KATA PENGANTAR. Denpasar, 1 September 2010 Kepala Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

KATA PENGANTAR

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2010-2015 .

Renstra Tahun 2010-2015 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Tahun 2010-2015 dan memperhatikan berbagai tantangan dimasyarakat masalah ketentraman dan ketertiban 5 ( lima ) Tahun kedepan . Renstra telah memuat visi , misi , tujuan, sasaran , strategi , arah kebijakan , program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar .

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan suasana ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar . Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja .

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan nantinya dapat menjadi arahan didalam mewujudkan upaya ketentraman dan ketertiban di Lingkungan masyarakat .

Denpasar, 1 September 2010 Kepala Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

Drs. Ketut Natha Wibawa, MH Pembina Utama Muda Nip. 19550228 198212 1 001

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………………… i Daftar Isi ……………………………………………………………………………… ii

BAB I

Pendahuluan I.1. Latar Belakang ………………………………………………………… 1 I.2. Maksud dan Tujuan .…………………………………………………... 1 I.3. Landasan Hukum ……………………………………………………… 2 I.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ……......... 2 I.5. Sistematika Penulisan …………………………………………………. 3

BAB II Gambaran Layanan SKPD II.1. Struktir Organisasi , Tugas Pokok, dan Fungsi SKPD………………… 4 II.2. Susunan Kepegawaian ………………………………………………….22

BAB III Isu Strategis III.1. Isu Strategis …………………………………………………………….25 III.2. Analisis Internal dan Eksternal .……………………………………….. 26

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, dan Arah Kebijakan IV.1. Visi …………………………………………………………………….. 27 IV.2. Misi ..………………………………………………………………….. 27 IV.3. Tujuan …………………………………………………………………. 27 IV.4. Sasaran ………………………………………………………………… 28 IV.5. Strategi ..……………………………………………………………….. 29 IV.6. Kebijakan Dinas Tramtib & Sat.Pol.PP Kota Denpasar ………………. 31

ii

BAB V Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif V.1 Rencana Program ……………………………………………………….33 V.2 Kegiatan ………..……………………………………………………….34 V.3 Indikator Kinerja .……………………………………………………….37 V.4 Matrik Rencana Program ……………………………………………….44

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Tramtib VI.1 Indikator Kinerja Dinas Tramtib ……………………………………….46

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagai sebuah SKPD sebagaimana halnya SKPD lainnya di Kota Denpasar, wajib menyusun Rencana Strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2010-2015; “Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara berkelanjutan” yang telah dituangkan dalam Misi pembangunan sebagai berikut: 1. Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan Kebudayaan Bali. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal 3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement) 4. Membangun Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (wallfare society) 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan (economic stability).

1.2. Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun tujuannya adalah sebagai “guide line” dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas Ketentraman Ketertiban kepada masyarakat umum.

1.3. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2010-2015 adalah : a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

I-1

c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara e. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja . h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja . i. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja .

1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

1.5. Sistimatika Penulisan Untuk memudahkan memahami Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistimatika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD II.I. Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi SKPD II.2. Permasalahan Bab III . Isu Strategis III.1. Isu Strategis , menguraikan isu – isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD . III.2. Analisis Internal dan Ekternal, mengraikan tentang kekuatan , kelemahan , tantangan dan peluang yang di hadapi SKPD dalam melaksanakan fungsi pelayanannya . Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi ,Kebijakan dan Arah Kebijakan IV.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar IV.2. Misi, merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. IV.3. Tujuan IV.4. Sasaran IV.5. Strategi IV.6. Kebijakan Bab V. Rencana Program , Kegiatan , Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif V.1. Rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar V.2. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

I-2

V.3. Indikator Kinerja V.4. Matrik Rencana Program, Kegiatan , Indikator dan Pagu Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. VI.1. Indikator Kinerja Utama SKPD . VI.2. Matrik Rencana Strategis SKPD

Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

I-3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

II.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Struktur Organisasi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar terdiri dari: II.1.1. Kepala Dinas II.1.2. Bagian Sekretariat terdiri dari : 2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan 2.1.2.3. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. II.1.3. Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa terdiri dari : 2.1.3.1. Seksi Ketertiban Acara Protokeler 2.1.3.2. Seksi Ketertiban Hiburan ; dan 2.1.3.3. Seksi Ketertiban Sengketa II.1.4. Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial terdiri dari : 2.1.4.1. Seksi Ketertiban Sarana Umum ; dan 2.1.4.2. Seksi Ketertiban Usaha Informal II.1.5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari : 2.1.5.1 Seksi Ketertiban Perijinan ; 2.1.5.2 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ; dan 2.1.5.3 Seksi Penindakan. II.1.6. Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja terdiri dari : 2.1.5.4 Seksi Operasional dan Pengendalian ; dan 2.1.5.5 Seksi Pengembangan kapasitas.


