KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. drg. Oscar Primadi, MPH NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karuniaNya, kami dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Tahun 2016 merupakan laporan pertama dengan struktur baru Biro Komuninkasi dan Pelayanan Masyarakat. Laporan Akuntablitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan merupakan perwujudan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja lingkup Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan Program Indonesia Sehat.

Jakarta, Januari 2017 Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Oscar Primadi, MPH NIP.196110201988031013

Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/Menkes/ 52/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yang berada dibawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam lingkungan Kementerian Kesehatan RI diatur dalam Permenkes No.64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 100 hingga pasal 114. Disampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat berkedudukan langsung dibawah Menteri Kesehatan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Adapun

tugas

Biro

Komunikasi

dan

Pelayanan

Masyarakat

adalah

melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan; b. pelaksanaan hubungan media dan lembaga; c. pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Kegiatan program yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kesehatan melalui program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah Pengelolaan Komunikasi dengan indikator kinerja kegiatan serta capain indikator sebagai berikut :


2

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

2016

INDIKATOR TARGET

Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat

Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik

REALISASI

1. Jumlah Publikasi Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat 8.744

9.884

90%

97%

2. Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan

Banyak terobosan berhasil dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2016 yang merupakan suatu upaya inovasi yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja diantaranya : Untuk

mempercepat

capaian

indikator

Renstra

2015-2019

dan

untuk

menerapkan UU No.14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dilakukan upaya-upaya terobosan tahun 2016 sebagai berikut :  Penghargaan berturut-turut dari tahun 2010 – 2016 dari Komisi Informasi Publik (tahun 2013 tidak ada). Tahun

2016

mendapatkan

penghargaan

Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 10 Kategori Kementerian dari Komisi Informasi Publik  Penghargaan Peringkat Pertama Kompetisi Contact Center World (CCW) dengan Kategori Inovasi Teknologi di Tingkat Asia Pasifik


3

 Penghargaan Peringkat Pertama Kompetisi Contact Center World (CCW) Kategori Inovasi Teknologi di Tingkat Dunia

 Penghargaan Gold Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) dan Silver Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA)

 Evaluasi terhadap efektifitas Media Komunikasi  Survei evaluasi efektivitas produk kehumasan Kementerian Kesehatan  Laporan Audit Komunikasi  Survei Kepuasan Pelanggan  Pelatihan standar service excellence pelayanan publik  Peningkatan kapasitas SDM pengelula admin SIAP (Saluran Informasi Aspirasi Pengaduan) Kemenkes  Peningkatan kapasitas Manajemen Isu dan Strategi Komunikasi


4

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………............ IKHTISAR EKSEKUTIF .……………………………………………... DAFTAR ISI …………………………………………………………..

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG .....……………………………….. B. MAKSUD DAN TUJUAN .……………………………... C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ........................... D. SISTIMATIKA PENYAJIAN .………………………......

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA A. SISTEM AKUNTABILITAS .............................................. B. PERJANJIAN KINERJA……………..……….………….. C. STRATEGI......................................……………….…....… D. RENCANA AKSI KEGIATAN.....…………………..........

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA .…………………….......... B. SUMBER DAYA ……………......................................... C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2016.............. D. INDIKATOR PENUNJANG ............................................ E. REALISASI ANGGARAN ............................................... F. PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2016.................................................... G. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ............................... BAB IV PENUTUP ……………………………………………………


1 2 5

6 8 8 13

15 16 16 17

18 19 21 51 57 59 60 62

5

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun pada setiap akhir tahun untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sekaligus dibangun sebagai Pemerintah yang berorientasi pada output/outcome (result oriented government). SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan hal tersebut telah dikembangkan media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan

dinamika

perkembangan

yang

terjadi,

Keputusan

tersebut

mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan/ketentuan lainnya. Adapun Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tersebut menyatakan bahwa seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah


6

yang didanai oleh APBN/APBD wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

kegiatan/kebijakan

pembangunan

di

masing-masing

instansi.

Khusus di Kementerian Kesehatan, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) diatur dengan Permenkes Nomor 988/Menkes/Per/XI/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan untuk menilai kualitas LAK oleh aparatur

pengawas

juga

telah

ditetapkan

Permenkes

Nomor

950/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja di Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk menjalankan tugas tersebut telah dirancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 20052015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 20152019 serta dijabarkan lagi pada lingkup Kementerian dalam bentuk Renstra Kemenkes tahun 2010-2014.

Pada Renstra tahun 2015-2019 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, fokus pada sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s). Salah satu program generik yang mewadahi kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kemenkes. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Publikasi berada dibawah program tersebut dan mempunyai luaran meningkatnya penyelenggaraan


7

komunikasi dan publikasi kesehatan. Untuk memastikan keluaran tersebut dapat dihasilkan, maka telah ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu : 1) Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat 2) Persentase Layanan Masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan

Pelayanan

Masyarakat

kepada

Sekretaris

Jenderal

Kementerian Kesehatan RI.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam lingkungan Kementerian Kesehatan RI diatur dalam Permenkes No.64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 100 hingga pasal 114. Disampaikan bahwa Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat berkedudukan langsung dibawah Menteri Kesehatan yang dalam pelaksanaan

tugas

sehari-hari

bertanggungjawab

kepada

Sekretaris

Jenderal.

Adapun tugas

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

adalah

melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, juga menyelenggarakan fungsi : d. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi dan peliputan; e. pelaksanaan hubungan media dan lembaga; f.

pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.


8

Struktur organisasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri dari : 1. Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan yang terdiri dari: a. Sub Bagian Opini Publik b. Sub Bagian Produksi Komunikasi c. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi 2. Bagian Hubungan Media dan Lembaga, terdiri dari: a. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial b. Sub Bagian Komunikasi Antar Lembaga c. Sub Bagian Tata Usaha 3. Bagian Pelayanan Masyarakat, terdiri dari: a. Sub Bagian Pelayanan Informasi. b. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat c. Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Kepala Biro Komunikasi dan Anggaran drg. Oscar Primadi, MPH

Kepala Bagian Opini Publik, Produksi, Komunikasi, dan Peliputan Busroni, S.IP

Kepala Sub Bagian Opini Publik Anjari, S.Kom, SH, MARS

Kepala Sub Bagian Produksi Komunikasi Mety Setyowati, SKM

Kepala Sub Bagian Liputan Dan Dokumentasi Resty Kiantini, SKM, M.Kes

Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga Indra Rizon, SKM, M.Kes

Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Drg. Widyawati, MKM

Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial Giri Inayah, S.Sos, MKM

Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Okto Rusdianto, ST

Kepala Sub Bagian Komunikasi Antar Lembaga Dra. Siwi Wresniati, M.Si

Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat Prawito, SKM, MM

Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Santy Komalasari, S.Kom, MKM

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sumardiono, SE

Kelompok Jabatan Fungsional


9

Dalam perkembangannya selama keberadaan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat (Rokom Yanmas) telah teridentifikasi beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain : 1.

Komunikasi

memiliki

peran

penting

dalam

mewujudkan

kondisi

kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), antara lain untuk meningkatkan pemahaman, dukungan,

dan

partisipasi

stakeholder

(pemangku

kepentingan)

Kemenkes terhadap kebijakan dan program pembangunan kesehatan. 2.

Terdapat peningkatan kebutuhan dari pemangku kepentingan internal Kemenkes terhadap peranan strategis Rokom Yanmas, baik dalam meningkatkan

pemahaman

pembangunan

kesehatan,

Kemenkes.

