PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN PEMANFAATAN BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)
Oktober 2010
1|Page
I.
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK PEMANFAATAN BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)
Kegiatan pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang merupakan dukungan dana stimulan PNPM Mandiri Perkotaan, yang dapat digunakan secara fleksibel oleh masyarakat sebagai upaya pembelajaran penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan PJM dan renta Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kelurahan/Desa sasaran PNPM mandiri Perkotaan.
Kegiatan pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) di masyarakat berlangsung selama 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun, dengan rentang waktu 4 (empat) bulan sekali.
Adapun tujuan dari Kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ini adalah: Mengukur pencapaian substansi sesuai indicator kunci kuantitatif dan kualitatif yang telah ditetapkan, dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat kelurahan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana BLM tahap 1,tahap 2, tahap 3, dengan mendapatkan informasi dari pelaku langsung dan masyarakat (responden) tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan Coaching Pengeloalaan dan BLM dengan koridor yang telah ditentukan oleh KMP. Mengukur capaian indicator kuantitatif dan kesesuaian data yang dilaporkan di SIM dengan informasi lapangan (akurasi data SIM menjadi dasar perhitungan capaian indicator kuatitatif). Mengetahui ketersediaan materi sosialisasi khususnya dari aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan kesesuaian dengan spesifikasi yang disyaratkan .
II.
CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS PEMANFAATAN BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)
Materi uji petik ini mencakup aspek-aspek berikut: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelaolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat derngan PJM
2|Page
Pronangkis dan usulan kegiatan yang disetujui BKM, Ketepatan sasaran,manfaat dan pemeliharaan kegiatan, Kualitas peng administrasian/pencatatan keuangan, Penyimpangan Dana, Pelaksanaan coaching pengelolaan Dana BLM, capaian indicator kuantitatif dan kesesuaian dengan data/informasi pendukung di lapangan (akurasi data SIM), Ketersediaan materi sosialisasi dan capaian sosialisasi terkait dengan kegiatan pengelolaan Dana BLM, kelengkapan administrasi pendukung dalam memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BLM.
Uji petik siklus Kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ini dilakukan selama periode Oktober 2010 di 20 kelurahan yang tersebar di 5 propinsi. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan BLM itu sendiri masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2010 dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan pemanfaatan dana BLM di masyarakat. Berikut daftar nama kelurahan,kota/kabupaten dan propinsi yang menjadi lokasi uji petik pemanfaatan dana BLM bulan Oktober 2010.
No
Propinsi
Kota/Kabupaten
Kelurahan
1
Sumatera Utara
Binjai
Tanah Seribu
Medan
Karang Berombak
Deli Serdang
Patumbak Satu
Karo
Rumah Berastagi
Karo
Kandibata
Palembang
Sekip Jaya
2
Sumatera Selatan
Tuan Kentang II Ilir
3
4
Sumatera Barat
Bangka Belitung
Prabumulih
Prabumulih
Padang
Kapolo Koto
Pariaman
Talago Sarik
Pariaman
Jalan Baru
Pangkal Pinang
Sriwijaya Opas Pintu Air
Bangka
Penyamun
3|Page
5
Jawa Barat
Indramayu
Tegal Lestari
Majalengka
Parakan
Cirebon
Argasurya
III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1. Umum Capaian pelaksanaan kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam secara nasional menunjukkan capaian 45,2%. Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan pemanfaatan dana BLM tersebut kurang, sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan. Berdasarkan 5 aspek (materi) yang dikaji dalam uji petik ini menunjukkan bahwa capaian 45,2 (kurang), terutama pada aspek ketersediaan materi dan sosialisasi Siklus BLM dan ketersediaan pernyataan bersama masyarakat tentang BLM.
4|Page
3.2. KHUSUS 3.2.1. Aspek Pemenuhan Substansi Dalam pelaksanaan siklus pemanfaatan dana BLM hampir seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 75%, sehingga dapat dikatakan Cukup Baik. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara Cukup, Baik dan Baik Sekali. Capaian tertinggi ada di Sumatera Utara (87%) dan terendah Sumatera Barat (66%) Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah : Laporan keuangan Sekretariat/UPK dan panitia tidak terpasang di papan informasi dan diperbarui setiap bulan. Daftar KSM/ panitia/calon penerima manfaat dalam daftar tunggu tidak diumumkan kepada warga minimal di lima titik papanpengumuman public. Tidak terdapatnya rencana pemeliharaan yang jelas terhadap infrastruktur yang telah dibangun Tidak semua penerima dana BLM adalah warga miskin yang terdapat dalam hasil PS Kondisi bahwa hasil review PS tidak disosialisasikan melalui media warga minimal di 5 tempat strategis diungkapkan oleh masyarakat (responden) dengan pernyataan : media warga (papan pengumuman) yang ada tidak mencapai 5 unit. masyarakat tidak mengetahui (secara pasti) adanya pengumuman tersebut. Masyarakat/BKM menganggap efektifitas pengumuman/penempelan di papan informasi belum efektif (mudah rusak oleh tangan jahil dan cuaca). Kondisi bahwa tidak semua penerima manfaat adalah warga miskin yang tertera di data PS2, dijelaskan BKM, bahwa dana bergulir akan macet apabila semua pemanfaat dana bergulir adalah warga miskin. Meskipun telah terbentuk tim pengelola pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur, tetapi tidak ada rencana pemeliharaan yang jelas.
