PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2010
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
April 2011 1|Page
1.1
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
RWT
adalah
singkatan
dari
Rembug/Rapat
Warga
Tahunan
warga
kelurahan/desa yang dilakukan secara rutin pada bulan Desember untuk setiap tahunnya. RWT juga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari paguyuban/himpunan warga kelurahan/desa. RWT merupakan wujud dari kedaulatan warga untuk melakukan kontrol terhadap lembaga/organisasi yang sebelumnya telah diberikan amanah oleh warga untuk mengelola kegiatan pembangunan khususnya upaya untuk penanggulangan kemiskinan di kelurahan /desa dengan acuan PJM (perencanaan jangka menengah) Pronangkis (program penanggulangan kemiskinan). RWT bukan merupakan kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri, namun bisa ditegaskan bahwa RWT merupakan bagian dari kegiatan yang telah dicanangkan dalam program Warga kelurahan/ desa. Rembug Warga Tahunan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, tepatnya pada bulan Desember.
Adapun tujuan dari Uji petik kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) adalah:
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT)
Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
2|Page
2
CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS RWT (REMBUG WARGA TAHUNAN)
Materi uji petik ini mencakup aspek-aspek berikut: pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM, pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT, pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT), pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT, pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT, kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
Uji petik pelaksanaan RWT ( Rembug Warga Tahunan) ini dilakukan selama periode April 2011 di 14 kelurahan yang tersebar di 4 propinsi. Pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) itu sendiri akan berlangsung hingga akhir bulan April 2011 dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug
Warga
Tahunan)
di
masyarakat.
Berikut
daftar
nama
kelurahan,kota/kabupaten dan propinsi yang menjadi lokasi uji petik pelaksanaan kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan) bulan April 2011.
No
Provinsi
1
Kepulauan Riau
2
Sumatera Selatan
Kota/ Kabupaten Tanjung Pinang Batam
Prabumulih
Payakumbuh 3
Sumatera Barat Sawahlunto Banjar
4
Jawa Barat
Ciamis
Kelurahan Air Araja Bukit Tempayan Sadai Muntang Tapas Prabumulih Rembang Senuling Kemang Tanduk Cubadak Air Padang Kaduduk Salak Sikalang Binangun Pananjung Wonoharjo
3|Page
2.1 III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN 3.1.
Umum Capaian pelaksanaan kegiatan Uji petik RWT (Rembug Warga Tahunan)pada kelurahan sasaran yang termasuk dalam secara nasional menunjukkan capaian 80%. Dapat dikatakan bahwa capaian kegiatan RWT tersebut masuk dalam kategori Baik, sesuai ketentuan (koridor) yang ditetapkan.
120%
100% 100%
100%
100%
100% 92%
92%
92%
89%
90% 89%
89% 86% 83% 83%
80% 78%
83%
83% 83%83% 82%
78%
78% 78%78%
78% 79%
75% 75%
67% 67%
67% 67%
81% 74%
67%
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT)
67% 61%
60%
80%
Mengetahui pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
56% Mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT Mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
40% 33%
Mengetahui kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang Capaian Rata-rata Masing-masing Propinsi
20%
0% KEPRI
SUMATERA SELATAN
SUMATERA BARAT
JAWA BARAT
RERATA
4|Page
3.2
Khusus
3.2.1
Aspek pemahaman pelaku terhadap aturan tentang RWT yang tertuang dalam Anggaran Dasar BKM/LKM
Dalam pelaksanaan siklus RWT (Rembug Warga Tahunan) seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Capaiannya pada nilai 79%, sehingga dapat dikatakan
Baik. Secara umum
capaian kegiatan ini berkisar diantara Cukup sampai dengan Baik. Capaian di Sumatera Selatan(83%),
Jawa Barat (78%) dan
Kepulauan Riau (78%) dan Sumatera Barat (75%).
Hampir semua ketentuan terpenuhi ,hanya ada kasus-kasus tertentu di suatu lokasi yang tidak memenuhi ketentuan ini :
Mengetahui bahwa salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT
AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan RWT menyebut agenda dan waktunya .
Kondisi bahwa masyarakat belum mengetahui bahwa salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT terindikasi dari :
Masyarakat tidak mengetahui secara utuh tentang salah satu isi dari AD BKM/LKM adalah bab/pasal/ayat yang mengatur tentang pelaksanaan RWT
Masyarakat
jarang
mendapatkan
sosialisasi
tentang
AD
BKM/LKM secara umum
Kondisi bahwa terdapat AD BKM/LKM yang menjelaskan tentang pelaksanaan RWT menyebut agenda dan waktunya, di lapangan ditemukan bahwa meskipun waktu pelaksanaan RWT sudah jelas, akan tetapi agenda yang dibahas pada umumnya sebatas Laporan Pertanggung-Jawaban Kegiatan Pengelolaan Dana BLM. Padahal untuk lokasi berdasarkan tahun program, agenda yang dibahas sebetulnya cukup beragam, sesuai kebutuhan masyarakat dan tahap pembelajaran berdasarkan tahun lokasi.
