BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Semangat Reformasi telah menggugah greget masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membanguun Bangsa dan Negara, baik melalui penjaringan membuahkan
aspirasi
masyarakat
kekuatan
yang
maupun
mewarnai
unjuk
rasa.
sebagian
Hasilnya
besar
aspek
pemerintahan utamanya berdampak pada tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemeirntahan dan pembangunan dengan prinsip good governance. Masyarakat juga menuntut pemerintahan untuk memberikan perhatian yang serius dalam menentukan kebijakan utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menuju terciptanya pemerintahan yang mampu menyediakan public good and services sebagaimana yang diharapkan masyarakat. a) Untuk terselenggaranya good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pembangunan
dapat
berlangsung berdaya guna berhasil guna bersih dan bertanggung jawab. Sehingga
perlu
adanya
mekanisme
untuk
aturan
akuntabilitas,
tranparansi dan partisipasi pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas instansi publik serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat. 1
Konsep dasar akuntabilitas adalah didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajeral pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksaaan kegiatan pada tiap bagian, masingmasing individu bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan adalah suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
misi
yang
keberhasilan mana
atau
mengutamakan
kegagalan pelayanan
administrative kepada Anggota Dewan dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran
yang
telah
ditetapkan
melalui
media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Transparansi adalah merupakan fenomena dimana setiap orang atau kelompok berhak mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD
memberikan
kesempatan
kepada
masyarakat
untuk
memperoleh informasi tentang kebijakan publik secara aktif terhadap : informasi berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang menyangkut kebijakan public, informasi jadwal dan pelaksanaan rapat dan risalah rapat DPRD.
Partisipasi adalah partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan pada ketaatan norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu Sekretariat DPRD mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung
2
untuk ikut berpatisipasi aktif secara terbuka dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan jarring asmara, kunjungan kerja dalam daerah. Atau bahkan menerima aspirasi masyarakat secara perorangan atau kelompok baik berupa pengaduan atau unjuk rasa.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi melayani aktifitas Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Lamongan secara
keseluruhan baik administratif maupun kegiatan lain utamanya yang berkaitan dengan kegiatan Anggota Dewan, demi terwujudnya tujuan Meningkatnya Kinerja Legislatif dengan sasaran Meningkatnya aspirasi masyarakat
yang
ditindaklanjuti
dan
Meningkatnya
kecepatan
penyelesaian Raperda. Dalam pelaksanaan tugas telah melaksanakan kegiatan yang
ditetapkan mengacu Program-program pembangunan
Kabupaten Lamongan berdasarkan Fungsi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sebagaimana uraian pada Bab II, pelaksanaan kegiatan
menunjukkan kelancaran dan sesuai dengan
program kerja yang sudah ditetapkan. Sekretariat Dewan pada prinsipnya merupakan unsur Staf yang memberikan pelayanan terhadap kelancaran tugas lembaga legislatif daerah. Peran Sekretariat DPRD adalah penunjang pelaksanaan sidang dan rapat-rapat DPRD sehingga untuk pelaksaan tugas tersebut perlu
3
didukung staf yang mempunyai skill cukup memadai yang meliputi : 1.
Penganggaran, maksudnya Sekretariat DPRD hendaknya mempunyai kemampuan dibidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masalah struktur dan substansi APBD, yang di sesuaikan Peraturan terbaru mengenai Pengelolahan Keuangan Daerah/Negara;
2.
Legislasi,
maksudnya
Sekretariat
DPRD
minimal
memiliki
pengetahuan mengenai di bidang perencanaan undang-undang (legal drafting); 3.
Pengawasan, maksudnya adalah bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD
itu
bersifat
politis,
misalnya
pengawasan
terhadap
pelaksanaan APBD, Perda, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga diperlukan aparatur Sekretariat DPRD yang mempunyai kemampuan di bidang politik, hukum dan administrasi Negara; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka baik aparat Sekretariat Dewan maupun DPRD perlu diberikan melalui pendidikan dan latihan agar terjadi pemahaman yang sama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan. Adapun tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut :
4
Sekretaris DPRD : Memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD. Kepala Bagian Umum : Menyelengarakan urusan, ketatausahaan, adminstrasi kepegawaian, Keuangan, Keprotokol, rumah tangga, perlengkapan; Dan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD; b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD; c. Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. Pelaksanaan
pengaturan,
pemeliharaan,
perawatan
dan
penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor dan rumah dinas Pimpinan DPRD; f. Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa; g. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian : a.
Melaksanakan
pengelolaan
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan;
5
b.
Menyiapkan surat dinas, undangan rapat-rapat dan kunjungan kerja;
c.
Melaksanakan
penggandaan,
distribusi
surat-surat
dinas,
undangan rapat-rapat dan kunjungan kerja; d.
Menyelenggarakan
administrasi
dan
urusan
kepegawaian
Sekretariat DPRD; e.
Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD;
f.
Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas DPRD;
g.
Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai;
h.
Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Sekretariat DPRD;
i.
Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD;
j.
Mengevaluasi dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD;
k.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bagian Keuangan: a.
Menghimpun
data
dan
menyiapkan
bahan
dalam
rangka
penyusunan anggaran keuangan; b.
Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD serta hak-haknya;
c.
Menyusun
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
pengelolaan keuangan;
6
d.
Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Sekretariat DPRD;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan: a.
Menyusun rencana dan menyiapkan kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Pimpinan;
b.
Menyiapkan bahan kebutuhan peralatan akomodasi dan konsumsi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
c.
Mengurus
kendaraan
dinas,
mengatur
dan
menyiapkan
pengemudi beserta bahan bakarnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; d.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keamanan dan ketertiban gedung DPRD dan rumah dinas Pimpinan;
e.
Melaksanakan
pengoperasian
peralatan
teknik
penunjang
kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; f.
Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan kebersihan di lingkungan gedung DPRD dan rumah Dinas Pimpinan;
g.
Menyediakan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD;
h.
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas dan inventarisasi barang-barang Sekretariat DPRD;
i.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
7
j.
Menyediakan Cinderamata dalam bentuk Plakat, karangan bunga atau bentuk lainnya untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
k.
Memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
l.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bagian Persidangan : Menyelenggarakan pelayanan rapat-rapat DPRD dan administrasi rapat; Dan mempunyai fungsi : a. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; b. Penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD; c. Penyiapan rancangan jadwal kegiatan dan rencana peninjauan DPRD; d. Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Anggota DPRD; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah : a. Menyusunan rancangan jadawal rapat-rapat paripurna DPRD; b. Menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir; c. Melaksanakan penggandaan dan distribusi bahan-bahan rapat; d. Mengatur tata tempat rapat bersama-sama dengan sub bagian terkait;
8
e. Menyusun rancangan sambutan jalannya rapat Paripurna untuk Pimpinan DPRD; f. Menyusun dan menggandakan risalah rapat-rapat Paripurna DPRD termasuk Dokumen lainnya; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Kegiatan Komisi : a. Menyiapkan rancangan jadwal kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja/peninjauan Komisi; b. Menyiapkan surat-surat yang terkait dengan kegiatan Komisi; c. Menyiapkan permohonan rapat
dan kunjungan kerja/peninjauan
Komisi; d. Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan Komisi; e. Menyusun
notulen/catatan
rapat
dan
laporan
kunjungan
kerja/peninjauan Komisi; f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan komisi; g. Melaksanakan
inventarisasi
dan
tindaklanjut
pengaduan
masyarakat; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD : a. Menyiapkan surat-surat untuk kegiatan Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah,
Panitia
Anggaran,
Badan
Kehormatan,
Panitia
Legislasi dan Panitia Khusus DPRD;
9
b. Menyusun rencana jadwal rapat-rapat, kunjungan kerja/koordinasi dan konsultasi
kegiatan Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah,
Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD; c. Menyiapkan dan menggandakan bahan-bahan rapat Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi dan Panitia Khusus DPRD; d. Menyusun
notulen
Musyawarah,
hasil
Panitia
rapat
Anggaran,
Pimpinan Badan
DPRD,
Panitia
Kehormatan,
Panitia
Legislasi dan Panitia Khusus DPRD; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi : Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk-produk DPRD, melakukan dokumentasi produkproduk hukum, pengadaan publikasi dan menerima informasi masyarakat serta mengelola perpustakaan; Dan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan Produk DPRD; b. Pengumpulan bahan untuk penerbitan majalah, brosur, atau buku tentang kegiatan DPRD; c. Pengumpulan produk-produk DPRD untuk Dokumentasi dan mengkliping berita;
10
d. Penyiapan dan pemeliharaan produk-produk DPRD serta produk hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan; e. Pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi mengenai produk-produk DPRD dan Kegiatan DPRD; f. Pengelolaan perpustakan Sekretariat DPRD; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan : a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum DPRD; b. Menyusun produk hukum DPRD; c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah; d. Menyimpan semua berkas pengajuan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah; e. Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan dalam rangka mengikuti perkembangan hukum dan perundangundangan; f. Menyebarluaskan produk-produk hukum DPRD; g. Mengagendakan produk-produk hukum DPRD; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
11
Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakan : a. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan DPRD; b. Mengumpulkan bahan penerbitan majalah, tabloit, pamlet atau buku tentang kegiatan DPRD; c. Mencermati berita atau persyaratan yang dimukakan oleh Pimpinan, Anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada Pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tanggapan/tidaklanjut dari DPRD; d. Mempublikasikan kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan elektronik; e. Mendistribusikan hasil dokumentasi dan penerbitan DPRD, kepada lembaga pemerintah dan masyarakat; f. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD; g. Mengatur dan mendampingi wartawan media cetak dan media elektronik dalam mendokumentasikan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD; h. Membuat laporan hasil kunjungan kerja untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronik; i.
Menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;
j.
Menghimpun memori dan naskah dinas pidato DPRD;
k. Menyiapkan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait;
12
l.
Mengelola perpustakaan Sekretariat DPRD;
m. Menyiapkan rencana kebutuhan buku-buku bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan untuk Perpustakaan Sekretariat DPRD; n. Membuat daftar dan kode buku-buku perpustakaan Sekretariat DPRD; o. Mengumpulkan
dan
meninventarisasi
buku-buku/bahan-bahan
pustaka yang berasal dari Dinas/Badan/Lembaga/Instansi Lainnya; p. Melaksanakan kerjasama/koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam lingkungan Sekretariat DPRD dan kerja sama dengan bagian Perpustakan di luar Sekretariat DPRD; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
13
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 1. Personil Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang
Peranan
Organisasi
Perangkat
Daerah,
dalam
rangka
pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Kabupaten dan Kota agar lebih efektif, efisien, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai
dengan
kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan
14
Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam
melaksanakan
tugas
sehari-hari
Sekretariat
DPRD
Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan,
pelaksanaan
tugas
dan
administrasi
fungsi
DPRD,
keuangan, dan
mendukung
menyediakan
serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Lamongan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan adminstrasi Keuangan DPRD; 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Dimana
susunan
Organisasi
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum; c. Bagian Persidangan; d. Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi
15
Adapun
susunan
struktur
Organisasi
Sekretariat
DPRD
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Peraturan Daerah Kab. Lampiran Ia Lamongan Nomor : 02 Tahun 2008 Tanggal : 4 Juni 2008 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Umum
Bagian Persidangan
Bagian Perundangundangan dan Dokumentasi
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sub Bagian Rapat dan Risalah
Sub Bagian Perundang-undangan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Kegiatan Komisi
Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sub Bagian Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
16
Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD jumlah personil sebanyak 36 orang (per 31 Desember 2014) orang dengan rincian sebagai berikut :
No
Jabatan Struktural
Jml.
