PNPM MANDIRI PERKOTAAN 2012
LAPORAN UJI PETIK SIKLUS MASYARAKAT KEGIATAN TINJAUAN (REVIEW) PARTISIPATIF
Juni 2012
Page |1
I. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN UJI PETIK REVIEW PARTISIPATIF
Tinjauan (Review) Partisipatif merupakan rangkaian kegiatan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan PNPM di kelurahan, kinerja BKM/LKM, capaian program (kualitas dan kuantitas) dan kinerja pengelolaan keuangan. Kegiatan review ini difasilitasi oleh BKM/LKM bersama para relawan (unsur masyarakat). Tinjauan (review) partisipatif dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, dan menitik-beratkan pada :
Pelaksanaan siklus kegiatan PNPM di kelurahan.
Kinerja BKM/LKM sebagai lembaga pimpinan kolektif yang digerakkan oleh nilai-nilai universal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Implementasi dan capaian Renta Pronangkis dan atau PJM Pronangkis termasuk capaian secara fisik maupun kualitas.
Pengelolaan keuangan; efektifitas dan efisiensi (dalam mendukung Rencana Tahunan Pronangkis), transparansi, dan pencatatan/pembukuan keuangan.
Tinjauan Partisipatif dilaksanakan oleh kelurahan/LKM yang memasuki siklus mulai tahun ke-2 dan seterusnya. Pada tahun ke-4 kembali dilakukan perencanaan partisipatif untuk menyusun PJM Pronangkis yang baru dengan melaksanakan proses siklus seperti tahun pertama.
II. CAKUPAN UJI PETIK SIKLUS REVIEW PARTISIPATIF Sasaran uji petik ini mencakup 3 bidang kegiatan dalam siklus tinjauan (review) partisipatif, yaitu : i). Review Program, ii). Review Kelembagaan, dan iii). Review Keuangan. Uji petik siklus review partisipatif ini dilakukan selama bulan Juni 2012 di 25 kelurahan yang tersebar di 12 kota/ kabupaten di 6 provinsi. Pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) itu sendiri masih akan berlangsung hingga akhir bulan Juli (Lokasi Lama) dan uji petik siklus ini juga akan dilakukan pada kelurahan lain untuk mengetahui gambaran lebih utuh tentang pelaksanaan review partisipatif di masyarakat.
Page |2
Berikut lokasi sasaran pelaksanaan uji petik tinjauan/review partisipatif bulan Juni 2012: No
Kelurahan
1 Legok
Kota/Kabupaten
Provinsi
Kota Jambi
Jambi
2 Rawasari 3 SumurAnyir
kota Sungai Penuh
4 Permanti 5 Gabek 1
Pangkalpinang
Bangka Belitung
6 Taman Bunga 7 Sungai Daeng
Bangka Barat
8 TambelanSampit
Pontianak
Kalimantan Barat
9 Sungai JawiBerkah 10 Kuala
Singkawang
11 Setapuk Kecil 12 Babakan Sari
Bandung
Jawa Barat
13 Karasak 14 Dago 15 Kopo
Kab. Bogor
16 BojongGede 17 Cimahi
Kab. Sukabumi
19 Cicantayan 20 TanjungUnggat
Tanjung Pinang
21 BengkongLaut
kotaBatam
Kepulauan Riau
22 Duriangkang 23 Silampuyang
Simalungun
Sumatera Utara
24 RambungMerah 25 PematangSimalungun
Page |3
III. HASIL UJI PETIK DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Petik Tinjauan (Review) Program 120%
Mengetahui pemenuhan substansi pelaksanaan kegiatan review program & menumbuhkan pemahaman masy yg makin baik dlm menyusun PJM Pronangkis&melakukan penyempurnaannya setiap thn shg kualitas PJM Pronangkis yg ada memiliki nilai maksimal untuk direalisasikan 100% 100%
100% 94%
Mewujudkan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa yang berbasis MDG's sebagai Keputusan Kelurahan/Desa
93% 89%
87% 83% 83%
80%
85%
83% 81%
79%
78% 72%
77%
76%
75%
74%
71% 69%
79% 78% 72% 69%
68%
67%
Mengetahui pelaksanaan Pelatihan/ Coaching Tim PP
62%
61%
58%
60%
50%
50% Mengetahui capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan informasi dari lapangan(akurasi data SIM)
44%
40%
38% 33%
25% Memastikan bahwa program kegiatan yang ada di PJM, merupakan kegiatan yang sustainability maksimal
20%
0%
Capaian Rata-Rata Masing-masing Kota
Jambi
Kalbar
Jabar
Babel
Kepri
Sumut
Rerata
Provinsi
Page |4
1. Aspek Pemenuhan Substansi Dalam pelaksanaan siklus Tinjauan (Review) Program hampir seluruh ketentuan (koridor) sesuai pedoman teknis terpenuhi. Secara umum capaian kegiatan ini berkisar diantara Cukup dan Baik.
