DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN 30 Mei 2012 NO DIM 1
RANCANGAN UNDANGUNDANG RANCANGAN UNDANG– UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR…TAHUN… TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REPUBLIK INDONESIA,
DIM PEMERINTAH RANCANGAN UNDANG– UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR…TAHUN… TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REPUBLIK INDONESIA,
2 Menimbang : a. bahwa kebebasan Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berserikat, berkumpul berkumpul dan merupakan mengeluarkan pendapat bagian dari hak merupakan bagian asasi manusia dari hak asasi dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan kehidupan bernegara dalam berbangsa dan Negara Kesatuan bernegara dalam Republik Negara Kesatuan Indonesia dan Republik dijamin oleh Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik dijamin oleh Undang-Undang Indonesia Tahun Dasar Republik 1945; Indonesia Tahun
KEPUTUSAN PANSUS
KETERANGAN
1945; 3
4
b. bahwa sebagai wadah berkumpul dan berserikat, organisasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan untuk tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan warga Negara, serta menjaga keutuhan
b.bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul setiap orang wajib menghormati hak azazi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat berkumpul, organisasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional
dan kemajuan Negara Kesatuan Republic Indonesia;
dalam wadah Negara Kesatuan Republic Indonesia; 5 c. bahwa Undangd. bahwa UndangUndang Nomor 8 Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Tahun 1985 organisasi tentang organisasi kemasyarakatan Kemasyarakatan sudah tidak sesuai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lagi dengan kebutuhan dan dan dinamika dinamika kehidupan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa, dan bernegara bernegara, sehingga sehingga perlu perlu diganti; diganti; 6 d.bahwa e.bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam huruf a, hurf b, dan huruf a, huruf b, huruf c, perlu huruf c dan huruf membentuk d, perlu Undang-Undang membentuk tentang Organisasi Undang-Undang Tentang Masyarakat; Organisasi Masyarakat; 7 Mengingat: Pasal 20, Pasal 28, Pasal Mengingat: Pasal 20, Pasal 28, 28C ayat (2), Pasal 28E Pasal 28C ayat (2),
ayat (3), dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8
Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: 9 Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT
Pasal 28E ayat (3), Pasal 28 J, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT
NO DIM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DIM PEMERINTAH
10
BAB 1 KETENTUAN UMUM
BAB 1 KETENTUAN UMUM
11
12
Pasal 1 Pasal 1 DalamUndang-Undang ini yang DalamUndang-Undang ini yang dimaksud dengan: dimaksud dengan: 1. Organisasi masyarakat yang 1. Organisasi masyarakat adalah segala selanjutnya disebut Ormas adalah jenis dan bentuk organisasi nirlaba organisasi yang didirikan dengan sebagai wadah berserikat berkumpul, sukarela oleh warga Negara yang didirikan oleh 2 (dua) orang Indonesia yang dibentuk atau lebih warga Negara Indonesia berdasarkan kesamaan tujuan, atau berbadan hukum Indonesia kepentingan, dan kegiatan, untuk secara sukarela atas dasar kesamaan dapat berpartisispasi dalam aspirasi, kehendak, maksud, tujuan, pembangunan demi tercapainya kebutuhan, kepentingan, dan /atau tujuan Negara Kesatuan Republik kegiatan untuk mencapai tujuan atau Indonesia. cita-cita tertentu serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Organisasi Masyarakat Asing 2. Organisasi Masyarakat Asing adalah adalah organisasi yang bersifat organisasi yang bersifat nirlaba yang nirlaba yang didirikan oleh warga didirikan oleh warga negara asing negara asing dan melakukan dan berbadan hukum asing yang kegiatan di Indonesia. melakukan kegiatan di Indonesia. 3. Anggaran Dasar yang selanjutnya 3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan disingkat AD adalah peraturan dasar
KEPUTUSAN PANSUS
KETERANGAN
13
14
15
16
17
dasar Ormas. 4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
organisasi masyarakat. 4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD organisasi masyarakat. 5. Pemerintah adalah Presiden 5. Pemerintah adalah Presiden Republik Republik Indonesia yang Indonesia yang memegang memegang kekuasaan kekuasaan pemerintahan Negara pemerintahan Negara Republik Republik Indonesia sebagaimana Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1945. 1945. 6. Pemerintah Daerah addalah 6. Pemerintah Daerah addalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan dan perangkat daerah sebagai perangkat daerah sebagai unsur unsur penyelenggara pemerintah penyelenggara pemerintah daerah. daerah. 7. Menteri adalah menteri yang 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. pemerintah dalam negeri. BAB II BAB II ASAS, CIRI, DAN SIFAT
ASAS, CIRI, DAN SIFAT
Pasal 2 Asas Ormas tidak boleh bertentangan
Pasal 2 Asas
dasar
organisasi
masyarakat
dengan Pancasila dan Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
18
UndangRepublik
Pasal 3 Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19
20
Pasal 4
adalah Pncasila, dan dan dapat mencantumkan asas ciri organisasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan asas Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Organisasi masyarakat dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita organisai masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4
Ormas bersifat sukarela, social, mandiri, nirlaba, dan tidak berafiliasi pada partai politik.
Ormas bersifat sukarela, social, mandiri, nirlaba, dan tidak berafiliasi pada partai politik.
BAB III
BAB III
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5 Ormas bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi keberdayaan masyarakat;
Pasal 5 dan
Organisasi masyarakat untuk :
bertujuan
a) Mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 21 22
23 24
25
26
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. Menjaga nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. Melestarikan budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; e. Memperkuat persatuuan bangsa; dan, atau f. Mewujudkan tujuan Negara.
