KATA PENGANTAR. i Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

i

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2016-2021. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat undang-undang, Walikota/Wakil Walikota Denpasar terpilih periode 2016-2021 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Walikota/Wakil Walikota terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Selain itu, Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 merupakan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.

ii

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

I DEWA NYOMAN SEMADI, SE., M.si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196412311990111008

1

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi

organisasi.

Pendekatan

yang

dilakukan

adalah

melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

2

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 RPJMD

Kota

Denpasar

Tahun

2016-2021

adalah

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun dan menetapkan Renstra Bapenda Tahun 20162021 dengan berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 20162021. Selanjutnya Renstra Bapenda yang telah ditetapkan harus menjadi

pedoman

dalam

penyusunan

Renja

Bapenda

yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

I.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang Nomor

Peraturan

2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra

Badan

Pendapatan

Daerah

Kota

Denpasar dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kota

Denpasar

adalah

untuk

menyediakan

pedoman

pelaksanaan bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

dalam

menentukan

arah

kebijakan,

menyusun

dan

melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kota Denpasar serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga

4

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 sebagai bahan pertanggung jawaban Walikota selaku Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sangat erat hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yakni Pembangunan yang dilaksanakan dengan berpihak pada Masyarakat yang Berlandaskan Kreativitas dan Budaya Unggul. Untuk menjaga keharmonisan dalam keseimbangan antara aspek sosial-ekonomi, fisik-non fisik serta aspek jasmani-rohani secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut unsur

ketersediaan

dana

sangat

menentukan

dalam

upaya

pencapaiannya. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu unsur Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan yang menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar mendukung upaya terciptanya Pembangunan Kota Denpasar yang berpihak pada Masyarakat Berlandaskan Budaya Unggul. yang tertuang

baik pada

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

I.4 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.

Sumber Daya PD

3.

Kinerja Pelayanan PD

4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Denpasar 3. Telahaan

Rencana

Tata

Lingkungan Hidup Strategis

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

5

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 4. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI,

MISI,

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi PD 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

6

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kerja keras jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang keberadaannya tersusun dalam Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan Unit-unit Satuan Kerja penghasil

PAD,

untuk

selanjutnya

dapat

dipergunakan

untuk

membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan. Selain berkoordinasi dengan Unit Kerja lain berkaitan dengan PAD,

Badan

Pendapatan

Daerah

Kota Denpasar mempunyai

tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah yakni : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Parkir 8. BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). 9. PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum b. Sub Bagian Keuangan

7

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian b. Sub Bidang Penetapan c. Sub Bidang Pengelolaan Data 4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Pembukuan I b. Sub Bidang Pembukuan II c. Sub Bidang Pelaporan 5. Bidang Penagihan dan Keberatan, yang terdiri dari : a. Sub Bidang Penagihan b. Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan c. Sub Bidang Pemeriksaan 6. UPT BPHTB a. Ka.UPT BPHTB b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha

8

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

9

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Adapun uraian tugas Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut : 1. Kepala Badan mempunyai tugas : a. menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Badan

Pendapatan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana. c. membina bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan. d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas. e. merumuskan berdasarkan

kebijakan

teknis

kewenangan

yang

Bidang ada

Pendapatan

sebagai

pedoman

Daerah dalam

pelaksanaan tugas. f.

menyelenggarakan pelayanan umum dan urusan Pengelolaan Pajak daerah yang meliputi Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan daerah.

g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas. h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang. i.

menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Badan

Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja. j.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien. c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. e. mengoordinasikan

penyusunan

rencana

operasional

dan

penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar target kerja tercapai. f.

melaksanakan Kepegawaian

pengelolaan sesuai

urusan

dengan

Umum,

ketentuan

Perencanaan

yang

berlaku

dan untuk

mewujudkan sistem pengelolaan administrasi, perencanaan dan kepegawaian yang baik. g. melaksanakan

pengelolaan

urusan

Keuangan

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. h. menghimpun,

menyusun

dan

mengkaji

peraturan

perundang-

undangan dan pedoman petunjuk teknis pajak daerah sesuai peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

sebagai

dasar

hukum

pelaksanaan tugas. i.

mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

Sekretariat

dengan

cara

membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

11

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 j.

membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan

secara

berkala

sebagai akuntabilitas

Sekretariat. k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Perencanaan dan Umum. (2) Sub Bagian Keuangan. (1) Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Umum. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. menghimpun, menyusun dan mengkaji peraturan perundangundangan dan pedoman petunjuk teknis pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas. f.

menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan jangka panjang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

12

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 h. melaksanakan

pengelolaan

urusan

rumah

tangga

dan

perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i.

melaksanakan

urusan

administrasi

perjalanan

dinas

dan

penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. j.

menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

k. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian. l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.

