KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2010 Kepala Biro Perencanaan. Drs. H. Syamsuddin NIP

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia‐Nya, sehingga Buku Perencanaan Program dan Anggaran KementerianAgama Tahun 2011 telah dapat disusun dengan baik. Buku Perencanaan Program dan Anggaran KementerianAgama Tahun 2011 akan memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai kerangka kebijakan, program‐ program prioritas dan arah pembangunan Bidang Agama yang diselenggarakan oleh KementerianAgama khususnya pada masa tahun anggaran 2011. Buku Perencanaan Program dan Anggaran ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan, usulan program dan kegiatan disertai data penunjang di lingkungan Kementerian Agama. Dengan terbitnya buku ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam membantu tersusunnya buku ini. Billahittaufiq wal hidayah

Jakarta, Desember 2010 Kepala Biro Perencanaan

Drs. H. Syamsuddin NIP. 19561124 198503 1 003 Data Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

i

DAFTAR ISI I.

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ A. Latar Belakang ................................................................... B. Tujuan ............................................................................ C. Alur Penyajian ...................................................................

1 1 2 3

II.

BAB II KERANGKA KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2011 .................................................................................... A. Dasar Hukum .................................................................... B. Visi, Misi Dan Tata Nilai ........................................................ C. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Agama ........................ D. Sasaran Strategis Nasional Dan Arah Kebijakan Kementerian Agama ..

5 5 9 11 12

III.

BAB III TELAAH LINGKUNGAN STRATEGIK KEMENTERIAN AGAMA ............. 13 A. Analisis Lingkungan Internal Kementerian Agama .......................... 13 B. Analisis Lingkungan Eksternal Kementerian Agama ....................... 22

IV.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 .................................. A. Sasaran Strategis ................................................................ B. Restrukturisasi Program Dan Anggaran ....................................... C. Program Dan Kegiatan Kementerian Agama Tahun 2011 .................. D. Kegiatan Prioritas Kementerian Agama Tahun 2011 .......................

29 29 33 38 46

V.

BAB V ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 ......................... A. Mekanisme Penyusunan Program Dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 ....................................................................... B. Rambu-Rambu Pengalokasian Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 ............................................................................. C. Alokasi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 ........................

53

VI.

53 57 60

PENUTUP .............................................................................. 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN & DATA PENDUKUNG ................................................. 88

ii

Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan bidang agama memainkan peranan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis tersebut terbentuk karena agama memiliki berbagai fungsi dan landasan filosofis yang melingkupi pembangunan nasional. Landasan filosofis pembangunan bidang agama tersebut adalah: 1) Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, 2) Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara, 3) Kerukunan umat beragama dan tata kelola kehidupan beragama, dan 4) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa. Secara inheren, agama memiliki fungsi edukatif (mendidik), fungsi salvatif (penyelamatan), fungsi profetik (kenabian), fungsi integratif (pemersatu), fungsi transformatif (mengubah) dan fungsi solutif (pemecahan masalah) dalam dimensi pembangunan. Beragam fungsi itulah yang saling bertukar peran sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapi. Berpijak dari pentingnya peranan agama dalam pembangunan nasional, maka pembangunan agama sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional lainnya. Oleh karena itu, perencanaan program dan anggaran pembangunan bidang agama perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari unsur pembangunan lainnya secara berkelanjutan dan seksama. Pembangunan agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merupakan penjabaran pelaksanaan amanat konstitusi. Undang‐Undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan ayat (4) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya BAB XI pasal 29 tentang Agama telah menegaskan pada Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

1

ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing‐ masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Penyelenggaraan Pembangunan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional harus mampu menciptakan sinergi dengan pembangunan di bidang lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Undang‐ Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐2025, bahwa Pembangunan Agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, Pembangunan Agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Didasari atas latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penyusunan buku perencanaan program dan anggaran Kementerian Agama sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan selain dapat menjadi potret dan referensi dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran, juga sebagai informasi bagi kegiatan perencanaan bagi satuan‐satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. B. TUJUAN Dalam rangka penyebaran data dan informasi terkait perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Agama, Buku Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 ini berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai informasi seputar perencanaan program dan anggaran Kementerian Agama, khususnya perencanaan program, kegiatan dan penganggaran terkait restrukturisasi program dan anggaran, serta kebijakan‐kebijakan dan arah pembangunan agama.

2


Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, buku ini juga menyajikan besaran pengalokasian anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian Agama pada Tahun Anggaran 2011. Informasi pengalokasian anggaran diberikan dalam bentuk data pengalokasian berdasarkan prioritas kegiatan, pengalokasian sesuai jenis belanja yang digunakan, serta perimbangan pengalokasian anggaran antara satuan kerja pusat dan daerah. Selain itu juga disampaikan rambu‐rambu yang patut diperhatikan di dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan serta pengalokasian anggarannya. C. ALUR PENYAJIAN Buku Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 ini disusun dengan alur penyajian sebagai berikut: Bab I memuat latar belakang, tujuan penyusunan serta sistematika penulisan. Bab II berisi tentang penjelasan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang mengelaborasi landasan hukum dan implikasinya terhadap pembangunan agama. Selain itu, bab ini juga memuat visi, misi dan tata nilai Kementerian Agama, kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Agama serta arah dan prioritas kebijakan nasional Kementerian Agama. Bab III merangkum tentang analisis kondisi terkini dan lingkungan strategik yang dihadapi Kementerian Agama disertai dengan rumusan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi, sekaligus data dan informasi terkini yang menggambarkan kinerja program yang dikelola oleh Kementerian Agama. Bab IV mencakup perencanaan program dan kegiatan tahun 2011 yang mengelaborasi tentang tugas dan fungsi dengan program prioritas Kementerian Agama disertai dengan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011. Bab V membahas tentang profil anggaran Kementerian Agama tahun 2011 yang dibutuhkan bagi pengelolaan program dan kegiatan pembangunan agama tahun 2011. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

3

Bab VI berisi penutup yang secara umum menggambarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

4


BAB II KERANGKA KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2011 A. DASAR HUKUM Penyelenggaraaan pembangunan agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang‐undangan yang melandasi Perencanaan Program dan Anggaran Kementerian Agama antara lain adalah sebagai berikut: 1. UUD 1945;

Bab XA, Hak Asasi Manusia PASAL 28 i menyatakan agama merupakan hak

asasi manusia dan Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (1); negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing‐masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dimanatkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang‐undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang‐kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai‐nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

5

2. Undang‐Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk; Undang‐Undang ini antara lain mencantumkan bahwa ”Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”. Selanjutnya juga dicantumkan bahwa ”Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. 2. Undang‐Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Dalam undang‐undang tersebut ditentukan prinsip‐prinsip atau asas‐asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Selain itu juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing‐masing agamanya, dan di samping itu tiap‐tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. 3. Undang‐Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang‐undang ini menyatakan bahwa pemerintah tidak mengelola zakat, tetapi berfungsi sebagi regulator, fasilitator, koordinator, dan pengawas. Pengelola zakat sesuai dengan undang‐undang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 2. Undang‐Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); UU Sisdiknas ini menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk pembangunan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Selanjutnya UU Sisdiknas menempatkan Pendidikan Agama sebagai satu bagian tak 6


terpisahkan dalam bagian utuh Sistem Pendidikan Nasional serta setara kedudukannya dengan sistem pendidikan lainnya. Menjadi wewenang Menteri Agama untuk menyelenggarakan Pendidikan Agama di Republik ini. 3. Undang‐Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Undang‐undang ini menjadi dasar hukum mengenai berbagai kegiatan terkait wakaf yang dilaksanakan untuk kemaslahatan umat. Dalam UU ini menteri yang bertanggung jawab di bidang agama yaitu Menteri Agama mendapatkan mandat untuk menetapkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia wajib melakukan administrasi dan mengumumkan daftar harta benda wakaf. 4. Undang‐Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Undang‐Undang ini merupakan penyempurnaan dari UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa pemerintah

berkewajiban

melaksanakan

pembinaan,

pelayanan,

dan

perlindungan secara baik dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan yang diperlukan calon jamaah haji/jamaah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Selain undang‐undang pokok yang secara khusus mengatur tentang kegiatan keagamaan sebagaimana tercantum di atas, beberapa peraturan dan perundang‐undangan terkait penyelenggaraan negara yang bersifat umum juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan agama oleh Kementerian Agama. Peraturan dan perundang‐undangan tersebut antara lain: 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang‐Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

7

4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; 5. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 8. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004‐2009; 9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah; 10. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐2025; 11. UU tentang APBN (UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007, UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008; UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009, dll); 12. PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP; 13. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA‐KL; 14. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; 16. Perpres RI No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 ‐2009; 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 18. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e‐Government; 19. Permenkeu No.571/KMK.06/2004 tentang Juknis Penyelesaian DIPA; 20. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 21. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 8


22. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. 23. KMA No. 85 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; 24. KMA No.7 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Agama 2010 – 2014; 25. Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara PPN / Ka BAPPENAS dan Menteri Keuangan yang mengatur tentang besaran Pagu Indikatif/Pagu Sementara/Pagu Definitif dan Rancangan Awal RKP Tahun anggaran tertentu, serta Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif/Pagu Sementara/Pagu Definitif Kementerian/ Lembaga. B. VISI, MISI DAN TATA NILAI Visi dan Misi Kementerian Agama yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014 melalui Keputusan Menteri Agama No. 7 Tahun 2010 menjadi garis besar arah tujuan pembangunan agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Visi dan Misi Kementerian Agama dijabarkan sebagai berikut: 1. Visi Kementerian Agama: ”Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin” 2. Misi Kementerian Agama: a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama c. Meningkatkan kualitas raudathul atfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

9

3. Tata Nilai

Tata nilai dalam penyelenggaraan pembangunan agama

menggambarkan bagaimana Kementerian Agama menampilkan jatidirinya terhadap para stakeholder, termasuk juga seluruh anggota organisasinya. Tata nilai yang baik akan membentuk karakter yang baik terhadap pelayanan dan sistem manajemen institusi Kementerian Agama. Tata nilai yang dijunjung tinggi merupakan modal intrinsik yang sangat substansial bila dikaitkan dengan upaya mempertahankan keberlangsungan, mencapai tujuan dan memajukan penyelenggaraan pembangunan agama.

Nilai‐nilai luhur yang menjadi nafas dalam penyelenggaraan

Kementerian Agama adalah: ikhlas beramal, amanah, profesional, kebersamaan, keteladanan, taat azas, dan visioner. Secara singkat, nilai‐nilai luhur tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Ikhlas Beramal: Ikhlas dalam pengabdian kepada masyarakat, negara dan bangsa serta mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. b. Amanah: Memiliki integritas, jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu mengemban kepercayaan. c. Profesional: Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya, disiplin, kreatif dan inovatif. d. Kebersamaan: Bekerjasama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai dan partisipasi aktif bagi kepentingan bangsa dan negara, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. e. Keteladanan: Berusaha melakukan hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi yang lain. f.

Taat Azas: Mematuhi tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundangan.

10


g. Visioner: Memiliki etos kerja berpandangan jauh ke depan. C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 1 menyebutkan: 1. Kementerian dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kementerian Agama merupakan unsur pelaksana pemerintah; 2. Kementerian dipimpin oleh Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Pasal 2, tugas Departemen Agama adalah: Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. Selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 PMA No. 3 Tahun 2006, dalam melaksanakan tugasnya Departemen Agama memiliki fungsi sebagaimana berikut ini: 1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Keagamaan; 2. Pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang keagamaan; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kehidupan keagamaan; 5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian kepada Presiden. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

11

D. SASARAN STRATEGIS NASIONAL DAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA Dalam RPJMN 2010‐2014 disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui empat fokus prioritas, yaitu: 1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; 2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010. Keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama; (b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L). Arah kebijakan Kementerian Agama juga terkait erat dengan sasaran strategis nasional bidang pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat Selaras dengan sasaran strategis nasional bidang agama dan pendidikan, kebijakan Kementerian Agama tahun 2010‐2014 diarahkan kepada lima hal pokok, yaitu: 1.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama;

2.

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

3.

Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

4.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;

5.

Perwujudan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

12


BAB III TELAAH LINGKUNGAN STRATEGIK KEMENTERIAN AGAMA Perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian Agama tidak terlepas dari lingkungan strategik yang melingkupinya. Hal ini dipertegas dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2010‐2014 yang berisi tentang rencana program dan kegiatan Kementerian Agama lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang bersifat strategik dari Kementerian Agama. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan program dan kegiatan Kementerian Agama tahun 2011 juga disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategik secara seksama. Bab ini akan membahas tentang lingkungan strategik Kementerian Agama serta posisi strategik Kementerian Agama dalam pembangunan nasional. A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEMENTERIAN AGAMA Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan agama merupakan salah satu urusan yang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan penegasan bahwa urusan agama merupakan urusan yang dipandang strategis. Implikasinya, Kementerian Agama yang diamanatkan untuk bertanggung jawab dalam pembangunan bidang agama merupakan Kementerian yang memiliki jalur koordinasi secara tersentralisasi atau vertikal. Bentuk sentralisasi ini sesungguhnya lebih memberikan kemudahan di dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi serta pengintegrasian pelaksanaan program yang diemban oleh Kementerian Agama. Program Kementerian Agama hakikatnya dapat disusun dengan lebih terkoordinasi dan terintegrasi secara bersama‐sama oleh seluruh komponen Kementerian Agama yang ada. Secara umum cakupan ruang lingkup tugas Kementerian Agama cukup besar. Struktur anggaran Kementerian Agama mencakup 5 fungsi, yaitu Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Agama, Fungsi Pendidikan, Fungsi Pariwisata & Budaya, Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

13

dan Fungsi Perlindungan Sosial. Selanjutnya, fungsi‐fungsi tersebut dijabarkan ke dalam program‐program dan selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan‐ kegiatan. Mulai tahun anggaran 2010 Kementerian Agama mulai memasuki babak baru dalam penerapan struktur program dan penganggarannya seiring dengan berjalannya proses reformasi perencanaan dan penganggaran sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesungguhnya Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sejak tahun anggaran 2010 mulai mengalami perubahan dari 21 Program menjadi 11 Program, namun dalam prosesnya baru pada tahun anggaran 2011 pengalokasian anggaran Kementerian Agama benar‐benar mengacu pada 11 Program hasil restrukturisasi.

Untuk menyelenggaraan 11 Program tersebut, anggaran Kementerian

Agama pada tahun anggaran 2011 ini adalah sebesar 32,109 triliun rupiah. Anggaran Kementerian Agama menempati urutan ke‐empat terbesar di antara 109 Kementerian/Lembaga Negara. Anggaran terbesar Kementerian/Lembaga pada tahun anggaran 2011 sampai saat ini diperoleh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar 57,960 triliun rupiah.

