KATA PENGANTAR
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso telah dapat menyusun “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019”. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2014 - 2019, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s). Secara substantif Renstra disusun sebagai pedoman dalam melakukan setiap program di Dinas Kesehatan. 2014 - 2019
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun
diharapkan menjadi bahan penyusunan perencanaan kinerja tahunan dan
penganggarannya untuk setiap tahun anggaran. Target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dipahami dan menjadi ukuran di setiap program. Kami menyadari bahwa penyusunan perencanaan strategis (Renstra) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usul dan saran, serta koreksi yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini.
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO
dr.H.MOHAMMAD IMRON,M.MKes. NIP. 19710521 200212 1 006
i
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
I.1.
Latar Belakang
1
I.2.
Landasan Hukum
2
I.3
Maksud dan Tujuan
2
I.4
Sistematika Penulisan
3
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN II.1
BAB III
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
5
II.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
25
II.3
Kinerja Pelayanan SKPD
26
II.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan
29
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi SKPD
36
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
42
Wakil Kepala Daerah III.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
44
Provinsi/Kabupaten/Kota III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
48
Lingkungan Hidup Strategis III.5 Penentuan Isu-isu Strategis
49
ii
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
BAB V
IV.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
53
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
55
IV.3 Strategi dan Kebijakan
56
RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR
57
KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD yang MENGACU pada
59
TUJUAN dan SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
60
iii
BAB
I
PENDAHULUAN
I.1
LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral sekaligus sebagai modal utama dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang optimal.
Pembangunan Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan Kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah sampai dengan pusat melalui pengelolaan kesehatan yang disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN mempunyai tujuan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penyelenggaraan SKN memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab telah memberikan kesempatan yang luas pada daerah untuk berprakarsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perkembangan pemerintahan dan laju pembangunan dapat ditingkatkan, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu agar penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan kesehatan berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada Perencanaan Strategis Kabupaten Bondowoso.
I.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Renstra SKPD adalah : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008. 3. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN).
I. 3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2019. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Renstra SKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala SKPD. Penyusunan Renstra SKPD bukan kegiatan yang bediri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan penyusunan RKPD. Penyusunan kebutuhan dan kegiatan SKPD mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal ) dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. I. 4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Renstraa Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagai berikut : Bab I
Bab II
Bab III
:
Pendahuluan
I.1
Latar Belakang
I.2
Landasan Hukum
I.3
Maksud dan Tujuan
I.4
Sistematika Penulisan
:
Gambaran Pelayanan SKPD
II.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
II.2
Sumber Daya SKPD
II.3
Kinerja Pelayanan SKPD
II.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
:
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi SKPD
III.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
III.3
Telaahan
Renstra
Kementrian/Lembaga
dan
Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota III.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV
III.5
Penentuan Isu-isu Strategis
:
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
IV.1
Visi dan Misi SKPD
IV.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
IV.3
Strategi dan Kebijakan
BAB V
:
Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI
:
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII
:
Penutup
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merupakan SKPD dibawah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso dimana merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan, Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dan Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai : a.
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
d.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
Dalam struktur organisasinya dinas dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pada Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso terdiri dari : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat
3.
Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan
4.
Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi : a. Seksi Bina Puskesmas dan Rujukan b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Perijinan c. Seksi Kesehatan Khusus, Alternatif dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
5.
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi : a. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan b. Seksi Pemberantasan Penyakit c. Seksi Penyehatan Lingkungan
6.
Bidang Kesehatan Keluarga membawahi : a. Seksi Kesehatan Ibu, Balita dan Kesehatan Reproduksi b. Seksi Gizi c. Seksi Anak, Remaja dan Usia Lanjut
7.
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan membawahi : a. Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan Institusi b. Seksi pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan c. Seksi Informasi dan Promosi Kesehatan
8.
Unit Pelaksana Teknis Dinas : terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan / atau Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 42 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yaitu : Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi a. pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati. b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kesehatan Daerah Kabupaten. c. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. d. pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga pengelola Kesehatan. e. pelaksanaan pembinaan teknis di Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah. f. pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. g. pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan di bidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan. h. UPT pada Dinas Kesehatan. Berikut ini penjabaran dari tugas dan fungsi masing-masing bagian : 1.
Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan.
1.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perencanaan serta sistem informasi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelatihan pegawai dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan tahunan; e. penyusunan profil kesehatan dan pelaporan; f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan urusan, surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan mengelola perlengkapan; b. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan; c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor, rapat dinas, dokumentasi dan informasi serta mengelola perpustakaan; d. merencanakan dan mengevaluasi keadaan dan kebutuhan fisik bangunan Puskesmas dan jaringannya; e. melakukan kegiatan pencatatan dan evaluasi mengenai persediaan dan penggunaan alat kesehatan serta pendistribusian alat kesehatan ke Puskesmas dan jaringannya; f. menyiapkan usulan formasi dan mutasi pegawai; g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi : pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, usulan kenaikan pangkat, usulan gaji berkala, daftar usulan kepangkatan, cuti, pembinaan karier pegawai dan usulan pemberhentian/pensiun pegawai;
h. mengurus kesejahteraan dan disiplin pegawai; i. memfasilitasi proses administrasi penerbitan penetapan angka kredit Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional; j. memfasilitasi proses administrasi penerbitanSurat Pernyataan Melaksanakan Tugas; k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun dokumen anggaran Dinas ( RKA dan DPA); b. melakukan pengelolaan anggaran keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pembayaran gaji; c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 2.3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengintegrasikan usulan-usulan rencana kegiatan tahunan; b. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan rencana anggaran. c. menyusun rencana anggaran Dinas; d. mengolah data serta mengkoordinasikan penyusunan program kesehatan; e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kesehatan; f. menyusun laporan pelaksanaan program kesehatan; g. menyusun Profil Kesehatan; h. melakukan monitoring dan penyusunan rencana tindak lanjut program manajemen kesehatan; i. melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3.
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina upaya pelayanan kesehatan dasar, rujukan di Puskesmas, upaya kesehatan alternatif, mengatur perijinan sarana pelayanan kesehatan lainnya, melakukan pengawasan terhadap peredaran produk farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya; b. pembinaan dan pengawasan rekomendasi perijinan sarana pelayanan kesehatan, rekomendasi perijinan praktek perorangan dan kelompok serta rekomendasi perijinan makanan dan minuman; c. pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya; d. pembinaan dan pengawasan terhadap produk farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang beredar; e. penyiapan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 3.1. Seksi Bina Puskesmas dan Rujukan mempunyai tugas : a. melakukan penilaian kinerja Puskesmas; b. membina dan mengembangkan Sistim Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas c. menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi Prosedur Tetap Pelayanan di Puskesmas;
d. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut; e. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Quality Assurance di Puskesmas; f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan supervisi berkala; g. merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan alat kesehatan dan sarana lainnya di Puskesmas; h. melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Manejemen Alat di Puskesmas; i. melakukan pembinaan dan pengembangan profesionalisme tenaga Puskesmas Bersama Organisasi Profesi; j. melakukan penyiapan bahan pemilihan tenaga Puskesmas berprestasi/teladan sebagai “reward and punishment”; k. melakukan pembinaan, evaluasi dan pengembangan sistem rujukan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan serta kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat; l. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan serta mengembangkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; m. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. 3.2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Perijinan mempunyai tugas : a. melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan evaluasi obat di Puskesmas; b. melakukan penyiapan bahan pembinaan mengenai pengelolaan sediaan farmasi di unit pelayanan kesehatan;
c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data tentang penggunaan obat secara rasional di Puskesmas; d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data tentang penggunaan obat narkotika dan psikotropika di Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya; e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan serta makanan dan minuman; f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan praktik perorangan, berkelompok dan sarana pelayanan kesehatan; g. melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sector, organisasi profesi, instansi pendidikan, LSM dan pihak swasta di bidang farmasi, makanan-minuman dan perijinan dalam rangka pembinaan dan pengawasan; h. melakukan penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; i. melakukan penerbitan Surat Ijin Praktik perorangan dan berkelompok dari tenaga kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan, dan Sarana Kesehatan Alternatif; j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan dinas koperindag, Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka pengawasan terhadap makanan segar; k. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
3.3. Seksi Kesehatan Khusus, Alternatif dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatn mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Khusus (Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Mata, Upaya Kesehatan Kerja, gondok, bibir sumbing, dll); b. melakukan penyiapan bahan kerjasama dengan instansi terkait dan berbagai potensi yang ada di masyarakat (LSM, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Keagamaan, dll) dalam kegiatan pelayanan khitan masal, operasi katarak masal, operasi gondok masal, operasi bibir sumbing masal, dll); c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya Kesehatan Alternatif dan Pengobat Tradisional (akupunkturis, dukun calak, dukun pijat, dukun bersalin, jamu gendong dll); d. melakukan penyiapan bahan dan meningkatkan kemampuan Kader Kesehatan yang ada dalam bidang PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) serta menyiapkan dan melaksanakan kegiatan PPPK; e. melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap daerah rawan bencana (Geomapping); f. melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap sarana (alat, obat dan SDM) yang dibutuhkan dalam kegiatan Gawat Darurat; g. membentuk dan membina Tim PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) untuk penanggulangan bencana; h. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penanggulangan bencana; i. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pembiayaan pelayanan masyarakat miskin; j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
4.
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air bersih dan penyehatan lingkungan, melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian, pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyakit lingkungan; b.
penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tehnis prosedur tetap program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
c. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit
dan
faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana; d. penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan pemberantasan penyakit, masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan; e. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
f. pelaksanaan fasilitas program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; h. pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan; i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4.1. Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan mempunyai tugas: a. menyiapkan
bahan/melakukan
perencanaan
program
imunisasi,
surveilans
epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah dan kesehatan matra; b. menyiapkan bahan/melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tehnis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah , bencana dan kesehatan matra; c. menyelenggarakan sistim kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah bencana serta penanggulangannya; d. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit; e. menyiapkan bahan/melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah dan kesehatan matra;
f. melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah dan kesehatan matra; g. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusim pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program imunisasi, surveilans epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana dan kesehatan matra; h. menyiapkan
bahan/melaksanakan
evaluasi
program
imunisasi,
surveilans
epidemiologi,penyakit tidak menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana dan kesehatan matra; i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 4.2. Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan/melaksanakan perencanaan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit; b. menyiapkan bahan/melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tehnis serta prosedur tetap pelayanan terkait dengan program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit; c. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit; d. menyiapkan bahan/melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan vektor binatang perantara penyakit; e. melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
f. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit; g. menyiapkan bahan/melaksanakan evaluasi program pemberantasan penyakit dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 4.3. Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan/melaksanakan program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, air, kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk tehnis serta prosedur tetap pelayanan program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, air, kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah; c. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang penyehatan lingkungan; d. menyiapkan bahan/melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan
minuman, air,
kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah; e. melaksanakan fasilitasi program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, air, kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah;
f. menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, air, kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah; g. menyiapkan bahan/melaksanakan valuasi program penyehatan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan minuman, air, kwalitas lingkungan, perumahan, kawasan dan pengamanan limbah; h. melakukan pembinaan terhadap penyimpanan, penyaluran dan pengamanan pestisida; i. melakukan pembinaan terhadap penyimpanan, penyaluran dan pengamanan pestisida j. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 5.