Pangkat/Gol Ruang
Jml.
Pend. Formal
Jml.
1.
Sekretaris
1
Pembina Tingkat I (IV/b)
1
S–2
1
2.
Kepala Bagian
3
Pembina Tingkat I (IV/b)
3
S–2
3
3.
Kasubbag.
8
Penata Tk.I (III/d)
5
S–2
2
S–1
2
SLTA
1
4.
Staf
25
Penata (III/c)
2
S–1
2
Penata Muda Tk.I (III/b)
1
S–1
1
Penata (III/d)
3
S-1
3
Penata (III/c)
3
S-1
3
Penata Muda Tk.I (III/b)
5
S-1
2
SLTA
3
Penata muda (III/a)
3
S-1
3
Pengatur (II/c)
1
SLTA
1
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
1
SLTA
1
Juru
1
SLTP
1
4
S-1
4
2
SLTA
2
1
SD
1
36
Jml.total
36
-
Jumlah total
36
Jumlah total
Keterangan
Tenaga Kontrak
17
2. Sarana dan Prasarana No
Jenis Barang
1 1.
2 Gedung DPRD
1
3 buah
2.
Kendaraan Bermotor roda 4
37
buah
3.
Kendaraan Bermotor roda 2
13
buah
4. 5. 6.
Komputer Laptop Proyektor
34 9 3
Unit Unit Unit
7.
Printer
24
Unit
8. 9. 10.
Mesin Ketik Meja Kerja Pejabat & Staf Meja Rapat
2 54 138
buah buah buah
11.
Kursi Rapat
364
buah
12. Kursi Lipat 13. Sofa 14. Rak Kayu 15. AC 16. TV 17. Telpon 18. Filling Kabinet 19. Almari besi 20. Brankas 21. Jam almari 22. Sound System 23. Mixer Sound 24. Handycam 25. Camera Film + tripod 26. Camera Digital 27. Camera Digital SLR + Tele + Blitz 28. HT 29. Audio Tape Real recorder 30. Video Cross Bar Switch 31. Dispenser 32. Kompor gas 33. Pesawat Rig Mobil
60 7 4 42 19 16 25 22 2 2 2 2 2 2 6 2 3 1 1 5 1 1
buah set buah Unit Unit Unit Unit buah Unit Unit set Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit unit
34.
65
Buah
Alat Pemadam Kebakaran
Jumlah
Keterangan 4
18
35. 36. 37. 38.
Lemari Kaca Papan tulis Pana Board Joglo
7 6 2 1
Buah Buah Buah Buah
3. Pembiayaan
No
URAIAN
Jumlah (Rp.)
Keterangan
1.a DPRD APBD Kabupaten Pendapatan
10.541.153.220.00 0,00
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
10. 541.153.220.00
1.b Sekretariat DPRD APBD Kabupaten Pendapatan
10. 541.153.220.00 22.415.104.171.00 0,00
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
2.126.317.600.00 2.126.317.600.00
Belanja Langsung a. Belanja Adm. Perkantoran b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur d. Belanja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan & Capaian Kinerja dan Keuangan e. Belanja Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
19.221.829.100.00 3.061.309.425.00 1.700.927.000.00 450.440.000.00
133.761.000.00
13.875.391.675.00
Jumlah APBD Kabupaten Jumlah 1a + 1b ………………………….
32.956.257.391.00
19
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administartof dibina oleh Sekretariat Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi : a. Fasilitas rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Pengelolaan tata urusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dari pembiayaan baik melalui APBN / APBD yang berorientasi pada pelayanan kegiatan DPRD. Sehubungan dengan pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Stratejik Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mencakup : Pernyataan visi, misi dan rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian kegiatan serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20102015.
A.
RENCANA STRATEGIS Secara Umum Rencana Strategis
Sekretariat DPRD memuat
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan, yang mempunyai tujuan
akhir
adalah
meningkatkan
dan
mempercepat
terwujudnya
pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas, melalui pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
1. Visi “Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas” Penjelasan Visi :
21
Merupakan gambaran kedepan guna memberikan arah dan fokus strategi yang jelas sebagai dasar untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan Anggota DPRD yaitu rapat-rapat, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata urusan administrasif dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan berhasil. 2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD telah menyusun misi sebagai berikut : Misi 1 “Meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dan peningkatan SDM Anggota DPRD” Penjelasan Misi 1 Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang beorientasi pada peningkatan pelayanan kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan rapat-rapat dalam menentukan kebijakan dan pembahasan Peraturan Daerah; dan mengadakan pelatihan bagi anggota DPRD yang berhubungan dengan bidang tugasnya untuk meningkatkanan profesionalisme dan Sumber Daya Manusia. Misi 2 “Mengoptimalkan pelayanan dan kemudahan pelaksanaan kunjungan kerja dan penjaringan aspirasi masyarakat” Penjelasan Misi
22
Sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD yang berorientasi pada pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha kegiatan Anggota DPRD, maka untuk mewujudkannya perlu mengoptimalkan mutu pelayanan dan kemudahan pelaksanaan kunjungan kerja baik di dalam maupun ke luar daerah; menjaring aspirasi masyarakat; dan Sosialisasi kinerja Legislatif dan Perda. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan optimalisasi, penambahan prasarana dan sarana, serta memperlancar kegiatan dengan didukung tertib admnistrasi.
3. Tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM berhubungan dengan Sekretariat DPRD adalah : Meningkatnya kinerja legislatif. Untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM, maka Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi menetapkan Tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan dan rapat-rapat DPRD 2. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
penatausahaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana. 3. Mewujudkan
pelayanan
dan
kemudahan
terhadap
pemberdayaan aspirasi
Dengan penetapan tujuan tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD dapat berjalan tertib, lacar sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Legislatif.
