BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN

BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Samosir merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk dengan UU No. 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Pelantikan Penjabat Bupati Samosir oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama. Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 2004 serta roda Pemerintahan mulai berjalan tanggal 27 Pebruari 2004. Pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati defenitif hasil Pilkada 2005 telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri. 22 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Geografi Kabupaten Samosir berada pada 2˚21’38” - 2˚49’48” LU dan 98˚24’00”-99˚01’48” BT, dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat (Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir).

22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, II-4 (Evaluasi Pelaksanaan Rkpd Tahun 2010 Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan)

Universitas Sumatera Utara

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir Kab. Karo Danau Toba Kab. Simalungun

Kab. Toba Samosir

Kab. Dairi

Kabupaten Samosir

Kab. Pakpak Barat Danau Toba Kab. Humbang Hasundutan Kab. Tapanuli Utara

Kabupaten Samosir memiliki luas wilayah 206,905 Ha yang terdiri dari luas daratan 144,425 Ha dan perairan Danau Toba 62,480 Ha. Secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan, 111 Desa dan 6 Kelurahan. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009 No.

Kecamatan

1 Sianjur Mula-mula 2 Harian 3 Sitio-tio 4 Onan Runggu 5 Nainggolan 6 Palipi 7 Ronggurnihuta 8 Pangururan 9 Simanindo Jumlah

Jumlah Desa 11 11 6 12 10 13 8 25 15 111

Jumlah Kelurahan 2 3 1 6

Luas Wil (Km²) 140,20 560,45 50,76 60,89 87,86 129,55 94,87 121,43 198,20 1.444,25

% Luas 9,71 38,81 3,51 4,22 6,08 8,97 6,57 8,41 13,72 100

Sumber : Samosir Dalam Angka 2010


Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 904– 2.157 m dpl, topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yaitu datar (± 10%), landai (± 20%), miring (± 55%) dan terjal (± 15%). Struktur tanahnya labil dan berada pada wilayah gempa tektonik dan vulkanik. Komposisi tanah didominasi tanah Diatomea, pasir bercampur tanah liat, dan kapur. Daerah Kabupaten Samosir tergolong ke dalam daerah beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 170C 290C dan rata-rata kelembaban udara sebesar 85,04 persen. Sementara itu, rata-rata banyaknya hari hujan tiap bulan selama tahun 2009 yang tertinggi terdapat di Kecamatan Onan Runggu yaitu 14,17 hari hujan, disusul oleh Kecamatan Ronggur Nihuta 13,75 hari hujan, Kecamatan Sianjur Mula-mula 13,00 hari hujan, Kecamatan Palipi 12,42 hari hujan, Kecamatan Pangururan 10,67 hari hujan, Kecamatan Harian 10,58 hari hujan, Kecamatan Nainggolan 10,33 hari hujan, Kecamatan Simanindo 8,58 hari hujan, dan yang terkecil adalah di Kecamatan Sitiotio 7,42 hari hujan. 23 2.1.1.2 Demografi Kabupaten Samosir dengan luas daratan 1.444,25 km2 didiami 132.023 jiwa penduduk dengan kepadatan 91,41 jiwa/km2pada tahun 2009. Penduduk laki-laki sebanyak 65.023 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 67.000 jiwa. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 30.178 jiwa dan Kecamatan Harian merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 6.859 jiwa. Begitu juga halnya dengan kepadatan penduduk, Kecamatan Pangururan merupakan kecamatan terpadat penduduknya yaitu 248,52 jiwa/km2 dan Kecamatan Harian merupakan kecamatan paling jarang penduduknya yaitu 12,24 jiwa/km2. Jumlah rumah tangga terbanyak

23



ada di Kecamatan Pangururan yaitu sebanyak 7.074 RT dan rumah tangga yang paling sedikit ada di Kecamatan Harian yaitu 1.996 RT. 24 Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan Tahun 2009 No.