Bidang Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Keluarga
mempunyai tugas menyusun program dan
melaksanaan pembinaan serta upaya peningkatan kesehatan ibu balita dan kesehatan reproduksi, meningkatkan gizi dan kesehatan anak remaja serta usia lanjut Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi : a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga; b. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu balita dan kesehatan reproduksi, peningkatan gizi serta kesehatan anak remaja dan usia lanjut;
c. pelaksanaan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu balita dan
kesehatan
reproduksi, peningkatan gizi serta kesehatan anak remaja dan usia lanjut; d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 5.1. Seksi Kesehatan Ibu Balita dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas : a. membuat perencanaan kegiatan mulai dari pengadaan bahan, pengumpulan data dan analisa data sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan, kesehatan bayi dan balita, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; b. meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) petugas pengelola program melalui pelatihan, lokakarya serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan program kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan, kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; c. melakukan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait dalam program kesehatan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan, kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. melakukan tugas-tugas kedinasn lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.
5.2. Seksi Gizi mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dasar gizi secara langsung dalam rangka peningkatan gizi masyarakat; b. menyiapkan bahan perumusan masalah, mengidentifikasi sasaran dan membuat laporan program perbaikan gizi;
c. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan program gizi di lapangan; d. melakukan pemantauan dan pengamatan, pelacakan dan investigasi terhadap masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat; e. melaksanakan pemberian suplementasi gizi mikro dan makro dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat, meliputi ; Vitamin A, Kapsul Yodium, Tablet dan syrup tambah dara, obat cacing dan Pemberian Makanan Tambahan; f. melakukan pertemuan, pelatihan lokakarya, pembinaan monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan dan gizi; g. melakukan penelitian masalah pangan dan gizi di sekolah dan masyarakat; h. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta penanggulangan masalah pangan dan gizi masyarakat; i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. 5.3. Seksi Anak, Remaja dan Usia Lanjut mempunyai tugas : a. melakukan/membuat
perencanaan
kegiatan
mulai
dari
pengadaan
bahan,
pengumpulan data dan analisa data sampai dengan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan anak pra-sekolah dan anak usia sekolah, kesehatan remaja dan usia lanjut; b. meningkatkan sumberdaya manusia petugas pengelola program melalui pelatihan, lokakarya serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan program kesehatan anak pra-sekolah dan anak usia sekolah, kesehatan remaja dan usia lanjut;
c. melakukan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait dalam program kesehatan anak pra-sekolah dan anak usia sekolah, kesehatan remaja dan usia lanjut; d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Keluarga. 6.
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan tenaga kesehatan . Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bidang
Pemberdayaan
Kesehatan
Masyarakat dan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi: a. perencanaan kegiatan pemberdayaan kesehatan melalui institusi dan masyarakat; b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemberdayaan kesehatan masyarakat; c. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan kesehatan masyarakat; d. pelaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor kegiatan pemberdayaan kesehatan masyarakat; e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6.1. Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan Institusi mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan yang dilaksanakan di institusi pendidikan, yayasan, organisasi sosial masyarakat, organisasi profesi kesehatan, organisasi kewanitaan, panti sosial, tempat kerja, Pondok pesantren, tempat-tempat umum dan institusi kesehatan; b. menyiapkan bahan untuk menyusun kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
c. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan strata Posyandu, Poskesdes, Upaya kesehatan kerja disektor informal, Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan kwarran Saka Bakti Husada di wilayah kerja Puskesmas; d. melakukan peran dan fungsi kader Posyandu, UKK, santri Husada anggota pramuka SBH serta kader Pembantu Petugas di Desa/Kelurahan Siaga dan UKBM lainnya; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Posyandu, Poskesdes, UKK, SBH, Poskestren dan UKBM lainnya; f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor pada peningkatan peran serta masyarakat; g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala oleh Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan. 6.2. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas : a. melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; b. melakukan pendataan tenaga kesehatan; c. melakukan penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan; d. melakukan perencanaan pengembangan mutu tenaga kesehatan; e. melakukan inventarisasi dan koordinasi kegiatan penelitian kesehatan; f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor pada peningkatan peran serta masyarakat; g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan. 6.3. Seksi Informasi dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan metode promosi kesehatan;
b. melakukan penyiapan bahan pembinaan untuk kegiatan dan pengembangan kemampuan tenaga kesehatan pada pemanfaatan media promosi; c. melakukan analisa dan evaluasi pemanfaatan sarana dan metode promosi kesehatan; d. melakukan penyiapan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor
pada
peningkatan promosi kesehatan agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat; e. melakukan pengembangan dan pelatihan media promosi kesehatan; f. menyampaikan informasi kesehatan ke publik dan kegiatan kehumasan; g. melakukan inventarisasi , pengolahan dan menyampaikan data kesehatan; h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Kabupaten Bondowoso, Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:
II.2
SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN 1 Personil Data terakhir yang diperoleh di Kabupaten Bondowoso sebagai gambaran hasil pendataan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD (Puskesmas, GFK, Labkesda) adalah sebagai berikut :
No
Jenis Ketenagaan
Jumlah
1
Dokter Umum
51
2
Dokter Gigi
35
3
Apoteker
5
4
Sarjana Kesehatan Masyarakat
19
5
Perawat
370
6
Bidan
286
7
Asisten apoteker
24
8
Sanitarian
37
9
Tenaga gizi
27
10
Analis Lab
17
2. Sarana dan Prasarana No Jenis Sarana Kesehatan 1
Jumlah
Puskesmas a. Puskesmas Perawatan
25
b. Puskesmas Non Perawatan
0
2
Puskesmas Keliling
25
3
Puskesmas Pembantu
63
4
RSUD
1
5
RS Bhayangkara
1
6
RS Swasta
2
7
Gudang Farmasi Kabupaten
1
8
Apotik
9
Labkesda
21 1
3. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) No
Jenis UKBM
Jumlah
II.3
1
Posyandu
1048
2
Ponkesdes
157
KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan melalui beberapa indikator pelayanan sebagai berikut 1. Jumlah Kunjungan Puskesmas Jumlah Kunjungan Puskesmas Tahun 2008-2012 Tahun
Kunjungan Rawat Jalan
Kunjungan Rawat Inap
2008
508.446
16.027
2009
506.604
60.302
2010
615.226
16.741
2011
650.372
13.514
2012
652.318
111.757
Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Bondowoso Tahun 2008-2012
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa kunjungan rawat jalan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas meningkat. Hal ini juga didukung oleh penggratisan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan
No
Indikator
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
1.
Umur
Harapan
2008
2009
2010
2011
2012
Hidup 62,61
62,92
63,23
63,54
63,79
(UHH)** 2.
Angka
Kematian
Bayi 16,6 per 20 per 21,2 per 17,6
(AKB)*
1000
1000
1000
per
17,4 per 1000
1000 3.
Angka Kematian Ibu (AKI)*
109,17
198 per 184,15
148 per 109
per
100.000 per
100.00
100.000
per
100.00
100.00
Sumber : *Profil Kesehatan Dinkes Bondowoso Tahun 2008-2012 ** Badan Pusat Statistik
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa umur harapan hidup (ahh) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Umur harapan hidup yang mengalami peningkatan, secara tidak langsung memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan penduduk Kabupaten Bondowoso, sehingga diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian. Angka Kematian Bayi dari Tahun ke Tahun cenderung menurun meskipun penurunannya cenderung lambat dan stagnan begitu juga dengan Angka Kematian Ibu (AKI). Kondisi tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga hal tersebut tetap menjadi prioritas penanganan pada lima tahun berikutnya. Selain indikator derajat kesehatan diatas, indikator pelayanan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso ditunjukkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2008-2012
NO
NAMA INDIKATOR
1
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
90
Pencapaian 2010 2011 85.87 90.74 85
2 3
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
93
87
77.63
93.41
92.58
91
83
4
Cakupan pelayanan nifas
97
94
88.99 98.35
91.65 99.18
97.04 102.25
5
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
69
59
67.08
82.24
89.31
102
91
98.08
98.27
101.36
90
58
87.27
95.00
85.39
62 113
46 100
63.69
73.28
78.27
100
100
100
100 85
100 98
100
100
100
98.83
97.60
97.69
85
78
84.67
76.74
71.62
2008
6
Cakupan kunjungan bayi
7
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
8
Cakupan pelayanan anak balita
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12 Cakupan peserta KB aktif 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
2009
2012 94.17
2
6
7.00
6.97
2
b. Penemuan dan penanganan penderita Pneumonia balita
100
36
22.76
16.65
38.65
c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif
85
89
90.05
75.54
72.69
100
100
100
100
100
47 17
53 20
113.46
104.45
144.13
25.85
29.91
44.05
17
1
2.97
1.80
6.08
87
87
100.00
100.00
100
100
100
100
100
100
16
23
25.23
40.83
51.14
a. Penemuan penderita AFP
d. Penemuan dan penanganan DBD e. Penanganan penderita diare 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin A. Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin 15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 18 Cakupan desa siaga aktif
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa sebagian besar indikator standar pelayanan minimal (SPM) mengalami peningkatan pencapaian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kecuali ada beberapa indikator yang mengalami penurunan seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pelayanan nifas, cakupan kunjungan bayi, Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan peserta KB aktif, Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita dan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif.
II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Dalam rangka pencapaian indikator tersebut beberapa tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah : 1.
Upaya Kesehatan Indikator pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh masyarakat dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh penduduk (rawat jalan) meningkat dari 70,31% pada tahun 2008 menjadi 91,57% pada tahun 2012. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan masyarakat oleh masyarakat memiliki dua makna, yaitu bisa jadi kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat atau angka kesakitan di masyarakat yang tinggi. Secara keseluruhan kesehatan ibu membaik dengan turunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Akan tetapi turunnya angka kematian ibu dan bayi Kabupaten Bondowoso masih jauh dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di Jawa Timur dan target di Millenium Development Goals (MDG) tahun 2015. Begitu juga beberapa indikator yang mempunyai peran sangat besar dalam penurunan AKI dan AKB seperti Komplikasi Kebidanan, Kunjungan Bayi dan Cakupan UCI Imunisasi cenderung stagnan dari tahun 2008-2012. Program akselerasi yang terintegrasi untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB dalam kurun lima tahun kedepan.
2.
Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Bondowoso meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari pembiayaan kesehatan tahun 2008 sebesar 9,52% dan pembiayaan kesehatan tahun 2012 sebesar 10,61% (dengan belanja gaji) dari total anggaran APBD II. Sebagian besar pembiayaan kesehatan dihabiskan menggunakan sarana dan prasarana kesehatan
(fisik dan alat kesehatan) melalui dana DAK dan dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan (TP), sedangkan sebagian digunakan program kegiatan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dan sisanya digunakan untuk promotif dan preventif. Tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014 dimana apabila tidak diimbangi oleh kegiatan promotif dan preventif dalam rangka mempertahankan agar orang tidak jatuh sakit, maka akan mengakibatkan pemborosan anggaran kesehatan. Pada tahun 2014 anggaran kuratif dan rehabilitatif seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 19 triliun, hal ini kontaproduktif dengan anggaran Preventif dan Promotif hanya sekitar 1,5 triliun. 3.
Sumber Daya Manusia Kesehatan Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang belum memadai, baik jumlah, jenis maupun kualitas tenaga kesehatan yang masih belum merata. Jumlah dokter di Kabupaten Bondowoso masih rendah yaitu 47 Dokter dari 100.000 Penduduk. Masalah strategis SDM Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah: a) Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan; b) Perencanaan kebijakan dan program SDM Kesehatan masih lemah dan belum didukung sistem informasi SDM Kesehatan yang memadai; c) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM Kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatan dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai; d) Dalam pendayagunaan SDM Kesehatan, pemerataan SDM Kesehatan berkualitas masih kurang. Pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasi untuk mendukung SDM Kesehatan masih terbatas; serta e) Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan serta dukungan sumber daya
SDM Kesehatan masih kurang. 4.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan formularium. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) digunakan sebagai dasar penyediaan obat di pelayanan kesehatan publik. Daftar Obat Esensial Nasional tersebut telah disusun sejak tahun 1980 dan direvisi secara berkala sampai tahun 2008. Lebih dari 100% obat yang diresepkan di Puskesmas merupakan obat esensial generik. Namun tidak diikuti oleh sarana pelayanan kesehatan lainnya, seperti: di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta dan apotek kurang. Hal ini menunjukkan bahwa konsep obat esensial generik belum sepenuhnya diterapkan.
5.
Manajemen dan Informasi Kesehatan Perencanaan pembangunan kesehatan antara Pusat dan Daerah belum sinkron. Begitu pula dengan perencanaan jangka panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek. Demikian juga dengan banyak kebijakan yang belum disusun berbasis bukti dan belum bersinergi baik perencanaan di tingkat Pusat dan atau di tingkat Daerah. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan kebijakan desentralisasi.
Data dan informasi kesehatan untuk perencanaan tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas) yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kota namun belum dimanfaatkan. Hasil penelitian kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program. Surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh. Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan belum mendukung pembangunan kesehatan secara utuh. Regulasi bidang kesehatan pada saat ini belum cukup, baik jumlah, jenis, maupun efektifitasnya. Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyeleng- garakan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 6.
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat dari 19,9% pada tahun 2009 menjadi 26% pada tahun 2012, namun masih jauh dari sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014, yakni dengan target 32%. Jumlah
UKBM,
seperti
Posyandu
dan
Poskesdes
semakin meningkat, tetapi
pemanfaatan dan kualitasnya masih rendah. Hingga tahun 2012 sudah terbentuk 89 Desa Siaga dimana terdapat 157 buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat lainnya yang terus berkembang pada tahun 2012 adalah Posyandu yang telah berjumlah 1014 buah dan 10 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa alasan utama rumah tangga tidak memanfaatkan Posyandu/Poskesdes walaupun sebenarnya memerlukan adalah karena:
pelayanannya
tidak
lengkap
(49,6%),
lokasinya
jauh
(26%),
dan
tidak
ada
Posyandu/Poskesdes (24%). Sedangkan peluang, adalah semua yang terkait dengan penyelesaian tantangan dan permasalahan tersebut baik secara internal maupun eksternal. Peluang secara internal sering disebut sebagai kekuatan ( Strength ) tersebut antara lain adalah: 1.
Peraturan perundang-undangan yang menjamin keberadaan dan legalitas renstra dan program-program pembangunan kesehatan, antara lain UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN).
2.
Struktur dan kelembagaan organisasi kesehatan sudah terbentuk dan tertata dengan rapi sampai ke tingkat yang paling bawah (desa).
3.
Komitmen politis pemimpin politik dan pemerintah nasional untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam pengelolaan dan penggunaan dana pembangunan bagi sektor kesehatan.
4.
Komitmen lintas sektor yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan sudah tertata baik secara kelembagaan, maupun program-program pembangunan di lapangan yang mesti berwawasan kesehatan.
5.
Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan yang makin mantap karena tersebarnya pembangunan sarana kesehatan secara lebih merata, seperti tampak dari rasio puskesmas dengan penduduk di Bondowoso tahun 2012 adalah untuk Puskesmas 3,38 Puskesmas per 100.000 penduduk. Untuk Puskesmas Pembantu 8,51 Pustu per 100.000 penduduk. Sedangkan 21,20 Poskesdes per 100.000 penduduk.
6.
Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang bermakna.Seperti bidan desa di Kabupaten Bondowoso.
7.
Semakin disadarinya peran dan posisi strategis pembangunan khususnya penanganan kesejahteraan anak, keluarga,fakir miskin, usia lanjut, sehingga memberi peluang meningkatnya pengertian,kepedulian dan dukungan kegiatan peningkatan anak, keluarga, fakir miskin dan penyandang cacat serta lanjut usia.
Sedangkan peluang ekternal atau Peluang Usaha (Opportunity), yang mendukung pembangunan kesehatan adalah perubahan kependudukan yang menunjukan hal-hal yang mengembirakan yaitu : 1.
Laju pertumbuhan penduduk yang semakin rendah,
2.
Tingkat pendidikan masyarakat makin meningkat, terlihat dari tingginya angka melek huruf, partisipasi murni sekolah anak-anak berusia 7-12 tahun serta makin meningkatnya anak-anak yang dapat menamatkan pendidikan tingkat SD, Sekolah Lanjutan
Tingkat
Pertama
(SLTP),
Sekolah
Lanjutan
Atas
(SLTA)
dan
Akademi/Universitas. 3.
Makin meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang diikuti penurunan persentase penduduk miskin secara bermakna, walaupun keadaan ini akan terganggu pada saat Indonesia memasuki krisis moneter.
4.
Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat dan terus berkembangnya kewaspadaan dini terhadap bahan berbahaya dan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan akan sangat menunjang pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
5.
Komunikasi, Informasi dan transportasi yang makin membaik juga memberi peluang untuk mempercepat pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan.
6.
Kemajuan di bidang teknologi pertanian berupa penerapan bioteknologi pertanian ditunjang
dengan
peningkatan
upaya
pertanian
lainnya
diharapkan
dapat
mempertahankan swasembada pangan meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan makanan sehingga dapat meningkatkan status gizi masyarakat. 7.
Adanya hasil dari berbagai deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi di bidang kesehatan . Dengan demikian maka penanggulangan masalah akan lebih spesifik untuk setiap wilayah tertentu sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
8.
Meningkatnya peran serta Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Masyarakat secara fisik dan emosional, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, termasuk swasta dalam pengorganisasian, penggerakan kegiatan kesehatan merupakan peluang yang harus terus dimantapkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang timbul dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah : a. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) Angka harapan hidup (AHH) adalah merupakan indikator komposit (gabungan) dengan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dimana ketiganya merupakan komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup Kabupaten Bondowoso dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Peningkatan AHH Kabupaten Bondowoso mempunyai laju percepatan yang paling tinggi dibandingkan daerah sekitar (eks-karesidenan besuki). Namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi masih rendah dan menempati posisi keenam (6) paling rendah di Provinsi Jawa Timur. b. Tingginya Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu adalah salah satu indikator dari derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung turun, akan tetapi lambat dan mengarah ke stagnan. Hal ini didukung oleh menurunnya beberapa indikator yang mempengaruhi AKI yang ada di Standar Pelayanan Minmal (SPM) seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan pelayanan nifas c. Tingginya Angka Kematian Bayi Angka kematian Bayi di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2008 sampai dengan tahun
2012 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh menurunnya beberapa indikator yang mempengaruhi AKB yang ada di SPM seperti cakupan kunjungan bayi dan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
d. Penerapan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Penerapan SJSN menuntut kesiapan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan amanah undang-undang tentang SJSN, per 1 Januari 2014 akan diterapkan. Puskesmas di tuntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengikuti aturan BPJS. Tidak menutup kemungkinan Puskesmas harus bersaing dengan klinik swasta dalam memberikan pelayanan, karena BPJS membuka kerjasama dengan semua pihak sebagai pemberi pelayan kesehatan yang tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BPJS. e. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena selain kondisi lingkungan yang buruk perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap derajad kesehatan masyarakat di suatu
daerah. Dari
data Profil
Kesehatan Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa PHBS tatanan rumah tangga baru mencapai 23,19 % tahun 2008 dan menurun menjadi 14,55% tahun 2012. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan secara kuantitas yang signifikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat walaupun secara kualitas masih belum menunjukkan angka sebesar tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Bondowoso yang masih sering terjadi seperti masih cukup tingginya kasus kasus penyakit menular seperti antara HIV/AIDS,
Demam berdarah Dengue, Malaria lintas batas, Leptospirosis, TBC maupun penyakit tidak
menular
seperti
antara
lain
Diabites
melitus, Stroke,
Jantung.
Kondisi
Kesehatan ibu dan anak yang antara lain ditunjukkan dengan persentase bayi usia 4-6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif pada tahun 2008 sebanyak 43,39% dan meningkat menjadi 61,54% pada tahun 2012, namun masih jauh dari target nasional pada tahun 2012 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan perilaku yang memprihatinkan seorang ibu dan keluarganya untuk perkembangan bayi dan prevalensi gizi kurang pada anak tahun 2012 mencapai 6,77%. Sedangkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan UKBM ( Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ) dengan adanya posyandu purnama dan mandiri baru mencapai 34,91 pada tahun 2008 dan menjadi 41,89 % pada tahun 2012. f. Rendahnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya Adanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dibandingkan penduduk diharapkan 10: 100.000 penduduk. Kondisi sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 3,37 : 100.000 penduduk yang artinya adalah setiap 1 (satu) Puskesmas melayani penduduk 29.674 penduduk. Puskesmas Pembantu mempunyai rasio 8,51: 100.000 penduduk. Fakta ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan membutuhkan layanan segera dalam menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.
g. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman
Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Bondowoso masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dari indikator rumah sehat baru mencapai 38,93 %. Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat sebesar 69,31 %, keluarga yang mempunyai sistem pengelolaan air limbah sehat mencapai 44,91 % serta keluarga yang mempunyai akses terhadap air minum terlindungi mencapai 69,13 % pada akhir tahun 2012. Sebagian besar Puskesmas tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) hanya 2 (dua) Puskesmas yang mempunyai, yaitu Puskesmas Maesan dan Puskesmas Tamanan. Selain indikator tersebut, pengendalian vektor dan pelayanan sanitasi tempat-tempat umum juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Pada tahun 2012, dari rumah/bangunan di Kabupaten Bondowoso yang di sampel menunjukkan angka bebas jentik nyamuk aedes mencapai 94,70 % yang seharusnya mencapai lebih dari 95 % tahun 2014. Sedangkan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 73,91 %. Kondisi ini berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit seperti TBC, DBD, Leptospirosis, Kusta, Malaria, Flu Burung, Diare, Pneumonia ,Filariasis dan penyakit menular lainnya. a.
