KATA PENGANTAR. Renstra Biro Umum tahun _Rev-4

Renstra Biro Umum tahun 2010 – 2014_Rev-4

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum pada tahun 2010-2014 Revisi - 4 disusun dalam rangka penyesuaian Renstra BATAN dengan Renstra Biro umum. Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum pada tahun 2010-2014 Revisi - 4 ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Biro Umum yang baru setelah adanya Restruktur Organisasi di BATAN. Renstra ini disusun untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan Biro Umum. Dalam Renstra Revisi-4 Biro Umum ini, disampaikan beberapa perubahan terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang dapat menunjang program Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) utamanya pelaporan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dokumen Renstra Biro Umum 2010-2014 ini digunakan sepenuhnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan Biro Umum dan senantiasa akan melakukan Revisi terhadap Renstra Biro Umum seiring dengan perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi serta upaya dalam peningkatan pengelolaan manajemen . Jakarta, 10 Juli 2014 Kepala Biro Umum

Drs. Dendang Hermansyah NIP. 19591128 198603 1 003

i

Renstra Biro Umum tahun 2010 - 2014_Rev-4

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………

ii

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………. 1.1 Kondisi Umum ……………………………………………………………………. 1.2 Potensi dan Permasalahan ………………………………………………………. 1.2.1 Potensi …………………………………………………………………………. 1.2.2 Permasalahan ………………………………………………………………

1 1 3 3 7

BAB II. VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI ………………………………………………………. 2.1 Visi …………….…………………………………………………………………… 2.2 Misi …………….…………………………………………………………………… 2.3 Tujuan …………….…………………………………………………………………… 2.4 Sasaran Strategis .…………………………………………………………………… 2.5 Indikator Kinerja Utama ………………………………………………………………… 2.6 Prinsip …………….…………………………………………………………………… 2.7 Nilai-nilai ……….……………………………………………………………………

9 9 9 9 9 10 10 11

BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS …………………………………………………. 12 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BATAN …………………………………………. 12 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Umum ……………………………………. 12 3.2.1 Arah dan Strategi Biro Umum ………………………………………………….12 3.2.2 Program dan Kegiatan ………………………………………………………… 16 BAB IV. PENUTUP ………………………………………………………………………………

18

LAMPIRAN Matrik Prioritas Biro Umum …………………………………………….……………………… 19 Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) ………………………………………………………………… 20 Matrik Rencana strategis (RS) ……………………………………………………………… 21 Penjelasan % Peningkatan Indikator Kinerja Biro Umum Tahun 2010 - 2014 22 Matrik Kinerja 2010 - 2014………………………………………………………………………. 32 Penjelasan Matrik Kinerja 2010 - 2014………………………………………………………………………. 38 Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) ……………………………………………………… 49 Matrik Pendanaan ……………………………………………………………………………… 54

ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Kondisi Umum Iptek nuklir telah berkembang pesat dan telah memberikan kontribusi di berbagai

sektor kehidupan. Tujuan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia adalah untuk maksud damai dan pengembangan pemanfaatan iptek nuklir untuk bidang energi dan non energi. Berbagai kegiatan iptek nuklir membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan pelayanan administrasi yang terpadu

dengan melakukan pembinaan

dalam pengelolaan keuangan dan BMN secara berkesinambungan. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu tuntutan yang harus diciptakan, hal ini dapat dicermati antara lain dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah serta perencanaan anggaran yang berbasis kinerja. Biro Umum sebagai unsur pendukung manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya BATAN mempunyai peran dalam memberikan pembinaan dan pelayanan pengelolaan keuangan, sarana dan prasana, dan sistem pengamanan di BATAN. Selain itu, Biro Umum selaku pelaksana operasional Satuan Kerja Kantor Pusat BATAN mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro –Biro di Sekretariat Utama. Pada pelaksanaan Rencana Strategik Biro Umum Tahun 2004-2009 telah dicapai hasil-hasil yang merupakan upaya untuk mendukung laporan pengelolaan keuangan BATAN beropini WTP, sebagai berikut : a. Bidang Sarana dan Prasarana -

Telah tersusun Pedoman Pemeliharaan/Perawatan Sarana/Prasana Pendukung Instalasi Nuklir sebagai acuan baku dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan sarana dan/atau prasarana pendukung instalasi nuklir di BATAN sehingga dapat menjamin kelangsungan operasional instalasi pendukung. 1|Hal


-

Standar penggunaan energi pada 17 (tujuh belas) Satuan Kerja pengelola fasilitas instalasi listrik sehingga terjadi penghematan penggunaan energi.