Pasal 6
b) Menjaga dan memelihaara persatuan dan kesatuan bangsa; c) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; d) Memberikan pelayanan sosial; e) Melestarikan dan memelihara norma, nilai-nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat; dan g. Mengembangkan kesetiakawanan social, gotong-royong, toleransi dalam kehidupan masyarakat. Pasal 6
Ormas berfungsi sebagai:
Ormas berfungsi sebagai:
a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota;
a) Sarana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara;
27
b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
28
c. Sarana penyalur aspirasi c) Sarana penyalur aspirasi masyarakat; masyarakat; d. Wadah pemberdayaan masyarakat; d) Wadah pemberdayaan masyarakat; e. Wadah peran serta dalam e) Wadah peran serta dalam memperkuat persatuan; dan/atau memperkuat persatuan; dan/atau f. Sarana mewujudkan tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 7 Pasal 7
29 30 31
32
33 34 35
36 37 38 39 40
(1) Dalam mencapai tujuan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Ormas memiliki: a. Lingkup kegiatan; dan b. Wilayah kerja. (2) Lingkup kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup antaralain bidang: a. Agama; b. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Hukum; d. Sosial; e. Ekonomi;
b) Wadah untuk memelihara memperkokoh persatuan kesatuan bangsa ;
dan dan
1. Dalam mencapai tujuan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 organisasi masyarakat memiliki: a. Bidang kegiatan; dan b. Wilayah kegiatan. 2. Lingkup kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup antaralain : a. Agama; b. Kepercayaan kepada Yang Maha Esa; c. Hukum; d. Sosial; e. Ekonomi;
Tuhan
41 42 43 44
f. g. h. i.
45 46
j. k.
47 48 49 50 51 52
l. m. n. o. p.
53
54 55 56 57
Kesehatan; Pendidikan; Sumber daya manusia; Penguatan demokrasi Pancasila; Pemberdayaan perempuan; Lingkungan hidup dan sumber daya alam; Kepemudaan; Olahraga; Profesi; Hobi; dan/atau Seni dan budaya
(3) Wilayah kerja ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: a. Nasional; b. Provinsi; dan/atau c. Kabupaten/kota.
f. g. h. i.
Kesehatan; Pendidikan; Sumber daya manusia; Penguatan demokrasi Pancasila;
j. Pemberdayaan perempuan; k. Lingkungan hidup ; l. m. n. o. p. q.
Kepemudaan; Olahraga; Profesi; Hobi, minat dan bakat; Seni dan budaya; dan Penelitian dan pengembangan
3. Wilayah kerja organisai masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup: a. Nasional; b. Provinsi; dan/atau c. Kabupaten/kota. 4. Organisasi masyarakat yang memiliki wilayah kegiatan nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) adalah organisasi masyarakat yang memiliki kepengurusan dan/atau kegiatan sekurangkurangnya di 1/3 (sepertiga) dari jumlah provinsi di Indonesia.
58
5. Organisasi masyarakat yang memiliki wilayah kegiatan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) adalah organisasi masyarakat yang memiliki kepengurusan dan/atau kegiatan sekurangkurangnya di 1/3 (sepertiga) dari jumlah kabupaten/kota di satu (1) provinsi. 6. Organisasi masyarakat yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) adalah organisasi masyarakat yang memiliki kepengurusan dan/atau kegiatan sekurang-kurangnya di 1/3 (sepertiga) dari jumlah kecamatan di satu (1) kabupaten/kota.
59
60
BAB IV PENDIRIAN ORMAS Pasal 8 Ormas didirikan oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) warga negara Indonesia.
61
Pasal 9
BAB IV PENDIRIAN ORMAS Pasal 8 Organisasi masyarakat didirikan oleh 2 (dua) atau lebih warga negara Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Pasal 9
62 63 64
65 66 67
68
69
70 71
Ormas sebagaimana dimaksud dalam Organisasi masyarakat sebagaimana pasal 8 dapat dibentuk : dimaksud dalam pasal 8 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. badan hukum; atau c. tidak berbadan hukum. d. tidak berbadan hukum. Pasal 10 Pasal 10 1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa: a. Perkumpulan; atau c. Yayasan. 2) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a didirikan dengan tidak berbasis keanggotaan. 3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didirikan dengan tidak berbasis keanggotaan. Pasal 11
1) Organisasi masyarakat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa: b. Perkumpulan; atau d. Yayasan. 2) Organisasi masyarakat berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a berbasis anggota. 3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berbasis anggota.
1) Badan hukum perkumpulan didirikan dengan kewajiban memenuhi persyaratan sbagai berikut: a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris; b. AD/ART;
1. Organisasi masyarakat yang akan mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan wajib memiliki surat keterangan terdaftar.