13

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel. f.

melaksanakan

Penatausahaan

Keuangan

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel. h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang. i.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

j.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien. c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. d. menyelia

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Bidang

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan secara berkala sesuai

14

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. e. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. f.

menghimpun pendaftaran, pendataan, penetapan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghasilkan data yang valid.

g. mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. h. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. i.

memperhitungkan dan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target.

j.

melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang. l.

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari : (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian. (2) Sub Bidang Penetapan. (3) Sub Bidang Pengelolaan Data.

15

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang

Pendataan dan Penilaian

berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. f.

melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

g. melakukan penilaian nilai jual objek pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang. i.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

j.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 (2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penetapan berdasarkan rencana

operasional

Bidang

Pendaftaran,

Pendataan

dan

Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pemungutan pajak daerah. f.

mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan, dan validasi SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku serta menghindari terjadinya kesalahan.

g. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan kelengkapan dan tertib administrasi. h. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar adanya kepastian jumlah pembayaran. i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penetapan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

j.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penetapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

17

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas : a. merencanakan

kegiatan

Sub

Bidang

Pengelolaan

Data

berdasarkan rencana operasional Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan Data. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah wajib pajak daerah yang ada. f.

mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

g. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data dan informasi yang up to date. h. melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 & perubahan peta sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data dan informasi yang up to date. i.

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intensifikasi pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

18

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 j.

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

k. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien. c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. d. menyelia

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Bidang

Pembukuan dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

19

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. f.

merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.

g. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah kedalam daftar jenis pajak daerah serta DHKP PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah. h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan. i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

j.

membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari : (1) Sub Bidang Pembukuan I. (2) Sub Bidang Pembukuan II. (3) Sub Bidang Pelaporan.

(1) Sub Bidang Pembukuan I mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan I berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

20

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan I. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB) sesuai peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tercipta tertib

administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah. f.

melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah kedalam daftar jenis pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan penerimaan pajak daerah.

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang. h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. i.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Pembukuan II mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembukuan II berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan II.

21

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan PBB P-2 dan BPHTB. f.

melakukan pembukuan penerimaan PBB P-2 dan BPHTB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pembukuan Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB.

g. menyusun laporan PBB P-2 (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan. h. melaksanakan pencatatan penerimaan PBB P-2 dan BPHTB ke dalam daftar jenis pajak dan DHKP PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar agar tercipta

tertib

administrasi

pembukuan PBB P-2 dan BPHTB. i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

j.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pembukuan II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan.

22

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi pelaporan. f.

melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui jumlah piutang pajak daerah.

g. melakukan evaluasi laporan pendapatan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku tercipta tertib administrasi pelaporan. h. mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui potensi pendapatan. i.

membuat

laporan

berkala

terhadap

hasil

monitoring

yang

dilakukan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui

jumlah

yang

sudah

atau

belum

melakukan

kewajibannya. j.

menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui semua kegiatan.

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang. l.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

23

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 5. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas: a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan rencana program Badan Pendapatan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang dilingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien. c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas. d. menyelia

pelaksanaan

tugas

bawahan

di

lingkungan

Bidang

Penagihan dan Keberatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. e. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja di Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. f.

merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat digunakan sebagai pedoman.

g. melaksanakan koordinasi pemungutan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target pendapatan pajak daerah. h. melaksanakan penagihan pajak daerah serta melakukan penghapusan tunggakan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target pendapatan pajak daerah. i.

melaksanakan

proses

pengajuan

pembetulan,

pembatalan,

keberatan

dan

pengurangan,

pengurangan/penghapusan

sanksi

administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. j.

melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan

dalam

rangka

melaksanakan

peraturan

perundang-undangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku

24

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 agar wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat bayar, tepat waktu dan tepat jumlah. k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang. l.

membuat

laporan

pelaksanaan

tugas

Bidang

Penagihan

dan

Keberatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penagihan dan Keberatan. m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari : (1) Sub Bidang Penagihan. (2) Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan. (3) Sub Bidang Pemeriksaan.