Bila dilihat sekilas maka anggaran Kementerian Agama memang cukup

besar, namun bila dibandingkan dengan rentang kendali, jumlah satuan kerja, jumlah pegawai serta area yang harus ditangani, maka anggaran Kementerian Agama belum cukup memadai. Anggaran Kementerian Agama menjadi besar karena adanya implikasi yang timbul akibat adanya ketetapan mengenai besaran anggaran pendidikan yang harus dipenuhi yaitu minimal 20% dari APBN dan APBD. Kekurangan anggaran terutama dirasakan pada pemenuhan biaya penyelenggaraan Fungsi Agama. Kecilnya anggaran Kementerian Agama untuk Fungsi Agama menjadi beban tersendiri bagi Kementerian Agama. Implikasi logis dari kecilnya anggaran Fungsi Agama adalah tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan fungsi agama sekaligus tidak optimalnya pencapaian indikator kinerja kunci yang telah direncanakan sebagai parameter utama pelaksanaan program dan kegiatan. Terutama bila dikaitkan fakta bahwa tugas dan fungsi utama Kementerian Agama adalah dalam hal pembangunan bidang 14


agama. Oleh karena itu, anggaran Kementerian Agama untuk Fungsi Agama menjadi sangat diprioritaskan utama untuk ditingkatkan. Grafik 1 Sepuluh Kementerian/Lembaga Penerima Anggaran Terbesar Tahun 2011

Kementerian Agama di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh satuan kerja atau unit organisasi yang jumlahnya tersebar dari tingkat pusat sampai di tingkat kecamatan. Jumlah satuan kerja di Kementerian Agama yang memiliki DIPA adalah sebanyak 4.476 satuan kerja. Selain itu tugas dan fungsi Kementerian Agama masih didukung oleh 5.382 KUA yang tersebar di tingkat kecamatan seluruh Indonesia. Banyaknya jumlah satuan kerja di Kementerian Agama nampaknya masih belum diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang proporsional baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai gambaran, Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di luar pulau Jawa masih banyak yang memiliki kantor dengan kondisi yang kurang memadai. Selain itu, dengan adanya pemekaran wilayah, menjadikan penambahan serta rehabilitasi gedung/kantor itu sebagai kebutuhan utama yang harus diprioritaskan. Disadari bahwa KUA merupakan ujung tombak pelayanan Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

15

Kementerian Agama yang keberadaanya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat . Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengembangan KUA dalam pembangunan Bidang Agama yang intensif dan dinamis dalam upaya menampung aspirasi masyarakat yang bertambah maju. Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota serta satuan pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis lainnya. Tabel 1. Jumlah Satuan Kerja Kementerian Agama

Sumber: Biro Organisasi & Tatalaksana, Kemenag

Dari sisi kekuatan, total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama relatif cukup besar. Jumlah PNS pada tahun 2009 mencapai 225.905 orang. Kendati demikian, besaran jumlah tersebut masih belum sesuai dengan 16


kebutuhan. Selain itu terlihat bahwa sebagian pegawai Kementerian Agama belum dapat melaksanakan tugasnya masing‐masing sesuai dengan peran yang diharapkan. Kelemahan sumber daya manusia (SDM) ini terjadi antara lain karena pengelolaan SDM masih belum sepenuhnya berjalan sesuai tuntutan paradigma baru yang berkembang dan belum berdasarkan analisis jabatan yang cermat. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki (the right man on the wrong place) serta program peningkatan kompetensi pegawai belum belum berjalan secara tersistematis dan berkesinambungan menyebabkan pegawai tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya. Namun demikian pembangunan SDM di lingkungan Kementerian Agama tetap terus dilaksanakan dan ditingkatkan sesuai dengan tumtutan pembangunan. Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Sumber: Data Tahun 2009, Biro Kepegawaian Kementerian Agama Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

17

Dalam rangka memperbaiki kinerjanya, Kementerian Agama telah

mencanangkan untuk dapat segera mengimplementasikan reformasi birokrasi. Seluruh proses program reformasi birokrasi di Kementerian Agama diharapkan akan menghasilkan keluaran (output/outcome) sebagai berikut : 1. Perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas produk utama 2. Mengkomunikasikan perubahan baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat dalam rangaka pembentukan perilaku yang diinginkan 3. Perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem SDM 4. Perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku organisasi, perilaku masyarakata dan perilaku individu. Untuk menghasilkan keluaran tersebut, maka dilakukan penerapan pada 4 aspek pokok reformasi birokrasi yaitu: 1. Penataan Organisasi (Kelembagaan) 2. Perbaikan Tatalaksana 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Tunjangan Kinerja Adapun proses strategi implementasi reformasi birokrasi adalah : 1. Membangun kepercayaan masyarakat 2. Membangun komitmen dan partisipasi 3. Mengubah pola pikir, budaya dan nilai‐nilai kerja 4. Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan Sedangkan program reformasi birokrasi yang baru dapat dilaksanakan adalah: 1. Program percepatan (quick wins) 2. Manajemen perubahan 3. Penataan sistem 4. Penguatan unit organisasi, deregulasi‐regulasi, peningkatan sistem pengawasan, perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, hal utama yang menjadi perhatian adalah tercapainya laporan keuangan Kementerian Agama yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan 18


Kementerian Agama untuk tahun 2009 mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meningkat dari penilaian tahun‐tahun sebelumnya yang mendapat penilaian disclaimer. Walaupun ada peningkatan, namun hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Agama masih sangat memerlukan perhatian ke depan setidaknya dalam mempertahankan hasil dari pemeriksaan BPK setahun terakhir ini yaitu WDP sekaligus tetap berupaya secara maksimal untuk meningkatkan status opini penilaian laporan keuangan Kementerian Agama oleh BPK agar menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, tuntutan

untuk

melakukan

peningkatan

tunjangan

kinerja

dapat

diimplementasikan sejalan dengan meningkatnya kinerja Kementerian Agama. Upaya peningkatan status penilaian ini bukanlah persoalan mudah karena terkait erat dengan aspek perbaikan akuntabilitas dan tatakelola seluruh elemen organisasi Kementerian Agama. Kelemahan di dalam akuntabilitas dan tatakelola dapat mengakibatkan berbagai tugas dan fungsi Kementerian Agama tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kelemahan tatakelola turut pula menyumbang terhambatnya penyelesaian berbagai persoalan di dalam bidang pendidikan walaupun anggaran pendidikan di Kementerian Agama mencapai 85% dari total anggaran Kementerian Agama. Salah satu contohnya adalah tentang penyediaan tenaga pengajar atau guru. Walaupun jumlah guru madrasah dan guru agama sudah cukup besar, namun akibat distribusi dan sebarannya yang masih tidak merata serta pola rekrutmen dan pembinaannya belum diterapkan secara maksimal, mengakibatkan kebutuhan guru madrasah dan guru agama yang berkualitas di beberapa daerah masih dirasa kurang. Hal ini berlaku untuk seluruh jenjang dan jenis pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah. Kondisi serupa juga ditemukan untuk guru‐guru agama di sekolah umum, seperti guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha. Walaupun setiap tahun pengangkatan tenaga guru tetap diutamakan, utamanya pengangkatan tenaga guru honorer yang mengalami hambatan, namun jumlah guru honorer yang diangkat belum memenuhi dari yang diusulkan. Hal ini dapat berimbas kepada lemahnya mutu pendidikan anak serta mentalitas bangsa. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

19

Pendistribusian atau penyebaran yang tidak merata juga dialami dalam penyediaan tenaga administrasi pendidikan. Oleh karena itu, selain perlunya peninjauan penyebaran tenaga administrasi, perlu usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan status tenaga administasi menjadi pegawai fungsional atau sebaliknya membatasi tenaga fungsional yang akan beralih profesi ke tenaga administrasi. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari cakupan tugas Kementerian Agama adalah kondisi terkini di jenis pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam yaitu di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Data tahun pelajaran 2008‐2009 tentang pendidikan keagamaan Islam menyebutkan bahwa jumlah siswa/santri pada pondok pesantren di seluruh Indonesia adalah 3.647.719 orang, yang tersebar pada 24.206 Pondok Pesantren. Sedangkan pada madrasah diniyah terdapat sebanyak 4.864.077 santri yang belajar pendidikan agama pada 74.067 Madrasah Diniyah. Selain itu juga terdapat 624.802 murid pada 1.207 Pasraman Hindu, serta kurang lebih 1.000 murid yang mengikuti pendidikan keagamaan Pabajja Samanera Buddha. Kendatipun pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memang telah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, namun turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut masih terus diupayakan, sehingga untuk proses penyusunan nomenklatur dan akun di Kementerian Keuangan masih memerlukan tambahan waktu. Hasil telaah terhadap PP 55 Tahun 2007 dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 secara jelas menyiratkan bahwa PP 55 Tahun 2007 merupakan produk hukum yang mendukung UU tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, PP 55 Tahun 2007 dapat menimbulkan pergeseran interpretasi dari berbagai stakeholders tentang kewenangan Kementerian Agama yang seharusnya hanya mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Faktanya, pendidikan Islam dan pendidikan agama lainnya mencakup seluruh jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sekaligus. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi oleh Kementerian Agama. Dengan kata lain, Kementerian Agama masih perlu memperjelas posisinya secara strategis dalam pengelolaan pendidikan di 20


Indonesia melalui berbagai langkah yang sistematis seperti menerbitkan peraturan Menteri tentang penjabaran PP 55/2007 dan berbagai seperangkat regulasi lain tentang pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang agama, minimnya jumlah sumber daya manusia yang melayani bidang sosial keagamaan juga dapat dilihat pada kurangnya jumlah tenaga penyuluh keagamaan. Padahal, di beberapa daerah terpencil dimana sarana pendidikan agama dan keagamaan sangat terbatas, peran tenaga penyuluh menjadi sangat signifikan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Sementara, kebijakan pembinaan kepegawaian terhadap tenaga penyuluh yang sudah ada juga belum mendorong terbangunnya etos kerja secara maksimal. Sebagian tenaga penyuluh yang ada masih berstatus honorer dan jumlah honor penyuluh yang mereka terima sesuai DIPA Kementerian Agama masih sangat kecil dan masih sangat jauh dari kelayakan standar upah minimum regional. Hal ini tentu akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan tugas sebagai penyuluh agama. Lokasi tugas penyuluh yang sampai ke Kabupaten/Kota dan Kecamatan/desa terpencil juga membutuhkan dukungan kendaraan operasional roda dua atau bahkan sejenis sampan. Dengan demikian, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan agama perlu lebih diperhatikan dalam usulan anggaran Kementerian Agama. Berdasarkan data tahun 2009 tentang jumlah penyuluh agama PNS dan non PNS di Indonesia adalah 111.606 orang yang terdiri dari: penyuluh agama Islam 90.342, penyuluh agama Kristen 9.918, penyuluh agama Katolik 4.309, penyuluh agama Hindu 3.969 dan penyuluh agama Buddha 3.068 (Sumber: data tahun 2009 Ditjen. Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha). Sementara jumlah Penyuluh Agama Non PNS yang dianggarkan untuk mendapatkan tunjangan pada kegiatan prioritas RKP Kementerian Agama tahun 2010 dan 2011 berjumlah masing‐masing 90.510. Aspek pelayanan terhadap jamaah haji juga seringkali dianggap sebagai barometer pelayanan dari Kementerian Agama. Kendati demikian, setiap musim haji berjalan sering kali muncul permasalahan karena terbatasnya sarana dan prasarana, dan khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bermuara kepada kinerja institusi Ditjen haji yang masih memerlukan peningkatan pembinaan teknis dan pembinaan manajemen. Penyelenggaraan haji bukanlah Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

21

perkara mudah karena menyangkut pengelolaan urusan sekitar 210.000 jamaah haji setiap tahunnya yang terkait pula dengan berbagai tantangan berdimensi sosial, ekonomi dan politik di dalamnya. Agar masyarakat memperoleh pelayanan optimal dalam melaksanakan ibadah haji, pada tanggal 24 Juni 2010 peyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama telah mendapat pengakuan dalam hal manajemen penjaminan mutu penyelenggaraan haji melalui Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Pengakuan melalui pemberian sertifikasi ISO ini tidak datang secara tiba‐tiba, proses penilaian sudah berlangsung lama dan lingkup penilaiannya mulai dari pembinaan, pengelolaan ibadah haji, hingga penyelenggaraan ibadah haji. Hasilnya kini perbaikan penyelenggaraan ibadah haji terlihat makin baik, hal ini antara lain ditandai dengan makin dekatnya pondokan bagi jemaah calon haji dengan Masjidil Haram dengan jarak maksimal 2 km sebanyak 67%, dan sisanya paling jauh 4 km sebanyak 23%. Komposisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, paling banyak menempati ring dua dengan jarak 7 km. Berbagai kondisi yang ada di lingkungan internal Kementerian Agama seperti tergambar di atas, menjadi satu tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan baik antara lain agar pembangunan bidang agama mampu meminimalisasi kekurangan dan kelemahan yang ada, serta mempertahankan potensi yang selama ini menjadi pendukung bagi suksesnya pembangunan bidang agama. Oleh karenanya peningkatan anggaran Kementerian Agama untuk Fungsi Agama sebagai salah satu solusi peningkatan kinerja menjadi prioritas kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL KEMENTERIAN AGAMA Arus perkembangan pembangunan global yang terus dilaksanakan masyarakat dunia, secara substansial turut mempengaruhi arah pembangunan nasional. Perubahan kondisi politik, krisis ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial budaya termasuk prilaku organisasi, perilaku masyarakat dan individu, turut mempengaruhi kondisi pembangunan agama secara nasional. Terlebih lagi dengan adanya kesempatan bagi seluruh negara di 22


dunia untuk mempertegas bentuk solidaritas bersama dalam memajukan kesejahteraan umat manusia telah menghasilkan kesepakatan global yang disebut dengan Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan pada tujuan pembangunan dalam MDGs 2015 yang diikuti oleh 192 negara memuat isu‐isu strategis yang menjadi acuan dan harus dipecahkan secara bersama oleh negara‐ negara di dunia termasuk Indonesia. Isu‐isu strategis MDGs 2015 tersebut: 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan 2. Meningkatkan pendidikan dasar 3. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Penurunan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainya 7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Selain MDGs, komitmen untuk memperbaiki situasi global juga dicanangkan oleh UNESCO dalam paradigma baru untuk pembangunan pendidikan. Saat ini UNESCO mencantumkan paradigma baru dengan apa yang disebut sebagai pendidikan bagi pembangunan yang berkelanjutan (education for sustainable development). Apa yang diharapkan dari paradigma ini adalah bahwa sektor pembangunan pendidikan di seluruh dunia harus merespons tiga isu besar dalam pembangunan saat ini sekaligus mencerminkan relevansinya. Tiga isu tersebut adalah: 1) pembangunan ekonomi, 2) pembangunan sosial budaya, dan 3) pembangunan lingkungan hidup. Kesepakatan MDGs dan arahan UNESCO sebagai komitmen masyarakat dunia memberikan dampak besar bagi Kementerian Agama dalam melaksanakan pembangunan agama dan pendidikan. Analisa tugas dan fungsi Kementerian Agama mempunyai korelasi langsung dengan kepentingan publik, dimana situasi dan kondisi publik saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar antara lain seperti krisis ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran dan bencana alam. Dampak dari permasalahan semua itu akan berkorelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Diperkirakan, dampak negatifnya masih akan berlangsung Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