3.2.2. Aspek Pelaksanaan Coaching Pemanfaatan dana BLM
Pada aspek pelaksanaan coaching pemanfaatan dana BLM, terkait dengan ketersediaan pemandu, modul dan pengumuman dana fixed cost coaching pemanfaatan dana BLM, rata rata adalah 56%,. Secara umum aspek ini ada pada kisaran baik sekali (100%) di Sumatera Utara dan kurang di Sumatera Selatan (17%), Sumatera Barat (56%) dan Babel (50%).
Dari 3 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : Pemandu telah mengikuti coaching dari KMW
Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan : Modul yang dikembangkan oleh KMP belum semauanya digunakan. Penggunaan dana fixed cost pelatihan/coaching belum diumumkan pada lima tempat strategis.
5|Page
3.3.3. Aspek Capaian Indikator dan kesesuaian di lapangan.
Pada aspek capaian indicator dan kesesuaian di lapangan, terkait di dalamnya adalah kesesuaian data proposal yang ada di BKM dan yang ada di SIM, realisasi dana BLM antara SIM sama dengan laporan KSM, evaluasi kinerja keuangan BKM masuk dalam kategori memadai dan 30% usulan kegiatan yang didanai merupakan usulan KSM yang anggotanya adalah perempuan. Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Cukup. Capaian tertinggi ada di Babel (81%). Capaian terendah ada di Jawa Barat (0%).
Ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : kesesuaian data proposal yang ada di BKM dan yang ada di SIM realisasi dana BLM antara SIM sama dengan laporan KSM
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi adalah: Evaluasi kinerja keuangan BKM, masuk pada kategori BKM Memadai. 30% usulan kegiatan yang didanai merupakan usulan KSM yang anggotanya adalah perempuan
3.3.4. Aspek Ketersediaan Materi dan Sosialisasi Siklus BLM.
Dari aspek ini diketahui sejauh mana spesifikasi yang ditetapkan terkait pengadaan media sosialisasi dan pendistribusian media sosialisasi (poster) tentang BLM ke kelurahan tepat waktu. Capaian pada seluruh lokasi uji petik menunjukkan kategori kurang di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Babel. Capaian Sangat Baik diperoleh Jawa Barat . Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : spesifikasi yang ditetapkan terkait pengadaan media sosialisasi. pendistribusian media sosialisasi (poster) tentang BLM ke kelurahan tepat waktu
3.3.5. Aspek Ketersediaan Pernyataan Bersama
Aspek ketersediaan Pernyataan Bersama meliputi : Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 1 dan kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 2. Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 2 dan kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 3. Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 3
Secara nasional, capaian untuk aspek ini tergolong Kurang (31%). Lokasi uji petik di sumatera Selatan, Babel, Sumatera Barat dan Jawa Barat, memiliki capaian kurang.