Rendahnya status kesehatan masyarakat ( AKI dan dan Gizi )
Angka kematian bayi di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2008 adalah 16.6 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 angka kematian bayi dapat naik menjadi 17,4 per 1.000 kelahiran hidup. Banyak faktor yang menjadi penyebab kematian ibu/bayi seperti SDM kesehatan, sarana prasarana pendukung, perilkaku petugas dan perilaku masyarakat. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan balita seperti
ISPA, diare, tetanus neonatorum dan penyulit kelahiran mempunyai faktor resiko lebih tinggi pada masyarakat miskin. Angka kematian ibu di kabupaten Bondowoso pada tahun 2008 adalah 109,17 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012 menjadi 109 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka ini tidak signifikan (stagnan) dimana dikategorikan dalam dua penyebab yaitu penyebab kebidanan seperti PE dan Perdarahan dan penyebab non kebidanan seperti penyakit jantung, anemia dan sosial kultural masyarakat dan secara umum menunjukkan kinerja kebidanan dan kesiapan tempat rujukan yang kurang optimal. Kondisi gizi masyarakat khususnya pada balita mempunyai kecenderungan semakin membaik. Status gizi masyarakat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan status kesehatan masyarakat. Gizi lebih pada balita pada tahun 2012 terdapat 1,15%, Gizi balita baik 91,71%, Gizi balita kurang 6,77% dan Gizi balita buruk 0,36%. Walaupun demikian masalah gizi tetap menjadi ancaman dan menjadi perhatian karena masih terjadi kantong kantong rawan gizi. Oleh karena itu kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Tinggi rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi dan proporsi penemuan kasus (CDR) tubercolusis paru. Pada tahun 2008, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Bondowoso mencapai 90,93 % dan menjadi 97,04 % tahun 2012. Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani mencapai 89,29% pada tahun 2012., hal ini belum sesuai target nasional pada tahun 2015 sebesar 100 %. b.
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Masalah utama yang harus segera ditangani adalah masih tingginya penyakit penyakit infeksi/ menular di masyarakat walaupun kecenderungannya semakin menurun / membaik disamping penyakit tidak menular seperti diabetis mellitus, strok yang cenderung meningkat sehingga tetap masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.
Penyakit
infeksi/menular (lihat pencapaian pada tabel 2.2 diatas ) seperti penyakit tubercolusis paru, demam berdarah, HIV/AIDS, Polio, Malaria, ISPA, Pneumonia, Kusta, Lepstopirosis, Anthrax,Diare, Chikungunya, Flu Burung, Filariasis dan penyakit menular lainnya masih manjadi masalah serius yang harus ditangani dan dikendalikan secara komprehensif dengan keterlibatan berbagai program dan sektor. Pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit haruslah ditangani secara tepat. Penguatan surveylance penyakit untuk deteksi dini timbulnya suatu penyakit dalam rangka untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat ,serta sistem informasi /jejaring informasi yang tepat dengan semua pemegang kepentingan menjamin penanganan dini , cepat dan tepat. Penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti Polio, Campak, TBC, Diphteri, Tetanus dan Pertusis . Capaian secara kuantitas menunjukkan telah diatas 80%, namun secara kualitas dimana masih terjadinya kantong kantong rawan yang belum mencapai target imunisasi yang akan menimbulkan outbreak penyakit seperti campak, polio dan diphteri yang berasal dari kantong kantong rawan tersebut.. Pengelolaan cold chain menjamin ketersediaan kualitas vaksin dan kesinambungan logistik yang dapat dipertanggung jawabkan. Safe injection menjamin terhindarnya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), keamanan bagi provider dan masyarakat secara luas, lebih khusus terbentuknya imunitas bagi sasaran imunisasi. III.2 Telahaan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN” dari visi ini dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut : 1. Melanjutkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif Dan Bermartabat. 2. Melanjutkan Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat Serta Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkesinambungan. 3. Melanjutkan Akselerasi Kebangkitan Ekonomi Yang Didukung Optimalisasi Potensi Pertanian Dan Pariwisata Yang Berdaya Saing Tinggi, Kemitraan Strategis, Dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkelanjutan. 4. Melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Jujur Dan Amanah Serta Didukung Birokrasi Yang Reformatif. 5. Mewujudkan Masyarakat Yang Responsif Gender, Menjunjung Tinggi Ham Serta Penegakan Hukum. 6. Melanjutkan
Peningkatan
Kuantitas
Dan
Kualitas
Infrastruktur
Dengan
Memperhatikan Penataan Ruang Dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah misi pertama (1) dan misi kedua (2). Berkaitan dengan misi pertama dimana salah satu cara untuk mengukur kualitas sumber daya manusia sehat adalah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari beberapa indikator komposit (gabungan) salah satunya adalah Angka
Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup telah ditetapkan sebagai indikator derajat kesehatan dalam Indonesia Sehat 2010 oleh kementrian kesehatan. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2008-2012 tampak bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Cenderung menurun, akan tetapi penurunannya sangat lambat bahkan stagnan. Sedangkan Angka Kematian Bayi cenderung naik akan menghambat pencapaian misi pertama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berkaitan dengan misi kedua tampak bahwa peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat apabila diterjemahkan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diwujudkan dalam memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui jaminan kesehatan terutama dalam menyongsong penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2014, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (puskesmas dan jaringannnya) baik secara kuantitas dan kualitas, peningkataan anggaran kesehatan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak rusak dan tidak merata akan menjadi faktor penghambat penerapan misi kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Transfer dana daerah berupa dana alokasi khusus (DAK) merupakan peluang untuk memperbaiki kesenjangan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Bantuan-bantuan dari lembaga donor asing seperti USAID dan AUSAID memberikan peluang dalam penguatan sistem kesehatan terutama berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan dan perbaikan kualitas pelayanan dasar kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.
III.3 Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Propinsi/Kabupaten 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan Visi Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan “ Dari Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Tujuan Kementerian Kesehatan adalah Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah : 1)
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;
2)
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;
3)
Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender;
4)
Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin;
5)
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen.
6)
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan stategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK);
7)
Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular;
8)
Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: ”Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi, maka misi pembangunan kesehatan di Jawa Timur adalah : 1.
Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
2.
Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3.
Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
4.
Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
5.
Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)
Untuk mewujudkan misi ”Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
2)
Untuk mewujudkan misi ”Mendorong terwujudnya kemandirian untuk
hidup
sehat”,
masyarakat
maka ditetapkan tujuan: Memberdayakan individu, keluarga
dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). 3)
Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan: a. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya. b. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. c. Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan. d. Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan.
4)
Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan
masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Mencegah,
menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya. 5)
Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas : 1)
Peningkatan
akses masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas 2)
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM
3)
Penanggulangan
masalah
kesehatan
dan
peningkatan
sistem
surveilans monitoring dan informasi kesehatan 4)
Pemberdayaan masyarakat
5)
Pengembangan sistem pembiayaan
6)
Peningkatan manajemen kesehatan
7)
Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan
III.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan tanah di Kabupaten Bondowoso dititik beratkan pada perumahan permukiman, pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya dengan azas : AMAN, TERTIB, LANCAR dan SEHAT (ATLAS). Berdasarkan asas tersebut salah satu sasaran penataan ruang wilayah adala terwujunya kesehatan jasmani (fisik) melalui Pembangunan : a.
Penciptaan lapangan kerja, perumahan, menarik PMA dan PMDN (Formal dan Informal)
b.
Hiburan (Taman publik dan non publik dan taman hiburan rakyat)
c.
Latihan (Gelangang remaja, stadion, lapangan olah raga)
d.
Membangun, Menambah dan memelihara (Tempat sampah, rumah sakit, puskesmas, panti jompo/ cacat).
Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan adalah : Faktor penghambat : 1.
Dikarenakan belum luasnya lapangan kerja bagi putra-putri daerah, menyebabkan banyak sumber daya manusia (termasuk yang putra daerah yang terbaik) berpindah (merantau) ke kabupaten ataupun provinsi lain. Hal ini menyebabkan SDM yang ada di kabupaten masih rendah, khususnya SDM kesehatan.
2.
Belum tersedianya tempat hiburan dan latihan olahraga bagi rakyat sehingga sarana penunjang bagi kesehatan fisik dan juga mental masih sangat minim
3.
Minimnya dana bagi pembangunan, penambahan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dan juga sarana dan prasarana penunjang kesehatan (gudang obat puskesmas).
4.
Beberapa Puskesmas tidak mempunyai tempat Instalasi Pembuangan Air limbah (IPAL) dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Faktor pendorong: 1.
Dinas Kesehatan dan jajaran sudah mempromosikan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, di dalamnya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari demi terpeliharanya kesehatan individu.
2.
Walaupun dalam jumlah yang terbatas dan beberapa puskesmas masih dalam kondisi yang memprihatinkan, keberadaan sarana puskesmas sudah dapat menjangkau masyarakat sekitarnya dan juga adanya unit kesehatan berbasis masyarakat yang membantu pencapaian kerja dari puskesmas.
3.
Adanya dukungan dana dari pihak NGO/LSM sepert untuk pembangunan sarana penunjang pelayanan kesehatan (Poskesdes dan Posyandu).
III.5
Penentuan Isu-isu Strategis Adanya permasalah dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaan Visi, Misi Kepala Daerah, rencana strategis Kementrian Kesehatan RI, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan (strengths) , Kelemahan
(weaknessness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) kemudian dianalisis dengan analisa SWOT. Hasil evaluasi strategi dengan analisis SWOT didapat peta kekuatan Dinas kesehatan pada Kuardan I, yang berarti memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing. Strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Kunci keberhasilan yang diperoleh yaitu Berdasarkan hasil penilaian faktor nilai ketekaitan, bobot faktor, nilai dukungan, nilai keterkaitan didapatkan beberapa faktor kunci keberhasilan yang menjadi tujuan pada Dinas Kesehatan.