-

Inventarisasi dan penilaian kembali BMN BATAN pada Satuan Kerja di BATAN sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga BMN yang dimiliki BATAN, bernilai wajar.

-

Dengan di terapkannya aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi BMN (SIMAK BMN),pada satuan kerja di BATAN, sehingga terjadi peningkatan tertib administrasi BMN.

-

Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional (SAPN) dengan hasil lulus 253 pegawai, sehingga dapat menjaga kinerja Satuan Kerja di BATAN dalam proses pengadaan barang dan jasa.

-

Kondisi gedung, sarana dan prasarana Kantor Pusat tingkat kenyamanannya menjadi lebih baik dalam rangka mendukung pelaksanaan perkantoran.

b. Bidang Keuangan -

Penerapan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPAN), penerapan aplikasi pendukung gaji pegawai sebagai uji data kesesuaian antara Gaji PNS Pusat (GPP) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) pada Satuan Kerja di BATAN, sehingga dapat menjamin keakuratan data, mempercepat proses permintaan dan pencairan dana (UP, LS, dan gaji).

-

Telah diterapkan aplikasi Target Penggunaan dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPRPNBP) pada 16 Satuan Kerja, dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BATAN, sehingga meningkatkan target PNBP.

-

Telah diterapkan aplikasi SAI pada Satuan Kerja di BATAN, sehingga dapat mempertahankan laporan pengelolaan keuangan BATAN beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk selanjutnya meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

-

Telah melaksanakan pembinaan SDM pengelola SAI melalui pelaksanaan diklat SAI, inhouse training, dan pengiriman pegawai dalam mengikuti diklat Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang diikuti oleh petugas SAI dari 20 Satuan Kerja, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan BATAN. 2|Hal


c. Bidang Pengamanan -

Diperolehnya surat ijin penguasaan pinjam pakai senjata api bagi Pimpinan dan anggota pengamanan, dan telah di operasikannya sistem Closed Circuit Television (CCTV) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan, sehingga terpenuhinya persyaratan sistem proteksi fisik.

-

Telah terbina SDM pengamanan dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan ketertiban di kawasan kantor pusat BATAN melalui penyelenggaraan penguasaan materi dan diklat bidang pengamanan, sehingga meningkatkan profesionalisme kerja pengamanan.

1.2

Potensi dan Permasalahan

1.2.1

Potensi Keberhasilan pencapaian visi dan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam misi Biro Umum selain ditentukan oleh Restra dan DIPA BATAN juga ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: sumber daya manusia yang profesional, inovatif, kreatif, dan produktif; sarana dan prasana yang terpelihara dengan baik, handal, dan aman; sistem keselamatan dan keamanan

yang

komprehensif;

anggaran

yang

memadai;

sistem

manajemen mutu; jejaring kerja; dan program stratejik yang realistis, terukur, dan antisipatif. A. Sumber Daya Manusia

-

Berdasarkan data kepegawaian tanggal 01 Juni 2014, Biro Umum mempunyai pegawai 113 orang yang tersebar di 4 bagian. Secara garis besar tingkat pendidikan pegawai Biro Umum adalah 34 orang S1 s.d. S-3, 19 orang DIII, 49 orang SLTA, 7 orang SLTP, dan 3 orang SD.

3|Hal


-

Berdasarkan golongan

No

Golongan

Jumlah

1

Golongan IV

9

2

Golongan III

79

3

Golongan II

25

JUMLAH

113

- Berdasarkan Pendidikan

No

Pendidikan

Jumlah

1

SD

3

2

SLTP

7

3

SLTA

49

4

D1 - D4

19

5

S1- S3

35

JUMLAH

113

4|Hal


B. Diagram Profil SDM Biro Umum

PROFIL SDM BIRO UMUM Per maret 2013 KEPALA BIRO UMUM 1 RUMAH TANGGA (RT) 50

PERLENGKAPAN (PL) 18

S1/S2/S3 35

D1-4 19

TATA USAHA DAN PROTOKOL 27

SDM DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN (PB) (PK) 1. PT.BATAN TEKNOLOGI 0 PB 2. DepParBud 1 PK 3. Ristek 0 PK JML 1