23
4. Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 programprogram pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan adalah yang mempunyai Fungsi Pelayanan Umum. Fungsi Pelayanan Umum ini berhubungan dengan misi pertama Kabupaten Lamongan, yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, Demokratis dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan”. Guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yang terkait dengan
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamongan
adalah
meningkatnya kinerja legislatif : A. Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD, dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut ; 1. Meningkatnya
kemudahan,
kecepatan
dan
tertibnya
pelaksanaan pelayanan kegiatan dan rapat-rapat DPRD, dengan Indikator ; 1) Tingkat penyelesaian raperda menjadi perda dalam 1 tahun. 2) Terlaksananya kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 3) Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Paripurna. 4) Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama
24
5) Tersusunnya Raperda Inisiatif menjadi Perda. 2. Meningkatnya Rekomendasi DPRD kepada Bupati terhadap LKPJ Kepala Daerah, dengan Indikator ; a. Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014. 3. Meningkatnya
kualitas
kinerja
Anggota
DPRD,
dengan
Indikator; a. pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan Anggotadan keluarga DPRD, dengan Indikator; a. Terpenuhinya jaminan kesehatan Anggota DPRD. B. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
penatausahaan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran dengan indicator saasaran sebagai berikut ; 1. Meningkatnya pelayanan administrasi dan perjalanan dinas, dengan Indikator ; a. Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat. b. Terpenuhinya Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik. c. Lingkungan kantor yg bersih & sehat d. Terpenuhinya
Kebutuhan
barang
Cetakan
aaadan
Penggandaan e. Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / aaaPenerangan f. Terpenuhinya Peralatan dan perlengkapan aaakantor g. Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
25
h. Terpenuhinya makanan dan minuman i.
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi / aaateknis kegiatan
2. Meningkatnya
kuantitas/kualitas
pengadaan/pemeliharaan
sarana dan prasarana aparatur, dengan Indikator ; a. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor b. Tersedianya Peralatan Gedung kantor c. Terselenggaranya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung/
kantor d. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas pejabat e. Terselenggaranya
pemeliharaan
rutin/berkala
mobil
dinas/operasional f. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor g. Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor h. Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas 3. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan Indikator ; a. Terselenggaranya
laporan
capaian
kinerjadan
ikhtisar
kinerja SKPD b. Terselenggaranya laporan semesteran c. Terselenggaranya laporan keuanganakhir tahun
26
C. Mewujudkan pelayanan dan kemudahan terhadap pemberdayaan aspirasi, dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut ; 1. Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan akurat dalam pelaksanaan
reses/penjaringan
aspirasi
masyarakat
dan
kunjungan kerja, dengan Indikator ; a. Pelaksanaan kegiatan reses b. Capaian kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah c. Capaian Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perda dan kinerja DPRD, dengan Indikator ; a. Capaian
kegiatan
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan, kehumasan& media cetak Sehingga untuk tahun 2014 ini, Program beserta Kegiatan yang dilaksanakan
oleh
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamongan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. B.
RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Pada tahun 2014 pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan melalui program sebagai berikut :
27
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i.
Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
undangan j.
Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah l.
Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor g. Rehab sedang/berat gedung kantor
28
3) Program Peningakatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 4) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD periode 2014 - 2019 c. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan e. Rapat-rapat Paripurna f. Kegiatan Reses/Jaring Asmara g. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah h. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD i.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
j.
Penyediaan Dana Premi Asuransi Kesehatan
k. Penyusunan LKPJ/LPJ Kepala Daerah l.
Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif
m. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah
29
Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang disusun. Rencana kinerja dilaksanakan sesuai kebijakan anggaran. Sasaran, kebijakan dan program Sekretariat DPRD yang ditetapkan pada tahun 2006 berdasarkan Renstra tahun 2010-2015 dan mengacu pada
Program-program
Pembangunan
Kabupaten
Lamongan
berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2010-2015 (Lampiran II Perda Nomor 2 Tahun 2006) adalah sebagai berikut : Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan kegiatan rapat-rapat DPRD Kebijakannya adalah : Peningkatan pemberdayaan aspirasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan Perda Kegiatannya adalah : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda & Tokoh Masyarakat / Agama Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan Rapat- rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatan kinerja DPRD utamanya yang berkaitan dengan pembahasan anggaran. Kegiatan ini memberikan pelayanan optimal yang cepat, tepat dan akurat
30
dalam pelaksanaan Panmus/Banmus, Panggar/Banggar, Komisi ABCD, Gabungan Fraksi dan Rapat Pimpinan, Paripurna DPRD; Sub kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD adalah : a. Pembahasan Perhitungan APBD tahun 2013 b. Pembahasan Perubahan APBD tahun 2014 c. Pembahasan Rancangan APBD 2015 Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatan kinerja DPRD utamanya yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pelaksanaan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan optimal yang cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan rapat Panmus, Pansus, Komisi ABCD, Gabungan Fraksi dan Rapat Pimpinan, Paripurna DPRD; Sub kegiatan yang ditetapkan adalah : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja DPRD Kebijakannya adalah : Peningkatan profesioanlisme Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatannya adalah : Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kualitas kinerja DPRD dengan mengadakan workshop/bimtek sebagai usaha peningkatan profesionalisme
Anggota
DPRD
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya.