23

sampai beberapa tahun mendatang. Sejumlah tantangan yang diakibatkan oleh kondisi eksternal yang terus berfluktuatif juga turut menjadi perhatian bagi Kementerian Agama antara lain: 1. Kondisi ekonomi nasional yang masih belum stabil mengakibatkan pada tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah sehaingga memunculkan berbagai masalah sosial mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan. Kondisi politik yang kadang tidak stabil di beberapa wilyah disertai berbagai konflik sosial serta berbagai bencana alam juga menjadi tantangan yang serius bagi Kementerian Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Masih rendahnya daya saing manusia Indonesia yang ditandai antara lain dengan rendahnya hasil‐hasil pendidikan, masih tingginya angka buta aksara, dan tingginya disparitas tingkat pendidikan kelompok masyarakat mampu dan masyarakat miskin serta di kota dan desa. 3. Rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat yang tercermin dengan masih tingginya angka kematian bayi, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan rentan penyakit akibat kekurangan gizi. 4. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan kuantitas penduduk, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak‐hak reproduksi, masih tingginya usia kawin muda dan kurangnya penyuluhan agama terhadap calon pengantin. 5. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan dan terjadinya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio‐kultural masyarakat. 6. Munculnya konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan yang diakibatkan adanya kebijakan yang cenderung berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan berakibat lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. 7. Tingginya angka HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya yang telah masuk tidak hanya pada lingkungan masyarakat tetapi juga untuk lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren 24


8. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama belum menunjukan hasil yang memuaskan karena belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana dan masih minimnya fasilitas pendukung lainnya. 9. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak guna mendapatkan penyelesaian. 10. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih lebar terutama antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa. 11. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terutama pada daerah‐daerah terpencil termasuk melakukan rehabilitasi terhadap kondisi infrastruktur yang telah rusak. Besaran APBN termasuk kebijakan dan regulasinya akan mempengaruhi alokasi besaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Agama. APBN 2011 mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat dari berbagai faktor penyebab baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia, krisis ekonomi di Amerika dan Eropa yang berdampak kepada terhambatnya investasi di dalam negeri, eksport komoditi, ditariknya modal dari dalam negeri, pemutusan hubungan kerja, meningkatnya jumlah pengangguran, bencana alam, tingginya angka kemiskinan, dipacunya modal ke sektor pendidikan dan sektor kesehatan, pesatnya perkembangan iptek, regulasi dan deregulasi serta reformasi birokrasi. Tekanan ini berdampak kepada belanja pemerintah pusat dan daerah yang harus dialokasikan sesuai kemampuan anggaran tersedia dan skala prioritas. Di sisi lain, penerimaan APBN yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan hibah masih bersifat fluktuatif akibat dampak dari krisis ekonomi sebagaimana tersebut di atas, sehingga mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap semua sumber‐sumber yang ada. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

25

Tabel 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 JUMLAH (miliar rupiah) PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

NO A

Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah

B

Belanja Negara

1.229.558,5 836.578,2

1. K/L

432.779,3

2. Non K/L

403.798,9

II. Transfer Ke daerah

392.980,3

1. Dana Perimbangan

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

III. Suspen

334.324,0 58.656,3 0,0

Keseimbangan Primer

D

1.101.162,5 850.255,5 827.246,2 23.009,3 250.907,0 3.739,5

I. Belanja Pemerintah Pusat

C

1.104.902, 0

(9.447,3)

Surplus/Defisit Anggaran (A ‐ B)

(124.656,5)

E Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri

124.656,5 125.266,0 (609,5)

Pemerintah juga berupaya merampingkan anggaran belanjanya dengan menstandarisasikan kebutuhan dan tidak melakukan belanja yang berada di luar kemampuan. Oleh karenanya belanja pemerintah termasuk belanja barang dan 26


investasi perlu dilakukan penghematan dan penajaman sesuai skala prioritas yang tersedia. Secara garis besar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011. Sementara itu jumlah umat beragama yang dilayani terus berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah pemeluk agama tahun 2009 yang diolah berdasarkan proyeksi data statistik yang diterbitkan BPS berjumlah 246.177.819 jiwa, dengan rincian: pemeluk agama Islam 215.144.560 (87.39%), pemeluk agama Kristen 15.609.542 (6.34%), pemeluk agama Katolik 8.274.999 (3.36%), pemeluk agama Hindu 4.449.257 (1.81%), pemeluk agama Budha 2.280.859 (0.93%), pemeluk agama Kong Hu Cu 274.006 (0.11%) dan lainnya 144.596 (0.06%). Jika dilihat sebagai pelaku pembangunan, jumlah pemeluk agama seperti gambaran data tesebut merupakan peluang yang dapat digerakkan untuk pertumbuhan pembangunan. Namun jika dilihat sebagai sebagai objek pembangunan yang sangat majemuk maka diperlukan kearifan dalam perumusan kebijakan publik yang terkait erat dengan sektor agama. Grafik 2 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2009 Hindu 4.449.257

Buddha 2.280.859

Katolik 8.274.999

Konghucu 274.006

Islam Kristen

Lainnya 144.596

Katolik Hindu

Kristen 15.609.542

Buddha Konghucu Lainnya Islam 215.144.560

Sumber: PINMAS Kementerian Agama Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

27

Tabel 4 Jumlah Penduduk per‐Propinsi Menurut Agama Tahun 2009 Provinsi Province

No.

Islam Moslem 1 NAD 4.385.931 2 Sumatera Utara 8.368.035 4.455.251 3 Sumatera Barat 4.521.460 4 Riau 5 Jambi 2.523.542 6 Sumatera Selatan 6.951.142 7 Bengkulu 1.795.166 8 Lampung 6.712.802 9 Bangka Belitung 898.818 10 Kepulauan Riau 1.202.875 11 DKI Jakarta 7.867.369 12 Jawa Barat 47.538.806 13 Jawa Tengah 31.796.070 14 DI Yogyakarta 3.264.529 15 Jawa Timur 35.496.386 16 Banten 8.639.722 17 Bali 329.785 18 Nusa Tenggara Barat 4.072.265 19 Nusa Tenggara Timur 399.543 20 Kalimantan Barat 2.551.704 21 Kalimantan Tengah 1.499.810 22 Kalimantan Selatan 3.172.912 23 Kalimantan Timur 2.791.254 24 Sulawesi Utara 690.991 25 Sulawesi Tengah 1.972.113 26 Sulawesi Selatan 7.156.367 27 Sulawesi Tenggara 2.307.189 28 Gorontalo 1.003.738 29 Sulawesi Barat 8.415.000 30 Maluku 753.789 31 Maluku Utara 841.644 32 Papua 404.293 33 Papua Barat 364.259 Jumlah (Total ) 215.144.560 Sumber: PINMAS Kementerian Agama

Kristen Christian 27.012 3.399.416 59.178 254.054 62.457 144.871 16.861 140.495 20.770 108.609 434.393 572.256 572.038 104.221 763.862 135.30 5 34.674 6.410 1.602.059 507.592 325.774 23.137 358.928 1.429.795 436.509 820.435 29.478 20.412 162.849 599.345 253.104 1.775.888 407.355 15.609.542

28


Agama - Religion Jumlah Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Total Catholic Hindus Buddhist Confusius Others 16.994 437 2.843 4.433.217 610.921 23.672 360.549 5.125 3.054 12.770.772 38.308 715 604 1.608 146 4.555.810 136.388 21.203 228.546 5.016 5.166.667 22.323 324 14.718 3.852 2.627.216 84.147 70.543 127.877 1.127 285 7.379.992 142 6.809 3.229 1.822.207 132.263 203.168 121.037 7.309.765 25.254 1.160 76.630 44.545 1.067.177 59.736 4.219 111.897 1.944 217 1.489.497 366.308 13.367 235.211 45.939 3.960 8.966.547 365.561 71.910 130.389 58.809 - 4 8.737.731 634.611 48.698 81.439 2.252 - 33.135.108 7.073 5.595 35 106 3.560.810 179.251 2.648 37.189.545 490.071 175.758 210.534 50.286 23.218 9.008.151 109.773 4.866 92.351 2.916 18.560 614 3.603.470 25.630 3.194 .207 8.36 2 57.879 24.618 161 4.169.695 2.569.149 9.690 851 57.450 4.638.742 925.411 13.006 333.567 44.695 44.695 4.420.670 77.352 197.824 3.389 2.585 2.106.734 20.251 33.174 16.387 1.430 4.122 3.271.413 190.619 19.674 26.636 217 3.387.328 140.956 10.936 8.010 798 2.281.486 36.190 103.459 10.140 73 2.558.484 184.668 62.469 14.892 2.028 1.687 8.242.546 22.836 51.682 15.061 2.426.246 7.598 4.018 885 1.036.651 13.664 27.002 8.618.515 82.064 3.703 324 713 103 1.440.041 24.000 121 178 113 1.119.160 586.916 4.638 2.933 30 2.774.698 87.282 1.853 979 861.728 8.274.999 4.449.257 2.280.859 274.006 144.596 246.177.819

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 A. SASARAN STRATEGIS Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Agama 2010‐2014, sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: 1. Bidang Kehidupan Beragama Sasaran strategis bidang kehidupan beragama adalah terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, yang ditandai dengan, antara lain: a. Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama yang seimbang, moderat dan inklusif. b. Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional. c. Menurunnya

aliran

sempalan

dan

tindakan

kekerasan

yang

mengatasnamakan agama. d. Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika. e. Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa. f.

Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban.

g. Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan. h. Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. i.

Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan umat beragama. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

29

j.

Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama.

k. Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional). 2. Bidang Kerukunan Umat Beragama Sasaran strategis bidang kerukunan umat beragama adalah terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional yang ditandai dengan, antara lain: a. Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. b. Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional. c. Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama. d. Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota. e. Berkembangnya

pemahaman

keagamaan

masyarakat

berwawasan

multikultural, gender, dan HAM. f.

Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.

3. Bidang Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Sasaran strategis bidang raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, yang ditandai dengan, antara lain: a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya). b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu. c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan pesantren salafiyah ulya bermutu. 30


d. Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di setiap provinsi. e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama f.

Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama.

g. Tersedianya ma’had al jami’ah pada perguruan tinggi islam negeri. h. Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. i.

Tersedianya Ma’had Aly pada pondok pesantren

j.

Tersedianya layanan pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada pondok pesantren

k. Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. l.

Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah.

m. Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. n. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. o. Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. p. Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus. q. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 4. Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Sasaran strategis penyelenggaraan ibadah haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebear‐besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan, antara lain: a. Terwujudnya jemaah haji mandiri b. Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif c. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

31

d. Terwujudnya sistem informasi yang handal e. Terwujudnya

dukungan

manajemen

yang

menyeluruh

dalam

penyelenggaraan haji f.

Tersedianya peraturan perundang‐undangan yang memadai

g. Meningkatnya pengelolaan dana haji 5. Bidang Tata Kelola Kepemerintahan Sasaran strategis bidang tata kelola kepemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional, yang ditandai dengan: a. Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh baik di instansi pusat maupun daerah. b. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan siklus minimal 5 (lima) tahunan. c. Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) d. Terwujunya struktur organisasi instasi pusat dan instansi vertikal Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan. e. Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal. f.

Meningkatnya recovery, revaluasi, pemanfaatan, dan kualitas pengelolaan aset.

g. Terbangunnya rintisan e‐government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan. h. Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional. i.

Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

j.

Meningkatnya pemanfaatan hasil‐hasil penelitian sebagai basis kebijakan.

k. Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi Pemerintah yang bersih dan berwibawa. 32


Penyusunan Rencana Strategis sendiri memiliki kerangka logis sebagai penjabaran dari RPJM nasional. Adapun alur penyusunan rencana strategis Kementerian Agama digambarkan sebagai berikut: Gambar1 Alur Penyusunan Rencana Strategis

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa kelima sasaran strategis Kementerian Agama telah dirumuskan sejalan dengan lima sasaran strategis nasional dalam pembangunan bidang agama serta telah ditetapkan sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama. Sasaran strategis tersebut selanjutnya akan dicapai melalui peneyelenggaraan program‐program yang menjadi tugas Kementerian Agama. B. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN ANGGARAN Undang‐Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan paket perundang‐undangan di bidang Keuangan Negara, terutama UU 17/2003 tentang Keuangan Negara memuat pokok‐pokok reformasi perencanaan. Pokok‐pokok reformasi tersebut, yaitu: perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

33

Budgeting), berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework) dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting). Sebagaimana dijelaskan di dalam modul Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, pokok‐pokok reformasi perencanaan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal Framework) yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency); dan (iii) Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (technical and operational efficiency). Berkenaan

dengan

pelaksanaan

reformasi

perencanaan

dan

penganggaran, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan struktur Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan keluaran (output) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Kabinet, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dalam penyusunan RPJMN 2010‐2014 dan Renstra K/L 2010‐2014. Restrukturisasi program Kementerian/Lembaga berpedoman kepada Tahapan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN 2005 – 20025 sebagaimana dijelaskan dalam kerangka logis RPJMN 1 s.d RPJMN 4 sebagai berikut : 1. RPJM ke‐1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2. RPJM ke‐2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. 3. RPJM ke‐3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya 34


saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 4. RPJM ke‐4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Agama sebagai salah satu komponen dari penyelenggara pembangunan nasional, juga telah berupaya melakukan restrukturisasi program dan kegiatan tersebut. Dalam gambaran sederhana, program‐program yang dilakukan pada struktur yang baru merupakan cermin dari tugas dan fungsi dari suatu unit kerja setingkat eselon I, dan kegiatan‐kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan tugas dan fungsi unit kerja setingkat eselon II. Sebagai salah satu contoh, Program Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, merupakan Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Restrukturisasi yang dilakukan terkait tugas dan fungsi pada Kementerian Agama menghasilkan 11 Program baru, yang merupakan pengintegrasian dari 21 Program sebelumnya. Perubahan ini bagaimanapun akan membutuhkan penyesuaian terutama di dalam pelaksanaannya di tingkat operasional. Hasil dari dari restrukturisasi program yang dilakukan pada Kementerian Agama tersebut dapat dilihat melalui bagan di bawah ini. Tabel 5 Perbandingan Program Kementerian Agama Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi Program 1. 2. 3.

