PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN PEMANFAATAN BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)
Desember 2010 1|Page
I.
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK PEMANFAATAN BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)
Kegiatan pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang merupakan dukungan dana stimulan PNPM Mandiri Perkotaan, yang dapat digunakan secara fleksibel
oleh
masyarakat
sebagai
upaya
pembelajaran
penanggulangan
kemiskinan, sesuai dengan PJM dan renta Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kelurahan/Desa sasaran PNPM mandiri Perkotaan.
Kegiatan pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) di masyarakat berlangsung selama 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun, dengan rentang waktu 4 (empat) bulan sekali.
Adapun tujuan dari Kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ini adalah: Mengukur pencapaian substansi sesuai indikator kunci kuantitatif dan kualitatif yang telah ditetapkan, dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat kelurahan, dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana BLM tahap 1,tahap 2, tahap 3, dengan mendapatkan informasi dari pelaku langsung dan masyarakat (responden) tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan Coaching Pengeloalaan dan BLM dengan koridor yang telah ditentukan oleh KMP. Mengukur capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian data yang dilaporkan di SIM dengan informasi lapangan (akurasi data SIM menjadi dasar perhitungan capaian indikator kuatitatif). Mengetahui ketersediaan materi sosialisasi khususnya dari aspek ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan kesesuaian dengan spesifikasi yang disyaratkan.
.
2|Page
II. CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS PEMANFAATAN MASYARAKAT)
BLM
(BANTUAN LANGSUNG
Materi uji petik ini mencakup aspek-aspek berikut: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelaolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat derngan PJM Pronangkis dan usulan kegiatan yang disetujui BKM, Ketepatan sasaran,manfaat dan pemeliharaan kegiatan, Kualitas
peng
administrasian/pencatatan
keuangan,
Penyimpangan
Dana,
Pelaksanaan coaching pengelolaan Dana BLM, capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan data/informasi pendukung di lapangan (akurasi data SIM), Ketersediaan materi sosialisasi dan capaian sosialisasi terkait dengan kegiatan pengelolaan Dana BLM, kelengkapan administrasi pendukung dalam memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BLM.
Uji petik siklus Kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) ini dilakukan selama periode Desember 2010 di 12 kelurahan yang tersebar di 4 propinsi. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan BLM itu sendiri masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2010 dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan pemanfaatan dana BLM di masyarakat. Berikut daftar nama kelurahan,kota/kabupaten dan propinsi yang menjadi lokasi uji petik pemanfaatan dana BLM bulan Desember 2010.
No
Propinsi
Kabupaten/Kota
1
NAD
Aceh Besar
2
Bengkulu
Kota Bengkulu
3
Jawa Barat
Kab. Bandung
4
Sumatera Utara
5
Banten
Kab. Bandung Barat Binjai Binjai Utara Serang Serang
Kelurahan Meunasah Papeun Gampong Rumpet Pasar Bengkulu Panorama Jatisari Tenjolaya Pagerwangi Limau Sundai Damai Drangong Warung Jawud
3|Page
III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1. Umum Capaian pelaksanaan kegiatan Uji petik pemanfaatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam secara nasional menunjukkan capaian 70%. Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan pemanfaatan dana BLM tersebut kurang, sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan. Berdasarkan 5 aspek (materi) yang dikaji dalam uji petik ini menunjukkan bahwa capaian 29% (kurang), terutama pada aspek ketersediaan pernyataan bersama masyarakat tentang BLM.
4|Page
3.2
Khusus
3.2.1
Aspek Pemenuhan Substansi
Dalam pelaksanaan siklus pemanfaatan dana BLM hampir seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 89%, sehingga dapat dikatakan Cukup Baik. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara Baik dan Baik Sekali. Capaian tertinggi ada di Bengkulu dan Sumatera Utara(87%) .
Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah : Laporan keuangan Sekretariat/UPK dan panitia tidak terpasang di papan informasi
dan diperbarui setiap bulan. Daftar KSM/ panitia/calon penerima manfaat dalam daftar tunggu tidak diumumkan
kepada warga minimal di lima titik papanpengumuman public. Tidak terdapatnya rencana pemeliharaan yang jelas terhadap infrastruktur yang
telah dibangun Tidak semua penerima dana BLM adalah warga miskin yang terdapat dalam hasil
PS
Kondisi bahwa hasil review PS tidak disosialisasikan melalui media warga minimal di 5 tempat strategis diungkapkan oleh masyarakat (responden) dengan pernyataan : Media warga (papan pengumuman) yang ada tidak mencapai 5 unit. Masyarakat tidak mengetahui (secara pasti) adanya pengumuman tersebut. Masyarakat/BKM menganggap efektifitas pengumuman/penempelan di papan
informasi belum efektif (mudah rusak oleh tangan jahil dan cuaca).
Kondisi bahwa tidak semua penerima manfaat adalah warga miskin yang tertera di data PS2, dijelaskan BKM, bahwa dana bergulir akan macet apabila semua pemanfaat dana bergulir adalah warga miskin.
Meskipun telah terbentuk tim pengelola pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur, tetapi tidak ada rencana pemeliharaan yang jelas.
3.2.2
Aspek Pelaksanaan Coaching Pemanfaatan dana BLM
Pada aspek pelaksanaan coaching pemanfaatan dana BLM, terkait dengan ketersediaan pemandu, modul dan pengumuman dana fixed cost coaching pemanfaatan dana BLM, rata rata adalah 92%. Secara umum aspek ini ada pada kisaran baik sekali (100%) di NAD dan Jawa Barat. 5|Page
Dari 3 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : Pemandu telah mengikuti coaching dari KMW
Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan : Modul yang dikembangkan oleh KMP belum semauanya digunakan. Penggunaan dana fixed cost pelatihan/coaching belum diumumkan pada lima
tempat strategis. 3.3.3
Aspek Capaian Indikator dan kesesuaian di lapangan.
Pada aspek capaian indicator dan kesesuaian di lapangan, terkait di dalamnya adalah kesesuaian data proposal yang ada di BKM dan yang ada di SIM, realisasi dana BLM antara SIM sama dengan laporan KSM, evaluasi kinerja keuangan BKM masuk dalam kategori memadai dan 30% usulan kegiatan yang didanai merupakan usulan KSM yang anggotanya adalah perempuan. Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Baik. Capaian tertinggi ada di NAD dan Bengkulu (100%).
Ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : Kesesuaian data proposal yang ada di BKM dan yang ada di SIM Realisasi dana BLM antara SIM sama dengan laporan KSM
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi adalah: Evaluasi kinerja keuangan BKM, masuk pada kategori BKM Memadai. 30% usulan kegiatan yang didanai merupakan usulan KSM yang anggotanya
adalah perempuan 3.3.4
Aspek Ketersediaan Materi dan Sosialisasi Siklus BLM
Dari aspek ini diketahui sejauh mana spesifikasi yang ditetapkan terkait pengadaan media sosialisasi dan pendistribusian media sosialisasi (poster) tentang BLM ke kelurahan tepat waktu.
Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori kurang di Banten dan Jawa Barat. Capaian Sangat Baik diperoleh Bengkulu .
Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : Spesifikasi yang ditetapkan terkait pengadaan media sosialisasi. Pendistribusian media sosialisasi (poster) tentang BLM ke kelurahan tepat waktu.
6|Page
3.3.5
Aspek Ketersediaan Pernyataan Bersama
Aspek ketersediaan Pernyataan Bersama meliputi : Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 1 dan kesiapan untuk
pencairan dana BLM tahap 2. Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 2 dan kesiapan untuk
pencairan dana BLM tahap 3. Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 3
Secara nasional, capaian untuk aspek ini tergolong Kurang (29%). Lokasi uji petik di Sumatera Utara dan Banten, memiliki capaian kurang.