Tabel 3.5. Faktor Kekuatan dan Peluang Kunci
FAKTOR KEKUATAN DAN PELUANG KUNCI No
1
Kekuatan Kunci
Peluang Kunci
Alternatif Tujuan
Adanya standar pelayanan Adanya dana BOK, minimal kesehatan
Mengoptimalkan
dan jampersal, jamkesmas
jampersal
standar oprasional tindakan
dana
BOK,
Puskesmas
untuk
meningkatkan pencapaian SPM
medis dan non medis di unit pelayanan kesehatan 2
Komitmen bersama untuk Adanya posyandu dan
Meningkatkan komitmen
meningkatkan
kesehatan
kesehatan
derajat desa siaga yang aktif di semua desa
dalam
SDM
memberikan
pelayanan dengan melibatkan peran serta
masyarakat
untuk
meningkatkan derajat kesehatan 3
Kerjasama antar petugas Adanya
kerjasama
Toga, Meningkatkan
dinkes, puskesmas dan RS Toma dan lintas sector. yang baik
kerjasama linta
s program dan lintas sektor serta stakeholders
4
Tersedianya
SDM dalam
Adanya dukungan
berbagai jabatan Fungsional pengembangan SDM No
5
Kekuatan Kunci Penerapan SJSN tahun 2014
kesehatan Peluang Kunci
Mewujudkan SDM yang profesional dan sejahtera Alternatif Tujuan
Adanya kebijakan SJSN yang
Mewujudkan jaminan kesehatan
berupa Undang-undang
untuk semua masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Adapun isu-isu strategis dari hasil analisis SWOT dan dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, dan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang adalah : 1.
Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso masih rendah. Kasus kematian Ibu (7 kasus), Bayi (73) dan Balita (109). Angka kematian ibu ini masih tinggi bila dibandingkan dengan standar nasional. Meningkatnya beberapa penyakit menular seperti malaria, TB paru, ISPA, Diare dan HIV-AIDS. Selain itu juga penyakit tidak menular menunjukan kecenderungan meningkat seperti hipertensi dan Diabetes.
2.
Terbatasnya kuantitas dan kualitas kinerja tenaga kesehatan yang di miliki serta pemanfaatannya melalui pendidikan formal dan non formal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
3.
Dampak Desentralisasi terhadap anggaran Pembangunan kesehatan
Dengan desentralisasi terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah. Tiap sektor harus bersaing mendapatkan kuota anggaran yang terbatas untuk membiayai pembangunan termasuk kesehatan. Prioritas SKPD tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran. 4.
Peran serta masyarakat Meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk berperilaku hidup bersih sehat dan mampu menolong dirinya sendiri khususnya pada kasus-kasus darurat. Peran serta masyarakat termasuk sektor swasta dan LSM/NGO akan semakin penting karena sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan dan pembiayaan pembangunan kesehatan, tidak saja pada tahap pengobatan dan rehabilitasi tetapi lebih berperan pada tahap promotif dan preventif.
5.
Penerapan SJSN Penerapan SJSN menuntut kesiapan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan amanah undang-undang tentang SJSN, per 1 Januari 2014 akan diterapkan. Puskesmas di tuntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengikuti aturan BPJS. Tidak menutup kemungkinan Puskesmas harus bersaing dengan klinik swasta dalam memberikan pelayanan, karena BPJS membuka kerjasama dengan semua pihak sebagai pemberi pelayan kesehatan yang tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh BPJS. Dampak dari penerapan SJSN ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN Dalam kedudukan sebagai unsur pemerintah kabupaten di bidang kesehatan serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat, maka berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas institusi pemerintah maka Dinas Kesehatan perlu merumuskan dalam kurun waktu tahun 2014 - 2019. Berdasarkan hal tersebut visi Dinas Kesehatan diharapkan mampu memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi yang dimaksud adalah cara pandang jauh ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana struktrur organisasi diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Dinas Kesehatan akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dirumuskan sebagai berikut : “Menuju Masyarakat Bondowoso Yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan“
Masyarakat Bondowoso yang sehat adalah gambaran masyarakat Kabupaten Bondowoso masa depan yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal.
Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan tadi, maka Dinas Kesehatan perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga dinyatakan mampu membawa organisasi pada suatu fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan makna visi tersebut maka Dinas Kesehatan merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat beserta
lingkungannya Adapun penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Berbagai sektor pembangunan harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan,
apalagi
yang
berdampak
negatif
terhadap
kesehatan,
seyogyanya
tidak
diselenggarakan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Kesehatan adalah tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang dapat dicapai.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta swasta. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta lingkungannya Setiap penduduk selalu terjamin pemeliharaan kesehatannya serta hidup dalam lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat.
IV.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dan misi mewujudkan suatu misi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka pelaksanaan strategi tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi Dinas Kesehatan maka penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan 2. Meningkatkannya peran serta masyarakat untuk hidup sehat 3. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan 4. Meningkatnya derajat kesehatan keluarga. 5. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
IV.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, maka ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas lingkungan yang sehat 2. Peningkatan upaya partisipasimasyarakat di bidang kesehatan 3. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas 4. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap ibu dan anak 5. Peningkatan kualitas surveilans, pencegahan dan pemberantasan penyakit Kebijakan Dinas Kesehatan adalah : 1. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan 2. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta dengan pemberdayaan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan 4. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan status gizi keluarga 5. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso
Tahun
2014-2019,
kebutuhan
pendanaan
diperkiraan
mencapai
Rp.
1.200.269.232.586. Rekapitulasi anggaran untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Tabel 5.1. Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2019
Jumlah No
Misi dan Sasaran (Rp.)
1
2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
3.826.809.000
a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.826.809.000
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pengawasan Obat dan Makanan d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya e. Program Peningkatan Pelayanan Kasus Dampak Zat Berbahaya Yang Terkandung dalam Asap Rokok f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.162.848.393.634
9.567.022.500 186.238.038.000 1.814.749.364 834.410.393.708 31.890.075.000 2.543.552.382 96.384.562.680
3
Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
No
Misi dan Sasaran b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4
Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Total Kebutuhan Tahun 2014-2019
15.667.685.053 2.902.561.279 Jumlah (Rp.) 3.784.967.946 584.545.075 8.395.610.753
17.926.344.899 15.735.730.182 2.190.614.717 1.200.269.232.586
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja dinas kesehatan yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan telah selaras dengan misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2019 melanjutkan peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan (terlampir).
BAB VII PENUTUP
Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso ini merupakan suatu rencana kegiatan selama 5 tahun (tahun 2014 – 2019 ) yang didalamnya memuat penjelasan-penjelasan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang memuat mengenai kebijaksanaan organisasi, program operasional organisasi dan kegiatan organisasi untuk mewujudkan visi “ Menuju Masyarakat Bondowoso Yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan” . Dengan rencana strategi yang merupakan rambu-rambu untuk mewujudkan visi, misi, maka diharapkan nantinya kinerja Dinas Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal, untuk itu perlu masukan dan saran-saran untuk rencana perbaikan.
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO LEMBAR KESEPAKATAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 - 2019 Nama SKPD : Dinas Kesehatan NO
PROGRAM
Indikator Capaian Program
Formula Indikator
Satuan
Th Dasar 2013
1
2
3
4
5
6
1.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Institusi yang dibina
Jumlah institusi yg dibina sesuai dengan syarat kesehatan lingkungan Jumlah institusi yang ada
2
Tempat umum yang memenuhi syarat
Jumlah tempat umum yg diawasi yg memenuhi syarat hygene sanitasi Jumlah tempat umum yang ada
3
Tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat
Jumlah TPM yg diawasi yg memenuhi syarat Jumlah TPM yang ada
TPM
Tempat pengelolaan dan pengawasan pestisida yang memenuhi syarat
Jumlah TP3 yg diawasi yg memenuhi syarat
TP3
Rumah/bangunan yg bebas jentik nyamuk aedes
Jumlah rumah/bangunan yg bebas jentik nyamuk aedes
Rumah sehat
Jumlah rumah sehat yang diperiksa Jumlah rumah yang diperiksa
1
4
5
6
7
2
2014
794 1.165
68
2015
%
8
794 1.165
68
2016
%
TARGET 2017
9
%
2018
10
%
11
2019
%
12
809 1.165
69,44
809 1.165
69,44
824 1.165
70,73
824 1.165
70,73
839 1.165
72,02
267 1.338
19,96
277 1.338
20,70
287 1.338
21,45
297 1.338
22,20
307 1.338
22,94
317 1.338
23,69
327 1.338
24,44
181
24,30
191
25,64
201
26,98
211
28,32
221
29,66
231
31,01
241
32,35
29
745 16,20
179
rumah
%
7
745
33
745 18,44
179
40
745 22,35
179
15,40
14.651 93.923
15,60
15.027 93.923
16,00
15.215 93.923
16,20
15.403 93.923
16,40
Jumlah sampel air yg diperiksa 1 sampel/ Jumlah sampel minimal yg diperiksa (Jml.pddk/10000 + 5 10.000 penduduk sampel)
80
100,00
80
100,00
80
100,00
80
100,00
80
100,00
80
100,00
80
100,00
Jumlah sampel Tanah yg diperiksa 1 sampel/ Jumlah sampel minimal yg diperiksa (Jml.pddk/10000 + 5 10.000 penduduk sampel)
40
42
52,50
80
44
55,00
80
46
80 57,50
80
48
82.460 86.800
33,52
14.464 93.923
50,00
95
60 179
15,20
80
82.460 86.800
30,73
14.276 93.923
80
95
55 179
15,00
80
82.460 86.800
27,93
14.088 93.923
80
95
50 179
745
82.460 86.800
80
82.460 86.800
25,14
179
745
95
rumah
95
45
745
82.460 86.800
Jumlah rumah/bangunan yg diperiksa
1
95
80 60,00
80
50
82.460 86.800
95
80 62,50
80
52
65,00
80
2 2
100
2 2
100
2 2
100
2 2
100
2 2
100
2 2
100
2 2
100
8 643
1,24
8 643
1,24
8 643
1,24
8 643
1,24
8 643
1,24
8 643
1,24
8 643
1,24
7 7
100
7 7
100
7 7
100
7 7
100
7 7
100
7 7
100
7 7
100
Penduduk
90.712 149.891
60,52
91.619 150.742
60,78
92.526 151.593
61,04
93.433 152.443
61,29
94.340 153.294
61,54
95.247 154.145
61,79
96.150 155.070
62,00
Jumlah akses air bersih perdesaan Jumlah Penduduk perdesaan
Pe nduduk
276.191 599.563
46,07
278.953 602.966
46,26
281.715 606.774
46,43
284.477 609.774
46,65
287.239 613.178
46,84
290.001 616.581
47,03
292.763 620.280
47,20
3
Jumlah akses jamban perkotaan Jumlah penduduk perkotaan
Pemakai Penduduk
71.950 149.891
48,00
72.669 150.742
48,21
73.389 151.593
48,41
74.109 152.443
48,61
74.829 153.294
48,81
75.549 154.145
49,01
78.311 155.070
50,50
4
Jumlah akses jamban perdesaan Jumlahpenduduk perdesaan
Pemakai Penduduk
274.480 599.563
45,78
277.225 602.966
45,98
279.987 606.774
46,14
282.732 609.774
46,37
285.494 613.178
46,56
288.239 616.581
46,75
290.984 620.280
46,91
5
Jumlah kepemilikan SPAL perkotaan Jumlah rumah perkotaan
SPAL rumah
7.786 15.830
49,19
9.941 15.830
62,80
10.079 15.830
63,67
10.217 15.835
64,52
10.354 15.839
65,37
10.492 15.842
66,23
10.571 15.846
66,71
6
Jumlah kepemilikan SPAL pedesaan Jumlah rumah perdesaan
SPAL rumah
42.561 203.019
20,96
50.226 203.019
24,74
53.881 203.019
26,54
54.490 203.026
26,84
55.099 203.030
27,14
55.708 203.034
27,44
56.317 203.039
27,74
Rata2 jml lalat ( 5 pengukuran tertinggi : 5 ) 40 kali Pengukuran
Jml lalat Pengukuran
3
Jumlah sampel air pemandian umum Jumlah Pe mandian Umum
sampel Pe man Um.
