KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan SPM Bidang Ketahanan Pangan ini dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Akhinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Laporan ini masih belum menggambarkan kondisi sebenar-benarnya, namun kritik dan saran sangat kami harapkan untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Samarinda, April 2016 Kepala, Ir. Fuad Asaddin, M.Si. Nip. 19600715 198908 1 001
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi Bab
I
Pendahuluan .................................................................................................................
1
Bab
II
Penerapan dan Pencapaian SPM ..............................................................................
4
Bab
III Program dan Kegiatan .................................................................................................
13
Bab
IV Penutup .............................................................................................................................
14
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dimana negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kondisi pangan di Kalimantan Timur sampai kini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya merupakan salah satu kriteria dalam penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi dan seimbang.
B.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 4254); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
1
5. Peraturan
Pemerintah
Nomor 38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor
6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4819); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pen etapan standar pelayanan minimal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. C.
KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2013 dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan yang akan dijbarkan ke dalam RKPD dan Renstra SKPD. Pemerintah Provinsi dalam Kebijakan umum RPJMD Tahun 2009 – 2013 mengarahkan urusan wajib ketahanan pangan pada Bidang Ekonomi, yaitu membangunn sektor pertanian yang tangguh yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan
peternakan
dengan
mengembangkan
keunggulan
komparatif
(comparative
advantanges) dan keunggulan koptetitif (competitif advantanges) yang berbasis agroindustri. Penjabaran urusan wajib ketahanan pangan dalam Agenda II “Mewujudkan Ekonomi daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat” yang program dan kegiatannya bersama-sama dengan urusan pilihan
pertanian, meliputi program peningkatan
ketahanan pangan, dengan sasaran : 1. Penanganan daerah rawan pangan 2. Cadangan Pangan Daerah 2
3. Lumbung Pangan desa 4. Desa Mandiri Pangan 5. Pola Pangan harapan 6. Penurunan daerah rawan gizi buruk 7. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
3
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM 1.
Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, sedangkan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di sleuruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berdasarkan Permentan 65 Tahun 2010, SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Ketersediaan dan cadangan Pangan b. Distribusi dan Akses Pangan; c. Penganekaragaman dan keamanan pangan; dan d. Penanganan Kerawanan Pangan.
2.
Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Provinsi dalam target capaian ditetapkan tahun 2015, yaitu : a. Ketersediaan dan cadangan pangan Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015 b. Distribusi dan akses pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah 100% pada tahun 2015 c. Penganekaragaman dan keamanan pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015. d. Penanganan kerawanan pangan mencapai Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015. Sedangkan penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaian ditetapkan tahun 2015, meliputi : a. Ketersediaan dan cadangan pangan 4
Ketersediaan energi dan protein per kapita 90% pada tahun 2015; Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015. b. Distribusi dan akses pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015; Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% pada tahun 2015. c. Penganekaragaman dan keamanan pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015; Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015. d. Penanganan kerawanan pangan Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Provinsi A Ketersediaan dan Cadangan Pangan B Distribusi dan Akses Pangan
SPM Indikator
Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah C Pengankeragaman dan Pengawasan dan Keamanan Pangan Pembinaan Keamanan Pangan D Penanganan Kerawanan Penanganan Daerah Pangan Rawan Pangan Kabupaten/Kota A Ketersediaan dan Ketersediaan Energi dam Cadangan Pangan protein per kapita Penguatan Cadangan Pangan B Distribusi dan Akses Ketersediaan Informasi Pangan Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah Stabilitas Harga dan pasokan pangan C Pengankeragaman dan Skor Pola Pangan Keamanan Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan D Penanganan Kerawanan Penanganan Daerah Pangan Rawan Pangan
Nilai (%)
SKPD Penanggung Thn. Jawab Capaian
60
2015
BKPD
100
2015
BKPD
80
2015
BKPD
60
2015
BKPD
90
2015
BKPD
60
2015
BKPD
90
2015
BKPD
90
2015
BKPD
90
2015
BKPD
80
2015
BKPD
60
2015
BKPD
5
3.