5|Page
3.2.2
Aspek mengetahui pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT
Pada aspek pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT; sudah pernah mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM; dan sudah mendapat penjelasan dari fasilitator bahwa RWT dilaksanakan setiap akhir tahun (bulan Desember) rata rata adalah 86%. Secara umum aspek ini ada pada kisaran sangat baik
di
Kepulauan Riau (100%), Sumatera Barat(92%), Jawa Barat (78%) dan Sumatera Selatan Cukup (67%).
Dari 3 ketentuan (koridor) pada aspek ini ketentuan yang dapat dipenuhi dalam hal :
pemahaman pelaku terhadap keberadaan dan isi Pedoman Pelaksanaan PNPM MP 2009 terkait RWT.
mengetahui tentang buku pedoman pelaksanaan PNPM MP 2009 di BKM
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi yakni:
mendapat penjelasan dari fasilitator bahwa RWT dilaksanakan setiap akhir tahun (bulan Desember)
3.2.3
Aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT).
Pada aspek Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan Rembug Warga Tahunan (RWT), terkait di dalamnya adalah: i) pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu: menjaga agar penerapan prinsip-prinsip: demokrasi, partisipasi, transparansi,
akuntabilitas
tetap
berlangsung
dalam
kegiatan
penanggulangan kemiskinan; ii)pimpinan kolektif BKM/LKM telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu
dalam
forum
RWT;
iii)dilakukan
pembahasan
terhadap
perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM serta penetapannya dalam forum RWT; iv)dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam forum rembug warga tahunan, dilakukan
6|Page
penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan; v)dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan, tinjauan kelembagaan, dan tinjauan program) dalam forum rembug warga tahunan; vi)dilakukan penyampaian
hasil
audit
keuangan
BKM/LKM
oleh
auditor
independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan, vii)peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan); viii)ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah diperiksa kelengkapannya oleh BKM/LKM
Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Baik. Capaian tertinggi ada di Jawa Barat (89%), terendah di Sumatera selatan (33%)
Ketentuan yang dapat dipenuhi adalah:
pelaksanaan RWT dirasakan telah mencapai salah satu tujuan yaitu: menjaga agar penerapan prinsip-prinsip: demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas tetap berlangsung dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
pimpinan kolektif
BKM/LKM telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kinerja setahun yang lalu dalam forum RWT;
dilakukan pembahasan terhadap perubahan Anggaran Dasar BKM/LKM serta penetapannya dalam forum RWT
dilakukan penyampaian rencana kerja BKM/LKM setahun kedepan dalam forum rembug warga tahunan, dilakukan penetapan PJM pronangkis dan atau Rencana Tahunan PJM dalam forum rembug warga tahunan
Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi adalah:
dilakukan penyampaian hasil audit keuangan BKM/LKM oleh auditor independen untuk periode tahun lalu dalam forum rembug warga tahunan
7|Page
dilakukan penetapan hasil-hasil tinjauan partisipatif (tinjauan keuangan, tinjauan kelembagaan, dan tinjauan program) dalam forum rembug warga tahunan
peserta RWT adalah nama-nama/orang yang sudah ditetapkan menjadi utusan warga hasil pemilu ditingkat basis (RT/ RW/ Lingkungan)
ada laporan hasil pelaksanaan kegiatan RWT yang dibuat panitia dan telah diperiksa kelengkapannya
3.2.4
oleh BKM/LKM
Aspek Mengetahui pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT
Dari aspek ini diketahui tentang pemahaman terhadap alur dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan RWT..
Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori Cukup di Kepulauan Riau (67%) dan Jawa Barat (78%) dan Baik di Sumatera barat (83%) dan Sangat baik di Sumatera Selatan (92%).
Ada satu lokasi kelurahan yang ada di Kepulauan Riau yang lemah dalam hal seluruh ketentuan pemenuhan alur pelaksanaan kegiatan RWT ini.
3.2.5
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan RWT meliputi :
Fasilitator melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan RWT kepada BKM, Aparat, Relawan, dan memfasilitasi penyusunan rencana sosialisasi ke masyarakat.
BKM dan panitia melakukan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan RWT kepada masyarakat
BKM dan panitia melakukan sosialisasi hasil RWT kepada masyarakat
Secara nasional bulan April 2011, capaian untuk aspek ini tergolong Cukup (74%).
8|Page
Kelemahan umumnya terjadi pada :
BKM,
panitia
melakukan
kegiatan
sosialisasi
sebelum
pelaksanaan RWT kepada masyarakat
BKM,
panitia
melakukan
sosialisasi
hasil
RWT
kepada
masyarakat.
