LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SOSWISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM ) KOTA SEMARANG DENGAN TEMA "HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" (Di Balai Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang)
PELAKSANA: DR. SUPARMIN, SH., M.,HUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2013
DAFTAR IS1
HALAMAN JUDUL .................................................................................... HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................
i ..
11
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR IS1 .............. ............................... ................. ............ . . . . . . iv I.
PENDAHULUAN .................................................................................
1
11.
RUMUSAN MASALAH .......................................................................
2
I .
TUJUANKEGIATAN .........................................................................
2
IV.
MANFAAT KEGJATAN ...................................................................
3
V.
SASARAN STRATEGIS ................................................................... 3
VI.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN .........................................
3
VII. METODE KEGIATAN .........................................................................
4
VI [I. PENUTUP ............. . ..........................................................................
4
IX.
LAMI'IKAN-LAMPIRAN ................................................................... Lampiran 1
4
: Surat Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua
Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 Nomor : 180133912012 Tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 Lampiran 2
: Surat Tugas
Lampiran 3
: Materi Sosialisasi
Lampiran 5
: Daftar Hadir Peserta
Lampiran 6
: Foto Kegiatan
SOSIALISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASl MANUSIA (RANHAM KOTA SEMARANG) DENGAN TEMA "HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" I.
PENDAHULUAN Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutarna dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan menimbulkan kerugian harta dan jiwa terhadap keluarga tersebut, sehigga dibutuhkan penegakan hukum, melalui perangkat hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhasan tersendiri, walaupun secara umuln sudah diatur dalam KUHP, tetapi kekerasan dalam rumah tangga diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantar orang yang perlu diberi nafkah kehidupan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan tersubordinasi sebagai korban
kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan yang terkait dengan
kekerasan daIam rumah tangga antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusa. Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :
1 . Untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus memberikan pendidikan danpenyadaran kepada masyarakat
dan aparat
bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah
tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
2. Menumbuhkan Sensitivitas Gender dan hak asasi manusia khususnya perempuan dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat Peradilan Umum. 3. Sistem Peradilan Pidana (Criminaljustice system)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur
Pencegahan dan Perlindungan serta
peinulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan unsur tindak pidana yang berbeda dalam KUHP secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
mengatur kewajiban bagi aparat penegak
hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pencerahan hukum
kepada rakyat
Indonesia khususnya terhadap warga Kota Semarang. Ssialisasi produk hukum penting dilakukan secara terus menerus agar rakyat menjadi cerdas dalam kehidupan bemasyarakat dengan harapan pelaksanaan sosialisasi menjadi semakin berkualitas dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dengan dilakukannya "Sosialisasi Produk Hukum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM Kota Semarang) dengan tema "Hukum Dan Hak Aasi Manusia".
TI.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat
Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional- Hak Asasi Manusia;
2.
Kurangnya pemahaman rakyat Indonesia khususnya khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya produk hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
111. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah
1, Memberi pengetahuan kepada rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Semarang; 2. Menambah pemahaman rakyat Indonesia khususnya warga
masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
IV.
MANFAAT KEGIATAN Manfaat kegiatan ini adalah 1 . Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang
tentang memahami betapa pentingnya adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
V.
SASARAN STRATEGIS Sosialisasi ini ditujukan kepada rakyat Indonesia khususnya para warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Adapun alasan menyasar mereka adalah karena perlunya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi dbeberapa wilayah tidak mengenai warga Kota Semarang.
VI.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Tanggal
: 25 Maret 2013
Pukul
: 19.00 - 22.00 WIB
Tempat
: Balai Kel. Petompon, Kec. Gunung Pati Kota Semarang
VII. METODE KEGIATAN Metode penyampaian materi dengan cara ceramah dan disampaikan oleh 5 (lima) nara sumber secara bergantian, bagi 50 orang peserta. Materimateri yang disampaikan antara lain membahas prosedur, proses dan pentingnya pelaksanaan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah materi tersampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dengan para peserta. VIII. PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. 1X. LANIPIRAN-LAMPIRAN I. Surat Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Nomor : 180133912012 Tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-20 14 2. Surat Tugas 3. Materi Sosialisasi 4. Daftar Hadir Narasumber
5. Daftar Hadir Peserta
6. Foto-foto Kegiatan
LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN
WALf KOTA S E ~ U R L W G KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA S E W G S E W KF;TUA PANTTM RENCP;fi3A MSI ,NILSIONAL WW ASASII MANUSW KOTA S E m G TXHUN 201 1 2014
-
NOMOR : 18r/333/a1a KEWTUSAN W m L WAL;IKCYTA SEMARAMG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI N A S I 0 N A L . M ASASI MANUSIA (RANHAMf KOTA'SIG-Q TAHUN 201 1 2014 NO MU^: '050.4 / 0185 TENTANG PEMBENTUKAN S E & ~ T PANITIA. RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI W S L A [R;QMIAM) KOTA SEMARANG TAMUN 20 11 2014 PERUB-
-
-
..,.