Ketentuan yang umumya tidak terpenuhi adalah : Lokakarya review program berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam pedoman teknis review PJM Pronangkis P2KP. Hasil review PS disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui media warga minimal di 5(lima) tempat strategis. Penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh Tim PP bersama BKM dihadiri oleh anggota Tim PP dan anggota BKM selalu memenuhi quorum (2/3 dari jumlah anggota BKM + anggota Tim PP).
Kondisi bahwa hasil review PS tidak disosialisasikan melalui media warga minimal di 5 tempat strategis diungkapkan oleh masyarakat (responden) dengan pernyataan : Media warga (papan pengumuman) yang ada tidak mencapai 5 unit. Anggapan bahwa lima tempat strategis harus berupa papan pengumuman. Masyarakat tidak mengetahui (secara pasti) adanya pengumuman tersebut.
Responden menyatakan tidak mengetahui proses penyusunan draft PJM Pronangkis dilakukan oleh anggota BKM dan Tim PP yang tidak mencapai quorum. Responden lain menyatakan bahwa proses penyusunan PJM Pronangkis dilakukan hanya oleh beberapa orang anggota BKM dan Tim PP (tidak mencapai quorum); bahkan ada yang hanya oleh anggota BLM/LKM saja.
Page |5
2. Aspek Muatan PJM Pronangkis Pada aspek Muatan PJM yang menjelaskan tentang proses dan hasil terkait pembahasan dan penyepakatan isi PJM Pronangkis hasil review, secara umum kegiatan ini dapat berlangsung sesuai koridor dalam pedoman. Secara umum capaian aspek ini rata-rata Baik di Jambi (83%), Cukup di Jawa Barat (74%), Kepulauan Riau (79%) , Bangka Belitung (72%) dan Sumatera Utara (72%) serta kurang di Kalimantan Barat (33%).
Dari 6 ketentuan (koridor) pada aspek ini umumnya dipenuhi dalam hal : PJM Pronangkis hasil review berbasis dan mendukung MDG's, kegiatan yang disusun memiliki umur ekonomis 3 tahun, dan kegiatan dalam PJM tersebut berhubungan (mengatasi) permasalahan yang ada.
Kekurangan terjadi pada pemenuhan ketentuan : Pelibatan pihak luar BKM, Keputusan dan pengesahan dari pihak Lurah terhadap PJM Pronangkis sebagai program kelurahan, dan sosialisasi PJM hasil review kepada masyarakat (melalui 5 titik pusat informasi). Di beberapa lokasi tergambarkan bahwa masyarakat tidak memahami proses yang terjadi dan hasil yang diperoleh pada kegiatan review program tersebut.
3. Aspek Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk unsur masyarakat, yaitu Tim perencanaan Partisipatif (PP) - terkait dengan pembekalan dalam kegiatan siklus tinjauan (review) ini ada 6 ketentuan (koridor). Secara umum di seluruh lokasi uji petik dicapai dengan Sangat Baik di Sumatera Utara (100%) dan Jawa Barat (93%), Baik di Bangka Belitung (83%) dan Kepulauan Riau (87%) dan Cukup di Jambi (79%) dan Kalimantan Barat (71%).
Page |6
Ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah : Pelatih (adalah Faskel yang dilatih oleh KMW), Penggunaan modul, Pembuat undangan (panitia adalah BKM), dan Tim PP ada yang berasal dari anggota BKM/ UP-UP/ Sekertaris BKM aktif.
Di beberapa lokasi tidak mengetahui adanya penggunaan media pelatihan, bahkan ada yang menyatakan `tidak ada'.