(1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang

Penagihan berdasarkan

rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. menyiapkan dokumentasi

dan

mendistribusikan

yang

berhubungan

surat

dengan

menyurat penagihan

dan sesuai

25

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercipta tertib administrasi penagihan. f.

melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

g. melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target. h. melakukan

pemantauan

pemungutan

pajak

daerah

sesuai

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya penerimaan pajak daerah. i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penagihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

j.

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Penagihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan berdasarkan

rencana

operasional

Bidang

Penagihan

dan

Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi.

26

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 f.

memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

g. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan sesuai

peraturan

dan

prosedur

yang

berlaku

agar

tertib

administrasi. h. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi. i.

memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

j.

memproses kompensasi pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

k. melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perhitungan

dan

Keberatan

dengan

cara

mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang. m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Perhitungan dan Keberatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas : a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan berdasarkan rencana operasional Bidang Penagihan dan Keberatan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

27

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan. c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. e. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diketahui kepastian dari wajib pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. f.

melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

g. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diketahui kepastian dari wajib pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. h. mengidentifikasi potensi sumber-sumber

pendapatan daerah

sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. i.

melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar masyarakat atau wajib pajak mengetahui akan kewajibanya.

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang. l.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

28

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

II.2

Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu.. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sesuai dengan Struktur Organisasi, jumlah jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebanyak 18, dan sudah terisi seluruhnya. Dari 18 Pejabat yang ada, yang sudah memenuhi prasyarat Diklatpim sebanyak 15 orang dan pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 orang. Berikut diinformasikan kondisi sumber daya aparatur yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2017

Tabel 1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN L P

I

II

III

IV

IIB

67

1

32

56

7

1

29 96

GOLONGAN

96

ESELON

PENDIDIKAN

IIIA IIIB IVA IVB 1

3 18

12

1

SD 1

SMP SMA D3 1

37

2 98

Sumber : Sub.Bag.Perencanaan dan Umum Bapenda Kota Denpasar

S1

S2

52

5

29

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 II.3

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kota Denpasar. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan

tugas

yang

dibebankan

secara

proporsional,

mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan.Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

untuk

meningkatkan

kinerja

pelayanan

PD

kepada

masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan

sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan

yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah sumbersumber pendapatan di Kota Denpasar.

30

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 II.4

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Badan

Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik

internal

maupun

eksternal,

akan

tetapi

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor

kehidupan

pengetahuan

dan

masyarakat. teknologi

Seiring di

dengan

era

kemajuan

globalisasi

ilmu

memerlukan

pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Bali. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan

kebijakan-kebijakan

agar

pelaksanaan

program

maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam

menganalisis kondisi-kondisi

yang

dihadapi

oleh

suatu

organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan

internal

meliputi

Strength

(Kekuatan)

dan

Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun

masing-masing

kondisi

lingkungan

internal

dan

eksternal antara lain sebagai berikut : A. Lingkungan Internal Kekuatan ( strength) 1. Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar.

31

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan

daerah

Daerah/Badan

yang

Legislatif

ditetapkan Daerah

oleh

sebagai

Pemerintah

Dasar

Hukum

penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah. 2. Letak geografis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang strategis sudah barang

tentu

menjadikan

suatu

kekuatan

terhadap

perkembangan pembangunan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. 3. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang

Strata-2 sebanyak 5 orang aparatur dan Strata-1

sebanyak 52 aparatur atau sebesar 59,38%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak. 4. Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. 5. Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang

representatif dan

dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

Kelemahan (Weakness) : Disamping

adanya

kekuatan,

tentunya

juga

ada

beberapa

kelemahan-kelemahan yaitu : 1. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan

32

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perwali maupun Keputusan Walikota sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja. 2. Penerapan

sanksi

kepada

Wajib

Pajak

yang

melakukan

pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku. 3. Wilayah Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki potensi yang cukup besar namun belum optimal dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. 4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan. 5. Kurangnya koordinasi antar instansi, khususnya dalam koordinasi data terkait Pajak Daerah.

