Rancangan RPJMNasional 2015-2020
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL Padang, 17 Pebruari 2014
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJP Nasional 2005 - 2025
Jamban Awet
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Tidak pernah digunakan… Apa yang salah ????
Tempat pelelangan ikan.
Program Pemerintah melalui APBN dan APBD.` Tapi…tidak ada ikannya.
Apa yang salah..?
Ini juga tempat pelelangan Ikan….
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Digunakan tiap hari; terletak di samping tempat pelelangan ikan buatan Pemerintah yang tidak digunakan. Apa yang benar?
Gedung dan tempat pertunjukan sumbangan Pemerintah untuk masyarakat lokal yang tidak digunakan. Apa yang salah?
Di sediakan Kios/toko oleh pemerintah ….
Tapi tetap lebih enak jualan di luar toko…
Siapa yang seharusnya mengurus? Apakah masyarakat berhak ikut serta?
Apakah kami tidak boleh berjualan di toko, los yang ada di pasar nagari ini?
OMS - Concern Penerapan Good Governance dan Clean Governance Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah (mis. Penetapan APBD yang masih belum on time) Masih tingginya beban APBD untuk belanja tidak langsung terutama belanja pegawai. Kualitas pembangunan yang masih jauh dari memuaskan
OMS - Concern Penerapan Good Governance dan Clean Governance Keterbukaan Informasi Publik masih belum sepenuhnya terlaksana meskipun sudah ada UU yang mengatur (UU KIP ). Akses masyarakat terhadap dokumen publik masih mengalami tantangan. Birokrat belum sepenuhnya terbukanya terhadap masyarakat. Kasus-kasus korupsi masih mendominasi pemberitaan baik secara lokal maupun nasional (dan itu sebagian besar justru terjadi pada kalangan birokrasi)
OMS - Concern Penerapan Good Governance dan Clean Governance Mendesak untuk menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas Penguatan media sehingga terbentuk kebebasan pers yang independen, berimbang, dan bertanggung jawab (saat ini media jadi corong pemilik)
OMS - Concern Pasca Penetapan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa Merupakan tantangan terberat dalam proses peningkatan kesejahteraan di kawasan pedesaan. Implementasi UU ini akan sepenuhnya terlaksana dalam rentang pelaksanaan RPJM nasional 2015 -2014. Penyusunan PP untuk implementasi UU no 6 tahun 2014 harus menjadi prioritas (adanya ekspektasi yang sangat besar dari masyarakat/kalngan sipil)
OMS - Concern Pasca Penetapan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa Penerapan UU Desa berpotensi untuk memberikan kesejahteraan dengan catatan : pengelolaan yang baik dengan petunjuk yang benar. Penerapan UU Desa berpotensi untuk memberikan malapetaka jika pengelolaan tidak benar. Memastikan alokasi dana perdesaan berdasarkan akuntabilitas kinerja dan economies of scale. Penerapan reward dan punishment dengan tepat
OMS - Concern Pasca Penetapan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa Program penguatan kapasitas pemerintahan Desa/nagari harus dilakukan dari sekarang. (mis : APBD kab/Kota 2014 belum sempat menyentuh sampai ke masalah ini) Penyiapan masyarakat (kapasitas, psikologis dll, karena peluang pengelolaan dana pembangunan secara mandiri
OMS - Concern MITIGASI BENCANA Indonesia berada di kawasan “Ring of Fire” Implementasi setengah hati UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Dokumen kebencanaan di tingkat daerah belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan untuk kesiapsiagaan Dari rancangan RPJM nas ini, Bencana sepertinya masih menjadi sub ordinat dari progam-program besar.
OMS - Concern MITIGASI BENCANA Pengambil kebijakan publik imun terhadap kritik karena bencana alam dibaca sebagai ”kekuatan alam” dan mereka yang terkena bencana mudah menerimanya sebagai nasib yang telah ”ditakdirkan” Minimnya kesadaran etis-politis memudahkan pejabat publik cuci tangan dari tanggung jawab atas kebijakan yang salah dalam penanganan bencana. Belum ada perangkat hukum yang dapat memberikan efek jera jika pejabat publik tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang dapat meminimalkan resiko bencana.
OMS - Concern Pembangunan Manusia Progam-program peningkatan kualitas Sumber daya manusia masih dilaksankan dengan cara-cara lama. Perlunya pelibatan kalangan OMS (LSM/NGO) yang selama ini bergerak di akar rumput yang memeliki akses lebih mudah ke masyarakat.