Kelemahan yang umum terjadi terkait transparansi penggunaan dana pelatihan fixed cost: Peserta dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui besar dan pengelolaan dana pelatihan tersebut dan Penyebaran informasi tentang hal ini minim.
4. Aspek Capaian Indikator Kuantitatif Dari aspek ini diketahui sejauh mana tingkat capaian kuantitatif dari proses kegiatan ini; yaitu meliputi : 80 % undangan lokakarya dapat menghadiri pelaksanaan lokakarya,· Jumlah peserta lokakarya aktif (> 50%), dan Jumlah kehadiran peserta dari unsur perempuan dan warga miskin (>30%).
Capaian pada seluruh lokasi uji petik menunjukkan kategori Cukup di Kepulauan Riau (67%), Bangka Belitung (78%), dan Kurang di Jambi (50%), Kalimantan Barat (25%), Jawa Barat (38%) dan Sumatera Utara (44%). Ada 2 hal yang dipandang lemah pada capaian aspek ini, yaitu : Jumlah peserta perempuan dan warga miskin yang hadir dalam lokakarya kurang dari 30% dan Peserta yang hadir kurang dari 80% undangan yang disebarkan oleh BKM/LKM. Page |7
Di beberapa lokasi memang tercatat bahwa realisasi partisipasi dalam lokakarya review ini di bawah standar yang ditetapkan, tetapi di lokasi lain tidak ditemui dokumen (arsip) kegiatan tersebut dan responden tidak dapat memastikan jumlah kehadiran warga.
5. Aspek Kegiatan Berkelanjutan Yang dimaksud kegiatan berkelanjutan pada aspek ini meliputi : Kegiatan fisik/lingkungan yang mempunyai masa pakai minimal 3 tahun dan ada rencana pemeliharaan yang konkrit, Kegiatan sosial yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan (bukan charity), kegiatan pinjaman bergulir yang mempunyai tingkat pengembalian lebih dari 80 %, dan kinerja keuangan BKM untuk Sekretariat & UPK berkategori "Memadai" atau lebih tinggi. Lokasi uji petik di Bangka Belitung memiliki Capaian Kurang (58%), dan Cukup untuk, Kepulauan Riau (75%), Kalimantan Barat (69%) dan Jawa Barat (68%), serta Sangat Baik untuk Jambi (94%) dan Sumatera Utara (100%).
Kelemahan umumnya terjadi yaitu : kegiatan pinjaman bergulir yang mempunyai tingkat pengembalian lebih dari 80 %, kinerja keuangan BKM untuk Sekretariat & UPK berkategori "Memadai" atau lebih tinggi.
Page |8
3.2 Uji Petik Tinjauan (Review) Kelembagaan
120%
100%
100%
80%
100%
95%
94%
86% 86% 83% 83% 83% 82% 81% 79% 80% 79% 78% 77% 75% 73% 72% 70% 67%
83% 83% 79% 75% 75% 67%
61%
Adanya keterbukaan BKM untuk melakukan Refleksi Kelembagaan BKM
60%
60%
Mengetahui pelaksanaan Pelatihan/ Coaching Tim Refleksi Kelembagaan-BKM
56% 50%
50%
38%
40%
Masyarakat memahami bahwa kelembagaan yang ada diwilayahnya sebagai milik masyarakat yang perlu di review dengan merefleksikan bersama secara berkala
Mengetahui capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan informasi dari lapangan(akurasi data SIM)
25% Capaian Rata-Rata Masing-masing Kota
20%
8%
0% Jambi
Kalbar
Jabar
Babel
Kepri
Sumut
Rerata
Provinsi
1. Pemenuhan Substansi Aspek pemenuhan substansi yang merefleksikan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dicapai dengan Baik, Cukup dan Kurang . Lokasi uji petik pada 6 provinsi menunjukkan hasil Baik di Jambi (83%), Cukup di Jawa Barat (61% ), Kepulauan Riau ( 75% ), Bangka Belitung (79%), dan Sumatera Utara ( 73% ).
