Sub Bagian Analisa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang, 22 April 2016
1
Pengertian
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP)
kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan K/L/D/I , penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 2
Dasar Pelaksanaan RUP 1. Perpres 70 / 2012, Pasal 8 ayat (1) a.
b.
PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan.
2. Perpres 70/2012, Pasal 112 ayat (2)
K/L/D/I wajib menayangkan RUP dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
3. Perpes 4/2015 Perubahan Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres
54/2010
tentang
a. Pasal 22 Ayat 1
PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing;
b. Pasal 23 Ayat 1
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
3
Dasar Pelaksanaan RUP 3. Perpes 4/2015 Perubahan Keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Pasal 25 Ayat 1a
Perpres
54/2010
PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
d. Pasal 25 Ayat 1b
tentang
Umum Pengadaan setelah rancangan keuangan tahunan dan DPRD.
PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1ª) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
e. Pasal 73 Ayat 1
Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.
4
Dasar Pelaksanaan RUP 4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a.
b. c.
Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
5. Surat Edaran Ka. LKPP No. 2 Tahun 2016 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2016 a.
b.
RUP pada SiRUP dijadikan syarat K/L/D/I untuk melaksanakan Lelang (e-Tendering) melalui SPSE dan Pembelian Langsung (e-Purchasing) memanfaatkan Katalog Elektronik (e-Catalogue); RUP pada SiRUP merupakan instrumen sebagai referensi data pada mekanisme pelaporan yang diimplementasikan melalui Sismontepra.
5
Dasar Pelaksanaan RUP 6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahu 2015
6
Fungsi dan Manfaat RUP
1. Unsur perencanaan : merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan; 2. Unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa; 3. Sebagai awal dari proses pengadaan;
4. Bisnis prospek (peluang usaha) bagi penyedia;
5. Mendukung UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Mendukung INPRES No. 7 Tahun 2015 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
tentang
Aksi
7. Mendukung INPRES No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP
7
Tindak Lanjut >> 1. Surat Nomor : 079/1154/SET Tanggal 30 November 2015 tentang Permintaan Usulan Admin Rencana Umum Pengadaan Provinsi Kepri TA. 2016
a. Penginputan RUP pada Aplikasi SiRUP dilaksanakan oleh 1 (satu) Orang Personil atau lebih pada masing-masing SKPD yang ditujuk oleh Penguna Anggaran. b. Personil Penginput RUP SKPD disebut Admin RUP. c. Tugas Admin RUP SKPD adalah:
Menginput seluruh rencana Umum Pengadaan SKPD kedalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan SKPD secara terbuka pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
8
Tindak Lanjut >> 2. Surat Nomor: 005/540/SET Tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelatihan Penginputan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2016 pada Aplikasi SiRUP
Tanggal 15 Desember 2015 di Ruang Rapat Lt. 3 Gedung A Kantor Gubernur Provinsi Kepri dilaksanakan pelatihan dan penginputan RUP berdasarkan RKA TA. 2016 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang diikuti oleh Admin RUP TA. 2016 pada masingmasing SKPD
3. Surat Nomor: 903/1206/SET Tanggal 14 Desember 2015 tentang Rencana Umum Pengadaan APBD TA. 2016 di Lingkungan Pemprov Kepri a. Seluruh para PA lingkup Pemprov dan KPA lingkup Setda Provinsi Kepri wajib mengumumkan secara terbuka Rencana Umum Pengadaan TA. 2016 pada Aplikasi SiRUP pada website https://sirup.lkpp.go.id
b. Seluruh SKPD Pemprov Kepri segera mengumumkan RUP TA 2016 melalui Admin RUP selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2015
9
Tindak Lanjut >> 4. Surat Edaran Nomor 106/0128/SET Tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan TA. 2016 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau a. Seluruh PA Lingkup Pemprov Kepri dan KPA Lingkup Setda Kepri WAJIB mengumumkan secara terbuka Rencana Pengadaan TA. 2016 selambat-lambatnya pada 31 Maret 2016 pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SiRUP);
Provinsi Umum Tanggal Umum
b. Pengumuman RUP melalui Aplikasi SiRUP merupakan syarat bagi SKPD sebelum melakukan e-Tendering dan e-Purchasing.
c. Pengumuman RUP juga merupakan syarat wajib sebagai referensi data pada mekanisme pelaporan yangdiimplementasikan melalui Sismontepra.