4

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar. (1) Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Menetapkan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan Sekretariat; b. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan wewenang yang ada; c. Memberikan pelayanan dibidang Ketentraman Ketertiban dan pelayanan umum kepada masyarakat; d. Mengatur,

mendistribusikan

dan

mengkoordinasikan

tugas-tugas

bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing; e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. Memeriksa hasil kerja bawahan; g. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada walikota; i.

Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

( 2) Sekretaris mempunyai tugas : a. Menyusun Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

kinerja

Dinas

Ketentraman

Ketertiban dan Satuan Pamong Praja berdasarkan laporang hasil kegiatan masing-masing bidang dan Sekretariat; c. Mengatur,

mendistribusikan

dan

mengkoordinasikan

tugas-tugas

bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

5

f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; i.

Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j.

Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat terdiri dari : A. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan C. Sub Bagian Keuangan.

(A) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagai bahan penyusun laporan kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan Program Kerja Dinas Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan bidang; g. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; h. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


6

(B) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan urusan surat-menyurat; h. Melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas; i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor; j. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol; k. Menyiapkan data kepegawaian; l. Membuat laporan kepegawaian; m. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai; n. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(C).Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun Japoran hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memeriksa hasil kerja bawahan;


7

e. Memberikan Bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. g. Menyusun rencana anggaran biaya rutin dan pembangunan; h. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan; i. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;

j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

( 3 ) Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa sebagai

bahan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja ; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. memberikan

petunjuk

dan

bimbingan

teknis

serta pengawasan

kepada bawahan; e. memeriksa hasil kerja bawahan; f. menyusun persiapan dan mengatur strategi dan melaksanakan pengamanan acara protokoler; g. melaksanakan pendataan pengusaha hiburan dan rekreasi; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

8

h. Menyelenggarakan rapat-rapat tim ketertiban protokoler hiburan dan sengketa; i. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pengusaha dibidang usaha rekreasi dan hiburan; j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses pelanggaran Peraturan Daerah (Tipiring) dan menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik; Pegawai Negeri sipil ( PPNS ); k. Mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang usaha rekreasi dan hiburan umum, dibidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; l. Menyelenggarakan penyuluhan dan sosiaiisasi pelaksanaan peraturan daerah; m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa terdiri dari A. Seksi Ketertiban Acara Protokoler; B. Seksi Ketertiban Hiburan ; dan C. Seksi Ketertiban Sengketa

(A) Seksi Ketertiban Acara Protokoier mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi

sebagai

bahan penyusunan rencana

kegiatan Bidang Kejertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang KetertibanProtokoler, Hiburan dan Sengketa; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidanghya masing-masing; d. Memberikan

petunjuk

dan

bimbingan,

teknis

serta pengawasan

kepada bawahan; e. memeriksa hasil kerja bawahan; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

9

f. menyiapkan bahan dan pedoman teknis dalam pelaksanaan dibidang protokoler; g. Melaksanakan tugas protokoler, pengendalian dan penugasan aparat ketentraman dan ketertiban; h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketertiban protokoler sesuai peraturan perundajng-undangan yang berlaku; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban operasional di lapangan; j. Menyusun rencana dan strategi operasional pelaksanaan tugas penertiban; k. Melaksanakan pengamanan di lokasi acara protokoler; l. Melaksanakan pembinaan aparat ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan tertib protokoler; m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(B). Seksi Ketertiban Hiburan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa; b. Menyusun laporan

laporan hasil

hasil

kegiatan

kegiatan

Bidang

Seksi

sebagai

bahanpenyusunan

KetertibanProtokoler, Hiburan dan

Sengketa; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan

petunjuk

dan

bimbingan

teknis

serta pengawasan

kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data, mengolah dan menganalisa data penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum; g. Menyusun petunjuk / rekomendasi penertiban kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum; h. Menyusun jadwal penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum ; i. Menentukan sasaran penertiban kegiatan hiburan ;


