DAFTAR ISI DAFTAR ISI | i
Halaman
BAB I | DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) CCDP-IFAD 1.1 Pendahuluan
......
...........................................
1.2 Pengertian Dana BLM
.....................................
1.3 Tujuan Penyaluran Dana BLM
..............................
BAB II | KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENERIMA DANA BLM 2.1 Pokmas Penerima BLM
.....
.....................................
2.2 Proses Seleksi dan Verifikasi Kelompok
.........................
BAB III | PEMANFAATAN DANA BLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Kriteria BLM
............................................
3.2 Contoh Pemanfaatan Dana BLM
...............................
BAB IV | MEKANISME PENYALURAN DANA BLM DAN SERAH TERIMA BARANG . . . 4.1 Penyusunan Proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) Pokmas Pesisir . . . 4.2 Seleksi, verifikasi dan penetapan proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) 4.3 Penyaluran Dana BLM
.......................................
4.4 Berita Acara Serah Terima Barang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAB V | ORGANISASI PENYALUR BLM BAB VI | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
....................
6.1 Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Evaluasi
...................................................
6.3 Pelaporan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 Pengaduan Masyarakat LAMPIRAN
......................................
.........................................................
1
BAB I DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) CCDP-IFAD 1.1 Pendahuluan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) atau disebut Coastal Community Development
Project - International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD)
merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan IFAD berdasarkan Financing Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan President IFAD yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012.
CCDP-IFAD tersebut sebagai respon
langsung terhadap kebijakan dan prakarsa Pemerintah Indonesia, yang mencerminkan kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-sustainability) yang sejalan dengan country strategy objective program CCDP-IFAD.
CCDP-IFAD ini
melibatkan kerjasama pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun Kabupaten/Kota dalam hal pendanaan proyek. Pendanaannya bersumber dari pinjaman dan juga hibah dari IFAD, dana bantuan Pemerintah Spanyol yang dikelola oleh IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi inkind masyarakat pesisir terkait, yang kesemuanya berjumlah total US$ 43,219 juta. Ada empat kriteria yang menjadi pertimbangan untuk didanai IFAD, yaitu : (i) masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil pada umumnya termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin; (ii) banyak masyarakat yang memiliki motivasi yang baik dan berkomitmen untuk memperbaiki tingkat ekonomi mereka dan bertanggung jawab dalam pembangunan; (iii) adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar yang kuat terutama untuk produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi; dan (iv) secara konsisten mendukung kebijakan dan prioritas pemerintah. CCDP-IFAD ini juga akan merespon pentingnya mengatasi masalah degradasi sumberdaya alam dan perubahan iklim serta memberi pengalaman kepada pemerintah dalam mereplikasi dan merencanakan kegiatan yang lebih baik lagi (scaling up). Lokasi CCDP-IFAD diarahkan untuk kawasan timur Indonesia. Hal ini sesuai dengan Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) dari IFAD untuk memfokuskan pada 2
daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Proyek ini terkonsentrasi pada sejumlah Kabupaten/Kota tertentu yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kondisi sosial/budaya beragam, merupakan masyarakat miskin namun memiliki potensi sumber daya dan akses pasar yang baik. Tiga belas Kabupaten/Kota, dalam sepuluh Propinsi, telah terpilih untuk menjadi lokasi proyek ini berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan kegiatankegiatan Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Hal ini termasuk komitmen dan dukungan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk Kelautan dan Perikanan lainnya, dan meningkatkan kegiatan dari proyek tersebut untuk didiseminasi ke Kabupaten/Kota lainnya.
Kabupaten/Kota yang
terpilih menjadi lokasi CCDP-IFAD mewakili berbagai karakteristik Kabupaten/Kota dari Indonesia bagian timur, di masa yang akan datang Kabupaten/Kota tersebut diharapkan menjadi contoh atau tempat pembelajaran dalam memprakarsai sejenis proyek pembangunan masyarakat pesisir lainnya. Pemanfaatan beragam sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memungkinkan proyek ini untuk memperkenalkan proses yang berbedabeda terhadap pengelolaan sumber daya, yang dikombinasikan dengan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan untuk budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kegiatan Kelautan dan Perikanan lainnya. Dari setiap Kabupaten/Kota akan dikembangkan 15 Desa/Kelurahan pesisir. Dari 15 Desa/Kelurahan tersebut telah dipilih 9 Desa/Kelurahan berdasarkan kriteria, antara lain : (i) tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20%; (ii) motivasi dan kesuksesan berpartisipasi dalam program-program sebelumnya; (iii) potensi untuk produksi dan pertambahan nilai (value added) Kelautan dan Perikanan; dan (iv) dimasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi Kabupaten/Kota yang memiliki pulau. Sisanya 6 Desa/Kelurahan akan dipilih pada tahun ketiga jika 9 Desa/Kelurahan sebelumnya telah berhasil. Dengan demikian sasaran CCDP-IFAD ini mencakup 180 Desa/Kelurahan, yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan. Diperkirakan sebanyak 660 rumah tangga akan ikut terlibat dalam proyek di setiap Desa/Kelurahan, dan sekitar 60% akan terlibat langsung ataupun tidak langsung seperti kegiatan penangkapan, pembudidayaan ikan dan kegiatan berbasis Kelautan dan Perikanan
3
lainnya. Dengan demikian, ada total sebanyak 70.000 rumah tangga atau 320.000 orang sebagai sasaran dari proyek ini. Tahapan pelaksanaan Proyek tersebut dapat ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut :
Tahun
Jumlah Desa
I
3 Desa
II
6 Desa Tidak Baik
III
Evaluasi
Baik
6 Desa
Desa Tetap 9 Dana dialihkan ke Kab Lain
Total 15 Desa
Total 9 Desa
IV & V
•
Diharapkan desa yang terlibat proyek berada dalam satu hamparan dan kawasan, dan memenuhi kriteria kemiskinan >20% versi BPS.