Pasal 11
72
c. Program kerja
73
d. Sumber pendanaan;
74
e. Surat keterangan domisili;
75
f. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; g. Surat pernyataan tidak berafiliasi kepada partai politik; h. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan i. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia 2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
76
77
78
79
80
2. Pengesahan organisasi masyarakat yang berbadan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Pengesahan organisasi masyarakat yang berbadan hukum perkumpulan wajib meminta pertimbangan dari instansi terkait. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi masyarakat berbadan hukum perkumpulan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
81
82
83
84
85
86
Pasal 12
Pasal 12
Badan hukum yayasan sebagaimana 1. Organisasi masyarakat yang berbdan dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) hukum yayasan sebagaimana diatur dan dilaksanakan sesuai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan ketentuan peraturan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan Peraturan Perundangundangan. 2. Organisasi masyarakat yang akan mendapatkan pengesahan badan hukum yayasan wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Pasal 13 1. Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya, ormas dapat menggabungkan diri dalam suatu wadah berhimpun. 2. Wadah berhimpun sebagaimna dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal dan monopoli keseluruhan lingkup kegiatan dan kerja Ormas. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 14
87
88
1. Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memberiahukan keberadaanya secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai alamat dan domisili. 2. Dalam hal ormas memberitahukan keberadaanya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat tanda terima pemberitahuan keberadaan organisasi. BAB V PENDAFTARAN
89
90
91
Pasal 15 1. Pendaftaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan bersamaan dengan pemberian status badan hukum. 2. Pendaftaran bagi Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 16
Pasal 13
1. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
92
93
94 95
2. Pendaftaran bagi Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kewajiban menyertakan persyaratan sebagai berikut:
1. Setiap organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum sebagaimna dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib mendaftarkan keberadaan organisasinya kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar yag selanjutya disebut SKT. 2. Organisasi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar, wajib memberitahukan keberadaanya kepada Camat sesuai domisili dan diberikan Surat Tanda Pemberitahuan Keberadaan Organisasi yang selanjutnya disebut STPKO Pasal 14
Pendaftaran bagi organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menyertakan persyaratan minimal sebagai berikut: a. Akta pendirian atau statuta a. Akta pendirian atau statuta yag yag disahkan oleh notaris; disahkan oleh notaris; b. AD dan ART; b. AD dan ART;
96 97
c. Program kerja; d. Kepengurusan,
98
e. Surat keterangan domisili;
99 100
101
102
103
104
105
106
c. Program kerja; d. Kepengurusan, biodata dan kartu tanda penduduk; e. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lain; f. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi masyarakat; g. Surat pernyataan tidak berafiliasi kepada partai politik;
f. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; g. Surat pernyataan tidak berafiliasi kepada partai politik; h. Surat pernyataan tidak h. Surat pernyataan tidak dalam dalam sengketa sengketa kepengurusan atau dalam kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; dan perkara di pengadilan; dan i. Surat penrnyataan i. Surat penrnyataan kesanggupan kesanggupan melaporkan melaporkan kegiatan. kegiatan. 3. Surat keterangan terdaftar Pasal 15 sebagimana dimaksud ayat (1) Kewenangan penerbitan Surat diberikan oleh: Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) oleh: a) Menteri bagi Ormas yang a) Menteri Dalam Negeri bagi memiliki wilayah kerja organisasi masyarakat yang nasional; memiliki wilayah kegiatan nasional; b) Gubernur bagi Ormas b) Gubernur bagi organisasi yang memiliki wilayah masyarakat yang memiliki wilayah kerja provinsi;atau kegiatan provinsi;atau c) Bupati/walikota bagi c) Bupati/Walikota bagi organisasi
Ormas yang memiliki kerja kabupaten/kota. 107
108
109
Pasal 17 1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran. Pasal 17 2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran. 3. Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masyarakat yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota. Pasal 16 1) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan penelitian dokumen pendaftaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap. 2) Dalam hal dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, organisasi masyarakat pemohon wajib melengkapi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar paling
110
NO DIM
meminta Ormas pemohon untuk melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pendaftaran organisasi masyarakat dinyatakan lengkap.
4. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Ormas dinyatakan lulus verifikasi.
4) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DIM PEMERINTAH
Memberikan penjelasan pada pemohon, apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
KEPUTUSAN PANSUS
KETERANGAN
111 Pasal 17 Pemberitahuan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib menyertakan persyaratan minimal sebagai berikut: a. nama dan alamat organisasi; 112 b. Pendiri; 113 c. Tujuan dan program kerja; 114 d. pengurus; 115 e. peraturan organisasi; dan 116 f. surat keterangan domisili dari Lurah, Kepala Desa dan/atau Camat atau sebutan lain. 117 Pasal 18 Menteri Dalam Negeri, Gubenur, atau Bupati/Walikota, dapat menolak
penerbitan Surat Keterangan Terdaftar terhadap organisasi
Masyarakat yang telah dinyatakan organisasi terlarang dan/atau atas pertimbangan demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, keamanan dan ketertiban umum serta pertimbangan semata-mata untuk ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. 118 Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah.
Pasal 19 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendoman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
119 (2) Untuk mengintegrasikan sistem pendaftaran organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah Daerah membentuk sistem informasi administrasi organisasi masyarakat, yang selanjutnya
disebut SIADORMAS, yang dikoordinasikan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri. 120 (3) SIADORMAS sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dapat meningkatkan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan databased, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum organisasi masyarakat. 121 BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
Pasal 20
122
Ormas berhak :
Organisasi masyarakat berhak :
123 a. mengatur dan mengurus rumah tangga a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka organisasi secara mandiri dan terbuka 124 b. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Ormas
b. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar
sesuai dengan peraturan perundangundangan;
organisasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
125 c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
d. melaksanakan kegiatan Ormas untuk mencapai tujuan organisasi;
d. mendapatkan perlindungan terhadap keberadaannya dan aktvitas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan organisasi; dan
e. mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum; dan
f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah swasta, Ormas lain, Organisasi Masyarakat Asing, dan pihak lain.
f. melakukan pengembangan organisasi untuk menjaga keberlanjutan hidup organisasi.