10

j. Melaksanakan penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; k. Memberikan peringatan kepada pengusaha rekreasi dan hiburan umum berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan; l. Melaksanakan penertiban jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum;

m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terkait; n. Memantau penertiban perijinan hiburan yang menjadi kewenangan Pemda; o. Mengumpulkan data pelanggaran penertiban hiburan dan menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik PegawaiNegeri Sipii ( PPNS ); p. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; q. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(C). Seksi Ketertiban Sengketa mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa ; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan bahan dan sarana operasional ketertiban sengketa; g. Menyusun rencana dan melaksanakan operasional ketertiban sengketa; h. Membuat rencana dan melaksanakan gerakan disiplin nasional; i. Membuat laporan hasil kegiatan gerakan disiplin nasional; j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; k. melaksanakan tugas dinas ainnya yang diberikan oleh atasan.


11

Masing-masing Seksi dlpimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Ketertiban Acara Protokoler, hiburan dan Sengketa.

(4).Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masingmasing

Seksi

di

lingkungan

Bidang Ketertiban

Fasilitas

Sosial

sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban

dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun

laporan

hasil

kegiatan

Bidang berdasarkan laporan hasil

kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; c. Mengatur

mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan

sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyelenggarakan kegiatan motivasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban; g. Menerima, mengkaji dan menelaah laporan dari masyarakat; h. Menyusun jadwal kegiatan dan menentukan tempat-tempat sasaran operasional; i. menyiapkan bahan administrasi operasional dan mengatur petugas sesuai dengan rencana dan jadwal operasi penertiban; j. Mengolah dan menganalisa data sasaran pelanggaran sarana umum dan usaha informal; k. Mencatat dan menginventarisir,

ir mengamankan

dan mengembalikan

barang bukti pelanggar .sesuai hasil binaan dipersidangan ;


12

l. Mengadakan tindakan baik fisik maupun barang bukti terhadap pelanggar, untuk selanjutnya diberikan pembinaan di rumah binaan Dinas ketentraman dan ketertiban ; m. Menyediakan kebutuhan konsumsi dan P3K bagi pelanggar/binaan; n. mengembalikan / memulangkan para pelanggar / binaan ke daerah asalnya; o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan, oleh atasan. Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial terdirj dari A. Seksi Ketertiban Sarana Umum; dan B. Seksi Ketertiban Usaha Informal.

(A) . Seksi Ketertiban Sarana Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan

petunjuk

dan

bimbingan

teknis

serta pengawasan

kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan rencana kegiatan dan sarana operasional penertiban sarana umum ; g. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap para pelanggar sarana umum; h. Mengadakan penertiban terhadap pelanggar yang menggunakan ruas jalan, trotoar dan Sarana umum lainnya;


13

i. mengumpulkan data pelaksanaan penertiban sarana umum dan menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(B) . Seksi Ketertiban Usaha Informal mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan

rencana

kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan penertiban usaha informal; g. Menyusun jadwal dan menetapkan daerah sasaran operasi usaha informal; h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penertiban usaha informal; i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha informal; j. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar dibidang usaha informal; k. Mengumpulkan

data

pelaksanaan

penertiban

usaha

informal

dan

menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ); l. Menyediakan kebutuhan konsumsi dan P3K bagi pelanggar / binaan usaha informal; m. Mengembalikan / memulangkan pelanggar / binaan ke daerah asalnya; n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial.


14

(6). Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan

masing-

masing Seksi di lingkungan Bidang Penagakan Peraturan Daerah sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. b.

menyusun

laporan

hasil

kegiatan

Bidang

berdasarkan laporan

hasil, kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja ; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban administrasi perijinan; g. menentukan sasaran dan menyiapkan sarana pelaksanaan penertiban administrasi perijinan; h. melaksanakan penettiban dan pengawasan administrasi perijinan; i. memproses administrasi perijinan dan mengadakan pencatatan hasil penertiban administrasi perijinan tempat usaha; j. menentukan sasaran pembinaan dan penyuluhan Perda dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait masalah penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan Perda; k. menentukan tindakan pidana ringan atas peianggaran peraturan daerah yang dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


15

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari : A. Seksi Ketertiban Perijinan ; B. Seksi Pembinaan dan penyuluhan ; dan C. Seksi Penindakan.