.
...
. ... :
. ,
:,
::
W m I ; ,W'UKoTASEMARMG, . .. . .
MenFmbang
Mengingat
.
. ..
.
..
2. undW-uUn&ng..
spu-
7 l'shun pengedani &nVensi,;:MmQenaj Pen Dis-terh .
. .
.
'
19.84 tentang: wdta
Convention on the Elimination of All Fonn of (Lembaran Ne ara L i d a t i o n *st Women RqpublikIndonesn Tahun 1984 Nornor 29, ~amb&an - ' k m b a r i m N e ~ : R e p u b EIndonesia k Momor 3277); .
.~
J L
4
3. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaralratan (Lembarw Negara Re ublik Indpqqgia T a b 1995 Nornor 77, Tam ahan U~~?$&r'ah Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 4. Undang-Undarig Nomor 5 Tahun 1998 tentang P e n g e h Conweation A &st Torture and Other Cruel, In ~U&MW .or egrading Treatment or funishmenfi (d@-i M e n e w Pendan PcrIakuan atx~~ Pm8&lam yang Kejam, Tidak Xulanusiawi a ; t q ~ Mer:endaMuin ~ M m b q t Manusia (hrnbaran Ne swa -Repub& Indonesia rrahun 1995 '
t
b
Nomor 164, ! + u r nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783); 5. Undan -Wndang Nomor 9 Tahun 1998 tentang ~ e m A e mM m ampaikan Pcndapat di Muka Urnurn @embaran Republik Indonesia T a h m 1998 Nornor 181, Tambahan Lemb~uan Negara Republik Iridonesia Nomor 3789); 6. UnQarqg-vxxdang Nomor 21 Tahun 1999 tentang P&nge58$an 'ILO Convention Nomor 111 Concernin Djse-tion In Respect of Employment. .an O,cqi&ian ( Konvensi IW mengemxi Disknrmnasi d h ekerjaan dan Jabatan ) (Lembaran Negmq Repub ;Indonesia Tahun 1999 Nomor 57,Tambahan I R x h b d N e w Republik Indonesia Nomor 3836); 7. ~ n d ' a n ' ~ ~ ~ Nornor ndan~ 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa8i-;&$anusia(Lembruan Negara Republik Indonesia T~h~$<E9,99 Nomor 165, Tambahan Lembaran N e g m Reprr6~ik~lndonesia Nomo~,~3-886); 8. U n d b - U n d a n g ~ o d & r29 Tahun 1999 tentang Pengesdhan internasional Convention on the Ekninati-0~of All Fumsw of Racial Discmation 1965.(1;Konvensi;Irate-od tentang I ? e n & a ~ ~ Segala:<;B t f i q Di's-si Rasial 1965) & l m a b ~ m Negera epublik Indonesia Tahun 1999 N0mof,~83, Tml;:&.fe .. ,.Gbbw Negara Republa rrid'6fi~m . , Nomd? 3852); ~ o & o .r,q26Tahun 20dQ . \$kLg 9. ~ n d a n ,U g d Pengachlan I n ,H Asasi Manusia ( t t m b w Negara Republik Inggnesia Tahun 2000 Nomor 208, ~ m b a h q tekbki-rn , ~e'gara Repub* Indonesia Nomor 4026); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Leqb8f8n N e g m Re ublik Indonesia T&un 2tJ 2 Nornor 109, h m b m ~ e g a r a ' R ~ b l Iddonesia i.k N4235); 1I.Undq-Undang Nomor 2 3 T&un 2004 '%entang Pmghapusafl Kekerasan Kekerasan D a l m I2uma.h ~ m g g a&e~bt%.raK& Negara Republik Indonesia T a h w a b w NoIjlor 95, Tambahan L e m b m Negha ~epublik q4qzesrjtix <\,:k> , &omor4 4
Ag-
f
9
'
@&
b
"
is;
-, , , I
if, :, 'I,,
,A?,',>,:<' A 45.\4,5,7dJ!
'
'? ' I'.',rlv"',"Y?,.'")I ' -;
, :, ?> ' , (;,,,$2i: .<, .;, :, 2... ,$,,, ,,,,>:,<,;. '\? >,,,,;+$;LCq;!, q*, "'>
' :,,
>':I\),
'
\
I.