Keberadaan

dan

partisipasi

maupun

dalam

Rokom

Yanmas

masyarakat menjaga

dirasa

dalam

citra

positif

penting

dalam

memberikan arahan dan melakukan kegiatan fasilitasi bagi unit-unit utama dalam menyiapkan dan mengolah bahan informasi yang ingin diinformasikan dan disosialisasikan Kemenkes kepada para pemangku kepentingan. 3.

Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan

masyarakat

menyediakan

luas

terhadap

peran

Rokom

Yanmas

dalam

informasi kesehatan yang dapat diakses oleh publik,

mengkampanyekan/mensosialisasikan

program-program

yang

dijalankan oleh Kemenkes, maupun menampung aspirasi publik. Masyarakat semakin menyadari hak mereka untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program-program Pemerintah dalam bidang kesehatan dan memberi masukan terhadap Pemerintah. 4.

Terdapat peningkatan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat luas terhadap keseragaman, kekinian, keakuratan, dan kelengkapan informasi publik yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Keseragaman,

kekinian,

keakuratan dan kelengkapan data dan

informasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena empat poin tersebut akan bermuara pada kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan Rokom Yanmas Kemenkes kepada para pemangku


10

kepentingan pemangku

Kemenkes. kepentingan

Dengan

demikian

Kemenkes

dapat

tingkat

kepercayaan

meningkat

sehingga

Kemenkes dapat memperoleh citra yang baik. 5.

Perlunya penguatan kapasitas Rokom Yanmas Kemenkes, baik dari sisi sistem

maupun

sumber

daya

(software

dan

hardware),

untuk

mengoptimalisasi penyelenggaraan fungsi komunikasi publik Kemenkes, baik untuk aspek strategis maupun aspek taktis, serta mengurangi (mengeliminasi) ketergantungan Rokom Yanmas kepada sosok tertentu dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan di tahun 2016 dan memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kemenkes, maka dalam periode 2016 akan dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik tahun 2016 sebagai berikut : 1.

Meningkatkan peran dan fungsi strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes. Rokom Yanmas Kemenkes harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan solusi strategis bagi seluruh kebutuhan dan permasalahan komunikasi yang dimiliki dan dihadapi oleh Kemenkes, khususnya yang terkait dengan media massa, publik, dan pemangku kepentingan.

2.

Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. Rokom Yanmas Kemenkes harus menjalankan kegiatan komunikasi publik dan hubungan timbal balik yang didasarkan kepada perencanaan jangka panjang, pengetahuan dan pengenalan terhadap kepentingan atau isu yang dibawa oleh pihak-pihak sasaran, dan berjalan selaras menuju pencapaian visi Kemenkes.

3.

Meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai lembaga dan pembangunan kesehatan. Rokom Yanmas Kemenkes harus menjadi pintu gerbang komunikasi antara Kemenkes dengan publik melalui


11

penyediaan dan pengelolaan akses bagi publik dan pemangku kepentingan terhadap kebutuhan informasi dan penyaluran aspirasi. 4.

Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Rokom Yanmas Kemenkes harus dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berpotensi menjadi mitra dan membangun kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program komunikasi publik Kemenkes, untuk mencapai pihak atau audiens sasaran yang lebih luas.

5.

Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang. Rokom Yanmas Kemenkes harus memiliki sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan monitoring dan analisa regular terhadap opini dan isu yang berkembang,

dan

mampu

menggunakan

hasil

tersebut

bagi

pengambilan kebijakan atau keputusan, khususnya yang terkait masalah komunikasi Kemenkes.

Dengan lima strategi dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kementerian Kesehatan dan Program lingkup Sekretariat Jenderal, berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai pada periode 2016: 1.

Terkomunikasikan pencapaian,

dan

dan

tersosialisasikannya

pandangan

Kemenkes

kebijakan, kepada

program, pemangku

kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan pemahaman dan persepsi yang positif dari pemangku kepentingan terhadap Kemenkes. 2.

Terwujudnya peran pemberian masukan strategis (strategic advisory) Rokom Yanmas Kemenkes bagi para penentu kebijakan Kemenkes. Sasaran ini sejalan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Rokom Yanmas Kemenkes yang berada langsung di bawah Menteri Kesehatan dan dalam tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemenkes.


12

3.

Terciptanya hubungan yang terbuka, interaktif, dan saling menghormati dengan para pemangku kepentingan. Tercapainya sasaran ini akan mendukung penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan kesehatan dan penanganan isu secara objektif, cepat, dan tepat.

4.

Tersedianya sarana dan materi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, serta sistem dan sarana untuk menerima dan menyalurkan masukan dari dan kepada publik. Tercapainya sasaran ini akan menciptakan interaksi Kemenkes dengan publik sehingga dapat mendukung pencitraan positif Kemenkes sebagai lembaga yang terbuka dan berpihak kepada rakyat.

5.

Tersedianya sistem monitoring dan analisa terhadap pemangku kepentingan, pendapat dan pandangan publik, dan isu yang terkait dengan lembaga, serta rekomendasi strategis untuk menyikapi isu-isu yang

berkembang.

Tercapainya

sasaran

ini

akan

mendukung

pengembangan strategi dan program komunikasi publik yang antisipatif dan responsif. 6.

Tersedianya evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan dan program komunikasi publik. Dengan tersedianya evaluasi maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rokom Yanmas Kemenkes dapat diukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 ini menjelaskan pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2016. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut:


13



Bab I (Pendahuluan) : menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, serta sistematika penyajian laporan.



Bab II (Perencanaan dan perjanjian kinerja dalam kerangka sistem akuntabilitas kinerja) : menjelaskan sistem akuntabilitas, perjanjian kinerja, strategi dan rencana aksi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat



Bab III (Akuntabilitas Kinerja) : menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2016, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2016.



Bab IV (Penutup) : berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016.


14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

A. SISTEM AKUNTABILITAS Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan

sebuah

sistem

dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Dengan memperhatikan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Program Eselon 1 unit Organisasi Sekretaris Jenderal dan selanjutnya oleh Unit Kerja Eselon II Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dibuat Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Pola-pola peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja terus dikembangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Penelaahan RKAKL oleh Inspektorat Jenderal sebagai bagian awal memastikan penganggaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dengan koordinasi Biro Perencanaan dan Anggaran. Untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat selalu mengadakan pertemuan rutin dengan pejabat struktural Eselon III dan IV serta staf setiap bulannya dalam agenda rakorstaf untuk mengetahui permasalahan dan memberikan arahan dan solusi pemecahan masalah.


15

B. PERJANJIAN KINERJA Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2016.

Penetapan Kinerja berisi tekad dalam rencana kinerja tahunan yag akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang akan menerima tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikannya. Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kenerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Tahun 2016

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Pengelolaan Komunikasi

Meningkatnya

Publik dan Pelayanan

pengelolaan

Masyarakat

komunikasi publik

INDIKATOR KINERJA 1.

Jumlah publikasi kesehatan yang

TARGET 8744

disebarluaskan kepada masyarakat 2.