4
Jumlah sampel air limbah Jumlah Industri
Sampel industri
5
Jumlah sampel air Kolam Renang Jumlah Kolam Renang
sampel Kol. R enang
Jumlah akses air bersih perkotaan Jumlah Penduduk perkotaan
1 %Jumlah akses dan kepemilikan air bersih perkotaan, pedesaaan, jamban perkotaan dan pedesaan, 2 SPAL perkotaan dan pedesaan,
9 Angka Kepadatan Lalat di TPA 0-2 : Tidak masalah 3-5 : Sedang 6-20 : Padat 30-50 : Sangat padat
TTU
Jumlah TP3 yang ada
%Jumlah sampel dan kualitas air bersih, air minum, air limbah dan air tanah
8
institusi
%
106 40
2,65
106 40
2,65
106 40
2,65
106 40
2,65
106 40
2,65
106 40
2,65
106 40
2,65
NO
PROGRAM
Indikator Capaian Program 3 Puskesmas 10 % kepemilikan IPAL
2.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
1
Frekuensi penyuluhan masyarakat tentang kesehatan th ybs
Th Dasar 2013
2014
2 25
jumlah
penyuluhan
%
2515 x 100
8
2015
2 25
%
8
40,00 2640 x 100 6.288
Frekuensi penyuluhan masyarakat ttg kesehatan th dasar
%
3 25
42,00 2772 x 100
6.288
2016
%
12
44.08
3 25
2910 x 100
6.288
TARGET 2017
%
12
46.27
4 25
2997 x 100
6.288
2018
%
16
47.66
4 25
3117 x 100
6.288
2019
%
16
49.57
5 25
3273 x 100
6.288
20
52.05
6.288
Cakupan Desa Siaga Aktif
∑ Desa Siaga Aktif ∑ Seluruh Desa Siaga
Desa
131 x 100 219
60 138 x 100 219
63 145 x 100 219
66 152 x 100 219
69 160 x 100 219
73 168 x 100 219
77 176 x 100 219
80
3
Persentase Poskesdes Mandiri
∑ Poskesdes Strata Mandiri ∑ Keseluruhan Poskesdes
Poskesdes
131 x 100 219
60 138 x 100 219
63 145 x 100 219
66 152 x 100 219
69 160 x 100 219
73 168 x 100 219
77 176 x 100 219
80
4
Persentase Poskestren Mandiri
∑ Poskestren Strata Mandiri ∑ Keseluruhan Poskestren
Poskestren
14 x 100 25
56 15 x 100 25
60 16 x 100
64 17 x 100 25
68 18 x 100 25
72 19 x 100 25
76 20 x 100 25
80
25
∑ UKK Strata Mandiri ∑ Keseluruhan UKK
UKK
10 x 100 25
40 11 x 100 25
44 12 x 100
48 13 x 100 25
52 14 x 100 25
56 15 x 100 25
60 16 x 100 25
64
25
Persentase SBH Mandiri
∑ SBH Strata Mandiri x 100 ∑ SBH
SBH
9 x 100
36 10 x 100
40 11 x 100
44 12 x 100
48 13 x 100
52 14 x 100
56 15 x 100
60
Persentase Posyandu Purnama Mandiri
∑ Posyandu Strata Purnama & Mandiri ∑ Keseluruhan Posyandu
Posyandu
Jumlah obat yang tersedia jumlah obat yang dibutuhkan
jumlah
170/189
90
170/189
90
170/189
90
170/189
90
170/189
90
170/189
90
170/189
90
2 Pengadaan obat esensial
Jumlah item obat essensial yg dapat disediakan Jumlah item obat essensial yg dibutuhkan
item
189/189
100
189/189
100
189/189
100
189/189
100
189/189
100
189/189
100
189/189
100
3 Pengadaan obat generik
Jumlah item obat generik yg dapat disediakan Jumlah item obat generik yg dibutuhkan
item
185/185
100
185/185
100
185/185
100
185/185
100
185/185
100
185/185
100
185/185
100
Jumlah resep obat generik yang ditulis pusk
resep 144.676/152.290
95
144.676/ 152.290
95
144.676/152.290
95
144.676/152.290
95
144.676/152.290
95
144.676/152.290
95
144.676/152.290
95
6
3. Program Pemberdayaan Kader Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4 yang memiliki IPAL Jumlah Puskesmas Jumlah seluruh Puskesmas
Satuan
2
5
4.
Meningkatnya frekuensi penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Formula Indikator
Persentase UKK Mandiri
1 Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
4 Penulisan resep obat generik puskesmas
446 x 100
42.56
457 x 100
1048
43.6
468 x 100
1048
44.66
480 x 100
1048
45.8
492 x 100
1048
46.9
504 x 100
1048
48.1
517 x 100
1048
49.33
1048
Jumlah resep obat yang ditulis puskesmas 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Cakupan kunjungan rawat jalan
2 Cakupan rawat inap
3 Pelayanan gangguan jiwa di puskesmas
4 Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat 5 Angka kematian bayi kelahiran hidup
per 1000
∑ kunjungan rawat jalan di puskesmas pada th ybs ∑ penduduk disatu wilayah kerja tersebut periode yang sama
%
630.275/749.454
84 630.275/753.708
84
630.275/757.963
84
630.275/762.217
84
630.275/766472
84
630.275/770.726
84
630.275/775.350
84
∑ hari rawat inap di puskesmas pada th ybsx100 ∑ tempat tidur x ∑ hari pada periode tertentu
%
47.359 x 100% 297*365
43 47.500 x 100% 297*365
43
49.000 x 100% 297*365
45
54.000x 100% 297*365
50
59.500 x 100% 297*365
55
59.500x 100% 297*365
55
65.000 x 100% 297*365
60
∑ kunjungan kasus gangguan jiwa yg terlayani di Puskesmas pada tahun ybs ∑ kunjungan baru dan lama di Puskesmas pada periode yg sama
Penderita 69.330/630.275
11 75.633/630.275
12
81.935/630.275
13
88.238/630.275
14
95.667/637.780
15
102.000/637.780
16
108.400/637.780
17
93
93
30/31
97
30/31
97
31/31
100
31/31
100
31/31
100
∑ sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat pada tahun ybs ∑ sarana kesehatan yang ada pada periode yg sama
Jml bayi lahir meninggal jumlah kelahiran hidup x 1000
Sarkes
29/31
per 1000KH
210x1000 10959
6 Jumlah kematian ibu
7
Desa dengan garam beryodium baik
8 Cakupan peserta KB aktif
9 Rasio Posyandu per satuan balita
Jml kematian ibu hamil & bersalin th bersangkutan
orang
Jumlah desa dengan garam beryodium baik Jumlah seluruh desa yang diperiksa
desa
Jumlah peserta KB aktif Jumlah pasangan usia subur x 100 %
PUS
Jumlah posyandu X 100 Jumlah balita
%
19 per1000 KH
29/31
210x1000 10959
22 org
110 219
134219 187394 1048 x 100 53.010
50
73
210x1000
19 per1000 KH
10959
22 org
110 219
134219 187394 2
19 per1000 KH
1048 x 100 53.010
112 219
134219 187394 2
18 per1000K H
10959
21 org
50
73
198x1000
1048 x 100 53.010
114 219
134219 187394 2
10959
21 org
51
73
198x1000
1048 x 100 53.010
116 219
134219 187394 2
198x1000
18 per1000 KH
10959
20 org
52
73
18 per1000K H
1048 x 100 53.010
118 219
134219 187394 2
10959
19 org
53
73
190x1000
1048 x 100 53.010
18 org
54
73
120 219
134219 187394 2
17 per1000 KH
1048 x 100 53.010
55
73
2
NO 6.
PROGRAM Program Pengawasan Obat dan Makanan
Formula Indikator
Indikator Capaian Program 1
4 P3 NAPZA di suatu wilayah Jumlah kegiatan penyuluhan kerja pada tahun ybs Jumlah seluruh kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan pada periode waktu yang sama
3 % jumlah penyuluhan P3 NAPZA yang dilakukan
Jumlah apotek yang diawasi Jumlah apotek yang ada
2 % apotek diawasi
3
Jumlah Produsen Makanan yang dibina
Jumlah Produsen Makanan yang dibina pada thn berjalan Jumlah Produsen Makanan yang ada pada thn berjalan
Satuan Jumlah penyuluhan
jenis
Th Dasar 2013 1225 x 100
%
2014
3.51
1238 x 100
34.858 21/21
2015
3.55
21/21
100
50
2016
3.62
21/21
100
50
TARGET 2017
3.65
100
100
2018
3.76
50
100
100
2019
3.80
50
21/21
100
50
3.87
34.858 100
50
%
1352 x 100
34.858
21/21
50
%
1325 x 100
34.858
21/21
50
%
1312 x 100
34.858 100
50
%
1274 x 100
34.858 100
50
%
1262 x 100
34.858 100
50
jumlah produsen makanan
%
21/21
100
100
50
50
100
50
4 Jumlah Pemeriksaan Sampel Laboratorium klinis dan kesehatan masyarakat 1 2 3 a. Sample Laboratorium Klinis
4 5 6
1 b. Sampel Laboratorium Kesehatan Masyarakat
2 3 4
7.