,
LC
;t.,i
,. h'.*>,
,
, J ~ * F ~ ~ ~ ~ ; ~,,, ~.. ~ ~ .; ~ ~; ; ~ ~ ~ P if(; .i4~i:il.s.~+~wi,~~i:~I'3~~J;~I;y~ 2
;3;
, 4 J i V 111-1,
/ ' I .I
~ ~ / ~ ~ i ~ ~ ! , ~ L ~ 3 ~ : , ~ , ; ; ~ ~ + - , ; ! 8 ~ ; ~ ~ ~ ~ r ~ h y-W~ ~ ~ , ~ ~ J~
.,.
ik;,), /cd>!kyjr'rde% bpj$.pT ,b, &$,,&#bf.8r $lfl#~l;w$&:f$At,:2;jF ip@;ktjl q< .,;,i~;;Ljilili,~I,.ril;"~l,l~~ - J~2;>!~f~iitf,$ P!;?:" 3; ,< b$+(,* . t J @ j j f ~
;/+
i8d
(3
o b!
%*
.,
nor an
\
12.U n b g - U n d a n g Numor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Damah (Lembaran Ne ara 1ndone;sia TahUn 2004 Nornor 2 ~em?m-aa -Neg;am Re ublik ' Indonesia homs~r4437) ~ebsgaimanate1EaSrt &I&kberapa kali, terakhir da&an u n d m g - ~ -or ~ 12 Tahun 2008 PerribAtas Undang-Undang Nomor 32 1?ahtm 2009. Wtaa Pernesin&han Daerah Fmbaran N~~~ ~ ' e ~ Indonesia u d Tahun 2008 Nomor 59, TahIWhm b Negaia Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengeahm Intertmtional Convenant m Economic S0~1al and Cultural Rigbts ( K O I E ~International kntazlg fiakErOOnomi, Wsial dan Budaya) flembmn Negara RepuW Indonesia Tahun 2005 N o ~ r 1.18, . T8mLembaran Negara Republik Indone&'Nomor 4557); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang P & @ ~ ~ I I n ~ t i i o n a lConvcn~ult on Civil and pd%mm t s (Kcwenan IntematiDnal tentang Hakh i Si@4dan Paliiik) ( k r n b m m Negara R ubWr Ind&&d '@bun 2005 Nornor 119, 'I'm%= Ncgara Republik Indonesia Nomor 4558); ;.<,;\y$ 15- undang-~ndan~ Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ke-egazWm (Lembanm Negara Re ublik Indoiiciriiiir Tahun 2006 Nomar 63, Lembi&h Neg8tb Reptiblik Indonesia Nmor 4634); 16. Undangd'Undang Nomor 13 Tahun 2UO6 tentang P-gan M c s i dan Korban ( Lembaran RepirbIik In.d~n&~Tahm 2006 Nornor 64, TmNG L e m b - N e g a r i iRepubfik Indonesia Nomor 4635); 17. Und$n&Undang Nrzmor 21 Tahun 2007 tentang PemWnrj3' Wdak' .Piiiana P e r d w a n orang @mlx&in.t tV&&mZ2kp1.1bli.kIndonesia Tahun 2007 Ncmmr 58; T a m l x h n Lembaran Negara Republik
~~ t
T-L~
Indonesia Namor 4720); 18. U n d m g + W a Nornor
14 Tahun 2008 tent&g Keterbu.kaan nfoxmasi PuW fLembaran Ne Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lemlxmm NRepublik Indonesia Nomor 4846); 19. undang-Undang Nomdr 4-U T a h w 2008 tentang * i Sajt dan Etnis (Lembaran Pengbapusan -D Negara Repui>llk I%Idc~n@& %lhuf3 2008 N-r 170, T-W Lembaran F J q Republik Indonesia Nomor 49 19); 20. UncIang-Undang Nomor - * 44 Ta-2008- tentang iibm lvegara mpub'i incionesia Nornor 181, T8mbaha.n I~mbaranNegara crhesia Nomor 4928);
f
n am^
.
-
. w ,
.=
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 6 Tahun 1976 tentang y Kotamadya Daerah Tinglrat I1 .. , . .baran . Nqwa Re ublik Indoqesia T&& i.97:6: ~&ot; 2:5 TamIj;.,an %rnbaran Negara .Repdm :~ln:dbi;i~ia_Nom~ .,3097) 19a8 tentang . .
.
!;,
:,
.
.
7
.
:
& D=r&
T*w
Indonesia hamos 3373);
988 Lembaran Negara Republik
23. P e ~ : a m ~ . : : P e m eNornor. r h e 50 T & b 1992 tentang Pembmukan Kecamatan di Wilayah KabupattenKabupaten Daerah Tingkat, U :PurW.gga, Cllacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal.. serta ..,Penatam Kecamatan di Wihyah Kotamkdya Daerah Tingkat II Semarang d , h, .Wilqyah Ropinsl::Daerah Tingkat I Jawa Teng& [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .4'992. Nornor 89); .24. Pernttmm .:~~emerintah.., Nomor 38 Tahun 2007 tentang pcmb .."> . . Um-;:Pcmerint&m anwa Pem&t&, .. ., .. ..,..:... perni=&** Daerah oansi, dan P e m e ~ t a h a n D&& >:mbNIpaten/ Kota (LembNegara Re ubw Indoiresia Tat-iun 2007 Nornor 82, Tam ahan L e d a t a n Nega8'.Republik lndoncsia Nomor 4737); .
