KATA PENGANTAR. Renstra Dikes NTB

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan dan atas Rahmat dan Karunia-nya maka Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat – (Renstra SKPD) Tahun 2009-2013. Keberadaan Dokumen ini selain dimaksudkan untuk memberikan arahan tentang Rencana Pembangunan Kesehatan NTB ke depan juga memberikan gambaran tentang keadaan umum di NTB, serta potret yang lebih detail tentang situasi dan kondisi pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat ini. Data-data yang ada bersumber dari data sekunder (BPS) serta data primer yang diperoleh dari cakupan pelayanan kesehatan dari seluruh Kabupaten/Kota . Renstra SKPD Dinas Kesehatan adalah merupakan penjabaran tekhnis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah –RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2009 dalam bidang Kesehatan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan perubahan-perubahan strategis yang terjadi dan telah disesuaikan dengan kebijakan nasional (RPJMN), dokumen Rancangan Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2010-2014, komitmen global sebagaimana telah tercantum dalam tujuan MDG’s serta adanya permasalahan dan tantangan pembangunan kesehatan yang lebih berat, kompleks dan bahkan tidak terduga. Strategi utama yang akan dikembangkan dalam pembangunan kesehatan kedepan adalah menggalang segenap potensi sumber daya yang ada dan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui “desa siaga” sebagai bentuk implementasi dari semangat mewujudkan Angka Kematian Ibu Nol (AKINO)di NTB, prioritas pembangunan kesehatan diarahkan sampai ke basis masyarakat di tingkat desa. Sehingga pada saatnya nanti masyarakat dapat mandiri untuk hidup sehat, masyarakat yang mandiri dan sehat akan menjadi produktif dan mampu berdaya saing baik ditingkat nasional maupun global. Untuk menjamin kesetaraan pencapaian program di seluruh Kab/Kota maka evaluasi kinerja Renstra Dikes NTB 09-13

36

keberhasilan Renstra ini berbasiskan pada Permenkes Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Mengingat keterbatasan yang ada serta permasalahan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks maka peran dari lintas sector, lembaga donor, kalangan swasta, dan seluruh lapisan masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kami sampaikan ucapan terimakasih. Semoga dokumen renstra ini dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami menyadari bahwa renstra ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membagun sangat kami harapkan. Mataram, April 2009 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Moch Ismail Pembina Tingkat I -IVb NIP: 19570618 198710 1 002

Renstra Dikes NTB 09-13

37

DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iv

Daftar Grafik/Gambar

vi

Daftar Tabel

vii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1

1

Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

2

1.3

Maksud dan Tujuan

4

1.4

Sistematika Penulisan

4

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA

5

TENGGARA BARAT

BAB III

BAB IV

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

5

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola

6

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

10

ISU – ISU STRATEGIS

11

3.1

Gambaran Umum

11

3.2

Hasil-hasil yang telah dicapai

14

3.3

Analisa Isu Strategis

18

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

30

KEBIJAKAN Renstra Dikes NTB 09-13

38

BAB V

4.1

Visi

30

4.2

Misi

31

4.3

Tujuan dan Sasaran

31

4.4

Strategi dan Kebijakan

33

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

36

KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN 5.1

Analisa dan Perkiraan Sumber Pendanaan

36

Pembangunan Kesehatan 5.2

Arah Kebijakan Keuangan

41

5.3

Kelompok Sasaran Pelayanan

42

5.4

Program dan Kegiatan

43

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

58

BAB VII

PENUTUP

64


39

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

Halaman 6

1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov. NTB

2.

Tenaga Kesehatan dan Kualifikasinya se-NTB, 2007

7

3.

Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan NTB, 2008

7

4.

Distribusi dan Jumlah Sarana Kesehatam

8

5.

Tabel Perkembangan IPM NTB 1996-2007

11

6.

Pebandingan IPM NTB dengan Provinsi Lainnya

12

7.

Perkembangan Umur Harapan Hidup Prov. NTB 1996-2007

12

8.

Umur Harapan Hidup NTB di bandingkan dengan Indonesia

13

9.

Grafik Trend Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

14

10.

Cakupan Balita yang mendapat Immunisasi Lengkap

15

11.

Trend Kecenderungan Gizi Buruk dan KEP NTB 2001-2007

16

12.

Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, 2000-

16

2008 13.

Kasus Kematian Neonatal di NTB, 2003-2008

19

14.

Perkembangan Kasus Kematian Maternal di NTB

19

15.

Prevalensi KEP NTB dibandingkan dengan Indonesia, 2003-2007

20

16.

Perkembangan Status Gizi Prov. NTB 1998-2007

21

17.

Cakupan Penemuan Kasus BTA (+) di Provisni NTB 1999-2008

23

18.

Cakupan AMI di Provinsi NTB Tahun 1998-2008

24

19.

Perkembangan Kasus DBD di NTB, 2000-2008

25

20.

Jumlah Inveksi HIV sampai Tahun 2008 di NTB

27

21.

Jumlah Kasus AIDS di NTB sampai 2008

27

22.

Kecenderungan Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan 2004-2008

36

23.

Alokasi Anggaran APBD untuk Kesehatan

37

24.

Trend Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan 2004-2007

38

25.

Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan, 2004-

39

2007 Renstra Dikes NTB 09-13

40

DAFTAR TABEL Halaman 8

1.

Distribusi dan Jumlah Sarana Kesehatan

2.

Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi NTB 2009-2013

32

3.

Strategi dan Kebijakan

33

4.

Rencana Program, Prioritas Kegiatan dan Indikator Program

45

Pembangunan Kesehatan di Provinsi NTB 2009-2013 5.

Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan

52

6.

Indikator Impact Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

58

7.

Indikator Outcome Pembangunan Kesehatan NTB 2009-2013

58

8

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran pembangunan Kesehatan

58

Provinsi Nusa Tenggara barat 2009-2013

ooOO


41

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penjabaran teknis di bidang kesehatan dari visi, misi, dan program Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan sebagai Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini dilakukan secara bertahap dan merupakan ekstraksi dari kebijakan Pembangunan Renstra Dikes NTB 09-13

Kesehatan

Nasional

dan

sasaran

global,

Kebijakan 42

Pembangunan Daerah, aspirasi dari Kabupaten/Kota serta mitra/Lembaga Donor yang memiliki program di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fokus Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2009-2013 ditekankan pada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena berdasarkan laporan UNDP tahun 2006 IPM Provinsi NTB berada pada urutan ke-32 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sehingga kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi NTB diarahkan pada upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu, kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat dan upaya untuk menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup. Hal lain yang juga menjadi prioritas adalah mewujudkan dan mendorong agar setiap Kabupaten/Kota dapat mencapai tingkat pelayanan seperti yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (Permenkes 741/Menkes/Per/VII/2008). 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Renstra Dikes NTB 09-13

43

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013; Renstra Dikes NTB 09-13

44

1.2 Maksud dan Tujuan Tujuan Pembuatan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun

2009-2013 adalah: a. Tujuan Umum : Memberikan arahan umum tentang Kebijakan dan rencana program pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013. b. Tujuan Khusus: -

Memberikan informasi kepada para pihak terkait tentang masalah dan tantangan pembangunan kesehatan di NTB.

-

Memberikan

arah

kebijakan,

kesehatan di tingkat

tujuan

dan

sasaran

program

Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada

seluruh jajaran aparat kesehatan serta para pihak terkait -

Memberikan

gambaran

pada

para

pihak

terkait

tentang

ketersediaan sumber daya kesehatan (tenaga, sarana dan biaya) di Provinsi NTB 1.3. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra - SKPD Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan,

Bab II

: Gambaran Umum Pelayanan SKPD,

Bab III

: Isu-isu Strategis,

Bab IV

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan Kebijakan,

Bab V Bab VI Bab VII Renstra Dikes NTB 09-13

: Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Sumber Pendanaan Indikatif, : Indikator Kinerja SKPD, : Penutup 45

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 7 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Dinas Kesehatan adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan


46

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimanan grafik 2.1. berikut: PERDA: 7/2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG. PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAG. KEUANGAN

SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BINA YANKES DASAR DAN RUJUKAN

BINA KESEHATAN MASYARAKAT

PENGENDALIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN

PENGEMBANGAN SDMK DAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI SARANA PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

SEKSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI/IMUN ISASI & KESEHATAN BENCANA

SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI SERTIFIKASI DAN PERIJINAN

SEKSI KESEHATAN REMAJA DAN USIA LANJUT

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI PENDAYAGUNAAN NAKES

SEKSI KEFARMASIAN MAKMIN DAN ALAT KESEHATAN

SEKSI GIZI MASYARAKAT

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI PROMOS IKESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UPT

2.2

Susunan Kepegawaian dan Asset yang Dikelola 2.2.1. Susunan Kepegawaian Dalam upaya meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan penataan penempatan tenaga medis baik dokter umum maupun dokter gigi serta tenaga keperawatan (Bidan dan Perawat) serta tenaga kesehatan lainnya. Data Tahun 2007 menunjukkan jumlah aparat tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tersebar di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Rumah Sakit sebanyak 7.383 orang.


47

Rincian kualifikasi ketenagaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah dalam Grafik 2.2. sebagai berikut: Tenaga Kesehatan dan Kualifikasinya se-NTB, 2007 3,787

1,487 357 115

G R

D

369 297 377 319

19

W

A

D

A R

EP ER

A

D

190

FA TA R N M SA AS I N IT A S K ES I M A TE S K N GI IK ZI M ED IS A LA K F IN IS -L A IN

R

66

H LI

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

K

Sedangkan jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan yang bekerja dalam lingkup SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, dalam Garfik 2.3 sebagai berikut: TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN PROP. NTB, 2008

180

165

160 140 120 100 80

53

60 33

40 20

1

12

3

0

23 8

10

27

0

2.2.1 Asset yang dikelola Jumlah Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar tahun 2008 adalah 142 buah terdiri dari Puskesmas Perawatan (dengan Tempat Tidur) sebanyak 64 buah dan Puskesmas Non Perawatan sebanyak 78 buah. Puskesmas Pembantu sebanyak 513 buah yang Renstra Dikes NTB 09-13

48

tersebar di desa dan kelurahan se-NTB. Di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima terdapat Puskesmas Keliling berupa Perahu Bermotor yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal diperairan dan kepulauan terpencil. Rincian distribusi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

di

Kab/kota adalah sebagai berikut: Tabel 1 : Distribusi dan Jumlah sarana Kesehatan No.

Kab/Kota

Rumah sakit

Puskesmas

Puskes

Umum

Prw

Non

Ling

Pustu

Puskes Perahu

1

Lobar

1

5

14

23

77

1

2

Loteng

2

5

18

30

75

-

3

Lotim

2

29

0

39

81

1

4

Sumbawa

1

6

15

24

96

1

5

Dompu

1

4

5

15

44

-

6

Bima

1

4

16

20

83

2

7

Sumbawa Barat

-

5

3

13

22

-

8

Kota Mataram

8

4

4

17

16

-

9

Kota Bima

-

2

3

11

19

-

16

64

78

192

513

5

S

NTB

elain sarana tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani pelayanan kesehatan masyarakat yaitu Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan dan AKPER di Selong. Untuk pelayanan kesehatan rujukan terdapat 6 (enam) Rumah Sakit Umum di Kabupaten dengan kualifikasi Tipe C dan RSU Provinsi Mataram dengan kualifikasi tipe B pendidikan. Selain itu terdapat Rumah Sakit Khusus yaitu Rumah Sakit Jiwa Provinsi Mataram. Asset yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain asset fisik berupa tanah dan gedung perkantoran Dinas Kesehatan, Renstra Dikes NTB 09-13

49

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Akademi Perawat Selong dan Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram juga terdapat sarana untuk mobilisasi pelayanan berupa mobil operasional rincian selengkapnya asset tersebut terlampir. 2.3

Jenis Pelayanan dan kelompok Sasaran

2.3.1 Jenis Pelayanan Sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 diamanatkan bahwa bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan secara bersama dan terpadu baik di Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota. Adapun pelayanan yang diselenggarakan adalah: 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,



Lingkungan Sehat



Perbaikan Gizi Masyarakat



Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat



Pembiayaan Kesehatan Masyarakaqt



Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan



Ketersediaan, pemerataan, mutu Obat dan keterjangkauan obat



Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat



Pengembangan (UKBM)



Pengembangan Kebijakan Kesehatan



Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan



Dan Penelitian Pengembangan Kesehatan


Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat

50

2.3.2 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran masyarakat yang dilayani adalah seluruh masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa mengenal jenis kelamin dan status sosial. Sasaran diutamakan pada kelompok resiko tinggi diantaranya ibu hamil, ibu nifas / menyusui, bayi dan anak balita.


