KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari 2015 Kepala Biro Perencanaan,

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini adalah berupa gambaran tentang kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014 sesuai dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2014. Adapun sasaran strategis Biro Perencanaan adalah Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik dengan 6 (enam) indikator kinerja dan target output 75 dokumen/laporan. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari 2015 Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, MSc. NIP. 19640521 199003 1 001

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

i


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

1.

2.

3.

4.

5.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan salah satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi manajemen mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian khususnya pada aspek manajemen perencanaan. Secara struktur organisasi, Biro Perencanaan terdiri dari empat Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan mencakup: (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Tujuan organisasi yang diemban Biro Perencanaan adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. Untuk itu Biro Perencanaan harus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi dan dokumen kinerja Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Biro Perencanaan Tahun 2014, dan sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2014, maka ditetapkan sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik. Adapun pencapaian target indikator kinerja berkisar antara 95-100% (berhasil).

Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan sebesar Rp36.551.455.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp32.962.060.814 atau mencapai 90,18%. Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pada 4 (empat) Bagian dengan alokasi anggaran sebagai berikut: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah sebesar Rp9.312.180.000 dengan realisasi mencapai Rp7.985.659.045 (85,75%); (2) Bagian Penyusunan Anggaran sebesar Rp10.214.965.000 dengan realisasi mencapai Rp9.900.165.895 (96,92%); (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp10.487.494.000 dengan realisasi mencapai Rp9.026.081.144 (86,07%); dan untuk (4) Bagian Pelaporan sebesar Rp6.536.816.000 dengan realisasi mencapai Rp6.050.154.730 (92,56%).


iii


iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................

i

DAFTAR ISI............................................................................................................................................................

v

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................................

vi

BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang....................................................................................................................... 1.2

1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi ........................................................................................

2

Tantangan dan Permasalahan ........................................................................................

4

1.3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan ........................................

1.5

Sumberdaya Manusia (SDM) Biro Perencanaan .....................................................

5

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.........................................................................

7

1.4

1.6

2

Dukungan Anggaran ...........................................................................................................

6

2.1. Rencana Strategis .................................................................................................................

7

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 .........................................................

8

2.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 ...........................................................................

9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN .............................................................

15

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ...............................................

15

3.2. Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2014 .............................................

15

3.4. Capaian Kinerja Lainnya ...................................................................................................

28

BAB IV. PENUTUP .............................................................................................................................................

31

LAMPIRAN ..........................................................................................................................................................

33

3.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................

16

3.5. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................................................


28

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6.

Tabel 7. Tabel 8.

vi

Halaman

Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2014 ................................................. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2014 ............................................................ Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan ...................... Capaian Indikator Kinerja Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah .................................................................................................................... Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kinerja Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran .............................................................. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro......................................................................................................................... Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja ............................... Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) .......................................................................................................................


10 15 17 19 21

25 27 28

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai salah satu komponen dari SAKIP, Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Biro Perencanaan sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja menyusun Laporan

Kinerja Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumberdaya publik yang digunakan sepanjang Tahun 2014.

Laporan Kinerja Biro Perencaaan Tahun 2014 ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2014.

Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

1

akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement). 1.2.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian terdiri dari 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan salah satu diantaranya adalah Biro Perencanaan. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

melaksanakan fungsi manajemen pendukung pembangunan pertanian dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sedangkan Biro Perencanaan melaksanakan fungsi manajemen

mendukung pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian, khususnya pada aspek manajemen perencanaan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Biro Perencanaan mempunyai sejumlah tugas dan fungsi. Adapun tugas Biro Perencanaan adalah melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan rencana kegiatan dan program Kementerian Pertanian, sedangkan fungsi yang dilaksanakan Biro Perencanaan adalah: (1) Koordinasi dan

penyiapan penyusunan kebijakan, program dan wilayah pembangunan pertanian; (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; penyusunan

laporan

pelaksanaan

kegiatan

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. 1.3.

(4) Koordinasi dan

pembangunan

pertanian;

dan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kpts/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tersebut di atas, struktur organisasi

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 4 (empat)

Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional, yaitu: (1) Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, (2) Bagian Penyusunan Anggaran, (3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi, (4) Bagian Pelaporan, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan rincian tugas masing-masing bagian tersebut sebagai berikut: 2


1.3.1. Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.

2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian.

3) Sub Bagian Perencanaan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.

1.3.2. Bagian Penyusunan Anggaran, terdiri dari: 1) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian.

2) Sub Bagian Administrasi Anggaran I, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan.

3) Sub Bagian Administrasi Anggaran II, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas

pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar Bagian Anggaran 18.

1.3.3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi, terdiri dari: 1) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi I, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi APBN, Dana Dekonsentrasi, dan Dana

Tugas Pembantuan.

2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK),

subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18.


3

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat serta kearsipan Biro Perencanaan.

1.3.4. Bagian Pelaporan, terdiri dari: 1) Sub Bagian Data dan Analisis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian.