...
...
.
:.,,,;:,
:..
.,.
' :',:
.
.,:
.
';,.'
.
.-
,,
%
25. Peratwan Pemerintah: Nornor.4 1 Tahun 2007 tentang pe-wtt :D&er&. rnmbaran Negara
.
. ,,L
,
. .
..
Republa :IndonesiaTa.him 2007 Nornor 89,Tambahan Lembean Negam Repub= Indonesia Nomof4741);
26. Peratwan
Presiden Nornor 23 Tahun 201 1 tentang R e n ~ . , A k sNasional i Hak. Asasi Manusia Indonesia T&.un "'20:1..l -.2014.:. ?
~ ~ ~Wafikob ~ $ & & m m a ~Nomor180/182/20.11 t e n h 2 ~ ' ~ f i ~ ; j p ~mm Rencma a s i N.a,d~nd H& . ..'Asasi iManusia (m)Semarmg Tahun 20 p..i.-;20:1;4.:
27. K
.. ,
.
MEMUTUSKAN :
M-etapkan
: .
ICEP.U'fU,SAH W M L W m O T A TENTANG PERUBAHAN . .WALIKOTA SEMARANG SELAKU K m U A :~plJ"I'U.SANW-, AKSI NASIONAL HAK ASASI PANmA.PELAXSANA m G T M N 20:&?1 - 2014 W S W ( R A N M I KOTA S NOMOR : O S Q . ~ / O185/2011 m N T m G P E ~ ..:E W ~ S E ~ p-x ~ RENCAFJA T AXSEWION;% ..).., .,..:..~,.. . ..,. .. :... ..... . :=AS,& , ) , .,:;; ~ , U , S J,I-:, A , K O S ~E ~ G T ~ ~ ; P j+4~4::q ( ~.' ;,,?;@:!.$:'j & . : . ...
..
:,
-.\.: ..i:.+...
......_,,I....
,
. . . ..
, ,
,..:
.., .
..>,,i.:,..i
, ,. .
:.. .
;,::,,, , . , .'"
. .. .
:. . ,>:. , ,; ;i ... ..'? : :,;.: * :y.$;.:.<;~!i,~~;!:<:!:3r;': . . .. ...'..,.., : , .;,., ,::,,,.,:,;: :..,: , ,,. .,:. ,,, . . .... .. .... .. . - . ..;:,.,> ;:>;;;':,;;;.:,$:.:i ..i
KETUA
i I
I
1
WAKIL WALIKOTA S E M A ~ G S E W I NASlONAL HAK ASASI KOTA SEMARANG
SAMNm d i - ~ m Kepada Yth: 1. G u b e p Jawa Tengah; 2. W d d Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Panitia R A N M Provinsi Jawa Tengah Tahun 201 1 - 2014; 4. Ketua DPRDrKota Semarang;
5. Kepala -tar
lW.ayah Kemente&m Hukum d m HAM Ptovinsi, J Tengah; 6. Sekretaris Daerah KO& Semarang; 7. Kepala Biro H u h Setda Provhsi Jawa Tengah; 8. Asisten A d m k i s a s i Pemerintahan Sekda Kota S e r n m g ; 9. 10-
WALIKOTA SEMARANG
KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 1 1 - 20 14 NOMOR : $8@/349/2e12 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KM'UA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14 NOMOR : 050.4 /00185 /2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK K E W A PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSlA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14
M e n i m b a n g : a. b a h w a d e n g a n e n a m b a h a n Anggota Panitia Kelompok Kerja Panitia P e sana R e n c a n a A k s i Nasional Hak Asasi M a n u s i a (RANHAM) Kota Semarang, rnaka K e p u t u s a n Wakil Walikota S e m a r a n g selaku K e t u a P a n i t i a Rencana Aksi Nasional H a k Asasi M a n u s i a (FUNHAM) Kota S e m a r a n g T&un 2011 - 2014 Nomor 050.4 /00185/2011 t e n t a n g P e m b e n t u k a n Kelompok Kerja P a n i t i a Pehksana R e n c a n a Aksi Nasional H a k A s a s i M a n u s i a (RANHAM) K o t a S e m a r a n g T a h u n 20 11-20 14 p e r l u ditinjau kembali; b. b a h w a untuk m e l a k s a n a k a n maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan K e p u t u s a n Wakil W a h k o t a Semarang Selaku K e t u a Panitia R e n c a n a Aksi Nasional Hak Asasi M a n u s i a Kota Semarang (RANHAM) T a h u n 2011 - 2014 t e n t a n g P e r u b a h a n K e p u t u s a n Wakil W d i k o t a Semarang selaku K e t u a Panitia R e n c a n a Aksi Nasional H a k A s a s i M a n u s i a - .(RANHAM) K o t a Semarang T a h u n 201 1 - 2014 Nornor 05'0.4/00 185/20 11 tentang P e m b e n t u k a n Kelompok Kerja Panitia P e l a k s a n a R e n c a n a Aksi Nasional Hak Asasi M a n u s i a (RANHAM) K o t a S e m a r a n g Kota S e m a r a n g T a h u n 201 1 - 2014; Mengingat :
1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 16 Tahun 1950 tentang P e m b e n t u k a n D a e r a h D a e r a h Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi J a w a Timur, J a w a T e n g a h , J a w a Barat, dan D a e r a h Istimewa Yogyakarta;
sa