B. Lingkungan Eksternal Peluang (Opportunity): 1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Disamping itu peluang dalam pengelolaan Pajak Parkir yang potensinya cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 2. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada

Badan

Pendapatan

Daerah

atas

Pengelolaan

Pendapatan Daerah di wilayah Kota Denpasar. 3. Kondisi sosial di Kota Denpasar cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah

Kota

Denpasar.

Dengan

semakin

meningkatnya

pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Denapsar akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang

33

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD. 4. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik. 5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

Ancaman (Threat): 1. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah. 2. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak. 3. Isu – Isu Keamanan, Politik, SARA penyakit.

dan Penyebaran wabah

34

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah. A. Masalah Internal 1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca PD.

Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam

rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (appraisal) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Belum

sempurnanya

database pajak daerah yang dapat

digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembanguann sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

B. Masalah Eksternal 1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan bahkan seringkali melakukan kecurangan pajak sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. 2. Sistem birokrasi yang masih harus dibenahi sehingga akan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya. 3. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih belum optimal.

35

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 C. Faktor Penghambat Pelayanan PD 1. Lemahnya fungsi koordinasi antar instansi. Kata

“koordinasi”

dilaksanakan. kerja

sangat

mudah

diucapkan

tapi

sulit

Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan

maupun

antar

satuan

kerja

sering

membuat

terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor. 2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat. Adanya

beban

dan

volume

kerja

yang

cukup

tinggi

menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan

tindakan

yang

melebihi

kewenangannya.

Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan dinas dan pemerintah. 3. Kurang memadainya tenaga pegawai khusus. Ada beberapa kualifikasi tenaga yang masih belum tersedia di dinas ini, antara lain Tenaga Juru Sita, Tenaga Penilai Asset (appraisal) dan ke depan juga dibutuhkan tenaga Penilai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Tenaga PPNS juga masih

sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. 4. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Sarana dan prasarana masih belum memadai, baik yang menyangkut peralatan kantor, perlengkapan gedung/kantor maupun gedung/kantornya sendiri. 5. Rendahnya kesadaran dan kejujuran masyarakat Wajib Pajak Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kecurangan

dalam

menentukan

besaran

perhitungan

pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi. 6 Sistem Aplikasi yang belum berjalan optimal. Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam system (software) serta belum terintegrasinya system aplikasi yang dibangun, sehingga

36

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 berpotensi menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan.

D. Faktor Pendorong Pelayanan PD 1. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. 2. Dukungan anggaran operasional yang memadai. Anggaran operasional yang memadai sangat membantu kelancaran dalam melaksanakan pelayanan PD. 3. Potensi Wajib Pajak Daerah yang cukup besar. Masih banyak potensi wajib pajak daerah yang bisa digali dan dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4. Adanya

Undang-undang

memberikan

tambahan

Nomor

28

kewenangan

Tahun kepada

2009

yang

Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribudi

daerah

akan

manambah

peluang

peningkatan

penerimaan pendapatan. 5. Dukungan politik yang kuat terhadap Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adanya dukungan politik yang kuat dari partai-partai politik akan ikut mendorong stabilitas politik yang kondusif, sehingga diharapkan mampu menggairahkan aktifitas perekonomian daerah yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

III.2

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Denpasar. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka Renstra yang berkaitan

37

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 sesuai dengan visi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yakni : “Menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang utama dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar yang kreatif, Berwawasan Budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan,” adalah Renstra Kementerian Keuangan. Adapun Visi Kementerian Keuangan yakni : “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21” Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent. 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum. 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif. 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Keterkaitan antara visi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Kementerian Keuangan adalah sama – sama mengupayakan peningkatan pendapatan sebagai sumber pendanaan kegiatan pembangunan.

