LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM ) KOTA SEMARANG DENGAN TEMA "KEKEIWASAN DALAM RUMAH TANGGAn @i Balai Kelurahan Mangunsari, Kec. Gunung Pati, Kota Sellbaraug)
PELAKSANA: DR. SUPARMIN, SH., M.,HUM
FAKULTAS HUKUM UNIWRSITAS WAHU) HASYIM SEMARANG 2011
SOSIALISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM KOTA SEMARANG) DENGAN TEMA "KEKERA.SAN DALAM RUMAH TANGGA" PENDAHWLUAN Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutarna dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan menirnbulkan kerugian harta dan jiwa terhadap keluarga tersebut, sehigga dibutuhkan penegakan hukurn, melalui perangkat hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhasan tersendiri, walaupun secara umum sudah diatur dalam KUHP, tetapi kekerasan dalam rumah tangga diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantar orang yang perlu diberi nafkah kehidupan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan tersubordinasi sebagai korban
kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan yang terkait dengan
kekerasan dalam rumah tangga antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrirninasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusa. Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalarn Rumah Tangga, yaitu :
1. Untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus
memberikan pendidikan danpenyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 2. Menumbuhkan Sensitivitas Gender dan h a . asasi manusia,
khususnya perempuan dalam Penaganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat Peradilan Umurn. 3. Sistem Peradilan Pidana (Criminaljustice system)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga, mengatur
Pencegahan dan Perlindungan serta
pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan unsur tindak pidana yang berbeda dalam KUHP secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rurnah tangga
mengatur kewajiban bagi aparat penegak
hukurn, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembirnbig rohani.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pencerahan hukurn
kepada rakyat
Indonesia khususnya terhadap warga Kota Semarang. Ssialisasi produk hukurn penting dilakukan secara terus menerus agar rakyat menjadi cerdas dalam kehidupan bemasyarakat dengan harapan pelaksanaan sosialisasi menjadi semakin berkualitas dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dengan dilakukannya "Sosialisasi Produk Hukurn Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM Kota Semarang) dengan tema "Kekerasan Dalam Rumah Tangga".
11.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas maka dirurnuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Kurangnya pemahaman rakyat Indonesia khususnya khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanyatentang adanya hukurn mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
111. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah 1. Memberi pengetahuan kepada rakyat Indonesia khususnya
warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Menambah pemahaman rakyat Indonesia khususnya warga
masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
IV.
MANFAAT KEGIATAN Manfaat kegiatan ini adalah 1. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang memahami betapa pentingnya adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan ICekerasan Dalam Rumah Tangga.;
V.
SASARAN STRATEGIS Sosialisasi ini ditujukan kepada rakyat Indonesia khususnya para warga
masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Adapun alasan menyasar mereka adalah karena perlunya penghapusan
viii
kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi dbeberapa wilayah tidak mengenai warga Kota Semarang.
VI.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Hari, tanggal : Senin, 11 Juli 201 1 Pukul
: 19.00 .- 22.00 WIB
Tempat
: Balai lUurahan Mangunsari, Pati, Semarang
VII. METODE KEGIATAN Metode penympaian materi dengan cara cermah dan disampaikan oleh 5 (lima)
nara sumber secara bergantian. Materi-materi yang
dismpaikan antara lain membahas prosedur, proses dan pentingnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah materi tersampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dengan para peserta. VIII. PENUTUP Dernikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada sempa pihak yang telah membantu clan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.
IX. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Narasurnber
2. Surat Tugas 3. Materi Sosialisasi
4. Daftar Hadir Peserta
5. Foto-foto Kegiatan
LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN NARASUMBER
050.4 / 0185 TENTANG PEMBENTUKAN SE-ARIAT PANITLARENCANA AKSI NASIONAL, HAK ASASI MAMJSIA [ R . ) KOTA SEMARANCZ TAWUN 2011 - 20'14
NOMOQ
:)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tabun 1995 Nomor 77, Tam ahan
E
'
Lldaran Negara Republik Indonesia Nomor 36141: ~ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pen~icsahmConvention A ainst Torture an(i Other cruel, ~n human .or %emaag matmcnt or Punidbent ( .!Eonvensi~MenetangPenyiksw dan PerUyan,atau Pa&lwn yaqg %.am, Tidak Manuslam atau Misen,MartaMt Manusia I .
