BAB II DESKRIPSI LOKASI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II DESKRIPSI LOKASI

A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung 1. Letak Geografis dan Keadaan Alam Kabupaten Temanggung terletak di tengah wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan utara ke selatan 34.375 km dan timur ke barat 43.437 km. Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara 7º14'– 7º32'35" lintang selatan dan

110º23' – 110º46'30" bujur timur.

Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dengan udara pegunungan antara 20º - 30º C. Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Kabupaten Kendal dan Semarang

Sebelah Timur

: Kabupaten Semarang dan Magelang

Sebelah Selatan

: Kabupaten Magelang

Sebelah Barat

: Kabupaten Wonosobo

2. Wilayah Administratif Kabupaten Temanggung terdapat 20 kecamatan yaitu: Parakan, Kledung,

Bansari,

Selopampang,

Bulu,

Kranggan,

Temanggung, Pringsurat,

Tlogomulyo,

Kaloran,

Tembarak,

Kandangan,

Kedu,

Ngadirejo, Jumo, Gemawang, Candiroto, Bejen, Tretep, dan Wonoboyo. Kecamatan-kecamatan itucommit terdirito user dari 266 desa dan 23 kelurahan.

59

60 digilib.uns.ac.id


Keberadaan desa/kelurahan itu kemudian terbagi dalam 1.383 dusun, 139 lingkungan, 1.510 RW, dan 5.520 RT. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 201380 No

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Dusun

Lingkungan

RT

RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo Jumlah

14 13 13 19 6 12 13 12 12 14 14 16 14 19 13 10 14 14 11 13

2 19 1 1 -

53 40 43 91 17 50 72 41 108 115 109 108 108 95 66 57 75 49 29 57

22 108 6 3 -

266

23

1.383

139

314 138 176 297 575 151 216 129 253 360 410 364 402 395 269 326 270 146 134 195 5.52 0

75 44 45 84 136 44 60 52 96 112 104 104 108 112 61 63 74 54 27 55 1.51 0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2014

3. Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan perhitungan tahun 2013, jumlah penduduk kabupaten Temanggung sebanyak 739.873 jiwa yang terdiri dari 370.997 laki-laki (50,14 persen) serta 368.876 jiwa perempuan (49,86 persen). 80

Badan Pusat Statistika Kabupaten Temanggung, Temanggung Dalam Angka 2014, hal. 15 commit to user diakses di http://temanggungkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=39 pada 19 Agustus 2014.



Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 201381 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Parakan Kledung Bansari Bulu Temanggung Tlogomulyo Tembarak Selopampang Kranggan Pringsurat Kaloran Kandangan Kedu Ngadirejo Jumo Gemawang Candiroto Bejen Tretep Wonoboyo

0-14 12.490 5.562 4.947 11.085 19.031 5.263 7.522 4.585 10.363 11.298 9.157 11.867 13.513 12.587 6.504 7.643 7.101 4.707 4.783 6.070

15-29 11.554 5.615 4.806 9.936 17.803 5.030 6.437 3.875 10.163 10.463 8.468 10.273 12.459 11.342 5.575 6.759 5.917 3.938 4.386 4.832

Umur 30-44 12.099 5.876 5.261 11.243 17.990 5.232 6.531 4.143 10.570 11.654 9.587 11.106 12.810 12.307 6.685 7.779 7.378 4.667 4.772 5.815

45-64 11.388 5.871 5.559 10.625 18.928 4.994 6.362 4.303 10.410 11.020 9.997 10.873 12.772 12.155 7.306 7.043 7.503 4.640 4.527 5.806

65+ 3.614 2.065 1.751 3.342 5.878 1.747 2.180 1.512 3.731 4.074 3.867 3.968 4.303 3.835 2.325 2.626 2.695 1.681 1.338 2.043 Jumlah

Jumlah 51.145 24.988 22.323 46.232 79.630 22.266 29.031 18.419 45.237 48.510 41.076 48.089 55.856 52.230 28.392 31.848 30.594 19.633 19.807 24.567 739.873

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2014

4. Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan

dalam

sebuah

motto,

yaitu:

Temanggung.

commit to user 81

Ibid, hal. 27-34.

