdasarkan tahun program, agenda yang dibahas sebetulnya cukup beragam, sesuai kebutuhan masyarakat dan tahap pembelajaran berdasarkan tahun lokasi.
5|Page
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM 100%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.2
100% 83%
77%
67%
33%
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Aspek mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
Pada aspek pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT; sudah pernah mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM; dan sudah mendapat penjelasan dari fasilitator bahwa RWT dilaksanakan setiap akhir tahun (bulan Desember) rata rata adalah 87%. Secara umum aspek ini ada pada kisaran sangat baik di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat (100%). Sementrara provinsi Banten dan Jambi ada di kisaran Cukup (67%).
Dari 3 ketentuan (koridor) pada aspek ini ketentuan yang tidak dapat dipenuhi dua provinsi tersebut dalam hal :
pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT.
mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM
6|Page
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.3
100%
100% 87%
67%
67% Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
Aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT).
Pada aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT), terkait di dalamnya adalah: i) pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu: menjaga agar penerapan prinsip-prinsip: demokrasi, partisipasi, transparansi,
akuntabilitas
tetap
berlangsung
dalam
kegiatan
penanggulangan kemiskinan; ii)pimpinan kolektif BKM/LKM telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu
dalam
forum
RWT;
iii)dilakukan
pembahasan
terhadap
perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM serta penetapannya dalam forum RWT; iv)dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam forum rembug warga tahunan, dilakukan penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan; v)dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan, tinjauan kelembagaan, dan
7|Page
tinjauan program) dalam forum rembug warga tahunan; vi)dilakukan penyampaian
hasil
audit
keuangan
BKM/LKM
oleh
auditor
independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan, vii) peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan); viii) ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah diperiksa kelengkapannya oleh BKM/LKM
Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Baik. Capaian tertinggi ada di Banten (100%), terendah di Sumatera Utara (42%)
Ketentuan yang dapat dipenuhi adalah:
pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu: menjaga agar penerapan prinsip-prinsip: demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas tetap berlangsung dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
pimpinan kolektif
BKM/LKM telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu dalam forum RWT;
dilakukan pembahasan terhadap perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM serta penetapannya dalam forum RWT
dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam forum rembug warga tahunan, dilakukan penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan
dilakukan penyampaian hasil audit keuangan BKM/LKM oleh auditor independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi adalah:
dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan, tinjauan kelembagaan, dan tinjauan program) dalam forum rembug warga tahunan
8|Page
peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan)
ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah diperiksa kelengkapannya
oleh BKM/LKM
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT) 100% 92%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.4
75%
42%
71%
44%
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT)
Aspek Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
Dari aspek ini diketahui tentang pemahaman terhadap alur dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan RWT..
Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori Cukup di Sumatera Utara (75%) dan Jambi (69%), Kalimantan Barat (78%). Kategori Baik di Jawa Barat (83%) dan Sangat baik di Banten (100%).
9|Page
Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.5
83% 75%
78%
81%
69%
Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT meliputi :
Fasilitator melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan RWT kepada BKM, Aparat, Relawan, dan memfasilitasi penyusunan rencana sosialisasi ke masyarakat.
BKM dan panitia melakukan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan RWT kepada masyarakat
BKM dan panitia melakukan sosialisasi hasil RWT kepada masyarakat
Secara nasional bulan Oktober 2011, capaian untuk aspek ini tergolong Sangat Baik (93%).
10 | P a g e
Kelemahan umumnya terjadi pada :
BKM,
panitia
melakukan
kegiatan
sosialisasi
sebelum
pelaksanaan RWT kepada masyarakat
BKM,
panitia
melakukan
sosialisasi
hasil
RWT
kepada
masyarakat.
Terdapat satu kelurahan di Sumatera Utara yang sangat lemah di
aspek ini yaitu Sitameang, Padang Sidempuan.
Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT 100% 100%
100%
100%
92%
93%
90% 75%
80% 70% 60%
Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.6
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT meliputi :
fasilitator memberikan bimbingan/ pembekalan tentang tata cara pelaksanaan RWT kepada BKM dan Relawan (KBK).
fasilitator menjelaskan tentang rangkaian agenda kegiatan yang dilakukan dalam RWT.