Persentase pelayanan permohonan

90 %

informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan

C. STRATEGI Dalam upaya pencapaian sasaran bidang komunikasi, perlu ditetapkan strategi pengelolaan komunikasi agar dapat lebih efektif dan efisien, dengan: 1. Meningkatkan peran dan fungsi strategis Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes. 2. Mengimplementasikan kegiatan komunikasi dan hubungan timbal balik yang pro-aktif dan terpadu dengan para pemangku kepentingan. 3. Meningkatkan akses publik terhadap informasi pembangunan kesehatan. Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

16

4. Menggalang kemitraan dengan pemangku kepentingan kunci dalam diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan. 5. Mengembangkan dan memperkuat sistem monitoring dan analisa terhadap opini dan isu yang berkembang. 6. Meningkatkan akses publik terhadap pelayanan permohonan informasi dan pengaduan.

D. RENCANA AKSI KEGIATAN Rencana Aksi Kegiatan tahun 2015-2019 pada unit Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes dapat diinformasikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.2 Renstra Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat 2015-2019

PROGRAM /

SASARAN

KEGIATAN

KEGIATAN

TARGET INDIKATOR KINERJA 2015

Pengelolaan

Meningkatnya

Komunikasi

pengelolaan

pembangunan kesehatan

Publik dan

komunikasi

yang disebarluaskan

Pelayanan

dan pelayanan

kepada masyarakat

Masyarakat

masyarakat

1. Jumlah publikasi program

2. Persentase Layanan

2016

2017

2018

2019

7499

8744

9000

9500

9850

95%

95%

96%

97%

98%

Masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini diperlukan sebagai evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam kurun waktu Januari – Desember 2016 untuk mendapatkan gambaran keberhasian dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diawal program.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Satker Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas diantara pejabat struktural III dan IV serta dalam rutin rakorstaf.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat yaitu: MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu : 1. Jumlah Publikasi Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat.


18

2. Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan.

Besaran target dan realisasi masing-masing indikator sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Program/

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengelolaan

Meningkatnya

Komunikasi

pengelolaan

1.

yang disebarluaskan kepada

Publik dan

komunikasi

masyarakat.

Pelayanan

publik

2.

Masyarakat

Jumlah Publikasi Kesehatan

Persentase pelayanan

Target

Realisasi

8744

9884

90%

96%

permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan.

B. SUMBER DAYA Untuk mencapai kinerja, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Anggaran (SDA).

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Keadaan

Pegawai

Biro

Komunikasi

dan

Pelayanan

Masyarakat

Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2016 berjumlah 64 Orang, dengan rincian sebagai berikut : a. Menurut Jabatan

:



Jabatan Struktural = 13 orang



Jabatan Fungsional Tertentu:



Pranata Humas

= 16 orang

Pustakawan

=

6 orang

Jabatan Pelaksana = 29 orang

b. Menurut Golongan: 

Golongan II =

10 orang


19



Golongan III =

44 orang



Golongan IV =

10 orang

c. Menurut Pendidikan: 

SLTP &SLTA

= 11 orang



D3

= 10 orang



S1

= 33 orang



S2

= 10 orang

Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan grafik berikut : Grafik Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN 2016

27 [VALUE]

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

2. SUMBER DAYA ANGGARAN Dalam mencapai kinerjanya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2016 Nomor : SP DIPA-024.01.1.477136/2015, dengan alokasi sebagai berikut: Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2016 Realisasi

Pagu Awal

Pagu Revisi

Self Blocking

(Rp.)

(Rp.)

(Rp.)

Anggaran (Rp.)

%

63.983.874.000

62.379.728.000

6.704.501.000

52.393.119.903

83.99

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk


20

alokasi sasaran indikator publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat yaitu sekitar 50% dari alokasi anggaran.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk tahun 2016, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dapat melaksanakan sasaran kinerja dengan baik. Capaian indikator kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja : Jumlah Publikasi Kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat Program / Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Pengelolaan

Meningkatnya

Jumlah Publikasi Kesehatan

Komunikasi Publik

pengelolaan

yang disebarluaskan kepada

dan Pelayanan

komunikasi publik

masyarakat.

Target

Realisasi

8744

9884

Masyarakat

Kegiatan – kegiatan yang mendukung capaian sasaran indikator tersebut diatas sebagai berikut: a) Diseminasi Publikasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan Melalui Media Elektronik

JENIS PUBLIKASI

OUTPUT

 Talkshow di TV &

20 episode Komedi Sehat “Keluarga Husodo“ tayang di

Radio

TVRI dan 5 TV lokal, 13 episode program Metro TV dan , 10 slot di TV One, dan 13 episode di TV Lokal, 15 slot Dialog Interaktif di RRI Pro 3 FM, 15 slot Dialog Interaktif di Radio Elshinta.

 ILM

Tentang GERMAS : Menuju Masyarakat Hidup Sehat (versi “Aktivitas Fisik dan 12 Indikator Keluarga Sehat) : 3.192 spot di TV dan Radio Pemerintah & Swasta.

 Running Text

Termasuk di dalam paket Talkshow dan ada yang tidak yang berbayar.

Adapun topik talkshow di Televisi dan dialog interaktif di radio mengangkat topik topik yang penting untuk diketahui masyarakat seperti : Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

21

JKN, Nusantara Sehat, Vaksin Palsu, Kesehatan haji, Germa Cermat Penggunaan Obat Generik, Imunisasi dan banyak lagi. “ILM TV dan Radio”

Sitkom (Keluarga Sehat Husodo)

Talkshow Media Nasional

Talkshow

Media

Lokal

dengan Narasumber Komisi IX DPR RI


22

b) Advertorial Media Cetak dan Online Ditahun 2016, telah diproduksi 51 advertorial di media cetak lokal

dan nasional serta

media online (a.l. Kompas, Media Indonesia, Republika,

Suara

Pembaruan, Harian

Pos

Terbit,

Kota, Rakyat

Merdeka, Koran Sindo, Koran Tempo, Jakarta Post, Tabloid Mom

&

Kiddie,

Gatra,

Antaranews.com)

Untuk lebih jelasnya, berikut ini tabel publikasi kebijakan kesehatan di media elektronik periode 2016: Tahun

Jumlah

Keterangan

Advertorial 2016

51

tayang di media nasional dan lokal berbentuk koran, majalah, tabloid. Ada juga di media online yang tiap tahun disesuaikan dengan keterbacaan media tersebut.

c) Situs Sehat negeriku dan Situs Resmi Kementerian Kesehatan

Publikasi informasi kepada masyarakat telah dikembangkan melalui situs resmi Kemenkes www.depkes.go.id & www.sehatnegeriku.com.


23

Publikasi ini menyebarluaskan informasi terkini dalam bentuk teks atau rilis, foto yang diunggah ke Flickr (www.flickr.com/sehatnegeriku) dan video yang diunggah ke Youtube :

(http://www.youtube.com/user/sehatnegeriku).

Untuk tahun 2016, telah diunggah 370 rilis, 282 album foto dan 80 video diantaranya mengenai kegiatan Kementerian Kesehatan, ILM Lesehan Sehat, dan Program Nusantara Sehat. Rilis Sehat

Flickr

d) Media Briefing, dan Jumpa Pers Pertemuan dengan para wartawan media cetak dan elektronik dilakukan secara rutin setiap Jumat melalui media briefing/ media dialog.


24

Jumpa Pers Tentang Vaksin Palsu Seluruh unit organisasi di Kemenkes diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang topik/program pembangunan kesehatan yang sedang menjadi tren pemberitaan/hot issue. Untuk tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 39 kali media briefing dan jumpa pers

Tahun 2016 diadakan temu media di lapangan tentang sosialiasi mengenai

“LAVITRAP”

alat

perangkap larva nyamuk yang dipasang

di

area

Soekarno

Hatta.