•
Jika desa tersebut tidak bisa masuk kriteria, maka kegiatannya hanya fokus untuk komponen fasilitasi masyarakat, perencanaan dan monev dan penilaian sumberdaya, perencanaan dan pengelolaan kooperatif
Gambar 1. Tahapan Proyek IFAD selama 5 Tahun 1.2 Pengertian Dana BLM Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam bentuk bantuan pengembangan usaha Kelautan dan Perikanan serta bantuan sarana dan prasarana pesisir.
Substansi makna dana BLM sesungguhnya merupakan media 4
pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai‐nilai universal kemanusiaan maupun prinsip‐prinsip kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi, lingkungan/pemukiman dan sosial.
Di samping itu, Komponen Dana BLM diharapkan dapat membuka akses bagi
masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan dalam upaya‐upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang bermakna bahwa penggunaan dana BLM oleh masyarakat hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia, maka dana BLM merupakan "Dana Publik" yang diberikan sebagai hibah dari pemerintah kepada Pokmas. Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada Pemerintah, termasuk Pemerintah Kota/Kabupaten. Penggunaan belanja barang yang tercantum dalam MAK 52 secara umum digunakan untuk belanja keperluan kantor, pengadaan bahan makanan, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas pos pusat, belanja barang transito, barang non operasional, dan belanja barang jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan ke masyarakat/Pemda. Sedangkan pegunaan dana BLM yang tercantum dalam MAK 57 dapat digunakan untuk keperluan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, bantuan langsung sekolah, bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga, bantuan beasiswa, bantuan sosial lembaga peribadatan, dan bantuan lembaga sosial lainnya. 1.3 Tujuan Penyaluran BLM Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. Dengan demikian tujuan dari pemanfaatan dana BLM adalah : 1. Membuka akses masyarakat miskin ke sumberdaya dan sumber dana yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya.
5
2. Menumbuhkembangkan proses pembelajaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui kegiatan‐kegiatan sesuai komponen kegiatan CCDP-IFAD; 3. Tumbuhnya rasa kebersamaan (munculnya kepedulian dan solidaritas sosial) di masyarakat Desa/Kelurahan tersebut; 4. Tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakannya serta membangkitkan potensi swadaya masyarakat, baik berupa materi, tenaga maupun pikiran.
6
BAB II KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENERIMA DANA BLM 2.1 Pokmas Penerima BLM Pada setiap Desa/Kelurahan dibentuk kurang lebih 13 Pokmas, yaitu : 1 (satu) Kelompok Pengelolaan Sumberdaya, 1 (satu) Kelompok Pembangunan Prasarana, 6 (enam) Kelompok Usaha pada tahun pertama dan 4 (empat) Kelompok tahun kedua, serta 1 (satu) Kelompok Tabungan. Masing-masing Kelompok ini beranggotakan rata-rata 8 – 12 orang. Komposisi keanggotaan Pokmas harus melibatkan masyarakat miskin.
Hal ini sejalan
dengan target dan sasaran kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang miskin. Di samping Kelompok-Kelompok seperti yang telah dijelaskan, pada setiap Desa/Kelurahan juga dibentuk Kelompok Kerja Desa/Kelurahan (Village Working Group – VWG). Anggota VWG terdiri atas lima orang, dua di antaranya wanita dan dapat dipilih dari anggota Kelompok ataupun merupakan perwakilan dari Dusun yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan.
VWG dibentuk dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Project
Implementation Unit (PIU), Kepala Desa/Lurah atau pihak lain yang terkait. Dari semua Kelompok yang ada pada sebuah Desa/Kelurahan, akan memiliki Ketua dan Sekretaris. Jika sebuah Kelompok memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana proyek, maka akan dipilih seorang Bendahara. Kepada semua Kelompok yang terpilih akan diberikan pokok-pokok mengenai pelaksanaan rapat, pencatatan kegiatan Kelompok, pencatatan keuangan, akuntansi, dan pengetahuan keuangan oleh Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan (TPD), konsultan dan PIU. Penjabaran dari masing-masing Kelompok adalah sebagai berikut : 2.1.1 Kelompok Infrastruktur (Pembangunan Prasarana) Di setiap Desa/Kelurahan akan dibentuk 1 Kelompok Pembangunan Prasarana. Kelompok ini bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana yang konsisten dengan pagu anggaran yang tersedia dan terhadap komitmen untuk memberikan kontribusi inkind dalam bentuk barang, jasa, dan tenaga yang diperkirakan sebesar 20% dari perkiraan biaya pembangunan prasarana. Komitmen 20% tersebut dapat 7
berasal dari masyarakat, Desa/Kelurahan atau sumber lain. Setelah pemilihan kebutuhan prasarana Desa/Kelurahan disepakati, maka Kelompok ini akan bekerja sama dengan TPD, konsultan, dan staf teknis PIU untuk menyusun rincian biaya, rancangan kegiatan, pengadaan barang, kontribusi barang dan jasa dan modalitas pemeliharaan. Kelompok ini akan berkoordinasi dengan Village Working Group (VWG). Prasarana yang akan dipilih dan dibangun harus mempertimbangkan : (a) memberikan manfaat atau peran langsung maupun tidak langsung dalam penggunaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan di Desa/Kelurahan itu, dan/atau (b) memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan pendapatan Kelompok sasaran. Contoh kegiatan pembangunan prasarana meliputi : pembangunan atau perbaikan dermaga; sarana air bersih dan higienis (yang dapat mendukung pengolahan ikan); jalan produksi; listrik tenaga surya untuk meningkatkan komunikasi (penerangan, ramalan cuaca, informasi harga pasar, peringatan untuk penangkapan ikan yang merusak). 2.1.2 Kelompok Pengelola Sumberdaya Pesisir VWG memfasilitasi pembentukan Kelompok Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dibantu oleh konsultan PIU dan TPD.
Kelompok ini dibentuk melalui pendekatan
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan (Marine Resource Comanagement
Group
atau
MRCG).