2) Sub Bagian Pelaporan Kementerian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.

3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan.

1.3.5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional perencana dan jabatan

fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.

3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1.4.

Tantangan dan Permasalahan

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan kegiatan Kementerian

Pertanian merupakan hal yang kompleks dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, agar rencana program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan

memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan pertanian.

4


Dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian

tersebut,

Biro

Perencanaan

menghadapi

berbagai

tantangan

dan

permasalahan, antara lain: (1) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian belum berjalan secara optimal; (2) Data dukung untuk perencanaan pembangunan pertanian masih tersebar di berbagai unit kerja Kementerian Pertanian dan instansi di daerah,

sehingga sulit untuk dihimpun dan dimanfaatkan secara cepat; (3) Data dukung untuk perencanaan pembangunan pertanian yang tersedia saat ini masih memerlukan

penyempurnaan lebih lanjut agar dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan

kebijakan dan program pembangunan pertanian; (4) Masih terdapat beberapa unit kerja yang menyampaikan laporan tidak sesuai waktu, yang mengakibatkan data dan

analisis hasil capaian dan evaluasinya belum dapat digunakan sebagai umpan balik untuk penyusunan perencanaan berikutnya; (5) Akibat adanya perubahan kebijakan regulasi Pemerintah yang berdampak pada kebijakan pembangunan pertanian,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program pembangunan

pertanian; dan (6) Masih perlunya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dalam mendukung perencanaan pembangunan pertanian ke depan. 1.5.

Sumberdaya Manusia (SDM) Biro Perencanaan

Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM)

yang

mendukung

pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan

Tahun

2014

sebanyak 105 orang yang

tersebar di 4 (empat) Bagian dan

Rumpun

Jabatan

Fungsional Perencana, dengan rincian

sebagai

berikut:

(1) Kepala Biro Perencanaan

sebanyak 1 (satu) orang; (2) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah sebanyak 18 orang; (3) Bagian Penyusunan Anggaran sebanyak 19 orang; (4) Bagian

Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 33 orang, (5) Bagian Pelaporan sebanyak 14 orang, dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 20 orang. Jumlah pegawai Biro Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

5

Perencanaan ini berkurang sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 1,87% dibanding

Tahun 2013.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai, Biro Perencanaan pada Tahun 2014

menyertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan maupun program magang di luar negeri. Adapun kegiatan pelatihan dan program magang yang diikuti oleh pegawai Biro Perencanaan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

2) 3) 4)

Program magang Urban Planning yang diselenggarakan di Jepang pada tanggal 7

Juni-5 Juli 2014.

Pelatihan Agricultural Management for Officials of ASEAN Countries yang

diselenggarakan di Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 11-24 September 2014.

Pelatihan Sufficiency Economy in the Context of Agricultural Development yang diselenggarakan di Thailand pada tanggal 21-30 September 2014.

Pelatihan ICLPST's 124th Regular Session on Agricultural Development and Policy yang diselenggarakan di Taiwan pada tanggal 3-31 Oktober 2014.

Secara rinci perkembangan SDM Biro Perencanaan pada Tahun 2014 berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan, dapat dilihat pada Lampiran 2. 1.6. Pada

Dukungan Anggaran Tahun

Anggaran

2014

pagu

anggaran

Biro

Perencanaan

sebesar

Rp36.551.455.000 dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2014 mencapai sebesar Rp32.962.060.814 (90,18%).

6


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

Rencana Strategis

2.1.1. Visi Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan Tahun 2010-2014, disebutkan

bahwa visi Biro Perencanaan adalah “terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mencapai target pembangunan pertanian”. 2.1.2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Biro Perencanaan melaksanakan misi sebagai berikut:

1) Menyusun rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah yang selaras dengan semangat reformasi perencanaan dan penganggaran.

2) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang akuntabel.

2.1.3. Tujuan Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan selama periode Tahun 2010-2014 adalah menyusun rumusan kebijakan, program, wilayah dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaporan pimpinan. 2.1.4. Sasaran Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Biro Perencanaan, maka sasaran strategis Biro Perencanaan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penyusunan dokumen

rumusan kebijakan, program dan wilayah, dokumen anggaran, dokumen pemantauan dan evaluasi, serta dokumen kinerja Kementerian Pertanian. 2.1.5. Kebijakan Dalam melaksanakan tugasnya, maka arah kebijakan Biro Perencanaan dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian adalah: menyusun rumusan kebijakan, Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

7

program

dan

perencanaan

wilayah

pembangunan

pertanian,

penganggaran,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara partisipatif, terpadu dan terkoordinir antar instansi terkait di pusat dan daerah. 2.1.6. Strategi Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1) Membangun dan mengembangkan perencanaan berbasis kawasan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nasional di bidang pertanian.

2) Mengembangkan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan yang mudah diacu dan diterapkan oleh unit kerja perencanaan di Pusat dan Daerah.

3) Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan pembangunan pertanian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Pusat dan Daerah.

