PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT
KEGIATAN TINJAUAN (REVIEW) PARTISIPATIF
Oktober 2010 Page |1
I. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK REVIEW PARTISIPATIF
Tinjauan (Review) Partisipatif merupakan rangkaian kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan PNPM di kelurahan, kinerja BKM/LKM, capaian program (kualitas dan kuantitas) dan kinerja pengelolaan keuangan. Kegiatan review ini difasilitasi oleh BKM/LKM bersama para relawan (unsur masyarakat).
Tinjauan (review) partisipatif dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan menitik-beratkan pada : Pelaksanaan siklus kegiatan PNPM di kelurahan. Kinerja BKM/LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif yang digerakkan oleh nilai-nilai universal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implementasi dan capaian Renta Pronangkis dan atau PJM Pronangkis termasuk capaian secara fisik maupun kualitas. Pengelolaan keuangan; efektifitas dan efisiensi (dalam mendukung Rencana Tahunan Pronangkis), transparansi, dan pencatatan/pembukuan keuangan.
Tinjauan Partisipatif dilaksanakan oleh kelurahan/LKM yang memasuki siklus mulai tahun ke-2 dan seterusnya. Pada tahun ke-4 kembali dilakukan perencanaan partisipatif untuk menyusun PJM Pronangkis yang baru dengan melaksanakan proses siklus seperti tahun pertama.
II. CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS REVIEW PARTISIPATIF
Sasaran uji petik ini mencakup 3 bidang kegiatan dalam siklus tinjauan (review) partisipatif, yaitu : i). Review Program, ii). Review Kelembagaan, dan iii). Review Keuangan.
Uji petik siklus review partisipatif ini dilakukan selama bulan Oktober 2010 di 18 kelurahan yang tersebar di 4 propinsi. Pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) itu sendiri masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2010 (Lokasi Lama) dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan review partisipatif di masyarakat. Berikut lokasi sasaran pelaksanaan uji petik tinjauan/ review partisipatif bulan Oktober 2010:
Page |2
No
Propinsi
Kota Kabupaten
Kelurahan
1
Jambi
Jambi
Tanjung Raden Jelutung Simpang 3 Sipin
2
Jawa Barat
Kota Bandung
Sadang Serang Sukaraja
Kabupaten Bandung
Jelengkong Ciapus Gajah Mekar
3
Sumatera Selatan
Palembang
10 Ilir Kuto Batu 26 Ilir
OKI
Tanjung Rancing Cinta Raya Tanjung Serang
4
NAD
Banda Aceh
Geuceu Inien Kuta Alam
Aceh Besar
Meunasah Papeun Lueng Ie
Page |3
III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1. Uji Petik Tinjauan (Review) Program
1. Aspek Pemenuhan Substansi Dalam pelaksanaan siklus Tinjauan (Review) Program hampir seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara Baik dan Cukup/ Sedang. Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah :
Hasil review PS tidak disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui media warga minimal di 5 (lima) tempat strategis dan
Penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh Tim PP bersama BKM dihadiri oleh anggota Tim PP dan anggota BKM tidak memenuhi quorum 2/3 dari jumlah anggota BKM + anggota Tim PP). Kondisi bahwa hasil review PS tidak disosialisasikan melalui media warga minimal di 5 tempat strategis diungkapkan oleh masyarakat (responden) dengan pernyataan : media warga (papan pengumuman) yang ada tidak mencapai 5 unit. anggapan bahwa lima tempat strategis harus berupa papan pengumuman. masyarakat tidak mengetahui (secara pasti) adanya pengumuman tersebut.
Page |4
Responden menyatakan tidak mengetahui proses penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh anggota BKM dan Tim PP yang tidak mencapai quorum. Responden lain menyatakan bahwa proses penyusunan PJM Pronangkis dilakukan hanya oleh beberapa orang anggota BKM dan Tim PP (tidak mencapai quorum); bahkan ada yang hanya oleh anggota BLM/LKM saja.
2. Aspek Muatan PJM Pronangkis
Pada aspek Muatan PJM yang menjelaskan tentang proses dan hasil terkait pembahasan dan penyepakatan isi PJM Pronangkis hasil review, secara umum kegiatan ini dapat berlangsung sesuai koridor dalam pedoman. Secara umum capaian aspek ini rata-rata Baik di Propinsi Jambi dan Cukup di Jabar, Sumatera Selatan dan NAD
Dari 6 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : PJM Pronangkis hasil review berbasis dan mendukung MDG's, kegiatan yang disusun memiliki umur ekonomis 3 tahun, dan kegiatan dalam PJM tersebut berhubungan (mengatasi) permasalahan yang ada.
Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan : pelibatan pihak luar BKM, keputusan dan pengesahan dari pihak Lurah terhadap PJM Pronangkis sebagai program kelurahan, dan sosialisasi PJM hasil review kepada masyarakat (melalui 5 titik pusat informasi). Di beberapa lokasi tergambarkan bahwa masyarakat tidak memahami proses yang terjadi dan hasil yang diperoleh pada kegiatan review program tersebut.
3. Aspek Pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk unsur masyarakat, yaitu Tim perencanaan Partisipatif (PP) - terkait dengan pembekalan dalam kegiatan siklus tinjauan (review) ini ada 6 ketentuan (koridor). Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Baik di Jambi (83%) dan Kurang di Jabar (40%).
Ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : pelatih (adalah Faskel yang dilatih oleh KMW), penggunaan modul pembuat undangan (panitia adalah BKM), dan peserta berasal dari unsur BKM, Sekretariat, dan UP-UP.
Page |5
Di beberapa lokasi tidak mengetahui adanya penggunaan media pelatihan; bahkan ada yang menyatakan `tidak ada'.
Kelemahan yang umum terjadi terkait transparansi penggunaan dana pelatihan fixed cost): Peserta dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui besar dan pengelolaan dana pelatihan tersebut dan penyebaran informasi tentang hal ini minim.
4. Aspek Capaian Indikator Kuantitatif
Dari aspek ini diketahui sejauh mana tingkat capaian kuantitatif dari proses kegiatan ini; yaitu meliputi : jumlah kehadiran undangan dalam lokakarya (>80%), jumlah peserta lokakarya aktif (> 50%), dan jumlah kehadiran peserta dari unsur perempuan dan warga miskin (>30%).
Capaian pada seluruh lokasi uji petik menunjukkan kategori Baik kecuali Jabar (34%), dan Sumatera Selatan (17%).
Pada umumnya, lebih dari 50% peserta lokakarya review program yang hadir dapat berperan aktif (merasa senang dan antusias) dalam merumuskan visi, masalah, dan harapan dengan memberikan banyak gagasan kepada BKM.
Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : jumlah peserta perempuan dan warga miskin yang hadir dalam lokakarya kurang dari 30% dan peserta yang hadir kurang dari 80% undangan yang disebarkan oleh BKM/LKM.
Di beberapa lokasi memang tercatat bahwa realisasi partisipasi dalam lokakarya review ini di bawah standar yang ditetapkan, tetapi di lokasi lain tidak ditemui dokumen (arsip) kegiatan tersebut dan responden tidak dapat memastikan jumlah kehadiran warga.
5. Aspek Kegiatan Berkelanjutan
Yang dimaksud kegiatan berkelanjutan pada aspek ini meliputi : kegiatan fisik/lingkungan yang mempunyai masa pakai minimal 3 tahun dan ada rencana pemeliharaan yang konkrit,
Page |6
kegiatan sosial yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan (bukan charity), kegiatan pinjaman bergulir yang mempunyai tingkat pengembalian lebih dari 80 %, dan kinerja keuangan BKM untuk Sekretariat & UPK berkategori "Memadai" atau lebih tinggi.
Lokasi uji petik di Jawa Barat dan Sumatera Selatan memiliki Capaian Kurang dan di Jambi mencapai Baik Sekali. Kelemahan umumnya terjadi pada kegiatan sosial & ekonomi, yaitu : masih ditemui kegiatan dalam PJM yang tergolong santunan (charity), kegiatan pinjaman bergulir dengan tingkat pengembalian di bawah 80%,
3.2.
Uji Petik Tinjauan (Review) Kelembagaan
Page |7
1. Pemenuhan Substansi Aspek Pemenuhan Substansi yang merefleksikan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dicapai dengan Baik. Lokasi uji petik pada 4 propinsi menunjukkan hasil Baik (di Jambi (78%), Sumatera Selatan (68%) dan NAD (67%). Jabar Kurang pada nilai (57%). Diantara 10 ketentuan yang harus dipahami & dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) kelembagaan ini, pada umumnya ketentuan terkait transparansi yang tidak dapat dipenuhi, yaitu : pengumuman daftar nama Tim RK-BKM diketahui oleh masyarakat (ditempel di 5 tempat strategis), sosialisasi program kerja BKM kepada masyarakat dan hasilnya ditempel di 5 tempat strategis. BKM-BKM memenuhi ketentuan sosialisasi refleksi kelembagaan di tingkat basis, menyatakan kesediaan melakukan refleksi secara internal (juga bersama UP-UP), dan menyusun berita acara pelaksanaan review kelembagaan — tetapi ketentuan penyebaran hasil kegiatan melalui media (sarana) pengumuman tidak terpenuhi hingga (kurang dari) 5 unit.