GOL IV III II

KEUANGAN (KN) 17

9 79 25

SLTA 49

SLTP 7

P

W

87

25

SD 3

113

ISLAM 108

PROTESTAN 2

KATHOLIK 2

C. Bidang Kompetensi Memperhatikan tugas dan fungsi Biro Umum, secara garis besar, mempunyai 4 bidang kompetensi yaitu : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa 2. Pengelolaan Sarana dan Prasana (BMN) 3. Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 4. Pengelolaan Tata Usaha dan Protokol

5|Hal


D. Sistem Manajemen Mutu Dalam melaksanakan kegiatan pendukung tugas BATAN, Biro Umum berpegang pada kebijakan Mutu sebagai berikut : Biro Umum sebagai salah satu unit pelaksana tugas penunjang Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memberikan layanan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan BMN, sarana dan/atau prasarana, keuangan dan pelaporan, protocol dan kearsipan, serta layanan terhadap pimpinan eselon I BATAN. Dalam memberikan layanan, Biro Umum mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepuasan pelanggan.

E. Jejaring Kerja Handal Jejaring kerja yang handal untuk memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat dan akurat dalam pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan, dan pengamanan. Jejaring dengan mitra kerja, baik institusi di luar BATAN maupun institusi BATAN dipertahankan secara berkesinambungan agar senantiasa dapat memberikan manfaat. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dengan baik sehingga menghasilkan produk yang akurat, tepat waktu dan tepat kualitas serta dapat berkembang mengikuti dinamika organisasi, Biro Umum akan terus meningkatkan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan semua unit kerja BATAN dan mitra kerja institusi lain. F. Sarana dan Prasarana Biro Umum sebagai pengelola kawasan Kantor Pusat BATAN, memiliki antara lain :

-

Luas tanah 6.400 M2, sedangkan luas gedung kantor seluas 6.000 M2.

-

Jaringan Instalasi (Jaringan listrik, telepon, dan hydrant).

-

Kendaraan operasional dinas.

-

Sarana perlengkapan kantor (AC sentral, Genset, dan perlengkapan kantor lainya)

6|Hal


1.2.2

Permasalahan Pelaksanaan 4 (empat) bidang kompetensi kegiatan utama pada umumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain :

A. Sumber Daya Manusia

-

Kompetansi belum memadai; Pegawai pada Biro Umum dari segi kompetensi belum memadai, hal itu menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

-

Jumlah Kurang (beberapa Bagian) Pola rekruitment SDM yang terjadi kurang optimal disebabkan adanya kebijakan zero growth dan pembatasan penerimaan pegawai BATAN khususnya untuk pendidikan SLTA sederajat sehingga mengakibatkan kurangnya personil pengamanan dan pegawai pelaksana teknis yang secara alami menjalani purna bakti.

B. Sarana dan prasarana Sarana dan prasana yang tersedia terbatas, antara lain: ruang kerja, gudang penyimpanan sementara, dan sarana transportasi kendaraan operasional dinas kurang memadai karena pada umumnya tidak layak pakai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga perlu peremajaan. Secara geografi tata letak gedung kantor Pusat posisinya lebih rendah dari badan jalan, yang berpotensi menimbulkan banjir, sehingga perlu perbaikan sistem drainase yang baik dan perlunya peninggian halaman parkir gedung kantor. Peralatan sistem komunikasi

dalam menunjang pengamanan dan

keselamatan belum memadai, sehingga perlu segera dipenuhi. 7|Hal


C. Program dan Kegiatan Dinamika perubahan program dan kegiatan sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat di bidang pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana. Ketidakseimbangan program dan kegiatan antar bagian yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, perlu penataan kembali struktur organisasi Biro Umum.

8|Hal


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan, maka disusunlah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Biro Umum sebagai berikut : 2.1.

Visi : “Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem pengamanan mendukung pelaksanaan program Iptek Nuklir “

2.2.