(kmbaran Ne aqi -3kpublik Indonesia !$&u1995 Nomor 164, ~Esppbaihan Lcmbaran Nogesa Repub& 1nd.onesiaNomor 3783); 5. U n d a n - U n h g Nornor 9 Tahun 1998 tentang Keme tW. Men L ~ p a i k m . Penciapap di Muka Umum (Lembaran I\Pegara Repub& Indonesia Tahun 1998 Nornor 181, TtunbEthan Lembaran Negara ~epublikIrldonesia Nomor 3789); Undqg-p~dang Nornor 21 Tahun 1999 tentang ~cn~esahxm 'ILO Convention Nornor 111 Concernin Discrirgbation In Respect of Emplpyment an8 O c ~ p a t i o nKonveasi ~ ILO m e n g e ~ iDis-agi d k k ~ kk ~ , aan dan Jabatan ), .(LembNegmg ~&'iz~&?:,lridonesiaTahun 1999 Nornor 57, ~&b&an k m b d +para Republik Indonesia Nomor 38361: ,. ~ n d & & ' & ~ r i Nomor d m ~ 39 T k h m 1999 ten-g Hak ~dasi?.hfan,usia. , ( L & m b w Ne ara Republik Indonesia Tak~uu:~ &9,99.Nomor 165, Tam ahan Lembaran Negara Repu8ikdndonesia Nom~~j38861: ~ n d d g - ~ n d a~n ~o d r29 Tahun 1999 tentang Penge9aha.n @ternasionaI Convention,:. oq the ~liminationof All Fumsw of Racial D i s q M a t i o n 19651. Konvensi IntcrnaSional tentang ~ P
18
6
I'
#& kwz 1999 ox$oi?.:@a
( 2
Segala: iBentuk, Diskrimkksi Xasial 1965)<
,'
Negera ~ep$blik Indonesia Tahun , Tamljabm. ; k m b W N,egara 'Repub@' 1dd"&%&& r*,;: ; Norno? 3852);. ! ' UndangUndan ~ o m o ,r,26.;TatS.m 2000 : i i i e n ~ g Penga&lan $H& Asasi Manusia CLembaran t&$g$tr8 Republik Indonesia T 2000 P?om~r. 208, T-ahan ,-b&&~ d ~ k w' 'RepubWr' + hil'6nesia Nomor 4026): I
,
'
'
1 1. Undang-Undang Nomor 23. Tahun '2004 "!tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rurnah Tapggq (Lembaran Negara Repub& Indonesia Tahun 2DQq: ,Pfo#or .95, Tambahan Lembaran Neg&a Republik Sn$v&s,k-Nomor 44 19); 1" 1
1.3,Un-g-Undm.3 Pen'
iNomor 1 1 Tahun '2005. wnmg .g In-tiOnal mnv-t m,,. , . ~ n O S.md and ,,,j.aw @oven& : Inm&tiO& tmmg w" Ebnoaii,. . ;.mSidial dan B U w a ) Tab 2005 .Negara RePUbu .
:
& ,
,
.
,
'
':
.
"
~ c
,,
'
,:
. . . ... ,.
,
..
,..::N-or . ..z,;l . TAw, ,2007 tentang pemy$!&.&f &$mbw,";.*-, ;.Pi. Perd,8gan an,, JR&*b.& idGhtsia:: ;T:;. .,,,w;. .,..&,07 OR : . : : , : Momor.:<58!:;., 2''Lembaran NegRepub&
17.Un&@Unaang
. ,
:
'
.!::>m,;,:iii
' ,
., . ΒΆ
, ,.,:
:...