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3, Undang-Undang Momor 7 Tahun . 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind9nesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 14); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Fknishment ( Konvensi Menetang Penylksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783),; 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment ax+- Occupation ( Konvensi ILO mengenai Diskriminasi ddam pekejaan clan Jabatan ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on the Elimination of All Formsw of Racial Discrimination 1965 ( Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Dislaiminasi Rasial 1965) (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Piomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, ~ a m b s h a nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19); 13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahten 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant ' on Civil and Political Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo? , 4634); 17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi d m Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 18.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang " Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4720); 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 49 19); 2 1. Undang-Undang - Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49283; 22. Peraturan ~emerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
A
23.Peratwan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, ~ a r n b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat I1 Semarang d a l m Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 25,Peraturan ~emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or anisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan k m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 27. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 20 1 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 201 1 20 14; 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 29. Keputusan Wakil Gubernu~.-Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 11-2014 Nomor 180153.1120 11 tentang Pembentukan Kelompok Kej a Panitia Rencana Aksi Nasional H a k Asasi Manusia tahun 201 1-2014; 30. Keputusan Walikob Semarang Nomor 1801 182/ 20 11 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 1 1 - 2014.
d
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11-20 14 NOMOR 050.4/00 185 / 201 1 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 1 1 - 20 14. KESATU
: Merubah Keputusan Wakil Walikota Senlarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM )
Kota SemarangTahun 2011 - 2014 Nomor 050.4/00185/2011 tentang Pembentukan Kelompok K e j a Paniua Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14.
D:LDaLh-\DawnoruriSKRMhsmLSR POWA RANHAM 2012 fil Kadrim Adi.doc
.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA IRANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 2011- 20 14 NOMOR : 180/340/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 1120 14 NOMOR 050.4/00185 / 201 1 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11- 20 14. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11- 20 14 JABATAN / INSTANSI
NO.
KEDUDUKAN DALAM TIM
POKJA KELOMPOK
I
1. 2.
KERJA PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Kepala Sub B a g i a n B a n t u a n H u k u m p a d a Bagian h o k u m Setda Kota Semarang
Ketua
1 Staf Bagian H u k u m Setda Kota Semwmg
3
Kepala Sub B i d a n g Sosial ~ u d a y aM a s y a r a k a t p a d a BAPERMASPER & KB Kota S e m a r a n g
Selaetaris
Anggota
1 Anggota
Kuliah HAM Universitas Diponegoro S e m a r a n g
5.
Kepala Sub B i d a n g P e r e n c a n a a n P e m e r i n t a h pada BAPPEDA Kota S e m a r a n g
Anggota
6.
K e t u a Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kota Semarang
Anggota
POKJA KELOMPOK I1
KERJA HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH Ketua
1.
Kepala Sub B a g i a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n pada B a g i a n H u k u m Setda Kota S e m a r a n g
2.
Staf Bagian H u k u m Setda Kota S e m a r a n g
3.
Kepala Seksi Pendidikan A n a k U s i a Dini pada D i n a s P e n d i d i k a n Kota S e m a r a n g
Anggota
4.
Kepala Seksi Promkes K e s e h a t a n pada D i n a s
Anggo ta
dan Informasi K e s e h a t a n Kota
C-,-,.-onn ULIIIL_U
I> \!ole kc1 Lro~~uLnn:~-Dav\-'3~wm~n16'.~K ?-l\hTL4hI h!Lll,YADlUISK POKIA FL4NH.M 2012
lit
Korckrian Adi doc
Sekretaris
I
5.
1
1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan I Kawasan pada
DTKP Kota Sernarang
Anggota
Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
6.
Anggota
.