Bandara Pertemuan

media dilakukan dengan media briefing terbatas pada media mainstream

dan

juga

jumpa

pers.

Tabel 3.3 Pelaksanaan media briefing dan jumpa pers periode 2016 Tahun

Jumlah

Keterangan

Kegiatan 2016

39

Temu media dan konferensi pers, dengan tema hari-hari

besar

kesehatan,

JKN,

Kebijakan

Kemenkes, Vaksin Palsu, dll.

e) Press Tour Dalam rangka memperkenalkan program kebijakan pembangunan kesehatan di daerah, setiap tahun Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan bersama para wartawan media cetak dan elektronik ke provinsi yang telah sukses melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan.


25

Tahun 2016, kegiatan press tour dilakukan ke Provinsi Kepri. Di sini pers diajak untuk melihat kegiatan tim Nusantara Sehat di Pulau Blakang Padang, penanggulangan AIDS dikota Batam dan cegah tangkal di pintu masuk negara oleh KKP Batam karena perbatasan dengan negara Singapura.

f)

Media Visit Media massa memiliki kekuatan yang besar dalam penyebarluasan informasi bidang kesehatan. Untuk itu perlu upaya untuk menjalin hubungan baik dengan jajaran redaksi dan pimpinan media massa. Dengan demikian, diharapkan isu positif akan senantiasa diberitakan sementara isu negatif dapat diminimalkan. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat melakukan kunjungan ke group media-media besar yang memiliki jaringan hingga ke daerah. Setiap kunjungan diupayakan Menteri Kesehatan dan jajaran pejabat eselon 1 dan 2 ikut mendampingi. Dalam

kunjungan

kesehatan

dan

tersebut, dukungan

disampaikan yang

program

diharapkan

pembangunan

dari

media

yang

bersangkutan.

Tabel 3.4 Kunjungan Media

Tahun 2016

Group Media Pontianak Pos, Tribun Pontianak di Pontianak, Kalbar


26

g) Majalah Mediakom Mediakom merupakan majalah resmi Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Tim Redaktur Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Mediakom disebarluaskan ke seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, RS Vertikal, UPT Kemenkes, seluruh Kementerian/Lembaga dan unit utama di Kemenkes RI. Setiap tahunnya, jumlah produksi Mediakom sekitar 12 edisi dengan oplah 13.000 eksemplar per edisi. Total Mediakom yang sudah terbit sejak 2010 hingga 2016 adalah 77 edisi. Untuk tahun 2016, Mediakom terbit dalam versi cetak dan online magazine. Terbit 12 edisi versi e-magazine, 5 edisi diantaranya akan dicetak dan didistribusikan. Mediakom versi cetak sudah mendapatkan International Standard Series Number (ISSN). Mediakom di-online-kan efektif per Januari 2015.

Tahun 2016, Mediakom mendapatkan 4 penghargaan yaitu mediakom edisi 55 dan 57 meraih penghargaan Gold Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) tahun 2016 dan mediakom edisi 61 dan 64 meraih penghargaan Silver Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) tahun 2016.


27

Majalah Mediakom

h) Media Sosial Sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam mencari informasi aktual melalui media sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat secara intens merevitalisasi pemanfaatan media sosial Twitter dan Facebook. Untuk tahun 2016 @puskomdepkes telah dinonaktifkan dan diganti menjadi @kemenkesRI

dan

saat

ini

telah

memiliki 102.000 followers dan telah mempublikasi 21.900 tweets.

Fanspage facebook ini dibuat untuk share konten yang telah ditayangkan di website: sehatnegeriku.com & depkes.go.id dan website lainnya yang ada di Kementerian Kesehatan RI.

Hingga Desember 2016 jumlah LIKE Halaman Khusus Sehat Negeriku 118.438. Jumlah posting selama Januari 2016 hingga Desember 2016 sekitar 1.523 artikel/info sedang post


28

reach pada kurun tersebut mencapai 7.729.880 pembaca. Sehat Negeriku adalah kanal berbagi informasi Kementerian Kesehatan, baik berupa berita yang dikeluarkan Kemenkes RI, berita foto dan video, maupun tulisan seputar info-info kesehatan dari berbagai media, link berita terkait program kesehatan dll. Halaman khusus ini dikelola oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

i) Buku Kinerja dan Direktori Pejabat Kementerian Kesehatan Buku kinerja Kementerian Kesehatan disusun setiap tahun untuk mempublikasi keberhasilan program pembangunan kesehatan. Buku ini didistribusikan di lingkungan internal Kemenkes RI dan dicetak dengan tujuan untuk menampilkan program kesehatan yang strategis yang mempunyai dampak positif kepada masyarakat dan mempercepat upaya peningkatan

akses masyarakat

pada

pelayanan

kesehatan

yang

komprehensif dan bermutu, menuju terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk memudahkan pembaca memahami buku ini, selain narasi juga ditampilkan dalam bentuk tabel, diagram, grafik dan gambar-gambar serta tertimoni, judul buku kinerja tahun 2016 adaah “Buku Kementerian Kesehatan Bekerja 2016”

Selain menyusun Buku Kinerja Kementerian Kesehatan, Rokomyanmas Kemenkes juga menyusun dan mencetak Buku Direktori Pejabat


29

Kementerian Kesehatan. Hal ini agar memudahkan untuk berkomunikasi dengan Pejabat Kemenkes.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah perpustakaan pembina bagi semua perpustakaan yang ada dibawah Kementerian Kesehatan. Layanan publik Perpustakaan Kementerian Kesehatan yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001-2008, melakukan layanan koleksi secara manual maupun elektronik atau digital dalam rangka penelusuran literasi/rujukan/referensi, akses internet, serta audio visual produk Kemenkes.

Selain

itu,

penelusuran

disiapkan Katalog

Kesehatan (KINK) sejak

tahun

(Litbangkes,

2013, BUK,

juga Induk

layanan Nasional

yang sudah berjalan di

9

unit

PPSDM,

utama P2PL,

GIZIKIA, Pusdatin, Balai Besar Cilandak, Litbang Surabaya, Direktorat Poltekes II) dan 2014 dikembangkan KINK di 11 Poltekes (Poltekes II, III, Poltekes Bandung, Tasikmalaya, Bengkulu, NAD, DIY Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan Pontianak).


30

Tahun 2015 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah memiliki Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Kemenkes yang dikemas dalam Permenkes Nomor

58 Tahun 2015 dan Pedoman Serah Simpan

Karya Cetak dan Rekam di Lingkungan Kemenkes dalam Permenkes Nomor 38

tahun

2015.

penatalaksanaan

Dua semua

pedoman

ini

menjadi

penyelenggaraan

dasar

kegiatan

kerja

dalam

perpustakaan

di

lingkungan Kemenkes.