MRCG
mempersiapkan
perencanaan
awal
Desa/Kelurahan dan pemetaan sumber daya pesisir, dengan mempertimbangkan pemetaan kemiskinan rumah tangga dan Dusun (atau Desa/Kelurahan kecil), kegiatan ekonomi Kelautan dan Perikanan Desa/Kelurahan, serta potensi Desa/Kelurahan.
MRCG akan
membangun konsensus dan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, selain itu MRCG juga mengusulkan kegiatan dan investasi yang akan didanai oleh dana BLM. BLM digunakan dengan tujuan menyelesaikan inventarisasi sumber daya pesisir, mengembangkan pengelolaan pesisir terpadu berbasis Desa/Kelurahan, mendorong dialog dan konsensus dengan Desa/Kelurahan yang berdekatan serta pengguna sumber daya pesisir, termasuk penegakan hukum dan pengembangan peraturan yang mungkin diperlukan.
8
2.1.3 Kelompok Usaha Kelompok Usaha akan dibentuk untuk kegiatan ekonomi tertentu, misalnya budidaya laut, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran oleh rumah tangga masyarakat pesisir yang berminat. Keanggotaannya berdasarkan rumah tangga, dan satu Kelompok Usaha akan terdiri atas 8-12 rumah tangga atau rata-rata sepuluh rumah tangga. Untuk menjaga dan mempertimbangkan rasa keadilan maka tidak boleh dalam satu rumah tangga, lebih dari satu orang tergabung dalam Kelompok Usaha. CCDP-IFAD dapat bekerja sama dengan Kelompok yang sudah ada dan dapat mengembangkan usaha yang sukses atau membentuk Kelompok baru, selama kegiatan usaha yang diusulkan layak dan konsisten dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan pesisir (Village Development Plan – VDP) yang masuk dalam koridor dokumen CCDP. Pada tahun pertama, Kelompok yang ada dengan kinerja dan prospek yang baik akan beradaptasi sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan.
Pada tahun kedua akan lebih banyak Kelompok Usaha yang muncul dari
masyarakat setelah mendapat pengalaman dan pembelajaran dari Kelompok Usaha tahun pertama. Proyek ini akan membuka peluang baru untuk proses adopsi terakhir di tahun ketiga dari siklus pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan pesisir. Wanita sangat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, pembangunan prasarana masyarakat, dan penggalangan tabungan. Sebagai pedoman, untuk Kelompok Usaha, dua anggota Kelompok Usaha atau minimal 30% adalah perempuan. Hal ini untuk mendorong agar mainstream gender dapat dilaksanakan. Namun keterlibatan wanita dalam kegiatan usaha tersebut akan menjadi tantangan bagi Kelompok Usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dapat diusahakan agar proporsi jumlah wanita
mencapai 30% dari seluruh anggota Kelompok Usaha yang ada. 2.1.4 Kelompok Tabungan Kelompok Tabungan dapat terdiri atas anggota rumah tangga miskin yang belum mampu untuk menjadi anggota Kelompok yang lain. Rumah tangga ini belum memenuhi persyaratan untuk membentuk Kelompok Usaha sebagaimana telah disebutkan, akan tetapi mereka adalah Kelompok marginal yang harus diperhatikan. Untuk itu dilakukan upaya 9
persuasi dan pendekatan agar individu-individu yang belum memenuhi persyaratan ini mau bergabung dalam satu Kelompok yang disebut Kelompok Tabungan. Kelompok Tabungan ini, apabila dipandang perlu dapat dibentuk, diharapkan dapat mendorong rumah tangga pesisir untuk mengembangkan budaya menabung dan mengumpulkan modal awal yang dapat digunakan sebagai kontribusi yang secara bertahap akan berevolusi membentuk Kelompok Usaha baru. 2.2 Proses Seleksi dan Verifikasi Kelompok Seleksi dan alokasi dana BLM akan mengikuti proses dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, setiap anggota Kelompok harus berdomisili di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat. Khususnya untuk Kelompok Usaha, karena kegiatan Kelompok Usaha ini akan terkait dengan pengelolaan keuangan dan keragaman pengeluaran, maka Kelompok ini perlu diberikan perhatian dan pengawasan yang lebih besar. Proses pembentukan Pokmas dan/atau seleksi anggota adalah sebagai berikut : a.
Proses revitalisasi dilakukan terhadap Kelompok yang sudah ada di Desa/Kelurahan dan dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan dokumen Proyek PMP. Jika dibentuk Kelompok Usaha baru maka VWG dibantu oleh TPD dan staf teknis PIU memberikan keterangan tentang dasar pemikiran, konsepsi Proyek, dan proses pembentukan Kelompok Usaha kepada masyarakat yang menjadi sasaran Proyek;
b. Rumah tangga pesisir yang memenuhi persyaratan difasilitasi oleh TPD dan staf PIU untuk membentuk Kelompok.
Pokmas yang dibentuk, diajukan secara resmi dan
didaftarkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa. c.
TPD dan anggota PIU memberikan pelatihan mengenai pengelolaan Kelompok, pengelolaan keuangan dan membantu Kelompok mempersiapkan proposal yang berisi rincian Proyek termasuk spesifikasi teknis, biaya dan perkiraan modal, penentuan keberlanjutan sumberdaya pesisir bekerjasama dengan Kelompok pengelolaan sumberdaya pesisir, rincian kontribusi barang dan jasa, dan alokasi tanggung jawab
10
Kelompok.
Informasi proyek dan proses keterlibatan dapat dilihat pada
Project
Implementation Manual. d. TPD dan PIU memberikan arahan kepada Pokmas untuk menyusun proposal Rencana Usaha Bersama (RUB) sesuai dengan kebutuhan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan usaha. RUB dilengkapi dengan beberapa dokumen administrasi antara lain : i.
Data pengurus/anggota Pokmas (nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, umur, jenis kelamin, alamat) yang dilengkapi dengan fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisisli dari Desa/Kelurahan.
ii.
Surat keterangan sebagai nelayan/pembudidaya/pengolah/pemasar/petambak garam dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
iii.
Baseline data Pokmas (nama Pokmas, alamat, nama pengurus, pendapatan, pekerjaan).
iv. e.