Bersama

Membangun



Visi daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu: “Terwujudnya

Temanggung

sebagai

daerah

agraris

berwawasan

lingkungan, bermasyarakat agamis, berbudaya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih.” Untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam enam misi daerah, yaitu: a. Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan. b. Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis, berbudaya, dan sejahtera. c. Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan. d. Mewujudkan

peningkatan

pendidikan

yang

berkualitas

tanpa

meninggalkan kearifan lokal. e. Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat. f. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik.

commit to user



B. Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan 1. Latar Belakang BPJS Kesehatan Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

Kesehatan

merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Visi BPJS Kesehatan ialah CAKUPAN SEMESTA 2019. Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan82: a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). b. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.

commit to user http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2 diakses pada tanggal 15 Juli 2014. 82


digilib.uns.ac.id

commit to user



a. Tahun1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk badan khusus di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G. A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional. b. Tahun 1984 Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negari Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI, dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. c. Tahun 1991 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota

keluarganya. Di samping commit to user

itu,

perusahaan

diizinkan



memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. d. Tahun 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah

menjadi

Perusahaan

Perseroan

(PT

Persero)

dengan

pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. e. Tahun 2005 Berdasarkan

keputusan

1241/Menkes/XI/2004

PT

Menteri Askes

Kesehatan (Persero)

RI

ditunjuk

Nomor sebagai

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. f. Tahun 2008 Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

112/Menkes/II/2008

mendapat

penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan, dan tatalaksana organisasi dan manajemen. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang commit to user



Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 mendirikan anak perusahaan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal dengan sebutan PT AJII. g. Tahun 2011 Terkait UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN di tahun 2011, PT Askes (Persero) resmi ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang meng-cover jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011. h. Tahun 2014 Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

4. Tugas BPJS Dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk: 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. commit to user



5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. 7) Memberikan

informasi

mengenai

penyelenggaraan

program

jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

5. Profil Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan Temanggung BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan perubahan dari PT Askes (Persero). Perubahan terjadi sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung terletak di Jalan M.T. Haryono (kompleks Ruko Pandean). BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) yang posisinya berada di bawah Kantor Cabang Utama Magelang. Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan dari kantor cabang yang bertugas sebagai pusat pelayanan informasi, rekrutmen peserta, pengelolaan pemberian manfaat (benefit) kepada peserta, serta pengelolaan hubungan kemitraan dengan provider BPJS Kesehatan. KLOK berlokasi di kabupaten/kota untuk memudahkan akses peserta dan mendekatkan pelayanan dengan peserta. commit to user



Fungsi KLOK sebagai berikut: a. Unit Pemasaran 1) Rekrutmen peserta, sosialisasi, dan edukasi langsung b. Unit Kepesertaan 1) Komunikasi dan pemberian informasi secara langsung dan tidak langsung 2) Penanganan keluhan langsung 3) Pendaftaran peserta c. Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer 1) Mengelola hubungan kemitraan dengan fasilitas kesehatan (faskes) primer 2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung ke faskes primer d. Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan 1) Mengelola hubungan kemitraan dengan fasilitas kesehatan rujukan 2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung ke faskes rujukan e. Unit Keuangan 1) Mengelola kas KLOKK serta pembayaran di KLOKK Tabel 2.3 Daftar Pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung No. 1 2 3 4 5 6

Nama Nur Khusaini Yuli Indarwati Ana Puji Lestari Catur Riyan Pratama Wahyu Pawestri

Jabatan Kepala Operasional Petugas RSUD Djojonegoro Petugas RSUD Djojonegoro Petugas RS PKU Muhammadiyah Petugas RSK Ngesti Waluyo Petugas di Kantor BPJS Kesehatan Temanggung commit to user

Sumber: BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung



C. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance)

dalam

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan,

Dinas

Kesehatan Kabupaten Temanggung mempunyai suatu pandangan jauh ke depan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung memiliki

visi:

BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA. Visi ini mengandung harapan: a. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya maka diperlukan tekad semua komponen kesehatan baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat untuk “BERSATU”. b. Masyarakat yang “MAJU” mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya peningkatan kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, dan lingkungan yang sehat. c. “SEJAHTERA” mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok kesehatan yang ditandai dengan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau. Berdasarkan visi di atas, maka Dinas Kesehatan menetapkan empat misi, yaitu: a. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Misi ini mengandung arti memberdayakan masyarakat melalui berbagai potensi yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak hanya commit to user



sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan kesehatan. b. Meningkatkan

kesehatan

individu,

keluarga,

masyarakat,

dan

lingkungan. c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan menjangkau seluruh masyarakat. d. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Misi ini mengandung maksud bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Temanggung harus berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Temanggung.