A. Seksi Ketertiban Perijinan mempunyai tugas: a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; b. Menyusun

laporan

hasil

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan

petunjuk

dan

bimbingan

teknis

serta pengawasan

kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menentukan sasaran penertiban perijinan dan menyiapkan sarana untuk melaksanakan

penertiban

administrasi perijinan;

g. Menyiapkan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data ; h. melaksanakan sosialisasi pembinaan pengusaha berkaitan dengan penertiban administrasi perijinan ; i. memberikan peringatan

kepada pelanggar

yang tidak mematuhi

peraturan; j. melaksanakan pendataan administrasi perijinan tempat usaha sesuai dengan permohonan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; k. Melaksanakan peninjauan bersama tirrt ke lokasi pemohon ijin tempat usaha; l. Menertibkan pelanggar yang tidak mematuhi Perda dan menyerahkan berkas pelanggaran kepada PPNS untuk diproses lebih lanjut; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

16

m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan; g. Menentukan sasaran pembinaan dan penyuluhan; h. Mengumpulkan

bahan-bahan

penyelenggaraan

pembinaan

dan

penyuluhan peraturan daerah yang berlaku; i. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan pembinakan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah; j. Mengadakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dengan instansi terkait; k. Mengadakan pencatatan dan pemantauan kembali hasil pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah; l. Mengevaluasi dan mempertanggungiawabkan hasil kerja bawahan; m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Seksi Penindakan mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah; c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

17

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan

petunjuk

teknis

untuk

penindakan

pelanggar

peraturan daerah; g. Mengumpulkan data dan menentukan sasaran penindakan pelanggar peraturan daerah; h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penindakan peraturan daerah; i. Melaksanakan koordinasi penindakan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait; j. Melakukan pemanggilan dan pengambilan barang bukti pelanggaran peraturan daerah ; k. Melakukan

penyidikan

terhadap

pelanggar

peraturan

daerah

dan

mengkoordinasikan dengan pengadilan negeri; l. Menyerahkan berkas perkara dan mengadakan pencatatan hasil sidang tindakan pidana ringan (tipiring) di pengadilan negeri; m. Menyerahkan barang bukti kepada pelanggar yang sudah melaksanakan Tipiring; n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

(7). Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja mernpunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masingmasing Seksi di lingkungan Bidang Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;


18

b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masihg Seksi di lingkungan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menghimpun dan mengolah data, informasi serta menyusun rencana operasional pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan walikota; g. Mengawasi ketaatan masyarakat serta melaksanakan patroli wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban; h. Mengadakan tindakan penertiban dan represif non yustisial bagi anggota masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Menyerahkan penanganan perbuatan pelanggaran Perda kepada penyidik yang berwenang; j. Memimpin dan membina satuan polisi pamong praja di wilayah hukum kota Denpasar; k. Mengadakan penertiban bagi pelanggar dibidang usaha informal; l. Mengamankan serta menjaga kenyamanan masyarakat di tempat-tempat umum; m. Melaksanakan pengamanan acara-acara protokoler dan acara- acara yang bersifat isidentil yang melibatkan masyarakat banyak; n. Mengadakan koordinasi dalam bidang tugasnya dengan instansl terkait; o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


19

Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Panrtong Praja terdiri dari: A. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan B. Seksi Pengembangan Kapasitas.

A. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Operasional dan Pengambangan Kapasitas Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil

kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan

laporan hasil kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja ; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkpordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyusun bahan rencana penyusunan program petunjuk teknis kegiatan operasional; g. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan petunjuk penertiban dilapangan; h. Menetapkan daerah sasaran dan menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan. operasi ; i. Melaksanakan patroli rutin untuk ketentraman dan ketertiban di wilayah kota Denpasar; j. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang bergerak pada usaha informal yang beroperasi di daerah terlarang; k. Mengambil barang bukti pelanggar peraturan daerah dan menyerahkan kepada PPNS; l. Melakukan pencatatan kegiatan operasional rutin sebagai bahan laporan; Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

20

m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas : a. Menyiapkan

rencana

kegiatan

Seksi

sebagai

bahan penyusunan

rencana kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja; c. Mengatur, mendistribusikan dan rnengkbqrdinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. memeriksa hasil kerja bawahan; f. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja ; g. menyusun kebutuhan tenaga dan peningkatan kualitas SDM satuan polisi pomong praja; h. mempersiapkan personil untuk mengikuti diklat; i. Menyusun dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong praja; j. Membina disiplin dan pengembangan karier satuan polisi pamong praja; k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja.