Program Kementerian Agama Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi Program Penerapan Pemerintahan 1. Program Dukungan Manajemen Dan Yang Baik Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Pengawasan Kementerian Agama dan Akuntabilitas Aparatur Negara 2. Program Peningkatan Sarana Dan Program Penataan Kelembagaan Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

35

Program Kementerian Agama Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi dan Ketatalaksanaan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Program Pengelolaan Sumber Daya Agama Manusia Aparatur 3. Program Pengawasan Dan Peningkatan Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pelayanan Publik Agama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 4. Program Penelitian Pengembangan Dan Program Pembinaan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Peningkatan Pelayanan 5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kehidupan Beragama Program Peningkatan Pemahaman, 6. Program Pendidikan Islam Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai‐Nilai 7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Keagamaan 10. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 11. Program Penelitian dan Pengembangan Agama 12. Program Pengembangan Lembaga‐ lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 13. Program Pendidikan Anak Usia Dini 14. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 15. Program Pendidikan Menengah 16. Program Pendidikan Non Formal 17. Program Pendidikan Tinggi 18. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 21. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

8.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

9.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penjabaran program Kementerian Agama hasil retsrukturisasi ini selanjutnya akan dijelaskan melalui buku ini pada bagian Program dan Kegiatan Kementerian Agama tahun 2011. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa 11 program tersebut sejatinya mencerminkan restrukturisasi program berbasis lingkup tugas organsisasi di bawah Kementerian Agama. Pendekatan penyusunan Renstra yang 36


dilandasi restrukturisasi program sesungguhnya terkait erat dengan semangat pelaksanaan RPJM tahap 2 yaitu memantapkan penataan pembangunan nasional berbasis sumber daya manusia serta sasaran strategis Kementerian Agama lima tahun ke depan. Kesebelas program di atas akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah, dengan catatan bagi satuan kerja di daerah akan menyesuaikan dengan tugas fungsinya masing‐ masing. Ruang lingkup program bagi satuan kerja di pusat dan daerah akan dipaparkan sebagai berikut: Tabel 6 Ruang Lingkup Program bagi Satuan Kerja Kementerian Agama No

Satuan Kerja Daerah

1

Kantor Kementerian Agama Pusat

Lingkup Program* 1

2

3

4

5

6

7

8 9 10

11

•

•

•

• • • • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(Setjen/Itjen/Badan/Ditjen) 2

Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kab/Kota

3

Perguruan Tinggi Agama Negeri

4

Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur’an, Balai Litbang Agama &

• • • • • •

•

Balai Diklat Keagamaan 5

MIN, MTsN, MAN

*Lingkup Program: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 4. Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

37

5. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 6. Pendidikan Islam 7. Bimbingan Masyarakat Islam 8. Bimbingan Masyarakat Kristen 9. Bimbingan Masyarakat Katolik 10. Bimbingan Masyarakat Hindu 11. Bimbingan Masyarakat Buddha C. PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011

Program dan kegiatan Kementerian Agama Tahun 2011 berpedoman

kepada apa yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014. Adapun program dan kegiatan Kementerian Agama Tahun 2011 dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Agama. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Terdapat 13 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:

38

a.

Pembinaan Administrasi Perencanaan

b.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

c.

Administrasi Keuangan dan BMN


d.

Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana

e.

Pembinaan Administrasi Hukum & KLN

f.

Pembinaan Administrasi Umum

g.

Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama

h.

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

i.

Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu

j.

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

k.

Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

l.

Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia

m. Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit‐unit organisasi Kementerian Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit‐unit organisasi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio jumlah dan mutu sarana dan prasarana terhadap kebutuhan. Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014). Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014 (sesuai Renstra). Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program ini adalah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, dengan keluaran (outputs) kegiatan antara lain tersedianya tanah sesuai dengan kebutuhan, tersedianya gedung kantor baru, terpeliharanya gedung kantor yang sudah ada,


39

tersedia dan terpeliharanya perlengkapan kantor dan kendaraan, tersedia dan terpeliharanya peralatan dan mesin, serta aset perlengkapan lainnya. 3. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan dapat dicapai melalui program ini adalah: Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang‐undangan, yang diukur melalui penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan sampai dengan tahun 2014 diharapkan hanya sebesar 5%. Kedua, meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker) Kementerian Agama yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tingkat mutu kinerja aparatur dan Sator/Satker Kementerian Agama ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi 90% pada tahun 2014. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker Kementerian Agama, yang diukur melalui penerapan 3 asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dengan target capaian kinerja sebesar 75% tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 6 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal. b. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. c. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

40


d. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi. e. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. f. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi. 4. Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Tujuan utama program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil (outcomes) yang hendak dicapai dari tujuan penelitian dan pengembangan adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan pembangunan agama, dan akses masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan dan program di unit kerja masing‐masing, dan bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan adalah meningkatnya pemanfaatan hasil‐hasil penelitian oleh pemerintah dan masyarakat, dengan target 20% tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan terpenuhinya penyediaan data dan informasi hasil‐hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun, serta tercapainya sosialisasi hasil‐hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun. Untuk mencapai tujuan kelitbangan dan kediklatan tersebut, terdapat 7 kegiatan, meliputi: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan. b. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

41

c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan. d. Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Lektur Keagamaan. e. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Administrasi. f.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan.

g. Pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al‐Qur’an, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lajnah Pentashihan Mushaf Al‐ Qur’an. 5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program adalah (1) persentase indeks kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2) persentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (3) persentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (4) persentase indeks kualitas pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. b. Pembinaan Haji dan Umrah. 42


c. Pelayanan Haji dan Umrah. d. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah. 6. Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 2,25% menjadi 3,00%. Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi 14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 1,96% menjadi 2,88%. Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui 13 kegiatan strategis sebagai berikut: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

43

b. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah c. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah d. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah e. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu f.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

g. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam h. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu i.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam

j.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

k. Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu l.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

m. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam 7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan Masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

b.

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

c.

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.

d.

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.

e.

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.

44


8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan Masyarakat Kristen. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. ngan Masyarakat Kristen. Terdapat 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen. c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen. . 9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik Program ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik. Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya mayarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam Negara Kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik. c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik. 10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Secara umum, program ini bertujuan terlaksananya dukungan Manajemen, Bimbingan dan Pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu.


45

Ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu. c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu. 11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha Secara umum, program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaran dan kebijkan teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Ada 2 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. b. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta Pelayanan Teknis Lainnya. D. KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 Pada tataran operasional, program Kementerian Agama tahun 2011 yang dilaksanakan oleh masing‐masing eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi program dan anggaran mencakup dua kegiatan prioritas yaitu Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Kementerian Agama tahun 2011. 1. Prioritas RKP Program prioritas RKP tahun 2011 sebagaimana ditetapkan pada kesepakatan pertemuan tiga pihak antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemenag 46


pada tanggal 16 April 2010 mencakup program dan kegiatan bidang agama dan bidang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 12.246.996.266.000,‐. Kegiatan prioritas RKP Kementerian Agama meliputi : a. Fungsi Agama Kegiatan prioritas RKP bidang agama terdiri dari: operasional KUA untuk pelayanan nikah; rehabilitasi KUA; pengadaan sarana perkantoran KUA; pelayanan ibadah haji dan umrah dan pengawasan haji; bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah; pengembangan dan rehabilitasi asrama haji transit dan embarkasi; pengadaan kitab suci dan buku keagamaan; pengadaan kitab suci bagi tuna netra; bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama tingkat propinsi/kabupaten/kota; pembangunan sekber kerukunan umat beragama tingkat kabupaten/kota; bantuan kegiatan pemulihan pasca konflik; tunjangan penyuluh agama non PNS/PPPN; serta bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (pontren, ormas keagamaan, majelis agama, masjid Istiqlal, lembaga sosial keagamaan). Anggaran untuk menunjang RKP bidang agama sebesar Rp 708.236.000.000,‐. b.

Fungsi Pendidikan Kegiatan prioritas RKP bidang pendidikan terdiri dari: Penyediaan BOS

jenjang pendidikan dasar; Beasiswa untuk Siswa Miskin MI, MTs dan MA; Rehabilitasi ruang kelas MI, MTs dan MA reguler dan Pasca Bencana; Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI, MTs dan MA; Pengembangan MI, MTs dan MA Bermutu; Bantuan Pembangunan MI dan MTs melalui MEDP (ADB); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A & B Program Wajar Dikdas 9 Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

47

Tahun; Bantuan Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajar Dikdas 9 Tahun pada Pontren; Pembangunan Perpustakaan MI, MTs dan MA; Pembangunan dan pengadaan peralatan Laboratorium IPA di MTS; Pemberian Makanan Tambahan Siswa RA dan MI; Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs dan MA; Dana Pendamping P/HLN; Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi; Bantuan Pengembangan Pendidikan Ketrampilan MA; Pengembangan MAN Insan Cendekia; Pembangunan MA melalui MEDP (ADB); Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan; Pembangunan Laboratorium MA; Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA Swasta; Pemagangan bagi Siswa MA; Bantuan Penyelenggaraan Life Skills dan Short Course pada pondok pesatren; Bantuan Penyelenggaraan Pembelajaran Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan; Pemagangan bagi Siswa Pondok Pesantren; Pesantren Terpadu untuk Anak Terlantar; Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin; Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana; Beasiswa S1 santri berprestasi; Pengembangan Perpustakaan; Pengembangan ICT pada perguruan tinggi agama; Peningkatan Mutu Penelitian; Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (P/HLN) serta Dana Pendamping P/HLN; Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat Berbasis Program; Bantuan Beasiswa MA untuk melanjutkan ke PTAN; Program Pemagangan bagi Mahasiswa pada Dunia Industri; Pemberdayaan kopertais; Subsidi Tunjangan fungsional Guru Non – PNS; Tunjangan Profesi Guru Non PNS; Tunjangan Profesi Dosen Non PNS; Tunjangan Khusus Guru; Percepatan Sertifikasi Guru; Percepatan Sertifikasi Dosen; Beasiswa guru Program S1; Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Program Lanjutan); Beasiswa Dosen Program S2; Beasiswa Dosen Program S3; Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1; Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3; Peningkatan Kualifikasi Guru melalui Dual Mode System; Beasiswa kompetensi ganda guru dalam jabatan; 48


Beasiswa kompetensi ganda guru (lanjutan); Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan; Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Peserta Baru); Peningkatan Kompetensi Kepala dan Pengawas Madrasah; Peningkatan Kualitas Guru Agama Islam; Peningkatan Kualitas Guru Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu; Peningkatan Kompetensi Dosen melalui short course; Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu); serta Pemantapan Sistem Manajemen BOS. Anggaran untuk menunjang RKP bidang pendidikan sebesar Rp11.538.760.266.000,‐. 2. Prioritas Kementerian Agama Selain program prioritas RKP, Kementerian Agama juga memiliki kegiatan prioritas Kementerian Agama tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp2.937.801.661.000,‐ yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan meliputi: a. Bidang Agama Bidang agama diarahkan melalui kegiatan‐kegiatan antara lain: pembangunan gedung KUA akibat pemekaran wilayah; pengembangan manajemen wakaf; pemberdayaan lembaga zakat, shadaqah, dana punia, kolekte, dan dana paramita; bantuan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana peribadatan; penasehatan perkawinan dan keluarga sakinah, sukinah, hita sukaya, dan bahagia; pengadaan kitab suci; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti musabaqah tilawatil qur’an (MTQ dan STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha; peningkatan Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

49

pelaksanaan forum dialog dan temu ilmiah antar pemuka agama, cendikiawan agama; pengembangan wawasan multikultural bagi guru agama dan penyuluh kerukunan; peningkatan harmonisasi antar umat beragama dan majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; peningkatan mutu asrama haji; peningkatan mutu penerangan agama dan bimbingan keagamaan; peringatan hari besar keagamaan; bantuan paket pelayanan agama untuk daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, pasca konflik dan bencana alam; peningkatan pemberantasan pornografi dan pornoaksi; pemberdayaan lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, Baitul Mal wat‐Tamwil (BMT), pemberdayaan zakat dan wakaf; penelitian, kajian dan pemetaan keagamaan; pengembangan sistem informasi sosial keagamaan; kajian lektur keagamaan; pentashihan mushaf al‐Qur’an; sosialisasi kajian keagamaan; peningkatan mutu SDM tenaga peneliti keagamaan; dan penerbitan hasil‐hasil penelitian keagamaan. b. Bidang Pendidikan Bidang pendidikan diarahkan melalui program dan kegiatan antara lain: bantuan pengembangan alat dan sumber belajar RA/BA & lembaga pendidikan keagamaan; pelatihan Kepala dan Guru RA/BA dan lembaga pendidikan keagamaan; bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana RA/BA dan lembaga pendidikan keagamaan; pemberdayaan pengelola RA/BA dan lembaga pendidikan keagamaan; penyediaan dana penyelenggaraan ujian nasional (UN) MI/MTs bidang studi agama; pengembangan jaringan pendidikan teknologi informasi MTs dan MA; rehabilitasi ruang kantor dan ruang guru pada madrasah; pembangunan dan rehabilitasi sarana lingkungan madrasah; bantuan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), Kelompok Kerja Madrasah (KKM); 50


pemberantasan buta aksara pada pendidikan non formal; orientasi keterampilan dan manajemen pada pontren dan lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan lainnya; bantuan peralatan ketrampilan pada pontren dan lembaga pendidikan non formal berbasis keagamaan lainnya; penyelenggaraan ujian nasional paket C; pelatihan tutor kejar paket C; pengembangan dan pelaksanaan diklat fungsional dan struktural; pembinaan jabatan fungsional; pembangunan dan rehabilitasi gedung balai diklat; penyediaan sarana dan prasarana balai diklat; penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; bantuan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; pengembangan perpustakaan pontren; pengembangan sumber belajar pendidikan agama di sekolah; bantuan peningkatan mutu dan pengembangan pontren; bantuan Poskestren; bantuan pendidikan dan layanan kesehatan bagi siswa madrasah di pondok pesantren; pengembangan program peningkatan mutu pendidikan agama pada sekolah; pengembangan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama; pengelolaan dan pembinaan administratif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; pengelolaan, pengendalian dan pelaporan program bantuan pendidikan; pelatihan peningkatan manejemen berbasis madrasah; bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs; bantuan pembangunan RKB MA; serta pembangunan asrama bagi siswa MI, MTs dan MA di pondok pesantren. c. Bidang Pelayanan Umum dan Lainnya

Bidang pelayanan umum dan lainnya diarahkan melalui kegiatan

peningkatan mutu perencanaan program dan kegiatan Kementerian Agama; pengendalian dan pelaporan program Kementerian Agama; pengembangan Sistem Akuntansi Insatansi (SAI); pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); pencitraan publik; pengembangan jaringan informasi dan kehumasan; peningkatan kualitas SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi; Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

51

penyempurnaan pelaksanaan analisis jabatan; penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antar satuan kerja di pusat dan daerah; penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penyempurnaan sistem manajemen sumber daya aparatur terutama pada sistem karir dan remunerasi; penyusunan Sakip/Lakip Kementerian; pelaksanaan Analisis Jabatan; pembinaan sistem perkantoran; peningkatan kerjasama luar negeri; pembinaan dan penelaahan hukum & peraturan perundangan; pengelolaan dan penataan kepegawaian; pembangunan & rehabilitasi gedung Kantor Pusat, Kanwil Kemenag Propinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota,

rumah

jabatan

dan

rumah

dinas;

penyempurnaan

modul/panduan peningkatan pengawasan aparatur; penyusunan data base program pengawasan; pelatihan tenaga auditor; peningkatan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; pengembangan dan pelaksanaan diklat fungsional dan struktural; pembinaan jabatan fungsional (widyaiswara, peneliti, perencana, pustakawan, arsiparis, analis kepegawaian, pranata komputer, pranata kehumasan, dll); dan kegiatan lintas sektoral (pembinaan mental pemuda melalui jalur agama, pengarusutamaan gender, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), penanggulangan HIV/AIDS, pembinaan lanjut usia dll).