31
Kegiatan yang ditetapkan adalah : Pelaksanaan Workshop/bimtek Sasaran
:
Meningkatnya kemudahan, kecepatan dan tertibnya
pelaksanaan kunjungan kerja dan penjaringan aspirasi masyarakat Kebijakannya adalah : Peningkatan kemudahan dan kelancaran urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan tata usaha Kegiatannya adalah : Kegiatan Reses Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah Kegiatan ini pada dasarnya untuk melayani urusan rumah tangga, kunjungan kerja dan administrasi anggota DPRD yang berkaitan dengan Reses (penjaringan aspirasi masyarakat) dan kunjungan kerja. pelaksanaan utama kegiatan ini adalah menyiapkan persiapan administrasi, akomodasi, sarana dan prasarana untuk Reses dan kunjungan kerja dalam daerah guna peningkatan kualitas informasi sebagai
acuan
di
bidang
pemerintahan
dan
pembangunan;
membangun komunikasi dan kemitraan DPRD dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga lainnya merupakan perwujudan saluran aspirasi masyarakat; memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dengan tetap mengutamakan prioritas permasalahan yang dilandasi
prinsip-prinsip
transparasi,
efektifitas,
efesiensi
dan
akuntabilitas; serta kegiatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
32
Sasaran : Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang kinerja DPRD Kebijakannya adalah : Peningkatan Informasi bagi masyarakat Kegiatannya adalah : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini pada dasarnya sebagai sarana informasi bagi masyarakat supaya mengetahui, mengerti dan memahami, sekaligus merupakan sosialisasi Peraturan Daerah dan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan kinerja dewan. Pelaksanaan utama kegiatan ini adalah
menerbitkan tabloid
Suara
Dewan
yang dikelola
oleh
Sekretariat DPRD dan diterbitkan setiap 3 bulan sekali. Sub kegiatan yang ditetapkan adalah : Kehumasan dan Media Cetak.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2014 sesuai dengan sasaran dan indicator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam tahun 2014 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun 2014 dan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015.
33
Adapun mengenai rincian sasaran, indicator kinerja, target dan anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir :
34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian Kinerja Organisasi didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi (Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ). Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran Kinerja ini
ditentukan
dengan
menghitung
pencapaian
kinerja
dengan
cara
membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari Input, output, dan outcome. Skor
yang
dipergunakan
sebagai
pengukuran
kinerja
dibuat
berdasarkan masing – masing kegiatan pada bidang antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 1. Nilai 85 – 100
= Sangat Baik atau Sangat Berhasil
2. Nilai 70 - <85
= Baik atau Berhasil
3. Nilai 55 - <70
= Kurang Baik atau Kurang Berhasil
4. Nilai <55
= Sangat Kurang Baik atau Tidak Berhasil
35
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI ; Analisis Kinerja dapat dilihat dari target dan realisasi capaian Indikator Kinerja sebagai tabel berikut :
SASARAN 1 Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas 2 Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
3 Meningkatkan SDM Anggota DPRD
TARGET KINERJA 2010
CAPAIAN KINERJA 2011
100%
100%
1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
100%
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
100%
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100%
100%
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
100%
100%
2. Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama
100%
100%
3. Rapat – rapat alat Kelengkapan Dewan
100%
100%
4. Rapat-rapat Paripurna
100%
100%
5. Kegiatan Reses
100%
100%
6. Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah
100%
100%
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD
100%
100%
INDIKATOR KEGIATAN Meningkatnya kerapian keseragaman berpakaian dinas
36
8. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
100%
100%
0%
100%
10. LKPJ Kepala Daerah
100%
100%
11. Fasilitas Penyusunan Raperda Inisiatif
100%
100%
12. Koord & Konsultasi Pimpinan & Anggota DPRD Luar Daerah
100%
100%
9. Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan
Untuk mengukur kualitatif atau kuantitatif indikator kinerja dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Melalui indikator kinerja dapat digunakan untuk meyakinkan dan perkembangan/kemajuan atau kerberhasilan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja punya peranan penting untuk mencapai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mengetahui kelancaran
dan
tingkat
keberhasilan
penyelenggaraan
kegiatan
Sekretariat DPRD melalui misi yang sudah ditetapkan, maka dilaksanakan Analisa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.
2.
REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR Dengan realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Seketariat DPRD Kabupaten Lamongan dengan membandingkan antara target kinerja dan capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yaitu :
37
SASARAN 1
Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas
2
Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
3
Meningkatkan SDM Anggota DPRD
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% kerapian keseragaman berpakaian dinas 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
2. Hearing / dialog 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama 3. Rapat – rapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% alat Kelengkapan Dewan 4. Rapat-rapat Paripurna
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Kegiatan Reses 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Kunjungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah
38
7. Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD 8. Sosialisasi peraturan Perundangundangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan
100% 100% 100% 0%
10. LKPJ Kepala Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11. Fasilitas Penyusunan Raperda Inisiatif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 100% 100% 0%
0% 100%
12. Koord & 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Konsultasi Pimpinan & Anggota DPRD Luar Daerah
39
3. REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI ; Th. Dasar Target (2010) Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Jml. % 2011 2012 2013 2014 2015 Sat. Meningkatkan mutu % Raperda Jml. Raperda Perhitungan 1 1. Raperda 5 100 20% 40% 60% 80% 0% pelayanan perhitungan APBD APBD yang ditetapkan kegiatan rapat-rapat yang ditetapkan DPRD menjadi Perda 2. Jml. Risalah Perhitungan % Pembuatan Buku 75 100 20% 40% 60% 80% 0% APBD yang dibuat Risalah Perhitungan Jml. Risalah Perhitungan Buku 75 APBD APBD yang harus dibuat Jml. Raperda Perubahan 1. Raperda 5 100 20% 40% 60% 80% 0% APBD yang ditetapkan Jml. Raperda Perubahan Raperda 5 APBD yang dibahas Jml. Risalah Perhitungan 2. Buku 75 100 20% 40% 60% 80% 0% APBD yang dibuat Jml. Risalah Perhitungan Buku 75 APBD yang harus dibuat Jml. Raperda RAPBD yang 1. Raperda 5 100 20% 40% 60% 80% 0% ditetapkan Jml. Risalah RAPBD yang 2. Buku 75 100 20% 40% 60% 80% 0% dibuat Jml. Raperda RKPD yang 1. Raperda 5 100 20% 40% 60% 80% 0% ditetapkan Jml. Raperda RKPD yang Raperda 5 dibahas Jml. Risalah RKPD yang 2. Buku 75 100 20% 40% 60% 80% 0% dibuat
40
Jml. Risalah RKPD yang harus dibuat 1. Jml. Raperda yang ditetapkan
2
Meningkatkan kualitas kinerja DPRD
% Pelaksanaan kegiatan Workshop
% Peserta yang mengikuti
Buku
75
Raperda
75 100
Jml. Raperda yang dibahas Jml. Frekuensi kegiatan bahas 2. Raperda Jml. Kegiatan yang ditetapkan bahas Raperda Jml. Risalah Raperda yang 3. dibuat Jml. Risalah Raperda yang harus dibuat
Raperda
75
Kali
75 100
Kali
75
Buku
75 100
Buku
75
1. Jumlah kegiatan Workshop
Kali
45 100
Kali
45
2.