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

38

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan,

rencana,

dan/atau

program

yang

berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara

kuantitatif

maupun

kualitatif

antara

lain

dengan

cara

meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kota Denpasar. Disamping

itu

sebagai

bentuk

ektensifikasi

terhadap

pendapatan daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 2. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 3. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar no. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 4. Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Denpasar No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 5. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan 6. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah 7. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

39

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 8. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 9. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan PerundangUndangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan. 2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap. 4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan

penggantian

terhadap

sarana

prasarana

yang

melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya. 6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak pajak. Atas upaya – upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang dilakukan oleh Bappeda Kota Denpasar,

berkaitan

dengan

penentuan

pembangunan berkelanjutan ditemukan

isu

–

isu

strategis

bahwa masih terdapat

tumpang tindih aturan pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan Desa Adat yang ada di wilayah Kota Denpasar.

40

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Tabel 2 Isu – Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Dinamika Intenasional

Dinamika Nasional

Pengeloaan Aset

Dinamika Regional/Lokal

Peningkatan

Arogansi Desa Adat dalam

Pendapatan

pengelolaan

sumber

pendapatan daerah Sumber : KLHS-RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, Lamp III-12

Berdasarkan atas dinamika lokal dalam penentuan isu strategis pembangunan

berkelanjutan

Badan

Pendapatan

Daerah

Kota

Denpasar, maka dapat dilihat adanya keterlibatan desa adat dalam pengelolaan sumber-sumber obyek pajak yang ada di lingkungan masing – masing. Hal ini tertuang dalam KLHS-RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 tentang Permasalahan Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan

Analisis

KLHS

beserta

Faktor

Penghambat

dan

Pendorong Keberhasilan Lainnya seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3 Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

N0

Hasil KLHS

Permasalahan

Terkait Tugas

Pelayanan PD

dan Fungsi PD

1.

Penghambat

Arogansi desa Desa adat

Sebagai Faktor

Adat Penegakan

dalam mengambil

alih aturan

pengelolaan

beberapa

sumber

pemerintah

pendapatan

daerah terutama

daerah

pada

wilayah

yang

memiliki

nilai ekonomi Sumber : KLHS-RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, Lamp II-20

Pemberdayaan

dapat Lembaga Adat

tugas menyebabkan konflik

Pendorong

41

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang – Undang Desa) dalam Pasal 69 ayat (4) yang dimaksud dengan

“Pungutan”

Penyusunan

adalah

Peraturan

berkaitan

Desa.

dengan

Berdasarkan

Perancangan pasal

/

tersebut,

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Sedangkan dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintahan Desa yang berbunyi: (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Jadi, apabila memang sumber pendapatan daerah yang berada di desa sudah dipungut oleh Kabupaten/Kota, pemerintah desa tidak dibenarkan meminta pungutan tambahan, baik itu berupa pajak maupun retribusi. Selanjutnya, mengacu ketentuan Pasal 70 ayat (2) PP Desa di atas yang memuat frasa ‘pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa’ maka diketahui bahwa peraturan perundangundangan membolehkan pemerintah desa meminta pungutan dari masyarakat.

III.4.

Penentuan Isu-isu Strategis Dari hasil Kesepakatan Tahapan Pelingkupan Identifikasi Isu – Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (lingkungan eksternal), maka isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis Kota Denpasar yang erat kaitannya dengan program Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu :

42

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Tabel 4 Identifikasi Isu – Isu Strategis Pembanguan Berkelanjutan Kota Denpasar No A

Jenis Isu

Isu – Isu Strategis

Isu – Isu Terkait

Isu

Penurunan kualitas 1. Penurunan air sungai

Lingkungan

dan

kuantitas

sumber daya air

dan pembangunan DAS 2. Debit

air

semakin

berkurang

untuk

pertanian 3. Pengelolaan

sumber

daya air belum optimal Penurunan

Luas 1.

Lahan pertanian

Alih

Fungsi

Lahan

pertanian 2. Pelanggaran jalur hijau untuk rumah tinggal

B

Isu Ekonomi

Kesenjangan ekonomi

1. Kesenjangan antar

wilayah

pembangunan ekonomi antar

wilayah

pertumbuhan yang

ekonomi

tidak

merata,

infrastruktur dan

dan

wilayah

perhubungan

belum merata. 2. Pertumbuhan

ekonomi

tidak merata. 3. Pemberdayaan potensi ekonomi dan investasi masih rendah. Pemberdayaan Parwisata dan

1. Penataan

kawasan

wisata belum optimal

ekonomi Pedesaan

2. Peranan

desa

adat,

Berbasis Pertanian

seke

teruna

dan

masih belum

lembaga adat lainnya

optimal

belum

optimal

dalam

pembangunan wilayah.