126
127
128
129 Pasal 20
Pasal 21
Ormas berkewajiban :
Organisasi masyarakat berkewajiban :
a. melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi;
a. melaksanakan kegiatan sesuai tujuan keberadaan organisasi masyarakat;
130
131 b. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara;
c. memelihara nilai-nilai agama, kearifan lokal dan memberikan kemanfaat untuk masyarakat;
c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian di dalam masyarakat;
d. menjunjung tingi, menghormati dan memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan yang berlaku;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akntabel; dan
e. memelihara keamanan negara, ketentraman dan ketertiban umum;
f. mendukung tercapainya tujuan negara
f. melakukan pengelolaan keuangang secara transparan dan akuntabel;
132
133
134
135
136 g.mendaftarkan pendirian dan keberadaan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan 137 h. melaporkan perkembangan dan aktivitas organisasi kepada
Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. 138 i. melakukan penertiban dan pengawasan internal organisasi, serta mengembangkan kode etik organisasi. 139 BAB VII ORGANISASI, KEPENDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN
BAB VII ORGANISASI, KEPENDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu Organisasi
Bagian Kesatu Organisasi
Pasal 21
Pasal 22
140
141
Ormas memiliki strukur organisasi dan kepengurusan.
(1) Organisasi masyarakat memiliki struktur organisasi dan tata kerja.
142 (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjenjang maupun tidak berjenjang.
143 (3) Jenjang organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan wilayah kegiatan. 144 Pasal 22
Pasal 23
(1) Organisasi masyarakat berbasis (1) Ormas berbasis keanggotaan yang anggota yang memiliki wilayah memiliki wilayah kerja nasional dapat membentuk struktur organisasi dan kegiatan nasioanal dapat membentuk struktur organisasi dan kepengurusan dari nasional hingga kepengurusan secara berjenjang daerah. pada tingkat nasional. 145 (2) Ormas berbasis keanggotaan yang (2) Organisasi masyarakat berbasis memiliki wilayah kerja provinsi dapat anggota yang memiliki wilayah membentuk struktur organisasi dan kegiatan provinsi dapat membentuk kepengurusan dari provinsi hingga struktur organisasi dan daerah yang berada di wilayah kepengurusan secara berjenjang provinsi. pada tingkat provinsi. 146 (3) Ormas berbasis keanggotaan yang memiliki wilayah kerja kabupaten/kota dapat membentuk struktur organisasi dan kepengurusan dari kabupaten/kota hingga daerah yang berada di wilayah kabupaten/kota.
(3) Organisasi masyarakat berbasis anggota yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota dapat membentuk struktur organisasi dan kepengurusan secara berjenjang pada tingkat kabupaten/kota.
147 (4) Organisasi masyarakat tidak berbasis anggota dapat mengembangkan jejaring kerja organisasi berdasarkan bidang kegiatan dan wilayah kerja. 148 (5) Organisasi masyarakat berbasis anggota maupun tidak berbasis anggota dapa mengembangkan organisasi di luar negeri sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 149 Bagian Kedua Kedudukan
Bagian Kedua Kedudukan
Pasal 23
Pasal 24
Ormas berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan akta pendirian atau ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Organisasi masyarakat berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan akta pendirian atau ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga Kepengurusan
Bagian Ketiga Kepengurusan
Pasal 24
Pasal 25
150
Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat.
Kepengurusan organisasi masyarakat dipilih secara demokrasi melalui musyawah dan mufakat yang diatur dalam AD dan ART.
151 Pasal 25 (1) Pergantian kepengurusan Ormas di setiap tingkata dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
Pasal 26 (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, dan pembagian tugas dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan ART.
152 (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Ormas didaftarkan kepada Kementerian atau pemerintah daerah berdasarkan wilayah yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan organisasi masyarakat didaftarkan kepada kementerian dan/atau Pemerintah Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
(3) Bagi Ormas yang berbadan hukum apabila terjadi perubahan akta terkait dengan pergantian kepengurusan didaftarkan kepada kementrian atau
(3) Apabila terjadi perubahan akta terkait dengan pergantian kepengurusan wajib didaftarkan kepada kementrian atau Pemerintah
153
pemerintah daerah berdasarkan wilayah yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinyan pergantian pengurusan.
Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan akta.
154 Pasal 26 (1) Anggota Ormas yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaaan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Ormas yang sama.
Pasal 27 (1) Anggota organisasi masyarakat yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau organisasi masyarkat yang sama.
155 (2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Ormas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaaan tidak diakui oleh Undang-undang ini.
(2) Pembentukan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan tidak dapat membemtuk kepengurusan dan/atau organisasi masyarakat yang sama.
Pasal 27
Pasal 28
156
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur dalam
Kentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diatur
AD dan ART.
dalam AD dan ART.
157 BAB VIII KEANGGOTAAN 158
BAB VIII KEANGGOTAAN DAN KEPUTUSAN ORGANISASI Bagian Kesatu
Pasal 28 Pasal 29 (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas. (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota organisasi masyarakat. 159 (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.
(2) Keanggotaan organisasi masyarakat bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif.
(3) Keanggotaan Ormas diatur berdasarkan AD dan ART.
(3) Keanggotaan organisasi masyarakat diatur berdasarkan AD dan ART.