Program 1 pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes 2 mas pembantu dan jaringannya 3
% Jumlah sarana dan prasarana 1 puskesmas&jaringannya yang tersedia
% Jumlah Puskesmas Pembantu
Sampel
Jumlah Sampel Biologi yang diperiksa Jumlah Sampel Biologi yang ada Jumlah Sampel Kimia yang diperiksa Jumlah Sampel Kimia yang ada (target) Jumlah Sampel Tanah yang diperiksa Jumlah Sampel Tanah yang ada Jumlah Sampel Makmin yang diperiksa Jumlah Sampel Makmin yang ada
Sampel
Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
Jml Pustu
Jumlah Puskesmas yang berfungsi dengan baik Jumlah Puskesmas yang ada
Jml Pusk
5 % Jumlah Puskesmas pembantu yang berfungsi dengan baik
Jumlah puskesmas pembantu yang berfungsi dg baik Jumlah puskesmas pembantu yang ada
Jml Pustu
6 % Jumlah pusling yang berfungsi dengan baik
Jumlah pusling yang berfungsi dengan baik Jumlah pusling yang ada
Jml Pusling
7 Rasio puskesmas, pustu, ponkesdes per satuan penduduk
64 64 82 82 50 50 20 20
100
Sampel
Jml Pusling
yang
100
Sampel
Jumlah Sarana dan prasarana puskesmas, pustu, jmlh sarana ponkesdes yang tersedia prasarana Jumlah Sarana dan prasarana puskesmas & jaringannya yang dibutuhkan Jumlah pustu yang ada Jumlah puskesmas pembantu yang dibutuhkan
3.956 3.956 3.382 3.382 1.884 1.884 3 3 8 8 1.324 1.324
Sampel
Jumlah Sarana Pusling Jumlah Sarana yang dibutuhkan
% Jumlah sarana Pusling tersedia
4 % Jumlah puskesmas berfungsi dengan baik
8. Program Peningkatan pelayanan Kasus Dampak Zat Berbahaya yang Terkandung dalam Asap Rokok
Jumlah Sampel Hermatologi yang diperiksa Jumlah Sampel Hermatologi yang ada Jumlah Sampel Kimia Klinik yang diperiksa Jumlah Sampel Kimia Klinik yang ada Jumlah Sampel Immuno-Serologi yang diperiksa Jumlah Sampel Immuno-Serologi yang ada Jumlah Sampel Narkoba yang diperiksa Jumlah Sampel Narkoba yang ada Jumlah Sampel Faeces yang diperiksa Jumlah Sampel Faeces yang ada Jumlah Sampel Urinalisa yang diperiksa Jumlah Sampel Urinalisa yang ada
Jumlah puskesmas, pustu, ponkesdes per satuan penduduk X1000 Jumlah penduduk
100 100 100 100 100
5.420 5.420 4.633 4.633 2.581 2.581 4 4 9 9 1.854 1.854
100
68 68 85 85 52 52 21 21
100
100 100 100
100 100 100 100 100
5.962 5.962 5.097 5.097 2.839 2.839 5 5 10 10 2.039 2.039
100
70 70 87 87 55 55 22 22
100
100 100 100
100 100 100 100 100
6.558 6.558 5.606 5.606 3.123 3.123 6 6 11 11 2.243 2.243
100
72 72 90 90 57 57 23 23
100
100 100 100
100 100 100 100 100
7.214 7.214 6.167 6.167 3.435 3.435 7 7 12 12 2.468 2.468
100
75 75 92 92 60 60 24 24
100
100 100 100
100 100 100 100 100
7.935 7.935 6.784 6.784 3.779 3.779 8 8 13 13 2.714 2.714
100
77 77 95 95 62 62 25 25
100
100 100 100
100 100 100 100 100
8.729 8.729 7.462 7.462 4.157 4.157 9 9 15 15 2.986 2.986
100
80 80 97 97 65 65 26 26
100
100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100
113/139
81
245/245
100
245/245
100
245/245
100
245/245
100
245/245
100
245/245
100
63/63
100
63/63
100
63/63
100
63/63
100
63/63
100
63/63
100
63/63
100
25/25
100
25/25
100
25/25
100
25/25
100
25/25
100
25/25
100
25/25
100
17/25
68
19/25
75
20/25
80
21/25
84
22/25
88
23/25
92
24/25
96
30/63
48
33/63
52
36/63
57
39/63
62
42/63
67
45/63
71
56/63
90
20/25
80
21/25
84
22/25
88
23/25
92
24/25
96
25/25
100
25/25
100
(235/749.454) *1000
0,31
(240/753.708 ) *1000
0,32
(245/757.693) *1000
0,32
(245/762.217) *1000
0,32
(245/766.472) *1000
0,32
(245/770.728) *1000
0,32
(245/775.350) *1000
0,32
1
Kesembuhan penderita TBC BTA positif
Jml penderita baru TBC BTA positif yg sembuh Jml penderita baru TBC BTA positif yg diobati
penderita
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
600
76
610
77
610
77
615
78
615
78
625
79
625
79
Cakupan penderita TBC BTA positif
Jumlah px ditemukan ,di tangani Prevalensi px TB waktu tahun yang sama(107/100000pdd)
penderita
2
793 3
Cakupan penderita Pneumonia
Jumlah penderita Pneumonia yang ditemukan IR: 10% X 10%Jumlah Penduduk
penderita
4
Rumah tangga sehat
Jumlah rumah tangga sehat Jumlah rumah tangga yang disurvey
RT
2863 7503 1575 x 100
793 38
30 5.250
2900 7503 1775 x 100 5.775
793 39
31
2970 7503 1848 x 100
793 40
32 5.775
793
3400 7503 1859 x 100
45
32.2 5.775
793
3750 7503 1865 x 100
50
32.3 5.775
793
3750 7503 1871 x 100
50
32.4 5.775
3750 7503 1877 x 100 5.775
50
32.5
NO
PROGRAM
Formula Indikator
Indikator Capaian Program 5
6
3 UKK Mandiri Persentase
Persentase Posyandu Purnama Mandiri
Satuan
4 ∑ UKK Strata Mandiri ∑ Keseluruhan UKK
UKK
∑ Posyandu Strata Purnama & Mandiri
Posyandu
∑ Keseluruhan Posyandu 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1
2
% jumlah standar pelayanan kesehatan yg disusun
% jumlah data dasar standar pelayanan kesehatan yg di update
Th Dasar 2013 10 x 100 25 446 x 100
42.56
jenis
Item data dasar standar pelayanan kesehatan yg di update
data
18
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100
18
18
%
43.6
468 x 100
44.66
18
100
18
%
TARGET 2017
45.8
18
100
18
46.9
100
18
100
18
2019
100
18
48.1
100
18
64,0
517 x 100
49.33
1048
100
18
18
18
%
60,00 16 x 100 25
1048
18
18
%
504 x 100
1048
18
18
2018
56,00 15 x 100 25
492 x 100
1048
100
%
52,00 14 x 100 25
480 x 100
1048
18
18
2016
48,00 13 x 100 25
25
1048
Item data dasar standar pelayanan kesehatan yg diperlukan
100
18
18
100
18
18
100
18
100
18
18
100
18
Rasio dokter per satuan penduduk
1/2500 x jumlah penduduk 100000
0,003x44 300
0,001
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
4
Rasio perawat per satuan penduduk
1/851 x jumlah penduduk
0,009x366
0,004
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,003
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
Rasio bidan per satuan penduduk
882
Σ penddk miskin yg tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jumlah penduduk miskin
1 % penduduk miskin yang tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1
2
3
4
Cakupan kunjungan neonatus
Cakupan kunjungan bumil K-4
Cakupan kunjungan bayi
0,008x281 751
1/1000 x jumlah penduduk 100000
2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
11.
2015
44,00 12 x 100
457 x 100
1048
Standar pelayanan kesehatan yg telah disusun Standar pelayanan kesehatan yg dapat diimplementasikan
%
3
5
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
2014 40 11 x 100 25
100000
10.
%
Orang
1
1
1
% jumlah Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe
% jumlah Ibu Hamil resiko tinggi/komplikasi yang ditangani
Jumlah neonatus di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu yang telah memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan/bidan paling sedikit 2 kali sesuai standar KN-2 Jumlah neonatus (penduduk sasaran bayi) pada wilayah kerja tersebut pada periode yang sama Jumlah bumil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di suatu wilayah kerja pada tahun ybs Jumlah seluruh bumil pada wilayah kerja tersebut pada periode yang sama Jumlah bayi baru di suatu wilayah kerja pada periode waktu tertentu yang telah memperoleh imun dasar lengkap,DDTK 4x,vit A 1x timbang 8x Jumlah penduduk sasaran bayi pada wilayah kerja tersebut pada tahun ybs Jumlah ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja padatahun ybs
jumlah neonatus
% Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani
470612 470612
233193 470612
49,55
233220 470612
1
Jumlah ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang tertangani oleh petugas kesehatan di Puskesmas/Pustu/Polindes maupun RB/BPS dari satu wilayah kerja pada tahun ybs
1
Jumlah neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan pemerintah/swasta dari satu wilayah kerja pada tahun ybs Jumlah neonatal resiko tinggi/komplikasi di sarana kesehatan pemerintah/swasta dari satu wilayah kerja pada tahun ybs
9.150
89,92
10.176
bumil
100
10.851
bayi
9.200
92
9.420
90
470612 470612
100
2.005
80
1.294
1.526
94
9.200
9.700
85
2.005
90
1.297
1.526
90
470612 470612
100
11.207
9.200
82
9.700
95
2.005
90
1.297
1.526
91
470612 470612
100
11.207
9.200
82
9.830
95
2.005
90
1.297
1.526
91
470612 470612
100
11.325
9.200
82,5
9.880
96
2.029
91
1.312
1.526
92
470612 470612
100
11.443
9.200
82,5
10.000
97
2.029
91
1.312
1.526
92
11.561
98
9.200
91
10.176
83
10.050
83
12.095
86
2.359
86
9.260
49,61
11.797
12.035
86
233450 470612
10.176
10.176
2.359
85
9.260
49,60
11.797
11.976
85
233410 470612
10.176
10.176
2.359
85
9.260
49,59
11.797
11.916
85
233360 470612
10.176
10.176
2.359
85
9.260
49,58
11.797
11.857
85
233310 470612
10.176
10.176
2.359
84,77
9.158
49,57
11.797
11.769
2.359
jumlh kasus
11.089
233260 470612
10.176
10.176
11.769
bumil
90
11.797
10.176
bumil
9.158
49,56
10.176
11.797
Jumlah ibu hamil resiko tinggi/komplikasi dari satu wilayah kerja pada periode waktu tertentu
6
95,21
orang Cakupan kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata 1 Jumlah penduduk miskin
Jumlah ibu hamil yang ada di satu wilayah kerja pada periode waktu sama
5
448092 470612
2.029
86
2.359
86
1.312
1.526
86
NO
PROGRAM
Formula Indikator
Indikator Capaian Program
7
8
3 % jumlah Ibu Hamil resiko tinggi yang dirujuk
1
Jumlah pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Cakupan pertolongan persalinan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang memiliki oleh bidan atau tenaga kesehatan 1 kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada tahun yang memiliki kompetensi kebidanan ybs Jumlah seluruh bumil kurang mampu pada wilayah kerja tersebut pada periode yang sama Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
9 Cakupan pelayanan nifas
12.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1