Kecamatan

1. Sianjur Mula-mula 2. Harian 3. Sitiotio 4. Onan Runggu 5. Nainggolan 6. Palipi 7. Ronggur Nihuta 8. Pangururan 9. Simanindo TOTAL 2009 2008 2007 2006 2005

Jumlah Penduduk (Jiwa) 11.138 6.859 8.780 12.768 13.350 18.963 10.003 30.178 19.984 132.023 131.549 131.205 130.662 130.568

Kepadatan (Jiwa/Km2)

Rumah Tangga

79,42 12,24 172,97 209,69 151,95 146,38 105,44 248,52 100,83 91,41 91,08 90,85 90,47 90,41

2.639 1.996 2.095 2.987 3.419 4.154 2.103 7.074 5.301 31.768 31.274 29.744 27.215 27.086

Sumber : Samosir Dalam Angka, 2010

2.1.1.3 Pariwisata a. Wisata Pantai Dengan keindahan Danau Toba yang didukung oleh pantai yang ada hampir semua pinggiran daratan Kabupaten Samosir merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan berbagai event wisata dan olahraga antara lain ; Jet Sky, Volley Pantai, Dayung dan Renang serta olahraga pantai lainnya. b. Wisata Budaya Kabupaten Samosir terkenal dengan sebutan asal-muasal bagi semua orang batak sehingga banyak terdapat situs budaya dan adat-istiadat yang sangat unuk dan menarik yang dapat disajikan sebagai objek tujuan wisata seperti : Batu hobon dan 24



perkampungan si Raja Batak di Kecamatan Sianjur Mula-mula, Makam Raja Sidabutar, Meja persidangan Siallagan, Tari tradisional, Tortor, Sigale-gale di Kecamatan Simanindo. c. Wisata Alam Alam Kabupaten Samosir yang didominasi pegunungan, sehingga menciftakan suatu panorama alam yang sangat indah sangat berpotensi dijadikan sebagai wisata alam antara lain : Danau Sidihoni (danau diatas danau), Pea Porongan berada di Kecamatan Ronggur Nihuta; Mata air tanjungan pemandangan indah Tuktuk Siadong, pulo Malau berada di Kecamatan Simanindo; Tano Ponggol, pemandian air panas berada di kecamatan Pangururan,; Air tujuh rasa berada di kecamatan Sianjur mula-mula. Disamping Panorama alam di atas masih banyak dijumpai objek wisata alam yang lain seperti : Goa alam yang beraada di Kecamatan Palipi dan Simanindo, Air Terjun Efrata di Kecamatan Harian, Air Terjun Bonandolok di kecamatan Sianjur mulamula, Panjat Tebing di Kecamatan Onan Runggu, dan mata air pemandian Boru Saroding di Kecamatan Sitio-tio. Alam Kabupaten Samosir juga sangat sesuai dikembangkan sebagai arena olahraga tantangan seperti : gantole, sepeda gunung, festival Layang-layang, dan lain-lain. d. Wisata Rohani Beberapa tempat di Kabupaten Samosir mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai wisata rohani antara lain : pegunungan Pusuk Buhit saat ini sudah banyak dikunjungi untuk wisata rohani yang berada di kecamatan Palipi. 25 2.1.2 Pemerintahan Umum Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kelembagaan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Samosir dan klarifikasi dari Gubernur Sumatera Utara. Pembentukan organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan PP 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, III-89 (Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah)


No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibentuk dan ditetapkan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Samosir yang terdiri dari : a) Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir b) 12 Dinas Daerah c) 7 Badan (Lembaga Teknis Daerah) dan Inspektorat setara Badan d) 2 Kantor dan Satpol PP serta RSU setingkat Kantor e) 9 Kantor Kecamatan Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Samosir yaitu : 1. Dinas Pendidikan 2. Unit sekolah SMP/SMA/SMK 3. Dinas Kesehatan 4. Rumah Sakit Umum Daerah 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 9. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan 10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Kantor Keluarga Berencana 12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olah Raga 13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 14. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 15. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16. Satuan Polisi Pamong Praja 17. DPRD 18. KDH dan WKDH


19. Sekretariat Daerah 20. Sekretariat DPRD 21. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 22. Inspektorat Kabupaten 23. Kantor Kecamatan Pangururan 24. Kantor Kecamatan Simanindo 25. Kantor Kecamatan Palipi 26. Kantor Kecamatan Nainggolan 27. Kantor Kecamatan Onan Runggu 28. Kantor Kecamatan Ronggur Nihuta 29. Kantor Kecamatan Sianjur Mulamula 30. Kantor Kecamatan Harian 31. Kantor Kecamatan Sitiotio 32. Badan Kepegawaian Daerah 33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 34. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa 35. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 36. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 37. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 38. UPTD Kebun Raya Samosir 39. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya 2.2