Misi : 1. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan BMN secara optimal dan penatausahaan BMN yang akuntabel dalam mendukung laporan keuangan beropini WTP. 2. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan dan system akutansi dan laporan keuangan yang akuntabel dalam mendukung laporan keuangan beropini WTP. 3. Melaksanakan pembinaan dan pengamanan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung kegiatan iptek nuklir.

2.3.

Tujuan : Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan, BMN, serta sistem pengamanan dalam mendukung program BATAN.

2.4.

Sasaran strategis : Sasaran yang ingin dicapai tahun 2010 s.d. 2014 adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di BATAN dalam opini WTP.

9|Hal


2.5.

Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan tujuan dan sarana Biro Umum yang telah di tetapkan, maka indikator kinerja utama Biro Umum adalah : “% peningkatan kualitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan tepat waktu“

Target tahun 2014 adalah 100% peningkatan kualitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini WTP menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Pada dasarnya prosentase peningkatan pada Indikator Kinerja tersebut yang akan diraih Biro Umum adalah menuju WTP dengan tingkat temuan audit

yang

immaterial

atas

Laporan

Keuangan,

dengan

selalu

memperbaiki 2 (dua) pola tata kelola yaitu : 1. Pengelolaan Keuangan dan; 2. Pengelolaan BMN. Perbaikan terus menerus 2 (dua) pola tata kelola tersebut diharapkan dapat menyajikan Laporan Keuangan BATAN secara transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai asas-asas umum pengelolaan keuangan serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sedangkan uraian penjelasan peningkatan Indikator Kinerja Biro Umum tahun 2010 s.d. 2014 dapat kami sajikan dalam Lampiran 4.

2.6.

Prinsip Segenap kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara di laksanakan secara professional dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan akuntabel untuk mendukung pengembangan iptek nuklir,

10 | H a l


2.7.

Nilai-nilai Segenap kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara di landasi nilai-nilai ; “Kejujuran, Kedisiplinan, Keterbukaan, Tanggung Jawab, Kreatif dan Kesetiakawanan” Serta berpegangan pada ketentuan peraturan yang berlaku baik yang berlaku di BATAN maupun secara nasional.

11 | H a l


BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BATAN Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BATAN akan menyelaraskan arah dan kebijakan strategisnya dengan prioritas nasional yakni dukungan dalam bidang ketahanan pangan dan energi. Kegiatan penelitian pengembangan dan rekayasa BATAN diarahkan seluasluasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan kapasitas sistim produksi. Selain itu BATAN mendukung penguatan sitem

inovasi

nasional

(SIN)

melalui

pembangunan

kelembagaan

iptek,

pengembangan sumber daya dan peningkatan jejaring iptek. Selain melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang nuklir, BATAN berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil litbangyasa yang telah dicapai, melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu seiring dengan kegiatan utama sesuai tugas dan fungsi BATAN, maka kegiatan reformasi birokrasi di BATAN telah pula direncanakan dan akan dilakukan melalui program dan beberapa kegiatan. Sejalan dengan RPJM 2010-2014 bidang iptek, BATAN berupaya dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu dalam opini WTP.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Umum Kebijkasanaan yang telah ditetapkan oleh Biro Umum untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah memperkuat sistem manajement mutu, optimalisasi pengelolaan keuangan

dan BMN serta mengupayakan pelaporan keuangan beropini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). 3.2.1. Arah dan Strategi Biro Umum Arah dan strategi Biro Umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengelolaan keuangan sarana dan prasarana adalah : 12 | H a l


A.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang terpadu (single asset manajemen), dan perencanaan asset/BMN yang berintegrasi dengan penganggaran berbasis kinerja.

B.

Mengoptimalkan dan mengembangkan pengguna aplikasi komputasi dan bidang keuangan, BMN, pelaporan dan pengadaan barang/jasa dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance).

C.

Pembinaan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta pengamanan sercara terus menerus dan melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuan perturan.

D.

Peningkatan pengelolaan keuangan sarana dan prasarana serta pengamanan.

-

Pengelolaan peningkatan penguasaan dalam penerapan SAK dan SIMAK-BMN dalam menyusun laporan keuanganyang akurat, tepat waktu, dan beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

-

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk menunjang kegiatan litbang iptek nuklir.