51

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1

Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 1996 sebesar 52,71 meningkat menjadi 59.94 pada tahun 2002 dan tahun 2007 meningkat menjadi 63,71 poin. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya komponen indikator IPM yaitu Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, Rata-rata lama sekolah dan Paritas daya beli yang cukup signifikan, bahkan untuk paritas daya beli angka rata-rata NTB melebihi daerah lainnya. Perkembangan angka IPM dari tahun 1996 sampai dengan 2007 dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 3.1 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB, 1999 – 2007

TABEL PERKEMBANGAN IPM NTB 70 60

52.71

54.2

1996

1999

57.4

57.8

2000

2002

60.6

62.4

62.4

63.04

63.71

2004

2005

2005

2006

2007

50 40 30 20 10 0

Sumber: BPS-NTB

Perkembangan dalam

6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa

Kabupaten yang nilai IPM-nya terendah adalah kabupaten Lombok Barat, sedangkan yang tertinggi adalah Kota Mataram. Renstra Dikes NTB 09-13

52

Meskipun kesejahteraan

dari

indikator

masyarakat

IPM

di NTB

tampak

bahwa

menunjukkan

pembangunan

tren

yang terus

meningkat, namun dalam skala nasional Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan 32 dari 33 Provinsi di Indonesia

(HDI-2006).

Gambaran

posisi

IPM

Provinsi

NTB

bila

dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pada Grafik 3.2. berikut : 80

76,3

74,4

70,1

70

64,8

63

62,8

60 50 40 30 20 10 0 DKI (1)

SULUT (2)

BALI (16) NTT (31)

NTB (32)

PAPUA (33)

Salah satu komponen IPM yang merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Perkembangan angka UHH di Provinsi NTB dalam Grafik 3.3 sebagai berikut: . PERKEMBANGAN UMUR HARAPAN HIDUP PROV NTB 62

60.9

61.2

61 59.3

60 59 58

59.4

57.8 56.9

57 56 55 54 1996

1999

2002

2004

2006

2007

Sumber: BPS-NTB


53

Dari

data

diatas,

tampak

bahwa

UHH

Provinsi

NTB

memiliki

kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2006 UHH NTB 56.9 tahun, meningkat menjadi 61.2 tahun pada tahun 2007. Meskipun terjadi kenaikan angka UHH

namun bila dibandingkan secara Nasional maka

tingkat UHH masyarakat NTB lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Secara grafis dapat dilihat dalam Grafik 3.4. berikut: Umur Harapan Hidup NTB dibandingkan Indonesia 70.2

72

70.5

69

67.9

70 68 66 64 62

60.5

60.9

61.2

59.4

NTB IND

60 58 56 54 52 2004

2005

2006

2007

Kondisi ini disebabkan oleh karena masih tingginya kematian ibu, kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan angka kesakitan

penyakit

menular seperti TBC Paru, Malaria dan DBD di Provinsi NTB. Berdasarkan data dari BPS Provinsi NTB, tren penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di NTB cukup menggembirakan, bila pada tahun 1997 Angka Kematian Bayi NTB sebesar 220/1.000 kelahiran hidup maka pada tahun 2007 telah turun menjadi 61.2/1.000 kelahiran hidup (Susenas-2007). Sedangkan dari hasil SDKI diperoleh data bahwa AKB Provinsi NTB pada tahun 2007 adalah 72/1000 Kelahiran Hidup (RPJMDNTB). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB disebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi NTB pada tahun 2007/2008 sebesar 320/100.000 ibu melahirkan dan Renstra Dikes NTB 09-13

54

ditargetkan pada kurun waktu 5 tahun kedepan AKI sebesar 260/100.000 kelahiran. Hal lain yang menunjang keberhasilan program kesehatan adalah ketersediaan infra struktur pelayanan kesehatan yang terus meningkat baik

berupa

pembangunan

ataupun

pengembangan

Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang melayani masyarakat sampai di pelosok desa. Peningkatan infra struktur

juga harus diikuti

dengan penyediaan tenaga kesehatan yang lebih memadai baik dalam jumlah, jenis maupun tingkat kualifikasi atau kompetensinya. 3.2

Hasil-hasil yang telah dicapai Salah satu indikator pelayanan kesehatan yang memberi daya ungkit besar pada penurunan angka kematian bayi adalah indikator persalinan ibu hamil yang di tolong oleh tenaga kesehatan. Karena salah satu masalah utama penyebab tingginya kematian ibu melahirkan selain karena faktor 3 T (terlalu sering melahirkan, terlalu muda/tua, terlalu dekat jarak kehamilan) juga karena di tolong oleh dukun bersalin. Perkembangan data ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan selama 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam Grafik 3.5. berikut:

GRAFIK TREND PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN 86 84.64

84 82

80.67

80

80.37

78 76

75.77

74 72

72.26

70 68 66 2004


2005

2006

2007

2008

55

Meskipun

tampak

adanya

kecenderungan

menurun,

namun

pencapaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, masih diatas target yang telah ditentukan yaitu diatas 80%. Kondisi ini disebabkan karena belum merata-nya distribusi tenaga kesehatan khususnya bidan di desa dan adanya mutasi staf yang kurang mempertimbangkan kebutuhan tenaga teknis untuk pelayanan publik. Untuk melindungi dan mempertahankan status kesehatan bayi dan anak balita dari ancaman penyakit menular seperti TBC, Campak, Tetanus, Hepatitis, Polio dll. dilakukan pemberian imunisasi dasar. Cakupan

pemberian

imunisasi

dasar lengkap pada

bayi

di

NTB

menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Rata-rata pencapaian di setiap kabupaten/kota melebihi target yang telah ditetapkan (diatas 80%). Berikut adalah gambaran data cakupan pemberian imunisasi lengkap (imunisasi campak) pada bayi mulai tahun 2003 – 2008 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Grafik 3.6 berikut. CAKUPAN BALITA YANG MENDAPAT IMMUNISASI LENGKAP, 2003-2008

98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87

97.1

94.7

95.6

93

90.8

2003

2004

91

2005

2006

2007

2008

Salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di NTB adalah penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada Balita. Data kasus gizi kurang dan gizi buruk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung stagnan, meskipun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2005 prevalensi gizi buruk telah mengalami penurunan cukup tajam dari Renstra Dikes NTB 09-13

56

6.38 menjadi 3.7 pada tahun 2007. Selengkapnya dapat dilihat dalam Garfik 3.7. berikut. Trend Kecendrungan Gizi Buruk dan KEP Provinsi NTB 35 30

KEP

29.2

25 %

22.75

23.42

3.73

4.15

27.34

27.1

3.74

3.7

23.47

21.92

20 15 10 GIZI BURUK

6.58

5

4.09

3.31

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap sarana pelayanan kesehatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik diantara kedua wilayah tersebut. Penambahan infra struktur di P. Sumbawa lebih ditekankan karena pertimbangan adanya jangkauan wilayah yang luas, sedangkan di P. Lombok karena alasan jumlah penduduk yang dilayani lebih banyak. Perkembangan jumlah infrastruktur pelayanan kesehatan dasar di NTB dalam 8 tahun terakhir dalam garfik 3.8 sebagai berikut: P E R KE M B A N G A N J UM LA H P US KE S M A S D A N P US KE S M A S P E M B A N T U NTB

600 513

500

440

435

445

425

445

455

445

478

400 300 200

118

123

123

123

123

129

130

135

142

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100 0

Puskesmas


Pust u

57

Berdasarkan berbagai indikator diatas, dapat dilihat bahwa arah pembangunan kesehatan telah berkontribusi positif bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci dari keberhasilan ini adalah adanya orientasi yang sama dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, jangkauan infrastruktur pelayanan kesehatan yang sampai di tingkat desa dengan didukung adanya suatu sistem kesehatan yang kondusif dan fleksibel bagi perubahan tatanan sosial dan dinamika masyarakat yang dilayaninya. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

yang

diikuti

dengan

perbaikan

tingkat

pendapatan,

pembangunan infra struktur yang memadai sehingga masyarakat dapat menjangkau dan mendapatkan akses yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan. Dari

beberapa indikator di atas tampak bahwa pembangunan

kesehatan di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan, namun masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi khususnya

yang terkait

dengan masalah manajemen kesehatan dalam era otonomi daerah dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor sosial-budaya dan tingkat ekonomi masyarakat. Beberapa masalah manajemen kesehatan yang dihadapi, seperti : •

Adanya

variasi unit dan struktur Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota. •

Disparitas dalam kemampuan pembiayaan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota

•

Pemenuhan

tenaga

kesehatan

yang

belum

mencukupi

dan

pendistribusian tenaga belum sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun jenisnya

• Masih

rendahnya

jumlah

sarana

pelayanan

kesehatan

yang

terstandarisasi Renstra Dikes NTB 09-13

58

•

Kesenjangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan mulai dari Provinsi, kabupaten/Kota serta rencana implementasinya di Puskesmas

•

Adanya fragmentasi kebijakan Pembangunan Kesehatan sehingga mengakibatkan program pembangunan kesehatan tidak fokus. Sedangkan beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan

faktor sosial-budaya dan tingkat ekonomi masyarakat adalah masalah gizi (akibat salah pengasuhan, kawin cerai, nikah usia dini), penyakit HIV dan AIDS, serta masih tingginya penderita penyakit infeksi yang berbasis lingkungan seperti Malaria, TBC-Paru dan DBD Disisi lain tantangan adanya wabah penyakit baru akibat perubahan iklim yang diikuti perubahan vektor penyakit seperti penyakit flu burung serta kecenderungan meningkatnya penderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus dan jantung seiring dengan meningkatnya UHH juga merupakan masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu perlu disiapkan infra struktur pelayanan kesehatan yang mampu mengatasi permasalahan diatas dan didukung oleh peralatan medis yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. 3.3

Analisa Isu-isu strategis 3.3.1 Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Adanya faktor distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di setiap desa dan masih banyaknya persalinan yang ditolong oleh dukun serta hambatan-hambatan kultural lainnya menyebabkan kasus kematian bayi di NTB dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara grafis dapat dilihat dalam Garfik 3.9 sebagai berikut:


59

KASUS KEMATIAN NEONATAL DI NTB, 2003-2008 1000 800

920 824

946

827 689

683

600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dari data hasil audit maternal dan perinatal pada tahun 2008 tingginya kasus kematian bayi ini yang menonjol disebabkan karena BBLR (45%), Asfiksia (33%), cacat bawaan 13% serta sebab-sebab lainnya. Sedangkan untuk kasus kematian ibu, dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Bila pada tahun 2003 kasus kematian ibu sebanyak 133 orang, maka pada tahun 2008 turun menjadi 92 kasus (PWS-KIA). Perkembangan kasus kematian ibu dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam Grafik 3.10 berikut:

PERKEMBANGAN KASUS KEMATIAN MATERNAL DI NTB

120

113

118 108

100

97

95

92

2006

2007

2008

80 60 40 20 0 2003


2004

2005

60

Berdasarkan hasil data audit maternal perinatal tahun 2008 diketahui

bahwa

proporsi

kasus

kematian

Ibu

disebabkan

oleh

pendarahan (39%), kasus lainnya 33%, dan pre-eklampsia 17%. Kondisi ini semakin berat karena adanya faktor 3 terlambat yaitu : terlambat mengambil

keputusan

bersalin

dimana,

terlambat

mendapatkan

pertolongan persalinan dan terlambat dirujuk/dibawa ke sarana pelayanan kesehatan serta distribusi sarana dan tenaga yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan adanya tatanan pembangunan kesehatan yang lebih fokus di setiap kabupaten/kota untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelembagaan

“Desa Siaga” yang diikuti dengan revitalisasi posyandu. 3.3.2 Masih rendahnya Status Gizi Masyarakat Bila dibandingkan dengan angka KEP (Kurang Energi Protein) Nasional, pada tahun 2003 Provinsi NTB masih dibawah rata-rata nasional, namun mulai tahun 2005 sampai tahun 2007 angka

KEP di

Provinsi NTB meningkat lebih tinggi dari angka nasional walaupun menunjukkan tren yang menurun. Grafik berikut menggambarkan perbandingan prevalensi KEP Provinsi NTB dibandingkan dengan angka nasional, dapat dilihat dalam Grafik 3.11 sebagaio berikut: 29,2

30

25,8

24,7

23,47

25

27,34

25,1

27,1 23,6 21,9

21,92

20 KEP -NTB

15

KEP -IND

10 5 0 2003


2004

2005

2006

2007

61

Berdasarkan data di atas, maka masalah gizi khususnya status gizi balita di Provinsi NTB masih perlu mendapatkan perhatian. Diharapkan melalui pelembagaan desa siaga yang diintegrasikan dengan berbagai program terkait khususnya revitalisasi posyandu akan dapat meningkatkan status gizi masyarakat. Di samping itu, model pembinaan yang melibatkan lintas sektor dengan sistem wilayah binaan melalui ”Operasi Sadar Gizi” yang dilaksanakan tahun 2005 menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mengatasi masalah gizi. Data 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kurang

Energi

Grafik 3.12 : Perkembangan Data Status Gizi Prop. NTB Tahun 1998 - 2007

kasus balita

Protein

(KEP)

menunjukkan kecenderungan menurun, demikian pula pada balita yang menderita gizi buruk,

bila

pada tahun 2005 sebesar 6.52% maka pada diturunkan

tahun menjadi

2007

dapat

3,7%

.