P O F A KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA 111
2.
I -
3.
Ketua
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
1.
) Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang
I
I
I
I
Sekretaris
1 Kasi
I
Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemuda D a n Olah Raga Kota Semarang
1
Anggota
I
Syariah IAIN Walisongo Semarang Pengampu mata kuliah Hukum
I Anggota
I
5.
Kepala Sub Tata Usaha pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Sefnarang
Anggota
6.
Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada DISPENDUK CAPIL Kota Semarang
Anggo ta
Dosen Fakultas Hukum Pengampu Universitas Wahid Hasyim Semarang
Anggota
L
. I
HAM
POKJA KELOMPOK K l A PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA .... iv
'I
1.
Panitera Sekretaris Semarang
2.
Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang
I-
PengadiIan
Negeri
Ketua Sekretaris
Kepala Unit PPA POLRESTABES Semarang
4.
Kepala Seksi Semarang
5.
Pasi Idik DENPOM N /5 Semarang
6.
Pasi Intel KODIM 0733/BS S e m a n g
Anggota
7.
Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Koh Semarang
Anggota
8.
Koordinator Divisi Litbang pada Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang
Anggota
--
Pidum
-
--
Kejaksaan
1
Negeri
LAMPI SURAT TUGAS
LAMPIRAN 3
MATERI SOSIALISASI
1"I I
YHuKuM Dan HAK A I A I l MANUIIA" Sosialisasi (RANH,AM) d i Kelurahan-Kelurahan K o t a Semarang pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diselenggara k a n Bagian H u k u m Pemerintah Kota Semarang disampaikan oleh : Dr. Suparmin, SH., M . H u m Website : Suparminbook.com
Eniaii : dr s u p a r n i i n @ v a h o o . c o ~
//I
Fakultas H u k u m Universitas W a h i d Hasyim Semarang
Pasall ayat (3) jo Pasa 1 B LlDNRl Tahun 1945
, yana, berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan ditaksanakan menurut Undana,-Undana,Dasar. (3) Nea,ara lndonesia adatah nea,ara hu kum. Menganduna, arti bahwa nesara lndonesia bukan negara keuasaan dan juga bukan negara a2ama, tetapi nea,ara yana, berdasarkan Pancasita dan UndangUndana, Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pasal 18 B ayat (2) UDNRl -Th 1945 Negara menzakui dan menghomati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjana, masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat RI, yang diatur datam undany-undans
(1) Nea,ara lndonesia ialah Negara Kesatuan
D r . Suparliurl, S H . , I.<.Ho#n
Websli,? . i ~ i ~ ~ n r m i n b o o h c o r n
E i l i a l l : dr_,upatmir~Oy.!l>uu.cr,ni
1. U U NO. 8 / 1 9 8 1 T T G HUKUM ACARA PIDANA.
2. U U NO. 3 / 1 9 9 7 T T G PENGADILAN ANAK. 3. U U NO. 3 9 / 1 9 9 9 T T G HAKASASI MANUSIA. 4. U U NO. 26 / 2000 ASASl MANUSIA.
TTG
5. UU NO. 2 / 2002 T T G REPUBLIK INDONESIA.
PENGADILAN HAK
KEPOLlSlAN NEGARA
P a s a l 24 a y a t (1) UDNRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (I) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaral
1 Dr. Sunarmin
SH.. M.Hurn
W ~ b s i t e: S u ~ i i l ~ l > ~ i ! b o ~ k , . ~ ~ ~ i i
Gagasan Hak Asasi Manusia Gagasan hak kodrati dalam tulisan (1779) Locke dan Jefferson maupun dlm Deklarasi Hak Manusia dan Hak Warga INegara (Declaration of the rights of Man and Citizen) di Perancis (1779) dan pernyataan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat (Bill of rights). Magna Charta 1215 di Inggris. Gagasan bahwa hak-hak individu berhadapan dengan pemerintah bukanlah ha1 baru, dan orang dapat mengatakan bahwa gagasan hak asasi manusia yang ada saat ini lhanya merupakan pengembangan dari konsep ini. Tentang HAM sebelu~ngagasan dari Amerika Serikat, di Madinah Nabi Saw (sebagai Kholifah) sejak tahun 622 M hingga wafat 10 HI632 M, telah membuat Konstitusi Madjnah (47 pasal) yg biasa disebut Piagam Madinah, yang kata kuncinya "damai" untuk menjaga kerukunan dan kebutuhan umat manusia set-ta melindungi hak asasi manusia.