Pembangunan Kabupaten Samosir Pembangunan di Indonesia pada dasarnya adalah melalui beberapa tahapan

dan proses yang meliputi proses perencanaan, pengerjaan atau implementasi, evaluasi dan pertanggungjawaban. Maka demikian halnya dalam pembangunan di kabupaten Samosir adalah berdasarkan beberapa proses yang telah diatur dalam perundangundangan yaitu Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara


penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai pedoman setiap daerah menjalankan pembangunan di daerah masing-masing. Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan pembangunan dan perencanaan daerah, kepala daerah dibantu oleh Bappeda, sedangkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 26

Fungsi manajemen terbagi atas tiga

tahapan utama, yaitu adanya proses perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengendalian dan pengawasan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan sebuah musyawarah (Musrenbang) di tingkatan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan secara nasional. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan stabilitas perekonomian maka belanja daerah dirinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat penjabaran RPJPD dalam 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang sering disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten dan memperhatikan RPJM Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan program kewilayahan disertai dengan 26

Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 tahun. RKPD Kabupaten merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten dan mengacu pada RKPD Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Renstra-SKPD Kabupaten memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten dan bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Kabupaten dan mengacu kepada RKPD Kabupaten, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. 2.2.1 RPJMD Visi pembangunan Kabupaten Samosir pada RPJMD tahap II adalah “Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif 2015”. Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kabupaten Samosir sebagai berikut: 1. Memantapkan Good Governance dengan dukungan SDM yang berkualitas serta prasarana dan sarana yang memadai dan berstandart; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan terkendali;


3. Meningkatkan infrastruktur dan konservasi alam yang handal berdasarkan tata ruang yang mantap untuk mendukung industri pariwisata berbasis lingkungan dan budaya; 4. Meningkatkan kondusifitas daerah dengan mendorong pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum; 5. Mengembangkan jejaring yang sinergis kepada semua pihak. 2.2.2 RKPD Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

merupakan

Dokumen

Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir tahun 2012 ini merupakan pedoman kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Samosir yang tersusun dengan pendekatan Partisipatif, Bottom Up Planning dan Top Down Planning yaitu dengan menampung aspirasi masyarakat yang dijaring lewat musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksananakan

secara

berjenjang

mulai

dari

Desa/Kelurahan,

Kecamatan,

Kabupaten, Propinsi dan Nasional dan disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Kerja Pemerintah, sehingga mempunyai keterkaitan yang jelas dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir dengan paradigma baru, yang lebih melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), dengan proses yang lebih partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Tantangan dan persoalan Kabupaten Samosir yang dihadapi dalam membangun daerah ini tentu sangat banyak, namun Pemerintah Kabupaten Samosir konsisten untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pada suatu saat dapat sejajar dengan daerah lain. Dalam mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Samosir telah menyusun Grand Strategy dan Sasaran Strategy yang menjadi pedoman dalam menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir. 2.2.2.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2012. Adapun tujuan penyusunan RKPD ini adalah memberi landasan bagi terwujudnya

pembangunan

Kabupaten

Samosir

yang

seimbang

dan

berkesinambungan dengan skala prioritas, baik antar SKPD dalam Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.


Fungsi RKPD adalah : 1. Memberi arah bagi seluruh stakeholder dalam merumuskan dan menyusun rencana pembangunan daerah tahun 2012. 2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJM-D Kabupaten Samosir 2011-2015. 3. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. 4. Memberi arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing. 5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi maupun urusan wajib dan pilihan daerah. 6. Memberi pedoman dasar pengawasan, monitoring dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya. 2.2.2.2 Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja). RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED); (2) Prioritas Pembangunan Daerah; dan (3) Pagu Indikatif. Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2012. Proses Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Samosir tahun 2012 menggunakan lima pendekatan yaitu : teknokratik (ilmiah), partisipatif (peran serta stakeholders), bottom-up, top-down (proses musrenbang) dan politik.


2.2.3 RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2012 2.2.3.1 Agenda Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat Agenda pengembangan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat meliputi 5 (lima) tujuan yang hendak dicapai, yaitu: a. Tujuan pertama : Menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai tujuan menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran :

-

SKPD menerapkan SPM;

-

SKPD memiliki SOP.