Masalah gizi lainnya yang cukup menonjol di Nusa Tenggara Barat adalah anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di wilayah tertentu serta kekurangan vitamin A. 3.3.3 Masih tingginya Angka Kesakitan Selain menghadapi transisi demografi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan pada transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda, di satu sisi masih menghadapi masalah tingginya angka penyakit menular (TBC, DBD dan Malaria) namun pada saat yang sama juga harus menghadapi penyakit tidak menular seperti Renstra Dikes NTB 09-13

62

kardiovaskuler, kanker, penyakit endokrin-DM, dll. Kondisi ini apabila tidak didukung dengan sistem pembiayaan dan jaminan sosial yang baik akan menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan yang massif, karena akan menambah beban ekonomi . Upaya untuk menurunkan angka kesakitan khususnya penyakit menular memerlukan adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas di lapangan dalam mendeteksi secara dini gejala-gejala penyakit tersebut dan harus diikuti dengan kegiatan untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan penderita. Dengan demikian diharapkan dapat memotong rantai penularan penyakit-penyakit seperti TBC, DBD, Malaria, HIV dan AIDS dll sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Sesuai dengan harapan yang tertuang dalam MDG’s penyakit menular yang menonjol di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya adalah: a. Penyakit TBC Paru Provinsi NTB merupakan salah satu Provinsi yang diperkirakan memiliki jumlah penderita TBC Paru cukup besar berdasarkan hasil survey prevalensi yang dilakukan pada tahun 1994. Kepadatan jumlah penduduk, sistem kekerabatan (satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga) dan lingkungan yang kurang sehat merupakan faktor resiko bagi penularan penyakit TBC Paru di Provinsi NTB. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 walaupun masih di bawah target penemuan akan tetapi terjadi peningkatan penemuan penderita TBC Paru BTA (+) di Provinsi NTB dengan tingkat kesembuhan mencapai rata-rata 82,1% yang berarti di atas target 80%. Selanjutnya tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tingkat penemuan penderita cenderung menurun namun jumlah penderita Renstra Dikes NTB 09-13

63

yang tuntas berobat dan sembuh (success rate) terus meningkat yaitu 86% pada tahun 2006 meningkat menjadi 89.5% pada tahun 2007. Terjadinya penurunan penemuan kasus dalam beberapa tahun ini diharapkan merupakan indikasi menurunnya jumlah kasus di masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil evaluasi terhadap ketepatan pemeriksaan laboratorium untuk diagnosa yang menunjukkan bahwa angka kesalahan (error rate) masih dibawah standar (5%) yaitu sebesar

4,2% yang berarti kemampuan petugas dalam mendeteksi

penderita TBC Paru cukup baik. Perkembangan penemuan kasus TBC Paru dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Grafik 3.14 berikut: Grafik 3.13: CAKUPAN PENEMUAN KASUS BTA (+) DI PROPINSI NTB TAHUN 1999 - 2008

80 70 60 50 40

(%)

30 20 10 0

Target Cakupan

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

30

35

40

45

50

60

70

70

70

2008 70

26.9

31.6

34.7

40.1

47.7

61.6

38.2

44.5

33.6

34.9

b. Penyakit Malaria Penyakit malaria di Provinsi NTB masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini terlihat dari penyebaran kasus yang ditemukan dihampir semua wilayah. Kasus banyak ditemukan didaerah pantai

dan

transmigrasi).

pedalaman Hal

ini

(pegunungan disebabkan

dan

pemukiman

karena

adanya

baru/ tempat

perkembangbiakan nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria yang Renstra Dikes NTB 09-13

64

ada

disekitar

pemukiman

penduduk

tersebut.

Tempat

perkembangbiakan nyamuk yang ditemukan di Provinsi NTB banyak pada lagun, muara sungai dan rawa untuk daerah pantai, sedangkan didaerah pegunungan adalah pada kali – kali jernih dan airnya mengalir tidak terlalu deras. Angka insiden malaria (Annual Malaria Incidence-AMI) dalam 7 tahun terakhir di Provinsi NTB cenderung berfluktuasi yaitu pada tahun 2002 sebesar 25.7‰ turun menjadi 22,3 ‰ pada tahun 2003 dan 20,53‰ pada tahun 2005 kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 21.32 ‰ dan 23.56‰ pada tahun 2008

Grafik 3.14: AMI DI PROPINSI NTB TAHUN 1997/98 - 2008 30

25

(%o)

20

15

10

5

0

1997/9 1998/9 1999/0 2000 8 9 0 (%o PDDK)

25.4

25.7

22.8

23.2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

22.7

25.7

22.2

20.51 20.53 19.25 21.32 23.56

c. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah atau KLB (Kejadian Luar Biasa) karena pada saat tertentu dapat menyerang beberapa wilayah dengan jumlah penderita yang cukup besar.

Dengan semakin

meningkatnya arus transportasi dan mobilitas penduduk, maka


65

terjadi pula peningkatan area penyebaran penyakit

DBD ke

wilayah lain. Di Provinsi NTB setiap tahunnya terdapat kasus DBD, tahun 2005 terdapat 1.062 kasus dengan kematian 15 orang (CFR: 1,4%). Untuk tahun 2008 terdapat kasus sebanyak 777 orang dengan tingkat kematian 4 orang sehingga CFR menurun menjadi 0,51%. Sedangkan angka bebas jentik (ABJ) yang diperiksa secara berkala masih di bawah target yang diharapkan (95%) yaitu 92,3% pada tahun 2003, meningkat menjadi 93.2% tahun 2005 dan turun menjadi 92.6% tahun 2008. Perkembangan jumlah kasus dan kematian DBD di Provinsi NTB sebagaimana grafik berikut: Garfik 3.15: Kasus DBD di Provinsi NTB 2000-2008 PERKEMBANGAN KASUS DBD DI NTB 1200 1000 800 600 400 200 0 Kasus Mati

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

57

105

233

196

805

1062

627

720

777

3

2

4

9

16

15

4

2

4

d. Penyakit HIV dan AIDS Penemuan kasus HIV dan AIDS di Provinsi NTB walaupun jumlahnya relatif masih kecil akan tetapi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu, penyebaran kasusnya sudah cukup mengkhawatirkan oleh karena kasus yang ditemukan berasal dari seluruh Kabupaten/Kota

dan sudah mengenai berbagai

kelompok masyarakat baik dari kelompok perilaku resiko tinggi Renstra Dikes NTB 09-13

66

(penjaja seks, penasun/pengguna napza suntik,TKI dll) sampai kelompok masyarakat umum seperti petani dan ibu rumah tangga. Jika dilihat dari kelompok umur, maka HIV dan AIDS di Provinsi NTB telah mengenai semua kelompok umur termasuk

bayi dan

anak balita dengan proporsi terbesar (>85%) menyerang usia produktif (15 – 49 th). Salah satu masalah utama dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS adalah bahwa belum ada obat yang dapat mematikan virus HIV sehingga jika seseorang terkena infeksi HIV maka seumur hidup akan dapat menularkan ke orang lain. Oleh karena itu, jumlah penderita HIV akan terus bertambah secara kumulatif. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 2001 jumlah pengidap HIV di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2008 adalah 137 orang. Sedangkan jumlah penderita AIDS sejak pertama ditemukan pada tahun 1991 sampai tahun 2008 adalah 83 orang. Prioritas penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya pencegahan melalui KIE yang benar di samping upaya

untuk

meningkatkan penemuan kasus melalui pengembangan klinik VCT dan

jaringannya

termasuk

di

kawasan

wisata,

lembaga

pemasyarakatan dan bandara/pelabuhan. Upaya penanggulangan dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan dengan LSM khususnya dalam penjangkauan dan pendampingan kelompok perilaku resiko tinggi. Kecenderungan penemuan penderita yang terinfeksi HIV di Provinsi NTB

dapat dilihat pada Grafik 3.16

berikut:


67

JUMLAH INFESKI HIV SAMPAI TAHUN 2008 DI NTB 160 137 140 120

112

100 80

63

60 40

49

40 18

10

20 1

1

1

0

9

0

2001

2002

22

23

25

2005

2006

8

2003

2004

HIV

2007

2008

Kumulat if

Sedangkan jumlah penderita AIDS yang ditemukan diberbagai klinik VCT se-NTB perkembangan setiap tahunnya dan jumlah kumulatifnya dapat dilihat dalam Garfik 3.17 sebagai berikut:

JUMLAH KASUS AIDS NTB SAMPAI 2008 90 83

80 70 60

57

50 40

36

30 21

26

20

21

129

10 1

0 1

0 1992

0 1

1993

0 1

1994

1 1

1995

1996

1

2

3

0

3

0

3

2001 2002 2003 2004

A IDS

15 9

2005 2006

2007 2008

Kumulatif

3.3.4 Masih rendahnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Sampai

dengan

tahun

2008,

infrastruktur

pelayanan

kesehatan di Provinsi NTB relatif masih kurang memadai, sarana pelayanan kesehatan dasar yang ada terdiri dari 142 Puskesmas Renstra Dikes NTB 09-13

68

dengan

64

Puskesmas

diantaranya

merupakan

puskesmas

perawatan dan 513 Puskesmas Pembantu yang telah operasional. Kondisi ini berarti 1 (satu) Puskesmas melayani 30.229 penduduk yang berarti masih di bawah standar rasio yaitu 1 (satu) Puskesmas untuk 30.000 penduduk. Perbedaan geografis antara P. Sumbawa dan P. Lombok juga sangat mempengaruhi akses pelayanan kesehatan. Untuk P. Lombok dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memerlukan jumlah tenaga kesehatan yang lebih banyak di satu sarana kesehatan. Sedangkan di P. Sumbawa dengan luasnya daerah pelayanan

memerlukan

jumlah sarana

pelayanan kesehatan yang lebih banyak dan tersebar. Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan adanya upaya yang lebih

progesif

dalam

hal

standarisasi

pelayanan

untuk

mempersempit disparitas pelayanan di masing-masing daerah. Jika dilihat dari angka visite rate puskesmas pada tahun 2008 diperoleh data sebesar 0,75 (standar 1.5), hal ini berarti bahwa pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas dan jaringannya)

oleh

masyarakat sudah cukup baik. Di samping masalah akses dan jangkauan pelayanan seperti tersebut

diatas,

sarana

pelayanan

kesehatan

khususnya

Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Polindes atau Poskesdes) masih mengalami keterbatasan dalam hal mutu pelayanan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya performance infrastruktur, standar peralatan medis, prosedur pelayanan yang belum dipantau secara optimal serta jumlah dan tingkat kompetensi tenaga yang masih belum memadai. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah dengan

dikembangkannya penilaian kinerja serta

akreditasi Puskesmas.