-

Melakukan pengelolaan pengamanan instalasi, bahan nuklir dan terpeliharanya perlengkapan peralatan serta meningkatnya jumlah kemampuan personil dalam proteksi fisik.

Kemudian kebijakan arah dan strategi Biro Umum tersebut dijabarkan dalam progress upaya terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini WTP seperti tertera pada tabel di bawah ini :

13 | H a l


Tabel 3.1 Tabel Uraian Indikator Kinerja NO. 3430.001

3430.001.001 011 012

014

017 018 3430.001.002 011 013 014 015 016

018 3428.001.003 011 012 3430.001

URAIAN INDIKATOR KINERJA DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PENGAMANAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL PENYUSUNAN PEMBUKUAN DAN LPJ BENDAHARA PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DOKUMEN PENGELOLAAN BMN PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGELOLAAN BMN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAN NEGARA DOKUMEN PENGELOLAAN PENGAMANAN PENYEMPURNAAN DOKUMEN SISTEM PROTEKSI FISIK DISEMINASI SECURITY CULTURE DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK NEGARA (BMN) SERTA KETATAUSAHAAN

14 | H a l


NO. 3430.001.001 011 012

014

015

016

017 018 3430.001.002 011 012 013 014 015 016

017 018 3428.001.003 011 012

URAIAN INDIKATOR KINERJA DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN MODAL PENYUSUNAN PEMBUKUAN DAN LPJ BENDAHARA PELAKSANAAN PROSES TPTGR DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN TPTGR PELAKSANAAN PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SPP, SPM SERTA PENATAUSAHAAN SPM DAN SPD2 PELAKSANAAN REKONSILIASI SAKPA DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SATKER PERSIAPAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DOKUMEN PENGELOLAAN BMN PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PEMBINAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI FISIK BMN EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENGELOLAAN BMN PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN ASET PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN BMN BERBASIS ONLINE SOSIALISASI PERKA BATAN TENTANG PEMANFAATAN RUMAN NEGARA DOKUMEN PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN Pelaksanaan Pelayanan Protokoler EVALUASI DAN PENILAIAN ARSIPARSIP STATIS KERJA BATAN

15 | H a l


Sedangkan jabaran tahunan % peningkatan kualitas laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini WTP menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan tepat waktu dapat terllihat dalam Lampiran 4.

3.2.2. Program dan Kegiatan Sebagai tindak lanjut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Biro Umum dan demi tercapainya tujuan dan sasaran, telah disusun suatu program, kegiatan dan jenis output yaitu berupa : Program

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN

Kegiatan

-

Pengelolaan

Keuangan,

Perlengkapan,

Rumah

Tangga

dan

Ketatausahaan. Jenis Output Secara hierarki penjabaran struktur Program, Kegiatan, Output, Sub Output dapat terlihat tabel sebagi berikut :

16 | H a l


Tabel 3.2 Tabel Program dan Kegiatan APBN PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan

Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan

Dokumen Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Pengamanan

SUB OUTPUT Dokumen Pengelolaan Keuangan Dokumen Pengelolaan BMN Dokumen Pengelolaan Pengamanan

Laporan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN serta Ketatausahaan

Dokumen Pengelolaan Keuangan Dokumen Pengelolaan BMN Dokumen Pengelolaan Ketatausahaan

Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran

17 | H a l


BAB IV PENUTUP

Rencana Strategi Biro Umum tahun 2010 – 2014 merupakan dokumen acuan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Bagian dalam bentuk kegiatan yang lebih rinci dengan output yang jelas dan terukur. Sasaran strategi direncanakan secara sistematik dan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, sinergis, dan komprehensif. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan diperlukan dukungan yang efektif dari semua bagian dan bersifat konstruktif. Dalam upaya pencapaian target Peningkatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini WTP menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntable, dan tepat waktu diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh satuan kerja di BATAN dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Dalam rangka Reformasi Birokrasi, Biro Umum melakukan berbagai usaha dalam peningkatan pengelolaan manajemen antara lain melalui restrukturisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta penerapan sistem manajemen mutu, sehingga Biro Umum secara otomatis akan melalukan revisi terhadap Renstra 2010 – 2014.

18 | H a l

KATA PENGANTAR. Renstra Biro Umum tahun _Rev-4

Recommend Documents