A. ALUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
No.
1.
Aktivitas
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Perda Berwenang
Waktu
Output
Pengiriman draf rancangan Perda oleh SKPD pengusul
1 hari kerja
2.
Penerimaan draf rancangan Perda
1 hari kerja
Draf Rancangan Perda
3.
Disposisi draf Rancangan Perda
1 hari kerja
Draf Rancangan Perda
Draf Rancangan Perda
No.
4.
Aktivitas
Proses harmonisasi draf rancangan Perda
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Perda Berwenang
Waktu
5 hari kerja
Output
Draf Rancangan Perda: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf Perda tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangundangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundang-undangan
No.
5.
Aktivitas
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Perda Berwenang
Waktu
Output
Proses Koordinasi teknis/Pembahasan Substansi Finalisasi Rancangan Perda
60 hari kerja
Draf Rancangan Perda
5 hari kerja
Rancangan Perda
7.
Pengajuan Rancangan Perda ke DPRD
1 hari kerja
8.
Pembahasan di DPRD
Sesuai dengan Tata Tertib DPRD 14 hari kerja
6.
8.
Noreg, Penetapan/Pengesahan, Pengundangan
Rancangan Perda
Rancangan Perda
Perda
B. ALUR PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR
No.
1.
Aktivitas
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Pergub Berwenang
Waktu
Output
Pengiriman draf rancangan Pergub oleh SKPD pengusul
1 hari kerja
2.
Penerimaan draf rancangan Pergub
1 hari kerja
Draf Rancangan Pergub
3.
Disposisi draf Rancangan Pergub
1 hari kerja
Draf Rancangan Pergub
Draf Rancangan Pergub
No.
4.
Aktivitas
Proses harmonisasi draf rancangan Pergub
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Pergub Berwenang
Waktu
3 hari kerja
Output
Draf Rancangan Pergub: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf Pergub tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangundangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundangundangan
No.
5.
6.
7.
Aktivitas
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Pergub Berwenang
Waktu
Output
Proses Koordinasi teknis/Pembahasan Substansi Finalisasi Rancangan Pergub
60 hari kerja
Draf Rancangan Pergub
5 hari kerja
Rancangan Pergub
Penetapan/Pengesahan, Pengundangan
14 hari kerja
Pergub
C. ALUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SELAIN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR Pelaksana Mutu Baku Pengadmn. Kepala Kepala Kepala Pejabat No. Aktivitas Persuratan Bagian Subbagian Waktu SKPD Biro yang Output pada Biro PerundangPergub/ Hukum Berwenang Hukum undangan Kajian 1. Pengiriman draf 1 hari rancangan Produk kerja Draf Rancangan Produk Hukum Daerah oleh Hukum Daerah SKPD pengusul 2.
Penerimaan draf rancangan Produk Hukum Daerah
1 hari kerja
3.
Disposisi draf Rancangan Produk Hukum Daerah
1 hari kerja
Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
No.
4.
Aktivitas
Proses harmonisasi draf rancangan Produk Hukum Daerah
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Pergub/ Berwenang Kajian
Waktu
1 hari kerja
Output
Draf Rancangan Produk Hukum Daerah: 1. dikembalikan kepada SKPD pengusul, dalam hal draf tersebut dinilai belum sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundangundangan; atau 2. dilanjutkan untuk proses pembahasan substansi, bila telah sesuai dengan kaidah proses penyusunan peraturan perundangundangan
No.
Aktivitas
SKPD
Pengadmn. Persuratan pada Biro Hukum
Pelaksana Kepala Kepala Bagian Biro PerundangHukum undangan
Mutu Baku Kepala Pejabat Subbagian yang Pergub/ Berwenang Kajian
Waktu
Output
5.
Pembahasan
3 hari kerja
Draf Rancangan Produk Hukum Daerah
6.
Finalisasi Rancangan Produk Hukum Daerah
1 hari kerja
Rancangan Produk Hukum Daerah
7.
Penomoran Produk Hukum Daerah
1 hari kerja
Produk Hukum Daerah
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