4) Mengembangkan

dan

menerapkan

instrumen

dan

metode

perencanaan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan.

5) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah.

6) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pembinaan terhadap rumpun Jabatan Fungsional Perencana.

7) Memfungsikan sarana teknologi dan dukungan data dan informasi dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian.

8) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan teknis dan manajemen perencanaan, 2.2.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut

kegiatan-kegiatan Tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

8


Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan pertanian, Biro Perencanaan menyusun dokumen RKT Biro Perencanaan Tahun 2014 mengacu pada Renstra Biro Perencanaan Tahun 2010-2014,

Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 dan Renstra

Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. RKT Biro Perencanaan Tahun 2014 disusun

untuk memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Biro Perencanaan dalam

melakukan pembinaan dan melaksanakan tugasnya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi.

Sasaran strategis Biro Perencanaan yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik dengan indikator kinerja: 1.

Jumlah dokumen penyusunan kebijakan, program dan wilayah sebanyak 15

2.

Jumlah dokumen penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran sebanyak 17

3. 4. 2.3.

dokumen. dokumen.

Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan ketatausahaan biro sebanyak 20 laporan.

Jumlah laporan pelaksanaan kinerja sebanyak 15 laporan. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014

Didalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2014, telah

ditetapkan sasaran strategis yaitu dokumen perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas

baik, dengan 6 (enam) indikator kinerja untuk mencapai target 75 dokumen/laporan.

Berikut ini adalah Tabel PK Biro Perencanaan Tahun 2014 yang telah disepakati antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Perencanaan.


9

Tabel 1. Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2014 Sasaran Strategis 1. Dokumen Perencanaan 2. Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan 3. Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik 4. 5.

6.

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan (dokumen) Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah (dokumen/laporan) Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran (dokumen/laporan) Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro (laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja (laporan) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP (laporan)

6 13 21 20 14 1

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka Biro Perencanaan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2.3.1. Aspek Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, meliputi: 1)

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian,

2)

Penyusunan

3) 4) 5)

Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan. Dokumen

Penetapan

Kinerja

Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan.

(PK)

Kementerian

Pertanian,

Koordinasi Pengarusutamaan Gender.

Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja Pertanian 2015-2019. Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim.

6)

Koordinasi Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045.

8)

Koordinasi Perencanaan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Mendukung

9)

Apresiasi Peningkatan Kapasitas Perencana.

7)

Penyusunan Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019.

Kebijakan Nasional.

10) Pemetaan Kawasan Pertanian Berbasis Website.

11) Penyusunan Metode Perencanaan Pertanian.

12) Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Berbasis Kewilayahan.

10


13) Penyusunan Dokumen Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2015 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2015.

14) Penyusunan dan Sosialisasi e-Proposal untuk Perencanaan Tahun 2015.

15) Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2014 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2014.

2.3.2. Aspek Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran, meliputi: 1)

Penyusunan Rancangan APBN-P 2014 Lingkup Kementerian Pertanian.

3)

Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2015 Pagu Anggaran Lingkup

2)

4)

5) 6)

7)

8) 9)

Penelitian RKA-KL Kementerian Pertanian TA. 2015. Kementerian Pertanian Tahun 2015.

Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2015 Pagu Alokasi Anggaran. Penyusunan Dokumen Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2014.

Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2015 (Pedoman

Penelitian RKA-KL).

Apresiasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal.

Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2014. Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2014.

10) Penyusunan Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Bidang Pertanian 2014 dan Koordinasi, Pembinaan DAK Bidang Pertanian 2014.

11) Penyusunan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

12) Penyusunan Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

13) Sosialisasi Draft Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015.

14) Workshop Penelaahan RKA DAK Bidang Pertanian Tahun 2015. 15) Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2014.

16) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian TA. 2014.

17) Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2014.

18) Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2015.

19) Penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2015.

20) Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 Lingkup Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

11

21) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014.

2.3.3. Aspek Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro, meliputi: 1)

Workshop Aplikasi Monev.

3)

Pemantauan

2) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan

Kegiatan/Program

(Provinsi/Kabupaten/ Kota/UPT), berdasarkan PP 39/2006.

Tingkat

Satker

Evaluasi Pembangunan Pertanian 2010-2014.

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian.

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian. Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan.

Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana.

10) Pelaksanaan Dukungan Kinerja Fungsional Perencana dan Analisis Perencanaan,

Pelaksanaan Anggaran Serta Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian.

11) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Biro Perencanaan. 12) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan. 13) Pengendalian Intern Biro Perencanaan.

14) Penyebaran Informasi (website) Biro Perencanaan.

15) Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan.

16) Pengelolaan Administrasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi. 2.3.4. Aspek Laporan Pelaksanaan Kinerja, meliputi:

1)

Penyusunan Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan

2)

Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian.

3) 4)

12

Komoditas.

Analisis Data Pertanian Terkini.

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2014.


5)

Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian,

6)

Penyusunan Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan

7)

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kementerian Pertanian pada Program TNI

Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas).

Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-92 dan ke-93.