Nomor rekening bank atas nama Pokmas pada Bank Pemerintah terdekat.
Proposal RUB ditandatangani oleh ketua Pokmas Pesisir yang dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung kemudian diusulkan kepada Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (District Oversight Board – DOB) untuk diverifikasi.
Komite
Pemberdayaan Masyarakat diharapkan melibatkan salah satu tokoh adat/spiritual masyarakat setempat. Dokumen administrasi pendukung yang dimaksud antara lain : i. Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi Pokmas Pesisir (Calon Penerima BLM PMP); ii. Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PMP bermaterai secukupnya (Form contoh terlampir); iii. Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP (Form contoh terlampir) ; iv. Usulan Kuitansi penerima BLM PMP; v. Usulan Surat pernyataan tentang kelengkapan dokumen pendukung BLM PMP. Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PMP bermaterai secukupnya; dan vi. Usulan Berita Acara Hasil Serah Terima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PMP (Form contoh terlampir).
11
f.
Komite
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir
yang
telah
dibentuk
di
setiap
Kabupaten/Kota, akan melakukan proses review proposal Kelompok secara transparan dengan tujuan agar proses ini 'semi-kompetitif', di mana proposal yang lebih baik disetujui untuk tahap pertama seleksi, sementara proposal yang kurang menarik masih bisa dilakukan dalam tahap kedua; g.
Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB) dapat proaktif dengan melakukan review langsung di Desa/Kelurahan terhadap RUB, menyesuaikannya dengan dokumen Proyek dan kondisi lapang, serta keanggotaan Kelompok;
h. Setelah proposal teknis telah mendapat rekomendasi dari DOB dan disetujui oleh PIU, maka Kelompok Usaha tersebut akan resmi terdaftar di Desa dan ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/PIU sebagai Pokmas penerima bantuan. Selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur keuangan PIU maka Pokmas tersebut akan membuka rekening atas nama Kelompok dan PIU mengatur transfer dana BLM ke rekening Kelompok; i.
RUB yang
kurang memenuhi syarat, akan dikembalikan kepada Kelompok untuk
diperbaiki, dibantu oleh fasilitator (TPD dan Penyuluh) j.
PIU mungkin masih memerlukan revisi rincian teknis atau keuangan dari proposal agar memenuhi kriteria yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, PIU dapat berkonsultasi dengan PMO.
12
Proses seleksi dan penetapan Kelompok sebagai penerima bantuan diperlihatkan dengan Bagan sebagai berikut :
Identifikasi kelompok baru atau revitalisasi kelompok yang sudah ada.
TPD dan PIU menfasilitasi pembentukan kelompok Pelatihan kelompok oleh TPD dan PIU. TPD dan PIU menjembatani sinergi dan kerjasama antar kelompok Pokmas menyusun RUB dibantu oleh TPD dan PIU
DOB melakukan verifikasi secara proaktif terhadap RUB
Proposal yang tidak disetujui harus direvisi dibantu TPD dan PIU
DOB memberikan rekomendasi bagi proposal yang memenuhi syarat dan setelah disetujui PIU maka pokmas tersebut tercatat sebagai penerima BLM
PIU dapat memberi masukan terhadap aspek keuangan agar sesuai dengan kriteria proyek
Gambar 2. Mekanisme Seleksi Kelompok Penerima Bantuan
13
BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA BLM DAN SERAH TERIMA BARANG 3.1 Penyaluran Dana BLM Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) CCDP-IFAD dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Kelompok Masyarakat, melalui tahapan : a.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan.
b. Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran : 1) Surat Keputusan PIU/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota tentang penetapan Kelompok Masyarakat Penerima BLM. 2) Data Kelompok Masyarakat meliputi : i.
Nama Ketua
ii.
Nama Sekretaris
iii.
Nama Bendahara
iv.
Nama-nama anggota
v.
Nomer telepon/handphone
vi.
Umur
vii.
Jenis kelamin
viii.
Alamat
ix.
KTP
x.
Kartu Keluarga
xi.
Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan
3) Nomor Rekening bank aktif atas nama Pokmas 4) Hasil identifikasi dan seleksi Pokmas penerima BLM 5) Berita Acara Hasil verifikasi Pokmas penerima BLM 6) Kuitansi yang sudah ditandatangani Ketua Pokmas dan diketahui/disetujui oleh Ketua PIU/Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 14
7) Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dengan Kelompok Masyarakat yang bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) c.
Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening Kelompok Masyarakat pada bank unit terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
d. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Masyarakat yang diketahui dan didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa (TPD). e.
Kelompok Masyarakat didampingi TPD melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Ketua PIU/Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota melalui/tidak melalui Village Working Group (VWG).
f.
PIU/Dinas KP Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM CCD-IFAD kepada Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB) dan PMO dengan tembusan kepada Direktur Jenderal KP3K dan Kepala Dinas KP Propinsi. Untuk lebih jelasnya, proses penyaluran dana BLM kepada Kelompok Masyarakat dapat
dilihat pada Gambar 3.
KOMITE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (DOB)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA selaku Project Implementation Unit (PIU)
Pengajuan SPM kepada KPPN
SP2D
VILLAGE WORKING GROUP (VWG)
BANK OPERASIONAL
Transfer BLM ke rekening kelompok TENAGA PENDAMPING DESA/PENYULUH
POKMAS
BANK UNIT TERDEKAT
Gambar 3. Prosedur Penyaluran Dana 15
3.2 Berita Acara Serah Terima Barang Barang yang diterimakan untuk Pokmas selanjutnya akan diserahterimakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Setelah barang-barang BLM sudah selesai pengerjaannya, maka selanjutnya dilakukan serah terima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ditjen KP3K. b. Barang diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Daerah. c. Berita acara ditandatangani dengan disertai materai serta ditulis secara jelas barang yang diserahterimakan (Form lampiran) d. Setelah berita acara serah terima diberikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, selanjutnya barang tersebut berpindah tangan kepada Dinas dan proses pengelolaan serta pengawasannya diserahkan ke Dinas e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota membuat perjanjian kerjasama kepada Pokmas dalam upaya pengelolaan yang baik dan benar, sehingga barang yang diserahterimakan ke pokmas dapat tepat sasaran.