43

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 C

Isu

Sosial Kesadaran dan

Budaya

1. Perilaku dan kesadaran

Partisipasi

masyarakat

terhadap

masyarakat

lingkungan

terhadap

rendah

pelestarian

pelanggaran tata ruang,

lingkungan masih

sanksi

rendah

penegakan hukum.

masih meliputi

belum

tegas,

2. Kesadaran dan ketaatan hukum masih rendah Pelayanan Publik

Ego sektoral masih tinggi

belum optimal dan masih terdapat kesenjangan antar wilayah Sumber : KLHS-RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, III-15 s.d 17

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Adapun

isu

strategis

yang

sangat

mempengaruhi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah : 1. Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber – sumber pendapatan daerah. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah. 3. Masih Rendahnya kompetensi aparatur tentang perpajakan daerah.

Atas dasar itulah Badan Pendapatan Daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah yang maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

44

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

IV. 1 Visi dan Misi PD Visi “Menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang utama dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar yang kreatif, Berwawasan Budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan “. Apabila tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dikaitkan dengan visi tersebut diatas, maka jelas dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan tahap demi tahap akan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan pada saatnya nanti akan terwujud kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Daerah

senantiasa

Oleh karena itu, Badan Pendapatan

melakukan

upaya-upaya

intensifikasi

dan

ektensifikasi sumber-sumber pendapatan dari pajak dan retribusi guna membiayai pembangunan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut dan memberikan arah serta tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut, 1. Mewujudkan potensi Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah 2. Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 3. Mewujudkan pelayanan prima kepada Masyarakat. 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi

45

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 arah

perjalanan

Badan

Pendapatan

Daerah

Kota

Denpasar

berdasarkan kritiria dan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. 1. Tujuan : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sasaran : Meningkatnya potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Tujuan : Mewujudkan kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sasaran : Meningkatnya ketaatan dan kesadaran sebagai wajib pajak. 3. Tujuan : Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. Sasaran : Percepatan pelayanan kepada masyarakat 4. Tujuan : Mewujudkan sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sasaran : Meningkatnya kualitas Sember daya manusia

IV.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas dalam rangka penigkatan Pendapatan Asli Daerah ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yakni : a. Strategi

: 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan

: Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui

pendataan

berkelanjutan

serta

mengintesifkan penerimaan atas pajak daerah.

46

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

b. Strategi

: 1. Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah. 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan :

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

c. Strategi

: 1. Mengadakan , memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Pelayanan kepada Masyarakat. 2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi dalam

meningkatkan

pelayanan

kepada

Masyarakat.

Kebijakan

: Pelayanan

kepada

masyarakat

khususnya

masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (IT).

d. Strategi

: Memberikan Pendidikan dan Pelatiahan kepada aparatur terkait pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan :

Meningkatkan

kompetenasi

aparatur

tentang

analisa pajak daerah, tata cara pemungutan pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

IV.4

Arah Kebijakan Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan.

47

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 Berikut akan dijabarkan dari masing-masing Misi apa yang menjadi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Misi 1

: Mewujudkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan

:

Meningkatkan penerimaan asli daerah

Sasaran

:

Meningkatnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Strategi

: 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Arah Kebijakan

: Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui

pendataan

berkelanjutan

serta

mengintesifkan penerimaan atas pajak daerah

Misi 2

: Mewujudkan tingkat kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak

Tujuan

: Meningkatkan

kesadaran

Wajib

Pajak

dalam

melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sasaran

: Meningkatnya ketaatan dan kesadaran sebagai wajib pajak

Strategi

: Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah

Arah Kebijakan :

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

48

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

Misi 3

: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Tujuan

: Mewujudkan Penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat

Sasaran

: Percepatan pelayanan kepada masyarakat

Strategi

:

1. Mengadakan, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Pelayanan kepada Masyarakat. 2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat.