8)

Penyusunan Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang

9)

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Kinerja

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).

10) Penyusunan Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Menteri Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan).

11) Penyusunan Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan.

12) Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian TA. 2014.

13) Pelaksanaan Kegiatan Peran Sektor Pertanian dalam Memfasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi yang Dapat Mengacu Aktivitas Ekonomi Perdesaan.

14) Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Pelaporan.

15) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan).


13

14


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BIRO PERENCANAAN

3.1.

Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro

Perencanaan pada Tahun 2014, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil

(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.

Pencapaian Sasaran Biro Perencanaan Tahun 2014

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014, maka

sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2014 adalah Dokumen Perencanaan

Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik. Sebagai acuan untuk pencapaian sasaran strategis ini,

Biro Perencanaan telah menetapkan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014 sebagai alat ukur keberhasilan dengan target sebanyak 75 dokumen/laporan, yang terdiri dari 40 dokumen dan 35 laporan. Capaian target sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2014 seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2014 Sasaran Strategis 1. Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik

2. 3. 4. 5.

6.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan (dokumen) Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah (dokumen/laporan) Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran (dokumen/ laporan) Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro (laporan) Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja (laporan) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP (laporan)

6

6

100

13

13

100

21

21

100

20

19

95

1

1

14

14


100 100

15

3.3.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masingmasing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2014. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. Jumlah Dokumen Penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan

Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan

Biro Perencanaan Tahun 2014 dengan target jumlah dokumen sebanyak 6 dokumen,

terealisasi sebanyak 6 dokumen atau dapat dikatakan tercapai 100% (berhasil). Jika

dibandingkan dengan jumlah dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan yang dihasilkan pada Tahun 2013 sebanyak 6 dokumen, maka capaian Tahun 2014 sama dengan capaian Tahun 2013 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%).

Dokumen RKT merupakan penjabaran dari Dokumen Renstra yang berisi kegiatan

Tahunan dan dituangkan dalam sasaran strategis, indikator kinerja dan target dari masing-masing indikator yang akan dilaksanakan oleh unit kerja organisasi. Dokumen

PK berisi pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun. Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (performance agreement). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang

telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai.

Pada Tahun 2014 telah disusun Dokumen RKT 2015 lingkup Kementerian Pertanian,

Sekretariat Jenderal serta Biro Perencanaan masing-masing sebanyak 1 dokumen dan Dokumen PK

Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal serta Biro Perencanaan

masing-masing sebanyak 1 dokumen. Dokumen PK yang telah disusun telah ditandatangani dan diserahkan kepada pihak terkait sesuai batas waktu yang telah

16


ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik

1.

Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan (dokumen) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan

Capaian (%)

Target

Realisasi

6 Dokumen

6 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100

3 Dokumen

3 Dokumen

100

100

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen

Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan adalah : (1) dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyusunan dokumen RKT lingkup Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

dan

Kementerian

Pertanian;

(2) dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyusunan dokumen PK lingkup Biro Perencanaan,

Sekretariat

Jenderal, dan

Kementerian

Pertanian;

dan

(3) dilaksanakannya kegiatan reviu terhadap LAKIP Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian sehingga dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja yang masih belum SMART.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro

Perencanaan adalah: terjadinya berbagai perubahan terkait kebijakan dan anggaran

yang menyebabkan keterlambatan penyampaian dokumen PK Eselon-I ke Biro Perencanaan.

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Penyusunan

Dokumen RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro

Perencanaan

sebesar

Rp730.067.000

Rp471.600.830 atau mencapai 64,59%.

dengan

realisasi

anggaran


sebesar

17

3.3.2.

Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan, Program dan

Wilayah Tahun 2014 dengan target jumlah dokumen/laporan sebanyak 13

dokumen/laporan, terealisasi sebanyak 13 dokumen/laporan atau secara persentase ukuran keberhasilan tercapai 100% (berhasil). Jika dibandingkan dengan Jumlah

Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah yang dihasilkan pada Tahun 2013 yaitu sebanyak 15 dokumen, maka jumlah dokumen yang dihasilkan pada Tahun 2014 menurun sejumlah dua dokumen (10%). Penurunan yang

jumlah

dihasilkan

dokumen

tersebut

disebabkan adanya penyesuaian judul kegiatan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada

serta penggabungan beberapa

judul laporan kegiatan. Selain

itu, terdapat output indikator kinerja yang pada Tahun 2013

masuk dalam indikator kinerja

Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah, namun pada

Tahun 2014 masuk menjadi output indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyusunan RKT dan PK Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan. Capaian Tahun 2014 ini apabila dilihat dari segi persentase capaian tidak mengalami

peningkatan dari capaian Tahun 2013 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah seperti pada Tabel 4.

18


Tabel 4.

Capaian Indikator Kinerja Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

Sasaran Strategis Dokumen Perencanaan Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang Berkualitas Baik

Indikator Kinerja 2.

Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah Dokumen Koordinasi Pengarusutamaan Gender Dokumen Koordinasi Perencanaan Tenaga Kerja Pertanian 2015-2019 Dokumen Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Dokumen Koordinasi Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045 Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Dokumen Koordinasi Perencanaan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Mendukung Kebijakan Nasional Dokumen Apresiasi Peningkatan Kapasitas Perencana Dokumen Pemetaan Kawasan Pertanian Berbasis Website Dokumen Penyusunan Metode Perencanaan Pertanian Dokumen Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Berbasis Kewilayahan Dokumen Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2015 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian 2015 Dokumen Penyusunan dan Sosialisasi eProposal untuk Perencanaan Tahun 2015 Laporan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2014 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2014

Target

Realisasi

13 Dokumen/ Laporan 1 Dokumen

13 Dokumen/ Laporan 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Capaian (%) 100 100 100 100 100 100 100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100 100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Laporan

1 Laporan

100

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Dokumen/Laporan

Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah adalah: (1) dilaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan sosialisasi terkait penyusunan kebijakan dan program

pembangunan pertanian dengan berbagai pihak terkait, antara lain: Sosialisasi Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, Sosialisasi e-Proposal, dan Sosialisasi

Sistem Informasi Kawasan Pertanian (SIKP); (2) dilaksanakannya koordinasi perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan mendukung kebijakan nasional; dan (3) dilaksanakannya kegiatan apresiasi peningkatan kapasitas perencana dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pertanian.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Dokumen/Laporan

Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah adalah : (1) kapasitas perencana khususnya yang menangani Sistem Informasi Geospasial (SIG) masih kurang memadai Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

19

dan (2) terkait dengan pelaksanaan e-proposal, SDM perencana di daerah masih kurang

familiar terhadap penggunaan website dan jaringan internet di daerah masih kurang memadai. Alokasi

anggaran

Dokumen/Laporan

untuk

mendukung

Penyusunan

pelaksanaan

Kebijakan,

Program

indikator dan

kinerja

Wilayah

Jumlah

sebesar

Rp8.582.113.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.514.058.215 atau mencapai

87,55%. 3.3.3.

Jumlah

Dokumen/Laporan

Penyusunan,

Pembinaan

dan

Evaluasi

Anggaran Capaian Jumlah

indikator

kinerja

Dokumen/Laporan

Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Tahun 2014 dengan target sebanyak 21 dokumen/laporan

terealisasi

sebanyak 21 dokumen atau secara

persentase

keberhasilan

tercapai

ukuran

100%

(berhasil). Jika dibandingkan

capaian Tahun 2013 pada indikator kinerja yang sama, yaitu target dan realisasi

sebanyak 17 laporan (100%), maka jumlah dokumen yang dihasilkan pada Tahun 2014

meningkat sebanyak 4 (empat) dokumen (atau secara persentase meningkat 23,53%).

Namun demikian, capaian Tahun 2014 ini apabila dilihat dari segi persentase capaian

tidak mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2013 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%).

Penambahan 4 (empat) laporan tersebut disebabkan karena adanya 4 (empat) kegiatan

baru yang dilaksanakan pada Tahun 2014 yaitu: (1) Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Penyusunan RKA-KL 2015 (Pedoman Penelitian RKA-KL), (2) Apresiasi Penyusunan

Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal, (3) Workshop Penelaahan RKA DAK Bidang Pertanian Tahun 2015, dan (4) Penyusunan Standar Biaya Keluaran 20


Kementerian Pertanian Tahun 2015. Capaian Indikator Kinerja Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran seperti pada Tabel 5 dibawah ini. Tabel 5.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kinerja Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran


Kegiatan-kegiatan

Dokumen/Laporan


Dokumen/Laporan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Dokumen Rancangan APBN-P 2014 lingkup Kementerian Pertanian Dokumen Penelitian RKA-KL Kementerian Pertanian TA. 2015 Dokumen Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2015 Pagu Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015 Dokumen Koordinasi Penyusunan Rancangan APBN 2015 Pagu Alokasi Anggaran Dokumen Identifikasi Hasil Revisi DIPA dan POK 2014 Dokumen Sinkronisasi Penyusunan RKAKL 2015 (Pedoman Penelitian RKA-KL) Dokumen Apresiasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Dokumen Koordinasi dan Identifikasi Anggaran Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2014 Dokumen Rapat Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2014 Dokumen Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pertanian 2014 dan Koordinasi, Pembinaan DAK Bidang Pertanian 2014 Dokumen Penyusunan dan Validasi Data Teknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 Dokumen Penyusunan Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 Dokumen Sosialisasi Draft Juknis DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 Dokumen Workshop Penelaahan RKA DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 Dokumen Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Anggaran 2014 Dokumen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2014 Dokumen Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2014 Dokumen Penyusunan Standar Biaya Keluaran Kementerian Pertanian Tahun 2015 Dokumen Penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2015 Dokumen Penyusunan Nota Keuangan dan Dokumen RAPBN 2015 Lingkup Kementerian Pertanian Dokumen Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014