21

2.2

Susunan Kepegawaian

No

Nama

Pangkat/ Gol Pembina Utama Muda

1

Drs. Ketut Natha Wibawa, MH

2

-

3

I Nyoman Puja ,SH

Pembina /IVa

4

I Ketut Sumarsha,SH

Pembina /IVa

5

I Nyoman Ambara,SH

Pembina /IVa

6

-

7

I Ketut Gede Gunawan,SH

Penata Tk.I/IIId

8

Nym Elly Sri Purwa Astuti,SH

-

Jabatan

Pendidikan

Kepala Dinas

Pasca Sarjana

Sekretaris Kabid. Penegakkan Peraturan Daerah

SMA Sarjana

Kabid. Ketertiban Fasilitas Sosial Ka.Bid. Operasional dan Pengembangan Kapasitas . Ka.Bid. Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa

Sarjana

Sarjana

Penata Tk.I/IIId

Kasi. Ketertiban Perijinan Kasubag. Perencanaan , data dan Informasi

Sarjana

-

Sarjana Sarjana

Sarjana

9

I Made Jatawijaya,SH

Penata Tk.I/IIId

Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan

10

Drs. I Gusti Made Bawarta

Penata Tk.I/IIId

Kasi. Penindakan

Sarjana

11

I Gsuti Ngurah Dharmaika

Penata Tk.I/IIId

Kasi. Ketertiban Hiburan

Sarjana

12

I Wayan Arya Arsana,SH

Pembina /IVa

Staf ( K P U )

Sarjana

13

I Ketut Bimiyana,SH

Penata Tk.I/IIId

Kasi. Ketertiban Sengketa

Sarjana

14

Desak Ketut Putri Yasni,SH

Penata Tk.I/IIId

Kasubag. Keuangan

Sarjana

15

I Gusti Putu Alit Artika,SE

Penata Tk.I/IIId

Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Sarjana

16

I Wayan Badri Adnyana

Penata Tk. IIId

Kasi. Ketertiban Usaha Informal

Sarjana

17

Dewa Agung Rai Darmawan,SIP

Penata Tk. I/IIId

Sarjana

18

I Nyoman Werdi,S.Sos

Penata/IIIc

Kasi. Pengembangan Kapasitas Kasi. Operasional dan Pengendalian

19

I Wayan Wirawan, S.Sos

Penata/IIIc

Kasi. Ketertiban Sarana Umum

Sarjana

20

I Wayan Warcana

Kasi. Ketertiban Acara Protokoler

SMU

21

I Made Satria Wibawa,SH

Staf

SMU

22

KM. Ayu Trina Anggraini,SE

Staf

Sarjana

23

Anak Agung Ngurah Agung

Staf

Sarjana

24

Larmin Sidauruk

Staf

Sarjana

25

I.A Mas Ekawati Manuaba,SH

Penata/IIIc Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda Tk.I/IIIb Penata Muda Tk.I/IIIb

Staf

Sarjana

26

Ida Ayu Mirah Setiawati,SE

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

27

I Nyoman Ardana

Penata Muda/IIIa

Staf

SMEA

28

Luh Kompiang Putri Lestari,SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

29

I Wayan Suta,SIP

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

30

A.A Ngurah GD Yudie Asmara,SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