2
4 Jumlah bumil resiko tinggi yang dirujuk ketingkat diatasnya di suatu wilayah kerja pada tahun ybs Jumlah (perkiraan) seluruh bumil resiko tinggi pada wilayah kerja tersebut pada tahun ybs
Bayi yang mendapat ASI eksklusif
Cakupan pelayanan anak balita
1
1
Jumlah bayi usia 0-6 bulan yang hanya mendapat ASI saja Jumlah seluruh bayi usia 0-6 bulan
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali ,SDIDTK 2 kali dan pemberian Vitamin A 2 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Satuan
1.877 bumil
2.359
bumil
10.692
4
5
Jumlah anak pra sekolah yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dan SDIDTK 2 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah Balita di satu wilayah kerja
Cakupan pelayanan anak pra sekolah
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Pelayanan kesehatan remaja
Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yg diperiksa 1 kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat 1
Jumlah remaja yang mendapat pelayanan kesehatan
ibu nifas
Program 13. peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Balita yang naik berat badannya
Jumlah balita yg ditimbang di posyandu maupun luar posyandu yg berat badannya naik (N) Jumlah balita yg ditimbang di posyandu maupun luar posyandu
7
Balita bawah garis merah (BGM)
Jumlah balita BGM Jumlah seluruh balita ditimbang (D)
1
% Jumlah penduduk pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan standar
Jumlah penduduk pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di satu wilayah kerja tahun ybs Jumlah pra usila dan usila di satu wilayah kerja pada periode waktu sama
2
14. Program Perbaikan 1 Gizi Masyarakat
2
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut % jumlah balita dengan gizi buruk
% jumlah Kecamatan bebas rawan gizi
bayi
anak
anak
94,96
95
50
87
87
23.057
remaja
balita
73,86
38.000
80
47.437 balita
3.260 49.363
95
10.697
95
10.697
10.697
5.247
95
95
87
40.214
50
90
87
20.751
10.697
95
90
1.877
2018 80
10.697
95
10.697
96
51
10.697
5.352
96
90
90
23.057
96
90
10.697
40.214
96
90
23.057
20.751
1.877
80
10.922
97
10.922
97
11.260
5.457
52
52
10.949
90
44.682
20.751
%
11.260
10.949
40.214
2019
2.359
10.697
5.457
51
44.682
20.751
80
11.260
10.949
40.214
1.877
11.260
11.260
5.352
%
2.359
11.260
44.682
23.057
%
2.359
10.949
44.682
20.059
80
11.260
10.949
38.873
1.877
TARGET 2017
11.260
5.247
50
%
2.359
11.260
40.214
90
44.682
90
23.057
20.751
90
23.057
11998 12630
95
12124 12630
96
12251 12630
97
12377 12630
98
12503 12630
99
12503 12630
99
85.113 113.484
75
87.382 113.484
77
90.787 113.484
80
94.192 113.484
83
96.461 113.484
85
96.461 113.484
85
38.100
80
47.437 6,60
80
11.260
23.057
93,14
83.815 113.484
10.692
44.682
20.059
2016
2.359
10.949
38.873
% 1.877
80
11.260
5.247
11763 12630
1.877
2015
11.260
10.697
murid
%
2.359
44.682
4.697 47.437
38.375
80,10
47.911 6,60
4.223 47.911
38.375
80,10
47.911 6,58
3.744 48.390
38.425
80,20
47.911 6,58
3.685 48.874
38.425
80,20
47.911 6,56
3.260 49.363
38.472
80,30
47.911 6,54
2.771 49.857
6,54
orang 40,30
99.175 246.084 USILA
Jumlah balita yang berstatus gizi buruk tahun ybs Jumlah balita yang diukur/ditimbang pada periode waktu yang sama kelahiran bayi yang hidup di wilayah tersebut selama 1 tahun
balita
Jumlah kecamatan/kelurahan pada periode waktu sama
79,55
10.949
Jml usia lanjut yg mendapat pely kesh Jml seluruh usia lanjut x 100 %
Jumlah kecamatan/kelurahan dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita <15% pada tahun ybs
2014
11.260
Jumlah remaja pada thn ybs
6
%
11.260
Jumlah Balita di satu wilayah kerja
3
Th Dasar 2013
43
246.084
50347 97762
51,50
843
1,85
45.465
kec, kel
105.816
18 23
53769 97762
1,85
45.465
78,26
18 23
44
246.084 55
843
108.276
45
246.084
58657 97762
60
830
1,83
45.465
78,26
110.737
19 23
46
246.084
63545 97762
65
830
1,83
45.465
82,61
113.195
20 23
47
246.084
68433 97762
70
825
1,81
45.465
86,96
115.659
21 23
47
246.084
73321 97762
75
825
1,81
45.465
91,30
115.659
22 23
73321 97762
75
820
1,80
45.465
95,65
23 23
100
NO
PROGRAM
Indikator Capaian Program
3
4
5
3 % jumlah balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
% jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan
%jumlah pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin (GAKIN)
Formula Indikator 4 Jumlah anak balita mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali pertahun dan bayi 6 – 11 bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 1 kali per tahun pada tahun ybs Jumlah Balita yang ada pada periode waktu sama
Jumlah Balita gizi buruk yang ditangani di sarana kesehatan pada tahun ybs Jumlah seluruh Balita gizi buruk ditemukan pada periode waktu sama
∑ bayi usia 6-11 bulan BGM Gakin mendapat MP-ASI 120 hari di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Satuan
balita
1
% Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS
Jumlah klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS pada tahun ybs
43.000
balita
1.010
% Infeksi menular seksual yang diobati
Bayi
36
22
4
% Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)
Jumlah penderita kusta yang dapat menyelesaikan pengobatan sesuai standar Jumlah penderita kusta yang ditemukan pada kurun waktu yang sama
5
Cakupan penderita kusta yang diobati
jumlah px kusta di temukan ,di obati
439
Jumlah penderita kasus filariasis yang ditangani Jumlah kasus filariasis pada waktu yang sama
7
%kasus balita pneumonia yang ditangani
Jumlah kasus pneumonia balita yang ditangani pada tahun ybs Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan pada kurun waktu sama
8
Cakupan penderita Pneumonia
Jumlah penderita Pneumonia yang ditemukan IR: 10% X 10%Jumlah Penduduk
9
AFP rate per 100,000 penduduk < 15 tahun
Jumlah kasus AFP non Polio penduduk < 15 tahunx 100.000 Jumlah penduduk < 15 tahun
10
% Penderita DBD yang ditangani
11
Cakupan penderita DBD
Cakupan desa/kelurahan mengalami 12 KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar pada tahun ybs Jumlah penderita DBD yang ditemukan pada periode waktu sama
penderita
60,00
37
83,30
100
905
38
61
43.235
TARGET 2017
83,50
51.778
100
905
60,66
%
887
61
39
43.440
2018
83,90
51.778
100
887
62,30
%
865
62
40
43.495
2019
84
51.778
100
865
62,90
%
843
62
41
43.495
84
51.778
100
843
64,52
%
820
100
820
66,13
62
42
67,74
62
100
22
100
22
22 100
439
100
22
22 100
439
439
100
22
22 100
439
439
100
22
22 100
439
439
100
22 100
439
439
22
100
22 100
439
439
100
439
100
4 4
100
4 4
100
4 4
100
4 4
100
4 4
100
4 4
100
36
90
36
90
36
90
36
90
36
90
36
90
40
100
40
40
40
40
40
40
penderita 100
13 penderita
kasus
penderita
kasus
penderita
Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam
kejadian
desa/kel
100
13
100
13
13
100
13
13
100
13
13
100
13
13
100
13
0 0
0
1 1
100
1 1
100
1 1
100
1 1
100
1 1
100
1 1
100
2863
100
2890
100
2970
100
3000
100
3750
100
3750
100
3750
100
2890
2863 7503
38
2900 7503
6 166201
3,61
6 166201
400
100
400 per 100.000
13 13
2863
Jumlah penderita DBD yang ditemukan x 100.000 Jumlah Penduduk
Jumlah desa/kelurahan UCI Jumlah desa/kelurahan
930
43.130
2016
51.778
930
40
Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi 13 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)
83,00
%
4 4
13
% Kasus filariasis yang ditangani
100
439
standart penemuan di daerah endemis rendah (5/100000pdd) 6
43.000
2015
51.778
22
penderita
Jumlah penderita malaria yang ditemukan Jumlah penderita malaria yang diobati
%
klien
penderita
% penderita malaria yang diobati
83,00
60
Jumlah penderita IMS yang diobati pada tahuin ybs Jumlah kasus IMS yang datang ke Sarana Kesehatan pada periode waktu sama
3
2014
1.010
Jumlah seluruh klien HIV/AIDS yang dtang ke sarana kesehatan pada periode waktu sama 2
%
51.778
∑ seluruh bayi 6-11 bulan BGM Gakin disatu wilayah kerja dan dalam waktu yang sama Program 15. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Th Dasar 2013
460x100.000 749454
162
2970 39
≥2
61,38 384x100.000 753708
2970 7503
6 166201
100
162
3000
162
40
≥2
51
379x100.000 757963
3400 7503
6 166201
100
162
3750
162
45
≥2
50
381x100.000 762217
3750 7503
6 166201
100
162
3750
162
50
≥2
50
383x100.000 766472
3750 7503
6 166201
100
162
3750
162
50
≥2
6 166201
100
162 50
385x100.000 770726
3750 7503
162
50
≥2
100
162 50
388x100.000 775350
50
26 26
100
26 26
100
26 26
100
26 26
100
26 26
100
26 26
100
26 26
100
186 219
85
189 219
86
190 219
87
192 219
88
194 219
89
198 219
90
198 219
90
NO
PROGRAM
Indikator Capaian Program 14
15
Formula Indikator
TARGET 2017
Satuan
Th Dasar 2013 459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
459 538
85
600
76
610
77
610
77
615
78
615
78
625
79
625
79
%
2014
%
2015
%
2016
%
%
2018
%
2019
%
3 Kesembuhan penderita TBC BTA positif
4 BTA positif yg sembuh Jml penderita baru TBC Jml penderita baru TBC BTA positif yg diobati
penderita
Jumlah px baru TB BTA + yang ditemukan&diobati dalam satu wilayah selama satu tahun Prevalensi px BTA + baru pada waktu tahun yang sama(107/100000pdd)
penderita
Cakupan penderita baru TBC BTA positif
Jml px Diare di temukan sasaran penderita diare pada tahun ybs
penderita
33235 30838
100
33235 30838
100
33235 30838
100
33235 30838
100
33235 30838
100
33235 30838
100
33235 30838
100
Jumlah penderita Diare di temukan Jumlah penderita Diare di tangani sesuai standart
penderita
33235 33235
100
33235 33235
100
33235 33235
100
33235 33235
100
33235 33235
100
33235 33235
100
33235 33235
100
16 Cakupan px Diare
17 % Penderita Diare di tangani
793
793
793
793
793
793
793