11 | P a g e
bimbingan fasilitator cukup sehingga panitia, BKM meningkat pemahaman dan ketrampilan dan mampu melaksanakan RWT
Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori Sangat Baik di seluruh provinsi (100%) ,
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
3.2.7
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang meliputi:
jumlah peserta aktif (punya hak bicara dan suara) yang diundang dalam RWT adalah minimal 2% dari jumlah total penduduk dewasa
pelaksanaan RWT sudah kuorum (dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% + 1) dari jumlah total peserta aktif. (Sesuai AD BKM/LKM)
pelaksanaan RWT juga mengundang peserta non utusan a.l: aparat pemerintah kelurahan/ kecamatan, perwakilan organisasi, relawan, KSM, masyarakat miskin
12 | P a g e
Secara nasional bulan Februari 2011, capaian untuk aspek ini tergolong Cukup (74%). Untuk Banten dan Jawa Barat mencapai angka tetinggi (100%) dan (92%). Ada dua lokasi di Sumatera Utara yakni Panyanggar dan Sitameang, Padang Sidempuan yang lemah di semua aspek, dan di Kalimantan Barat terjadi di kelurahan Tumuk Manggis, kabupaten Sambas.
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang 100% 100%
92% 83%
90%
74%
80% 70% 60% 50%
50%
44%
40% 30%
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
20%
10% 0%
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI 1. Untuk persiapan kegiatan mulai dari penyiapan bahan/materi sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan, pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan dan basis sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada satu wilayah yang partisipasi perempuan masih kurang (provinsi Kalimantan Barat), dikarenakan pertemuan sering dilakukan pada malam hari, hal ini berdampak pula pada keanggotaan BKM dimana anggota perempuan hanya 1 orang. Hal ini berarti tujuan program untuk meningkatkan kesetaraan kaum perempuan dalam serangkaian kegiatan penentuan keputusan tidak berjalan.
Dari
PJM Pronangkis yang masih berlaku, secara teoritis mencantumkan bentuk
13 | P a g e
pelaporan yang sempurna, artinya ada Potensi Masalah, ada Rencana tahunan Kegiatan beserta daftar prioritas kegiatan dan ada Daftar KK Miskin penerima manfaat hasil PS2.
PJM Pronangkis yang ada masih
belum
kebutuhan
semuanya
mengakomodir
masyarakat,
artinya
pelaksanaan kegiatan BLM di lapangan tidak mendahulukan unsur prioritas. 2. RWT kurang menjadi perhatian BKM dan lebih fokus pada pelaksanaan siklus yang ada di PLPBK. Bahkan di Kota Padang Sidempuan provinsi Sumatera Utara, ada yang sama sekali belum melaksanakan RWT tahun 2010.
Adapun
yang
dilaksanakan,
sebatas
pertanggung-jawaban
pelaksanaan kegiatan BLM. Dokumen hasil rembuk warga tahunan juga tidak tersedia di sekretariat BKM. Secara umum hasil uji petik Rembuk Warga Tahunan yang berada di Kota Padang Sidempuan provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik, bahkan terkesan siklus PM di nomor duakan, dan lebih pada penghabisan dana BLM, baik yang berupa kegiatan reguler maupun kegiatan PLPBK. Kurang adanya pengendalian pendamping dan bahkan terkesan pembiaran terhadap pelaksanaan siklus. 3. Sementara itu untuk hasil uji petik di provinsi Jambi, secara umum peserta FGD dari BKM dan UPK belum memahami aturan RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM. Peserta dari BKM dan UPK pernah mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP Tahun 2009, namun ketika dilakukan pertanyaan berlanjut apa warna isi buku dan tentang RWT di Bab berapa, hampir sebagian peserta tidak memberikan jawaban pasti dan memberikan jawaban tidak tahu.
Berkaitan dengan
pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan RWT, yang masih kurang (perlu meningkatkan kinerjanya) yakni pada aspek belum ada pembahasan terhadap perubahan AD, penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan serta penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga.