Arah Kebijakan :

Pelayanan

kepada

masyarakat

khususnya

Masyarakat sebagai wajib pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Imformasi (IT)

Misi 4

: Mewujudkan

Sember

Daya

Manusia

yang

berkualitas

Tujuan

: Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Sasaran

: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Strategi

:

Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur terkait pajak daeerah serta pelayanan kepada masyarakat

Arah Kebijakan :

Meningkatkan kopetensi aparatur tentang analisa pajak daerah, tata cara pemungutan pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak

49

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

V. 1

Rencana Program Rencana Program merupakan cara untuk mendukung aplikasi Arah Kebijakan. Adapun Rencana Program pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur D. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan Arah Kebijakan dengan Rencana Program yang akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar disajikan secara ringkas sebagai berikut : Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui

pendataan

berkelanjutan

serta

mengintesifkan penerimaan atas pajak, rencana program meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya Aparatur  Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Arah Kebijakan 2 :

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak

Daerah dan

membangun

kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak., rencana program meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

50

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya Aparatur  Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Arah Kebijakan 3 : Pelayanan

kepada

masyarakat

khususnya

masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi., rencana program meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya Aparatur  Program

Peningkatan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Arah Kebijakan 4 : Meningkatkan Kopetensi aparatur tentang analisa pajak daerah, tata cara pemungutan pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat wajib pajak., rencana program meliputi :  Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya Aparatur

V.2

Kegiatan Kegiatan merupakan bagian dari program yang sudah direncanakan. Adapun kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan adalah : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan asli daerah. 5. Pelayanan PBB. 6. Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan keuangan daerah (Promosi/Pameran) 7. Pembuatan Aplikasi Online

51

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

V. 3 Indikator Kinerja Indikantor Kinerja merupakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan. Berikut akan dijabarkan hubungan dari program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan misimisi tersebut antara lain : A. Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Persentase

Terpenuhinya

Pelayanan

Administrasi Perkantoran Hasil

: Terpenuhinya pelayanan administrasi yang maksimal

Manfaat

: Terciptanya

pelayanan

administrasi

perkantoran yang baik dan maksimal Dampak

: Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diperoleh.

B. Program

: Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

dan

Prasarana

Aparatur Kegiatan

: Peningkatan

Sarana

Aparatur. Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Persentase

Terpenuhinya

sarana

dan

prasarana perkantoran Hasil

: Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran

Manfaat

: Meningkatnya daya kerja para aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dampak

: Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana

52

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 C. Program

: Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Kapasitas

Sumber

Daya

SDM

yang

Aparatur Kegiatan

: Peningkatan Aparatur.

Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Persentase

terpenuhinya

berkopeten dan berkualitas Hasil

: Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang terdidik.

Manfaat

: Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur yang ada.

Dampak

: Pelaksanaan tugas aparatur akan lebih lancar,

baik dan maksimal

disamping

untuk mewujudkan Good Govermnent

D. Program

: Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan

:

1. Kegiatan

: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah.

Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Jumlah dan

pemeriksaan

Ekstensifikasi

secara Intensifikasi terhadap

sumber-

sumber Pendapatan Daerah. Hasil

: Terlaksananya program intensifikasi pajak daerah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah.

Manfaat

: Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya

serta

meningkatnya kompetensi aparatur dalam melaksanakan pemeriksaan pajak daerah. Dampak

: Meningkatnya

Pendapatan

melalui pajak daerah.

Asli

Daerah

53

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 2. Kegiatan

: Pelayanan PBB.

Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Jumlah

Pelayanan

PBB-P2

kepada

Masyarakat Hasil

: Terlayaninya Wajib Pajak PBB-P2 serta berkurangnya permasalahan yang terkait dengan PBB-P2

Manfaat

: Meningkatnya kepuasan masyarakat

atas

pelayanan khususnya di bidang pelayanan PBB-P2. Dampak

: Peningkatan menurunnya

PAD

dari

PBB-P2

serta

permasalahan

terkait

pelayanan PBB-P2.

3. Kegiatan

: Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan

keuangan

daerah

(Promosi/Pameran) Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Jumlah Penyampaian data dan informasi Pajak Daerah melalui Pameran

Hasil

: Tercapainya penyebaran informasi tentang pajak daerah kepada masyarakat di Kota Denpasar.

Manfaat

: Masyarakat dengan mudah mendapatkan data dan Informasi tentang pelayanan pajak daerah di Kota Denpasar.