16
BAB IV PEMANFAATAN DANA BLM 4.1 Kriteria Dana BLM Bantuan langsung masyarakat (BLM) bidang Kelautan dan Perikanan adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga nonPemerintah secara selektif, tidak terus-menerus baik berupa barang, uang atau jasa yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan. Masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di pesisir atau di luar pesisir yang memiliki kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan baik langsung maupun tidak langsung.
BLM dalam kegiatan CCDP-IFAD ini harus
berorientasi pada domain kegiatan Kelautan dan Perikanan. Kegiatan harus difokuskan dengan tupoksi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K). Tupoksi utama dari Ditjen KP3K yaitu mengelola secara berkelanjutan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga mampu memberi manfaat optimal dan pada gilirannya mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ruang lingkup Bantuan Langsung Masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui Belanja bantuan sosial dan Belanja barang non operasional lainnya. Belanja bantuan sosial dapat diberikan dengan kriteria : adanya kemungkinan atau dampak resiko sosial; diberikan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat; bersifat tidak terus menerus; dan diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa secara selektif. Sedangkan belanja barang non operasional lainnya dapat diberikan dengan kriteria : pengeluaran dalam bentuk pembelian barang atau jasa, barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat. 4.2 Pemanfaatan Dana BLM Dana BLM dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan kesiapan Kelompok yang terdapat di CCDP-IFAD. Pemanfaatan dana ini diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui 17
pengembangan usaha dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Adapun
contoh pemanfaatan dana BLM adalah sebagai berikut : 4.2.1 Sub Menu Infrastruktur a. Pondok Informasi Pondok informasi adalah bangunan yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan Kelompok masyarakat.
Pondok informasi dapat juga digunakan untuk kegiatan
masyarakat seperti musyawarah, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Pondok informasi juga dapat digunakan sebagai kantor bagi Tenaga Pendamping Desa. Persyaratan teknis penyediaan sarana dan prasarana pondok informasi meliputi : (a) Lokasi dengan bangunan tidak berada di daerah zona inti konservasi, berada pada subzona permukiman, serta memperhatikan risiko terhadap jangkauan bencana pesisir; dan (b) Konsruksi bangunan harus didirikan di atas tanah atau daratan yang mempunyai tekstur matang (bukan rawa/lunak), dan mempergunakan bahan lokal sebanyak mungkin. Dalam pembuatan pondok informasi ditekankan prinsip kerjasama dan gotong royong yang melibatkan anggota kelompok, TPD dan masyarakat sekitar. Luasnya sekurangkurangnya 25 cm2 dan dapat menampung kurang lebih 15 orang peserta. b. Jalan Produksi Pembangunan jalan produksi adalah kegiatan pembangunan jalan pemukiman dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau jalan yang menghubungkan antara satu Dusun dengan Dusun lainnya sehingga mendukung peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan. Pekerjaan ini terutama ditujukan untuk pembuatan jalan setapak lingkungan dengan memperhatikan kerataan permukaan akhir dan tidak boleh meyebabkan terjadinya kantong air/genangan air. Konstruksi jalan setapak dapat berupa jalan cor dengan tanpa tulang atau paving block (sesuai kondisi lahan).
Bahan baku yang
digunakan adalah bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan pesisir/pulau-pulau kecil. Jalan produksi yang dibuat sebaiknya diberi saluran drainasi yang memadai. Saluran drainasi ini untuk mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran permukaan, sehingga kekuatan air mengalir tidak merusak tanah, tanaman, dan/atau
18
bangunan konservasi lainnya. Besarnya debit aliran air yang melalui saluran drainasi yang akan dibuat, perlu diperhitungkan dalam perencanaan. c. Sumur Bor Dalam Sumur artesis atau bor dalam adalah suatu sumur bor yang mengambil sumber air tertekan dari lapisan Aquifer atau zona jenuh. Kedalaman pengeboran lebih dari 65 meter atau tergantung dari kondisi hidrogeologi dan izin yang diberikan oleh Dinas Pemerintahan setempat. Dalam pembuatan sumur bor dalam sangat perlu ditekankan aspek lingkungan sehingga tidak berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. d. Jalan Panggung Jalan Panggung merupakan jalan yang didesain untuk daerah rawa. Desain ini memiliki fungsi sebagai penghubung/transportasi warga dari rumah ke rumah yang lain dan juga sebagai penyokong rumah panggung yang didirikan di atas rawa/perairan. Panjang jalan panggung dan lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Jembatan kayu direncanakan untuk dilewati oleh pejalan kaki dengan tidak lebih dari 2 orang secara bersamaan dan berdekatan. e. Pembangunan Instalasi Air Tawar Instalasi air tawar adalah barang dan bahan yang dirangkai sedemikian hingga saling mendukung dalam upaya penyediaan air tawar bersih. Jaringan instalasi air bersih direncanakan dari tempat pengambilan air bersih lalu diistribusikan antara lain ke menara air (water torn), kemudian titik-titik air yang dipasang pada bak air di kamar mandi, kloset dan bak cuci. Sumber air bersih dapat berasal dari sumur pompa seperti jet pump, sumur timba, atau dari jaringan instalasi air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
Air bersih harus diupayakan agar jernih, bersih dari kotoran, tidak
mengandung zat kimia, tidak bau dan tidak ada rasa. f. Tambat Labuh Tambat Labuh mempunyai arti sangat penting bagi nelayan kecil.
Sering kali
banyak kapal nelayan yang rusak bahkan hilang karena tidak ditambat secara kuat 19
dengan sarana yang memadai.