69

Hal lain yang juga perlu dioptimalkan adalah pemantapan sistem rujukan. Sistem rujukan menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan baik itu di Puskesmas maupun di Rumah sakit. Karena apabila sistem ini tidak berjalan dengan baik akan terjadi penumpukan pelayanan pada unit pelayanan rujukan tingkat II sehingga fungsi Rumah sakit tidak berjalan dengan optimal. Kurangnya tenaga medis baik dokter, dokter spesialis maupun tenaga keperawatan (perawat dan bidan) masih menjadi masalah serius di Provinsi NTB dimana kondisi ini berpengaruh besar terhadap terbatasnya jangkauan maupun mutu pelayanan. Pada tahun 2008 perbandingan dokter dengan penduduk di NTB berkisar 12.67 : 100.000 dari seharusnya 15 : 100.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio Bidan terhadap penduduk adalah 28.79 : 100.000 dari seharusnya 40 : 100.000 penduduk. Kondisi ini relatif masih jauh dari yang diharapkan untuk mencapai standar pelayanan minimal bagi seluruh masyarakat.


70

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI Setelah mencermati isu-isu strategis serta capaian kinerja program dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam rangka pembangunan kesehatan di daerah serta berdasarkan pada visi pemerintah daerah, maka ditetapkan visi pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) periode 2009-2013 sebagai berikut: “MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT” Ada tiga kata kunci dalam visi pembangunan kesehatan di Provinsi NTB 2009-2013 tersebut, yaitu: 

kata “masyarakat NTB” : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah NTB.



kata “mandiri” : berarti masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengakses upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pelayanan kesehatan.



kata “hidup sehat” : mengandung makna suatu kondisi bebas dari gangguan kesehatan dan mampu berinteraksi sosial, beraktivitas serta produktif. Visi di atas dilatarbelakangi oleh kondisi obyektif daerah NTB

dewasa ini serta hasrat masyarakat NTB untuk dapat sejajar dengan daerah lain dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu komponen yang menyebabkan rendahnya posisi IPM NTB yang menjadi fokus dalam bidang kesehatan adalah rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH). Oleh karena itu, untuk dapat sejajar dengan daerah lain, diperlukan suatu Renstra Dikes NTB 09-13

71

program percepatan pembangunan kesehatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah serta para pihak terkait. Agar proses percepatan dapat dilaksanakan, maka segenap sumberdaya yang ada harus dapat difungsikan secara optimal, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun

sumberdaya

sosial

termasuk

didalamnya

pluralitas

dan

heterogenitas masyarakat.

4.2. MISI Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka disusunlah Misi pembangunan kesehatan Provinsi NTB tahun 2009-2013, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui kemitraan dan pemberdayaan. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita

4.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan

Sasaran dari masing-masing Misi tersebut adalah

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :


72

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi NTB 2009-2013

MISI

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan

Meningkatkan kemauan

kemandirian

dan kemampuan

siaga yang terintegrasi dengan PHBS dan

masyarakat untuk

masyarakat dalam

Kadarzi.

hidup sehat melalui

mengakses upaya

kemitraan dan

kesehatan promotif

dan UKBM lainnya dalam upaya kesehatan

pemberdayaan

dan preventif

promotif dan preventif







Terwujudnya seluruh desa menjadi desa

Terwujudnya peran dan fungsi Posyandu

Terwujudnya pelaksanaan program UKS di setiap sekolah



Terbangunnya peran masyarakat dalam pembiayaan kesehatan

Meningkatkan akses

 Meningkatkan



Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang

dan kualitas pelayanan

pemerataan

merata dan berkualitas di semua sarana

kesehatan

pelayanan kesehatan

pelayanan kesehatan

yang berhasil guna



pelayanan kesehatan oleh masyarakat

serta terjangkau oleh masyarakat

 

terstandarisasi


Terwujudnya Puskesmas dan jaringannya yang terstandarisasi

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan

Terwujudnya RS dan Sarana Kesehatan Penunjang yang Terakreditasi

 Meningkatkan ketersediaan sarana

Terwujudnya pemanfaatan sarana



Terwujudnya pemerataan tenaga kesehatan yang kompeten

73

Meningkatkan derajat



 Meningkatkan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang

kesehatan Ibu, Bayi

jangkauan

terjangkau dan berkualitas bagi Ibu, Bayi

dan Anak Balita

pelayanan kesehatan

dan Anak Balita

bagi Ibu, Bayi dan 

Anak Balita

Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit

 Meningkatkan upaya



pencegahan dan

Terwujudnya akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan

pengendalian penyakit 

 Meningkatkan status

Terwujudnya penanggulangan masalah gizi pada Ibu, Bayi dan Anak Balita

gizi Ibu, Bayi dan Anak Balita

4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI 

Fasilitasi pengembangan Desa Siaga dan

KEBIJAKAN 

UKBM 

Revitalisasi Posyandu dan UKBM lainnya

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana desa siaga



Peningkatan operasional Desa Siaga, Posyandu dan UKBM lainnya



Pembentukan UKBM di berbagai kelompok sosial masyarakat.



Penggalangan kemitraan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang kesehatan



Fasilitasi pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat




Pengembangan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

74



Optimalisasi akses masyarakat terhadap



pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang yang berkualitas

Peningkatan bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin



Pemerataan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar



Akselerasi dan eskalasi sarana dan



prasarana pelayanan kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan sarana penunjang lainnya melalui standarisasi dan akreditasi



Optimalisasi pengembangan dan



pendayagunaan tenaga kesehatan

Pengembangan dan Pembangunan sarana prasarana pelayanan kesehatan di dekat wilayah pemukiman



Penataan mekanisme rujukan pelayanan kesehatan



Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis, keperawatan (bidan dan perawat) dan tenaga kesehatan lainnya



Peningkatan manajemen dan pemanfaatan data di sarana kesehatan



Peningkatan peran sektor swasta dalam pelayanan kesehatan



Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu,



bayi dan anak balita   

Peningkatan fasilitasi penyediaan tenaga terlatih dan memenuhi standar kompetensi

Intensifikasi upaya pencegahan dan

untuk pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan

pengendalian penyakit

Anak Balita

Optimalisasi sistem surveilans, monitoring



Peningkatan pemanfaatan pelayanan

dan peningkatan informasi kesehatan

kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk

Optimalisasi upaya penanggulangan

pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak

masalah gizi ibu, bayi dan anak balita

balita termasuk imunisasi 

Pengembangan sistem surveilans yang terintegrasi dalam sistem kewaspadaan dini



Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan



Peningkatan penemuan dan penatalaksanaan penyakit menular, tidak menular dan masalah


75

kesehatan pada kelompok resiko tinggi 

Peningkatan pemantauan status gizi dan penanggulangan masalah gizi pada balita dan Ibu hamil


76

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN 5.1.

ANALISA DAN PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 5.1.1

Dana Desentralisasi (APBD) Data anggaran untuk Dinas Kesehatan (diluar RSU Mataram) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat yang siginifikan. Peran anggaran APBD Propinsi terhadap total pembiayaan pembangunan kesehatan di NTB berkisar sebesar 15%, sumber lain yang ada adalah dari Pemerintah Pusat (TP dan Dekon), dana DAK, serta PHLN. Alokasi anggaran pembangunan ini selain untuk institusi Dinas Kesehatan, juga termasukl UPT yaitu RSJ, BKMM, BLK, Bapelkes dan SPK-AKPER Selong. Gambaran tren tersebut dapat dilihat dalam Grafik 5.1 berikut:

KECENDERUNGAN ALOKASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN, 2004-2008 40000000000 35000000000 30000000000 25000000000 20000000000 15000000000 10000000000 5000000000 0 2004


2005

2006

2007

2008

77

Namun demikian anggaran kesehatan dibandingkan dengan anggaran pembangunan APBD keseluruhan secara proporsional masih berkisar 5% s.d 7% (termasuk RSU Mataram). Anggaran APBD tersebut selain untuk gaji pegawai dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi sarana perkantoran, pengembangan infra struktur SPK Selong yang ditingkatkan statusnya menjadi AKPER Selong. Sedangkan untuk kegiatan program diarahkan antara lain pada penyediaan anggaran untuk buffer stock obat sangat-sangat esensial, penanggulangan KLB dan Bencana, Penyediaan PMT Pemulihan dan suplemen gizi lainnya. Rincian detail gambaran anggaran pembangunan kesehatan bersumber APBD untuk masing-masing unit dan UPT dapat dilihat dalam Grafik 5.2. berikut ALOKASI ANGGARAN DESENTRALISASI (APBD) UNTUK KESEHATAN,2004-2008 25000000000 20000000000 15000000000 10000000000 5000000000 0 Dikes

2004

2005

2006

2007

BKMM

Bapelkes

RSJ

BLK

SPKAKPER

2008

Pada tahun anggaran 2008 RSJ mataram berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2008 status dan Kedudukannya merupakan Lembaga Tekhnis Daerah di bawah Sekretariat Daerah tidak lagi menjadi UPT Dinas Kesehatan. Berdasarkan data dan kecenderungan diatas, maka pada kurun waktu 5 tahun mendatang anggaran pembangunan kesehatan Renstra Dikes NTB 09-13

78

tetap akan mendapat prioritas yang memadai. Kecenderungan peningkatan ini terjadi karena adanya kebijakan yaitu upaya penyediaan sarana pelayanan kesehatan di RS di Pulau Sumbawa dan dan pemberian bantuan biaya kesehatan pada masyarakat miskin. 5.1.2. Dana Dekonsentrasi (APBN) Salah satu sumber utama untuk pembiayaan program kesehatan di

NTB

adalah

dari

dana

dekonsentrasi.

Proporsi

dana

Dekonsentrasi dalam keseluruhan pembangunan kesehatan di NTB sebesar 16,41%, dan kecenderungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat dari Grafik 5.3 berikut:

TREND DANA DEKONSENTRASI, 2004-2007 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2004

2005

2006

2007

Dana dekonsentrasi tersebut diprioritaskan dipergunakan untuk membiayai program-program operasional yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kompetensi petugas, programprogram spesifik diantaranya adalah Promosi Kesehatan dan Renstra Dikes NTB 09-13

79

Pemberdayaan Masyarakat, Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit

Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan. Kedepan dana dekonsentrasi ini diharapkan dapat terus meningkat dan anggaranya difokuskan untuk melengkapi biaya operasional pembangunan kesehatan termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan. 5.1.3. Dana Tugas Pembantuan (APBN) Dana Tugas Pembantuan juga menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan di NTB, focus utama dana Tugas Pembantuan ini diarahkan untuk penyediaan alat medis di Rumah Sakit Umum se- Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Puskesmas, serta perbaikan infrastruktur untuk gudang obat dan Balai Laboratorium Kesehatan. Perkembangan alokasi dana TP dalam 2 tahun terakhir dalam Grafik 5.4 sebagai berikut: PERKEMBANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN, 2004 - 2007 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2004


2006

2007

80

Dana Tugas Pembantuan tersebut merupakan alokasi dari Departemen Kesehatan yang diarahkan ke RSU masing-masing Kabupaten,

fungsi

mengkoordinasikan

Dinas dan

Kesehatan

memantau

Provinisi

penggunaan

adalah anggaran

tersebut. Mengingat keterbatasan APBD yang ada di tiap daerah diperkirakan alokasi anggaran APBN berupa dana TP akan semakin meningkat dimasa yang akan datang. 5.1.4. Dana Hibah dan Bantuan Program Selain sumber-sumber dana dari pemerintah baik APBD maupun APBN dalam pembangunan kesehatan di NTB juga mendapat dukungan dari lembaga donor dan mitra kerja lainnya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman yang diterushibahkan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, ataupun bantuan program dan bantuan tekhnis. Bantuan yang diterus hibahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sumber dana dari ADB) adalah: 

Proyek DHS-2 yang akan berakhir pada tahun 2010 untuk seluruh Kab/Kota se-NTB. Focus dan sasaran proyek ini adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga kesehatan baik itu Dokter, Bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya serta mengembangkan Desa Siaga Model dengan pembangunan

infra

strktur

dan

penyediaan

sarana

prasarananya. 

Proyek NICE yang dimulai tahun 2008 dan akan berakhir pada tahun 2012. Lingkup proyek ini berada di P. Lombok dengan focus pada Program Perbaikan Gizi.