52


BAB V ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 A. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011

Program dan anggaran Kementerian Agama merupakan produk bersama dari berbagai elemen terkait. Program dan anggaran Kementerian Agama disusun dengan menggunakan mekanisme bottom – up dan top – down, artinya walaupun organisasi Kementerian Agama bersifat sentralistik namun tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi dan aspirasi dinamis yang berkembang di tingkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Demikian pula sebaliknya bahwa pelaksana tugas di daerah tetap mengacu kepada garis besar arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat. Selain itu, penyusunan program dan anggaran Kementerian Agama dilakukan melalui proses teknokratis dan politis. Teknokratis dalam artian bahwa program dan anggaran disusun dengan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan serta mempertimbangkankan hasil capaian yang telah didapat selama ini. Perumusan program dilakukan melalui kajian ilmiah yang memadai, dengan menggunakan teknik, perlengkapan, peralatan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal ini sangat penting terutama bila dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas untuk membiayai pencapaian tujuan yang banyak. Anggaran yang terbatas harus dapat dioptimalkan melalui mekanisme atau sistem yang tepat agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan efektif dan efisien dengan memberikan dampak posistif sebesar‐besarnya. Pendekatan teknoktaris bagaimanapun tidak dapat terlepas dan harus dapat berjalan selaras dengan pendekatan politis. Karena program dan anggaran Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka program dan anggaran Kementerian Agama tidak dapat terlepas dari berbagai upaya Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

53

pencapaian bidang pembangunan nasional lainnya. Dengan kata lain penyusunan program dan anggaran Kementerian Agama juga harus disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas (platform) Presiden yang meliputi seluruh aspek Pembangunan Nasional. Secara ringkas, proses penyusunan program dan anggaran Kementerian Agama tahun 2011 telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Rancangan awal program tahun 2011 sebagai bagian dari Renstra Kementerian Agama tahun 2010‐2014 disusun berdasarkan usulan seluruh unit eselon I yang mencakup seluruh jajaran satuan kerja daerah, dimana indikator outcome dan output berikut perkiraan pendanaannya telah ditetapkan pada pertemuan tiga pihak antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemenag pada bulan November 2009. 2. Rancangan awal tersebut dibahas pada forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama bulan Februari tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan usulan para pejabat eselon I, Rektor, Kakanwil Kemenag Propinsi, Ketua PTAN, Kalajnah, Kakantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kabalai sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan program dan kegiatan tahun 2011 khususnya, dan penyempurnaan Renstra Kementerian Agama tahun 2010‐2014 pada umumnya. 2. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0181/M.PPN/04/2010 dan SE‐ 120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011, Kementerian Agama menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang dilakukan oleh seluruh unit eselon I sesuai surat Sekretaris Jenderal No. SJ/B.I/2/3/KU.00.2/359/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang selanjutnya dibahas dalam pertemuan tiga pihak antara Bappenas, Kemenkeu dan Kemenag pada tanggal 16 April 2010 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Agama tahun 2011. 3. Rancangan program dan anggaran Kementerian Agama tahun 2011 berdasarkan pagu indikatif disampaikan pada pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2011 melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada tanggal 15 Juni 2010. 54


4. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE‐294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, Kementerian Agama menyusun RKA‐K/L pagu sementara tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan hasil restrukturisasi program yang terdiri atas 11 program Kementerian Agama yang sebelum tahun 2011 terdiri atas 5 fungsi dan 21 program. 5. Rancangan RKA‐K/L Kementerian Agama tahun 2011 disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama tanggal 20 September 2010. 6. Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan SE‐676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, Kementerian Agama menyusun RKA‐K/L pagu definitif tahun 2011. Selanjutnya rancangan RKA‐K/L Kementerian Agama tahun 2011 disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama. 7. Tanggal 19 November 2010 APBN Republik Indonesia Tahun 2011 ditetapkan melalui UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Gambar 1. Mekanisme Penyusunan Program Dan Anggaran


55

Anggaran atau DIPA Kementerian Agama ditetapkan dengan melalui tiga tahapan besar, yaitu proses penyusunan pagu indikatif, pagu sementara serta pagu definitif. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0181/M.PPN/04/2010 dan SE‐120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP 2011, Kementerian Agama memperoleh Pagu Indikatif tahun 2011 sebesar Rp31.027.071.900.000,‐. Selanjutnya berdasarkan SE Menteri Keuangan No. SE‐ 294/MK.02/2010

tanggal

24

Juni

2010

tentang

Pagu

Sementara

Kementerian/Lembaga Tahun 2011, Kementerian Agama memperoleh pagu sebesar Rp31.035.236.731.000,‐. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2011, Kementerian Agama memperoleh pagu sebesar Rp32.109.396.697.000,‐. Gambar 2 Proses Penetapan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011

56


B. RAMBU‐RAMBU PENGALOKASIAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011

Pengalokasian anggaran Kementerian Agama tahun 2011 berdasarkan pagu definitif diutamakan bagi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan prioritas sebagai berikut : 1.

Pemenuhan pengeluaran yang bersifat wajib meliputi: gaji dan tunjangan pegawai, dan biaya operasional serta pemeliharaan kantor.

2.

Pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, dan kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi‐years).

3.

Program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKP dan prioritas Kementerian Agama tahun 2011 sebagai bagian dari RPJMN dan Renstra Kementerian Agama tahun 2010‐2014.

4.

Pelaksanaan kegiatan prioritas yang diamanatkan dalam peraturan perundang‐undangan di luar RKP seperti penyelenggaraan ibadah haji, pemberdayaan zakat dan wakaf, pelayanan pencatatan nikah, dan lain‐ lain. Selanjutnya beberapa hal yang menjadi perhatian/pedoman bagi

Kementerian/Lembaga dalam merinci pengalokasian anggaran ke dalam RAK‐KL Tahun Anggaran 2011 sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR RI sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No: SE‐676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2011, adalah sebagai berikut: 1.

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

2.

Khusus mengenai pengalokasian anggaran/posting ke dalam jenis belanja agar mengacu kepada;


57

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 3.

K/L yang merencanakan/melaksanakan kegiatan dana bergulir agar berpedoman

kepada

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

99/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada K/L ; 4.

Bagi K/L yang memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), RKA‐KL yang disusun agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

5.

Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011;

6.

Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;

8.

Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor SE‐120/PMK.02/2010 dan Nomor 0181/M.PPN/04/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2011;

9.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE‐294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011;

10. Kesepakatan Pemerintan dan Badan Anggaran DPR RI mengenai kegiatan‐kegiatan yang mendapatkan tambahan optimalisasi, yaitu: a. Merupakan program prioritas, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal; 58


b. Telah diusulkan ke Pemerintah cq. Kementerian Keuangan; c. Dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011. 11. Ketentuan tentang pengalokasian Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar mengacu kepada Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011. Di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No: SE‐676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2011 dijelaskan kegiatan‐kegiatan yang dibatasi dalam penyusunan RKA‐KL Tahun Anggaran 2011, yaitu: 1.

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan dan lokakarya;

2.

Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satuan kerja yang belum memiliki saluran telepon;

3.

Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung pertemuan);

4.

Pengadaan kendaraan bermotor kecuali kendaraan fungsional seperti ambulan untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda 2 untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat);

5.

Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar‐benar penting dan mendesak, yang jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan/subkegiatan prioritas K/L;

6.

Pengeluaran lain‐lain yang sejenis dengan yang tersebut di atas. Dalam rangka pencapaian target, sasaran, dan output program/kegiatan

prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2011, K/L termasuk di dalamnya Kementerian Agama diminta untuk mengupayakan peningkatan efisiensi dan optimalisasi pagu dengan tidak melakukan pengurangan/pergeseran terhadap: 1.

Kegiatan‐kegiatan yang tertuang dalam fungsi pendidikan untuk kegiatan selain fungsi pendidikan di luar pendidikan kedinasan;

2.

Kegiatan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2011; Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

59

3.

Kegiatan yang secara langsung dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan UKM, yaitu: Kluster I

: Bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran.

Kluster II

: Pemberdayaan masyarakat.

Kluster III

: Pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Dan kegiatan‐kegiatan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja, mendorong investasi dan ekspor. 4.

Pembayaran gaji (kode kegiatan 001);

5.

Pembayaran operasional dan pemeliharaan perkatoran minimum (kode kegiatan 002);

6.

Belanja yang bersumber dari PNBP;

7. Belanja yang bersumber dari PHLN, Pinjaman Dalam negeri, dan Rupiah Murni Pendampingnya, serta sudah ada Loan Agreement dan bersifat mengikat.

C. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011

Anggaran Kementerian Agama sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No: SE‐676/MK.02/2010 Tanggal 3 November 2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2011 adalah sebesar Rp.32.109.396.697.000,‐, naik sebesar 4,95% atau Rp. 1.515.766.155.000,‐ dibandingkan anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2010 yang sebesar Rp. 30.593.630.542.000. Anggaran tersebut adalah anggaran Kementerian Agama tahun 2010 setelah mendapatkan tambahan anggaran melalui APBN‐P dan anggaran luncuran PHL/N tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian Agama sesuai pagu definitif tahun 2010 yang belum termasuk APBN‐P, maka anggaran Kementerian Agama tahun 2011 naik sebesar 17,88% atau Rp.4.870.679.180.000,‐. 60


Grafik 3 Data Perkembangan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2001 ‐ 2011

Anggaran

Kementerian

Agama

selanjutnya

dialokasikan

untuk

menjalankan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama. Program dan kegiatan Kementerian Agama di dalam realisasinya didelegasikan kepada satuan‐satuan kerja yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pengalokasian anggaran juga dilakukan berdasarkan jenis belanjanya sesuai dengan standar akun yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan. 1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2011 tidak lagi sama struktur programnya dengan struktur program pada tahun 2010. Pada tahun 2010 Kementerian Agama melaksanakan 21 program sedangkan pada Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

61

tahun 2011 setelah direstrukturisasi, Kementerian Agama melaksanakan 11 program. Tabel 7 Program dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2010

62


Tabel 8 Program dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011

Alokasi anggaran terbesar pada tahun 2011 adalah untuk Program Pendidikan Islam, yaitu Rp. 25.770.309.338.000,‐ atau 80,26% dari total anggaran. Selanjutnya adalah untuk anggaran Program Bimbingan Masyarakat Islam Rp. 2.017.688.398.000,‐ atau 6,28%. Berikutnya secara berurutan anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama sebesar RP. 1.307.401.866.000,‐ atau 4,07%, Program Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar Rp. 810.793.986.000,‐ atau 2,53%, Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sebesar Rp. 563.312.861.000,‐ atau 1,75%, Program Bimbingan Masyarakat Katolik sebesar Rp. 461.411.347.000,‐ atau 1,44%, Program Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

63

Rp. 370.780.498.000,‐ atau 1,15%, Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebesar Rp. 358.970.685.000,‐ atau 1,12%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama sebesar Rp. 193.444.028.000,‐ atau 0,60%, Program Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar Rp. 146.362.433.000,‐ atau 0,46%, dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama sebesar Rp. 108.921.257.000,‐ atau 0,34% dari total anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2011. 2. Alokasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Walaupun

Kementerian

Agama

merupakan

salah

satu

Kementerian/Lembaga Negara yang struktur manajemen organisasinya masih tersentralisasi, namun Kementerian Agama tetap memperioritaskan azas desentralisasi dalam hal pengalokasian anggaran sesuai UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbandingan alokasi anggaran pusat dan daerah sebagaimana tersebut pada tabel 8, mengindikasikan bahwa alokasi anggaran Kementerian Agama lebih besar diperuntukkan bagi Daerah. Proporsi anggaran Kementerian Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2009 menunjukkan angka perbandingan sebesar 11,97% untuk Pusat, dan 88,03% untuk Daerah. Proporsi anggaran Kementerian Agama Pusat dengan Daerah pada tahun 2010 menunjukkan angka perbandingan yang sedikit naik untuk Pusat yaitu sebesar 13,04% dan 86,96% untuk Daerah, sedangkan untuk tahun 2011 proporsi anggaran untuk pusat kembali turun, yaitu sebesar 10,25% dan untuk daerah sebesar 89,75%. Besarnya alokasi anggaran bagi daerah tersebut disebabkan karena pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan bagi daerah yang masih memerlukan dana yang besar dan masih banyak pembangunan daerah yang tertinggal atau belum tersentuh. Pengalokasian anggaran yang lebih banyak untuk daerah dilakukan agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran menjadi lebih efektif karena lebih mendekati target sasaran yang dituju. Hambatan yang timbul karena jalur koordinasi yang panjang antara pusat dan daerah dapat dipangkas sehingga ketidakakuratan penentuan target sasaran pelaksanaan program dapat 64


diminimalisir. Satuan kerja di tingkat pusat lebih banyak mengurusi persoalan manajemen, sedangkan satuan kerja di tingkat daerah yang melaksanakan teknis program yang telah direncanakan. Tabel 9 Anggaran Kementerian Agama Berdasarkan Alokasi Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2005 – 2011


65

66


3. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Pengeluaran Anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2011 secara garis besar digunaka n untuk membiayai lima jenis pengeluaran, yaitu: a.

Pengeluaran bagi kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai Kementerian Agama baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang bertugas di tingkat pusat, di daerah ataupun di luar negeri. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai Kementerian Agama mencapai 48,37% atau Rp. 15.532.302.126.000,‐ dari total anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2011. Jumlah tersebut digunakan untuk membayar kompensasi pegawai yang mengabdi di lingkungan Kementerian Agama yang jumlahnya relatif sangat banyak bila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada kementerian/lembaga negara lainnya. Namun demikian, bila dilihat sekilas, besaran belanja pegawai tersebut tampak terlalu besar bobotnya terhadap struktur belanja anggaran Kementerian Agama. Idealnya besaran anggaran bagi belanja pegawai dapat diperkecil bobotnya, namun jelas ini tidak mungkin dilakukan bila solusinya adalah dengan memangkas jumlah pegawai atau mengurangi jumlah kompensasi berupa gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pegawai. Solusi lain yang juga dirasakan sangat sulit adalah menaikkan total anggaran Kementerian Agama.

b.

Pengeluaran bagi belanja barang mengikat berupa pembayaran antara lain bagi kegiatan operasional kantor dan sarana, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, serta berbagai kegiatan operasional lainnya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini hanya sebesar Rp. 739.500.213.000,‐ atau 2,30% dari total anggaran Kementerian Agama. Besaran alokasi anggaran ini dirasakan sangat minim untuk digunakan bagi operasional satuan kerja dan personnel Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Banyak sarana prasarana yang dipelihara dengan seadanya, sehingga kondisinya masih banyak yang cukup memperihatinkan terutama kantor‐kantor yang berada di pelosok daerah. Selain itu, minimnya anggaran pada pengeluaran belanja barang mengikat juga menghambat kelancaran mobilisasi para personnel Kementerian Agama di dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

67

c.

Pengeluaran bagi pembiayaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan serta ketepatan pencapaian sasaran program nasional. Pemerintah telah menetapkan RKP Nasional pada seluruh bidang pembangunan, untuk RKP Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, alokasi anggarannya adalah Rp. 12.246.996.266.000,‐ atau 38,14% dari total anggaran Kementerian Agama. Anggaran untuk RKP tahun anggaran 2011 diperuntukkan bagi Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Anggaran RKP tahun anggaran 2011 ini tidak menyentuh kegiatan dalam lingkup Fungsi Pelayanan Umum. Hal ini perlu diperhatikan ke depan karena Fungsi Pelayanan Umum merupakan mesin penggerak bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama lainnya. Reformasi Birokrasi yang menjadi gerakan nasional merupakan salah satu program yang tercakup di dalam lingkup Fungsi Pelayanan Umum. Demikian pula penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja mesin birokrasi di Kementerian Agama. Lumpuhnya mesin birokrasi yang ditandai dengan lemahnya kinerja organisasi menjadi penyebab tidak efektifnya penyelesaian tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Agama. Uraian lebih detail terkait anggaran untuk kegiatan RKP disajikan pada bagian berikutnya.

d.