160
161 Pasal 29
Pasal 30
(1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
(1) Setiap anggota organisasi masyarakt memiliki hak dan kewaijban yang sama.
(2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan ART.
(2) Hak dan kewajiban anggota organisasi masyarakat diatur dalam AD dan ART.
162
163 BAB IX KEPUTUSAN ORGANISASI 164 Pasal 30
Bagian Kedua
(1) Keputusan Ormas di setiap tingkatan dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan AD dan ART.
Pasal 31 (1) Keputusan organisasi masyarakat di setiap tingkatan dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan AD dan ART.
165 (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat bagi Ormas.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat bagi organisasi masyarakat.
166 BAB X AD/ART ORMAS Bagian Kesatu Umum
BAB IX AD DAN ART ORGANISASI MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum
167 Pasal 31 (1) Setiap Ormas wajib memiliki AD dan ART.
Pasal 32 (1) Setiap organisasi masyarakat wajib memiliki AD dan ART.
168 (2) AD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. asas dan ciri Ormas;
(2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. asas dan ciri;
b. visi dan misi Ormas;
b. visi dan misi;
c. nama, lambang, dan gambar Ormas;
c. nama, lambang, dan gambar;
d. tujuan dan fungsi Ormas;
d. tujuan dan fungsi;
e. organisasi, tempat kependudukan, dan pengambilan keputusan;
e. struktur organisasi, tata kerja, tempat kedudukan, domisili organisasi, dan sistem pengambilan keputusan;
f. Kepengurusan Ormas;
f. kepengurusan, hak dan kewajiban pengurusan;
g. mekanisme rekrutmen dan pemberhentian anggota Ormas;
g. keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, mekanisme rekrutmen dan berakhirnya keanggotaan;
h. pengaturan dan keputusan Ormas;
h. pengaturan dan keputusan internal organisasi;
169 170 171 172
173
174
175
176 i. program pemberdayaan dan pembinaan; 177 j. pengelolaan keuangan Ormas;
i. sumber keuangan dan manajemen keuangan;
k. penyelesaian sengketa; dan
j. mekanisme pengawasan internal.
l. mekanisme pengawasan internal.
k. mekanisme pengawasan internal.
178 179 180 Bagian Kedua Perubahan AD/ART Ormas
Bagian Kedua Perubahan AD dan ART Organisasi Masyarakat
Pasal 32 Pasal 33 (1) Perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.
(1) Perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan hasil keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi.
181 (2) Peubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke kementrian atau Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kerja Ormas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke kementerian dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan wilayah kegiatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
BAB XI KEUANGAN
BAB X KEUANGAN DAN BADAN USAHA ORGANISASI MASYARAKAT
Pasal 33
Pasal 34
182
183
(1) Keuangan Ormas dapat bersumber dari: a. iuran anggota;
(1) Keuangan organisasi masyarakat dapat bersumber dari: a. iuran anggota;
184 b. sumbangan masyarakat;
b. bantuan atau sumbangan dari individu dan/atau lembaga;
c. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
c. bantuan atau sumbangan dari orang asing dan/atau lembaga asing;
185
186 d. hasil usaha Ormas; dan
d. hasil usaha organisasi masyarakat; dan
e. kegiatan lain yang sah menurut hukum.
e. hasil usaha organisasi masyarakat; dan
(2) keuangan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.
(2) Keuangan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola keuangan organisasi yang baik, transparan dan akuntabel.
(3) Dalam hal melaksanakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.
(3) Organisasi masyarakat menggunakan rekening atas nama organisasi pada bank nasional.
187
188
189
190 (4) Sumber keuangan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan Perundangundangan. 191 (5) Sumber keuangan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakasanakan sesuai Peraturan Perundangan-
undangan 192 Pasal 34
Pasal 35
(1) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b ,menghimpun dan mengelola dana dari anggota dan masyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai AD/ART.
(1) Sumber keuangan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, organisasi masyarakat wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada publik.
(2) Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus diberitahukan dan/atau dengan persetujuan Pemerintah.
(2) Dalam hal sumber keuangan organisasi mesyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, organisasi masyarakat wajib memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada awat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Perundangundangan.
193
194
195 BAB XII BADAN USAHA ORMAS 196 Pasal 35
Pasal 36
(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, Ormas beradan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mendirikan badan usaha.
(1) Untuk menjaga keberlangsungan hidup, organisasi masyarakat berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
(2) Tata kerja dan tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD atau ART.
(2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD atau ART.
(3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan,
(3) Pendirian dan pengembangan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
197
198
199 BAB XIII PEMBERDAYAAN ORMAS
BAB XI PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT
200 Pasal 36
Pasal 37
(1) Dalam rangka pemberdayaan Ormas, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan :
(1) Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi masyarakat.
201 a. fasilitas kebijakan; 202 b. penguatan kelembagaan 203 c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan 204 d. pemberian penghargaan. 205 (2) Fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
(2) Pembrdayaan kepada organisasi masyarakat, antara lain;
206 a. fasilitas kebijakan;
207 b. penguatan kapasitas/kelembagaan; dan 208 c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 209 (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana (3) Fasilitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: berupa pengembangan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat. 210 a.pelibatan dalam proses pembangunan; 211 b. tata kelola organisasi yang baik; 212 c. penyediaan data dan informasi Ormas; 213 d. pengintensifan dialog dan kerjasama; dan 214 e. dukungan keahlian dan pendampingan.