&
,,
.,
Indonesia N ~ m o r 4720);
18.Und~g.'i;hi~g.:,~/.;~:~;omor 14 Tahun 2008 tentang Gterb-. : xnfdmsi Pub= (Lembaran Ne ara Rwbm ~ d o ~ e s i &,2008, ~ &*omor ~ 61, kmbaran,.N.e&- . Repdbmhdonesi:&Nornor 4846);
T8mb
'
. L -.-
19 U Peepusan n b g - & h g ' ,hDi. x !"\lom&. .. . .;'.,' ," . ... . 40::. Tahm
2008 tentang Etnis ( L e m h n N e g a r a R e p u b & ~ a;Qd~u.n . ZOO8 : :I?omqr 170, T-bahan, Lembaran Negara . Republik Indonesia Nomor 49 19); 20. undaeg-undang. Nornor 44 Tahun 2008 tentang (-a NegRepublik Indonesia Nornor 181, Tamballan Lembaran N e g m .adesia Nomor 4928); . ...
,
,
.
..
'
..
i
;&&,
$l'l:.v:;.:' :::'.i ..: ,.,. ,
,..
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 t e n t a n
f
.Perlua.s.an W i l a y h . !Kotamadya Daerah Tingkat I Ser&@ng (Lembarp Negara Re ublik Indoqesia T&m p97;6::,' .'N "2,5 yamlj*an fanbaran Negafa ,RcpublikTndb*g3*;&8m?,0TTT3d97).9 22. Per,atur:an.,. P;m&tah ; Nomm 6 T & u 19B8 tentang K,G:o,rd.+qsi;..&e@m ; V c r t i a di Dmrah G*:ljkan : : N , ; e j ~ ; , ; ~ , Indonesia ; ~ & $ ~ ~T~d~r n 1988 ad or., 0, ...T &&6'&, Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 3373);. 23. Peram;::Pem&tah Nornor. 50 Tahm 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Thgkat.1.1 :Purbdbgga, Cdacap, Wonogiri, Jepara dan serta ..;Penatam Kecmatan di Wilayah 'Kotarrihdya Daerah Tingkat I1 Sernmang d a l m ;Wilay& :hopinsj<. D a d . Tingkat I Jaw& Tengah (Lembak Negara Republik Indonesia T a h. ~ m:1992.. Nomor 89); 24. ~er&ran. ~..:~&merintah..,, . . .. . Momor 38 T&;un 2,007.. tentang Pembagian p-erinbh,.. Pbm'&nintahan. Daeiah Pro&lsi, D ~ ~ * & : . . Ku' &aten/Ko.b ~ d mNegara Pemerintahan (Lembw Re ubm Indonesia 7?ahun 2007 Nornor 82, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah: Nomor 41 TahUn 2007 tentang orKanisaii PemgkaCC D$-Si&. ,mmba821 N~~~ Republik Indonesia T a h h 2007 Nomor 89,Tambahan hmbm- Negara Rep&& Indonesia .N0&02;(&.74 1); 26. Pcraturan Presiden Nomor 23 Tahun 20 11 tentang Rencana Aksi Nasionai Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014; 27. Kepu.tusan Walikota Semarang Nomor 180/ 182/201 1 tentang Pernbentukan Panitia Renc~uraAksi Nasional H a k Asasi Mmusia (RANHAPVI) Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014. . .
.
,
a
:,
:,
*
'
: ...
.
;.
;
.
.. .,
..
. .
.,
r~
.
..
.Menetapkan : .
.
.
,
KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA TENTANG PE.RUBAHAN .KEPUTUSm . W m ,,:WALKOTA E W G S E WHAK U KKI'UA PANIm PEW(SANA RE*:CANA S AKSI NASIONAL, ASASI .
-
-S T m w 2(JEJ, 2014 M M s l A ("NHAM.) KOTA G NOMOR : 0 5 0 ,/~0185/2011 TENTANG . P E m E m ..W ,..
KEEMPAT
Keputusan.inim d a i berlbku pada tanggal ditetaphn.
:
.
. . ............
.
.
SAL~NAN. :;dicarnp~dkan' ~ e ~ a d a ...........
3
.
.
,,;.
.... .,.:: .
.
:
.";;.:;..r
'$glaku: wmdta..s&aran.g
,Ke&d
Tni201 ~ -~ 20:14*
Ja,wa ,T2,ngah . . .
,mvinsi
. .,. .. ...9.. ... . . .:. . .
...
....
....
9
4. K e b a .:.Dm,,.,Kota Semaang; 5 , Kep& b b r ;w,*y& ..Ke,~e~.~;l&$~ . . . . . . . . . . . ..: ...............d .. m
........