21 Dokumen

21 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan,

dan

yang

mendukung

pencapaian

Pembinaan

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

indikator

kinerja

Evaluasi

Jumlah

Anggaran:

(1) dilaksanakannya berbagai kegiatan koordinasi di bidang penyusunan, pembinaan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

21

dan evaluasi anggaran yang dihadiri oleh semua pihak terkait dan (2) dilaksanakannya

penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian dan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Pertanian yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian baik di Pusat maupun Daerah. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pencapaian

indikator

kinerja

Jumlah

Dokumen/Laporan Penyusunan, Pembinaan dan Evaluasi Anggaran adalah: (1) Dalam

mengkoordinasikan penyusunan RKA-KL lingkup Kementerian Pertanian, masih sering terjadi ketidaklengkapan data dukung dalam penelaahan RKA-KL, mengakibatkan

keterlambatan dalam penyempurnaan penyusunan RKA-KL hasil penelaahan;

(2) Penambahan kegiatan baru yaitu Reviu dan Penelitian RKA-KL TA. 2014 yang

dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memerlukan penyesuaian waktu terhadap penyelesaian RKA-KL; (3) Proses input dan

output data teknis DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pusat melalui Aplikasi

e-Proposal Kementerian Pertanian masih memerlukan penyempurnaan; dan (4) Proses

penyusunan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial terlambat karena kehati-

hatian dalam menjustifikasi kegiatan yang masuk dalam belanja bantuan sosial harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Laporan Penyusunan, Pembinaan dan

Evaluasi Anggaran sebesar Rp10.214.965.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.900.165.895 atau mencapai 96,92%. 3.3.4.

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan

Biro Tahun 2004, dengan target 20 laporan, terealisasi sebanyak 19 laporan atau secara persentase ukuran keberhasilan tercapai 95% (berhasil). Apabila dibandingkan dengan

capaian kinerja Tahun 2013 dengan indikator kinerja yang sama, maka realisasi jumlah

laporan Tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) laporan (atau secara persentase menurun sebesar 5%).

22


Penurunan jumlah laporan tersebut disebabkan karena terdapat 1 (satu) output

indikator kinerja (laporan) yang tidak dapat terealisasi pada Tahun 2014 yaitu Laporan

Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2014. Tidak terealisasinya output

indikator

kinerja

(laporan) tersebut disebabkan pada

saat

awal

persiapan

pelaksanaan kegiatan bersamaan

dengan dikeluarkannya kebijakan

kabinet pemerintahan yang baru terkait

upaya

penghematan

belanja anggaran terhadap sisa anggaran kegiatan Tahun 2014

yang akan direalokasikan untuk kegiatan refocusing pembangunan pertanian Tahun 2014, sehingga kegiatan Laporan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Lingkup

Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2014 dimasukkan ke dalam penghematan belanja anggaran.

Apabila dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada Tahun 2013, maka terdapat perubahan beberapa judul output (laporan) pada indikator kinerja Jumlah Laporan

Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro Tahun 2014. Perubahan judul output tersebut berdasarkan kebutuhan dan relevansi hasil evaluasi dengan kondisi yang ada.

Kegiatan (judul output) Tahun 2013 yang tidak dilaksanakan lagi pada Tahun 2014

antara lain: (1) Laporan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian; (2) Laporan Implementasi 7 Gema Revitalisasi Kaitannya dengan 4 Target Sukses

Kementerian Pertanian; (3) Telaah Sistem Perbenihan; dan (4) Telaah Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Padi. Sementara itu, terdapat beberapa kegiatan pemantauan dan evaluasi yang baru dilaksanakan pada Tahun 2014, yaitu: (1) Evaluasi

Pembangunan Pertanian 2010-2014; (2) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian; (3) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; dan (4) Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2014. Capaian dan output Laporan Kinerja Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Tahun 2014

23

yang dihasilkan pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro dapat dilihat pada Tabel 6.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro adalah: (1) dilaksanakannya berbagai kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; dan (2) dilaksanakannya

kegiatan Workshop Aplikasi Monev yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan capaian kegiatan pembangunan pertanian baik dari segi substansi maupun ketepatan waktu.

Permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan,

Evaluasi

dan

Ketatausahaan Biro adalah: (1)

Aplikasi PMK 249/2011 sebagai sumber

pengambilan

data

capaian realisasi fisik output dan

realisasi fisik anggaran terkadang mengalami gangguan (error); (2) Pengisian data

capaian fisik output pada aplikasi PMK 249/2011 oleh petugas pelaporan di tingkat satker belum terlaksana secara tertib dan teratur sesuai jadwal; dan (3) Pengiriman

Laporan Triwulanan DAK Bidang Pertanian dari SKPD di daerah penerima DAK Bidang

Pertanian belum terlaksana secara tertib dan teratur sesuai jadwal.