Nelayan sering memarkirkan di atas pasir atau
menambatkan kapalnya di batu-batu yang terletak di pinggir pantai sehingga sangat rentan terhadap ombak. Tambat Labuh ini sangat dibutuhkan oleh nelayan sehingga perlu diupayakan pengadaan sarana dan prasarananya. g. Menara Pengawas Menara atau Pondok Pengawas digunakan untuk mengawasi kondisi perairan untuk menghindari kerusakan lingkungan atau untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan. Seringkali terjadi gesekan di nelayan tangkap karena adanya perebutan daerah tangkapan atau perbedaan penggunaan alat tangkap statis dan dinamis yang saling merusak. Kemudian sering juga terjadi pengrusakan kondisi lingkungan perairan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sarana dan prasarana Pondok Pengawas diperlukan guna mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Menara Pengawas dibangun di daerah yang memiliki daerah perlindungan laut Desa/Kelurahan (village based marine sanctuary). h. Mooring Buoy Mooring Buoy adalah pelampung yang ditambatkan pada dasar perairan, dihubungkan dengan menggunakan tali pada pelampung. Tujuannya adalah sebagai penanda titik tertentu di perairan dan juga digunakan untuk menambat kapal, boat, dan perahu pengunjung terumbu karang dan juga penanda kedalaman perairan arus deras. Alat dan bahan yang biasanya digunakan yaitu besi sebagai rangka bagian dalam konkret, drum sebagai rangka bagian luar, ban bekas mobil berfungsi untuk penambat tali yang dihubungkan ke pelampung (buoy), buoy berbentuk bundar, pisau untuk memotong tali, perkakas seperti palu, pemotong besi, cangkul, dan pahat untuk membuka tutup drum, semen, batu gunung, pasir, dan kerikil untuk mengecor konkret, tali untuk mengikat buoy, dan kili-kili untuk menguatkan ikatan buoy. Selain itu dibutuhkan juga perahu angkut seperti perahu ponton untuk mengangkut unit mooring buoy ke lokasi pemasangan.
20
4.2.2 Sub Menu Pengembangan Usaha dan Mata Pencaharian a. Budidaya a.1 Budidaya Laut Budidaya Laut dilakukan dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut dan menjaga kelestarian ikan. Jenis ikan yang dibudidayakan disesuaikan dengan potensi daerah masingmasing seperti budidaya ikan bandeng, ikan kerapu, ikan bawal, ikan kuwe, dan lainnya. Metoda budidaya dapat menggunakan karamba jaring apung (KJA), yaitu wadah atau tempat budidaya ikan yang terbuat dari bahan jaring yang digantungkan pada kerangka (rakit) apung di laut.
Desain Konstruksi karamba terdiri atas komponen rakit apung,
kurungan, pelampung dan jangkar. Metoda yang lebih sederhana menggunakan jaring tancap, yaitu kayu/bambu yang ditancapkan di perairan yang tidak terlalu dalam yang kemudian dilingkari dengan jaring. a.2 Budidaya Tumbuhan Laut dan Polikultur Tumbuhan laut yang dibudidayakan pada umumnya adalah jenis-jenis rumput laut, misalnya Euchema cottonii. Beberapa metoda budidaya digunakan oleh masyarakat pesisir, antara lain metoda rakit, long-line dan lepas dasar, tergantung pada kondisi perairan setempat. Adapun budidaya campuran atau polikultur biasanya dilakukan di tambak, yang secara bersamaan membudidayakan ikan, udang dan/atau rumput laut (Gracilaria). b. Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Peningkatan mutu sangat penting dalam pemanfaatan produk perikanan, karena selama ini produk perikanan mempunyai harga rendah di pasaran karena mutu dan kualitasnya tidak terjamin. Untuk itu perlu didorong penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung usaha meningkatkan mutu hasil perikanan. Kemudian Kelompok Usaha juga didorong untuk menciptakan produk alternatif atau dalam hal ini disebut diversifikasi produk.
Produk alternatif ini memacu masyarakat untuk mencintai produk perikanan.
Contoh diversifikasi produk seperti pembuatan snack ikan, nuget dan bakso aneka rasa ikan, ikan asap, dan lainnya. Dana BLM digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk menunjang terciptanya diversifikasi produk ini.
21
c. Peningkatan Selektifitas Alat Tangkap Ramah Lingkungan Penggunaan alat tangkap menjadi salah satu sarana penting bagi nelayan kecil. Akan tetapi, penggunaan alat tangkap oleh nelayan kecil seringkali tidak ramah lingkungan dan cenderung merusak. Untuk itu dana BLM didorong dalam upaya peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga selektifitas tangkap dapat terjamin. Ini artinya ikan-ikan yang masih belum layak tangkap dapat tumbuh besar dan berkembang. Tentunya penggunaan alat tangkap ini disesuaikan dengan kondisi daerah serta kearifan lokal. Dana BLM dapat digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana alat tangkap yang ramah lingkungan. 4.2.3 Sub Menu Konservasi dan Pengelolaan Pesisir a. Rehabilitasi Kawasan Pesisir Rehabilitasi kawasan pesisir menjadi salah satu perhatian dalam upaya peningkatan kelestarian kawasan pesisir. Salah satu kawasan pesisir yang rusak biasanya adalah kawasan mangrove, padahal tumbuhan mangrove mempunyai arti penting dalam dalam siklus ikan serta penyedia nutrisi bagi ikan. Dana BLM dapat digunakan dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove. Penanaman mangrove adalah penanaman jenis pohon mangrove, yaitu pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir atau rawa payau dan berfungsi sebagai pelindung daratan dari erosi oleh ombak, penyaring pencemaran organik, dan kimia sehingga perairan pesisir termasuk pada pelataran dan pinggiran saluran air ke tambak atau kawasan budidaya laut. b. Konservasi Hewan Laut Kawasan laut Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Hal tersebut mengancam penghidupan jutaan manusia yang tergantung secara langsung maupun tidak langsung dari sektor Kelautan dan Perikanan. Praktek perikanan yang merusak, polusi, pemanasan global karena aktivitas manusia, dan aktivitas manusia lainnya dituding menjadi penyebab degradasi ekosistem di laut Indonesia. Salah satu komponen ekosistem laut seperti penyu, ikan langka dan lainnya saat ini mulai
22
berkurang keberadaannya, untuk itu diperlukan upaya dan usaha pelestariannya melalui pembuatan penangkaran.