Workshop 3
Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan tertibnya kegiatan kunker dan penjaringan aspirasimasyarakat
1
% Pelaksanaan kunker dalam
1.
Kabupaten
2
% Peserta yang mengikuti kunker % Pelaksanaan Kegiatan Jaring Asmara
2.
1.
Jumlah Workshop yang direncanakan Jml. Peserta yang mengikuti Workshop Jml. Peserta yang terdaftar mengikuti Workshop Jml.Kunker dalam Kab/Kota yang dilaksanakan Jml. Kunker dalam Kab/Kota yang direncanakan Jml. Peserta yang mengikuti kunker Jml. Peserta yang terdaftar mengikuti kunker Jml. Kegiatan jaring asmara yang dilaksanakan
Orang
250 100
Orang
250
Kali
360 100
Kali
360
Orang
250 100
Orang
250
Kali
15 100
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
41
3
% Kecamatan yang dikunjungi % Pelaksanaan kunker dalam propinsi
4
%Peserta yang mengikuti kunker % Laporan Hasil kunker % Pelaksanaan kunker Luar propinsi %Peserta yang mengikuti kunker % Laporan Hasil kunker
Jml. Frekuensi kegiatan jaring asmara Jml. Kecamatan yang 2. dikunjungi Jml. Kec. Yang direncanakan untuk dikunjungi Jml. Kab/kot dalam propinsi 1. yang dikunjungi Jml. Kab/kot dalam prop. Yang harus dikunjungi
Kali
15
Kec
405 100
Kec
405
Kab/Kota
35 100
Kab/Kota
35
2. Jml. Peserta yang ikut kunker
Kab/Kota
250 100
Jml. Peserta yang ditetapkan mengikuti kunker
Kab/Kota
250
3. Jml. Laporan hasil kunker Jml. Laporan hasil kunker yang direncanakan Jml. Kab/Kot luar propinsi yang 1. dikunjungi Jml. Kab/kot luar prop. Yang harus dikunjungi 2. Jml. Peserta yang ikut kunker Jml. Peserta yang ditetapkan mengikuti kunker 3. Jml. Laporan hasil kunker Jml. Laporan hasil kunker yang direncanakan
Buku
35 100
Buku
35
Kab/Kota
30 100
Kab/Kota
30
Kab/Kota
250 100
Kab/Kota
250
Buku
30 100
Buku
30
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
20%
40%
60%
80%
0%
42
Sasaran 4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kinerjaDPRD
Indikator Sasaran
Formula Indikator
% Jumlah oplah tabloid Suara Dewan
1. Jml.Oplah tabloid yang dicetak Jml. Oplah tabloid yang ditetapkan untuk dicetak 2. Jml. Frekuensi terbit tabloid Jml. Frekuensi terbit tabloid yang ditetapkan Jml. Aspirasi yang 3. ditindaklanjuti Jml.aspirasi yang masuk
% Jumlah terbit tabloid Suara Dewan % Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti
Eksemp
Th. Dasar Target (2010) Jml. % 2011 2012 2013 2014 2015 Sat. 1500 100 20% 40% 60% 80% 0%
Eksemp
1500
Satuan
Kali
60 100
Kali
60
Aspirasi
27 100
Aspirasi
27
20%
40%
60%
80%
0%
18%
40%
60%
80%
0%
43
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN SASARAN 1. Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas
2. Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
3 Meningkatkan SDM Anggota DPRD
INDIKATOR KEGIATAN Meningkatnya kerapian keseragaman berpakaian dinas
KETERANGAN
Kegiatan Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas ini untuk dana capaiannya 93.41 %, hal ini disebabkan semua anggaran tidak terserap sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 26.125.000,00, kegiatan sesuai targer tercapai 100% 1. Penyusunan Kegiatan Penyusunan laporan laporan Capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja dan kinerja SKPD untuk dana capaiannya Ikhtisar realisasi 99.61%, hal ini disebabkan anggaran kinerja SKPD yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua pulu ribu Rupiah), dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target 2. Penyusunan Kegiatan Penyusunan laporan laporan keuangan keuangan semesteran untuk dana semesteran capaiannya 100.00%, anggaran yang disediakan semuanya digunakan dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target 3. Penyusunan Kegiatan Penyusunan laporan laporan keuangan akhir tahun untuk dana keuangan akhir capaiannya 98.61%, hal ini tahun disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua pulu ribu Rupiah), dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai target - Pembahasan (ditargetkan di RPJMD) Rancangan Kegiatan Pembahasan Raperda Peraturan untuk dana capaiannya 72.22%, hal Daerah ini disebabkan sisa plafon dana akomodasi dan tranportasi sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 360.348.794.00 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tuju ratus sembilan puluh empat rupiah). kegiatan 45
Pembahasan Raperda, untuk tahun 2014 ditargetkan 100 %. - Pembahasan Perhitungan APBD tahun 2013
Kegiatan Perhitungan APBD tahun 2013 untuk dana capaiannya 80.92% hal ini disebabkan adanya pemadatan jadwal pembahasan oleh karena itu anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.150.000.00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Mengenai SK persetujuan Raperda Perhitungan APBD tahun 2014 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah.