24


Tabel 6.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro


4.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro Laporan Workshop Aplikasi Monev Laporan Evaluasi Kegiatan Utama/Strategis Lingkup Kementerian Pertanian Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program (Prov/Kab/Kota/UPT) berdasarkan PP39/2006, terdiri dari: Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program (Prov/Kab/ Kota/UPT) berdasarkan PP 39/2006 dan Laporan Pemantauan Kegiatan Berbasis Gender Laporan Evaluasi Pembangunan Pertanian 2010-2014 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian, terdiri dari: Laporan Evaluasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2013 dan Laporan Akhir DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 Evaluasi Program Pembangunan Pertanian Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2014 Penyelenggaraan Tata Usaha Biro Perencanaan Laporan Pelaksanaan Kesekretariatan Fungsional Perencana Dukungan Kinerja Fungsional Perencana dan Analisis Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran Serta Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Biro Perencanaan, terdiri dari: Laporan Barang Milik Negara (BMN) Biro Perencanaan dan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Biro Perencanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan Pengendalian Intern Biro Perencanaan Penyebaran Informasi (Website) Biro Perencanaan Pengelolaan Administrasi Satker Biro Perencanaan Pengelolaan Administrasi Bagian Pemantauan dan Evaluasi

20 Laporan

19 Laporan

Capaian (%) 95

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

100 100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

2 Laporan

1 Laporan

2 Laporan

100

1 Laporan

100

2 Laporan

2 Laporan

100

1 Laporan

-

-

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

2 Laporan

2 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 laporan

100

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 laporan

100 100

1 laporan

100

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Ketatausahaan Biro sebesar Rp10.487.494.000, dengan

realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp9.026.081.144 atau mencapai 86,07%.


25

3.3.5. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2014, dengan target sebanyak 14 laporan, terealisasi sebanyak 14 laporan, atau secara persentase

ukuran keberhasilan tercapai 100% (berhasil). Jika dibandingkan capaian Tahun 2013 dengan indikator kinerja yang sama, yaitu target dan realisasi sebanyak 15 laporan

(100%), maka jumlah laporan yang dihasilkan pada Tahun 2014 menurun sebanyak 1

laporan (6,67%). Penurunan dihasilkan

jumlah

tersebut

laporan

yang

disebabkan

karena terdapat output indikator kinerja yang pada Tahun 2013 masuk dalam

indikator

kinerja

Jumlah

Laporan Pelaksanaan Kinerja, namun pada Tahun 2014 masuk menjadi output

Laporan

indikator

kinerja

Akuntabilitas

Jumlah

Kinerja

Pemerintah (LAKIP). Capaian Tahun 2014 ini apabila dilihat dari segi persentase

capaian tidak mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2013 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja seperti pada Tabel 7.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Laporan

Pelaksanaan Kinerja antara lain: (1) dilaksanakannya berbagai kegiatan yang terkait

penyusunan, pengolahan, analisis dan penyajian data pembangunan pertanian; (2) dilaksanakannya kegiatan penyusunan bahan untuk pimpinan; (3) dilaksanakannya

kegiatan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal, dan

Biro Perencanaan; (4) dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian; dan (5) dilaksanakannya kegiatan kerjasama dengan pihak TNI baik melalui kegiatan TMMD maupun TMKP.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja Jumlah

Laporan Pelaksanaan Kinerja antara lain: (1) jaringan informasi berbasis website yang

26


ada masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam manajemen data dan informasi di

bidang pertanian; dan (2) penyampaian bahan laporan dari berbagai unit kerja masih sering mengalami keterlambatan. Tabel 7.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja



Laporan Pelaksanaan Kinerja Laporan Data Base Indikator Makro, Produksi Pertanian dan Perwilayahan Komoditas Laporan Pengolahan dan Penyajian Data Pertanian Analisis Data Pertanian Terkini Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD dalam Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2014 Bahan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesejahteraan Rakyat, dan Rakor Terbatas (Rakortas) Bahan Rapat Kerja (Raker) Menteri Pertanian dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Laporan Dukungan Kementerian Pertanian pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-92 dan ke-93 Laporan Kementerian Pertanian ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2013 (Kinerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan) Laporan Pimpinan Kementerian Pertanian (Menteri Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan) Laporan Peningkatan Kapasitas dan Mekanisme Kerja Penyiapan Pelaporan Laporan Rapat Koordinasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian TA. 2014 Laporan Peran Sektor Pertanian dalam Memfasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi yang Dapat Mengacu Aktivitas Ekonomi Perdesaan Koordinasi Pengelolaan Administrasi Bagian Pelaporan

Target

Realisasi

14 Laporan 1 Laporan

14 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Capaian (%) 100 100 100 100 100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100

100

Alokasi anggaran untuk mendukung capaian indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kinerja sebesar Rp5.971.266.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.515.972.245 atau mencapai 92,37%.


27

3.3.6.