2.

Meningkatnya

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan, dengan indikator sasaran : -

Pelaksanaan pembangunan tepat waktu;

-

Pelaporan dan evaluasi yang akuntabel (LPJK, LKPJ, ILPPD dan LAKIP) tepat waktu;

-

Pengawasan dan tindaklanjut temuan.

3.

Meningkatnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dengan indikator sasaran :

-

Penyusunan APBD tepat waktu;

-

Peningkatan pendapatan daerah;

-

Menurunnya SiLPA;

-

Tertibnya administrasi asset.

b. Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas SDM Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator sasaran :


-

Tuntas wajib belajar 12 tahun;

-

Meningkatnya tingkat kelulusan siswa;

-

Meningkatnya rasio guru, murid dan ruang kelas;

-

Meningkatnya standar kompetensi guru;

-

Meningkatnya rata-rata lama sekolah;

-

Angka Melek Huruf;

-

Menurunnya angka Buta Huruf;

-

Meningkatnya APK dan;

-

Meningkatnya APM.

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran : -

Meningkatnya Angka Harapan Hidup;

-

Menurunnya angka kematian ibu saat melahirkan;

-

Menurunnya angka kematian bayi;

-

Tingkat prevalence gizi anak (garis merah);

-

Penerapan PHBS.

3. Meningkatnya partisipasi KB, dengan indikator sasaran : -

Peningkatan jumlah PUS aktif KB;

-

Laju pertumbuhan penduduk;

-

Tingkat pertumbuhan keluarga pra sejahtera.

4. Meningkatnya kuantitas dan kapabilitas aparatur, dengan indikator sasaran: -

Recruitmen SDM aparatur;

-

Pendidikan dan pelatihan;

-

Pendidikan penjenjangan;

-

Reward and punishment.

5. Meningkatnya fungsi Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menyelesaikan kasus pesakitan, dengan indikator sasaran : -

Jumlah tenaga medis dan para medis;

-

Jumlah peralatan medis dan non medis;

-

Berkurangnya kasus rujukan.


6. Meningkatnya ketrampilan masyarakat, dengan indikator sasaran : -

Jumlah petugas pendamping lapangan;

-

Jumlah masyarakat yang dilatih;

-

Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

7. Meningkatnya prestasi di bidang olahraga, seni budaya dan Iptek dengan indikator sasaran : -

Prestasi bidang olahraga;

-

Prestasi ekonomi kreatif;

-

Prestasi bidang seni budaya.

8. Meningkatnya pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan indikator sasaran : -

Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB);

-

Berkurangnya PMKS.

c. Tujuan ketiga : Meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum Untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum, maka sasaran yang ditetatapkan adalah : 1. Terwujudnya kebebasan berpolitik, dengan indikator sasaran : -

Pembinaan organisasi politik;

-

Jumlah organisasi politik.

2. Terwujudnya transparansi informasi, dengan indikator sasaran : -

Peningkatan mitra jurnalistik;

-

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

-

Media cetak dan elektonik;

3. Terwujudnya kebebasan berorganisasi, dengan indikator sasaran : -

Jumlah organisasi kemasyarakatan;

-

Pembinaan organisasi masyarakat.

4. Meningkatnya wawasan kebangsaan, dengan indikator sasaran : -

Pembinaan keagamaan;


-

Cinta tanah air.

d. Tujuan keempat : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Untuk mencapai tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1. Menurunnya angka kriminalitas, dengan indikator sasaran: -

Fasilitasi pendampingan kasus traficking;

-

Penyalah gunaan NAPZA (narkotik dan penggunaan zat aditif lainnya).

2. Meningkatnya pam swakarsa, dengan indikator sasaran : -

Jumlah gardu siaga pengaman swakarsa.

3. Menurunnya pelanggaran PERDA, dengan indikator sasaran: -

Penertiban perizinan;

-

Rekomendasi BKPRD.

e. Tujuan kelima : Meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan Untuk mencapai tujuan meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintahan, dengan indikator sasaran : -

Pengembangan kerjasama.

2. Meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau, dengan indikator sasaran: -

Investasi.

