Rancangan RPJMN Dalam Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Tanah Papua

Rancangan RPJMN 2015 – 2019 Dalam Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Tanah Papua

Disiapkan Oleh : Roberth Mandosir (Direktur) Intern’l Resource Management and Development Institute (RMD Institute) Materi Presentasi pada Paparan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Masukan Rancangan Tehnokratik RPJMN 2015 -2019 Kerjasama Kementrian PPN/BAPPENAS dan Universitas Cenderawasih, Selasa 11 Maret 2014

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA Provinsi Papua dibentuk dengan UU No 12 Tahun 1969 dan Inpres 1 Tahun 2003 - Letak Provinsi Papua : 1º0’00” Lintang Utara dan 9º30’00” Lintang Selatan, serta 134º0’00” dan 141º1’10” Bujur Timur - Batas - Batas Wilayah : Utara : Samudra Pasifik Timur : Papua Nugini Selatan : Laut Arafura Barat : Laut Seram, Laut Banda dan Provinsi Papua Barat - Luas Wilayah : Daratan = 31.730.208 Ha Laut = 11.851.580 Ha - Administratif Pemerintahan : 28 Kabupaten 1 Kota 357 Distrik 3.569 kampung dan Kelurahan Image size: pixel 206 x 167 150 dpi

Image size: cm 3.49 x 2.83 150 dpi

B. Definisi Operasional dan Keberadaan OMS Definisi Operasional OMS -  Organisasi Masyarakat Sipil/NGO/LSM yang bekerja dengan Masyarakat di Kampungkampong yang tersebar di Tanah Papua. OMS/NGO/LSM-  bekerja dan memulai pendampingan Masyarakat di Tanah Papua sejak Tahun 1980-an hingga kini. OMS/NGO/LSM  memilik wilayah kerja dan kelompok dampingan yang berada pada tingkat Kampung di Tanah Papua Jumlah keseluruhan sebanyak 110 OMS.(Tercatat) OMS/NGO/LSM-  bersama masyarakat berupaya untuk mengembangkan konsep-konsep alternative dalam rangka penangan berbagai permasalahan yang ada. Image size: pixel 206 x 167 150 dpi


C. Penataan Relasi Timbal-Balik diantara Aktor-Penerima Manfaat Pembangunan. (Troika dan Sinergitas Pembangunan). Pemerintah Kebijakan (Perijinan) Pemb. Infrastruktur

Penyiapan Kebijakan dan Regulasi yang berpihak pada MA.

RELASI antar Ketiga Pihak tidak selalu baik disebabkan oleh : Pelayanan Publik , Konflik LH-SDA dan Pengabaian Hak ECOSOC Lahan dan Pertisipasi dlm Pemb.

Modal/Ivestasi Pajak dan Tenaga Kerja

Masya.Adat

Swasta/private Pelepasan Lahan dan Kompensasi/CSR/Kemitraan.

Image size: pixel 206 x 167 150 dpi

Konsep dan Model Pembangunan Ala Papua


Penyedian Lapangan Kerja dan Pendapatan

D. PAPUA DALAM MASALAH SERIUS ???. • Menemukan model terbaik resolusi konflik • Upaya peningkatan IPM • Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Kecenderungan meningkatnyaa kesenjangan sosial-ekonomi antara orang Papua dan non Papua. • Kesenjangan ketersediaan infrastruktur dasar, pendidikan dan pelayanan kesehatan antara OAP dan non-Papua, perkotaan dan perkampungan dan antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.



5

E.Wilayah dan sebaran OMS di Tanah Papua

Lima Wilayah Sebaran OMS antara Lain: 1. Wilayah Utara 2. Wilayah Pegunung Tengah. 3. Wilayah Selatan. 4. Wilayah Teluk Cenderawasih. 5. Wilayah Kepala Burung.



F. SEBARAN KAMPUNG MENURUT KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN : Fokus Wilayah KERJA OMS/LSM



G. SEBARAN KAMPUNG MENURUT KELOMPOK BAHASA- Pendekatan dalam melakukan transformasi

H. Jumlah dan Sebaran OMS di Tanah Papua



I. Posisi Aspirasi Masyarakat (OMS) dalam PP No. 40 Tahun 2006. • Mengacu pada PP No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional , khususnya Bagian kedua Pasal 10 Ayat 3 : ………Rancangan rencana Pembangunan secara tehnokratik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu : Kerangka Ekonomi Makro, Rencana Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan



J.Pemetaan Masalah Mendasar oleh Kalangan OMS di Tanah Papua Kebutuhan Masyarakat Kampung Dalam Program/Kebijakan Pembangunan yang belum terpenuhi secara proposional dengan situasi dan kondisi masyarakat kampong