Page |9
Diantara 10 ketentuan yang harus dipahami dan dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan tinjauan (review) kelembagaan ini, pada umumnya ketentuan terkait transparansi yang tidak dapat dipenuhi, yaitu : Daftar nama-nama Tim RK-BKM diketahui oleh masyarakat (ditempel di lima tempat strategis) Ada pernyataan sikap masyarakat (hasil pleno lokakarya) yang dituangkan secara lengkap kedalam Berita Acara. Program kerja BKM disosialisasikan kepada masyarakat dan hasilnya ditempel di lima tempat strategis, pengumuman daftar nama Tim RK-BKM diketahui olehmasyarakat (ditempel di 5tempat strategis),
BKM-BKM memenuhi ketentuan sosialisasi refleksi kelembagaan di tingkat basis, menyatakan kesediaan melakukan refleksi secara internal (juga bersama UP-UP), dan menyusun berita acara pelaksanaan review kelembagaan, materi pembahasan termasuk semua hal yang ada di AD/ART, yang berhubungan dengan kelembagaan termasuk masa kepengurusan BKM, akan tetapi ketentuan penyebaran hasil kegiatan melalui media (sarana) pengumuman tidak terpenuhi hingga (kurang dari) 5 unit.
2. Keterbukaan BKM. Pemenuhan aspek Keterbukaan BKM dalam tinjauan (review) kelembagaan dapat dicapai dengan Sangat Baik (100%) di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, Baik di Jawa Barat ( 86% ) dan Sumatera Utara (83% ) Cukup di Jambi (75%), dan Kurang di Kalimantan Barat (25 %). Dalam hal kehadiran anggota BKM dalam pelaksanaan FGD review kelembagaan yang diikuti oleh warga masyarakat hampir seluruh lokasi memenuhi ketentuan ini. Sedangkan untuk pembahasan internal BKM oleh anggota BKM & UP-UP di beberapa lokasi dihadiri kurang dari 2/3 anggota BKM, atau tidak terpenuhi.
P a g e | 10
3. Pelatihan Aspek pelaksanaan Pelatihan (coaching) untuk Tim Refleksi Kelembagaan BKM kegiatan siklus tinjauan (review) kelembagaan ini dapat dilaksanakan dengan capaian terendah di Kalimantan Barat (67%), dan tertinggi di Sumatera Utara(94%). Ketentuan yang tidak dapat dipenuhi
di
sebagian
besar
lokasi
adalah
tentang
pengelolaan dana pelatihan masyarakat (fixed cost) yang transparan & akuntabel dengan menyebarluaskan laporannya di 5 sarana pengumuman.
4. Capaian Indikator Kuantitatif Indikator kuantitatif dari kegiatan tinjauan (review) kelembagaan meliputi : kehadiran undangan yang hadir dalam lokakarya (80%), kepesertaan perempuan dalam Tim Refleksi Kelembagaan BKM (20%), dan jumlah minimal relawan yang dilatih (25 orang).
Pada lokasi sasaran uji petik secara keseluruhan capaian kegiatan ini menunjukkan hasil Sangat Baik di Jawa Barat (95%), Baik di Jambi(83%), dan Sangat Kurang (8 %) di Kalimantan Barat
P a g e | 11
3.3 Uji Petik Tinjauan (Review) Keuangan
120%
100%
93% 81%
78%
80%
69% 60%
98%
96% 90%
84% 80% 75%
87% 83%
83%
62%
53%
86% 82%
68%
67%
60%
57%
54%
50% 45%
40%
33%
BKM memahami proses review keuangan adalah sebagai daur program yang harus dilakukan secara periodik sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik Mengetahui pelaksanaan Pelatihan/ Coaching Tim Review Keuangan BKM
33% Mengetahui capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan informasi dari lapangan(akurasi data SIM)
25%
17%
20%
Mengetahui transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan BKM sesuai amanah yang diberikan oleh masyarakat
73% 68% 63%
67%
58%
89% 87%
Capaian Rata-Rata Masing-masing Kota
0% Jambi
Kalbar
Jabar
Babel
Kepri
Sumut
Rerata
Provinsi
1. Transparansi & Akuntabilitas Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan aspek substansial dari ketentuan (koridor) proses dalam pelaksanaan kegiatan siklus review keuangan, secara umum dapat diterapkan dengan baik. Pada lokasi uji petik, kegiatan ini dilaksanakan dengan capaian Sangat Baik di Kepulauan Riau (93%) dan Jambi (90%), Baik di Bangka Belitung dan Sumatera Utara ( 87%), Jawa Barat (84%) dan Kurang di Kalimantan Barat (53%). Kelemahan umum yang terjadi karena ada 5 ketentuan yang tidak dipenuhi di banyak lokasi, yaitu : pembentukan Tim/ Panitia Review dihadiri minimal 30 peserta rembug warga di tingkat kelurahan, Ada penyepakatan terhadap kapan Audit dan LPJ secara rutin dilaksanakan oleh BKM,
P a g e | 12
dana BLM telah mempunyai LPJ dari KSM/Panitia, yang sudah diperiksa oleh masingmasing UP dan telah dilakukan secara benar
system pembukuan yang digunakan oleh UPK-BKM sudah sesuai dengan system pembukuan yang berlaku di P2KP tidak diperoleh kesepakatan tentang waktu Audit dan LPJ secara rutin dilaksanakan oleh BKM.