Selain itu untuk bantuan hibah dari mitra atau lembaga donor yang ada di NTB adalah: Renstra Dikes NTB 09-13

81



GTZ Siskes diarahkan program,

untuk pengembangan kapasitas

pengembangan

sistem,

dan

pengembangan

kapasitas SDM 

Global Fund diarahkan untuk Penanggulangan AIDS, TBC dan Malaria



HKI diarahkan untuk penanggulangan penyakit mata



WFP diarahkan untuk program Perbaikan Gizi Masyarakat



UNFPA diarahkan untuk pengembangan kapasitas program kesehatan



GTZ Kfw diarahkan untuk penyediaan bantuan peralatan medis di Puskesmas



GTZ

HRD

diarahkan

untuk

meningkatkan

kompetensi

Petugas baik di Provinsi maupun Kab/Kota. Fungsi dan peran lembaga donor ataupun mitra kerja tersebut akan terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan sistem yang lebih akuntabel dan terpadu melalui forum Komunikasi dan Koordinasi Pembangunan Kesehatan Daerah. 5.2.

Arah Kebijakan Keuangan 5.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Sumber pendapatan Dinas Kesehatan

diperoleh dari hasil

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Tekhnis yaitu di Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan (dahulu Bapelkes), Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Selain itu pendapatan juga di dapat dari hasil leges. Agar pendapatan tersebut semakin meningkat, maka upaya diversifikasi, pemasaran dan penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan utilisasi pelayanan di UPT tersebut. Renstra Dikes NTB 09-13

82

5.2.3. Arah Kebijakan Belanja Belanja APBD akan diarahkan pada peningkatan performance sarana pelayanan dan untuk meningkatkan kinerja UPT dalam melayani

masyarakat

sehingga

sesuai

standar

mutu

yang

diharapkan. Selain itu sesuai dengan semangat paradigma sehat, maka pola pembiayaan program pembangunan kesehatan secara proporsional diarahkan kepada upaya kesehatan promotif dan preventif. Melalui perubahan paradigma tersebut penanganan masalah kesehatan lebih diarahkan pada upaya deteksi dini untuk mencegah terjadinya penyakit dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang didukung dengan adanya sistem surveilance dan sistem informasi yang akurat, kredibel dan tepat sasaran disetiap jenjang administrasi pelayanan dan manajemen. Melalui

pendekatan

“Kesehatan

Masyarakat

Mandiri”

yang

pelaksanaannya diintegrasikan dalam desa siaga, maka orientasi “penanganan orang sakit” beralih menjadi

“Menjaga Orang Sehat

agar Tetap Sehat”. Bila kondisi ini tercapai maka alokasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dapat dioptimalisasi dan dirasionalisasi. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas. Khusus kepada masyarakat miskin, akan dialokasikan anggaran melalui subsidi pemerintah, sehingga masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis. 5.3.

Kelompok Sasaran Pelayanan Upaya kesehatan adalah merupakan program wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, karena kesehatan adalah merupakan salah satu hak azasi dari setiap warga negara. Oleh karena itu maka


83

kelompok sasaran pembangunan kesehatan secara umum adalah segenap masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, prioritas pelayanan di berikan kepada kelompok masyarakat resiko tinggi seperti bayi, balita, ibu hamil dan ibu nifas serta kelompok resiko tinggi lainnya. Selain itu pelayanan juga diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tertentu. 5.4.

Program dan Kegiatan Mengingat kemampuan anggaran dari APBD masih sangat terbatas, maka potensi anggaran dari berbagai sumber diarahkan pada program dan kegiatan

yang

mempunyai

daya

ungkit

besar

dalam

menurunkan

permasalahan kesehatan. Oleh karena itu focus dalam menyusun program serta sasaran kegiatan akan lebih di tata dalam rencana kerja bersama antara Propinsi, Kabupaten/Kota serta lembaga donor dan mitra lainnya secara terpadu dalam forum perencanaan dan penganggaran terpadu di bidang kesehatan. Selanjutnya, upaya tersebut akan dimonitor dan dievaluasi secara berjenjang melalui forum monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak dan donor lainnya sehingga anggaran pembangunan kesehatan menjadi lebih terarah dan efisien. Langkah yang diambil untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran adalah menyusun Rencana Kerja Terpadu dari berbagai pihak yang memunyai prgram-kegiatan di bidang kesehatan. Secara internal upaya tersebut diikuti dengan mengarahkan kegiatan pada prioritas masalah yang harus diselesaikan melalui kegiatan yang dibiayai baik dari PHLN, APBN maupun APBD baik Provinsi maupun Kab/Kota, anggaran tersebut bersifat saling melengkapi sehingga tidak terjadi dikotomi dan duplikasi pembiayaan pembangunan kesehatan. Renstra Dikes NTB 09-13

Karenanya,

program pembangunan dibidang 84

kesehatan harus terintegrasi dan terstandarisasi, sehingga menghindari adanya “in effisiensi” pembiayaan kesehatan. Selanjutnya untuk mewujudkan kondisi itu, maka implementasi Permenkes 741/2008 yang menjelaskan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab/kota harus dapat dikawal di setiap jenjang wilayah adminsitrasi. Sebagai penjabaran dari PP 38 Tahun 2007 serta untuk mewujudkan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di setiap Kabupaten/Kota, maka Program, Kegiatan, indikator Kinerja

dan sasaran

program pembangunan kesehatan Provinsi NTB dalam dalam kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana pada tabel berikut :


85

Tabel 5.1 Rencana Program, Prioritas Kegiatan dan Indikator Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi NTB Tahun 2009-2013 pokok Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat

Program

1.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

indikator Strategis

KeGIATAN - Pelembagaan Desa Siaga

desa siaga yang terintegrasi dengan PHBS dan Kadarzi

- Pengembangan upaya kesehatan Bersumber masyarakat (seperti

Revitalisasi

Poskesdes, Poskestran

Posyandu, dan UKS) dan

Posyandu Aktif dan Desa Siaga aktif Sekolah dengan UKS

generasi muda/Kelompok Potensial - Pengembangan media promosi kesehatan

dan informasi

sadar hidup sehat

- Peningkatan dan pengembangan PHBS - Peningkatan

Kompetensi

dan

Ketrampilan Tenaga Penyuluh Kesehatan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat - Peningkatan peran masyarakat dalam pembiayaan kesehatan 

Upaya Kesehatan Masyarakat


2.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

3.

Program Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya

Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

86

Dasar

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya

Puskesmas dan jaringannya yang terstandarisasi Visit Rate Puskesmas

4.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat

Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

5. Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Reproduksi

Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak melalui: - Pelatihan Berbasis Kompetensi - Peningkatan cakupan & kualitas Ante Natal Care (ANC) - Peningkatan cakupan & kualitas persalinan dan nifas - Peningkatan cakupan & kualitas penanganan komplikasi - Peningkatan pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam persiapan persalinan dan hadapi Gawat Darurat Obstetri Neonatal (GDON)/komplikasi KB, - Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan KIA - Pemantapan dan pembetukan pelayanan KIA berbasis Desa Siaga

6. Pelayanan Kesehatan Pasangan usia Subur (Reproduksi) dan Lansia

Meningkatnya kunjungan ibu hamil ke unit pelayanan kesehatan Meningkatnya Cakupan kunjungan neonatus

Memperbaiki manajemen prog. kesehatan ibu dan bayi baru lahir, melalui perencanaan berbasis data akurat / DTPS-MPS Pertolongan persalinan bagi ibu dari kuluarga kurang mampu

Peserta KB Aktiv

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari Renstra Dikes NTB 09-13

87

keluarga kurang mampu Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu Peningkatan kesehatan Anak



Upaya Kesehatan Perorangan

pelayanan

Pembinaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi pada remaja dan usia sekolah

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang

Pelayanan Kesehatan Pasangan usia Subur dan Lansia Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Balita, Pra sekolah dan anak SD Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pendidikan dan pelatihan kesehatan Rujukan dan Penunjang. Monitoring, pelaporan

evaluasi

Meningkatnya sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Terakreditasi

Meningkatnya pelayanan penunjang terstandarisasi

sarana kesehatan yang

dan

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang Melalui:

-


Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana RS. Pengembangan SDM Kesehatan RS Pemantapan standar-standar pelayanan RS. 88

-



Perbaikan Gizi Masyarakat

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

Peningkatan pengelolaan perizinan RS dan sarana Penunjang Pemantapan manajemen pengelolaan yankes gakin Pelaksanaan PONEK RS 24 jam Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana RS Pemenuhan kualitas SDM PONEK Pemantapan pelaksanaan Bank Darah / UTD di RS Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Meningkatnya Masyarakat

Status

Gizi

Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan



Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

9. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pengembangan dan Perbaikan system rujukan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan kibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang Zat Gizi Mikro lainnya

Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga Renstra Dikes NTB 09-13

89

sadar gizi Pendidikan dan pelatihan Gizi Masyarakat Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit 

Lingkungan Sehat

10.Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyempropatan sarang nyamuk

/

foging

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fooging Pelayanan vaksinasi Balita dan anak sekolah 

Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

bagi

Pencegahan penularan penyakit penyakit endemik / epidemic

Kepala Keluarga yang mempunyai akses sanitasi dasar Penduduk dengan akses air bersih

Peningkatan immunisasi Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Ketersediaaan Obat Esensial Generik pada pelayanan kesehatan Dasar

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit Peningkatan penanggulangan Bencana dan wabah Pengkajian Renstra Dikes NTB 09-13

dan KLB-

pengembangan

90

lingkungan sehat 

Peningkatan 12. Program Sumber Daya Kesehatan Sumberdaya Kesehatan

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi lingkungan sehat Monitoring, pelaporan

kebijakan

evaluasi

dan

Pengadaan obat perbekalan kesehatan

dan

Peningkatan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

mutu

Pemerataan ketersediaan tenaga Medis dan Paramedis Ketersedian Tenaga Para Medis (Bidan dan Perawat) di seluruh Desa

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan kesehatan

13. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Tersedianya (Sistem Manajemen Kesehatan)

SIMTEKES Informasi Tenaga

Pembinaan pengobat tradisional dan obat asli Indonesia Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan terutama untuk penduduk miskin


Tersedianya Dokumen: Renstra Bangkes Renja Tahunan Dikes Prov dan Kab/Kota Profil Kesehatan Provinsi

91

dan kab/Kota Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana termasuk desa siaga Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan 14.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengembangan sistem informasi dan manajemen SDM Pengembangan pelatihan

15.

16.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

institusi

Pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga fungsional Standarisasi Kompetensi tenaga Paramedis (bidan, Perawat, analis, dll) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan Terpadu Penyusunan standar analisa belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu, melalui


92

Pengembangan penilaian kinerja dan evaluasi pelayanan kesehatan Pemantapan tata hubungan, manajemen dan sistem perencanaan kesehatan pusatprop-kab Pengembangan dan penyusunan pembiayaan program berbasis SPM Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan termasuk Distric Provincial Health Account (D/PHA) Pengembangan manajemen & sistem informasi kesehatan Pengembangan kesehatan daerah

sistem

Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin yang berkelanjutan (Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kes.) Pengembangan Dewan Kesehatan dan Lembaga Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan


93

Pengembangan sistem inventaris barang Negara Pengembangan dan Perbaikan adminsitrasi dan system kepegawaian Pengembangan penilaian kinerja dan evaluasi pelayanan kesehatan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penyediaan sarana prasarana perbekalan kesehatan

5.2. Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan

Perkiraan Sumber Pendanaan Program


Program/Kegiatan

Pelembagaan Desa Siaga Pengembangan upaya kesehatan Bersumber masyarakat dan generasimuda


APBD

APBN

V

V

V

V

ADB DHS-2

ADB NICE

GTZ

UNICEF

WFP

Global Fund

UNFPA

94

Pengembangan media promosi kesehatan dan informasi sadar hidup sehat Monitoring evaluasi dan Pelaporan Peningkatan dan Pengembangan PHBS Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan tenaga Penyuluh Pengembangan dan Peningkatan Peran serta masyarakat Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pembiayaan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya Peningkatan Kesehatan dasar Masyarakat Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