2. Keterbukaan BKM. Pemenuhan aspek Keterbukaan BKM dalam tinjauan (review) kelembagaan dapat dicapai dengan Sangat Baik untuk Jambi dan Jabar. Propinsi Sumatera Selatan Cukup dan NAD Baik. Dalam hal kehadiran anggota BKM dalam pelaksanaan FGD review kelembagaan yang diikuti oleh warga masyarakat hampir seluruh lokasi memenuhi ketentuan ini. Untuk pembahasan internal BKM oleh anggota BKM & UP-UP di beberapa lokasi dihadiri kurang dari 2/3 anggota BKM.
3. Pelatihan
Aspek pelaksanaan Pelatihan (coaching) untuk Tim Refleksi Kelembagaan BKM kegiatan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dilaksanakan dengan capaian terendah di Sumatera Selatan (25%) dan tertinggi di Jambi (83%)
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi di sebagian besar lokasi adalah tentang pengelolaan dana pelatihan masyarakat (fixed cost) yang transparan & akuntabel dengan menyebarluaskan laporannya di 5 sarana pengumuman.
4. Capaian Indikator Kuantitatif Indikator kuantitatif dari kegiatan tinjauan (review) kelembagaan meliputi : kehadiran undangan yang hadir dalam lokakarya (80%), kepesertaan peremuan dalam Tim Refleksi Kelembagaan BKM (20%), dan
Page |8
jumlah minimal relawan yang dilatih (25 orang). Pada lokasi sasaran uji petik secara keseluruhan capaian kegiatan ini menunjukkan hasil Baik. Jawa Barat dan Sumatera Selatan mencapai indicator kurang. Capaian Kurang terjadi di lokasi Uji Petik yang belum melaksanakan kegiatan ini.
3.3. Uji Petik Tinjauan (Review) Keuangan
1.
Transparansi & Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan aspek substansial dari ketentuan (koridor) proses dalam pelaksanaan kegiatan siklus review keuangan, secara umum dapat diterapkan dengan Baik. Pada lokasi uji petik, kegiatan ini dilaksanakan dengan capaian Baik Sekali; kecuali di NAD (baik)i.
Kelemahan umum yang terjadi karena ada 2 ketentuan yang tidak dipenuhi di banyak lokasi, yaitu :
Page |9
Tidak diperoleh kesepakatan tentang waktu Audit dan LPJ secara rutin dilaksanakan oleh BKM,
pembentukan Tim/ Panitia Review dihadiri kurang dari 30 peserta rembug warga di tingkat kelurahan.
Ketentuan-ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : adanya keterwakilan perempuan dalam Tim Review, kerjasama yang baik antara Tim Review dengan BKM / UP selama review berlangsung, tersusun LPJ dari setiap pemanfaatan BLM, sistem pembukuan BKM / UPK sesuai pedoman, dan pelibatan Lurah dan unsur masyarakat lainnya dalam pelaksanaan review keuangan.
2. . Laporan Keuangan Aspek Laporan Keuangan dalam pelaksanaan review keuangan ini memiliki capaian yang Sangat Baik di Jambi dan Sumatera Selatan 98% dan 91%. Koridor laporan keuangan dalam review ini meliputi : BKM telah melakukan Audit yang dilakukan oleh lembaga audit independent, hasil review keuangan disosialisasikan kepada masyarakat papan pengumuman minimal di 5 tempat strategis, dan
melalui
laporan keuangan secara periodik disampaikan kepada Lurah / Kades, PJOK, dan RW. Dapat dipenuhi atau tidak ketiga koridor tersebut diantara semua lokasi uji petik pada kondisi (terjadi) dengan kombinasi yang variatif.
3. Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk pembekalan bagi Tim Refleksi Keuangan dalam siklus tinjauan (review) keuangan mencapai kinerja yang Baik (di Jambi), dan Cukup di Jawa Barat, Sumatera Selatan dan kurang di NAD. Kelemahan yang umum terjadi adalah tidak dipenuhinya ketentuan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan fixed cost pelatihan (coaching) Tim Review Keuangan BKM oleh Faskel melalui penyebarluasan laporan pengelolaan keuangan dengan ditempel pada sarana di 5 tempat strategis.