Ketentuan-ketentuan yang umumnya dapat dipenuhi adalah :
dilakukan
sosialisasi
review
keuangan
di
tingkat
basis
(RT/
RW/Lingkungan/Komunitas),
perkembangan informasi/proyek pembangunan/perbaikan lingkungan, minimal berisi tentang : nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, Swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, nama KSM pelaksana telah dipublikasikan melalui papan informasi,
ada keterwakilan perempuan dalam Tim/ panitia review keuangan,
kerjasama yang baik antara Tim Review dengan BKM / UP selama review berlangsung,
sistem pembukuan yang digunakan oleh UPK-BKM sudah sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP,
pelibatan Lurah dan unsur masyarakat lainnya dalam pelaksanaan dan pengkajian review keuangan.
2. Laporan Keuangan Aspek Laporan Keuangan dalam pelaksanaan review keuangan ini memiliki capaian yang Cukup di Jawa Barat (62%), dan Kurang di Jambi (58%), Kalimantan Barat (17%), Bangka Belitung (33%), dan Kepulauan Riau (33%).
Koridor laporan keuangan dalam review ini meliputi :
BKM telah melakukan Audit yang dilakukan oleh lembaga audit independent,
P a g e | 13
hasil review keuangan disosialisasikan kepada masyarakat
melalui
papan
pengumuman minimal di 5 tempat strategis, dan
laporan keuangan secara periodik disampaikan kepada Lurah / Kades, PJOK, dan RW.
Dari ketiga koridor tersebut, dua aspek ini rata-rata lemah di semua provinsi, yakni:
hasil
review
keuangan
disosialisasikan
kepada
masyarakat
melalui
papan
pengumuman minimal di 5 tempat strategis
laporan keuangan secara periodik disampaikan kepada Lurah/ Kades, PJOK, dan RW.
3. Pelatihan Penyelenggaraan pelatihan (coaching) untuk pembekalan bagi Tim Refleksi Keuangan dalam siklus tinjauan (review) keuangan mencapai kinerja yang Sangat Baik di Jawa Barat (98%) dan Jambi (96%), Baik di Sumatera Utara( 89%), Kepulauan Riau (83%) dan Bangka Belitung (83%), serta Cukup di Kalimantan Barat (67%) Kelemahan yang umum terjadi adalah tidak dipenuhinya ketentuan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan fixed cost pelatihan (coaching) Tim Review Keuangan BKM oleh Faskel melalui penyebarluasan laporan pengelolaan keuangan dengan ditempel pada sarana di 5 tempat strategis.
4. Capaian Indikator Kuantitatif Capaian indikator kuantitatif dalam pelaksanaan review ini menunjukkan kinerja Kurang di Bangka Belitung (25%) dan Sumatera Utara (50%), Cukup di Jawa Barat ( 75%), Jambi (69%) dan Kepulauan Riau (63%), serta Baik di Kalimantan Barat (81%). Dari 4 ketentuan yang tentang capaian secara kuantitatif, diantaranya yang dominan tidak bisa dicapai di beberapa lokasi, adalah : Repayment rate minimal 90% 90% minimal dana pinjaman merupakan out standing loan
P a g e | 14
IV. CATATAN UMUM & REKOMENDASI 1. Masih belum dipahaminya konsep tinjauan partisipatif secara utuh di tingkat lapangan, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan di tingkat masyarakat yakni proses perencanaan partisipatif yang tidak maksimal dan dokumen hasil tinjauan partisipatif tidak lengkap/tidak tertib. 2.
Review/ tinjauan partisipatif belum dilaksanakan secara rutin.