Pelayanan Publik •1). Pendidikan. Komite Sekolah, Sistem Boarding School (Sekolah Berpola Asrama) :untuk anak dari kampung yang sekolah di kota. Tersedianya Beasiswa -  pendidikan lanjutan anak dari kampong-SLTA dan di Perguruan Tinggi. Peningkatan kapasitas guru melalui kuliah lanjutan dan adanya perhatian dinas terhadap guru honor. Penanganan anak putus sekolah dan pendidikan moral untuk anak didik serta bahasa daerah bisa dijadikan muatan lokal. •2). Kesehatan : kesehatan ibu dan anak -  Kasus Gizi Buruk, , stok obat, memanfaatkan Kader-Kader Kesehatan , penderita HIV dan AIDS. Image size: pixel 206 x 167 150 dpi


Lanjutan …………….9

3).Ekonomi Kerakyatan: Dana-dana pemberdayaan kampung dikembangkan ke arah pengembangan produk unggulan yang lebih mengangkat perekonomian masyarakat.. 4). Infrastruktur, Penguatan Lembaga Pengelola Air Bersih Kampung dalam pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, Penguatan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan air bersih yang berkelanjutan. 5). PNPM Mandiri Respek, metodenya harus diperbaiki, tidak kaku, lebih didekatkan dengan adat budaya Masyarakat. 6). Penanganan Bencana, (Belum mengembangan strategi penanganan bencana terpadu). 7).Pemerintahan Kampung, Kelengkapan fasilitas untuk Pemerintahan Kampung, Penguatan kapasitas Aparat Pemerintahan Kampung(RPJMK, APBK), Pemberdayaan yang sesuai dengan adat budaya masyarakat, Proses Perencanaan yang in-konsisten,. Image size: pixel 206 x 167 150 dpi


Lanjutan…………….11

8) Perempuan dan pemuda,-  upaya penguatan kapasitas perempuan dan pemuda melalui pelatihan ketrampilan dan pengembangan budaya untuk anak sebagai generasi penerus. 9). Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik,  Pola pelayanan dari Pemerintah yang menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.  Pendekatan  pemberian bantuan yang tepat sasaran, Penempatan orang , Penerapan program lintas sektoral yang jelas untuk masyarakat di kampong, Penguatan Kelembagaan distrik  pelayanan publik).



K. FOKUS OMS Dalam Mendukung Proses Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Kampung. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Program OMS di Papua Periode 2013 – 2028. Membangun Koordinasi Kemitraan dengan INGO, National NGOs dan Donor serta Lembaga Badan Dunia-  Hibah dan bantuan Kerjasama Luar Negeri. Proyeksi Pengembangan Kelembagaan OMS : a. Pembentukan Grand Making. b. Pengembangan Penguatan Kapasitas (Capacity Building). c. Pengembangan Pusat Pelatihan Terpadu berbasis Komoditi Unggulan. d. Pengembangan Unit-Unit Produksi



L. Peran OMS dalam Mendorong Pencapaian Pembangunan 1.1. Penguatan (lembaga) masyarakat pada tingkat akar rumput 1.2. Memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 1.3. Pendidikan politik rakyat. 2. Peranan dalam menjamin kepemerintahan yang baik. 2.1. Meningkatkan mutu proses penyusunan dan implementasi APBD 2.2. Mewujudkan ‘Otonomi Khusus Papua’ sesuai dengan tujuan semula. 2.3. Memperluas akses informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. 2.4. Mempengaruhi kebijakan pemerintah (secara umum)



Lanjutan …………….15

2.7. Mengambil peran dalam penanganan pelanggaran HAM. 3. Pengembangan jaringan dan hubungan dengan aktor lain 3.1. Pengembangan jaringan antar OMS/LSM dan dengan aktor lain 3.2. Pengembangan hubungan dengan aktor lain (diluar dunia LSM) 4. Pengembangan komunitas OMS/LSM yang berkwalitas



M. Pandangan Masyarakat terhadap LH dan SDA (Kosmologi M.Adat Papua) •Bagi Masyarakat Adat Papua, LH dan SDA adalah identitas dan Jati diri. •Masyarakat Adat memandang Hutan, Tanah dan Air adalah : Ibu/Mama. •Ibu/Mama memberikan sumber penghidupan yang layak dan jaminan masa depan dalam bergenerasi. •Masyarakat Adat  LH dan SDA adalah kitab suci , media pendidikan, Media Informasi, Sumber material bagi proses dan ritual, bahan dasar peralatan dan tehnologi tradisional masya. Adat Papua.



17

Lanjutan……….17

o Sebagian besar kampung (sebanyak 84%) dan kawasan permukiman lainnya termasuk kawasan transmigrasi di Provinsi Papua masih berada dalam kawasan hutan. o Sebagian besar ibukota distrik dan kabupaten pemekaran berada dalam kawasan hutan. o Pembangunan dan rencana pembangunan infrastruktur yang berada dalam kawasan hutan. o Ijin-ijin usaha (seperti HPH, perkebunan dll).