215 (4) Peningkatan kualitas sumberdaya (4) Penguatan kapasitas/kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) manusia sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain: ayat (1) huruf c dapat berupa: 216 a. pendidikan dan pelatihan;
a. penguatan manajemen organisasi;
b. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
b. penyediaan data dan informasi;
c. penguatan wawasan kebangsaan; dan
c. pengembangan kemitran;
d. pengembangan dan pendampingan kewirausahaan.
d. bimbingan dan pendampingan;
217
218 219
220 e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; 221 f. pemberian penghargaan; dan 222 g. penelitian dan pengembangan. 223 (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) huruf d dapat berupa;
(5) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
224 a. tanda penghargaan;
a. pendidikan dan pelatihan;
b. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
b. penguatan wawasan kebangsaan
c. insentif pengembangan organisasi.
c. pemagangan; dan
225 226 227 d. kursus. 228 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37
Pasal 38
229
Ormas dapat bekerjasama dengan masyarakat swasta, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggarkan pelayanan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat.
(1) Untuk meningkatkan keberdayaan dan pelaksanaan fungsinya, organisasi masyarakat dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
230 (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari, oleh, dan untuk organisasi masyarakat yang didasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, kebutuhan dan kegiatan tertentu. 231 Pasal 38
Pasal 39
(1) Pemerintah membentuk sistem (1) Untuk meningkatkan kinerja dan informasi Ormas dalam rangka tertib administrasi pemberdayaan pemberdayaan dan tertib administrasi. organisasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk SIADORMAS. 232 (2) Sistem informasi Ormas sebagaimana (2) Menteri Dalam Negeri dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pemberdayaan dikoordinasikan oleh Menteri. dan pembentukan SIADORMAS secara nasional. 233 (3) Gubenur mengkoordinasikan pemberdayaan dan pembentukan SIADORMAS di Provinsi. 234 (4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan pemberdayaan dan pembentukan SIADORMAS di kabupaten/kota.
235 (5) Sistem informasi administrasi organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundangundangan. 236 BAB XIV ORGANISASI MASYARAKAT ASING
BAB XII ORGANISASI MASYARAKAT ASING
Pasal 39
Pasal 40
237
(1) Organisasi Masyarakat Asing dalam melakukan kegiatan di wilayah Indonesia harus memiliki ijin opersional dari meteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri.
(1) Organisasi masyarakat asing dalam melakukan kegiatan di wilayah Indonesia harus memiliki izin operasional dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Luar Negeri,
238 (2) Untuk memperoleh Ijin operasional sebagaimana ayat (1), Organisasi Masyarakat Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi masyarakat asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. berbadan hukum asing atau tercatat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
a. berbadan hukum dan berkantor di negara yang Memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
239
240 b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan peraturan Indonesia; dan
b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undang Indonesia; dan
c. dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama atau melibatkan Ormas Indonesia.
c. dalam pelaksanaan kegiatannya wajib bermitra atau melibatkan masyarakat Indonesia
241
242 (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (1) diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun. paling lama 3 (tiga) tahun. 243 (4) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 ( tiga) bulan sebelum ijin operasional berakhir.
(4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
244 (5) Dalam hal Organisasi Masyarakat Asing tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan izin operasional. 245 (5) Pemberian dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) harus mendapat pertimbangan dari kementerian dan lembaga terkait. 246 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan perpanjangan ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
(6) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
247 Pasal 41 (1) Untuk pemberian dan perpanjangan izin operasional, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri membentuk Tim Perizinan Organisasi Masyarakat Asing 248 (2) Tim Perizinan Organisasi Masyarakat Asing dimaksud pada ayat (1) beranggotakan kementerian dan lembaga terkait 249 (3) Pembentukan keanggotaan, dan tata kerja Tim Perizinan Organisasi Masyarakat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
250 Pasal 40 Organisasi Masyarakat Asing memiliki kewajiban; a. memberikan manfaat bagi masyarakat,bangsa, dan negara Indoensia;
Pasal 42 Organisasi masyarakat asing memiliki kewajiban; a. memberi nilai manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
251 b. menyampaikan ijin operasional dari b. menyampaikan izin kepada Menteri menteri yang tugas dan tanggung dan kementerian terkait; jawabnya di bidang urusan luar negeri kepada Menteri dan kementerian terkait; 252 c. mengumumkan sumber, jumlah, dan c. melaporkan sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan penggunaan dana kepada Tim Perizinan Organisasi Masyarakat Asing; dan 253 d. membuat laporan kegiatan secara d. menyampaikan laporan kegiatan berkala dan dipublikasikan kepada secara berkala kepada Tim Perizinan masyarakat melalui media massa Organisasi Masyarakat Asing, nasional maupun daerah Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah yang
menjadi lokasi kegiatan. 254 Pasal 41 Organisasi Masyarakat Asing dilarang:
Pasal 43 Organisasi masyarakat asing dilarang:
a.melakukan kegiatan yang a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan bertentangan dengan Pancasila dan perundang-undangan Negara Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republika Indonesia. Republika Indonesia 1945. 255 b. mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republika Indonesia;
256 c. melakukan kegiatan spionase;
c. melakukan kegiatan intelijen;
d. Melakukan kegiatan politik praktis;
d. melakukan kegiatan bersifat politis dan kegiatan komersial;
e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan antar negara;
257
258
259 f. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
f. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi masyarakat;
g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia;
g. menggalang dana Indonesia;
h. berkantor dan menggunakan fasilitas lembaga Pemerintah ; dan/atau Pemerintah Daerah; dan
h. berkantor dan menggunakan fasilitas negera;
i. melakukan kegiatan tanpa ijin operasional dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang urusan luar negeri.
i. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin operasional;
260
261
262
263 j. melanggar norma kesusilaan, agama, sosial, budaya, moral dan etika yang berlaku di Indonesia. 264 k. men ggunakan lambang negara, bendera, dan simbol-simbol negara dan pemerintah Indonesia.