23
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PMO akan membentuk sistem monitoring dan evaluasi (monev) dan sistem penyusunan basis data (baseline data) pada tahun pertama pelaksanaan Proyek. Sistem monev ini akan terintegrasi di semua tingkat dan dapat menggambarkan dampak kegiatan Proyek pada semua penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sistem monev tersebut akan meliputi pelaporan keuangan dan fisik sesuai dengan persyaratan dari Pemerintah dan IFAD, termasuk data Sistem Pemantauan Hasil dan Dampak (Result and Impact Management System-RIMS), dan juga mencakup pemantauan kemajuan dan dampak/hasil. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan khusus pada penyaluran BLM di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monev Direktorat Jenderal KP3K, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, dengan uraian sebagai berikut : 5.1 Monitoring Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Proyek PMP yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (input), tujuan dan sasaran kegiatan, pelaksanaan (proses), keluaran (output), dampak (impact), serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Monitoring dilakukan secara berjenjang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dan Ditjen KP3K sesuai dengan kewenangannya. Bersamaan dengan masa pelaksanaan BLM Tahun 2013 berakhir, PIU segera melakukan monitoring ke lokasi untuk melihat capaian indikator output dan indikator outcome sebagaimana ditargetkan pada Pedoman Teknis ini. Selanjutnya PIU melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada Pokmas Pesisir selama 2 (dua) tahun berikutnya untuk mendapatkan informasi tentang keberlanjutan usaha dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan Pokmas Pesisir.
24
5.2 Evaluasi Evaluasi kegiatan Proyek PMP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dengan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya. Evaluasi dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan Proyek PMP untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek PMP tahun berikutnya. 5.3 Pelaporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan antara lain sebagai berikut : a.
Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping Desa (TPD) membuat Laporan Pemanfaatan BLM Proyek PMP dan ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah BLM cair;
b. TPD menyampaikan laporan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; c.
DOB menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah penyaluran BLM selesai dari masingmasing Pokmas Pesisir;
d. Pokmas Pesisir didampingi Tenaga Pendamping Desa mencatat jumlah hasil usaha dan melaporkannya kepada PIU/Dinas Kabupaten/Kota; e.
PIU/Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada PMO Direktorat Jenderal KP3K dan Dinas Provinsi setelah dana BLM disetujui.
f.
Direktur Jenderal KP3K menyampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek PMP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, IFAD dan lembaga terkait pada setiap triwulan, semester, dan akhir tahun.
5.4 Pengaduan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan Proyek PMP Tahun 2013, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :
25
a. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektur Jenderal Kelautan dan Perikanan; b. Ketua PIU/Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur PMO, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektur Jenderal Kelautan dan Perikanan, akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; c. Alamat pengaduan masyarakat ditujukan kepada: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan: a) Surat kepada Inspektur Jenderal Kelautan dan Perikanan dan/atau Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, c.q. Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat d/a Gedung Mina Bahari III – Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110; b) Surat
elektronik
(e-mail)
ke
[email protected];
dan
[email protected]; c)
Telepon Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha: (021) 3513258.
2) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
26
LAMPIRAN FORMULIR l SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ........ KABUPATEN/KOTA ....... NOMOR ......... TENTANG PEMBENTUKAN VILLAGE WORKING GROUP (VWG) PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT/CCD-IFAD) TAHUN 2013 Menimbang Mengingat Memperhatikan Memutuskan
: : : :
Menetapkan pembentukan Village Working Group (VWG), Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development/CCD-IFAD), dengan susunan anggota sebagai berikut : 1. Nama 1 (Aparat Desa,Kelurahan ) sebagai . . . . . . . 2. Nama 2 (Tokoh Desa, laki-laki, dari salah satu Pokmas) sebagai . . . . . . . 3. Nama 3 (Tokoh Desa, perempuan, dari salah satu Pokmas) sebagai . . . . . . . 4. dst....
Ditetapkan di .... Pada tanggal .... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota....
NIP ....
27
FORMULIR 2 BERITA ACARA HASIL IDENTIFlKASI POKMAS CALON PENERIMA BLM PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT/CCDIFAD) TAHUN 2013
Pada hari ini ............. Tanggal ........... Bulan .............Tahun ..........., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama ............. Jabatan ...... 2. Nama ............. Jabatan ...... 3. Dst ............. Jabatan ...... Telah melakukan identifikasi Pokmas calon penerima BLM Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development/CCD-IFAD) Tahun 2013, sebagaimana daftar terlampir di Desa ........ Kecamatan......Kabupaten/Kota.......... Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB): 1. Nama .......... Tandatangan .......... 2. Nama ........... Tandatangan.......... 3. Nama ........... Tandatangan........... dst... Tenaga Pendamping : Tenaga Pendamping Desa1 Staf Dinas Kelautan dan Perikanan
: Nama .......... Tandatangan ............ : Nama .......... Tandatangan ............
28
FORMULIR 3 BERITA ACARA HASIL SELEKSI POKMAS CALON PENERIMA BLM PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT/CCDIFAD) TAHUN 2013 Pada hari ini ............ Tanggal ............ Bulan ..........Tahun ...........,yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama ................ Jabatan....................... 2. Nama ................ Jabatan....................... 3. Dst ....................Jabatan...................... Telah melakukan seleksi Pokmas calon penerima BLM Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development/CCD-IFAD) Tahun 2013 sebagaimana daftar terlampir di Desa.......... Kecamatan ............Kabupaten/Kota ..........., dan dinyatakan layak/tidak layak untuk mendapat BLM dengan pertimbangan ………. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB) : 1. Nama .......... Tandatangan .......... 2. Nama ........... Tandatangan.......... 3. Nama ........... Tandatangan........... dst... Tenaga Pendamping : Tenaga Pendamping Desa 1
: Nama .......... Tandatangan ............