4. Capaian Indikator Kuantitatif Capaian indikator kuantitatif dalam pelaksanaan review ini menunjukkan kinerja Baik (72%) di Jambi dan Kurang di NAD . Dari 4 ketentuan yang tentang capaian secara kuantitatif, 2 diantaranya yang dominan terjadi di banyak lokasi, adalah :
P a g e | 10
penerima manfaat kegiatan ekonomi seluruhnya KK miskin (dalam daftar PS-2)
bergulir
dan
sosial
tidak
repayment rate pinjaman bergulir kurang dari 90%.
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI 1. Masih belum dipahaminya konsep tinjauan partisipatif secara utuh di tingkat lapangan, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan di tingkat masyarakat yakni proses perencanaan partisipatif yang tidak maksimal dan dokumen hasil tinjauan partisipatif tidak lengkap/ tertib. 2. Khususnya di Jambi, pengelolaan dana Fixed Cost Pelatihan Masyarakat tahun 2009 diindikasikan menyalahi prosedur yang mengakibatkan pada pencairan dana fixed cost pelatihan masyarakat kepada fasilitator tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat tidak berjalan sesuai kebutuhan siklus kegiatan. Selain itu kegiatan capacity building belum maksimal yang diindikasikan proses pemeliharaan kapasitas fasilitator tidak berjalan dan siklus kota di dalamnya adalah kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat, tingkat pemda dan kabupaten/kota tidak maksimal. 3. Secara umum kegiatan siklus masyarakat tinjauan (review) patisipatif terlaksana dengan baik. Masing-masing bidang tinjauan (review), yaitu : Program, Kelembagaan, dan Keuangan terlaksana dengan capaian Baik juga. 4. Capaian terhadap aspek Pemenuhan Substansi (koridor) untuk ketiga bidang review menunjukkan kinerja Baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan (koridor) yang ditetapkan untuk ketiga bidang review dapat dipenuhi oleh sebagian besar lokasi sasaran. Pada umumnya, untuk aspek ini seluruh lokasi (propinsi) menunjukkan capaian Baik. 5. Capaian terhadap aspek Pelatihan (coaching) masyarakat untuk ketiga bidang review menunjukkan kinerja Baik hingga Baik Sekali. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang cukup kuat bahwa seluruh materi pelatihan (coaching) disampaikan dengan baik, dan masyarakat (peserta) terlibat aktif di dalamnya. Seluruh propinsi melaksanakan pelatihan terkait review partisipatif tersebut dengan capaian Baik hingga Baik Sekali 6. Terkait prinsip transparansi & akuntabilitas, BKM-BKM telah memenuhi ketentuan sosialisasi di tingkat basis (di awal pelaksanaan review), menyatakan kesediaan melakukan review secara internal (bersama UP-UP), dan menyusun berita acara pelaksanaan review kelembagaan. Artinya, BKM memahami dan memiliki komitmen untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, untuk teknis penyebaran hasil kegiatan melalui 5 media (sarana) pengumuman tidak terpenuhi. Kalaupun ada pemasangan pengumuman, jumlahnya tidak mencukupi 5 unit/ tempat, sehingga tetap dianggap tidak memenuhi syarat (standar). Secara umum, penerapan prinsip transparansi & akuntabilitas (oleh fasilitator, bukan hanya fasilitator ekonomi, maupun masyarakat) nampak minim dalam berbagai aspek.
P a g e | 11
Direkomendasikan, perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman dan mendorong komitmen untuk penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas melalui sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan yang lebih intensif. Disisi lain, diperlukan pula suatu kajian terhadap teknis (cara-cara) dan sarana dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kearifan dan metode lokal yang berlaku di tengah masyarakat. 7. Pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) partisipatif yang terdiri : program, kelembagaan, dan keuangan dilaksanakan secara tidak bersamaan atau terpadu; melainkan ada jeda waktu (yang lama) diantara ketiganya. Implementasi dengan cara ini memang tidak menyimpang dari petunjuk teknis Review Partisipatif (yang lama) hingga diberlakukan petunjuk teknis yang baru akhir tahun 2009 yang lalu. Selanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan Tinjauan Partisipatif (baru) harus dilakukan secara terpadu diantara bidang tinjauan (review), meliputi : program, kelembagaan, dan keuangan. 8. Terdapat lokasi misalnya Sumatera Selatan, kegiatan Tinjauan Partisipatif belum berjalan optimal, terkait alokasi waktu pendampingan Fasilitator dan kesibukan masyarakat dalam kegiatan Pemanfaatan Dana BLM. 9. Terkait dengan turn over pelaku,khususnya fasilitator lama yang memiliki kemampuan memandu/fasilitasi kegiatan ini, cukup berpengaruh dalam capaian progress kegiatan ini.
P a g e | 12