265 Pasal 42
Pasal 44
(4) Dalam hal Organisasi Masyarakat Asing tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
(1)Organisasi masyarakat asing yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaskud dalam Pasal 42 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri memberikan sanksi berupa :
a. teguran tertulis;
a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan;
b. penghentian kegiatan;
c. pembekuan ijin operasional
c. pembekuan ijin; dan/atau
d. pencabutan ijin operasional; dan/atau
d. pencabutan ijin
266
267
268
269
270 e. tindakan diplomatic
271 (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
272 Pasal 43
Pasal 45
(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap keberadaaan dan kegiatan Organisasi Masyarakat Asing
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi masyarakat asing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
273
274 BAB XV PENGAWASAN
BAB XIII PENGAWASAN
275 Pasal 46
(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi masyarakat, dilakukan pengawasan secara internal maupun eksternal. 276 (2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh individu ada/atau lembaga yang berada dalam internal organisasi masyarakat yang bersangkutan. 277 (3)Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh masyarakat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 278 Pasal 44 (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas memiliki lembaga Pengawasan internal.
Pasal 47 (1) Individu dan/atau lembaga pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berfungsi sebagai sistem kontrol internal, penengak disiplin/kode etik organisasi dan penyelesaian sangketa internal organisasi masyarakat.
279 (2)
Lembaga pengawas internal (2) Tugas dan kewenangan Individu sebagaimana dimaksud pada ayat dan/atau lembaga pengawas (1) berfungsi untuk menegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kode etik organisasi dan diatur dalam AD dan ART. memutuskan pemberian sanksi dalam internal Ormas.
280 (3) Tugas dan wewenang lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. 281 Pasal 45
Pasal 48
Untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi, Ormas wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terbuka untuk Publik.
Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, organisasi masyarakat wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan secara transparan dan terbuka kepada publik, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
282 Pasal 46 (1)
Dalam hal Ormas mendapatkan pemberdayaan berupa penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan
pemberian penghargaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah 283 (2) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evluasi pemberdayaan bagi pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 49 Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja organisasi masyarakat dapat menjadi dasar Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi
284 (3)
Dalam hal Ormas tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghentikan Pemberdayaan Ormas bersangkutan.
285 Pasal 47 (1)
Pasal 50
Dalam hal pengawasan terhadap (1) Bentuk Pengawasan masyarakat
Ormas, masyarakat berhak menyampaikan dukungan atau keberatan terhadap keberadaan atau aktifitas Ormas.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dapat berupa pengaduan, dukungan atau bentuknya lainnya.
286 (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dana, dan dukungan operasional organisasi.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan masyarakat kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup dan tanggung jawabnya.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
287
288 (4) Dalam hal terdapat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintahan atau Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian keberatan melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi. 289 Pasal 51 Bentuk pengawasan Pemerintah
dan/atau Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dapat berupa pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi. 290 BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
291 Pasal 48
Pasal 52
(1).Dalam hal terjadi sangketa organisasi, Ormas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
(1) Organisasi masyarakat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sangketa organisasi melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, dapat dilakukan upaya mediasi dan konsiliasi
(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya mediasi dan konsiliasi..
(3) Tata cara mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Tata cara mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
292
293
(2) dilakukan sesuai perundangan-undangan.
peraturan
(2) diatur dan dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan.
294 Pasal 49
Pasal 53
(1).Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
(1) Mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa organisasi masyarakat dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.
(2) Putusan Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan banding dan putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat
(2) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi bersifat final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap.
(3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh pengadilan tinggi paling 30 (tiga puluh) hari sejak memori banding terdaftar di kepaniteraan
(3) Sengketa organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling 60 (enam puluh) hari kerja sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori
295
296
pengadilan tinggi.
banding terdaftar di Pengadilan Tinggi.
297 (4) Terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi dasar bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas organisasi masyarakat. 298 BAB XVII LARANGAN
BAB XV LARANGAN
Pasal 50
Pasal 54
299
(1) Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan;
(1) Organisasi masyarakat dilarang menggunakan yang sama pada pokoknya dan/atau menyerupai dengan;
a. Bendera atau lambang negara Republika Indonesia;
a. Benderaa atau lambang negara Republika Indonesia;
b. Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
b. Lambang symbol, bendera, atribut lembaga negara dan/atau organisasi
300
301
Pemerintahan; 302 c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
c. Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
d. Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
e. Yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Ormas atau Partai Politik lain.
e. Nama, alambang, atribut atau tanda gambar organisasi pemerintahan, organisasi masyarakat, Partai Politik atau badan hukum lain.
(2) Ormas dilarang: a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
2) Organisasi masyarakat dilarang : a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 dan Peraturan Perundan-undangan;
303
304
305
306 b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan
b. Melakukan kegiatan yang mengancam, mengganggu, dan/atau membahayakan keutuhan
Republik Indonesia;
dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
307 c. Menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
c. Menyebarkan permusuhan antar suku, etnik, agama, ras, dn golongan;
d. Memecahkan belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau
d. Memecahkan belah persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
e. Melakukan kekerasan , mengganggu keterlibatan, dan merusak fasilitas umum.
e. Melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dan merusak fasilitas sosial/umum.