2.2.3.2 Agenda Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Pro-Job, Pro-Poor dan ProGrowth dengan Menerapkan Prinsip Partisipatif Agenda pengembangan ekonomi lokal untuk pro job, pro poor dan pro growth dengan menerapkan prinsip partisipatif meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:


a. Tujuan pertama : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal Untuk mencapai tujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya pekonomian masyarakat, dengan indikator sasaran : -

Laju pertumbuhan ekonomi;

-

Pendapatan perkapita;

-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

-

Tingkat kemiskinan;

-

Tingkat pengangguran terbuka.

b. Tujuan kedua : Mengembangkan dunia usaha Untuk mencapai tujuan mengembangkan dunia usaha, maka sasaran yang ditetapkan adalah: 1. Meningkatnya lembaga pembiayaan, dengan indikator sasaran : -

Jumlah lembaga keuangan.

2. Meningkatnya wirausaha, dengan indikator sasaran : -

Jumlah wirausaha;

-

Fasilitasi wirausaha;

-

Jumlah petugas pendamping.

3. Terbentuknya badan usaha, dengan indikator sasaran : -

Jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

-

Jumlah usaha dalam bentuk kerjasama.

c. Tujuan ketiga : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Untuk mencapai tujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1.

Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran : -

Luas areal;

-

Produksi pangan;

-

Produksi perikanan;


-

Produksi peternakan;

-

Produksi perkebunan;

-

Diversifikasi pangan.

2.Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator sasaran : -

Nilai tukar petani;

-

Jumlah kelompok usaha tani;

-

Jumlah subsidi/fasilitasi.

d. Tujuan keempat : Meningkatkan produktivitas masyarakat Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata, dengan indikator sasaran : -

Fasilitasi industri kerajinan;

-

Penyerapan tenaga kerja.

2. Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman, dengan indikator sasaran : -

Fasilitasi industri makanan dan minuman;

-


3. Meningkatnya industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran : -

Fasilitasi industri kecil dan menengah;

-


2.2.2.3 Agenda Pemantapan Infrstruktur dan Pengembangan Konservasi SDA Untuk Meningkatkan Industri Pariwisata Agenda pemantapan infrstruktur dan pengembangan konservasi SDA untuk meningkatkan industri pariwisata meliputi 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai yaitu : a. Tujuan pertama : Meningkatkan kualitas infrastruktur


Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas infrsastruktur, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, dengan indikator sasaran : -

Tingkat kemantapan jalan;

-

Tingkat kemantapan jembatan.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya air, dengan indikator sasaran : -

Irigasi;

-

Air mikro;

-

Penataan sungai;

-

Penataan pantai;

-

Konservasi DTA (Chactment Area);

-

Sarana air bersih.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum, dengan indikator sasaran : -

Sarana dan prasarana perkantoran yang berstandar;

-

Sarana dan prasarana pasar;

-

Sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi;

-

Sarana dan prasarana perikanan;

-

Sarana dan prasarana pertanian;

-

Sarana dan prasarana pendidikan

-

Sarana dan prasarana kesehatan;

-

Sarana dan prasarana sanggar seni dan budaya;

-

Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);

-

Sarana dan prasarana olahraga;

-

Sarana dan prasarana panti sosial;

-

Sarana dan prasarana peternakan;

-

Sarana dan prasarana Dekranasda;

-

Sarana dan prasarana lingkungan hidup;

-

Sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;


-

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

-

Sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan energi;

-

Sarana dan prasarana ke-PU-an.

b. Tujuan kedua : Meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA Untuk mencapai tujuan meningkatkan pengelolaan dan konservasi SDA, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, dengan indikator sasaran : -

Ruang Terbuka Hijau (RTH);

-

Peralatan peringatan dini bencana;

-

Pencegahan dan penanggulangan bencana;

-

Reboisasi dan penghijauan;

-

Konservasi tanah.

2. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW, dengan indikator sasaran : -

Regulasi pemanfaatan ruang;

-

Pemetaan kawasan rawan bencana;

-

Pengembangan kawasan strategis daerah;

-

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Tujuan ketiga : Meningkatkan industri pariwisata Untuk mencapai tujuan meningkatkan industri pariwisata, maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1. Meningkatnya kunjungan wisata, dengan indikator sasaran : -

Jumlah wisatawan;

-

Kelompok sadar wisata;

-

Lama tinggal wisatawan.