Kelemahan umumnya terjadi pada : Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 1 dan
kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 2. Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 2 dan
kesiapan untuk pencairan dana BLM tahap 3. Tidak tersedianya Pernyataan BKM tentang pemanfaatan dana BLM tahap 3
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI 1. Kesesuaian Rencana dan Kegiatan
Ketidak sesuaian antara rencana dan kegiatan diindikasikan denghan temuan tidak memiliki dokumen PJM Pronangkis (dengan alasan masih di pimpinan kolektif lama). Padahal dokumen PJM Pronangkis di pimpinan kolektif baru harus menjadi acuan dalam
pelaksanaan
kegiatan,
tidak
sekedar
berdasarkan
usulan/
kebutuhan
masyarakat saja tetapi atas kesepakatan dan prioritas tahunan. Kegiatan yang dilaksanakan dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan dan dokumen kesepakatan, seperti: surat pernyataan hibah, monitoring harian, dan tanggung renteng.
Masih belum dipahami pentingnya kesesuaian/ konsistensi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan PJM Pronangkis dan usulan kegiatan yang disetujui BKM, sebagai contoh: dokumen Renta 2010 tidak tersedia di sekretariat/kantor LKM/BKM, padahal dokumen itu sebagai acuan penyusunan BAPPUK/ RPD. (hal ini juga membuktikan, tidak optimalnya Review Program di tahun sebelumnya/ 2009).
7|Page
2. Sasaran Pemanfaatan
Masih ditemukan kegiatan infrastruktur yang tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam umur yg panjang.
Adanya ketidak-tepatan sasaran, manfaat kegiatan, terutama dalam KSM Perguliran, di mana ditemukan anggota KSM/penerima manfaat adalah warga non miskin (non PS2).
3. Transparansi & Akuntabilitas
Proses transparansi BKM/LKM belum berjalan dengan baik. Pimpinan kolektif BKM belum sepenuhnya memahami tentang aturan pengelolaan keuangan dan belum mempelajari AD/ART sehingga belum ada pengaturan tentang honor UPK karena belum pernah dibahas di rapat koordinasi pimpinan kolektif. Serta belum ada kegiatan review partisipatif dan audit tahunan LKM. Penggunaan papan informasi di beberapa kelurahan yang dikunjungi, belum maksimal, sebagian besar papan informasi yang ada hanya 1-3 buah saja. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan hanya diketahui oleh masyarakat disekitar proyek/kegiatan yang akan dibangun. Begitu pula dengan calon peminjam/ KSM ekonomi bergulir, tidak terdapat daftar KSM Peminjam di secretariat BKM maupun papan informasi/ surat yg ditujukkan ke masing-masing RW/RT bahwa terdapat daftar tunggu KSM dan KSM yang telah menerima dana BLM.
Masih belum dipahaminya substansi pengelolaan dana BLM tahap-1, tahap-2 dan tahap-3, dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penyusunan RPD (Rencana Penggunaan Dana) atau BAPPUK
4. Belum
dilaksanakan
pelaporan
secara
rutin
ke
kelurahan/desa
tentang
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan BKM karena pencatatan pembukuan keuangan dan outline laporan keuangan kepada pihak luar BKM/ public belum terdokumentasikan di BKM. Hal ini menunjukkan belum baiknya mekanisme pengelolaan BKM secara baik, yang mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas. 5. Tidak tersedianya materi sosialisasi dan capaian sosialisasi terkait dengan kegiatan Pengelolaan Dana BLM terkait beberapa hal, di antaranya proses distribusi yang belum berjalan dengan baik. 6. Tidak tersedianya kelengkapan administrasi pendukung dalam memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BLM. Dokumen berkas Pencairan dan Pemanfaatan BLM yang seharusnya ada di kantor/sekretariat LKM/BKM, berdasarkan informasi dari fasilitator masih disimpan di BAPPEDA/SATKER Kabupaten. 8|Page