Target Pencapaian SPM oleh Daerah Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan baru diterbitkan diakhir tahun 2010, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tahun dasar penerapan di Kalimantan Timur adalah Tahun 2011. Penetapan tersebut meliputi empat pelayanan dasar dan empat indikator yaitu : a. Ketersediaan dan cadangan pangan dengan indikator penguatan cadangan pangan, yaitu presentase jumlah cadangan pangan provinsi dibagi standar cadangan pangan pemerintah provinsi (200 ton). 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑥 100% 200 𝑡𝑜𝑛
b. Distribusi dan akses pangan dengan indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑗 ) ∑3𝑗=2( 𝑥 100% 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 (𝑗 ) 𝐾𝑖 = 3
c. Penganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, yaitu presentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibandingkan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan. 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑚𝑎𝑛 =
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi 𝑥 100% Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan
d. Penanganan kerawanan pangan dengan indikator penanganan daerah rawan pangan, yaitu presentase jumlah kecamatan SKPG dengan dibandingkan jumlah kecamatan rentan pangan. 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
Lokasi Penanganan Rawan Pangan 𝑥 100% Lokasi Rawan Pangan
6
Target Capaian Nasional dan Daerah Target Nasional No.
Jenis Pelayanan
1.
Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2.
Distribusi dan Akses Pangan
3.
Pengankeragaman dan Keamanan Pangan
4.
Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator
Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah
Target Daerah 2011
2012
2013
2014
(%) target Capaian
Capaian Target
(%) target Capaian
Biaya (Rp.jt)
(%) target Capaian
Biaya (Rp.jt)
(%) target Capaian
Biaya (Rp.000)
(%) target Capaian
60
2015
10
300
15
1.151
30
1.383.650
45
100
2015
30
165
60
557
70
341.680
80
2015
30
823
60
980
65
60
2015
15
200
15
397
30
1.488
3.085
2015 (%) target Capaian
Biaya (Rp.000)
8.041.350
60
2.730.472
85
472.700
100
526.250
1.655.755
70
1.398.100
80
2.848.842
684.450
45
639.500
60
556.225
4.065.535
Biaya (Rp.000)
11.102.650
6.661.790
7
4.
Realisasi Pelaksanaan Tahun 2015 a.
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan: Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1)
produksi dalam negeri/daerah; (2) pemasokan pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, cadangan pangan pemerintah harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah
masyarakat.
kabupaten/kota,
pemerintahan
desa/kelurahan
dan
Untuk cadangan pangan pemerintah telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2008. Pencapaian SPM ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapitan dan indikator penguatan cadangan pangan. Cadangan pangan ditingkat Pemerintah Provinsi minimal 200 ton ekuivalen beras, dengan realisasi sampai akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut. Jenis Pelayanan
Satuan
Target
Realisasi
Persentase (%) Ekuivalen beras (Ton)
60
110,5
% Capaian 184,17
120
221
184,17
Indikator
Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan cadangan pangan
Pada tahun 2014 telah dilakukan pembelian beras sebagai cadangan pangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 119 ton dan 4 ton telah disalurkan untuk menangani bencana alam di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu sehingga tersisa 115 ton. Pada tahun 2015 kembali dilakukan pembelian beras sebanyak 106 ton dan tidak terdapat penyaluran beras untuk menangani bencana alam. Sehingga jumlah cadangan pangan pada akhir tahun 2015 adalah 221 ton. b.
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan : Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Pencapaian SPM distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilitasi harga dan pasokan pangan. 8
Informasi harga, pasokan dan akses pangan merupakan kumpulan data harga pangan, pasokan pangan dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan. Ketersediaan informasi mencakup komoditas 9 (sembilan) item yaitu : Permentan 65
Daerah Komoditas
Gabah/beras, Kedelai Jagung Daging sapi Daging ayam Telur Minyak goreng Gula pasir Cabe merah 9 Komoditas
Gabah/beras, Bawang merah Lombok keriting Tepung Minyak goreng Gula lokal Daging ayam Daging sapi Telur 9 Komoditas
i
1 = harga
2 = pasokan
3 = akses
j
T
R
Rj/Tjx100% T
R
Rj/Tjx100%
T
R
Rj/Tjx100%
1. Komoditas
9
9
100
9
100
9
9
100
2. Lokasi (Kab/Kota) 3. Waktu (minggu/bulan) Ki
10 10 100
10 10 100
10 10 100
12 12 100
12 12 100
12 12 100
100
100
100
9
Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K)
100
Berdasarkan perhitungan tersebut, dari yang ditargetkan 100% telah mencapai 100%.
Ini
menunjukan
bahwa
pencapaian
pelayanan
minimal
untuk
ketersediaan informasi pasokan, harga dan askes pangan ditingkat provinsi telah berjalan dengan baik.
9
c.