6|Page
Kelemahan umumnya terjadi pada : Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 1 dan kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 2. Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 2 dan kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 3. Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 3
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI 1. Penyerapan BLM, Proses intervensi BLM di propinsi Bangka Belitung terdapat proses penyerapan BLM yang sama dengan tahun intervensi berbeda, seperti penyerapan BLM di kelurahan/ LKM yang terbentuk pada tahun 2006 (yg berarti masuk tahun intervensi ke-4 di thn 2010) telah memperoleh BLM sampai dengan putaran ke-3. Begitupula dengan LKM tahun 2007. Terdapat BKM/LKM tahun 2009 yg seharusnya memanfaatkan BLM putaran-1 telah menyerap dana BLM putaran-2 di tahun 2009 karena kelebihan DIPA TA. 2009 yang diserap keseluruhan sesuai dengan surat NPK No.168.tentunya hal tersebut dapat mengganggu proses pelaksanaan siklus pemanfaatan BLM. 2. Kegiatan Mikro Kredit, terdapat 6 kelurahan yang tidak melakukan kegiatan mikro kredit dan tidak melakukan pencatatan pembukuan. Dari 3 kelurahan yang dikunjungi di Kota Pangkal Pinang, hanya 1 kelurahan yang melakukan pencatatan sampai bulan September 2010, yakni Kelurahan Pintu Air. Kelurahan Sriwijaya dan Opas pencatannya hanya sampai pada bulan Juni dan Maret 2010. Kelurahan Opas,yg dianggap best practice tidak melaksanakan pencatatan pembukuan secretariat dengan baik, begitu pula UPK yg ditemui disekretariat tidak hadir dan tidak terdapat pembukuan UPK. Case opname pada pembukuan UPK dan secretariat di 4 kelurahan yg dikunjungi ( hanya 2 kelurahan,yakni Kelurahan Sriwijaya dan Pintu Air) dapat dicheck ketersediaan dana di petty cash dan itu pun terdapat perbedaan antara yg dicatat dengan di tangan. Pencatatan pembukuan di secretariat dan UPK cukup terganggu dengan aturan yg belum jelas dibuat dan disepakati oleh pimpinan kolektif LKM karena belum mengerti peran dan fungsi dari LKM dengan baik sehingga belum ada aturan tentang pengelolaan keuangan UPK dan BKM. telah mendapat ujian pada bulan Maret 2010 untuk mencairkan dana BLM putaran-2 termin 1 di tahun 2010. 3. Kesesuaian Rencana dan Kegiatan,
ketidak-sesuaian antara rencana dan kegiatan diindikasikan denghan temuan tidak memiliki dokumen PJM Pronangkis (dengan alasan masih di pimpinan kolektif lama). Padahal dokumen PJM Pronangkis di pimpinan kolektif baru harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, tidak sekedar berdasarkan usulan/ kebutuhan masyarakat saja tetapi atas kesepakatan dan prioritas tahunan. Kegiatan yang dilaksanakan dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan dan dokumen kesepakatan, seperti: surat pernyataan hibah, monitoring harian, dan tanggung renteng.
Masih belum dipahami pentingnya kesesuaian/ konsistensi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan PJM Pronangkis dan usulan kegiatan yang disetujui BKM, sebagai contoh: dokumen Renta
7|Page
2010 tidak tersedia di sekretariat/kantor LKM/BKM, padahal dokumen itu sebagai acuan penyusunan BAPPUK/ RPD. (hal ini juga membuktikan, tidak dilaksanakannya Review Program di tahun sebelumnya/ 2009) 4. Sasaran Pemanfaatan
Masih ditemukan kegiatan infrastruktur yang tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam umur yg panjang.
Adanya ketidak-tepatan sasaran, manfaat kegiatan, terutama dalam KSM Perguliran, di mana ditemukan anggota KSM/penerima manfaat adalah warga non miskin (non PS2)
5. Transparansi & Akuntabilitas,
proses transparansi BKM/LKM belum berjalan dengan baik. Pimpinan kolektif BKM belum sepenuhnya memahami tentang aturan pengelolaan keuangan dan belum mempelajari AD/ART sehingga belum ada pengaturan tentang honor UPK karena belum pernah dibahas di Rapat koordinasi pimpinan kolektif. Serta belum ada kegiatan review partisipatif dan audit tahunan LKM.. Penggunaan papan informasi di beberapa kelurahan yang dikunjungi, belum maksimal, sebagian besar papan informasi yang ada hanya 1-3 buah saja. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan hanya diketahui oleh masyarakat disekitar proyek/kegiatan yang akan dibangun. Begitupula dengan calon peminjam/ KSM ekonomi bergulir, tidak terdapat daftar KSM Peminjam di secretariat BKM maupun papan informasi/ surat yg ditujukkan ke masing-masing RW/RT bahwa terdapat daftar tunggu KSM dan KSM yang telah menerima dana BLM.
Masih belum dipahaminya substansi pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap-1, tahap-2 dan tahap-3, dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penyusunan RPD (Rencana Penggunaan Dana) atau BAPPUK
6. Belum dilaksanakan pelaporan secara rutin ke kelurahan/desa tentang pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan BKM karena pencatatan pembukuan keuangan dan outline laporan keuangan kepada pihak luar BKM/ public belum terdokumentasikan di BKM. Hal ini menunjukkan belum baiknya mekanisme pengelolaan BKM secara baik, yang mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas. 7. Tidak tersedianya materi sosialisasi dan capaian sosialisasi terkait dengan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terkait beberapa hal, di antaranya proses distribusi yang belum berjalan dengan baik. 8. Tidak tersedianya kelengkapan administrasi pendukung dalam memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM). Dokumen berkas Pencairan dan Pemanfaatan BLM yang seharusnya ada di kantor/sekretariat LKM/BKM, berdasarkan informasi dari fasilitator masih disimpan di BAPPEDA/SATKER Kabupaten
8|Page