Pengeluaran bagi kegiatan prioritas Kementerian Agama lainnya yang tidak termasuk di dalam RKP nasional. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa sesungguhnya tugas yang harus dipenuhi Kementerian Agama cukup luas lingkupnya. Sebagian tugas menjadi prioritas nasional yang tertuang di dalam RKP nasional, sedang sebagian lagi tetap menjadi prioritas Kementerian Agama karena bagian dari amanat UU yang juga harus dipenuhi oleh Kementerian Agama. Terbatasnya anggaran menjadikan tidak semua tugas dapat didanai pelaksanaannya, sehingga kegiatan yang didanai pelaksanaannya merupakan kegiatan yang dipandang lebih prioritas dibandingkan kegiatan lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan prioritas Kementerian Agama selain kegiatan prioritas RKP adalah sebesar

68


Rp.2.937.801.661.000,‐ atau 9,15% dari anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2011 ini. Tabel 10 Anggaran Kementerian Agama Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2011


69

e.

Pengeluaran bagi kegiatan yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah bagi satuan kerja yang menurut peraturan dan perundang‐undangan dibolehkan untuk menarik penghasilan secara mandiri melalui mekanisme yang telah ditentukan untuk menutupi kekurangan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Anggaran yang bersumber dari PNBP dan BLU di Kementerian Agama berasal dari satuan pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Agama Negeri. Besarnya anggaran yang didapat dari sektor ini adalah sebesar Rp. 652.796.431.000,‐ atau 2,03% dari toal anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2011.

4. Alokasi Anggaran Fungsi Agama Dilihat dari jumlah perolehan anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 memang cukup besar, namun dilihat dari sisi kebutuhan tugas dan bidang agama yang menjadi core bussiness Kementerian Agama belumlah seperti apa yang diharapkan. Jumlah anggaran bidang agama tersebut relatif sangat kecil. Padalah, korelasi tugas dan fungsi agama dengan tugas‐tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi lintas sektoral, pembangunan atau bidang agama mempunyai nilai yang bersifat sangat strategis. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dan strategi altenatif untuk menambah atau menaikan anggaran Kementerian Agama untuk bidang agama. Selain atas perjuangan yang sangat intens dari seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama pusat dan daerah, dengan pola penyusunan program, anggaran yang terpadu (unified budget) dan anggaran berbasis kinerja, juga perlu didukung oleh tersedianya data perencanaan yang valid, akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu. Secara umum, jumlah anggaran untuk bidang agama dari tahun ke tahun relatif kecil dibandingkan lingkup tugas dan posisi strategisnya. Anggaran bidang agama pada tahun 2005 dan tahun 2006 secara berurutan adalah sebesar 10,67% dan 11,76%, anggaran bidang agama ini termasuk didalamnya adalah biaya pegawai dan manajemen lainnya. Pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, anggaran bidang agama secara berurutan adalah 4,46%, 4,85%, 3,06% dan 3,08%, angaran agama pada tahun‐tahun tersebut tidak termasuk didalamya adalah 70


biaya pegawai dan manajemen lainnya. Untuk tahun anggaran 2011 anggaran bidang agama juga tidak beranjak jauh dari nilai angka tersebut. Anggaran bidang agama pada tahun 2011 adalah sekitar 4,35% dari total anggaran Kementerian Agama. Tabel 11 Anggaran Fungsi Agama Kementerian Agama Tahun 2005 – 2011

Terbatasnya anggaran bidang agama menjadi salah satu permasalahan mendasar bagi tugas dan fungsi Kementerian Agama. Padahal pembangunan bidang agama merupakan tugas inti dari Kementerian Agama. Realitanya pembangunan bidang agama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama memiliki hubungan yang luas dengan fungsi‐fungsi atau sektor lainnya seperti misalnya sektor pendidikan. Contoh nyata dari keterkaitan pembangunan bidang agama dengan bidang pendidikan antara lain jika terdapat tawuran antar pelajar, Kementerian Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

71

Pendidikan dan Kementerian Agama berupaya untuk mengevaluasi kembali kurikulum untuk pendidikan agama di sekolah. Begitu juga dengan permasalahan‐ permasalahan lainnya seperti tawuran antar desa/wilayah, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, kenakalan remaja, kriminalitas, pornoaksi, KKN dan lain sebagainya yang disinyalir akibat rendahnya kadar iman dan atau rendahnya pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Hal ini bagaimanapun kerap dikaitkan dengan peran dan tanggungjawab Kementerian Agama dalam mengelola dan mengatasi persoalan‐persoalan di atas. Walaupun permasalahan tersebut sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada Kementerian Agama, namun juga terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi pada kementerian/lembaga lain. Tentunya tidak mudah bagi Kementerian Agama untuk menangani persoalan yang sangatlah besar tersebut terutama dengan ketersediaan anggaran yang relatif tidak memadai. Potret ketimpangan anggaran terhadap bidang agama memang perlu dicermati dengan sangat objektif. Dengan merujuk kepada sejumlah persoalan yang dihadapi dan adanya restrukturisasi program dan kegiatan, Kementerian Agama dituntut untuk dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap penyelenggaraaan pembangunan bidang agama dengan memperjuangkan kenaikan anggaran secara bertahap diiringi dengan efisiensi dan efektivitas anggaran yang mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik. 5. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Bila dilihat lebih mendalam, anggaran pendidikan di Kementerian Agama bukan hanya berada pada Program Pendidikan Islam. Anggaran pendidikan tersebar pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, Program Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Kristen, Program Bimbingan Masyarakat Katolik, Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Program Bimbingan Masyarakat Buddha. Jumlah anggaran pendidikan pada program‐program tersebut adalah sebesar Rp.27.263.218.531.000,‐ atau 84,9% dari total anggaran Kementerian Agama. Secara nominal anggaran pendidikan naik sebesar Rp. 84.860.711.000,‐, dan 72


secara bobot anggaran pendidikan turun dari 88,8% menjadi 84,9% dibandingkan anggaran pendidikan pada tahun sebelumnya. Grafik 5 Data Perkembangan Anggaran Pendidikan Kementerian Agama Tahun 2003 ‐ 2011

Anggaran pendidikan pada Kementerian Agama digunakan bagi biaya pendidikan agama dan keagamaan dari tingkat anak usia dini, tingkat dasar, tingkat menengah dan sampai tingkat pendidikan tinggi di seluruh penjuru wilayah negara Indonesia dari satuan kerja di tingkat madrasah di desa‐desa, samapai dengan satuan kerja setingkat Eselon I di Pusat. Dari sisi lainnya, anggaran pendidikan di Kementerian Agama digunakan untuk membiayai pendidikan yang sifatnya formal, non formal dan informal yang melingkupi satuan‐satuan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Selanjutnya anggaran tersebut juga untuk membiayai berbagai komponen biaya pendidikan seperti biaya gaji, honor dan vakasi tenaga pendidik dan tenaga Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

73

kependidikan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, biaya operasional pendidikan, biaya manajemen dan administrasi pendidikan, biaya pengembangan potensi pendidikan dan sebagainya dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah untuk membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilai‐nilai ajaran agama. Fungsi pendidikan yang terdapat di bawah kewenangan Kementerian Agama selain difokuskan kepada fungsi pendidikan itu sendiri, juga difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memainkan peranan penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa ini. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa, mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia serta membangun ekonomi menuju masyarakat sejahtera dalam jajaran bangsa‐bangsa dunia. Visi Pendidikan Nasional berdasarkan Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu ”Terwujudnya sistim pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Adapun misi pendidikan Nasional adalah: f.

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

g.

Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

h.

Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

i.

Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

74


j.

Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas pembangunan Pendidikan Islam 2011 juga merujuk kepada Visi

pendidikan Islam yaitu ”Terselenggaranya pelayanan pendidikan Islam yang bermutu secara adil dan merata demi terwujudnya insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berkeunggulan intelektual, moral dan spiritual”. Misi Pendidikan Islam adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan Islam sebagai pranata sistem pendidikan Nasional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan berciri Islam di madrasah, pendidikan agama di sekolah dan pendidikan agama di lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren; b. Mengupayakan terwujudnya madrasah, lembaga‐lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dan lembaga‐lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai lembaga‐lembaga pendidikan berbasis ilmu dan nilai‐nilai agama yang berkeunggulan, berkualitas dan berdaya saing; c. Memberdayakan lembaga‐lembaga pendidikan Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta melalui penguatan pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam proses pembelajaran maupun menajemen pendidikan; d. Meningkatkan fungsi pendidikan agama Islam di sekolah dan memperkuat peran lembaga‐lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dan memperkokoh jati diri dan watak bangsa. Seiring meningkatnya jumlah APBN Negara maka anggaran Kementerian Agama tahun 2011, khususnya dan anggaran pendidikan agama dan keagamaan seharusnya juga meningkat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen dan UU Sisdiknas. Peningkatan anggaran untuk pendidikan agama dan keagamaan secara garis besar fokus sasarannya adalah untuk : Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

75

a. Pendidikan umum berciri khas agama pada tingkat pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan menengah; b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; c. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan; d. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah mendapat perhatian untuk ditingkatkan; e. Perguruan Tinggi Agama; f.

Pendidikan Agama pada sekolah;

g. Pengawas pendidikan agama; h. Manajemen dan tata kelola pendidikan agama dan kependidikan agama. 6. Alokasi Anggaran Kegiatan Prioritas RKP Kementerian Agama Tahun 2011 Adapun anggaran bagi kegiatan prioritas nasional di lingkungan Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam RKP 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Sebagian besar alokasi anggaran untuk RKP ini, yaitu Rp.11.538.760.266.000,‐ atau 94,22% adalah untuk membiayai RKP Fungsi Pendidikan, sedangkan alokasi anggaran untuk RKP Fungsi Agama hanya Rp.708.236.000.000,‐ atau 5,78%. Secara lebih terperinci, anggaran untuk kegiatan prioritas nasional yang tercakup di dalam RKP nasional diuraikan pada Tabel 12 berikut ini. Tabel 12 Alokasi Anggaran Kegiatan Prioritas Tahun 2011 Rp. 12.246.996.266.000 NO I

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

FUNGSI AGAMA 1)

76

VOLUME

(ribuan rupiah) HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp.) 708.236.000

5.382

unit

24.000

129.168.000

2)

Operasional KUA untuk Pelayanan Nikah Rehabilitasi KUA

750

unit

100.000

75.000.000

3)

Pengadaan Sarana Perkantoran KUA

1.000

unit

10.000

10.000.000

4)

Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah

210000

jamaah


150.000.000

NO


VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp.)

dan Pengawasan Haji 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah Pengembangan dan Rehabilitasi Asrama Haji Transit dan Embarkasi Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Pengadaan Kitab Suci bagi Tuna Netra Pembangunan Gedung Multi Event Hill Kab.Flores Timur, NTT Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung Syuhada, Kab.Flores Timur NTT Pembangunan Gereja Paroki St.Maria Bennealix Lewoleba Kab.Lembata NTT Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama - Tk.Propinsi - Tk.Kabupaten

13)

14) 15) 16)

II

Pembangunan Sekber Kerukunan Umat Beragama - Tk.Kabupaten/Kota Bantuan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS/PPPN (Rp.150 ribu OB) Bantuan Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pontren, Ormas Keagamaan, Majelis Agama, Masjid Istiqlal, Lembaga sosial keagamaan)

1.000 15

unit lokasi

50.000

50.000.000

1.300.000

19.500.000

100.000

eks

75

7.500.000

2.500

Eks

200

500.000

1

Lokasi

2.000.000

2.000.000

1

Lokasi

1.160.000

1.160.000

1

Lokasi

1.000.000

1.000.000

33

/FKUB

30.000

990.000

440

/FKUB

25.000

11.000.000

400.000

6.000.000

15 9 90.510 97

unit kegiatan orang

7.000.000 1.800

lembaga

74.500.000

FUNGSI PENDIDIKAN 1)

Pemberdayaan Pengelola RA/BA dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

2)

Penyediaan BOS jenjang pendidikan dasar a. BOS Siswa MI - Kota

162.918.000

11.538.760.266 100

Lokasi

6.352.189

siswa

3.182.761

siswa

489.682

siswa

40.000

4.000.000

400

195.872.800


77

NO

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN - Kabupaten b. BOS Siswa Salafiyah Ula - Kota - Kabupaten c. BOS Siswa MTs - Kota - Kabupaten d. BOS Siswa Salafiyah Wustha - Kota - Kabupaten

VOLUME

HARGA SATUAN 397

JUMLAH (Rp.) 1.069.152.363

2.693.079

siswa

139.365

siswa

8.598

siswa

400

3.439.200

130.767

siswa

397

51.914.499

2.726.762

siswa

354.654

siswa

575

203.926.050

2.372.108

siswa

570

1.352.101.560

303.301

siswa

15.181

siswa

575

8.729.075

288.120

siswa

570

164.228.400

e. Safeguarding - Safeguarding BOS Kanwil (monitoring, rakor, evaluasi) - Safeguarding BOS Kandepag (monitoring, rakor, evaluasi) - Safeguarding BOS Pusat (pedoman, monitoring, rakor, evaluasi)

Keg

7.141.000

440

Keg

38.171.000

1

Keg

6.000.000

3)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MI

750.000

siswa

360

270.000.000

4)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs

600.000

siswa

720

432.000.000

5)

Pembangunan RKB Madrasah

6)

7)

- MI

100

unit

180.000

18.000.000

- MTs

127

unit

180.000

22.860.000

Rehabilitasi ruang kelas MI reguler dan Pasca Bencana - Rusak Ringan Rehabilitasi ruang kelas MTs reguler dan Pasca Bencana - Rusak Ringan - Rusak Berat

8)

1.325

Ruang

65.000

86.125.000

430

Ruang

65.000

27.950.000

1.275

Ruang

85.000

108.375.000

160

lokasi

50.000

8.000.000

160

lokasi

60.000

9.600.000

1

Paket

15.000.000

10)

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MI Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs Pengembangan MI Bermutu

11)

Pengembangan MTs Bermutu

1

Paket

24.000.000

12)

Bantuan Pembangunan MI melalui MEDP (ADB)

1

Paket

20.000.000

9)

78

33


NO

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN 13) 14)

Bantuan Pembangunan MTs melalui MEDP (ADB) Bant. Operasional Penyel. Paket A & B Program Wajar Dikdas 9 Tahun

VOLUME 1

HARGA SATUAN

Paket

928

lembaga

8.027

lembaga

20.000

JUMLAH (Rp.) 24.210.000 18.560.000

15)

Bantuan Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren

16)

Pembangunan Perpustakaan MI

290

Ruang

150.000

43.500.000

17)

Pembangunan Laboratorium IPA di MTS Pengadaan Sarana Laboratorium dan Perpustakaan - Perpustakaan MI dan MTs

190

Ruang

150.000

28.500.000

200

lokasi

80.000

16.000.000

- Lab MTs

400

lokasi

18)

20.000.000

32.000.000 80.000

19)

180.000

orang

1.000

orang

21)

Pemberian Makanan Tambahan Siswa RA dan MI Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs Dana Pendamping P/HLN

1

Paket

22)

Beasiswa untuk Siswa Miskin MA

400.000

siswa

23)