Dampak

: Meningkatnya pemahaman serta kesadaran masyarakat sehingga

terhadap

secara

meningkatkan

tidak

pajak

daerah

langsung

Pendapatan

Asli

melalui peningkatan pajak daerah.

akan

Daerah

54

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 4. Kegiatan

: Pembuatan Sistem Aplikasi Online

Indikator Kinerja

:

Masukan

: Dana

Keluaran

: Jumlah Penambahan Sistem Aplikasi Online

Hasil

: Tersedianya

data

dan

Informasi

pajak

daerah secara online. Manfaat

: Memudahkan dalam koordinasi data wajib pajak daerah.

Dampak

: Meningkatnya daerah

.

pengelolaan

data

pajak

55

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

V.4

Kode

(1) IV

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Target

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (2) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) (3)

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) 2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

4.156,42

100%

4.920,76

100%

5.184,71

100%

5.419,35

100%

5.665,23

100%

25.346,47

100%

100%

2.170,73

100%

1.698,72

100%

1.817,99

100%

2.197,79

100%

2.226,86

100%

10.112,09

100%

100%

44,00

100%

200,00

100%

200,00

100%

200,00

100%

200,00

100%

844,00

56

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

Aparatur

Program peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.047,53 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah Jumlah terlayaninya PBB Jumlah kunjungan pameran promosi Jumlah penambahan sistem aplikasi online

Jumlah

5.027,43

5.508,96

5.446,29

5.616,30

1 Laporan

20 Wp PHR dan 200 Alat Ukur Air Tanah

202,26

45 Wp PHR

226,20

45 wp PHR

226,20

20 Aparatur

200,00

60 wp PHR

5,830 wp

6.430 wp

337,96

6.430 Wp

341,14

6.730 Wp

392,76

6.730 Wp

451,29

75 orang

110 orang

21,97

110 Orang

25,02

130 orang

30,00

140 orang

-

1 Sistem

50,27

-

-

1 Sistem

100,00

-

6.983,61

7.411,84

7.951,66

26.646,51

301,20

170 Wp PHR, 200 Alat Ukur Air Tanah, 20 Aparatur

1.155,86

7.330 wp

517,60

33.950 Wp

2.040,75

35,00

150 orang

37,50

640 orang

149,49

-

-

-

2 Sistem

150,27

8.503,43

8.948,39

39.798,93

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

57

BAB VI MATRIK RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021 Visi : “Menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang utama dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar yang kreatif, Berwawasan Budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan “. No

Misi

Tujuan

1.

Mewujudkan potensi sumbersumber pendapatan asli daerah .

Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2

Mewujudkan tingkat kesadaran / kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

.

3

Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan Pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun

Jumlah Pelaporan SPTPD tepat waktu Jumlah produk hukum sebagai dasar peneglolaan pajak daerah yang ditetapkan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya potensi sumbersumber pendapatan daerah

Meningkatnya ketaatan dan kesadaran sebagai wajib pajak

Indikator Sasaran Jumlah data wajib pajak dalam rangka meningkatkan sumber pendapatannya

1. Prosentase SPTPD yang dilaporkan tepat waktu dan tepat jumlah 2. Jumlah Wajib Pajak yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan

Strategi

Arah Kebijakan

1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2.

Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota serta lahan pertanian produktif

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan serta mengintesifkan penerimaan atas pajak daerah

1. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta Menegakkan Peraturan Daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak

2. Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah

Percepatan pelayanan kepada Masyarakat.

Jumlah Apliaksi inovatif yang mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat wajib pajak

1. Mengadakan , memelihara dan memperbaiki Sarana Prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat khususnya Masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI).

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021

58

2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkakan pelayanan kepada masyarakat

4

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Peningkatan PAD

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah Diklat / pelatihan bagi aparatur dalam rangka mewujudkan sumber daya yg aspiratif, transparan dan akuntabel

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur terkait pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Meningkat kan kompetensi aparatur tentang analisa pajak daerah, tata cara pemungutan Pajak daerah serta pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

59

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021 BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat Disamping juga,

Rencana Strategis

(Renstra) ini dapat

dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

I DEWA NYOMAN SEMADI, SE., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196412311990111008

60

Renstra Bapenda Kota Denpasar 2016 ~ 2021