31

Drs. I Putu Suandita

Penata Muda/IIIa

Staf

SMU

32

Kadek Ary Paramitayani,SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

33

I.B. Prayoga, SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

34

I Wayan Sumarjana,SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

35

A.A.BGS.Jimnantara Putra,SH

Penata Muda/IIIa

Staf

Sarjana

36

A.A Made Sulastri

Pengatur Tk. I/IId

Staf

SMA

37

Ida Ayu Mirah Suryaningsih

Pengatur/IIc

Staf

SMA

38

I Made Heriyana

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

39

Ni Kadek Sri astuti

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

40

Ni Wayan Diani

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA


Sarjana

22

41

Luh Made Suprapmi

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

42

Gusti Ayu Nyoman Purwati

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

43

Ni Made Indrawati

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

44

Ni Luh Putu Hariati

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

45

Ni Wayan Sudiarsani

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

46

Si Luh Made Partini

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

47

Ni Made Suasih

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

48

I Wayan gunanta

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

49

A.A Ngr Gede Cahyoga.N

Pengatur Muda/IIa

Staf

SMA

50

Ni Luh Nyoman Ngardi

Juru

Staf

SMA

51

Ni Putu Litawati

Juru

Staf

SMA

52

I Ketut Sugiantara

THL

Staf

SMA

53

I Gusti Ketut Gede

THL

Staf

SMA

54

I Made Warsa

THL

Staf

SMA

55

I Putu Harimbawa

THL

Staf

SMA


23

II.2.

Permasalahan . Keamanan merupakan wewenang oihak TNI terkait dengan territorial

sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang – undang. Di sisi lai ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah. Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2008 berjumlah 3.125 kasus, menurun 1.003 kasus dari tahun 2007. Pelanggaran ketentraman dan ketertiban tersebut didominasi oleh pelanggaran ketertiban umum sebanyak 1.747 kasus atau berkurang 909 kasus dari tahun 2007. Sedangkan pelanggaran peraturan daerah mengalami penurunan dibanding jumlah kasus pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar VI.1 diatas. Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2008 terdiri dari Gelandangan dan Pengemis 504 kasus, Pedagang Kaki Lima 231 kasus, WTS nihil, dan Pengamen 170 kasus, Limbah 37 kasus, IMB 302 kasus, Pedagang Koran 8 kasus, SITU HO 1010 kasus, Hewan Liar 34 kasus, Sampah 29 kasus.


24

BAB III ISU STRATEGIS

III.I. Isu Strategis. Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah unuk mentaati Peraturan per undang – undangan yang berlaku . Upaya – upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku . Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain : a). Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar. b). Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, WTS/Waria, pejaja brosur, pengamen, anak jalanan, kelompok funck, sehingga menyebabkan

terganggunya

ketentraman

dan

ketertiban

umum

di

penduduk

di

Kota Denpasar. c). Pesatnya

perkembangan

pembangunan

dan

peningkatan

Kota Denpasar sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalgi seringnya berpindah – pindah tempat . d). Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga – lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.


25

III.2. Analisis Internal dan Eksternal . Internal : -

Kurangnya kemampuan SDM

Pol.PP terutama pendidikan PPNS,

SAR dan LATSAR. Sehingga perlu adanya Diklat dasar dan Diklat Lanjutan aparat Tramtib dan Diklat PPNS. -

Terbatasnya sarana dan prasarana serta kwantitas dan kualitas personil Pol.PP dengan adanya masalah tersebut mengusulkan kepada Walikota agar lebih memperhatikan SatPol.PP mengenai : - Kesejahteraan - Penambahan jumlah personil Pol.PP yan selama ini sangat terbatas .

Ekternal : -

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mentaati hukum masih relatif rendah, sehingga pelanggaran hukum dan tindakan main hakim sendiri serta kerusuhan cenderung meningkat.


26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN ARAH KEBIJAKAN

IV.1. Visi : Terwujudnya suasana aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat Kota

Denpasar

IV.2. Misi : Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan missi sebagai berikut: 

Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda.



Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dengan instansi terkait dalam mendukung proses kearah terciptanya suasana tentram dan tertib.

IV.3. Tujuan . Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan, sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kegiatan . Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut : a. Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda. b. Meningkatkan system koordinasi yang terintergrasi dengan instansi terkait

. Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar

27

IV.4. Sasaran. Dari tujuan yang ditetapkan, maka yang menjadikan sasaran utama dari pelaksanaan tugas kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. a. Terwujudnya Penertiban Gepeng yang dilaksanakan pada malam hari, sehingga banyak terjaring penduduk liar di Kota Denpasar. b. Terwujudnya Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan cara melaksanakan operasi penertiban secara persuasive dan represif bekerja sama dengan Desa Adat untuk dapat memanfaatkan Pasar Desa sebagai lokasi PKL. c. Terwujudnya Penertiban Pengusaha Sablon yang membuang Limbah Sembarangan . d. Terwujudnya Penertiban Pedagang Koran, dengan menempatkan Petugas Pol.PP dengan system roling pada Pos yang dianggap rawan, sering terjadi pelanggaran Perda seperti di Traffick Light. e. Menekan jumlah tuna-tuna (WTS, Waria, Gepeng, PKL, Hewan Liar) di Kota Denpasar. f. Tercapainya stabilitas yang mantap dengan menegakan Perda yang berlaku di Kota Denpasar. g. Penegakan Perda terhadap masyarakat umum, Badan Usaha, Organisasi dll yang melanggar Perda. h. Meningkatnya Usaha masyarakat untuk mengurus SIUP, IMB, SITU/ HO dan ijin lainnya akibat sering dilakukan razia-razia ke Perusahaan, Badan Usaha, Yayasan dan lain-lain.

Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar

28

IV.5. Strategi Sebagai langkah telah diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk menekan dan mengurangi kendala/hambatan dengan mencari alternatif upaya mengatasi sebagai berikut : a. Mengatasi Masalah Gepeng . -

Operasi penertiban dilaksanakan pada malam hari, yang kedpatan tidur diemper toko maupun pos – pos kamling, namun yang ditampung di rumah – rumah kontrakan luput dari razia .

-

Mencari dan menelusuri oknum – oknum yang menampung / menyebarkan gepeng untuk dibina dan diperingati untuk ditindak .

-

Berkoordinasi dengan aparat terbawah bersama –sama membrantas gepeng lebih – lebih pada masyarakat untuk jangan sekali – kali memberikan sesuatu pada para gepeng.

-

Memulangkan gepeng ke Daerah asalnya .

b. Mengatasi Pedagang kaki Lima ( PKL ). -

Melaksanakan operasi penertiban secara rutin melalui cara persuasif dan represif .

-

Bekerja sama dengan Desa Adat untuk dapat memanfaatkan pasar – pasar desa sebagai lokasi pedagang .

-

Bekerja sama dengan desa adat untuk dapat memanfaatkan pasar – pasar desa sebagai lokasi pedagang.

-

Bekerjasama dengan desa adat, pimpinan PD. Pasar untuk melakukan pembinaan pada para pedagang di Wilayahnya .


29

-

Menindak dan memusnahkan rombong bagi Pedagang yang masih membandel.

c. Mengatasi Penduduk Pendatang . -

Melakukan razia di terminal kedatanagn masuknya bus – bus malam pada saat tertentu khususnya menjelang dan sesudah hari raya.

-

Memulangkan bagi para pendatang yang lolos tidak dapat menunjukan identitas ke daerah asalnya bekerja sama dengan dinas sosial Propinsi Bali.

-

Bekerja sama dengan Desa adat melakukan razia penduduk di lingkungannya selanjutnya dibina dan diarahkan untuk melengkapi identitasnya .

d. Mengatasi Pedagang Acung/Koran, Pengamen di Traffik Light . -

Melakukan penertiban secara rutin pada kawasan yang telah dipetakan pada para pedagang untuk dibina dan ditindak .

-

Mengajak peran serta masyarakat untuk tidak berbelanja maupun memberikan sesuatu para pengamen di traffick Light.

e. Mengatasi Masalah WTS . -

Meningkatnya dan bekerja sama dengan desa adat, desa dinas dan masyarakat umum untuk memperketat proses identitas kependudukan dan secara selektif menerima orang yang akan mengontrak/menyewa rumah.

-

Pemilik rumah agar tetap memantau siapa –siapa dan asal usul pengontrak rumahnya .


30

f. Mengatasi Limbah . -

Melakukan kegiatan penertiban secara rutin, terutama kepada pengusaha sablon, pengusaha tahu tempe yang membuang limbah cair ke sungai .

-

Membina para pengusaha agar menyiapkan bak – bak penampungan limbah dan menjaga kebersihan lingkungan.

g. Mengatasi Masalah Perijinan . -

Melakukan penertiban secara rutin kelapangan untuk membina para pengusaha yang belum memiliki ijin.

-

Membina pengusaha agar mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan melalui Dinas Perijinan Kota Denpasar.

h. Mengatasi Pedagang Koran . -

Dengan menempatkan petugas SatPol.PP di setiap penempatan jalan maupun jalur yang dianggap rawan tumbuh berjamurnya para Pedagang Koran.