V

V

V V

V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V V

V

V

V

V

V V

V

v

Perkiraan Sumber Pendanaan Pokok Program Pelayanan KIA dan Kespro

Program/Kegiatan

APBD

APBN

ADB DHS-2

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

V

V

V

V

V

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

V


ADB NICE

GTZ

UNICEF

WFP

V

V

V

Global Fund

UNFPA

V V

V

95

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

V

V

Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Pembinaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi pada remaja dan usia sekolah Pelayanan Kesehatan Pasangan usia Subur dan Lansia Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Balita, Pra sekolah dan anak SD

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

V

V

v

Pendidikan dan pelatihan kesehatan Rujukan dan Penunjang

V

V

V

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

V

V

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang

V

V

V

V

V

V

Perkiraan Sumber Pendanaan Pokok Program

Program/Kegiatan

APBD

APBN

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

V

V


V

V


ADB DHS-2

ADB NICE

GTZ

UNICEF

WFP

Global Fund

UNFPA

V

96

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Pengembangan dan Perbaikan system rujukan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

V

V

V

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan kibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang Zat Gizi Mikro lainnya

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Pendidikan dan pelatihan Gizi Masyarakat

V

V

V

V

Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit

V

V

Penyempropatan / foging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fooging Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah wabah Pencegahan penularan penyakit penyakit endemik / epidemik

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V Perkiraan Sumber Pendanaan

Pokok Program

Program/Kegiatan Peningkatan immunisasi Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan


APBD

APBN

ADB DHS-2

ADB NICE

GTZ

UNICEF

WFP

Global Fund

V V

V V

V V

V

V

V

V

V

UNFPA

97

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Progam Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pembinaan pengobat tradisional dan obat asli indonesia Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan terutama untuk penduduk miskin

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Program/Kegiatan

APBD

APBN

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana termasuk desa siaga

V

V

V

Perkiraan Sumber Pendanaan Pokok Program Program Sumber Daya Kesehatan


ADB DHS-2

ADB NICE

GTZ

UNICEF

WFP

Global Fund

UNFPA

98

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan

V

V

Pengembangan sistem informasi dan manajemen SDM Pengembangan institusi pelatihan

V

V

V

V V

V V

V V

V

V

V

V

V

Penyusunan standar analisa belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu melalui pengambilan penilaian kinerja dan evaluasi pelayanan kesehatan Pemantapan tata hubungan, manajemen dan sistem perencanaan kesehatan pusat-prop-kab

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengembangan dan penyusunan pembiayaan program berbasis SPM

V

V

Program/Kegiatan

APBD

APBN

Pengembangan sistem kesehatan daerah Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan termasuk Distric Provincial Health Account (D/PHA) Pengembangan manajemen & sistem informasi kesehatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga fungsional Standarisasi Kompetensi tenaga Paramedis Penyususunan Perencanaan dan Penanggaran Kesehatan terpadu

V

V

V

Perkiraan Sumber Pendanaan Pokok Program


ADB DHS-2

ADB NICE

GTZ Siskes

UNICEF

WFP

Global Fund

UNFPA

99

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin yang berkelanjutan (Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kes.) Pengembangan Dewan Kesehatan dan Komisi Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan

V

V

V

V

Pengembangan sistem inventaris barang negara Pengembangan dan Perbaikan adminsitrasi dan system kepegawaian Pengembangan penilaian kinerja dan evaluasi pelayanan kesehatan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penyediaan sarana, prasaran dan perbekalan kesehatan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

100

BAB VI INDIKATOR KINERJA Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTB selama periode 2009-2013 sebagaimana telah tercantum dalam RPJMD, maka telah ditetapkan target agregat untuk beberapa indikator utama pembangunan yang mencerminkan kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Target agregat tersebut dalam konteks pembangunan kesehatan adalah merupakan indikator dampak (impact) dari keseluruhan proses pembangunan kesehatan yang telah dilakukan mulai dari tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota sampai Provinsi. Adapun indikator-nya adalah sebagai berikut: NO

INDIKATOR KINERJA

1

Usia Harapan Hidup (UHH)

2

Angka Kematian Bayi (AKB)

3

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

SATUAN Tahun

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KONDISI TARGET TAHUN 2007 TAHUN 2013

61,2

66,18

/1.000 KH

72

42

/100.000 KH

320

260

Berdasarkan data tersebut diatas, maka upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan di Provinsi NTB akan diselenggarakan dan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang hasilnya (out come) memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung pada pencapaian indikator dampak diatas. Untuk menjamin tercapainya sasaran indikator diatas maka indikator hasil (outcome) dari proses pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KONDISI TARGET TAHUN 2007 TAHUN 2013

1

Cakupan Desa UCI

%

87,2

100

2

Bayi dengan Immunisasi Dasar Lengkap

%

90

95

3

Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

%

70

95

4.

Prevalensi Gizi Kurang

%

27.1

20

5.

Prevalensi Gizi Buruk

%

3,4

2,5

Mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang ada, indikator capaian kinerja dari masing-masing sasaran program pembangunan kesehatan Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013 pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan adalah sebagaimana pada matrik di bawah ini. Renstra Dikes NTB 09-13

58

Tabel 6.1 Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2009-2013 Program


Indikator Kinerja Program

Program/Kegiatan

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (seperti Posyandu, Polindes, dan UKS) dan generasi muda

 

Peningkatan dan pengembangan PHBS



Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat



Satuan

Indikator 2009

2010

Cakupan Desa Siaga aktif 1)

%

65

70

Cakupan Posyandu Aktif 2) Cakupan Rumah Tangga Sehat 2) Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa SD dan setingkat1)

%

65

70

%

57

65

%

50

70

Cakupan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin1) Masyarakat Miskin yang ditangani 2)

%

75

80

%

100

100

Puskesmas dengan kinerja baik 2) Visit Rate 3)

%

30

40

1.5

1.5

Pengembangan media promosi kesehatan dan informasi sadar hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya



 Fasilitasi Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya



Peningkatan Kesehatan Masyarakat



ii

Program

Program/Kegiatan


  Pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan Pelayanan KIA dan Kespro

Satuan

Indikator 2009

2010

Rumah Sakit melaksanakan PONEK 3) Puskesmas melaksanakan PONED 3)

%

100

100

%

100

100

Cakupan kunjungan Ibu hamil K41) Cakupan kunjungan Ibu hamil K13)

%

90

95

%

90

95

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu



Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu



Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 1)

%

70

80

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu



Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 1)

%

90

90



Cakupan pelayanan Nifas

%

90

90

1)

iii

Program

Program/Kegiatan

Peningkatan pelayanan kesehatan Anak, Balita, Pra sekolah dan anak SD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang


2010

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1)

%

70

80



Cakupan Kunjungan Bayi

%

85

90



Cakupan pelayanan anak balita 1) Cakupan peserta KB aktif 1)

%

60

65

%

70

72

Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS Pemerintah) yang terakreditasi2) Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang berijin 3) Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang terstandarisasi (berijin) 3) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien gakin1) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di RS Kab/Kota1)

%

40

50

%

93

100



Pelayanan pemeliharaan kesehatan



Pendidikan dan pelatihan kesehatan Rujukan dan Penunjang






Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Penunjang



Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan



Pengembangan dan Perbaikan system rujukan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

2009



Pembinaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi pada remaja dan usia sekolah


Indikator Satuan

1)

%

2,4

2,4

%

20

40

%

90

90

iv

Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Program/Kegiatan Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi



Pemberian tambahan makanan dan vitamin

 

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan kibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang Zat Gizi Mikro lainnya



Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi



 

Cakupan pemberian MPASI anak usia 6-24 bulan pada gakin 1) Prevalensi Balita Gizi Buruk 3) Prevalensi Balita Kurang Gizi/ KEP 3) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 1) Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (6 bulan) 3) Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 3) Cakupan konsumsi garam beryodium tingkat rumah tangga 2)

Indikator K Satuan 2009

2010

%

60

70

%

3,2

3,0

%

24

23

%

80

90

%

60

70

%

90

95

%

60

75

v

Program

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Program/Kegiatan

Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit

Indikator Kinerja Program  

Penyempropatan / foging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fooging



Penanggulangan KLB Bencana dan Wabah



Peningkatan Surveilance Epidemiologi



Peningkatan immunisasi

 

Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah



Pencegahan penularan penyakit penyakit endemik / epidemik

 

Penemuan pasien baru TB (BTA Positif) 1) Kesembuhan penderita TB (BTA Positif) 2) Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 2) Desa mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 1) Cakupan Desa UCI1) Cakupan Imunisasi Anak Sekolah SD/MI 3) Penemuan Pnemonia pada Balita 1) Penemuan penderita diare 1) Penderita DBD yang ditangani 1)

Indikator Satuan

2009

2010

%

40

50

%

85

85

%

90

92

%

100

100

%oo

<

%

95

100

%

90

92

%

90

90

%

90

90

%

100

100

vi

Program

Program/Kegiatan




Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit




 

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

ODHA yg mendapatkan penanganan HIVAIDS 2) PMS (Penyakit Menular Seksual) yang diobati 2) AMI (Annual Malaria Incidence)3) API (Annual Paracite Incidence) 2) Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) 2)

Indikator Satuan

2009

2010

%

90

90

%

90

90

%o

30%o

30%o

%o

5%o

4%o

%

100

100

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah



Pengkajian pengembangan lingkungan sehat



KK dengan kondisi rumah sehat 3)

%

63

65

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat



KK yang menggunakan jamban Keluarga3) KK yang memiliki akses terhadap air bersih 3) Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat2)

%

63

65

%

70

71

%

70

70

  Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan

vii

Program

Progam Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program/Kegiatan


Indikator Satuan

2009

2010

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan



Ketersediaan obat Esensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar2)

%

97

97

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan



Penggunaan Injeksi pada Kasus Terpilih2)

%

2

2



Penggunaan Antibiotik pada kasus Terpilih 2)

%

6

6



Penulisan resep obat generik 2)

%

80

85

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Pembinaan pengobat tradisional dan obat asli Indonesia Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan terutama untuk penduduk miskin

viii

Program

Program Sumber Daya Kesehatan

Program/Kegiatan


Indikator Satuan

2009

2010

 Rasio dokter terhadap penduduk

Per 100.000 Penduduk

15

20

 Rasio Bidan terhadap penduduk


30

40

 Rasio Perawat terhadap penduduk


60

65

 RS yang memiliki 4 (empat) spesialis dasar 3)

%

100

100

Pengembangan institusi pelatihan

 Institusi pelatihan terakreditasi 3)

%

100

100

Pengembangan institusi Pendidikan tenaga kesehatan

 Institusi pendidikan tenaga kesehatan terakreditasi 3)

%

50

60

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota terutama di daerah terpencil dan bencana termasuk desa siaga

Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan Pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga fungsional Pengembangan sistem informasi dan manajemen SDM

ix

Program

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Program/Kegiatan


Penyusunan standar analisa belanja pelayanan kesehatan  Tersedianya Profil Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan  Tersedianya Renja di Kab/Kota dan Provinsi 3) Pemantapan tata hubungan, manajemen dan sistem  Tersedianya DPA dan perencanaan kesehatan pusat-prop-kab DIPA 3)

Indikator Satuan

2009

2010

%

100

100

%

80

90

%

100

100

Pengembangan dan penyusunan pembiayaan program berbasis SPM

 Tersedianya Dokumen LAKIP3)

%

100

100

Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan termasuk Distric/ Provincial Health Account (D/PHA)

 Tersedianya dokumen PHA dan DHA 3)

%

80

85

 Tersedianya dana jamkesmas di Kab/Kota dan Provinsi 3)

%

100

100

Pengembangan manajemen & sistem informasi kesehatan Pengembangan sistem kesehatan daerah Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin yang berkelanjutan (Pengembangan Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kes.) Pengembangan Dewan Kesehatan dan Komisi Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan

x

Program

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengembangan sistem inventaris barang negara

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengembangan dan Perbaikan adminsitrasi dan sistem kepegawaian Pengembangan penilaian kinerja dan evaluasi pelayanan kesehatan


 Tersedianya dokumen SABMN/D di lingkup SKPD 3)  Tersedianya data base kepegawaian di Kab/Kota dan Provinsi 3)

Indikator Satuan

2009

2010

%

100

100

%

40

60

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keterangan :

Penyediaan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan

1)

: Indikator dalam SPM PERMENKES No.741 Tahun 2008

2)

: Indikator dalam SPM PERGUB No.6 Tahun 2009 dan Perubahannya

3)