Pembangunan RKB Madrasah MA

100

24)

Pembangunan Gedung Madrasah

1

25)

Rehabilitasi ruang kelas MA reguler dan Pasca Bencana - Rusak Ringan

300

- Rusak Berat

20)

26) 27) 28) 29)

30) 31) 32)

67.080.834 1.800

1.800.000 63.395.000

760

304.000.000

200.000

20.000.000

5.000.000

5.000.000

Ruang

65.000

19.500.000

975

Ruang

85.000

82.875.000

48

lokasi

400.000

19.200.000

58

lokasi

50.000

2.900.000

100

lokasi

80.000

8.000.000

- MAN Insan Cendikia Serpong

1

lokasi

15.000.000

15.000.000

- MAN Insan Cendikia Gorontalo

1

lokasi

15.000.000

15.000.000

- MAN Insan Cendikia Jambi

1

lokasi

7.000.000

7.000.000

Pembangunan MA melalui MEDP (ADB) Pengembangan MA Bermutu

1

Paket

20.551.000

1

Paket

20.000.000

270.000

orang

Bantuan Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi Bantuan Pengembangan Pendidikan Ketrampilan MA Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Pengembangan MAN Insan Cendekia

Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan

unit lokasi

50

13.500.000


79

NO

JUMLAH (Rp.) 30.000.000

300

unit

150.000

45.000.000

Pengadaan Sarana Laboratorium dan Perpustakaan MA - Perpustakaan

150

lokasi

80.000

12.000.000

- Lab

100

lokasi

80.000

8.000.000

4.399

lembaga

15.000

65.985.000

1.500

orang

2.400

3.600.000

5.000

orang

2.500

12.500.000

100.000

15.000.000

VOLUME

33)

Pembangunan Laboratorium MA

200

34)

Pembangunan Perpustakaan MA

35)

36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44)

Bantuan Operasional Manajemen Mutu MA Swasta Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA Pemagangan bagi Siswa MA Bantuan Penyelenggaraan Life Skills dan Short Course Bantuan Penyelenggaraan Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Pemagangan bagi Siswa Pondok Pesantren Pesantren Terpadu untuk Anak Terlantar Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin

150

lembaga

300

lokasi

50.000

15.000.000

1.000

orang

3.300

3.300.000

10.000

orang

6.000

60.000.000

70.000

orang

1.200

84.000.000

45)

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana Beasiswa S1 santri berprestasi

46)

Pengembangan Perpustakaan

73

47)

Pengembangan ICT

65

48)

Peningkatan Mutu Penelitian

49)

53)

Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Agama melalui IDB dan JBIC (P/HLN) Bantuan untuk Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Bantuan Beasiswa MA untuk melanjutkan ke PTAN Program Pemagangan bagi Mahasiswa pada Dunia Industri Pemberdayaan kopertais

54)

Dana Pendamping P/HLN

55)

Subsidi Tunjangan fungsional Guru Non - PNS - Guru Non PNS yang sudah S1

50) 51) 52)

80

unit

HARGA SATUAN 150.000



67 2.035

1.729

lembaga orang

828.730.000 30.000

61.050.000

unit

400.000

29.200.000

unit

400.000

26.000.000

Paket

3

lembaga

80

lembaga

40.800.000 691.939.000 150.000

12.000.000

2.000

orang

5.000

10.000.000

500

orang

4.000

2.000.000

500.000

6.500.000

13 3

Unit lembaga

30.840.000

452.348 177.311

orang

3.000

531.933.000

NO

FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN - Guru Non PNS yang belum S1

275.037

orang

HARGA SATUAN 3.000

79.144

orang

18.000

1.424.592.000

500

orang

18.000

9.000.000

4.500

orang

16.200

72.900.000

VOLUME

JUMLAH (Rp.) 825.111.000

56)

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

57)

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

58)

Tunjangan Khusus Guru

59)

Percepatan Sertifikasi Guru

90.000

orang

2.000

180.000.000

60)

Percepatan Sertifikasi Dosen

2.000

dosen

2.000

4.000.000

61)

Beasiswa guru Program S1

6.300

guru

62)

Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Program Lanjutan) Beasiswa Dosen Program S2

2.000

guru

63)

- Dosen S2 64)

65) 66) 67) 68) 69) 70) 71)

73) 74) 75)

31.000

62.000.000

800

orang

24.800.000

- Dosen S3 (Ongoing)

550

orang

22.450.000

Bantuan Beasiswa Kualifikasi S2 GPAI Bantuan Beasiswa Kualifikasi S1 GPAI Beasiswa Kualifikasi S2 Pengawas

205

orang

31.000

6.355.000

1.000

orang

6.000

6.000.000

18

orang

31.000

558.000

1.231

orang

10.800

orang

6.000

64.800.000

1.250

dosen

10.000

12.500.000

10.000

orang

6.000

60.000.000

295

orang

31.000

9.145.000

2.400

orang

15.000

36.000.000

guru

31.000

15.500.000

Beasiswa Dosen Program S3

Tunjangan Profesi Guru (Tambahan Volume) Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 Bantuan Peningkatan Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Peningkatan Kualifikasi Guru melalui: - Dual Mode System

72)

149.800.000

Beasiswa kompetensi ganda guru (lanjutan) Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Peserta Baru) Peningkatan Kompetensi Kepala dan Pengawas Madrasah a. Peningkatan Kompetensi Kepala RA/MI b. Peningkatan Kompetensi Kepala MTs c. Peningkatan Kompetensi Kepala MA d. Peningkatan Kompetensi Pengawas RA/MI

500

33.999.985

14.265

orang

8.260

orang

2.500

20.650.000

2.660

orang

2.500

6.650.000

1.130

orang

.500

2.825.000

1.515

orang

2.500

3.787.500


81

NO

76) 77) 78) 79)

80) 81)

orang

HARGA SATUAN 2.500

JUMLAH (Rp.) 1.225.000

210

orang

2.500

525.000

17.500

orang

2.500

43.750.000

1.000

orang

2.500

2.500.000

100

orang

100.000

10.000.000

6

Satker

b. Tk. Kanwil

33

Satker

2.500.000

82.500.000

c. Tk. Kandep

461

Satker

695.000

320.395.000

Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan pada Pontren Pembangunan Asrama di Pontren

150

Pontren

30.000.000

30

Pontren

75.000.000


VOLUME

e. Peningkatan Kompetensi Pengawas MTs f. Peningkatan Kompetensi Pengawas MA Peningkatan Kualitas Guru Agama Islam Peningkatan Kualitas Guru Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu Peningkatan Kompetensi Dosen (short course) Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) a. Tk. Pusat

490

258.000.000

82)

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

4

Lokasi

15.600.000

83)

Pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub Tk.Nasional IV Pemantapan Sistem Manajemen BOS

1

Lokasi

2.307.000

1

keg

84)

4.000.000

4.000.000

82


BAB VI PENUTUP Kebutuhan anggaran Kementerian Agama Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 merupakan bagian yang inheren dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga tahun 2010‐2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010‐2014. Walaupun program‐ program yang telah dilaksanakan sebelumnya mengalami perubahan struktur, secara esensial dasar kebutuhan anggaran masih menyesuaikan, setidaknya dengan tiga fungsi utama yang menjadi fokus penekanan program dan anggaran, yaitu Fungsi Agama, Fungsi Pendidikan dan Fungsi Pelayanan Umum. Langkah ke depan Kementerian Agama akan terus berusaha untuk mengupayakan peningkatan anggaran pada program yang berkorelasi langsung dengan Fungsi Agama seperti: Penyediaan dan peningkatan honorarium Tenaga Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) yang jumlahnya cukup besar dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota (Jumlah penyuluh agama non PNS 90.500), tunjangan untuk Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan Penghulu, pegelolaan Wakaf Produktif yang profesional, peningkatan profesionalitas penyelenggaraan ibadah haji, peningkatan dana operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), dan satuan kerja seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag) yang belum mempunyai gedung kantor, serta penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan meubelairnya, terutama bagi daerah baru hasil pemekaran wilayah. Peningkatan anggaran bidang agama juga akan difokuskan kepada peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta aspek lain yang secara langsung menyentuh masalah sosial keagamaan. Hal ini sepatutnya dapat terwujud bila melihat kenyataan bahwa sesungguhnya pembangunan agama dipayungi paling tidak oleh 5 undang‐undang yang terkait langsung dengan penyelenggaraan bidang agama, yaitu Undang‐ Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk; Undang‐Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang‐Undang RI Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

83

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Undang‐Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan Undang‐Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Belum lagi bila dikaitkan dengan berbagai undang‐undang lain yang selalu menempatkan substansi kalimat “Ketaqwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam isi kandungannya.

84


Peningkatan anggaran Fungsi Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama pada tahun‐tahun berikutnya akan difokuskan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendukung pendidikan, penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan peran dan pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, tunjangan fungsional guru agama non PNS dan guru khusus di daerah terpencil, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru PNS dan non PNS, pengawas pendidikan, serta penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama. Dari hasil analisis potensi data lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama tahun pelajaran 2008/2009 mengenai perbandingan antara jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta termasuk Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah diperoleh perbandingan 3.843 (2,3%) negeri berbanding 162.607 (97,7%) swasta. Sesuai Undang‐Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan pendidikan pada madrasah juga merupakan tanggung jawab pemerintah, maka berdasarkan data tersebut, Pemerintah saat ini baru mampu membiayai pendidikan di lingkungan Kementerian Agama sekitar dibawah 10 %. Selama ini sekitar 90 % lembaga pendidikan agama (swasta) di lingkungan Kementerian Agama tetap berjalan, berkat dukungan perhatian dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan dari madrasah sampai perguruan tinggi. Sebagai data pendukung, pada Tabel 14 tergambar lebih dari 95 % pendidikan pada madrasah sampai perguruan tinggi agama swasta diselenggarakan oleh swasta. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan pendidikan rasanya tidak mungkin diserahkan pada Pemerintah mengingat keterbatasan dana Pemerintah, tetapi bukan berarti Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kemudian kurang memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Oleh karenanya, perhatian yang lebih harus terus diberikan agar penyelenggaraan pendidikan agama dapat berjalan dengan baik seiring sejalan dengan perkembangan pendidikan pada sekolah umum. Bentuk perhatian tersebut dapat diwujudakan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk bantuan atau subsidi. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

85

Tabel 14 Data Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama (TP 2008/2009)

Sejalan dengan amanat Undang‐Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka paradigma pendidikan nasional kini tidak lagi memunculkan segregasi antara pendidikan negeri dan swasta, atau antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Depdiknas dan kementerian lain. Pendidikan Nasional adalah pendidikan bagi anak bangsa, merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta juga

86


perlu

didanai/dialokasikan

anggarannya

secara

memadai

melalui

Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka penguatan dalam hal tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan agama sangat mutlak diperlukan oleh Kementerian Agama. Dalam konteks inilah penekanan prioritas pada Fungsi Pelayanan Umum menjadi sangat penting. Tanpa tata kelola yang baik, maka berbagai program yang dijalankan dapat dipastikan akan kehilangan arahnya serta gagal untuk dapat diimplementasikan secara benar. Pemenuhan anggaran yang ada bagi Fungsi Pelayanan Umum sampai dengan saat ini dinilai sangat kurang. Hal tersebut diindikasikan dengan belum terpenuhinya berbagai penunjang yang dibutuhkan dalam pembangunan agama secara memadai

seperti

pemenuhan

SDM

yang

berkualitas,

tata

laksana

penyelenggaraan pembangunan agama, pengelolaan data dan informasi yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta berbagai hal lainnya yang belum tersedia dengan cukup memadai, sehingga pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan agama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Beberapa langkah difokuskan bagi kesuksesan pelaksanaan program dan realisasi anggaran tahun 20011, yaitu: 1. Memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) guna mengantisipasi hambatan/kendala pelaksanaan program sehingga dapat diketahui secara dini solusi alternatif pemecahannya; 3. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pada peraturan perundang‐undangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan optimalisasi penganggaran. Perencanaan Program & Anggaran Kementerian Agama 2011

87

LAMPIRAN-LAMPIRAN & DATA PENDUDKUNG

88


ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 ANGGARAN NO. I.

PROGRAM/KEGIATAN

NOMINAL (RP. 000)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

III.

4,07%

64.162.714

0,20%

3.742.300

0,01%

Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu

3.

Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

29.081.055

0,09%

4.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

72.004.091

0,22%

5.

Pembinaan Administrasi Keuangan dan Bmn

673.634.312

2,10%

6.

34.702.946

0,11%

7.

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Pembinaan Administrasi Perencanaan

81.034.256

0,25%

8.

Pembinaan Administrasi Umum

306.557.812

0,95%

9.

Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia

1.000.000

0,00%

40.360.974

0,13%

1.121.406

0,00%

193.444.028

0,60%

193.444.028

0,60%

108.921.257

0,34%

8.245.942

0,03%

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 11. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 1. Pengawasan Fungsional Wilayah I 2.

Pengawasan Fungsional Wilayah II

7.091.434

0,02%

3.

Pengawasan Fungsional Wilayah IIII

7.148.036

0,02%

4.

Pengawasan Fungsional Wilayah IV

7.359.618

0,02%

5.

Pengawasan Fungsional Wilayah V

7.444.355

0,02%

6. IV.

1.307.401.866

2.

10.

II.

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Itjen Kementerian Agama Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 1. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'An

71.631.872

0,22%

563.312.861

1,75%

17.814.904

0,06%

2.

174.745.734

0,54%

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

UNIT PENYELENGGARA Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal

Badan Litbang dan Diklat


89

ANGGARAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN 3.

0,54%

33.438.937

0,10%

26.850.675

0,08%

44.180.000

0,14%

94.315.566

0,29%

Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah 1. Pelayanan Haji dan Umrah

358.970.685

1,12%

44.966.070

0,14%

2.

119.593.181

0,37%

45.334.935

0,14%

149.076.499

0,46%

25.770.309.338

80,26%

5. 6. 7. V.

Pembinaan Haji dan Umrah

3.

VI.

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Program Pendidikan Islam 1.

Peningkatan Mutu Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam

80.019.000

0,25%

2.

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Kependidikan Agama Islam

442.599.322

1,38%

3.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

128.641.511

0,40%

4.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

891.918.505

2,78%

426.241.632

1,33%

584.880.673

1,82%

583.255.867

1,82%

1.896.392.182

5,91%

87.782.143

0,27%

3.030.468.249

9,44%

5. 6. 7. 8. 9. 10.

90

%

171.967.045

4.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat

NOMINAL (RP. 000)

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah


UNIT PENYELENGGARA

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Ditjen Pendidikan Islam

ANGGARAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN

NOMINAL (RP. 000)

%

13.718.565.789

42,72%

3.671.732.219

11,44%

227.812.246

0,71%

2.017.688.398

6,28%

46.109.493

0,14%

54.652.805

0,17%

255.298.533

0,80%

495.025.661

1,54%

1.166.601.906

3,63%


810.793.986

2,53%

1.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen

522.122.635

1,63%

2.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Kristen

64.155.512

0,20%

224.515.839

0,70%


461.411.347

1,44%

1.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik

313.709.603

0,98%

2.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Katolik

49.091.973

0,15%

98.609.771

0,31%

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

370.780.498

1,15%

1.

