LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
"HUKUM DAN HAK ASASI M N U S I A YANG BERKAZTAN DENGAN KEAMANAN NEGARA " YANG DISELENGGARAKAN OLEH BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG @i Lab. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim)
PELAKSANA: D R SUPARMIN, SH., M.,HUM
FAKULTAS HUKUM UNTVERSITAS WAHID HASMlM SEMARANG 2014 HALAMAN PENGESAHAN
adalah hams memperhatikan
tujuan pembangunan nasional untuk
mensejahterkan rakyat (social welfare),demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban urnurn serta ketenteraman berdasar Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan pada hakikatnya selalu dikaitkan pada pandangan-pandangan positif dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan. Bahwa, menurut resume butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : "Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agarna dan Kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Membina (toleransi) kerukunan hidup sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memelihara keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan. Peraturan yang terkait dengan HAM dan yang berkaitan dengan keamanan Negara Pasal 107e hruf b KUHP
Perubahan LN. RI Tahun 1999 Nomor 74 "Mengadakan hubungan atau dukungan terhadap pahdidiologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dilarang di Indonesia. Diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun. "Dipidana dengan pidana penjara 15 tahun barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun, yang diketahuinya berasaskan ajaran komunisme/Manrisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah". Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana, Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Hukum yang berkaitan dengan Keamanan Negara ,yaitu :
vii
1. Untuk melindungi dan berpihak masyarakat serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat
bahwa segala tindak kekerasan
merupakan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 2. Menumbuhkan Sensitivitas hak asasi manusia, khususnya
perempuan dalam Penanganan kasus kekerasan
yang
berkaitan dengan Ham dan Hukum yang berkaitan dengan Keamanan Negara di tingkat Peradilan Umum. 3. Sistem Peradilan Pidana (Criminaljustice system)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur
Pencegahan dan Perlindungan serta
pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan unsur tindak pidana yang berbeda dalam KUHP secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rurnah tangga
mengatur kewajiban bagi aparat penegak
hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbig rohani. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pencerahan hukum
kepada rakyat
Indonesia khususnya terhadap warga Kota Semarang. Ssialisasi produk hukum penting dilakukan secara terus menerus agar rakyat menjadi cerdas dalam kehidupan bemasyarakat dengan harapan pelaksanaan sosialisasi menjadi semakin berkualitas dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dengan dilakukannya "Sosialisasi Produk Huhun Rencana Aksi Nasional H a . Asasi Manusia (RANHAM Kota Semarang) dengan tema
"Hukum dan Hak Asasi Manusia".
11.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
viii
1. Kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat
Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan keamanan; 2. Kurangnya pemahaman rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya hukurn yang berkaitan dengan keamanan negara. 111. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah 1. Memberi pengetahuan kepada rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Menambah pemahaman rakyat Indonesia khususnya warga
masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
IV. MANFAAT KEGIATAN Manfaat kegiatan ini adalah 1. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang memahami betapa pentingnya adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang
tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.; V.
SASARAN STRATEGIS Sosialisasi ini ditujukan kepada rakyat Indonesia khususnya para warga
masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Adapun alasan menyasar mereka adalah karena perlunya penghapusan
kekerasan dalam rurnah tangga yang marak terjadi dbeberapa wilayah tidak mengenai warga Kota Semarang.
VI.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Hari, tanggal : Karnis, 18 September 20 14 Pukul
: 10.00 WIB s-d Selesai
Tempat
: Lab. Peradilan Semu Fakultas Hukum UNWAHAS,
Semarang VII. METODE KEGIATAN Metode penyampaian materi dengan cara ceramah dan disampaikan oleh 5 (lima)
nara surnber secara bergantian. Materi-materi yang
disarnpaikan antara lain membahas prosedur, proses dan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah materi tersampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dengan para peserta. VIII. PENUTLTP Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Swat Permohonan Narasurnber 2. Swat Tugas 3. Materi Sosialisasi
4. Daftar Hadir Peserta
5. Foto-foto Kegiatan
LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN
LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS
LAMPIRAN 4
DAFTAR HADIR PERSERTA
xiv
HUKUM DAN HAK ASASl MANUSlA FOCUS GROUP DlSCUTlON YANGBERKAITANDENGANKEAMANANNEGARA DALAM WANGKA OSPEK MAHASISWA KAMIIS, 18 SEPTEMBER 2014
kini dapat dijemthukummpidana Hal itu
'
lin~nganke1~~unmasya1akat~ "Seped mampu memilih ajakan positif dan negatif,,berpikir luas, rasional, bersikap,optimistis, terbuka dan toleran serta tingkatkan '
