44
LAMPIRAN B
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2008
Program 1.
2.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Hukum
Sasaran
Target Kinerja
Kegiatan
Terlaksananya ketatausahaan Biro Hukum
200.000.000
2.
Pengadaan Komputer Biro Hukum.
Terpenuhinya kebutuhan komputer Biro Hukum
100.000.000
3.
Penataan Arsip Biro Hukum
Tertatanya arsip Biro Hukum
100.000.000
4.
Pengadaan Cetakan Kebutuhan Biro Hukum
Tercetaknya kebutuhan cetakan Biro Hukum
100.000.000
5.
Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Hukum
Terlaksananya pengadaan buku-buku perpustakaan hukum
100.000.000
6.
Penyelesaian Masalah Sengketa Pertanahan di Prov.DKI Jakarta
Terselesaikannya masalah sengketa pertanahan
600.000.000
7.
Inventarisasi dan Evaluasi Perkara
Terinventarisasi dan terevaluasinya perkara yang masuk ke Biro Hukum
100.000.000
8.
Pengurusan Perkara Perdata dan TUN
Terlaksananya perkara perdata dan TUN
9.
Forum Komunikasi Penegak Hukum
Terselenggaranya forum komunikasi di atara instansi penegak hukum
Beroperasinya Kantor 1. SKPD Pelayanan hukum
Terfasilitasinya penyelesaian hukum aset pemda yang bermasalah
Difasilitasinya penyelesaian hukum aset pemda yang bermasalah
Difasilitasinya penyelesaian hukum bagi pegawai pemda dalam pelaksanaan tugas
Anggaran (Rp)
Pembenahan Ketatausahaan Biro Hukum
Beroperasinya kantor SKPD pelayanan hukum, administrasi wilayah, organisasi, kerjasama antar daerah, pelayanan kerumahtanggan daerah, keprotokolan, administrasi kesejahteraan masyarakat, administrasi ekonomi dan administrasi pembangunan.
Terselenggaranya advokasi hukum bagi pegawai Pemda yang terkena masalah hukum
Indikator Kinerja
3.000.000.000
220.000.000
Ket
45
LAMPIRAN B
3.
Penataan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya perda yang aspiratif sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maupun peraturan daerah lainnya.
Tersusunnya himpunan produk hukum
152.000.000
11. Pengundangan Perda dan Pergub
Terundangkannya Perda dan Prgub dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
200.000.000
12. Penyusunan Nama Jalan, Taman & Bangunan
Tersusunnya Nama Jalan, Taman & Bangunan
100.000.000
13. Penyempurnaan Perda No.10 Thn 1999 tentang Dana Cadangan Daerah
Tersusunnya Raperda hasil penyempurnaan Perda No.10 Th 1999
450.000.000
14. Penyusunan Pergub ttg Juklak Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam
Tersusunnya Pergub ttg Juklak Serah simpan karya cetak dan rekam
200.000.000
15. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Perkoperasian
Tersusunnya naskah akademis mengenai perkoperasian
250.000.000
16. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Sosial
Ternventarisasi dan terklasifikasinya perataturan bidang sosial
175.000.000
17. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Pertamanan
Terinventarisasi dan terklasifikasi nya peraturan bidang pertamanan
175.000.000
18. Inventarisasi dan Klasifikasi Perat.Per-UU-an Bidang Perhubungan
Terinventarisasi dan terklasifikasi nya peraturan bidang perhubungan
175.000.000
19. Evaluasi & Pengkajian Perat.Per-UU-an ttg Pembentukan Pengubahan nama batas dan Penghapusan Kel.
Terevaluasi dan terkajinya Perat.Per-UUan bidang Pembentukan dan penghapusan
200.000.000
Ditetapkannya perda 10. Penyusunan Himpunan Produk Hkm Daerah dan pergub sesuai Berupa Perda,SP Gubernur dengan kebutuhan dan risalah pembahasan dinamika masyarakat Perda
Tersedianya data peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan pusat, baru dan keserasian peraturan di daerah
46
LAMPIRAN B
20. Evaluasi & Pengkajian Perat.Per-UU-an ttg Pembentukan Badan Pembinaan Hukum Daerah
Terkajinya peraturan per-uuan dibidang pembentukan BPH Daerah
21. Kajian Hukum tentang Aspek Legal Formal Menyangkut Tugas,Fungsi,Wewenang dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur
200.000.000
500.000.000
22. Evaluasi Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama ttg Renovasi/Pembangu-nan Pos Penjagaan Polisi di Perempatan Harmoni dan di Jalan Sisingamangaradja
Teridentifikasi materi perjanjian kerjasama secara yuridis
150.000.000
23. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bintek) Pembuatan PKS/Mou
Terciptanya pemahaman dan pengetahuan bagi pegawai pemprov DKI Jakarta
400.000.000
Tersusunnya Naskah Akademis Mengenai Dana Cadangan Daerah
250.000.000
Tersusunnya Pergub ttg Media Informasi ditingkat Pemerintah Prov. DKI Jakarta
200.000.000
26. Penyusunan Rancangan Pergub ttg Pedoman Penyusunan Naskah Akademik
Tersususunnya Pergub ttg pedoman penyusunan naskah akademik
200.000.000
27. Penyusunan Naskah Akademik Mengenai Pendaftaran Penduduk & Capil
Tersusunnya naskah akademik mengenai pendaftaran penduduk & capil
250.000.000
Ditetapkannya perda 24. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Dana dan pergub sesuai Cadangan Daerah dengan kebutuhan dinamika masyarakat 25. Penyusunan Rancangan Pergub ttg Media Informasi ditingkat Pemerintah Prov. DKI Jakarta
47
LAMPIRAN B
28. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Pengendalian Pencemaran Udara
Tersusunnya naskah akademis mengenai pengendalian pencemaran udara
250.000.000
29. Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Pemukiman Rumah Kumuh
Penyusunan Naskah Akademis Mengenai Pemukiman Rumah Kumuh
250.000.000
30. Penyusunan Raperda ttg Kekerasan thd Perempuan & Anak
Tersusunnya Raperda ttg Kekerasan thd Perempuan & Anak
600.000.000
31. Evaluasi Perda No.2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
200.000.000
150.000.000 32. Semiloka Terbitnya UU No.5 Tahun 2007 4.