. . ..>,:..Ti.:,. . ;.,
a,.. :
,,.
:,.
;
. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .
.
.
.,: .'. ,,
:,:::ji.':i$j+
.
...b ~ :.;~.::;, :.:.~. ~ : . .
. .;.::<:. . . .''... ',.. .,.. . ., ... . . . Y , .: .,-...s....... .':..<,$ i.. . . . . . ' ...........;: . . ':.:.;$. +,. ;..!.;. ..'.'.
... 5. Sekrehs.D:aerah.Kota &marag; , ..... 7. KepaIa Biro ' R u b Setda Pro.v.hsi.Jaws Tengah; . S. Asisten ,4dministrasi kmerintahm Scikda Kota :Semazang;, .....-',... '. . . . . .. ..; ,!. ...... :.... . . 3. &p& Bagian..:Hukum .y&.taSemang; ... .Ketua' Panitia :Sekretasiat:Rm:HAM.'Kota,S,emwangT w , , m2.r... /. .ZOZi, .. . . . .
. . .
.
prO~.siii . . . .; .,,&wa!,;~;:?j;j{;~~<~~j;;::~.I,~ . . . -, .....!.i$.#;5;; :. . ;'
Tengah;
.
.
..
.
.
...
:,,
.
<,.:
.
;::.
,s.,::,:.:>
,,:.
.?,
. . . . .
.
-:,
'
. ,
.
.
'
'
-
. . LAMPIIAN. ...... . K E P U T U S ~: w ; ~ vL q ~ r j q - . . , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. wKETuA p m ~ m .'::QENCANA A m NASIONa ASASI MANUSLA KOTA SEMARANG TAHUN 20 1 1 - 20 14 NoM0.R t- 28~7339/21$2:. ......... TENTANG P E R U g A m KEPUTUSm WAmL W m O T A S E M G SELAKU KEYITJA PANITLA P E L A K S M RJ?XCANAAK.SI NASIONm HAK ASASI MANUSIA ( R A ~ ~ f
.:.
..!.
SUSUNAN ICEANGGOTM S E K R M ~ PANITIA T RENCANA AKSI NASlONAL HAR ASASI MANUSIA @ANHAM,). KWA SEMARANG TAHUN 201 1-2014 . . . . . . . . . . . . J A B A DAL.AM'.MsTmSl ~m
i
NO:
.. 'I,.
,.:.
,
...
:, Y Jme;*Jm . , , S .. E .m. DmmT. . :
..
..
.-,< , ....+,,::,, ...,
, .
%.
.
'.
Walikota Semarang W&l Walikota Sem-g Sekretaris Daerah Kota Semarang Asisten Administrasi Pemerinahan Sekda Kota Semarang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Dekan Fakultas HLUhiversitas
Diponegoro Semarang
. :..,
.....d.. .
- ~ N G ~
.,
Penangtm&awab Keaa Sekretaris Anggota
-
Anggota Angguta
.
r
Dekan ~ a k u i t Syariah a~ IAlN Walisongo Semarang Dekan F a k d b s Hukum. Universitas -Wahid Hasyim Semarang Dekan Fakultas Hukum m & ~ : ~ K
Anggota
I
Anggota
Anggota
Semarang . . .<. . .. Unsur Bagian Hukum ~ e t d a ~ ~ ~ ~ ~ e m a Anggota rrm~' . .
..
.
. . .
:?:Staf... Bagian .~:.:+:H~W . yang . .;
.
.:.
.