- Pembahasan Perubahan APBD tahun 2014
Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD 2014 untuk dana capaiannya 90.30%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.650.000.00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah). Mengenai SK persetujuan Raperda Perubahan APBD tahun 2014 dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah. Kegiatan Pembahasan Rancangan APBD 2015 untuk dana capaiannya 78.38%, hal ini disebabkan adanya pemadatan jadwal pembahasan oleh karena itu anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.450.000.00 (sebelas juta empat ratus lima puluh rupiah). Mengenai SK persetujuan Raperda dan risalah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Risalah.
- Pembahasan Rancangan APBD tahun 2015
Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD Periode 2014-2019
Kegiatan Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPRD Periode 2014-2019 dana capaiannya 32.06 %, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan untuk study banding tidak dilaksanakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.300.000,00 (tuju puluh tuju juta tiga ratus ribu 46
rupiah), dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target. 2 Hearing / dialog & Hearing / dialog & koordinasi dengankoordinasi dengan pejabat Pemda pejabat Pemda dan dan Tokoh Tokoh Masyarakat/ Masyarakat/ Agama Agama
Kegiatan Hearing / dialog & koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama untuk dana capaiannya 93.44%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.750,000.00 (tiga juta tuju ratus lima puluh Ribu Rupiah)
3 Rapat – rapat alat Rapat – rapat alat Kelengkapan Kelengkapan Dewan Dewan
Kegiatan Rapat Alat Kerlengkapan Dewan untuk dana capaiannya 45.07%, hal ini disebabkan bersamaan dengan tahun Pemilihan Legislatif dan masa transisi keanggotaan Anggota DPRD sehingga anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 273.900,000.00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus Ribu Rupiah) disetor kembali ke Kas Daerah. Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan dilaksanakan sebanyak 188 kali selama setahun. Kegiatan Rapat Paripurna untuk dana capaiannya 99.00%, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.720.000.00 (dua juta tuju ratus dua puluh ribu Rupiah). Kegiatan Rapat Paripurna dilaksanakan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali selama setahun. sesuai dengan yang ditargetkan.
Rapat-rapat Paripurna
Kegiatan Reses
(ditargetkan di RPJMD) Kegiatan Reses untuk dana capaiannya 66.96 %, hal ini disebabkan Kegiatan Reses hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali selama setahun, pelaksanaan reses kedua tidak boleh diserap Karena bersamaan dengan menjelang pemilihan Legislatif, oleh sebab itu
47
anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 920.650.000.00 (Sembilan dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah ) disetor kembali ke Kas Daerah. pelaksana Reses adalah Pimpinan dan anggota DPRD di Dapil masing-masing. Dari kegiatan Reses ini didapatkan aspirasi/aduan dari masyarakat sebanyak 12 (dua belas) dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 12 (dua belas) melebihi target yang ditentukan di RPJMD sebanyak 70% dan telah dibuat 3 Risalah sesuai target. Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah
Kegiatan Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah untuk dana capaiannya 00.00%, hal ini disebabkan tidak terlaksananya Kunjungan Pimpinan & Anggota DPRD dalam Daerah karena bersamaan dengan Tahun Pemilihan Legislatif sehingga Pimpinan & Anggota DPRD kegiatannya padat pada persiapan Pemilihan Legislatif.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Workshop dan Bimtek) untuk dana capaiannya 57.32%, hal ini disebabkan Anggota DPRD kegiatannya padat pada persiapan Pemilihan Legislatif dan adanya SE
48
MENDAGRI tanggal 28 November 2014, Nomor : 900/6975/sj, perihal Penghematan Anggaran Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 453.445.300.00 (Empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kegiatan Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali dan Orientasi Anggota DPRD Periode Tahun 2014 – 2019 1 (satu) kali dalam satu tahun, dilaksanakan pada : Bimtek : Tahap pertama 25 – 28 Februari 2014, Tahap kedua 20 - 23 November 2014, Orientasi Bagi Anggota DPRD Periode Tahun 2014 – 2019 bulan September 2014, Mengenai jumlah peserta, Seluruh Kegiatan Bimtek dan Orientasi diikuti oleh 50 (lima puluh) Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari 50 anggota yang ada. Sosialisasi peraturan Perundangundangan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Kehumasan dan Media cetak) untuk dana capaiannya 95.59 % hal ini disebabkan anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.920.000.00 (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah). Penyebaran tabloid diperuntukkan bagi Anggota DPRD, Pimpinan Daerah, Dinas/Instansi,kantor, Pimpinan Kecamatan, desa dan BPD se wilayah Kabupaten Lamongan. Jumlah tabloid 1.000 expl pertiga bulan. 49
Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan
LKPJ Kepala Daerah
Penyediaan dana premi Asuransi Kesehatan untuk dana capaiannya 21.12 % hal ini disebabkan adanya transisi Anggota DPRD dari periode 2009-2014 ke 2014-2019 dan perubahan untuk menggunakan BPJS diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Lamongan sejumlah 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Lamongan beserta keluarga. Anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 141.989.948. 00 (seratus empat puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat pulu delapan rupiah). Kegiatan LKPJ Kepala Daerah untuk dana capaiannya 100.00 %, hal ini disebabkan anggaran yang disediakan semuanya digunakan sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Pelaksanaan kegiatan LKPJ Kepala Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.
Fasilitas Penyusunan Raperda Inisiatif
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Raperda Inisiatif untuk dana capaiannya 0 %, hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang disediakan karena masa transisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lamongan.