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
33. Bintek Pengelolaan JDI Hukum
Terlaksananya bintek pengelolaan JDI hukum
175.000.000
34. Bintek Penyusunan Peraturan Perundangundangan
Terlaksananya bintek penyusunan peraturan perundang-undangan
400.000.000
Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD pelay. hukum, adwil, organisasi, kakda, pelayanan kerumahtanggaan daerah, keprotokolan, Sekretariat DPRD, adm. kesmas, adm ekonomi
Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
Meningkatnya kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan
Tersosialisasikannya 36. Sosialisasi UU No.5 Tahun 1999 ttg Larangan Praktek produk hukum daerah Monopoli & Persaingan dan pusat bagi aparat Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta
35. Peningkatan Manajerial Diri Bagi Staf dan Karyawan
37. Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon PPNS
350.000.000
Terselenggarakan nya sosialisasi UU Nomor 5 Th 1999
100.000.000
Terselenggaranya Diklat Calon PPNS
400.000.000
48
LAMPIRAN B
Terbuatnya Kartu Tanda Anggota PPNS
50.000.000
Tersosialisasikannya peraturan per-uuan di kalangan pelajar
400.000.000
Tersosialisasikan nya peraturan per-uuan di kalangan mahasiswa
400.000.000
41. Temu Wicara Debat Hukum Dengan Generasi Muda
Tersosialisasikan nya peraturan per-uuan di kalangan generasi musa
400.000.000
42. Temu Wicara Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Warga Komunitas
Tersosialisasikan nya peraturan per-uuan di kalangan warga komunitas
350.000.000
43. Penerangan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak
Tersosialisasikannya peraturan per-uuan melalui media elektronik dan cetak
200.000.000
44. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
Meningkatnya pengetahuan hukum di tingkat keluarga
300.000.000
45. Pengumpulan, Pencetakan & Pendistribusian Perat.Per-UU-an (LD)
Terdistribusikannya peraturan per-uuan
300.000.000
46. Kodifikasi Hukum Peraturan Perundang-undangan
Terkodifikasinya peraturan per-uuan Pusat dan Daerah
200.000.000
47. Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
Penyusunan warta, abstrak dan informasi penyebarluasan peraturan per-uuan
450.000.000
48. Pemasangan & Pemeliharaan Billboard Hukum
Terpasang dan terpeliharanya Bilboard Hukum
49. Pengembangan dan Updating Situs Informasi Biro Hukum
Terupdatenya dan berkembangnya Situs Informasi Biro Hukum
600.000.000
50. Penyuluhan Hukum
Tersosialisasinya peraturan per-uuan di
300.000.000
38. Administrasi Kartu Tanda Anggota PPNS Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan
Tersosialisasikannya 39. Kampanye Kesadaran Hukum Pelajar produk hukum daerah dan pusat bagi tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa 40. Kampanye Kesadaran Hukum Mahasiswa
75.000.000
49
LAMPIRAN B
Terpadu
Meningkatnya kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan
masyarakat
51. Penerbitan Jurnal/Buletin Hukum
Terbitnya Jurnal/Buletin Hukum
500.000.000
52. Pelaksanaan Talk Show Interaktif di Radio
Terlaksananya Talk Show Interaktif di Radio
250.000.000
Tersosialisasikannya 53. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah produk hukum daerah dan pusat bagi aparat
Terkoordinasinya penegakan Perda yang dilaksanakan oleh PPNS
54. Up-dating Data Produk Hukum Pada Web Site 55. Penyelenggaraan Gema Hukum Ibukota Jakarta 6.
Peningkatan Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Pelayanan hukum, Organisasi, kakda, pelayanan kerumahtanggan daerah, keprotokolan, adm. kesmas, adm. ekonomi dan adm. pembangunan
Tersusunnya lap. 56. Penyusunan LAKIP Biro Keuangan & lap. Hukum kinerja yang akuntabel tahun 2008 57. Penyusunan Program Kegiatan Biro Hukum 58. Penyusunan Laporan Triwulan
1.000.000.000
200.000.000
Terselenggaranya Gema Hukum Ibukota Jakarta
1.000.000.000
Tersusunnya LAKIP Biro Hukum
100.000.000
Tersusunnya program kegiatan biro hukum
100.000.000
Tersusunnya Laporan Triwulan
100.000.000