WALIKOTA SEMARANG KEPUTUSAN WAUL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI W U S I A ( W H A M ) KOTA S E M A M N G TAHUN 20 11 - 20 14 NOMOR : 58@/34@/2@12 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KM'UA PANITIA REMCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MPLNUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14 NOMOR : 050.4 /00185 /2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONU HAK ASASI MANUSU (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14
Menimbang : a. b a h w a d e n g a n e n a r n b a h a n Anggota Panitia Kelompok Kerja Panitia Pe sana R e n c a n a Aksi N a s i g n d H a k Asasi M a n u s i a (RANHAM) Kota Sernarang, maka K e p u t u s a n Wakil Walikota S e m a r a n g s e l a k u Ketua Panitia R e n c a n a Aksi Nasional Hak Asasi M a n u s i a (RA4NHAM) Kota $ e r n w a n e Tahun 201 1 - 2014 Nomor 050.4 /00185/2011 t e n t a n g P e m b e n t u k a n Kelompok Kerja Panitla PeWcsana Rencana. Aksi Nasional H a k Asasi M a n u s i a (RANHAM) K o t a Semararlg T a h u n 20 11-2014 p e r l u ditinjau kembali; b. b a h w a untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbit;kan K e p u t u s a n Wakil W d i k o t a Semarang Selaku Ketua Panitia R e n c a n a Aksi Nasional Hak A s a s i 2014 M a n u s i a Kota S e m a r a n g (RANHAM) Tahun 2011 t e n t a n g P e r u b a h a n K e p u t u s a n Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asas1 Manusia. (RANHAM) Kota S e m a r a n g T a h u n 201 1 - 2014 Nomor 050.4/00185/ 20 11 tentang Pembentulcan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana R e n c a n a Aksi Nasional Hak A s a s i M a n u s i a (RANHAM) Kota Semarang Kota S e m a r a n g Tahun
-
2011 - 2014;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang P e m b e n t u k a n Daerah D a e r a h Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, J a w a Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
sB
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskrirninasi terhadap wanlta (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tdhun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 14); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Conve~ltionAgainst Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ( Konvensi Menetang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783),; 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tenta,ng Kemerdekaan Menyaxnpaikan Pendapat di Muka Umum ( k m b a r a n Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Momor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penges&an ILO Convention Nomor 1I 1 Concerning Discrimination In Respect of Employment and- Occupation ( Konvensi ILO mengenai Diskriminasi ddarn pekerjaan dm Jabatan ) (Lembaran Negara Repbblik Indonesia Tahun 1999 Momor 57, Tanbahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3836); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang PengesInternasional Convention on the Elimination of All Fonnsw of Racial Discrimination 1965 ( Konvensi Internasiond tent.a,ng Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 1999 Momor 165, Tarnbahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilap H a k Asasi Manusia (Lembaran Negara Republlk :Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembarap . Negara Republik Indonesia Nomor 4026); ,
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.02 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
D:l-DarA-\Dosumsntc\SK~m\SKPOKJA~W ZOLl fit KofdUi~oirnAdi.doc
. ,
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik.Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamb an Lembaran Negwa Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnatia telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 'Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T&un 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-h& Ekonomi, (Lembaran Negara Republik Sosial dan Budaya) Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4557); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rivhts (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembcuan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 2006 tentang 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, ,,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0.1: 4634); 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembarw Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 18. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia T&un 2007 N o m ~ r 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 19. Undang-Undan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Pub 'k (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tamb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 19); 2 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 181, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3097);
8
,
'
'
/
I
3-l
23,Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h m 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 'I'ahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara d m Kendal serta Penatam Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat I1 Semarang dalarn Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 25. Peraturan ~emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Penerintahan Daerah Kabupaten / KOt a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or anisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 27. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 20 11 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20 11 2014; 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarwl Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 29. Keputusan Wakil Gubernur,: -Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Ha,k Asasi Manusia ( RANHAM) Provinsi Jawd Tengah T&un 2011-2014 Nomor 150/53.1/20 11 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panltia Rencana Aksi Nasional H& Asasi Manusia tahun 201 1-20 14; 30. Keputusan Walikota Semarang Nomor180/ 182120 11 tentang Pembenlxkan Panitia Rencana Aksi Nasional HE& Asas1 Manusia (RANHAM)Kota Sernarang Tahun 20 11 - 20 14.
d
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS K.EPUTU$AN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMAFUNG TAHUN 20 11-20 14 NOMOR 050.4/00185 / 201 1 TENTANG PEMBENTUKAN KSLOMFOK KERJA PtWITIA RENCANA AKSI NASIONAL W ASASI MANUSIA (,RANHAM)KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14. KESATU
: Merubah Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua
Panitia Rencana Aksi Nasional H a k Asasi Manusia ( RANHAM ) Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014 Nomor 050.4/00185/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panifia Pelaksana Rencana PLksi Nasiollal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1-2014.