Untuk itu, telah dibuat perencanaan kegiatan kedepan hingga 2016 bagi perkembangan Perpustakaan Kemenkes seperti tampak pada bagan Perpustakaan Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terus meningkatkan profesionalismenya, salah satunya adalah dengan telah memiliki sertifikasi ISO 9001-2008 manajemen mutu. Layanan

informasi

koleksi

tentang telah

dikembangkan dengan

layanan elektronik

atau digital

dalam

rangka penelusuran

literasi/rujukan/referensi, akses internet, serta audio visual produk Kemenkes. Selain itu, disiapkan juga layanan penelusuran Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) yang sudah berjalan sejak tahun 2013 yang kini semakin dikembangkan dalam KINK Onesearch Kemenkes yang tidak hanya menghimpun data katalog dari seluruh perpustakaan di bawah koordinasi Perpustakaan kemenkes, tetapi juga koleksi fullteksnya. Onesearch KINK Kemenkes merupakan portal pencarian tunggal dan terintegrasi untuk seluruh koleksi digital yang tergabung di Perpustakaan Kemenkes dan jajarannya di Indonesia. Tujuannya adalah: mengintegrasikan seluruh Perpustakaan Kemenkes dan jajarannya dengan alamat Onesearch KINK : http://onesearch.kink.Kemenkes.go.id. Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

31

Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan Pusat Depository Terbitan Khusus Kementerian Kesehatan yang juga merupakan koleksi Perpustakaan Kementerian Kementerian

Kesehatan

merupakan

Pusat

Depository

Terbitan

Khusus

Kesehatan yang juga merupakan koleksi digital yang telah

diuploud lebih dari puluhan ribu koleksi dan dapat diakses melalui : www.perpustakaan.depkes.go.id. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat juga menyelenggarakan pemilihan perpustakaan terbaik setiap tahunnya, yang diikuti oleh seluruh Poltekes, rumah sakit dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan RI secara nasional

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Dalam penyelenggaraan komunikasi dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat memiliki peran sebagai penghubung (liasson) dengan kementerian dan lembaga maupun dengan non Pemerintah. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2016:

Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai provinsi. Pada tahun 2016 kegiatan ini dilakukan kunjungan, antara lain : Jambi, Padang (Sumbar), Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Kepri, Bangka

Belitung,

NTB.


32

Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Penyiapan bahan pimpinan Selain itu Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat memiliki tugas koordinasi dalam menyiapkan bahan Menteri Kesehatan pada berbagai rapat misalnya Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Sidang Kabinet, Rapat Koordinasi Kesra/Pemberdayaan Manusia dan Kesehatan dan Rapat Koordinasi Lintas Menteri. Adapun jumlah bahan rapat yang telah dikoordinasikan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat sebanyak 138 bahan.

Rapat Kerja Menteri dengan Komisi IX DPR RI

Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) dan Pertemuan Nasional Humas Forum Bakohumas merupakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh humashumas di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk meningkatkan Koordinasi dan saling berbagi informasi, mengenai kebijakan dan kegiatan lembaga pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat telah diangkat sebagai anggota

Bidang

Organisasi

Badan

Koordinasi


Kehumasan

Pemerintah 33

@

(Bakohumas) melalui SK Kepmenkominfo Nomor 24/SET/M.Kominfo/2/2011. Setiap

tahun,

menyelenggarakan Bakohumas

secara

bergantian

pertemuan

dilaksanakan

seluruh

Bakohumas.

dengan

Kementerian/Lembaga

Penyelenggaraan

mengundang

seluruh

pertemuan humas

di

Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2016 topiknya “Implementasi kebijakan program JKN dalam Pembangunan Kesehatan” Diharapkan dengan kegiatan Forum Bakohumas dapat meningkatkan komunikasi dan publikasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan program Kementerian Kesehatan.

Permasalahan dalam pencapaian Indikator Pertama Dalam proses capaian kinerja, ada kendala/permasalahan yang dihadapi. Kendala/permasalahan tersebut antara lain : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah SDM masih kurang khususnya dalam bidang dokumentasi dan penyediaan bahan berita. Sementara tugas pendokumentasian harus dilakukan setiap hari. Akibatnya pembuatan laporan dan proses uploading agak terhambat. Demikian pula dengan penulis berita hanya 1 orang, sementara banyak bahan berita yang sebenarnya perlu disampaikan ke publik.


34

Baik tenaga fotografer maupun penulis rilis juga dibebankan pekerjaan lain Usulan : -

penambahan tenaga untuk fotografer, videomaker, penulis berita. Bila tidak memungkinkan, dapat meminta Humas unit utama, untuk itu perlu komitmen tenaga dan pembiayaan dari Humas Unit Utama.

-

Dapat melibatkan Fungsional Pranata Humas untuk mengerjakan tugas tambahan.

-

Pelatihan untuk Pranata Humas.

2. Waktu Kerja Penugasan di Sub Bagian Peliputan dan dokumentasi serta Sub bagian Bidang Media Massa dan Media Sosial sangat berkaitan dengan kegiatan pejabat. Pertemuan di luar jam kerja dan hari libur sering dilakukan, dimana kegiatan ini perlu pendampingan dari kedua Sub Bagian Tersebut seperti pendokumentasian, pembuatan berita, dan media handling.

3. Kegiatan Perkantoran Pekerjaan administrasi masih dikerjakan manual, sehingga memakan waktu. Selain itu pekerjaan non teknis, masih dikerjakan di bidang bidang seperti pemesanan makanan untuk temu media, pembuatan backdrop. Usulan : -

Penggunaan e – office dengan maksimal.

-

Mengangkat Jabfung Arsiparis.

-

Pekerjaan non teknis dapat dilakukan oleh Sub Bagian TU.

4. Peralatan Peralatan dokumentasi kurang terawat karena dipakai oleh lebih dari 1 orang. Usulan : -

Masing-masing petugas diberi alat lengkap dengan lensa, charger, tas dan batterai.


35

-

Peralatan digunakan untuk 1 kebutuhan, misalnya video hanya untuk merekam bukan untuk foto

2. INDIKATOR KEDUA Persentase layanan masyarakat (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan

200

Total Pelayanan Publik Yang Telah Diselesaikan (Close) 200

% Pelayanan Publik Yang Telah DIselesaikan 100

Halo Kemenkes

3738

3731

99,81

Email

2035

2020

99,26

LAPOR!

330

195

59,09

PPID

200

147

73,35

SMS

2258

2254

99,82

SURAT

30

12

40,00

Jumlah

8991

8559

97,36

Jenis Pelayanan Publik Yang diberikan Pojok Info

Total Pelayanan Publik Yang Masuk

Telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 1625/Menkes/SK/VIII/2011, dimana PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik telah dilaksanakan melalui:


36

Target dan realisasi Persentase Indikator II dari tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.

Tahun

Target

1

2016

90

Realisasi dalam % 97

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Fasilitas

yang tersedia

dalam

memberikan

layanan

informasi

publik

di Kemenkes, yaitu: a) Halo Kemenkes 1500567 Kementerian Kesehatan membangun Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan dan memberikan respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan melalui hotline 1500567.

Halo Kemenkes merupakan layanan terintegrasi yang memadukan kanalkanal seperti telepon, SMS, Email dan Media Sosial dalam satu aplikasi yang dinamakan SIAP. No telepon call center di (kode local) 1500 567. Waktu pelayanan Halo Kemenkes adalah 24 jam. Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak hanya dari masyarakat dalam negeri tetapi juga luar negeri. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan Halo Kemenkes untuk meminta informasi, pengaduan, dan memberikan saran. Jumlah telepon tahun 2016 sebanyak 3738 penelepon dan yang telah diselesaikan 3731. Halo Kemenkes sudah mendapatkan ISO 9001-2008.

Jam operasional : 

Setiap hari selama 24 jam (non-stop)

Saluran Komunikasi lainnya : 

SMS

: 081281562620



Email

: [email protected]


37



Media social :

twitter

(@KemenkesRI)

dan

facebook

(sehatnegeriku page) 

Surat

: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; gd.