Selain itu kelemahan yang perlu
mendapatkan perhatian lebih lanjut, yakni hasil pelaksanaan kegiatan RWT belum secara utuh diperiksa kelengkapannya oleh BKM/LKM. Selain itu, menurut pengakuan peserta FGD peserta aktif yang diundang dalam RWT belum mencapai min.2% jumlah total penduduk dewasa. 4. Secara umum hasil monitoring uji petik Tinjauan Partisipatif dan Rembug Warga Tahunan di Kabupaten Pandeglang dan kota Serang KMW 03 Provinsi Banten sudah berjalan lancar dan Untuk kegiatan di lapangan, diindikasikan bahwa pelaksanaan Tridaya tidak berjalan, hanya didominasi
14 | P a g e
oleh kegiatan infrastruktur (Kegiatan Paving Block). Pengelolaan dana bergulir di UPK belum berjalan dengan baik. Pemahaman tentang Rembug Warga Tahunan masih minim oleh sebagian Anggota BKM di karenakan pendampingan Tim Fasilitator kurang efektif diakibatkan gaji fasilitator yang terhambat selama 3 Bulan. 5. Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif tahun 2011 di Kab. Rejang Lebong, provinsi Bengkulu, secara umum mengalami keterlambatan dari target (belum berjalan). Disamping itu, proses Pemilu LKM juga banyak yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karena itu direkomendasikan kepada KMW untuk memberikan dorongan dan melakukan pengendalian secara kontinyu sehingga pelaksanaa kedua kegiatan tersebut tetap berjalan
sesuai
koridor
program
tanpa
mengabaikan
substansi
pembelajaran; Tingkat pemahaman warga terhadap pelaksanaan Tinjauan Partisipatif seperti yang dilakukan pada tahun 2010 lalu kurang menyentuh ketepatan sasaran program, terutama melihat seberapa besar KK Miskin (PS-2) yang telah memperoleh manfaat atas kontribusi BLM dan dampak atas
peningkatan
social-ekonomi
warga
miskin.
Untuk
itu,
direkomendasikan beberapa upaya untuk peningkatan capaian ketepatan sasaran penerima manfaat bagi warga miskin kedepan; Tim Fasilitator perlu memiliki peta lokasi warga miskin hasil pemetaan PS-2 ditiap wilayah dampingan sehingga memudahkan dalam memastikan capaiannya, terutama didalam memfasilitasi/mengendalikan proses penetapan prioritas kegiatan dan verifikasi kelayakannya; 6.
Di kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdapat temuan bahwa, Anggaran Dasar BKM Belum mencantumkan pasal yang menjelaskan pelaksanaan RWT dan Waktu Pelaksanaannya, Masih Banyaknya Dokumen-dokumen BKM yang tidak ada di sekretariat, Penggunaan dana Fixcost masih belum mencerminkan transparansi, Pemahaman Secara Substansi tentang siklus tahunan(RWT dan Tinjauan Partisipatif) harus di tingkatkan lagi melalui penguatan-penguatan
yang
instensif.
Sedangkan
untuk
kabupaten
Sumedang, Jawa Barat, pelaksanaan kegiatan TP dan RWT seharusnya mencerminkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya baik berupa evaluasi program, keuangan maupun kelembagaan BKM yang telah berjalan. Evaluasi program yang disusun belum
berfokus pada
kebutuhan jangka panjang dan berdampak luas bagi pemanfaatan masyarakat, program yang dirancang tidak tersusun secara sistematis sehingga memang suatu program bukan kegiatan di dalam PJM
15 | P a g e
Pronangkis. Potensi lokal yang ada seperti, iuran perelek, zakat produktif, Program PKK, desa siaga, dan lain-lain belum diintegrasikan ke dalam perencanaan Jangka Menengah (PJM Pronangkis) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjalin kerjasama/ bermitra dengan lembaga/ instansi yang ada di lingkungan desa tersebut sehingga apabila tidak terdapat
BLM,
kegiatan
tetap
bisa
berjalan.
Pemanfaatan
BLM
dimanfaatkan berdasarkan prioritas kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dengan berdasarkan pada dampak, kemendesakan dan manfaat lebih luas sehingga pembelajaran ini harus diterapkan kepada masyarakat melalui pendampingan fasilitator. Masih lemahnya penggalian data PS dalam memetakan potensi dan masalah yang dapat diselesaikan melalui sistem sumber dari luar dan sistem sumber/ potensi dari dalam. Penyerahan data PS pada RT / RW berdampak pada penyusunan daftar KK Miskin tidak berbasis pada hasil RK di tingkat kelurahan. Bahkan, menggunakan data baku yang ada di Podes, BKKBN, Raskin, Jamkesmas dan lain-lain. Seharusnya data-data tersebut menjadi data pembanding dengan hasil pemetaan swadaya.
Lemahnya visi dan misi BKM yang
termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) LKM tidak terkoreksi dalam kegiatan review kelembagaan. Seharusnya, kelemahan dan kekurangan dalam pengorganisasian LKM baik yang tercantum dalam AD/ ART maupun
tidak
tetapi
menjadi
perbaikan
dan
perubahan
pada
keorganisasian LKM tersebut ke depan.
16 | P a g e