D : \ D ~ . ~ - D o w m o n t s 6 K ~ \ s K P O K .RANHAM lA 2012 fit K o n k t i Mi.doc ~
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
dimaksud dalam DiMum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana. tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Perubahan sebagaimana dimaksud dslam Diktum KESATU : Perubahan sebagairn&a
terdiri dwi: a. Kelompok Kerja Pembentukan dan Penguatan institusi
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasiond Hak Asasi Manusia; b. Kelompok Kerja Harrnonisasi Rancangan Peraturan Daerab dan evaluasi Peraturan Daerah; c. Kelornpok Kej a Pendidikan H a k Asasi Manusla; d. Kelompok Kerja Penerapan Norma.dan Standar Hdk Asasi Manusia; dan e. Kelompok Kej a Pelayanan Komunikasi Masyarakat. : Dalarn rnelaksanakan tugasnya kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rencana Aksi N a s i o d Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014 bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya k e p a d a Wakil Walikota Semarang Selaku Icetua Panitia Rencana Aksi Nasional H A Asasi Manusia ( RANHAhl ) Kota Semarang Tahun 20 11 - 20 14. : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ke utusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Be anja Daerah Kota Semarang. : Keputusan ini mblai berlaku pada tanggal d i t e t a p k a n
f
KEENAM
Ditetapkan d i Semarang pada tanggal 6 1I 2912
- -
WAKIL WALIKOTA SEMARANG
Ke tua Panitia ~ e n c a h Aksi a Nasional Hak Asasi M w s i a ang Tahun 2011 - 2014
SALINAN disampaikan kepada Y t h : I . Gubernur Jawa Tengah; 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah; 4. Ketua DPRD Kota Semarang; 5. Walikota Semarang; 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; 7. Sekretais Daerah Kota Semarang; 8. Ketua Pengadilan Negeri Semarang; 9. KAPOLRESTABES Semarang; 10. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang; 1 1. DANDENPOM N/ 5 Semarang; 12. DANDIM 0733 / BS Sernarang 13. Kepala -tor Imigrasi Semarang; 14. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 15. Kepala Bagian Xukum Setda Kota Semarang; !6. Ketua Kelom~okKeria Panitia RANHAM Kota Semarane:Tahun 20 11-2014,
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUM 20 11- 20 14 NOMOR : 180/340/2012 TENTANG PEKUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NA$IONAL HAK ASASI MA,NUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 201 12014 NOMOR 050.4/00185 / 201 1 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASA$I MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11- 20 14. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 201 1 - 20 14
/ INSTANSI
KEDUDUKAN DALAM TIM
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 1.
K e p d a . Sub B a g i a n Bantuan H u k u m pada B a g i a n h o k u m ' Setda Kota S e m a r a n g
Ketua
Kepala Sub B i d a n g Sosial I3udaya M a s y a r a k a t pada BAPERMASPER & KB K o t a S e m a r a n g
Anggota
K u l i a h HAM Universitas Diponegoro S e m a r a n g 5.
Kepala Sub B i d a n g P e r e n c a n a a n P e m e r i n t a h pada BAPPEDA Kota S e m a r a n g
Anggota
6.
K e t u a Kelompolc Kerja I T i m P e n g g e r a k PKK Kota Semarang
Anggota
POKJA KELOMPOK I1
KERJA HARM ONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
1.
Kepala Sub B a g i a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n pada B a g i a n H u h m Setda Kota Semarang
2.
S t d B a g i a n H u h m Setda K o t a S e m a r a n g
3.
Icepala Seltsi P e n d i d i k a n A n a k U s i a Dini pada D i n a s P e n d i d i k a n Kota S e m a r a n g ,
4.
Icepala Seksi P r o m k e s K e s e h a t a n pada D i n a s Semarang
dan Informasi Kesehatan Kota
D:Uoto kc1 kobokan\-Datn-Woaunent(i\SK RANHAM MULYADXK P O U A RANHAM 2012 fit Korckian Adi.dm
Ketua
Sekretaris
Anggota
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Icawasan pada DTKP Kota Semarang
5.
6.
Anggota
Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang
I
1'
Anggota
I
1.
I Kepala Sub Bagian Dokumentasi dart Publikasi I
2.