: Indikator tambahan

xi

BAB VII PENUTUP Pembangunan kesehatan di NTB dalam pelaksanaannya diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai sumber pembiayaan meliputi APBN (Rupiah Murni & PLHN), APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, DAK, serta DONOR. Kegiatan pembangunan kesehatan tersebut diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB, sehingga berada di posisi tengah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Selain itu pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dari berbagai pihak/stakeholder serta masyarakat yang bersinergi terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran kesehatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Rencana Strategi Pembangunan Kesehatan Tahun 2009-2013 adalah kerangka dasar pembangunan kesehatan sebagai bagian dari kelanjutan program kesehatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan penekanan pada kegiatan-kegiatan yang memberi dampak lebih besar terhadap penurunan AKB & AKI sehingga dapat memberi kontribusi bagi peningkatan Umur Harapan Hidup sebagai salah satu Indikator IPM, dengan lebih memperhatikan sasaran pada kelompok rentan dan keluarga miskin. Terimakasih

kepada

semua

pihak

yang

telah

berpartisipasi

dan

berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini. ooOOoo

xii

Lampiran : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 – 2013 1) Cakupan Desa Siaga Aktif 1) a. Definisi Operasional : Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Desa Siaga Aktif

Jumlah Desa Siaga yang Aktif =

Jumlah Desa Siaga yang dibentuk

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 2) Cakupan Posyandu Aktif 2) a. Definisi Operasional : Posyandu yang melaksanakan kegiatan hari buka dengan frekuensi lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader bertugas 5 orang atau lebih, dan melaksanakan program utama yaitu KIA,KB,GIZI dan Imunisasi (Posyandu Madya, Purnama dan Mandiri) b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Posyandu Aktif

=

Jumlah Posyandu Aktif di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh posyandu di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama

x 100%

xiii

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung JawabProgram : Bidang PSDMK dan Promkes

3) Cakupan Rumah Tangga Sehat a. Definisi Operasional : Proporsi rumah tangga yang memenuhi kriteria 10 indikator yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eklusif, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, tersedia air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni dan lantai rumah bukan dari tanah b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Rumah Tangga Sehat

Jumlah Rumah Tangga Sampel yang termasuk Rumah Tangga Sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah Rumah Tangga Sampel di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama

=

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 4) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat a. Definisi Operasional : Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

=

Jumlah murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama

x 100%

xiv

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes

5) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin a. Definisi Operasional : Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah pada kurun waktu tertentu b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarana Kesehatan Strata 1 =

x 100% Jumlah seluruh maskin di kab/kota

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan; BKSJPK 6) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Ditangani a. Definisi Operasional : Jumlah pasien masyarakat miskin yang ditangani di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Masyarakat Miskin yang Ditangani

=

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 1 yg ditangani Jumlah kunjungan maskin di Sarkes strata 1

x 100%

c. Sumber Data : Survey; Kabupaten/Kota d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes; BKSJPK xv

7) Pusksemas Dengan Kinerja Baik a. Definisi Operasional : Puskesmas dgn hasil kerja yg baik meliputi aspek capaian cakupan, manajemen operasional dan mutu pelayanan yg baik b. Cara perhitungan / rumus : Pusksemas Dengan Kinerja Baik

=

Jumlah Puskesmas dgn kinerja baik

x 100%

Jumlah seluruh puskesmas

c. Sumber Data : Kegiatan Penilaian Puskesmas; Kabupaten/Kota d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan

8) Visite Rate a. Definisi Operasional : Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskemas dan jaringannya baik di dalam maupun diluar gedung (dalam waktu tertentu) b. Cara perhitungan / rumus :

Visite Rate

=

Jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan jaringanya (dalam & luar Gedung)

x 100%

Jumlah penduduk di wilayah tertentu c. Sumber Data : Laporan Program; Kabupaten/Kota d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan

9) Rumah Sakit Melaksanakan PONEK a. Definisi Operasional : RS yg memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru

xvi

lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/ masy, bidan di desa, puskesmas dan puskesmas PONED

b. Cara perhitungan / rumus : Rumah Sakit Melaksanakan PONEK

Jumlah Rumah Sakit PONEK Jumlah Rumah Sakit Kab/Kota

=

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program; Kabupaten/Kota d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas

10) Puskesmas Melaksanakan PONED a. Definisi Operasional : Puskesmas rawat inap yg memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yg datang sendiri atau atas rujukan kader / masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pd kasus yg tidak mampu ditangani. b. Cara perhitungan / rumus :

Puskesmas Melaksanakan PONED

Jumlah Puskesmas PONED =

Jumlah Target Puskesmas PONAD (4 Pusk. Per Kab/Kota)

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program; Kabupaten/Kota d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 11) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 1) a. Definisi Operasional :

xvii

Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

=

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran Ibu Hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama (proyeksi )

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 12) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 1 1) a. Definisi Operasional : Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar pertama kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1

=

Jumlah ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal K1 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah sasaran Ibu Hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama (proyeksi)

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 13) Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani 1)

xviii

a. Definisi Operasional : Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).


Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani

=

Jumlah komplikasi yg mendapat penangaan defenitif di satu wilayah Komplikasi pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 14) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 1) a. Definisi Operasional : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertenu b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh Tenaga kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

x 100% Jumlah seluruh sasaran di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

xix

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas

15) Cakupan pelayanan nifas 1) a. Definisi Operasional : Pelayanan kepada Ibu dan Neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan pelayanan nifas

=

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran Ibu Hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 16) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1) a. Definisi Operasional : Neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih diseluruh sarana pelayanan kesehatan b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

=

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yg ada di satu wilayah pada kurun waktu yg sama (proyeksi)

x 100%

c. Sumber Data : xx

Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 17) Cakupan kunjungan bayi

1)

a. Definisi Operasional : Cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan kunjungan bayi

=

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 18) Cakupan Pelayanan anak balita 1) a. Definisi Operasional : Anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta Vitamin A. b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Pelayanan anak balita

=

Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah sasaran balita di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama (proyeksi)

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas

xxi

19) Cakupan peserta KB aktif 1) a. Definisi Operasional : Jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan peserta KB aktif

Jumlah PUS yg menggunakan kontrasepsi disatu wilayah pada kurun waktu tertentu Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah dalam kurun waktu yg sama

=

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Binkesmas 20) Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Pemerintah) yang Terakreditasi 2) a. Definisi Operasional : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang sudah terakreditasi . b. Cara perhitungan / rumus : Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit Pemerintah) yang Terakreditasi

Jumlah RS Pemerintah yg sudah terakreditasi disatu wilayah pada kurun waktu tertentu =

x 100% Jumlah seluruh RS Pemerintah yang ada di satu wilayah pada kurun waktu yg sama

c. Sumber Data : Hasil kegiatan Akreditasi d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan xxii

21) Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang terstandarisasi (berijin) 3) a. Definisi Operasional : Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang telah memiliki ijin

b. Cara perhitungan / rumus : Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang terstandarisasi (berijin

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang berijin disatu wilayah pada kurun waktu tertentu =

Jumlah seluruh sarana pelayanan kesehatan penunjang yang ada di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Hasil pendataan d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas & Rujukan 22) Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang terakreditasi 3) a. Definisi Operasional : Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang (Laboratorium) yang telah terakreditasi . b. Cara perhitungan / rumus : Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang yang terakreditasi

=

Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang terakreditasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah seluruh sarana pelayanan kesehatan penunjang yang ada di satu wilayah pada waktu yg sama

c. Sumber Data : Hasil kegiatan Akreditasi

xxiii

d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan 23) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 1) a. Definisi Operasional : Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru) .

b. Cara perhitungan / rumus : Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru)

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3 =

x 100% Jumlah masyarakat miskin

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan 24) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di RS Kabupaten/ Kota 1) a. Definisi Operasional : Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Penunjang (Laboratorium) yang telah terakreditasi . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di RS Kab/Kota

Jumlah RS yg mampu memberikan pelayanan gawat darurat level 1 =

x 100% Jumlah RS Kabupaten/Kota

c. Sumber Data : xxiv

Hasil kegiatan Akreditasi d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan 25) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan pada keluarga miskin 1) a. Definisi Operasional : Pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan pada keluarga miskin

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI =

x 100% Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di satu wilayah pada kurun waktu yg sama

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 26) Prevalensi Balita Gizi Buruk 3) a. Definisi Operasional : Prevalensi balita yang mengalami gizi buruk dengan kriteria BB/TB < -2 SD . b. Cara perhitungan / rumus :

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Jumlah balita sampel yg mengalami gizi buruk =

x 100% Seluruh balita sampel

c. Sumber Data : Survey / Pemantauan Status Gizi xxv

d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 27) Prevalensi Balita Kurang Gizi 3) a. Definisi Operasional : Prevalensi balita yang mengalami kurang gizi (gizi buruk + gizi kurang) dengan kriteria BB/TB < -3 SD .


Prevalensi Balita Kurang Gizi

Jumlah balita sampel yg mengalami kurang gizi =

x 100% Seluruh balita sampel

c. Sumber Data : Survey / Pemantauan Status Gizi d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 28) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 1) a. Definisi Operasional : Balita gizi buruk yang ditangani disarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk yang dirawat =

x 100% Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan

c. Sumber Data : Laporan Program xxvi

d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 29) Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (6 bulan) 3) a. Definisi Operasional : Cakupan bayi yang mendapatkan ASI saja tanpa makanan/ minuman lainnya (ASI Eksklusif) di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. .


Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif (6 bulan)

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif 6 bln di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

Jumlah bayi (0-6 bln) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama (proyeksi)

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 30) Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 3) a. Definisi Operasional : Ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.. . b. Cara perhitungan / rumus :

Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

Jumlah Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

x 100% Jumlah Ibu hamil di satu wilayah pada kurun waktu yg sama (proyeksi)

c. Sumber Data : Laporan Program xxvii

d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 31) Cakupan Konsumsi garam beyodium tingkat rumah tangga 2) a. Definisi Operasional : Keluarga yang menggunakan garam beryodium setiap harinya di buktikan dengan menguji sampel garam yang menggunakan Iodium Test. (Jika berwarna ungu maka garam di uji mengandung Iodium cukup).. .

b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Konsumsi garam beyodium tingkat rumah tangga

Jumlah rumah tangga sampel yang menggunakan Garam beryodium =

x 100% Jumlah seluruh rumah tangga sampel

c. Sumber Data : Survey d. Penanggung Jawab Program : Bidang BINKESMAS 32) Penemuan Pasien Baru TB (BTA positif) 1) a. Definisi Operasional : Persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.. . b. Cara perhitungan / rumus :

Penemuan Pasien Baru TB (BTA positif)

Jumlah pasien baru TB BTA positif yg ditemukan & diobati dlm satu wilayah selama satu tahun =

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA Positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program xxviii

d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L

33) Kesembuhan Penderita TB (BTA positif) 2) a. Definisi Operasional : Pederita baru TB BTA Positif yang sembuh di akhir pengobatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.. .