308
309
310 (3) Ormas dilarang : (3) Organisasi masyarakat dilarang : a. Menerima dari atau memberikan a.Meneriima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan bertentangan dengan Peraturan perundangan-undanga; Perundangan-Undangan; 311 b.
Mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik atau kampanye jabatan politik; atau
b.Mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik atau kampanye jabatan politik; atau
312 c. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
c. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
(5) Ormas dilarang menganut dan mengembangkan serta meyerbarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
(4) Organisasi masyarakat dilarang menganut dan mengembang serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
313
314 BAB XVIII SANKSI
BAB XVI SANKSI
Pasal 51
Pasal 55
315
(1) Pemerintah atau Pemrintah Daerah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Ormas yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 42, Pasal 50 ayat (1) berupa teguran tertulis.
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 42, dan Pasal 54 ayat (1)
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Pemerintah atau
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
316
Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya menjatuhkan pemberhentian pemberdayaan dan/atau denda. 317
a. Teguran tertulis pertama;
318
b. Teguran tertulis kedua; dan
319
c. Teguran tertulis ketiga.
320 (3) Jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari. 321 (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup lingkup tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya melakukan pembekuan sementara. 322 Pasal 52
(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Ormas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berupa teguran tertulis. 323 (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 56 Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) tidak diindahkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengajukan Pembubaran kepada Pengadilan Negeri.
324 (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan Pemerintah atau Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya menjatuhkan sanksi pembekuan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari sampai keluarnya putusan pembekuan sementara dari pengadilan negeri atau Mahkamah Agung.
(2) Pengadilan Negeri wajib memutus menerima atau menolak permohonan pembubaran organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pemohonan pembubaran diterima Panitera Pengadilan Negeri.
325 (4) Dalam hal Pemerintah menjatuhkan sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah mengajukan permohonan pembekuan sementara Ormas kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sanksi pembekuan sementara dijatuhkan.
(3) Apabila pengadilan Negeri menerima permohonan pembubaran organisasi mensyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi masyarakat dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
326 (4) Apabila Pengadilan Negeri menolak permohonan pembubaran organisasi mensyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 327 (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah mengajukan Permohonan pembekuan sementara Ormas kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sanksi pembekuan sementara dijatuhkan.
Pasal 57 Mahkamah Agung wajib memutus menerima atau menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh organisasi masyarakat atau Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pemohon kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung.
328 (6) Pengadilan Negri atau Mahkamah Agung wajib memutus pemohonan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemohonan pembekuan sementara diajukan.
329 (7) Dalam hal Ormas yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksdu pada ayat (3) tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (2), pemerintah ata Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri untuk Ormas kabupaten/kota atau Ormas Provinsi atau kepada Mahkamah Agung untuk Ormas Nasiona. 330 (8) Pengadilan negeri atau Mahkamah Agung wajib memutuh permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga
Pasal 58 Pembubuaran organisasi masyarakat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, organisasi masyarakat yang bersangkutan dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
puluh) hari terhitung sejak permohonan pembubaran diajukan. 331 Pasal 53
Pasal 59
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pembubaran Ormas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penertipan dan penegakkan hukum terhadap organisasi masyarakat yang telah dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
332 Pasal 60 Untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penertiban dan penegakkan hukum terhadap keberadaan dan aktifitas organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
333 Pasal 61 Organisasi masyarakat asing yang melanggar Pasal 43 huruf b, dan huruf c dan organisasi masyarakat yang melanggar Pasal 54 ayat (2) huruf c dan huruf d, diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah). 334 Pasal 62 (1) Organisasi masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran dan tidak memberitahukan keberadaan organisasinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, memberikan teguran sebagai upaya pembinaan. 335 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membekukan organisasi masyarakat, apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan.
336
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengajukan pembubaran kepada Pengadilan Negeri, apabila pembekuan organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan.
337 Pasal 63 (1) Pengadilan Negeri wajib memutus menerima atau menolak permohonan pembubaran organisasi masyarakat yang diajukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima oelh Panitera Pengadilan Negeri. 338 (2) Organisasi masyarakat yang telah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pindana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar
Rupiah) 339 BAB XVII PENDANAAN Pasal 64 (1) Pelaksanaan kewenangan, tugas, fungsi Pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 340 (2) Pelaksanaan kewenangan, tugas, fungsi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 341 (3) Pelaksanaan kewenangan tugas, fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
342 Pasal 65 Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 343 BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Pasal 66
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 55
Pasal 67
344
345
Ormas yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang ini harus sudah melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku.
Organisasi masyarakat yang sudah dibentuk sebelum berlakunya UndangUndang ini harus sudah melakukan penyesuaian dengan ketentuan UndangUndang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
346 Pasal 68 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 347 Pasal 69 Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini, harus telah dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. 348 Pasal 57
Pasal 70
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Rebuplik Indonesia.
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
349 Disahkan di Jakarta Pada tanggal …
Disahkan di Jakarta Pada tanggal …
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal …
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIKA PATRIALIS AKBAR, SH. INDONESIA TAHUN .. NOMOR .. LEMBARAN NEGARA REPUBLIKA INDONESIA TAHUN .. NOMOR .. '