I ~ t a f - ~ a g iHa n u
1 pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
I
h ~ e t d Kota a Semarang
Ketua Sekretaris
Sosid pada Dinas Sosial Pemuda Dan Olah Raga Kota Semarang
Anggota
Syariah IAIN Walisongo Semarang Pengampu mata kuliah Hukum
Ang;gota
Tata Usaha pada Kantor ~endidikandan Pelatihan Kota Semarang
Anggota
dan Penyuluhan pada DISPENDUK CAPIL Kota Semarang
hggota
Hukum Pengarnpu Universitas Wahid Hasyim Semarang
Anggota
HAM
PENERAPAN N O W A DAN STANDAR HAK ASASI W U S I A .,,' . I,
Panitera Sekretaris Semarang
2.
Staf Bagian Hulkurn Setda Kota Semarang
Pengadilan
Negeri
POLRESTABES Semarang
Pidurn
Kejaksaan
Negeri
Ketua Sekretaris Anggota
Anggota
Semarang N/ 5 Semarang
Angg~ta
6.
Pasi Intel KODIM 0733/ BS Sernarang
Anggota
7.
Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Anggota
8.
Koordinator Divisi Litbang pada Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang
Anggota
POKJA KELOMXQK KEWA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAIUT v
1.
Kabid. Idiologi dan Kewaspdam Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pcrlindungan Masyarakat Kota Sawmng
2.
Staf Bagian Hukum Setda Kota S e m a n g
3.
Kepala Seksi Infomasi dan Komunikasi pada Kantor Imigrasi
m ~ t a
4.
Kepala Sub B+ Informasi Publik dan Infonnasi Bagian EIUMAS Kota Sernarang
Anggob
5.
Pengawas Ketenagakerjaan pada Dims Tenaga Kej a d m Transmigrasi K o t Semarang. ~
AWa30h
6.
Ketua Komisi HI^ pada Majelis Ulama Indonesia KOta Semarang
m 3 F P b
7.
Fungsional
AJXZWa
Penghulu pada Kementerian Agama Kota Semiitrang
Kantor
KeW
S e h e
WAKIL WALIKOTA SEhMlWNG S E W KETUA PAMTIA RENCANA A B f NASIONAL 14
Semarang, . ...... ... . ... . .. ... . ... .. . . . . ... ... . .. .. ., . PENGESAHAN TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS
1
....
_
. . . . . . ......... . . . . . . . . ...... . . . . . :. . .:.:............................ . .......................... . . . . . . . . . . . . . . ................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . ... ... ....:..:. :...:::_:..:: . . . .:...:....:..:... . . . .::.:.: ....... ......... ........................... ... ...:.. . .. . ... . ...:.: . . :: .........., .... .:.: :: ...... .:.. ..........: ..........;.:.. :.:.:.:.::::::: :.,.,:~.::~,,,., . . . . . . . . . .. . .. . ,.' ".. ' . .. . . . _ . . . . . . ...................... :.:. ............... ..;. .......:. .. ,,,:,: .. ,;,:.. ..::: . ........ ,;., . . . ..:...., ,,::,,,, .......... . . . ..:.. . . . . ..;., . . .............:............ . . . . ..........;:...... ..:.:.::.:::.::::.:::' ::,:.:::,: ;....... ;.>....! . . ....: .: ;:..:... . : : ......... : : ..................... . . . . . . .......:.. . ...: .:: ..:.:.....:....:.: .............. ..::.. ................ .:.::..:.. ..............."...." .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;.. .:.. . .::,. ,::.,.., ;.:. . .;.;.....:.. . , . . . . ,. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. .. ...'.."'.'.. ... .. . ............... ..................................... .. -.:. . . . . ..:::.,.: . ...':,... ................... . . . . .. .... .., .;:.................. .. . ... .. .. .. '.'.'..... . . . . . . . . . . . .."'. ..... .......... ..... .... .. ... ... ... . .. . ..;,:,.:... . .. . . . . .:............................ ....... . . . . ..:..... . . . .........:. . ,,;,., ,: .: . .. --., . . NO.
*
"
ALAMnT
'TANDATANQAN
I NO. I
!,
NAMA
ALAMAT
SOSIALISASI PRODUK HUKUM di KELURAHAN MANGUNSARI KECAMATAN GUNUNG PAT1 KOTA SEMARANG