Jenis Pelayanan
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Persent ase (%)
100
100
Distribusi dan Akses Pangan
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah
% Capaian 100
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga untuk mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat dioptimalkan, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Sesuai dengan PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian, sehingga di daerah dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Jumlah sampel pangan yang direncanakan untuk diuji keamanan pangannya mencapai 150 sampel dengan target aman 80% yang diambil dari 10 kabupaten/kota. Jenis Pelayanan
Penganekarag aman dan keamanan pangan
d.
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
80
89,51
150
256
170,67
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Persenta se (%) Jumlah sampel Aman Total Sampel pangan yang diperdag angkan
% Capaian 111,89
150
286
190,67
Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Penanganan Kerawanan Pangan : 10
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga padawaktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat, yang terdiri dari rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Penanganan
kerawanan
pangan
dilakukan
pertama
melalui
pencegahan
kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan melakukan penanggulangan kerawanan pangan padadaerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan diwilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial. Pencegahan rawan pangan dilakukan melalui pendekatan : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Capaian indikator pelayanan dasar penanganan kerawanan pangan baru 7,97% dari target 30%. Jenis Pelayanan
Penanganan kerawanan pangan
5.
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
60
100
Penanganan daerah rawan pangan
Persentase (%) Lokasi Penanganan Rawan Pangan Lokasi Rawan Pangan
% Capaian 166,67
5
5
100
5
5
100
Alokasi Anggaran Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemenrintahan daerah tahun 2015, yang bersumber dari : a.
APBD Rp. 6.661.790.100,Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan Distribusi dan Akses Pangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan
Sumber Pembiayaan APBD APBN Jumlah 2.730.472.500 74.968.000 2.805.440.500 526.250.000 220.960.000 747.210.000 2.848.842.600 1.541.375.000 4.390.217.600 556.225.000 1.458.002.000 2.014.227.000 6.661.790.100 3.295.305.000 9.957.095.100
11
b.
APBN Pembiayaan melalui APBN dialokasi di propinsi melaui dana dekonsentrasi sedangkan di Kabupaten/Kota melalui Dana Dekonsentrasi.
6.
Dukungan Personil Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
7.
a.
PNS
b.
Non PNS
Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama dalam penerapan SPM ini adalah : -
Untuk pembiayaan SPM, aplikasi SIMDA sangat menyulitkan terutama untuk penggolongan kegiatan dan sub kegiatan, hal ini sangat berbeda dengan aplikasi RKAKL yang dikembangkan oleh Kemenkeu.
-
Ketersediaan SDM pengelola SPM baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
-
Perhitungan-perhitungan data yang belum bersifat realtime.
-
Sedangkan solusi adalah melakukan sosialisasi, pelatihan dan perbaikan sistem yang ada.
12
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, hanya terdiri dari satu program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sedangkan untuk pembiayaan melalui APBN adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahananan Pangan Masyarakat. Sedangkan kegiatan dapat dirinci berdasarkan program sebagai berikut : Permendagri 13 Tahun 2006 / APBD
Dana Dekonsentrasi / APBN Program
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Penyusunan database potensi produksi Pengembangan Ketersediaan dan pangan Penanganan Rawan Pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Pengembangan Penganekaragaman suplai pangan Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijkan Perberasan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Diversifikasi Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang efisien Pengembangan Sistem Informasi Pasar Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
13
BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat 4 (empat) pelayanan dasar bidang ketahanan pangan ditingkat provinsi, dan 7 (tujuh) pelayanan dasar bidang ketahanan pangan di Kabupaten/kota, dengan capaian sampai dengan Bulan Desember 2015 (Semester II) adalah sebagai berikut : 1.
SPM Pelayanan Dasar yang telah tercapai adalah pelayanan dasar Distribusi dan Akses Pangan dengan dari target tahunan 100% telah tercapai 100 %.
2.
Sedangkan SPM Pelayanan Dasar yang capaiannya melebihi target adalah pelayanan dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan 60 % atau 120 ton, telah tercapai sebanyak 221 ton atau sebesar 110,5%, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan target 80% telah tercapai sebesar 89,51%, dan Penanganan Kerawanan Pangan dengan target 60% telah tercapai sebesar 100%.
3.
Sedangkan permasalahan utama dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah Ketersediaan Sumber Daya Manusia ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perhitungan angka-angka dalam indikator, dan pembiayaan
4.
Solusi yang direkomendasikan adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya yang dimiliki dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dan RKA/DPA, serta pembiayaan.
14