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pada indikator kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), target laporan pada PK Tahun 2014 sebanyak 1 (satu) laporan, terealisasi sebanyak 1

(satu) laporan (terdiri dari LAKIP Kementerian Pertanian, LAKIP Sekretariat Jenderal,

dan LAKIP Biro Perencanaan) atau secara persentase ukuran keberhasilan tercapai

100% (berhasil). Capaian Tahun 2014 sama dengan capaian yang diperoleh pada

Tahun 2013 atau tetap terlaksana seluruhnya (100%). Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seperti pada Tabel 8.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah: (1) dilaksanakannya

kegiatan koordinasi penyusunan LAKIP Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, dan Kementerian Pertanian, dan (2) dilaksanakannya kegiatan evaluasi dan reviu LAKIP

Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian sehingga dapat dipakai sebagai acuan untuk perbaikan LAKIP di tahun yang akan datang. Tabel 8.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 (LAKIP Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan)

Target

Realisasi

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Capaian (%) 100 100

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja Jumlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebesar Rp565.550.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp534.182.485 atau mencapai 94,45%. 3.4.

Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada Tahun 2014 Biro Perencanaan mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2014. 28


3.5.

Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2014 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Biro Perencanaan sebesar Rp36.551.455.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp32.962.060.814 atau mencapai 90,18%. Anggaran tersebut dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pada 4 (empat) Bagian

dengan alokasi anggaran sebagai berikut: 1) Bagian Penyusunan Kebijakan, Program

dan Wilayah sebesar Rp9.312.180.000 dengan realisasi mencapai Rp7.985.659.045 (85,75%); 2) Bagian Penyusunan Anggaran sebesar Rp10.214.965.000 dengan realisasi

mencapai sebesar Rp9.900.165.895 (96,92%); 3) Bagian Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp10.487.494.000 dengan realisasi mencapai Rp9.026.081.144 (86,07%); dan

untuk 4) Bagian Pelaporan sebesar Rp6.536.816.000 dengan realisasi mencapai

Rp6.050.154.730 (92,56%). Secara rinci, pagu anggaran dan realisasi masing-masing bagian dapat dilihat pada Lampiran 3.

Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran Tahun 2013 dimana Biro Perencanaan memiliki pagu anggaran sebesar Rp44.299.892.000, maka anggaran Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp7.748.473.000 atau sebesar 17,49%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2013, dimana persentase anggaran sebesar 89,20%, maka persentase realisasi anggaran Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,85%.


29

30


BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal sesuai mandat yang diemban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, visi, misi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pada Tahun 2014, keenam target

indikator kinerja kegiatan Biro Perencanaan sudah terealisasi antara 95-100%,

sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan terkategori berhasil.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di

Biro Perencanaan adalah sebesar Rp36.551.455.000 dengan realisasi keuangan sebesar

sebesar Rp32.962.060.814 atau mencapai 90,18%. Capaian sasaran strategis kegiatan di Biro Perencanaan ini selanjutnya dapat menjadi masukan yang baik guna menyusun rumusan terkait perencanaan dan penganggaran di Biro Perencanaan ke depan.


31

32


LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2. Sumberdaya Manusia Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2014 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Bagian Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2014 4. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014


33

34


Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN

BIRO PERENCANAAN

BAGIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN WILAYAH

BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAGIAN PELAPORAN

Subbagian Penyusunan Kebijakan

Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I

Subbagian Data dan Analisis

Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Administrasi Anggaran I

Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II

Subbagian Pelaporan Kementerian

Subbagian Perencanaan Wilayah

Subbagian Administrasi Anggaran II

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Pelaporan Kinerja

Kelompok Jabatan Fungsional


35

Lampiran 2.

SUMBERDAYA MANUSIA LINGKUP BIRO PERENCANAAN TAHUN 2014 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2014 No.

Tingkat Pendidikan

1.

S-3

3.

S–1

2. 4. 5. 6.

Jumlah 3

S–2

29

D3

3

53

SLTA

16

SLTP

1

Jumlah

105

Jumlah Pegawai Biro Perencanaan Per Bagian Berdasarkan Golongan Tahun 2014 No.

IV

III

II

I

Jumlah

4

13

-

1

18

-

-

19

-

-

14

Penyusunan Kebijakan

2.

Penyusunan Anggaran

4

15

Pelaporan

2

12

4. 5.

Wilayah

Program dan

Golongan

1. 3.

36

Nama Bagian

Pemantauan dan Evaluasi Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah

4 16

30

26

4

4

-

70

4


-

1

34

20

105

Lampiran 3.

Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Bagian Lingkup Biro Perencanaan Tahun 2014

No.

Bagian

1.

Penyusunan Kebijakan, Program dan Wilayah

2. 3. 4.

Penyusunan Anggaran

Pemantauan dan Evaluasi Bagian Pelaporan Total

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

9.312.180.000

7.985.659.045

85,75

10.214.965.000

9.900.165.895

96,92

6.536.816.000

6.050.154.730

92,56

10.487.494.000 36.551.455.000

9.026.081.144 32.962.060.814

86,07 90,18

Sumber: Biro Perencanaan


37

Lampiran 4. Penetapan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2014

38



39

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari 2015 Kepala Biro Perencanaan,

Recommend Documents