Koord & Konsultasi Pimpinan & Anggota DPRD Luar Daerah
Kegiatan Koord & Konsultasi Pimpinan & Anggota DPRD Luar Daerah untuk dana capaiannya 73.37 %, hal ini disebabkan sisa dana transportasi dan akomodasi sehingga anggaran yang disediakan tidak semuanya digunakan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.698.242.878.00 (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tuju puluh delapan rupiah), telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.
50
5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ; Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dari sampai sejauhmana dalam mengaplikasikan program kerja yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD
Kabupaten
Lamongan
dalam
pelaksanaan
tugasnya
telah
menunjukkan kesesuaian program kerja. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan rutin belanja, rapat dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD baik urusan wajib maupun pendukung telah dilaksanakan mendekati pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada pelaksanaan kegiatan diatas. Evaluasi proses penganggaran ; - Anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana strategis, dan realistis dengan mempertimbangkan tingkat capaian kinerja; - Rencana pelaksanaan kegiatan keuangan yang diajukan telah terakomodasi pembiayaannya, bahkan jumlah anggaran yang diajukan dalam realisasinya masih terdapat dana yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas daerah; - Jumlah anggaran yang disetujui telah sesuai dengan yang diperlukan dalam tingkat kinerja yang diinginkan. Evaluasi pelaksanaan pembiayaan kegiatan ; - dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur penerimaan, penyetoran dan pengeluaran uang untuk pembiayaan kegiatan.
51
Evaluasi pelaporan keuangan ; - evaluasi
mengenai
pelaksanaan
pelaporan
keuangan
telah
dilaksanakan dengan semestinya; - pelaksanaan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan telah mencakup frekuensi pelaporan, kebenaran isi laporan serta kepentingan laporan.
B. REALISASI ANGGARAN Untuk mengetahui dana yang dianggarkan dan realisasinya dalam rangka mencapai sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD tahun 2014 adalah sebagai berikut : SKPD
Anggaran (Rp)
Ralisasi (Rp)
(%)
Sekretariat DPRD
Rp 18.662.836.800,
Rp. 13.070.978.633,
70.04
Jumlah
Rp 18.662.836.800,
Rp. 13.070.978.633,
70.04
Meningkatkan Kerapian Keseragaman Berpakaian Dinas
Meningkatnya Kerapian Keseragaman Berpakaian Dinas
NO
INDIKATOR KENERJA
ANGGARAN
REALISASI
(%)
1
Meningkatkan kerapian keseragaman berpakaian dinas
396.835.000
370.710.000
93.42
Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana NO 1
INDIKATOR KENERJA Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
ANGGARAN
REALISASI
(%)
30.570.200
30.450.200
99.61
52
2 3
Terselenggaranya laporan semesteran Terselenggaranya laporan keuanganakhir tahun
Meningkatkan SDM Anggota DPRD NO
INDIKATOR KENERJA
7.843.550
7.843.450
100
8.615.750
8.495.750
98.61
Meningkatnya SDM Anggota DPRD ANGGARAN
REALISASI
(%)
1
Tingkat penyelesaian raperda 1.559.772.400 menjadi perda dalam 1 tahun.
2
Terlaksananya kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama
57.172.100
53.422.100
93.44
3
Terlaksananya kegiatan rapatrapat alat kelengkapan dewan.
498.600.000
224.700.000
45.07
4
Terlaksananya kegiatan rapatrapat Paripurna
272.000.000
269.280.000
99.00
5
Pelaksanaan kegiatan reses
2,786.802.450
1.866.152.450
66.96
165.668.000
0.00
0.00
2.633.265.500
1.509.430.800
57.32
111.566.800
106.646.800
95.59
180.000.000
38.010.052
21.12
180.000.000
38.010.052
21.12
00.0
00.0
00.0
6.378.082.400
4.679.839.522
73.37
6
7
8
9
Capaian kunker Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan & nggota DPRD dengan Pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek Capaian kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehumasan& media cetak Meningkatkan pelayanan kesehatan Anggota dan keluarga DPRD
10
Pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014
11
TersusunnyaRaperda Inisiatif
12
Capaian Koordinasi/konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah
1.096.873.606 70.32
53
Berdasarkan APBD tahun 2014, jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.088.041.180.00 yang terealisasi sebesar
Rp
1.943.341.001.00
(93.07%)
dengan
sisa
sebesar
Rp
144.700.179.00, sedangkan Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp 18.662.836.800.00 yang terealisasi sebesar Rp 13.070.978.633.00 (70.04%) dengan sisa sebesar Rp 5.591.858.167.00, Dari uraian tersebut Sekretariat DPRD berusaha melakukan upaya mengurangi pemborosan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
54
BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat pelaksanaan yang baik dan lancar utamanya dalam pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, walaupun masih terdapat beberapa kendala, tetapi untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan dana, sarana dan prasarana yang ada.
SARAN a. Agar Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD lebih baik, masih diperlukan pegawai yang lebih berdedikasi, dan berkualitas, sayangnya masih sering dijumpai kualitas mereka masih relative kurang
representatif
telah
menyebabkan
masalah,
terutama
tidak
berjalannya akuntabilitas, bahkan masih belum menunjang efisiensi dan mendorong motivasi sebagai akibat kurang tersedianya fasilitas diklat dan peningkatan profesionalisme. Sehingga perlu ditingkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan penjenjangan ketrampilan dengan dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah; b. Perlu ditingkatkan kedisiplinan, kebersamaan, keterbukaan, dan kejujuran, yang dimulai dari pejabat struktural langsung diatasnya sampai pada staf, sebagai
pelaksanaan
fungsi
pengabdian
guna
mewujudkan
good
governance dan otonomi daerah;
55
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2014
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Lamongan
sebagai
pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
Lamongan,
Januari 2015
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LAMONGAN
Dra. SULASTRI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19601227 198603 2 008
56