3.2.6
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT
Aspek mengetahui pelaksanaan kegiatan pembekalan/ bimbingan/ OJT sebelum pelaksanaan kegiatan RWT meliputi :
fasilitator memberikan bimbingan/ pembekalan tentang tata cara pelaksanaan RWT kepada BKM dan Relawan (KBK).
fasilitator menjelaskan tentang rangkaian agenda kegiatan yang dilakukan dalam RWT.
bimbingan fasilitator cukup sehingga panitia, BKM meningkat pemahaman dan ketrampilan dan mampu melaksanakan RWT
Capaian pada seluruh lokasi Uji petik menunjukkan kategori Sangat Baik di Kepulauan Riau (100%) , Baik di Sumatera Selatan (83%) dan Sumatera Barat (83%), serta Kurang di Jawa Barat (56%)
Adapun hal yang dipandang lemah di Jawa Barat pada capaian aspek ini, yaitu :
Tidak optimalnya fasilitator menjelaskan tentang rangkaian agenda kegiatan yang dilakukan dalam RWT
Tidak optimalnya bimbingan fasilitator cukup sehingga panitia, BKM meningkat pemahaman dan ketrampilan dan mampu melaksanakan RWT
3.2.7
Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang
Aspek kesesuaian data SIM dengan data dari informasi lapang meliputi:
9|Page
jumlah peserta aktif (punya hak bicara dan suara) yang diundang dalam RWT adalah minimal 2% dari jumlah total penduduk dewasa
pelaksanaan RWT sudah kuorum (dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% + 1) dari jumlah total peserta aktif. (Sesuai AD BKM/LKM)
pelaksanaan RWT juga mengundang peserta non utusan a.l: aparat pemerintah kelurahan/ kecamatan, perwakilan organisasi, relawan, KSM, masyarakat miskin
Secara nasional bulan Februari 2011, capaian untuk aspek ini tergolong Sangat Baik (90%). Untuk Sumatera Selatan dan Jawa Barat mencapai angka tetinggi (100%).
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI
1.
Pemahaman secara Subtansi tentang siklus tahunan khususnya pelaksanaan Rembug Warga Tahunan(RWT) dan Tinjauan Partisipatif ditingkat BKM atau pun Fasilitator masih lemah,terbukti dengan tidak adanya Tim review dlm TP sebelum melakukan RWT.
2.
Proses Tinjauan / Review partisipatif yang menjadi dasar dokumen yang akan disampaikan pada saat RWT tidak terbahas dengan baik,walau ada penyusunan anggota tim review tetapi proses tidak dipersiapkan dengan baik,sehingga rata – rata tujuan dari review tidak tercapai hal ini dibuktikan tidak adanya dokumen pendukung yang bsa disampaikan pada saat uji petik.
3.
Waktu pelaksanaan RWT terlambat dari jadwal yang ditetapkan sesuai target Siklus RWT, yakni terlaksana pada bulan Pebruari 2011. Hal ini disebabkan oleh pemahaman BKM yang umumnya masih memaknai kegiatan RWT sebagai bagian dari kegiatan BLM, karenanya BKM menunggu seluruh kegiatan pemanfaatan BLM selesai baru melaksanakan RWT
4.
Audit Independen tahun 2010 belum dilaksanakan, termasuk Audit Tahun 2009. Umumnya saat ini masih proses pengadaan Auditor yang dikoordinir melalui KMW.
10 | P a g e
5.
Rencana Kerja BKM yang seharusnya ditetapkan pada saat RWT, umumnya masih belum jelas/belum konkrit. BKM lebih memaknai rencana kerja hanya sebatas rencana kegiatan pemanfaatan dana BLM
6.
Proses RWT hanya mengagendakan penyampaian LPJ BKM dan proses penjaringan usulan kegiatan. Review Partisipatif dan Kelembagaan tidak dilakukan secara tuntas, PJM Pronangkisnya masih produk tahun 2009 dan belum di review, begitu juga dengan Renta tahun 2011 yang belum ditetapkan
7.
Semua kelurahan belum menetapkan prioritas kegiatan pada saat RWT, baik untuk kegiatan pemanfaatan BLM maupun untuk diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan/Kecamatan. Khusus prioritas BLM-APBN, tidak dilakukan karena Informasi pagu alokasi dana belum diketahui. Hasil koordinasi dengan Tim Korkot mengatakan bahwa mereka belum menyampaikan kepada BKM karena kuatir ada perubahan DIPA seperti tahun-tahun sebelumnya
8.
Laporan RWT belum terdokumentasikan dengan baik dan ada beberapa kekurangan materi yang perlu dilaporkan, sebagai contoh:
Laporan Keuangan LKM selama setahun,
RAPB
(Rencana Anggaran Pendapatan/Pemasukan dan Biaya) untuk
UPK dan Sekretariat (BKM), serta program kerja LKM Dokumen Review Partisipatif kurang lengkap. 9.
Dokumen kegiatan review program, keuangan dan kelembagaan tidak lengkap. Kegiatan review program tidak didasarkan pada penyepakatan melalui rembug masyarakat. PJM Pronangkis yang tersusun tidak mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Potensi lokal yang dimiliki tidak dicantumkan di dalam program yang disusun di dalam PJM Pronangkis
11 | P a g e