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu

163.517.929

0,51%

2.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Hindu

38.339.762

0,12%

168.922.807

0,53%

146.362.433

0,46%

98.923.947

0,31%

11.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Islam

12.

VII.

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu 13. Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu Program Bimbingan Masyarakat Islam 1. 2. 3. 4. 5.

VIII.

3. IX.

3. X.

3. XI.

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Islam

Program Bimbingan Masyarakat Buddha 1.

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

UNIT PENYELENGGARA

Ditjen Bimas Islam

Ditjen Bimas Kristen

Ditjen Bimas Katolik

Ditjen Bimas Hindu

Ditjen Bimas Buddha


91

ANGGARAN NO.

PROGRAM/KEGIATAN 2.

NOMINAL (RP. 000)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bimas Buddha

TOTAL

92


%

47.438.486

0,15%

32.109.396.697

100%

UNIT PENYELENGGARA

ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2011 BERDASARKAN ALOKASI WILAYAH PUSAT DAN DAERAH SATKER I

APBN 2011 Nominal

Bobot (%)

PUSAT

3.291.840.674

10,25%

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

416.529.946 108.921.257 221.380.869 200.944.682 1.707.695.057 263.895.778 124.822.435 94.516.904 81.460.844 65.672.902 1.000.000 5.000.000

1,30% 0,34% 0,69% 0,63% 5,32% 0,82% 0,39% 0,29% 0,25% 0,20% 0,00% 0,02%

II. DAERAH (PROVINSI)

28.811.556.023

89,75%

01. DKI Jakarta

1.355.305.058

4,22%

02. Jawa Barat

3.908.788.214

12,18%

03. Jawa Tengah

3.334.638.610

10,39%

665.582.547

2,07%

05. Jawa Timur

4.391.860.858

13,68%

06. Nanggroe Aceh Darussalam

1.522.613.381

4,74%

07. Sumatera Utara

1.364.170.206

4,25%

08. Sumatera Barat

939.465.500

2,93%

09. Riau

620.221.477

1,93%

10. Jambi

582.157.552

1,81%

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Badan Litbang dan Diklat Ditjen Peny. Haji dan Umrah Ditjen Pend. Agama Islam Ditjen Bimas Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katolik Ditjen Bimas Hindu Ditjen Bimas Buddha Atase Haji Kantor Misi Haji

04. D.I. Yogyakarta


93

APBN 2011

SATKER

Nominal

11. Sumatera Selatan

629.450.013

1,96%

12. Lampung

806.927.937

2,51%

13. Kalimantan Barat

435.642.562

1,36%

14. Kalimantan Tengah

416.942.204

1,30%

15. Kalimantan Selatan

737.204.076

2,30%

16. Kalimantan Timur

365.880.716

1,14%

17. Sulawesi Utara

281.005.957

0,88%

18. Sulawesi Tengah

394.371.825

1,23%

1.185.971.210 342.583.165

3,69% 1,07%

21. Maluku

379.721.725

1,18%

22. Bali

355.920.447

1,11%

23. Nusa Tenggara Barat

750.060.053

2,34%

24. Nusa Tenggara Timur

400.419.711

1,25%

25. Papua

218.490.618

0,68%

26. Bengkulu

352.372.252

1,10%

27. Maluku Utara

217.429.216

0,68%

28. Banten

983.492.625

3,06%

29. Bangka Belitung

172.552.736

0,54%

30. Gorontalo

228.887.879

0,71%

31. Kepulauan Riau

152.653.267

0,48%

32. Papua Barat

150.268.479

0,47%

33. Sulawesi Barat

168.503.947

0,52%

32.103.396.697

100,00%

19. Sulawesi Selatan 20. Sulawesi Tenggara

TOTAL 94

Bobot (%)


TARGET PENCAPAIAN KEGIATAN PROGRAM DAN TAHUN 2011 SESUAI LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 – 2014

PROGRAM / KEGIATAN (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

OUTCOME/OUTPUT (2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

INDIKATOR

1. 2. 3.

4.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi unit‐unit organisasi Kementerian Agama 1.

Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang‐ undangan. 2. Meningkatnya mutu kinerja aparatur.

3.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker Kementerian Agama

1.

2.

1.

2.

3.

TARGET 2011

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

(4)

(5)

(3) % SDM berkinerja sangat baik Rasio kecukupan anggaran Rasio ketersediaan Sarana prasarana SPM & SPO Rasio ketersediaan sarana prasarana terhadap kebutuhan Sarana prasarana bermutu

30% 85% 75%

70%

93%

Sekretariat Jenderal

45%

Tingkat 20% pelanggaran dan penyimpangan.

Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Penerapan 3 prinsip akuntabilitas: transparansi, partisipasi dan akuntabel

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

80%

80%


95

PROGRAM / KEGIATAN (1) Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

OUTCOME/OUTPUT

1.

2

3

4

Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Program Pendidikan Islam

96

(2) Meningkatnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat Meningkatnya penyediaan informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan Meningkatnya sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama

Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah

Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing Pendidikan Islam


INDIKATOR

TARGET 2011

(3) Tingkat penggunaan hasil penelitian dan pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat

(4) 30%

Prosentase Penyediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

100%

Tingkat sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan

100%

Prosentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan berintegritas 1. Indeks Kualitas Pembinaan, 2. Indeks Kualitas Pelayanan, 3. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji 4. Indeks Kualitas Pembinaan umrah 1. APK Lembaga Pendidikan Islam: ‐ RA/BA ‐ MI ‐ MTs ‐ MA ‐ Pesantren Salafiyah Ula ‐ Pesantren Salafiyah Wustha

35%

40% 40% 40%

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (5) Badan Litbang Dan Diklat

Direktorat Jenderal Penyeleng Garaan Haji Dan Umrah

40%

7.23% 13.49% 19.75% 7.35% 0.60% 2.34%

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

2.

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu PAUD

1.

2.

3.

(3) ‐ TPQ ‐ Kelompok Belajar Paket A ‐ Kelompok Belajar Paket B ‐ Kelompok Belajar Paket C ‐ PTAI APM Lembaga Pendidikan Islam: ‐ RA/BA ‐ MI ‐ MTs ‐ MA ‐ Pesantren Salafiyah Ula ‐ Pesantren Salafiyah Wustha ‐ TPQ ‐ Kelompok Belajar Paket A ‐ Kelompok Belajar Paket B ‐ Kelompok Belajar Paket C ‐ PTAI Persentase Provinsi Mencapai APK PAUD Minimal 60 % Persentase Kabupaten Mencapai APK PAUD Minimal 50 % Persentase Kota Mencapai APK PAUD Minimal 90 %

TARGET 2011


(4) 2.66% 0.08%

(5)

0.28% 0.58%

2.89% 5.64% 10.57% 14.68% 6.21% 0.53% 1.69% 2.07% 0.07% 0.24% 0.49% 2.14% 50%

54%

85%


97

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

4.

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MI/PPs Ula, Paket A pada Pontren

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

98


(3) Rasio Jumlah Peserta Didik PAUD Perempuan:Laki‐ laki Persentase Provinsi di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan Tingkat Literasi 92 % Persentase Provinsi di Nusa Tenggara dengan Tingkat Literasi 90 % Persentase Provinsi di Papua dengan Tingkat Literasi 91 % Persentase Provinsi di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD ber APM MI 97 % Persentase Provinsi di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD ber APM MI 90 % Persentase Kabupaten ber APM MI 80 % Persentase Kota ber APM MI 98 % Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki‐ laki

TARGET 2011


(4) >0,98

(5)

60%

55%

45%

50%

55%

80%

85%

>0,98

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(3) Prosentase Peserta Didik Putus Sekolah Persentase lulusan MI/PPS Ula/Paket A melanjutkan pendidikan Persentase MI/PPS Ula Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B Persentase Kabupaten/Kota Memiliki MI/RSBI/SBI Persentase Guru MI/PPS Ula Lulus Pelatihan Literasi Komputer Persentase Tutor Paket A di Pesantren Lulus Pelatihan Literasi Komputer Persentase Siswa MI/PPS Ula/Paket A di Pesantren Berkompetensi Literasi Komputer Nilai Total Tertimbang Medali Emas, Perak dan Perunggu dari Kompetisi Internasional Peringkat Hasil Tes PIRLS Peserta Didik Kelas 4 Prosentase MI Negeri yang

TARGET 2011


(4) 0.50%

(5)

92.80%

40%

45%

50%

40%

70%

4

8

3%


99

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

19.

20.

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu MTs/PPS Wustha, Paket B pada Pontren

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

100


TARGET 2011


(3) Masih Melakukan Pungutan BOP

(4)

(5)

Prosentase MI/PPS Ula/Paket A di Pesantren Swasta Penerima BOS yang Masih Memungut Lebih Besar dari Unit Cost BOS per Bulan Prosentase Penyelenggara Program Paket A di Pesantren yang Masih Melakukan Pungutan BOP Persentase Provinsi Ber‐APK 90 % Persentase Provinsi di Sumatra, Sulbar, Papua Barat, Maluku, dan NAD Ber‐APM 90 % Persentase Kabupaten Ber‐ APK 50 % Persentase Kota Ber‐APK 115 % Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki‐ laki Persentase Peserta Didik Putus Sekolah Persentase PPS Wustha Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B

3%

0%

55%

51%

49%

81%

>0,97

0.70%

65%

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(3) Persentase Program Paket B Berakreditasi Persentase Kabupaten/Kota memiliki MTs SBI Persentase Guru MTs/ PPS Wustha/Paket B di Pesantren Berkualifikasi S1/D4 Persentase Guru MTs/PPS Wustha/Paket B di Pesantren Bersertifikat Persentase Guru MTs/PPS Wustha/Paket B di Pesantren Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase Tutor Paket B Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Persentase MTs/PPS Wustha/ Paket B di pesantren yang Memiliki Perpustakaan, Lab. IPA, Lab. Bahasa, dan Lab.

TARGET 2011


(4) 45%

(5)

45%

82%

55%

55%

45%

50%


101

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR (3) Multimedia, Serta Menerapkan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa

15. 16.

17.

18.

19.

20.

102


Rerata Nasional Nilai UN Prosentase Peserta Didik MTs/ PPS Wustha SBI Meraih Skor TOEIC/Institution al TOEIC 350 atau Ekuivalensinya. Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Prosentase Madrasah menerapkan kurikulum terbarukan Prosentase Madrasah menerapkan metodologi pembelajaran holistik dan integrated Prosentase MTs Negeri yang Tidak Melakukan Pungutan BOP 100 %

TARGET 2011


(4)

(5)

7.70 35%

8.00

75%

85%

2.00%

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

21.

22.

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

(3) Prosentase MTs/PPS Wustha/Paket B Swasta Penerima BOS yang Masih Memungut Lebih Besar dari Unit Cos BOS per Bulan Prosentase Penyelenggara Program Paket B di Pesantrren yang Masih Melakukan Pungutan BOP APK Nasional Prosentase Provinsi Ber‐APK 70 % Prosentase Kabupaten Ber‐ APK 60 % Prosentase Kota Ber‐APK 95 % Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki‐ laki Persentase MA Berstandar SNP dengan Akreditasi Minimal B Persentase Program Paket C Berakreditasi Persentase Kabupaten/Kota Memiliki MA SBI

TARGET 2011


(4) 2.00%

(5)

0.00%

7.89% 45%

40%

72%

>0,85

20%

45%

60%


103

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemerataan, perluasan, dan peningkatan mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam

104


1. 2.

(3) Persentase Tutor Paket C Lulus Pelatihan Pembelajaran Berpusat Pada Peserta Didik yang Kontekstual Berbasis TIK Prosentase Peserta Didik MA SBI Meraih Skor TOEFL/Institution al TOEFL 400 atau Ekuivalensinya. Prosentase MA /Paket C di Pesantren Bersertifikat Kompetensi Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Prosentasi Lulusan MA yang Diterima PT Pada Tahun Kelulusan Prosentase Lulusan MA Bekerja Pada Tahun Kelulusan Prosentase MA Bersertifikat ISO 9001:2008 Jumlah MA SBI Bersertifikat ISO 9001:2008 Prosentase Prodi Berakreditasi Prosentase Prodi Berakreditasi Minimal B

TARGET 2011


(4) 54%

(5)

30%

20%

15.00

66.50%

24.50%

20%

8.00

100%

90%

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

3.

Program Bimbingan Masyarakat Islam

Meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat

4.

1. 2. 3. 4.


Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Kristen

1. 2. 3. 4.


Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Katolik

1. 2. 3. 4.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Hindu

1. 2. 3.

(3) Nilai Total Tertimbang Medali dari Kompetisi Internasional Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan:Laki‐ laki pada PTA Indeks Kualitas Bimbingan Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Kualitas Pemberdayaan Indeks Kualitas pengembangan Indeks Kualitas Bimbingan Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Kualitas Pemberdayaan Indeks Kualitas pengembangan Indeks Kualitas Bimbingan Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Kualitas Pemberdayaan Indeks Kualitas pengembangan Indeks Kualitas Bimbingan Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Kualitas

TARGET 2011 (4) 15.00

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (5)

1,12

45%

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

40% 30% 25%

25% 40% 25%

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

25%

40% 40% 25%

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

25%

25% 40% 25%

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu


105

PROGRAM / KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR

4.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan masyarakat dan pendidikan Buddha

1.

2. 3. 4.

106


(3) Pemberdayaan Indeks Kualitas pengembangan Indeks Kualitas Bimbingan Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Kualitas Pemberdayaan Indeks Kualitas pengembangan

TARGET 2011


(4)

(5)

30%

30% 43% 27% 30%

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 PER TANGGAL 27 DESEMBER 2010 NO.

PROVINSI

I PUSAT

Realisasi SAU per 23 Des 2010

%

Realisasi SAI per 27 Des 2010

%

3.990.519.427

2.799.939.057 70,2%

2.438.022.148 61,1%

1 SEKRETARIAT JENDERAL

312.739.242

285.625.056 91,3%

295.469.484 94,5%

2 INSPEKTORAT JENDERAL

95.332.091

81.719.899 85,7%

72.733.546 76,3%

143.756.138

136.513.890 95,0%

131.970.804 91,8%

2.707.027.131

1.681.717.873 62,1%

1.363.290.681 50,4%

5 DITJEN BIMAS KRISTEN

124.292.444

117.300.130 94,4%

115.897.365 93,2%

6 DITJEN BIMAS KATOLIK

96.045.200

88.369.865 92,0%

88.096.517 91,7%

7 DITJEN BIMAS HINDU

72.594.772

70.054.439 96,5%

66.875.888 92,1%

189.353.574

144.522.829 76,3%

123.803.733 65,4%

56.893.366

50.737.391 89,2%

44.044.568 77,4%

186.485.469

142.399.444 76,4%

134.861.322 72,3%

6.000.000

978.241 16,3%

978.240 16,3%

3 DITJEN BIMAS ISLAM 4 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

8 DITJEN PENYELENG. HAJI & UMROH 9 DITJEN BIMAS BUDHA 10 BADAN LITBANG DAN DIKLAT 11 ATASE HAJI

II

ANGGARAN

DAERAH Jumlah

26.603.111.115

23.656.571.987

88,9% 18.256.541.723

68,6%

30.593.630.542

26.456.511.044

86,5% 20.694.563.871

67,6%


107

KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember 2010 Kepala Biro Perencanaan. Drs. H. Syamsuddin NIP

Recommend Documents