LPSK UU NO. A 3 TH 2006 TTG PERLINDUGAN SAKSl DAN KORBAN PS I angka 3 lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang utk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi danlatau Korban sbgmn diatur dalam UU ini. PasaI 10ayat )I( Saksi, kol-ban, dan pelapor tidal< dapat d i t u n u t secara h u k u m baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang al
LPSK rnerupakan lembaga y g mandiri
Ps 11ay (2)
LPSK berlcedudukan di Ibu Kota Negara RI
Ps 11ay(3)
LPSK niempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
l r . Supdrl~lio.SH., M.Hllm
\'/ob51ic?
- F~ip,,r~~~i~~hr~ok.corn
Email : d r ~ r u p a r ~ i ~ i ~ ~ g y a l ~ c u . ~ ~ ~
Ketentuan pidana Pasal37 ayat (1) UU. NO. 13 TH 2006 TTG PERLINDUGAN SAKSI DAN KORBA,N Setiap org yg memaksakan kehendak baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yg menyebabkan Saksi danlatau Korban tidak memperoleh perlindungan sbgmn dmksd dlm Ps 5 ayat (I)huruf a atau huruf d shg Saksi danlatau Korban tidal< memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dng pidana penjara paling singkat satu tahun dan aling lama lima tahun dan dipidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.
(11
Para15 ayat (1) NO. 13 T H 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSll DAN KORBAN Seorang Saksi dan Korban berhak
0
:
a.
Memperoleh perlindungan atas Iceamanan pribadi keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yg berkenaan dengan kesaksian yg sedang, atau telah diberikannya;
b.
lkut serta dalam proses memiih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan Iceamanan;
c.
Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.
Mendapat penerjemah;
e.
Bebas dari eranaan yang menjerat;
f.
Mendapat inforniasi mengenai per-Icenibangan kasus;
Dr. Sopdii81111, SH.. M.IIunl
4
Lanj u t a n ............ g.
Mendapat informasi mengenai putusan pegadilan;
'
h. Mengetahui dalam ha1 terpidana dibebaskan; i.
Mendapat identitas baru;
j.
Mendapatkan tempat kediaman baru;
k.
Mendapat penggantian biaya transpo~tasisesuai dengan kebutuhan;
I.
Mendapat nasihat hukum; dalatau
m. Memperoleh hantuan biaya hidup sementara sampai batas watu perlindungan berakhir.
Pasall ayat ( 1 ) PY K1 No. 9 Th 200s t t g Tats C31.3 dall Meanisrne Pelayaxlan Terpadu 1Jagi Saksi dadatall Korban Tinctak Yiciana Pel-tlaganganOrang Pelayanan ter-apdu adalah serangkaian kegiatan utk rnelakukan pertindungan bagi saksi danlatau korban i i n d a k pidana perdagagan orang yg dilakdanakan bersama-sama d n g instansi Ilenibaga terkait
...
Bab II Pasal6 ayat (I)
I
Untuk melindungi saksi danlatau kol-ban,pemerinah kabupatenlkota m e m b e n t u k dan menyelenggarakan PPT Pasal6 ayat ( 2 )
I
Pembentukan dan pnyelenggaraan PPT: sbgmn drnksd pada ayat (1) diatur dalam perda ada masingz kabupatenlkota. Pasal6 ayat (3) PPT sebagainiana dirnasud pada ayat (1)dapat pula menangani saksi d a n l a t w korban tindak kekerasan dalam r u m a h tangga. Vl?hricr
: 5u~ari1ilcil'auk am
Eo?a
I
Lumpi~n 2 Konuend Eropa ttg HAM
Pasal lo a y a t
(2)
Pelaksanaan kebebasan-kebebasan ini, karena membawa kewajiban dan tanggung jawab masingmasing boleh dikenai tatacara, syarat, pembatasan atau hukuman yg ditetapkan oleh hukum dan yg diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi keamanan nasional, kedaulatan wilayah atau keselamatan umum, demi pencegahan kekacauan atau kejahatan, derrli perlindungan atas kesehatan atau moral, demi perlindungan nama baik atau hak orang ain, demi pencegahan pernbebran informasi yang diterima secar-a I-ahasia, atau denii pemeliharaan otoritas atau I<etidak berpihakan pengadilan.
UI Dr. Sop.mmir~,SH., M.H\lrn
Webbtw
.
i~~parmlnbook.com
t.ro.,:l
. sr.~,,&tdrn~~~,.':,~;<:,
Lampirun 2 KonvensiEmpa ttg HAM
Perampasan kehidupan tidak boleh dianggap sebagai tindalcan yang bertentangan dengan Pasal ini apabila itu berasal dar~ penggunaan kekuatan Pemaksa yang tidak meleb~liiapa yang benar-benardiperlukan : a. '
Unuk membela seseorang dari kekerasan yang tidak sah;
b. Untuk menjalankan penangkapan yang sah atau untul< mencegah larinya seseorang yang ditahan secar-a sah; c.