10
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Penyedia Pemilihan Penyedia B/J oleh POKJA ULP • • • • •
Lelang Umum / Sederhana Lelang Terbatas Seleksi Umum / Sederhana Pemilihan Langsung Penunjukkan Langsung
Pemilihan Penyedia B/J oleh Pejabat Pengadaan • Penunjukkan Langsung • Pengadaan Langsung • e-Purchasing
Swakelola PBJ yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sbg penanggungjawab anggaran, instansi lain da/atau kelompok masyarakat Contoh : Honorarium, Perjalanan Dinas, Biaya Operasional Kendaraan Dinas, Biaya Langganan dan Daya (Listrik, Air, Telpon)
11
Jenis Pengadaan >> No. 1
2
Jenis Pengadaan Barang
Jasa Lainnya
Pengertian Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
Contoh Bahan baku, barang setengah jadi/peralatan, mahluk hidup
jadi,
barang
jasa boga (catering service); jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan; jasa penerangan, iklan/reklame, film, pemotretan; jasa percetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan/perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; jasa penjahitan/konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan; jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; jasa penyelenggaraan acara (event organizer); jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset. 12
Jenis Pengadaan >> No.
Jenis Pengadaan
Pengertian
Contoh
3
Jasa Konsultansi
Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
Jasa rekayasa (engineering); jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
4
Pekerjaan Konstruksi
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); reboisasi dan sejenisnya. 13
Metode Pemilihan >> No.
Pelaksana
1.
Kelompok Kerja ULP
Metode Pemilihan
Jenis Pengadaan
Nilai
Lelang Umum
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Lelang Sederhana
Barang/Jasa Lainnya
> Rp. 5 Milyar s.d Rp. 100 Milyar Dapat diikuti semua penyedia memenuhi syarat
Lelang Terbatas
Barang/Pekerjaan Konstruksi
Pemilihan Langsung
Pekerjaan Konstruksi
Paling tinggi Rp. 5 Milyar
Seleksi Umum
Jasa Konsultansi
Seleksi Sederhana
Jasa Konsultansi
> Rp. 200 Juta s.d 10 Milyar Dapat diikuti semua penyedia memenuhi syarat
Paling tinggi Rp. 5 Milyar Jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan terbatas, Pekerjaan Kompleks
> 50 Juta s.d Rp. 200 Juta 14
Metode Pemilihan >> No.
Pelaksana
1.
Kelompok Kerja ULP
Metode Pemilihan
Penunjukan Langsung
Jenis Pengadaan
Nilai
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
s.d100 Milyar
Jasa Konsultansi
Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan
> 50 Juta s.d 10 Milyar
15
Metode Pemilihan >> No. 1.
Pelaksana Kelompok Kerja ULP
Metode
E-Lelang / eSeleksi Cepat
Jenis Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya /
Keterangan
memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis; SPSE Versi 4
16
Metode Pemilihan >> No. 2.
Pelaksana
Pejabat Pengadaan
Metode
Pengadaan Langsung
Penunjuk an Langsung
ePurchasing
Pengertian
Jenis Pengadaan
Nilai
Pengadaan B/J langsung kepada Penyedia B/J, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjuka n Langsung
Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
Paling tinggi Rp. 200 Juta
Jasa Konsultansi
Metode pemilihan Penyedia B/J dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia B/J
Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya
Paling tinggi Rp. 50 Juta
Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik
Barang / Jasa lainnya
Jasa Konsultansi
Paling tinggi Rp. 200 Juta
Paling tinggi Rp. 50 Juta Terdapat Dalam Katalog Elektronik
17
Metode Pemilihan >> No.
Pelaksana
Metode Pemilihan
Pengertian
Jenis Pengadaan
3.
JURI / TIM AHLI
Kontes
metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
Jasa
Sayembara
metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
Barang
18
Pemaketan >>
1. Pemaketan adalah penyusunan / penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA). 2. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. 3. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 4. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang : a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masingmasing; b. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; c. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 19
SiRUP >> https://sirup.lkpp.go.id
Sumber : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekapKldi/D256 Tanggal 20 April 2016 20
SiRUP >> https://sirup.lkpp.go.id
21
SiRUP >> https://sirup.lkpp.go.id
Sumber : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekapKldi/D256 Tanggal 20 April 2016 22
SKPD yang SUDAH Mengumumkan RUP TA. 2016 pada Aplikasi SiRUP
23
SKPD yang BELUM Mengumumkan RUP TA. 2016 pada Aplikasi SiRUP
24
SKPD yang SUDAH Balance antara Total Pagu RUP dan Total Belanja Langsung SKPD
25
SKPD yangBELUM Balance antara Total Pagu RUP dan Total Belanja Langsung SKPD
26