Adhyatma, jl. HR Rasuna Said blok X5 Kav. 4-9 

Laman PPID :

www.ppid.kemkes.go.id

atau

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/kontak/

Dari 3.738

penelpon

,

terdapat

3.190

permintaan informasi, 376 pengaduan dan 172 saran, dengan jumlah detailnya seperti yang terdapat dalam chart berikut : 1)

Permintaan informasi 3.190 penelpon ( 3182 berstatus close & 8 status open)

Permintaan Informasi 3500

3182

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

705 440 356 103 140 406 145 118 144 271 203 151 8 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Open

Close

Grafik 1.1 permintaan informasi telepon Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

38

2) Pengaduan sebanyak 403 penelpon (402 berstatus close dan 1 status open)

Pengaduan 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

402

150 25 13 15 25 7 0 0 0 0 0

38 39 29 33 1 0 0 0 015 1

013 0

Open

Close

Grafik 1.2 pengaduan telepon

3) Saran yang masuk ke Halo Kemenkes sebanyak 145 penelpon dengan 100 % berstatus close.


39

Saran 160 140 120 100 80 60 40 20 0

145

06

16 11 14 22 9 0 0 0 0 0

27 0

Open

11 9 0 0

10 8 0 0

02

0

Close

SMS, E-mail, LAPOR! Sejak tahun 2010, telah dikembangkan saluran permohonan informasi dan pengaduan melalui fax (021-52921669), SMS (081281562620), dan e-mail ([email protected]). Sementara,Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

SMS (No SMS : 081281562620) Permintaan Informasi melalui SMS Halo Kemenkes selama tahun 2016 sebanyak 2190 SMS dengan rincian 2187 sms berstatus close dan 3 sms berstatus open.


40

2500

2187

2000 1500 1000 500 0

163 80 163 103 157 390 166 137 362 186 129 151 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Permintaan Informasi Open

Close

Grafik 2.1. permintaan informasi SMS

Saran 40 35 30 25 20 15 10 5 0

36

11

9

6 01

00

0

01

01

0

Open

00

0

3

01

0

02

01

0

Close

Grafik 2.2. saran SMS


41

Pengaduan 35 30 25 20 15 10 5 0

31

12 00

0

2

00

0

2

01

6

4 0

00

Open

0

2

0

2

0

00

1

1

Close

Grafik 2.3. pengaduan SMS

LAPOR Merupakan layanan aspirasi dan pengaduan yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden. Selama 2016 tercatat Kementerian Kesehatan telah melakukan 328 layanan, dengan rincian seperti pada diagram berikut ini:

Permintaan Informasi 40 35 30 25 20 15 10 5 0

36 30

11 00

3

7

5 1

0

1

7 1

3

1

Open

6 10

0

7 3

0

3

6 0

0

Close


42

Pengaduan 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

164

67 33 14 5 0

28 21 6 5

1

8

18 1

0

7

Open

15 18 4 1

27 22

0

14 1

Close

Saran 19

20 15

12

10

8 4

5 0

00

0

4 0

1

11

12

Open

3 00

00

1

01

2

0

0

2

Close

Email ([email protected]) Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi SIAP, selama 2016 telah masuk sebanyak 2035 email dengan rincian 1911 Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

43

permintaan informasi (1907 close, 4 open) , 4 permohonan informasi, 63 email pengaduan dan 57 email saran dari masyarakat.

Permintaan Informasi 2500 1907

2000 1500 1000 500 0

117 223 68 312 135 187 78 74 176 166 174 197 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Open

Close

Permohonan Informasi 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

4

00

00

00

00

00

00

Open

0

00

00

00

00

00

Close


44

Saran 55

60 50 40 30 20 10

10 12

0

0

0

5

02

8 0

0

5

Open

9 00

00

0

0

4

1

5

0

5

2

Close

Pengaduan 56

60 50 40 30 20 10 0

0

3

45

5 0

5 00

0

0

4

Open

8 00

0

13

9 0

8 01

1

33

Close

Sejak tahun 2015 dikembangkan aplikasi terpadu SIAP (Saluran Informasi Aspirasi & Pengaduan) Kemenkes RI yang mengintegrasikan semua saluran pelayanan informasi yang ada. Tujuannya, agar masyarakat mudah dan cepat Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

45

mengakses informasi dan keluhan serta mempercepat petugas merespons permintaan informasi dan keluhan. Selain itu, pimpinan dapat mengetahui penyelesaian akhir secara real time. Saat ini para admin Unit Utama dan admin unit teknis bisa saling berhubungan, diharapkan kedepannya, SIAP bisa berhubungan dengan PPID Pelaksana, RS Vertikal, UPT Vertikal, dan 34 Dinas Kesehatan Provinsi.

PPID

Selain Halo Kemenkes dan Pojok Info, pelayanan informasi juga tersedia melalui situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan, yang diluncurkan pada tahun 2011. PPID Kementerian Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: 1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak. 3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. 4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi. Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara negara di bidang kesehatan merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Kementerian Kesehatan telah diterbitkan


46

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan tersebut merupakan acuan bagi unit utama, satuan kerja, dan UPT Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah pelayanan yang masuk dalam website PPID adalah 200 pelayanan dan yang telah diselesaikan 147 pelayanan .

Pojok Informasi Pojok Informasi terletak di lantai 1 gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan RI. Jam pelayanan mulai pukul 08.00 s.d 16.00, dan waktu istirahat petugas pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pojok Informasi dibangun untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi dan pengaduan. Pojok Informasi dilengkapi layanan online kepegawaian dan akses wireless fidelity (wi-fi) bagi pengunjung. Tahun 2016 data sebanyak 220 layanan. Klasifikasi layanan Permintaan Informasi Permohonan Informasi Pengaduan Saran Total

Juli

Agst

Sept

Okt

5

49

29

14

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

31

0 5

0 49

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

29

11

14

20

5

31

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

11

14

20

Nov

Des

TOTAL

9

0

216

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

16

9

0

220

Unit Layanan Terpadu (ULT) Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi dari Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

47

509/MENKES/SK/2010 pada tanggal 26 April 2010. Unit ini terletak di gedung Prof. Dr. Sujudi lantai 1 dengan tujuan mempermudah penyelenggaraan pelayanan perizinan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan serta memotong birokrasi yang panjang di bidang kesehatan.

Jenis layanan yang disediakan pelayanan perijinan sarana dan prasarana kefarmasian, pengurusan Surat Keterangan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Pengurusan Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), dan Perizinan sertifikasi produksi Alkes dan PKRT, Administrasi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Layanan DUPAK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Input Administrasi DUPAK Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan

dari

persuratan,

Layanan

Kepegawaian

Kemenkes,

Konsultasi tentang Alkes dan PKRT serta Konsultasi IPAK, Layanan Informasi SDM Kesehatan (Internship, Nakes WNA, Nusantara Sehat, Tubel, PPDS), Layanan Informasi dan pengaduan. Total jumlah layanan tahun 2016 sebanyak 37.177 dengan rincian per bulan sebagaimana ditampilan pada grafik berikut.