Kesembuhan Penderita TB (BTA positif)

Jumlah penderita baru TB BTA positif yg sembuh di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

Jumlah penderita baru TB BTA positif yang diobati di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 34) Rumah / Bangunan bebas jentik nyamuk Aedes 2) a. Definisi Operasional : Rumah/Bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.. . b. Cara perhitungan / rumus : Rumah / Bangunan bebas jentik nyamuk Aedes

=

Jumlah rumah/bangunan yg bebas jentik nyamuk Aedes di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah rumah/bangunan yg diperiksa disatu wilayah pada kurun waktu yg sama

c. Sumber Data : Survey d. Penanggung Jawab Program : xxix

Bidang P2L

35) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam 1) a. Definisi Operasional : Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Jumlah Desa/Kel. dihitung sesuai dg frekuensi KLB yg terjadi di Desa tsb.& dihitung di pembilang & penyebut mis. Desa A tjd 4 KLB dlm sethn dihitung 4 Desa KLB Rumah/Bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.. . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam

Jumlah KLB di desa/kel yang ditangani desa/ kelurahan <24 jam dalam periode tertentu =

x 100% Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 36) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun 1) a. Definisi Operasional : Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk <15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. . b. Cara perhitungan / rumus : Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

Jumlah kasus AFP Non polio yang dilaporkan =

x 100% Jumlah penduduk < 15 tahun xxx

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 37) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1) a. Definisi Operasional : Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.. . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah desa/kelurahan UCI =

x 100% Seluruh desa/kelurahan

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 38) Cakupan Imunisasi Anak Sekolah SD/MI 3) a. Definisi Operasional : Anak SD/MI klas 1,2 dan 3 yang mendapat imunisasi TT atau DT di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.. . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Imunisasi Anak Sekolah SD/MI

=

Jumlah anak SD/MI (klas 1,2,3) yg mendapat imunisasi di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah seluruh anak sekolah disatu wilayah pada kurun waktu yang sama c. Sumber Data : xxxi

Hasil kegiatan BIAS d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 39) Penemuan Penderita Pnemonia Balita 1) a. Definisi Operasional : Persentase balita dengan pnemonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun (penderita yg ditemukan = yg ditangani)

b. Cara perhitungan / rumus : Penemuan Penderita Pnemonia Balita

Jumlah penderita Pnemonia balita yang ditangani di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun =

Jumlah perkiraan penderita pnemonia balita di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 40) Penemuan Penderita Diare

1)

a. Definisi Operasional : Jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani/ditangani di Sarana Kesehatan dan Kader di satu wilayah dalam waktu satu tahun. (penderita yg datang/ditemukan = yg ditangani) Perkiraan penderita = 10% angka kesakitan x jumlah penduduk. . b. Cara perhitungan / rumus :

Penemuan Penderita Diare

=

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di satu wilayah dalam waktu satu tahun

x 100%

Jumlah perkiraan penderita diare di satu wilayah pada kurun waktu yang sama xxxii

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 41) Penderita DBD yang ditangani 1) a. Definisi Operasional : Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. . b. Cara perhitungan / rumus :

Penderita DBD yang ditangani

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam =

x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu yang sama

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 42) ODHA yang mendapat penanganan HIV &AIDS 2) a. Definisi Operasional : Jumlah Orang Dengan HIV &AIDS (ODHA) yang mendapatkan penanganan dalam kurun waktu tertentu. . b. Cara perhitungan / rumus :

ODHA yang mendapat penanganan HIV &AIDS

Jumlah ODHA yang ditangani/diobati di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

Jumlah seluruh ODHA yang membutuhkan pengobatan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

x 100%

c. Sumber Data : Laporan Program xxxiii

d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 43) PMS yang di obati 2) a. Definisi Operasional : Jumlah penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) yang di obati.

. b. Cara perhitungan / rumus :

PMS yang di obati

Jumlah PMS yang diobati di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

x 100% Jumlah PMS yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yg sama

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 44) AMI (Annual Malaria Incidence) 3) a. Definisi Operasional : AMI adalah jumlah penderita malaria berdasarkan pemeriksaan klinis yang ditangani per 1000 penduduk. . b. Cara perhitungan / rumus :

AMI (Annual Malaria Incidence)

Jumlah penderita malaria yang ditangani berdasarkan pemeriksaan klinis =

x 100% Jumlah penduduk

c. Sumber Data : Laporan Program

xxxiv

d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 45) API (Annual Paracite Incidence)2) a. Definisi Operasional : API ( Annual Parasite Incidence) adalah Jumlah penderita positif malaria yang diperiksa sediaan daerahnya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penduduk di kalikan 1000.


API (Annual Paracite Incidence)

Jumlah penderita positif malaria =

x 100% Jumlah penduduk

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L

46) Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) 2) a. Definisi Operasional : Semua kabupaten/kota yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular disarana kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. . b. Cara perhitungan / rumus : Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

=

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada kurun waktu tertentu

x 100%

Jumlah seluruh Kab/Kota

c. Sumber Data : xxxv

Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L

47) KK dengan Kondisi Rumah sehat 3) a. Definisi Operasional : Keluarga yang menempati rumah dengan kondisi fisik rumah memenuhi syarat kesehatan diantaranya : - Atap rumah tidak bocor - Dinding rumah kuat dan kedap air - Lantai rumah kedap air - Luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni b. Cara perhitungan / rumus : Jumlah keluarga yang dipantau dengan rumah memenuhi syarat

KK dengan kondisi rumah sehat

=

x 100% Jumlah keluarga yang dipantau

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 48) KK dengan jamban memenuhi syarat kesehatan 3) a. Definisi Operasional : Keluarga yang memiliki sarana dan menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan Memenuhi syarat yaitu : jamban yang tidak mencemari lingkungan dan air. b. Cara perhitungan / rumus : KK dengan jamban memenuhi

=

Jumlah keluarga yang dipantau memilki jamban memenuhi syarat

x 100%

xxxvi

syarat kesehatan

Jumlah keluarga yang dipantau

c. Sumber Data : Survey d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 49) KK yang memiliki akses air bersih 3) a. Definisi Operasional : Keluarga yang memiliki akses air bersih yang diperoleh dari sarana air yang memenuhi kesehatan baik milik pribadi maupun kelompok / umum. b. Cara perhitungan / rumus : KK dengan jamban memenuhi syarat kesehatan

Jumlah keluarga yang dipantau memiliki akses air bersih memenuhi syarat =

x 100% Jumlah keluarga yang dipantau

c. Sumber Data : Survey d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 50) Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan2) a. Definisi Operasional : Tempat umum (tempat yg dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal, pasar, pertokoaan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah, restoran yang terpenuhinya akses santasi dasar (air, jamban, limbah, sampah) terlaksananya pengendalian vektor, higiene sanitasi makanan dan minuman, pencahayaan dan ventilasi, sesuai dengan kriteria, persyaratan dan atau standar kesehatan. Tempat umum memenuhi syarat adalah tempat umum yang diawasi dan memenuhi persyaratan hygiene sesuai dengan standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. b. Cara perhitungan / rumus :

xxxvii

Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

Jumlah tempat umum yang dipantau memenuhi syarat =

x 100% Jumlah tempat umum yang dipantau

c. Sumber Data : Hasil pemantauan (inspeksi sanitasi) d. Penanggung Jawab Program : Bidang P2L 51) Ketersediaan obat esensial generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 2) a. Definisi Operasional : Tersedianya obat baik yang bersifat esensial, sangat esensial dan sangatsangat esensial di sarana pelayanan kesehatan dasar yaitu PUSKESMAS. Obat yang tersedia adalah obat generik . b. Cara perhitungan / rumus : Ketersediaan obat esensial generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah obat generik yg tersedia =

x 100% Jumlah obat generik yang dibutuhkan

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan

xxxviii

52) Penggunaan Injeksi pada kasus terpilih 2) a. Definisi Operasional : Penggunaan injeksi pada kasus ISPA non pnemonia, myalgia dan diare non spesifik, yang seharusnya tidak mendapatkan Injeksi . b. Cara perhitungan / rumus :

Penggunaan Injeksi pada kasus terpilih

Jumlah Pasien kasus terpilih yang mendapat injeksi =

x 100% Jumlah pasien kasus terpilih

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan 53) Penggunaan antibiotik pada kasus terpilih 2) a. Definisi Operasional : Penggunaan antibiotika pada kasus ISPA non Pnemonia, myalgia dan diare non spesifik yang seharusnya tidak mendapatkan antibiotik . b. Cara perhitungan / rumus : Penggunaan antibiotik pada kasus terpilih

Jumlah Pasien kasus terpilih yang mendapat antibiotik =

x 100% Jumlah pasien kasus terpilih

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan

xxxix

54) Penulisan Resep Obat Generik 2) a. Definisi Operasional : Penulisan resep obat generik baik di sarana pelayanan kesehaan dasar Pemerintah (Puskesmas) maupun Rujukan Pemerintah (Rumah Sakit) . b. Cara perhitungan / rumus :

Penulisan Resep Obat Generik

Jumlah Resep Obat Generik x 100%

= Jumlah Resep Keseluruhan

c. Sumber Data : Laporan Program d. Penanggung Jawab Program : Bidang Bina Yankesdas dan Rujukan 55) Rasio Dokter terhadap penduduk 3) a. Definisi Operasional : Rasio Dokter terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) . b. Cara perhitungan / rumus :

Rasio Dokter terhadap penduduk

Jumlah Dokter di satu wilayah pd kurun waktu tertentu =

Jumlah penduduk di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Hasil pemetaan Nakes d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes

56) Rasio Bidan terhadap penduduk 3) a. Definisi Operasional : Rasio Bidan terhadap penduduk (per 100.000 penduduk)

xl


Rasio Bidan terhadap penduduk

Jumlah Bidan di satu wilayah padd kurun waktu tertentu =

Jumlah penduduk di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Hasil pemetaan Nakes d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 57) Rasio Perawat terhadap penduduk 3) a. Definisi Operasional : Rasio Perawat terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) b. Cara perhitungan / rumus :

Rasio Perawat terhadap = penduduk

Jumlah Perawat di satu wilayah pads kurun waktu tertentu Jumlah penduduk di satu wilayah padd kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Hasil pemetaan Nakes d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 58) Institusi Pelatihan Terakreditasi 3) a. Definisi Operasional : Institusi Pelatihan milik Pemerintah yang terakreditasi

xli


Institusi Pelatihan Terakreditasi

Jumlah institusi pelatihan di satu wilayah pada kurun waktu tertentu =

Jumlah institusi pelatihan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama

x 100%

c. Sumber Data : Hasil Akreditasi d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 59) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Terakreditasi 3) a. Definisi Operasional : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang terakreditasi b. Cara perhitungan / rumus : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Terakreditasi

Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan terakreditasi =

Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada

x 100%

c. Sumber Data : Hasil Akreditasi d. Penanggung Jawab Program : Bidang PSDMK dan Promkes 60) Tersedianya Profil Kesehatan di Kab / Kota dan Provinsi 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen Profil Kesehatan di setiap Kab/Kota dan Provinsi

xlii

b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya Profil Kesehatan di Kab / Kota dan Provinsi

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yg memiliki Profil kesehatan

x 100%

= Jumlah Kab/Kota dan Provinsi

c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 61) Tersedianya Renja di Kab/kota dan provinsi 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen Rencana Kerja di setiap Kab/Kota dan Provinsi b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya Renja di Kab/kota dan provinsi

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yg memiliki Renja

x 100%

= Jumlah Kab/Kota dan Provinsi

c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 62) Tersedianya DPA dan DIPA 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen DPA dan DIPA di setiap Kab/Kota dan Provinsi b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya Renja di Kab/kota dan provinsi

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki DPA dan DIPA =

x 100%

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi

xliii

c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 63) Tersedianya LAKIP 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen LAKIP di setiap Kab/Kota dan Provinsi b. Cara perhitungan / rumus :

Tersedianya LAKIP

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yg memiliki LAKIP =

x 100%

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 64) Tersedianya Dokumen PHA dan DHA 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen PHA dan DHA di setiap Kab/Kota dan Provinsi b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya Dokumen PHA dan DHA

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yg memiliki PHA dan DHA =

x 100%


c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat

xliv

65) Tersedianya dana Jamkesmas di kab/kota dan provinsi 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dana Jamkesmas di setiap Kab/Kota dan Provinsi b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya dana Jamkesmas di setiap Kab/Kota dan Provinsi

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki dana Jamkesmas =

x 100%


c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 66) Tersedianya Dokumen SABMN/D di lingkup SKPD 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen SABMN/D di Dinas Kesehatan Provinsi NTB b. Cara perhitungan / rumus : Tersedianya Dokumen SABMN/D di lingkup SKPD

=

Tersedianya Dokumen SABMN/D di Dinas Kesehatan Provinsi NTB

c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat 67) Tersedianya Data Base Kepegawaian di Kab/Kota dan Provinsi 3) a. Definisi Operasional : Tersedianya dokumen SABMN/D di Dinas Kesehatan Provinsi NTB b. Cara perhitungan / rumus :

xlv

Tersedianya Data Base Kepegawaian di Kab/Kota dan Provinsi

Jumlah Kab/Kota dan Provinsi yang memiliki Data Base Kepegawaian =

x 100%


c. Sumber Data : Laporan program dan dokumen lain d. Penanggung Jawab Program : Sekretariat

Keterangan :

1)

: Indikator dalam SPM PERMENKES No.741 Tahun 2008

2)

: Indikator dalam SPM PERGUB No.6 Tahun 2009

3)

: Indikator tambahan

xlvi

KATA PENGANTAR. Renstra Dikes NTB

Recommend Documents