N. Sistim Kearifan Tradisional • Masyarkat Adat Papua, dlm pemanfaatan SDA dan LH selalu menggunakan sistim kearifan tradisional ; misalnya : Pengelolaan Laut Masyarakat Byak  menyebutnya : Sasisen, Masyarkat Depapre  Tiyaitiki, Masyarkat Kawera /Mamberamo : Etsin, Masyarakat Tabi  Kombomau, dll. • Pola pendidikan dalam rumah Adat memberikan dasar dalam proses transformasi sistim kearifan tradisional secara turun-temurun. (Indigenous Knowledge System) Image size: pixel 206 x 167 150 dpi


O. SEBARAN KAMPUNG DI KAWASAN HUTAN KAMPUNG di Kaw. Hutan

Hutan Primer

Hutan Sekunder

Non Hutan

Hutan Konservasi

58

29

102

189

Hutan Lindung

112

44

243

399 (19%)

Hutan Produksi

114

106

247

467 (22%)

Hutan Produksi Konversi (HPK) Jumlah pada Kaw. Hutan

130

80

501

711 (34%)

414

259

1.093

1.766 (84%)

16

22

295

333 (16%)

435 (21%)

283 (13%)

1.395 (66%)

Areal Peng Lain Jumlah Sumber : Geolokasi Kampung

Jumlah dan (%) (9%)

2.113 (100%)

P. Masyarakat Adat dan Aturan Khusus •

Kebijakan Affirmasi (UU No.21/2001)  Pemberdayaan, Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Adat. • Peraturan Daerah Khusus No.21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua antara lain : a. Bab II Pasal 2 (Azas Pengelolaan hutan),Pasal 3 ( Tujuan Pengelolaan hutan). b. Bab III Kesatuan Kepemilikan Kawasan Hutan oleh M.Hukum Adat, pasal 5: bag. Ke tiga : - pasal 8: Hak Masayarakat hukum Adat , point a – e. c. Bab III bagian Ketiga Penggunaan Kawasan Hutan dan pemanfaatan hasil hutan, pasal 32.

21

Q. Peran Penting Kawasan Konservasi dan Kearifan Masyarakat Adat. • Dasar Kebijakan yang mengatur keterpaduan antara Kawasan Konservasi dan Kearifan Masyarkat Adat. • Pengaturan Kawasan Tradisional di dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ? • Kawasan Konservasi yang berada di wilayah Pembangunan yang membutuhkan tambahan luasan lahan ? Bagaimana proses dan mekanisme pengajuan dan pemanfaatannya? • Sistim Kearifan tradisional Masyarakat dapat di sertakan dalam dokumen pengelolaan kawasan Konservasi sebagai informasi dasar ? Image size: pixel 206 x 167 150 dpi


R.Kerangka Pikir Pengembangan Pendidikan Berbasis Kontekstual (Lifeskill based on Commoditty) Konsepsi Pengembangan Pendidikan Kontekstual

Regulasi dan Dukungan Politik Pimpinan Daerah

Model Pengembangan Pendidikan Kontekstual (Boarding School)

Klaster wilayah/Pendekatan (5 Wilayah)

Lembaga Pengelola dan Pendidikan lainnya.

Memadukan Intelektual Property right (IPR)

Lifeskill berbasis Komoditi (Keunggulan Komparatif)

Proses dan Pelaksanaan Model Pendidikan Integrasi Lifeskill dan IPR (Intelectual Property Right)

Sektor Formal (PNS) SDM Papua : Kualitas Hidup dan Daya beli



SKPD terkait dan sector prioritas.

Link and Mact /Sektoral Informal

S. Ruang , Upaya dan Sinergitas Kebijakan dan Regulasi antara Pusat dan Daerah dengan OMS dan Pendamping Masyarakat.

Dalam rangka mengatur peran penting antara Kawasan Konservasi dan Hak-Hak pengelolaan Masyarakat Adat maka dua regulasi yang menjadi ruang dan upaya sinergitas adalah : •PERDA RTRW Provinsi Papua- Akomodasi Zona ekologi tradisional, Tataruang Kelola Tradisional, Pola Kepemimpinan tradisional.. ( Mengatur peran penting kawasan Konservasi dan posisi masyarakat Adat dalam pemanfaatan SDA dan LH serta aktifitas Pembangunan lainnya) •PERDASUS No. 21/2008 ttg Pengelolaan Hutan berkelanjutan untuk pengaturan Pemanfaatan dan Tatakelola Ruang Tradisional.



T. Integrasi Perspektif OMS ke dalam Rancangan RPJMN

Pengembangan Makro Ekonomi : a. b. c. d.


Mengembangkan komoditi unggulan untuk memacu daya beli Masyarakat. Melatih dan Mengembangkan Ketrampilan berbasis potensi lokal. Mendorong pembukaan Investasi- penyerapan tenaga Kerja lokal - Keahlian (Link and Match). Membangun Kerjasama Kemitraan untuk mempercepat peningkatan ketrampilan dan daya beli.


Lanjutan…………….25

•Pengembangan Sektoral:

Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar.(Fokus pada kebijakan affirmasi).

•Pengembangan Kewilayahan : a. Pemetaan Partisipatif- Tatat Kelola Ruang Tradisional.

b. Sistim Kepemimpinan dan Kepemilikan tradisioinal. c. Sistim Kearifan /zona ekologi tradisional.



TERIMAKASIH



Rancangan RPJMN Dalam Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Tanah Papua

Recommend Documents