48

Jumlah Layanan per Loket Tahun 2016 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Jumlah

Loket 4 Loket 1 Loket 2 Loket 3 IPAK & (Sarana & (Surat (Ijin Edar Sertifikasi Prasarana Keteranga Alkes&PK Produksi Kefarmasi n Alkes Alkes&PK RT) an) dan PKRT) RT 4028

5673

8428

3820

Loket 5 (Konsul Alkes & PKRT)

Loket 6 (STRA)

Loket 7 (Badan PPSDM Kes)

2911

6880

196


Loket 10 Loket 8 & 11 (Adm (DUPAK NAKES) Kepegawa ian) 2314

2927

49

Permasalahan Indikator Kedua: Dalam Indikator ke 2 ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar puas sering kali kesulitan saat harus berhubungan dengan Unit Satker lain. Dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Saran : untuk mempercepat respon terhadap masyarakat terhadap keluhan masyarakat di setiap unit satker lain dibuat PIC/ adm yang diharapkan dapat membantu lebih cepat.

D. Idikator Penunjang Renstra Media Monitoring Pengelolaan opini publik dilakukan melalui media monitoring. Sejak tahun 2010, jumlah media monitoring terus ditingkatkan. Pimpinan dan seluruh Eselon 2 mendapatkan informasi berita kesehatan melalui kumpulan kliping media cetak dan online serta e-mail blast yang disampaikan setiap hari, pagi dan sore. E-mail blast berisi isu yang paling memiliki potensi mempengaruhi opini publik. Inovasi media monitoring di tahun 2016 adalah pemanfaatan aplikasi online mass media monitoring. Media monitoring di tahun ini memiliki fungsi strategis untuk memberikan talking point kepada Menkes di dalam merespon opini publik yang beredar di media massa dan media sosial.

Dalam

upaya

meningkatkan

akses

masyarakat terhadap informasi kesehatan, sejak 2013 telah dilakukan perubahan dari bentuk kliping konvensional menjadi kliping elektronik melalui Electronic Clipping System (ECS).


50

Mulai 2014 dikembangkan Kliping Kesehatan Daring (KKD), program Kliping Kesehatan Daring (KKD) yang dimulai pada tahun 2014 masih terus berjalan sampai dengan tahun 2016. Secara tampilan, KKD lebih user friendly dan mudah diakses. Pengunjung

dapat

langsung

membaca

dan

mengunduh berita kesehatan di KKD. Terdapat pula fitur “share” untuk meneruskan tautan kliping di media sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Pengembangan ini tentu semakin mempermudah publik untuk mengakses dan menyebarkan berita kesehatan mengunduh berita kesehatan di KKD. Terdapat pula fitur “share” untuk meneruskan tautan kliping di media sosial seperti Twitter ataupun Facebook. Pengembangan ini tentu semakin mempermudah publik untuk mengakses dan menyebarkan berita kesehatan.

Kompetisi Jurnalistik

Kompetisi Jurnalistik dilaksanakan setiap tahun.

Selain

bertujuan

apresiasi

kepada

jurnalistik

juga

meningkatkan

jurnalis,

kompetisi

bertujuan

peran

menyebarluaskan

memberikan

untuk

media

dalam

informasi,

mengedukasi masyarakat melalui tulisan tentang upaya promotif preventif sehingga dapat memperbanyak konten positif terhadap pemberitaan pembangunan kesehatan. Tema tahun 2016 adalah “Wujudkan Indonesia Sehat Melalui Upaya Promotif Preventif”. Para jurnalis didorong untuk menuliskan feature mengenai berbagai upaya promotif dalam pembangunan kesehatan yang dilakukan di tingkat nasional atau daerah serta


51

memotret peran pemerintah daerah atau tokoh dalam mendukung program kesehatan.

Dialog Blogger

Rokom Yanmas di dalam mengembangkan konten positif di media untuk menyebarluaskan informasi program dan kebijakan Kemenkes, berupaya merangkul

dan

menjalin

hubungan

baik

tidak

hanya

dengan

para

wartawan/jurnalis terutama yang menulis artikel dan berita kesehatan melainkan juga para pengguna media sosial atau yang sering dikenal dengan istilah netizen/blogger. Kegiatan ini merupakan forum dialog mengenai sebuah program unggulan/terobosan di Kemenkes yang pro rakyat dan dapat berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu Program Nusantara Sehat.

Permasalahan dan Usulan Pemecahan Masalah: 1. Indikator kinerja Terbentuknya opini publik melalui media massa tidak saja hanya tergantung faktor internal tetapi juga eksternal. Justru faktor internal seperti agenda setting media, bad news good news, pemahaman jurnalis, keawaman publik serta faktor politik dan hukum, sangat berpengaruh terhadap pemberitaan media yang berdampak pada opini publik. Faktor internal

dalam

pembentukan

opini


publik

melalui

media

seperti

52

peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan media (media relations), tidak cukup mengimbangi faktor eksternal diatas. Pembentukan opini publik atas Kementerian Kesehatan bukan saja ditentukan oleh kegiatan atau program Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Opini publik atas institusi merupakan hasil kerja kolaborasi dan sinkronisasi program yang dijalani Unit Utama atau program lintas program dan sektor yang terkait dengan Kesehatan. Sehingga tidak begitu tepat kinerja “opini publik positif” hanya menjadi indikator kinerja Rokom Yanmas, tetapi semestinya menjadi indikator Kementerian Kesehatan yang harus didukung terutama oleh setiap Unit Utama/unit kerja dibawah Kemenkes. Oleh sebab itu, indikator kinerja persentase opini publik positif sebesar 90% sangat sulit tercapai karena pembentukannya bukan sepenuhnya dibawah pengaruh dan kontrol Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan perubahan indikator kinerja dengan definisi operasioal yang lebih jelas dan terukur sesuai dengan tugas pokok Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

2. Kesiapan personal Pelaksanaan kegiatan opini publik memerlukan sumber daya (manusia dan sarana/prasarana) yang menuntut kecermatan, kecepatan dan ketepatan. Pengelolaan opini publik dan manajemen isu juga memerlukan kemampuan analisis, berfikir strategis dan responsif terhadap isu dan opini yang berkembang di masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan opini publik ini selain pegawai PNS juga non PNS/honorer sebanyak 1 orang. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan peningkatan kapasitas pegawai baik kuantitas maupun kualitas sehingga pengelolaan opini publik dan manajemen isu dapat berjalan lebih baik di masa datang.


53

Jumlah Pengadaan dalam rangka mendukung kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran strategi, yang menjadi indikator penunjang adalah dukungan dalam pengadaan.

Tabel Dukungan Kegiatan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat No.

Jenis Pengadaan

1.

Langganan e-Jurnal

2.

Aktivasi e-Book

3.

Alih Media (Scanning)

4. 5.

Jasa Konsultan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan ULT ( Unit Layanan Terpadu) Peningkatan kapasitas petugas ULT (di Kemenkes)

6.

Peningkatan Kapasitas Petugas ULT

7.

Pencetakan Buku Kinerja Tahun 2015

8.

Kompetisi Contact Center

9.

Paket Kunjungan Tematik Media Massa

10.

Pengadaan Peralatan Media Signage

11.

Jasa Produksi Penerbitan Majalah Mediakom

12.

Jasa Konsultan Perencana Kontruksi (Konsultan Perencana) Renovasi Ruang Perpustakaan Kementerian Kesehatan 13. Pencetakan dan Penggandaan Buku Pejabat Kemenkes Tahun 2015 14.

Konsultan Penyusunan Buku Kinerja 2016

15.

Pengadaan Buku

16.

Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi (Konsultan Pengawasan) Renovasi Ruang Perpustakaan Kementerian Kesehatan 17. Furniture Perpustakaan 18.

Furniture Ruang Kerja

19.

Pameran foto & pameran pembangunan kesehatan lainnya


54

20.

Konsultan Perpustakaan KiNK

21.

Konsultan Akreditasi Perpustakaan

22.

Surveilance audit ISO 9001 untuk manajemen mutu layanan Perpustakaan

23.

Surveilance audit ISO 9001 untuk manajemen mutu layanan Unit Layanan Terpadu

24.

Surveilance ISO 9001 untuk manajemen mutu layanan Informasi Publik

25.

Jasa konsultansi ISO 9004 untuk layanan Perpustakaan, ULT dan Layanan Informasi Publik 26. Survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik 27.

Pengembangan sistem antrian ULT

28.

Peralatan ULT

29.

Pengadaan aplikasi ULT

30.

Pembuatan Film ULT

31.

Pembuatan Media Signage

32.

Konsultan Penyusunan Pedoman Yanlik

33.

Konsultan Penyusunan Monev Yanlik

34.

Bimbingan Magang Kehumasan dan Layanan Publik

35.

Pengembangan dan integrasi aplikasi SIAP

36.

Outsourcing Tenaga IT

37.

Pencetakan Pesan Menkes

38.

Evaluasi Efektivitas Media Komunikasi

39.

Penayangan Advetorial Tabloid GENIE

40.

Advetorial IndoPOS

41.

Penyelenggaraan Lokakarya Analisis Media

42.

Pelatihan Media Coaching April 2016

43.

Media Monitoring

44.

Medsos Monitoring

45.

Konsultan Komunikasi Publik

46.

Penyusunan Startegi Komunikasi 2016-2019

47.

Penyusunan Roadmap Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

48.

Kegiatan Workshop Pelayanan Informasi

49.

Pelaksanaan Audit Komunikasi

50.

Survei Opini Publik

51.

Produksi dan placement advetorial & iklan di media cetak nasional

52.

Produksi film dokumenter

53.

Media Campaign

54.

Video Rilis

55.

Pameran Foto HKN dan HKS

Tabel Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP dan E-Catalog Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

55

No.

Jenis Pengadaan

1

Petugas Halo Kemenkes

2

Penerbitan dan Distribusi majalah mediakom

3

Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Tahun 2016

4

Produksi dan Placement Talkshow di TV, Radio, Re Run di 5 TV Lokal Tahun 2016

5

Placement ILM di Radio

6

Placement dan Advertorial di Portal Online

7

Pengadaan Peralatan Kantor

8

Talkshow di Televisi Lokal

9

Placement ILM Tentang Program Prioritas Kemenkes Di Televisi

10

Produksi film publikasi kesehatan keluarga cinta sehat

11

Renovasi Perpustakaan

1. Dukungan manajemen administrasi perkantoran Kegiatan dalam rangka dukungan manajemen administrasi perkantoran yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2016 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran

No.

Jenis Kegiatan/Sub kegiatan thn

Target

Realisasi

Persentase

1 PT

1 PT

100%

2016 1

Perbaikan/maintenance peralatan kantor

2

Perawatan kendaraan bermotor

1 PT

1 PT

100%

3

Pemeliharaan jaringan sistem

1 PT

1 PT

100%

1 PT

1 PT

100%

informasi 4

Langganan daya dan jasa

Sasaran kegiatan:


56

Tujuan dari indikator/kegiatan ini adalah terselenggaranya dukungan manajemen administrasi bagi pimpinan dan operasional Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.

Hasil yang diharapkan: Target tahun 2016 adalah terselenggaranya 4 kegiatan dan telah terealisasi 4 kegiatan (100%). Dengan demikian penyelenggaraan manajemen administrasi bagi pimpinan dan operasional telah sesuai dengan target.

E. REALISASI ANGGARAN Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan alokasi Rp. 62.379.728.000,-. Berikut tabel realisasi anggaran dan persentase terhadap pagu:

Tabel Realisasi Anggaran tahun 2016 No. A.

Uraian kegiatan

Pagu

Program Dukungan Rp. 62.379.728.000,-

Realisasi

%

Rp. 52.393.119.903,-

83,99%

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel Rincian realisasi anggaran per output Output Komunikasi Publik

Alokasi Dana

Realisasi

Realisasi

45.403.161.000

39.707.284.384

9.884 Publikasi

Layanan Publik

9.747.142.000


7.076.457.245

97 %

57

Layanan Dukungan Layanan

3.826.525.000

2.610.004.006

12 bulan

3.402.900.000

2.999.374.268

12 bulan

Manajemen Layanan Perkantoran

Tabel Perbandingan Kinerja Antara Tahun 2015 – 2016

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2015

2015

2016

2016

7499

11.374

-

-

-

-

8744

9884

90%

95%

-

-

-

-

90%

97%

1. Jumlah Informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik (publikasi) 2. Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat 3.Persentase pelayanan informasi yang telah diselesaikan 4.Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan Untuk indikator pertama, “Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat” pada tahun 2016 terdapat peningkatan capaian dari target 8744 publikasi menjadi 9884. Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan

58

Untuk indikator kedua, “Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan” dari target 90% layanan terselesaikan 97% layanan.

F.PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2016 Kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2015 dengan 2016 meningkat demikian juga capaian (perbandingan realisasi dengan target). Hal ini menunjukkan suatu kemajuan berarti dalam

pencapain

sasaran

Biro

Komunikasi

dan

Pelayanan

Masyarakat.

G. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN Untuk

mempercepat

capaian

indikator

Renstra

2015-2019

dan

untuk

menerapkan UU No.14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dilakukan upaya-upaya terobosan tahun 2016 sebagai berikut :  Penghargaan berturut-turut dari tahun 2010 – 2016 dari Komisi Informasi Publik (tahun 2013 tidak ada). Tahun

2016

mendapatkan

penghargaan

Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 10 Kategori Kementerian dari Komisi Informasi Publik


59

 Penghargaan Peringkat Pertama Kompetisi Contact Center World (CCW) dengan Kategori Inovasi Teknologi di Tingkat Asia Pasifik

 Penghargaan Peringkat Pertama Kompetisi Contact Center World (CCW) Kategori Inovasi Teknologi di Tingkat Dunia

 Penghargaan Gold Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA) dan Silver Winner the Best Government Inhouse Magazine Award (InMA)

 Evaluasi terhadap efektifitas Media Komunikasi  Survei evaluasi efektivitas produk kehumasan Kementerian Kesehatan  Laporan Audit Komunikasi  Survei Kepuasan Pelanggan  Pelatihan standar service excellence pelayanan publik  Peningkatan kapasitas SDM pengelula admin SIAP (Saluran Informasi Aspirasi Pengaduan) Kemenkes  Peningkatan kapasitas Manajemen Isu dan Strategi Komunikasi


60

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pembangunan kesehatan dan khususnya kegiatan pengeloaan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat tahun 2016 dapat merealisasikan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Hal ini didukung dengan kinerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2016 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik tahun 2016 sebanyak 9.884 publikasi sedangkan Pelayanan informasi yang telah diselesaikan tahun 2016 sebesar 97%.

Keberhasilan yang telah dicapai merupakan langkah awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan

profesionalisme

dan

kekeluargaan

di

lingkungan

Biro

Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat.


61

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. drg. Oscar Primadi, MPH NIP

Recommend Documents