Dinas

kesehatan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) ksehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. commit to user



b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia

(SDM)

ksehatan,

obat

dan

perbekalan

kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. d. Pelaksanaan

pelayanan

kesehatan

masyarakat

yang

meliputi

pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. e. Pengelolaan pembiayan kesehatan masyarakat. f. Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan. g. Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. h. Pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperilaku sehat. i. Pengembangan

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

(UKBM). j. Pengembangan Manajemen Kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian, dan pengembangan kesehatan, serta pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). commit to user



k. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kesehatan. l. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Kesehatan. m. Pembinaan dan Fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta. n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terbagi atas beberapa bidang, yaitu: a. Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi: 1) Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data 2) Pengoordinasian

perencanaan,

evaluasi,

dan

pelaporan

program/kegiatan 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD 4) Pengelolaan

urusan

perencanaan

dan

pelaporan

kesekretariatan 5) Pengelolaan urusan keuangan 6) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas b. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat commit to user

bidang



Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Gizi, dan Kesehatan Keluarga. Dan mempunyai fungsi: 1) Pembinaan administrasi dan ketatausahaan pelayanan kesehatan, gizi, dan kesehatan keluarga 2) Pembinaan dan pembimbingan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPTD/Puskesmas dan jaringannya 3) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan gizi masyarakat dan institusi yang meliputi gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi 4) Penyusunan rencana kebutuhan, paket pertolongan gizi, dan sarana program gizi 5) Pelaksanaan pengendalian penlayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan swasta, dan pelayanan kesehatan keluarga, gizi di Puskesmas, pustu, PKD/Polindes, dan Posyandu 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Dan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit, dan penyehatan lingkungan commit to user



2) Penyusunan petunjuk pengelolaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 3) Penyelenggaraan operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit 4) Penyelenggaraan

operasional

pengendalian

sosialisasi

cara-cara

vektor/binatang

penyebab penyakit 5) Penyelenggaraan

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit 6) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra termasuk kesehatan haji 7) Penyelenggaraan operasional pelayanan imunisasi 8) Penyelenggaraan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah termasuk bencana 9) Penyelenggaraan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

pencegahan dan pemberantasan penyakit 10) Penyelenggaraan

koordinasi

upaya-upaya

pencegahan

dan

pemberantasan penyakit dengan lintas program, lintas sektor 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Kepala Dinas di bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Manusia, dan Organisasi profesi, Promosi Kesehatan, dan Peran Serta Masyarakat, commit to user



Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan. Dan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis bidang sumber daya kesehatan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi, promosi kesehatan, dan peran serta masyarakat serta kegiatan farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan 2) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia, promosi kesehatan, dan peran serta masyarakat, pengawasan kegiatan farmasi, makanan dan minuman, serta perbekalan kesehatan 3) Penyusunan perencanaan dan pengadaan kebutuhan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, pengadaan kefarmasian, dan perbekalan kesehatan 4) Pengoordinasian pelaksanaan

baik

lintas

pengembangan

program

dan

sumber

daya

lintas

sektoral,

manusia

dan

pengembangan profesi, promosi kesehatan dan peran serta masyarakat,

farmasi,

makanan,

minuman,

dan

perbekalan

kesehatan 5) Pengolahan dan penyusunan administrasi program pengembangan sumber daya kesehatan 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas e. UPTD Puskesmas

commit to user



Mempunyai

tugas

melaksanakan

pelayanan,

pembinaan,

dan

pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dan mempunyai fungsi: 1) Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan 2) Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan 3) Pelayanan kesehatan tingkat pertama 4) Penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat 5) Pembina teknis Puskesmas Pembantu dan Polindes 6) Pembina teknis unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan 7) Pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat 8) Penyelenggaraan urusan tata usaha puskesmas 9) Pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas f. UPTD Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Dan mempunyai fungsi: 1) Penerimaan,