2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, dengan indikator sasaran: -

Jumlah kelompok seni dan budaya;


-

Jumlah inovasi seni dan budaya;

-

Fasilitasi seni dan budaya.

3. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan destinasi, dengan indikator sasaran : -

Jumlah destinasi unggulan;

-

Jumlah inovasi destinasi;

-

Penyerapan tenaga kerja;

-

Fasilitas pendukung destinasi.

2.2.4 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) Kabupaten Samosir Tahun 2012 Pada tahun 2012, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan potensi lokal serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Samosir diarahkan pada “peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pariwisata, agribisnis, kerajinan, jasa, pertanian, perikanan dan peternakan yang didukung oleh pengembangan dunia usaha, infrastruktur, investasi dan keuangan daerah”. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan pariwisata dan pertanian dan penguatan sisi hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas baik di kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi perdesaan. 27

27

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2012, III-86 (Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah)


Tabel 2.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Samosir NO.

1

FAKTOR

PROYEKSI

2009

2010

2011

2012

5,10

5,58

6,33

6,57

- PDRB ADHB

1.287.457

1.674.207

1.945.597

2.211.661

- PDRB ADHK

1.002.460

1.053.806

1.120.476

1.190.453

11,30

10,36

10,00

9,95

60,65

60,42

59,70

59,16

2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan

0,06

0,06

0,06

0,06

1,43

1,41

1,35

1,34

4. Listrik, gas dan air bersih 5. Konstruksi

0,15

0,16

0,15

0,16

0,31

0,32

0,34

0,35

6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Pengangkutan dan komunikasi 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 9. Jasa-jasa

9,73

9,39

9,81

9,82

1,20

1,22

1,21

1,23

2,24

24,79

2,19

2,12

24,23

24,79

25,18

25,76

430.675.56 2.677,47

410.870.76 8.521,40

431.414.30 6.947,47

452.985.02 2.294,84

Pertumbuhan ekonomi

3

Tingkat inflasi

4

Struktur PDRB pendekatan produksi atau sektoral 1. Pertanian

5

REALISASI

Tingkat Investasi

Sumber: Samosir dalam Angka


2.2.5 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2012 Perekonomian Kabupaten Samosir baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Samosir sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Propinsi dan Nasional bahkan turut dipengaruhi kondisi perekonomian Internasional(global) sebagaimana pada saat ini terjadi krisis global yang dimulai dari Amerika Serikat. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Samosir pada Tahun 2012 diperkirakan adalah: pertama, kelangkaan pupuk bersubsidi dan non subsidi pemerintah yang terjadi saat musim tanam akan menurunkan hasil produksi pertanian, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketergantungan pangan terhadap produk dari luar (impor); Kedua, terjadinya krisis ekonomi global, dimana hal ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian nasional dan daerah. Ketiga, makin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya akan menuntut peran daerah semakin besar dalam pengelolaan pembangunan daerahnya termasuk untuk mengatasi rawan pangan dengan menggalakkan peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal; Keempat, Pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mendatangkan investor mengingat krisis global yang berkepanjangan; Kelima, makin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan; Keenam, regulasi perekonomian nasional dan alokasi anggaran pusat masih belum sebanding dengan biaya yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Samosir untuk Tahun 2012 diperkirakan adalah Pertama, persentase belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Langsung diperkirakan akan meningkat karena kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan gai PNS/CPNS serta penerimaan CPNS sebanyak 227 orang, sementara transfer dari pusat tidak signifikan pertambahannya; Kedua, Minimnya sarana dan prasarana perkantoran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan: Ketiga, masih banyaknya sarana prasarana umum yang harus dibenahi dan dibangun demi tercapainya visi dan misi RPJM-D yang ditetapkan; Keempat, kurang siapnya aparat pemerintah desa untuk ikut memacu pembangunan; Kelima, banyaknya masyarakat yang belum menyadari arti pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sehingga sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan dan hal ini juga sering menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dirubah dari rencana sebelumnya. 28

28

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2012, III-88 (Prioritas dan sarana pembangunan daerah)


2.2.6 Prioritas Pembangunan Daerah Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Samosir menjadi “Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan Yang Inovatif 2015”, 29 maka ditetapkan 14 (empat belas) prioritas pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2012 yaitu : 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2.