Untuk melaksanakan tindakan yang sah guna nlenumpas huru hara atau pemberontakan
Dr i!~odr!nifr.SH.. M.Hu#n
Wabsiie : Sunarrninbooh.com
Juz 46, Q S 49, Al-Hujurat : 1 3 Hai rnanusia, sesungguhnya Kami rnenciptakan k a m u dari seorang laki-laki dan seal-ang perernpuan dan rnenjadikan karnu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya karnu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling rnulia diantara karnu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara karnu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
Juz 46, QS 49, Al-Hujurat : 1 5 Sesungguhnya orang-orang yang beriman i t u hanyalah orang orang yang percaya (berirnan) kepada Allah dan Rasul-IVya, kemudian rnereka tidak ragu-ragu dan rnereka b e ~ j u a n g (berjihad) dengan hal-ta dan jiwa rnereka pada jalari A l l a l ~ . Mereka itulah orang-orang yany benar
II
I
UI GI
=
Bahwa, peserta Bahsul Masall kemudian membahas hulcurn tindakan kekerasa atas nama agama. Dalam membahas per-soalan tersel~ut,salah satu pesel-ta, Ahmad Kliludlari, niengusulkan agar sebelum rnernasukr pertanyaan tersebut terlet~ihdahulu dibalias konsep aniar rna'ruf dan nahi n ~ u n k a rIni : penting karena umulnnya para pelaku tindak kekerasan itu menggunakan dalih bahwa tindakannya merupakan amar rna'ruf nahi munkar atau bahkan jihad.
=
Amar rna'ruf dan nahi munkar sebagai motif dan tujuan kekerasan atas
nama agarna tidak bisa dibenarkan. Benar bahwa, Keduanya-artinya amar r-na'ruf dan nahi munkar adalah pondasi agama dan bahkan sebagai tujuan diutusnya para Nabi, dan Allah berfirman: "Dan jadikanlah dari kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, rnenganjurkan yang ma'ruf (kebenaran) dan melarang yang mungkar". Ayat ini rnenunjukkan sebuah perintah (arnal-)diniana dalam paradigma ushul fikili bahwa kalilnat perintah mengindikasikan tiukunl wajib dilakukannnya apa yang telah diperintahkan yang terdapat dalam substansi (al-arnru lil-wujub/al-arnru tadullu 'a10 al-wujub). Seliingga arnar ~na'ruf dan r-rahi rnsrlkar sebagai sesuatu yang diperintahkan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Mukhtashar Ihya'al-'Ulu~nuddin,hal. 118 St~pdunin,SH.. M.Hum
Vl-brllc : Suparo!inbook corn
Emall : [email protected]~~
Dengan mengacu pada kaidah ini maka prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah bahwa yang d~utamakanadalah kemaslahat bagi rakyatnya. Dalam kaidah Kitab Kuning lainnya disebutkan, jika ada dua jalan yang hendak dilakukan untuk menegakkan kebenaran, maka memilih cara-cara yang akan mernbawa kemaslahatan (car-a damai, non kekerasan) itu lebih baik daripada memilih jalan kekerasan. Sebab setiap tindak keker-asantidak bisa mer~jaminadanya maslahat, balikan sebaliknya justru dapat memunculkan persoalan baru, sementara cara persuasif sudali barang tentu akan rnernbawa kemaslahatan. Pemerintah pun tidak boleh menggunaltan kekerasan dalam menindas rakyatnya. Ketegasan diperlukan dengan berpegang teguh dan komitmen pada Undang-Undang dan hukum negara yang ber-laku. Semisal dari hadits-hadits Nabi dan ijtihad para ulama. Agar dapat direalisasikan sebuah pel-intah tentunya harus ada prosedur, mekanisme dan syarat-rukun yany harus dipenuhi. Arnar ina'ruf dan nahi munkar sebagai motif dan tujuan kekel-asan atas narna agama tidak bisa dibenarkan, sebab ada beberapa sya.rat dan etika bagi seorang yang merealisa5ikan amar mn'ruf dan nahi mungkar sebagaimana pendapat Imam al-Gliazali. C'.-II;IIP
Dr. iupainlin. 5H..MHum
Or,Supalmin, SH.,Mllunl
: S ~ ~ p ~ r r n ! r t oLoCk~ , I \
web,il<, . Suparminbook.cam
/
F m ~: ldr. .~~p.?rniinfi,yaltaa,corn
LAMPIRAN 4 DAFTAR HADIR PERSERTA
'I I
'
,
NO.
NAMA
AL AM AT
LAMPIRAN 5 FOTO KEGIATAN
xvi
SOSlALISASI PRODUK HUKUM KENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG DENGAN TEMA "HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" KELURAHAN PATEMON KECAMATAN GUNUNGPATI