penyimpanan,

pemeliharaan,

pengelolaan,

pendistribusian obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan commit to user

dan



2) Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan mutasi obat dan perbekalan kesehatan 3) Pengamatan terhadap mutu/kualitas obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan 4) Monitoring dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan 5) Penyelenggaraan tata usaha gudang obat dan perbekalan kesehatan g. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. Struktur organisasi Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terdiri dari: a. Kepala b. Sekretariat, membawahi: 1) Subbagian Perencanaan 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi: commit to user



1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2) Seksi Gizi 3) Seksi Kesehatan Keluarga d. Bidang

Pengendalian

Penyakit

dan

Penyehatan

Lingkungan,

membawahi: 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2) Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa 3) Seksi Penyehatan Lingkungan e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahi: 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat 3) Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan f. UPTD g. Kelompok Jabatan Fungsional Tabel 2.4 Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jabatan Nama Jabatan dr. Suparjo, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Agus Munadi, S. Sos Sekretaris Aris Wahyono, S. H Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Hidayah Sriningsih, S. Sos Kepala Sub Bagian Keuangan Khabib Mualim, S. KM., M. Kes Kepala Sub Bagian Perencanaan dr. Edi Rakhmanto Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Sukamsih, S. KM Kepala Seksi Pengendali dan Pemberantasan Penyakit Sri Hartati, S. KM Kepala Seksi Penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa Agustinus Sujadi KepalatoSeksi commit user Penyehatan Lingkungan Dra. Etty Wahyuningsih, M. Kes Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya


digilib.uns.ac.id

commit to user



D. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama mulai 1 Januari 2014, kepesertaannya meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Anggota TNI/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya, Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri dan anggota keluarganya, peserta asuransi kesehatan PT Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek dan anggota keluarganya. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS commit to user



termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. 1. Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut: a. Prinsip Kegotongroyongan Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan Indonesia. Dalam SJSN, prinsip gotong-royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong-royong, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya

akan

dimanfaatkan

kepentingan peserta. commit to user

sebesar-besarnya

untuk



c. Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. d. Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. e. Prinsip Kepersetaan Bersifat Wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peseta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat. f. Prinsip Dana Amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badaan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

commit to user



g. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2. Kepesertaan JKN Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi: a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, yang meliputi: orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta PBI ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. b. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, meliputi: a) Pegawai Negeri Sipil b) Anggota TNI c) Anggota Polri d) Pejabat Negara e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri f) Pegawai Swasta g) Pekerja yang tidak termasuk dalam angka a) sampai dengan f) yang menerima upah commit to user



Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi: a) Istri atau suami yang sah dari peserta b) Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: i.

Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri

ii.

Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

Sedangkan peserta bukan PBI JKN dapat juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri b) Pekerja yang tidak termasuk pada angka a) yang bukan penerima upah c) Pekerja sebagaimana dimaksud angka a) dan agka b), termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan 3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas: a) Investor b) Pemberi Kerja c) Penerima Pensiun d) Veteran e) Perintis Kemerdekaan commit to user



f) Bukan pekerja yang tidak termasuk dalam angka a) sampai dengan angka e) yang mampu membayar iuran 4) Penerima Pensiun terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun d) Penerima Pensiun selain pada angka a) sampai dengan c) e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada angka a) samapi dengan d) yang mendapat hak pensiun 5) Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-perundangan

tersendiri

3. Besaran Iuran a. Sebesar Rp 25.500,00 per orang per bulan, bagi peserta yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas III b. Sebesar Rp 42.500,00 per orang per bulan, bagi peserta yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas II c. Sebesar Rp 59.500,00 per orang per bulan, bagi peserta yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas I commit to user



4. Hak dan Kewajiban Peserta a. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan: identitas peserta dan manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan b. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk: membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja

5. Jenis Pelayanan Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh peserta JKN yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat media) serta akomodasi dan ambulans (manfaat nonmedis). Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yng diperlukan.

commit to user

BAB II DESKRIPSI LOKASI

Recommend Documents