Pendidikan;

3.

Kesehatan;

4.

Pariwisata dan Budaya;

5.

Ketahanan Pangan;

6.

Penanggulangan Kemiskinan;

7.

Pengembangan Infrastruktur;

8.

Pelestarian Lingkungan;

9.

Pembangunan Perdesaan;

10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Penanggulangan Bencana; 12. Penanaman Modal; 13. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 14. Pembinaan Pemuda dan Olah raga. 2.2.7 Pagu Indikatif Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 ini, total anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan usulan program dan kegiatan dari seluruh SKPD adalah sebesar Rp.211.812.676.997,00 (dua ratus sebelas milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja ini akan dijelaskan pada tabel 5.1. yaitu pagu indikatif belanja langsung masing-masing SKPD tahun 2011 dan rencana tahun 2012

29

Ibid., IV-95


serta tabel 5.2. yaitu rencana program dan kegiatan SKPD Kabupaten Samosir tahun 2012. 30 Tabel 2.4 Pagu Indikatif Belanja Langsung Masing-Masing SKPD Kabupaten Samosir Tahun 2011 dan Rencana Tahun 2012 Belanja Langsung (Rp) No Satuan Kerja Perangkat Daerah 2011 2012 1

Dinas Pendidikan

47.372.449.374

17.170.795.524

2

Unit sekolah SMP/SMA/SMK

4.704.592.010

4.704.592.010

3

Dinas Kesehatan

6.917.437.613

7.824.538.635

4

Rumah Sakit Umum Daerah

5.436.427.500

6.318.335.500

5

Dinas Pekerjaan Umum

36.316.963.000

45.996.453.000

6

Dinas

Permukiman,

11.929.539.150

16.987.699.968

Pembangunan

3.648.513.250

4.004.587.750

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

3.167.442.460

7.541.163.460

3.096.099.125

3.118.935.000

Tata

Ruang,

Kebersihan dan Pertamanan 7

Badan

Perencanaan

Daerah 8

Informatika 9

Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan

10

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.604.713.300

2.390.975.000

11

Kantor Keluarga Berencana

1.074.878.600

1.953.982.050

12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan

2.794.506.750

7.229.868.750

dan

1.992.181.750

5.219.645.000

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

1.293.647.500

2.263.050.000

784.487.500

793.164.000

Olah Raga 13

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

Perdagangan 14

Terpadu 15

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

30

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2012, V-101 (Rencana program dan kegiatan prioritas daerah)


16

Satuan Polisi Pamong Praja

1.396.042.250

1.585.810.000

17

DPRD

0

0

18

KDH dan WKDH

0

0

19

Sekretariat Daerah

17.543.375.520

17.791.632.050

20

Sekretariat DPRD

7.618.059.000

6.148.059.000

21

Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset

7.125.136.825

7.116.251.500

1.401.324.000

1.561.586.500

Daerah 22

Inspektorat Kabupaten

23

Kantor Kecamatan Pangururan

704.611.000

704.611.500

24

Kantor Kecamatan Simanindo

599.980.000

599.980.000

25

Kantor Kecamatan Palipi

531.538.300

531.538.500

26

Kantor Kecamatan Nainggolan

634.025.000

634.025.000

27

Kantor Kecamatan Onan Runggu

470.450.000

470.450.000

28

Kantor Kecamatan Ronggur Nihuta

405.525.000

405.525.000

29

Kantor Kecamatan Sianjur Mulamula

447.135.000

447.135.000

30

Kantor Kecamatan Harian

355.150.000

356.900.000

31

Kantor Kecamatan Sitiotio

459.590.000

459.590.000

32

Badan Kepegawaian Daerah

3.086.393.644

3.370.591.000

33

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.954.058.500

2.806.356.000

34

Badan

3.570.757.000

7.997.835.000

3.114.153.797

3.673.771.300

10.865.251.000

9.900.600.000

3.741.344.102

3.660.250.000

977.699.000

977.699.000

4.440.160.000

6.679.695.000

203.575.637.820

211.812.676.997

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan Otonomi Desa 35

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

36

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Peternakan 37

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

38

UPTD Kebun Raya Samosir

39

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

JUMLAH Sumber: Samosir dalam Angka


BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN

Recommend Documents