Staf Dinas Kelautan dan Perikanan
: Nama .......... Tandatangan ............
29
FORMULIR 4 BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI POKMAS CALON PENERIMA BLM PROYEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT/CCDIFAD) TAHUN 2013 Pada hari ini .......... Tanggal ........... Bulan ........... Tahun ..........., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama .................. Jabatan ...................... 2. Nama .................. Jabatan ...................... 3. Dst .................. Jabatan ...................... Telah melakukan verifikasi Pokmas calon penerima BLM Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development/CCD-IFAD) Tahun 2013, sebagaimana daftar terlampir di Desa ........... Kecamatan .......... Kabupaten/Kota ........ Kami merekomendasikan kepada Pokmas (ditolak, diperbaiki, atau disetujui untuk ditetapkan menjadi penerima BLM CCD-IFAD) Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (DOB): 1. Nama .......... Tandatangan .......... 2. Nama ........... Tandatangan.......... 3. Nama ........... Tandatangan........... dst... Tenaga Pendamping : Tenaga Pendamping Desa1 Staf Dinas Kelautan dan Perikanan
: Nama .......... Tandatangan ............ : Nama .......... Tandatangan ............
30
FORMULIR 5 Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
Kepada Yth. Yth. Komite Pemberdayaan Masyarakat (DOB) Kabupaten/Kota . Berdasarkan hasil verifikasi untuk Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (Coastal Community Development/CCD-IFAD) Tahun 2013 di Kabupaten/Kota........... terhadap usulan Kelompok Masyarakat calon penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat CCD-IFAD yang telah dilaksanakan pada hari............. tanggal.............. , dengan ini kami mengusulkan kelompok .................., sebagai calon penerima BLM, dengan rincian sebagai berikut : No
Nama Kelompok
Alamat
Keterangan
1 2 Bersama ini kami sertakan juga berita acara identifikasi, seleksi dan verifikasi penerima BLM untuk menjadi perhatian. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Koordinator Komponen I PIU CCD-IFAD
...................................................
31
FORMULIR 6 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : .......................... TENTANG PENETAPAN POKMAS PESISIR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (CCD-IFAD) TAHUN 2013 Menimbang :
a.
b. Meningat :
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat melaluikegiatan Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD) maka dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat dalam rangka meningkatkan ketangguhan manusia, usaha, sumberdaya, infrastruktur/lingkungan, kesiapsiagaan terhadap beneana dan perubahan iklim, dan kelembagaan; Bahwa untuk itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker .................
1. 2. 3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Oekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.6/2007 tentang Bagan Akun Standar; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan di Lingkungan Oepartemen Kelautan dan Perikanan; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2012;
32
MEMUTUSKAN Menetapkan: POKMAS PESISIR SEBAGAI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (CCD-IFAD) TAHUN 2013 SATKER ......... Pertama: Kedua :
Menetapkan Pokmas Pesisir sebagai penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD) Tahun 2013 Pokmas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama keputusan ini mempunyai tugas: 1. Melakukan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD) Tahun 2013 kepada anggotanya. 2. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD) Tahun 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker................
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: .................. : ..................
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER ................
(..............................................) NIP.
33
FORMULIR 7 KOP DINAS PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER ........................................... Nomor : ........................................... TENTANG DOKUMEN PENDUKUNG BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (CCD-IFAD) TAHUN 2013 Pada hari ini............ tanggal .......... bulan ............. tahun........., saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama : NIP. : Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker : Menyatakan bahwa dokumen pendukung Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pembangunan Masyarakat Pesisir (CCD-IFAD) Tahun 2013 untuk Kabupaten/Kota .................... telah sesuai dengan data yang diperlukan. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Kuasa Pengguna Anggaran Satker .........................
_______________________ NIP.
34
PROPOSAL BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR (CCD-IFAD) TAHUN 2013 OLEH KElOMPOK MASYARAKAT PESISIR ..............................
NO
PARAMETER
1
Kabupaten/Kota
2
Kecamatan/Desa
3
Nama POKMAS PESISIR
4
Jumlah Anggota POKMAS PESISIR
5
Jenis BLM
URAIAN
a. (Sebutkan...........................) b. (Sebutkan...........................) 6
Lokasi Kegiatan
7
Jumlah BLM yang diperlukan
8
Alokasi Pembelanjaan BLM
9
Kelayakan Kegiatan Lampiran DED (Gambar Design & RAB)
10
Prospek kegiatan ke depan : Misalnya a. Pemasaran b. Pemeliharaan c. Perawatan d. Pengawasan e. Mitra Usaha f. DII ( sebutkan ) 35
11
Ketua Pokmas Pesisir
( VWG)
(...........................)
12
Tenaga Pendamping
(............................)
Mengetahui, Komite Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
(..........................)
36
FORMULIR 8
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA Nomor: BA...../KP3K.0/..../VI/2013 Nomor: / /2013 Pada hari ini, .... tanggal .... bulan .... tahun ...., kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama / NIP Jabatan
Eselon I
Alamat
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Nama / NIP Jabatan
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Alamat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati......, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yaitu Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit pondok informasi dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp ............ (...........................) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini;
Pasal 2 37
Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten .....................sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.117/MEN/SJ/2012 tentang Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil kepada Pemerintah Kabupaten ........... Nomor:.................... tanggal .......... bulan ...........tahun............ Pasal 3 Dengan serah terima barang ini maka seluruh hak, tanggungjawab dan pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan serta pelaporan Barang Milik Negara tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan secara periodik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 59/PMK. 06 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal 4 Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima Barang ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
a.n. Bupati................
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.............
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Nama
Nama
NIP.
NIP.
Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP 5. Bupati...................... 38
Lampiran 1: Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepada Pemerintah Kabupaten ....... Nomor
:
Tanggal
:
No.
Barang yang diserahterimakan
1.
Pondok Informasi
2.
............................................
Harga Total
TOTAL KESELURUHAN
PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
a.n. Bupati................
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.............
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Nama
Nama
NIP.
NIP.
39
40