3. Hasil kegiatan review/tinjauan partisipatif belum disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kelurahan. 4. Kepedulian kerelawanan menurun, dilihat dari pelaksanaanTinjauan Partisipatif yang hanya dilaksanakan oleh internal anggota BKM/LKM. 5. Ditemukan beberapa BKM yang belum memiliki kantor secretariat. 6. Ditemukan beberapa bukti kegiatan daftar hadir yang sama untuk kegiatan yang berbeda. 7. Pemahaman PNPM Perkotaan yang bagus hanya sebatas pada kepengurusan. 8. Anggota LKM lama yang terpilih kembali sedangkan anggota LKM yang baru terpilih masih lemah. 9. Kriteria kemiskinan dari hasil RK masih menggambarkan bagi warga miskin yang sudah tidak produktif (usia dan usaha/pekerjaan) sehingga data PS-2 juga perlu dilakukan review. Hal ini berdampak pada ketepatan sasaran untuk kegiatan pinjaman bergulir. 10. Administrasi infrastuktur/lingkungan dinilai sulit oleh LKM dan Panitia/ KSM. 11. LKM telah dilakukan audit Tahun Buku 2011, namun hasil opini dari lembaga audit independen belum diterbitkan oleh lembaga audit tersebut yang mana fungsi hasil dari opini akan digunakan untuk Tinjauan Partisipatif khususnya Tinjauan Keuangan. 12. Hasil PK Sekretariat dan UPK belum diberikan secara rutin tiap bulan oleh faskel kepada LKM/Sekretariat dan UPK dan belum dibahas dan ditindak lanjuti, baik di KMW maupun di masyarakat. 13. RAPB dalam laporan Review Keuangan rata-rata belum disusun. 14. Laporan keuangan belum diinformasikan secara rutin di 5 tempat strategis.
P a g e | 15
15. Pengawas belum terbentuk atau terbentuk tapi belum berfungsi. 16. Belum ada upaya maksimal dalam penanganan pinjaman bermasalah. 17. Beberapa BKM belum memiliki kantor sekretariat. 18. Dalam proposal infrastruktur terdapat perhitungan satuan yang belum sesuai SNI, misalkan: untuk penghitungan material pasir dengan satuan truk. 19. Adanya penggantian anggota BKM karena sebagian besar anggota BKM tidak aktif menunjukkan bahwa BKM bukan lembaga alternatif yang terpilih dan menjadi alternatif warga masyarakat untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada di lingkungannya. Proses kaderisasi di anggota BKM menjadi alternatif dalam penguatan BKM secara kelembagaan
untuk
mengokohkan BKM sebagai
lembaga
yang
representatif. 20. Masih lemahnya penggalian data PS dalam memetakan potensi dan masalah yang dapat diselesaikan melalui sistem sumber dari luar dan sistem sumber/potensi dari dalam. Penyerahan data PS pada RT/ RW berdampak pada penyusunan daftar KK Miskin tidak berbasis pada hasil RK di tingkat kelurahan. Bahkan, menggunakan data baku yang ada di Podes, BKKBN, Raskin, Jamkesmas dan lain-lain. Seharusnya data-data tersebut menjadi data pembanding dengan hasil pemetaan swadaya. 21. Lemahnya visi dan misi BKM yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) LKM tidak terkoreksi dalam kegiatan review kelembagaan. Seharusnya, kelemahan dan kekurangan dalam pengorganisasian LKM baik yang tercantum dalam AD/ ART maupun tidak tetapi menjadi perbaikan dan perubahan pada keorganisasian LKM tersebut ke depan. 22. Visi dan Misi LKM yang tidak jelas tercermin dari PJM nangkis yang tersusun tidak memiliki arah pembangunan yang jelas sehingga cenderung program yang dibuat hanya berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan tidak memiliki targetan jangka panjang. Hal tersebut tercermin dari daftar peminjam ekonomi bergulir yang tidak memiliki catatan daftar peminjam dan rencana atau target peminjam dalam satu tahun serta target berapa warmis yang ada di kelurahan tersebut dapat terlayani serta berapa modal tambahan yang dalam satu KSM yang dapat mereka peroleh dalam kurun 3 tahun ke depan. Sehingga dapat diprediksi kekuatan modal peminjam serta omset dari perputaran uang yang telah dipinjamkan.
P a g e | 16