-

Membagi sip tugas di setiap lampu trafick Light di perempatan jalan untuk mengantisipasi para pedagang koran.

IV.6. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar: Adapun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah menumbuh kembangkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kota Denpasar seperti :


31

1. Menurunnya Pedagang Kaki Lima yang berkeliaran di Lapangan Puputan Badung, Niti Mandala Renon dan Lapangan Lumintang akibat kesigapan Anggota Sat.Pol. PP 2. Meningkatnya Penjagaan Anggota Sat.Pol. PP di Traffick Light, sehingga berkurangnya Pedagang Koran, gepeng yang berkeliaran di jalan-jalan strategis. 3. Menurunnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan, diatas trotoar, 4. Melakukan Razia

Kependudukan, Razia Ijin Usaha, Razia

Pembuangan Limbah sembarangan yang

bekerja sama dengan

Instansi terkait . 5. Meningkatnya para pengusaha untuk mengurus SIUP, IMB, SITU, HO. KTP dan tertibnya pembuangan limbah akibat sering dilakukan razia-razia oleh Dinas Tramtib dan Sat.Pol. PP Kota Denpasar. 6. Memberikan pembinaan pada masyarakat yang berusaha di bidang Rekreasi dan Hiburan Umum agar melengkapi usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


32

PBAB V RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1. Rencana Program Rencana Program Kegiatan Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Program tersebut adalah:

Program Utama: Program-program yang dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk terwujudnya visi, terdiri dari: 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dilaksanakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan disiplin aparatur/pegawai di Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis 3. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal . Program ini bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda .

Program Penunjang : Program-program yang sifatnya sebagai penunjang program utama untuk tercapainya visi, terdiri dari 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar.


33

V.2. Kegiatan . Implementasi penjabaran Rencana Strategik dalam rangka mencapai visi dan misi yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kinerja Tahun 2010 yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output dan outcome beserta targetnya dari seluruh program dan kegiatan. Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan . Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi dapat berupa fisik atau non fisik tergantung jenis kegiatannya. Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka waktu menengah. Adapun rencana kinerja yang akan dijalankan Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1.

2.

Program

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input

:

Rp. 1.341.278.980,-

Output

:

Terselenggaranya Adminitrasi Perkantoran

Outcome

:

Terpenuhinya Administrasi perkantoran

Program

:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

:

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Input

:

Rp. 901.085.988,-


34

Output

:

Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur

Outcome

:

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak

3.

Program

:

Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan

:

Pengadaan

Pakaian

Dinas

deserta

Perlengkapannya.

4.

Input

:

Rp. 265.480.000,-

Output

:

Terselenggaranya Disiplin Aparatur

Outcome

:

Terpenuhinya Disiplin Aparatur

Program

:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

:

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input

:

Rp. 11.000.000,-

Output

:

Terselenggaranya

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

5.

Outcome

:

Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program

:

Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan :

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja .

Input

:

Rp. 73.220.450,-

Output

:

Terlaksananya penertiban Penegakan Perda

Outcome

:

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mematuhi Perda.


35

6.

Program

:

Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Kegiatan

:

Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan.

Input

:

Rp. 38.357.100,-

Output

:

Laporan Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan

dalam

tehnik

pencegahan

kejahatan. Outcome

:

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mematuhi Perda. 7.

Program

:


Kegiatan

:

Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar.

Input

:

Rp. 39.443.000,-

Output

:

Laporan Kegiatan Peningkatan Jumlah Obyek yang di kunjungi.

Outcome

:

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mematuhi Perda. 8.

Program

:


Kegiatan

:

Penanggulangan Penertiban Tuna – tuna, WTS, Gepeng,PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar.


36

Input

:

Rp. 124.534.500,-

Output

:

Laporan kegiatan hasil penertiban Tuna – tuna, WTS,

Gepeng,

PKL,

Pengamen,

Pedagang

bermobil dan Pedagang Koran. Outcome

:

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

untuk

mematuhi Perda.

V.3. Indikator Kinerja . . Indikator Kinerja Setelah menetapkan Rencana Strategik Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar dan sebagai realisasi program kerja tahun 2009 maka perlu dilakukan penetapan indicator-indikator kinerja meliputi : Indikaotr input, indicator out put, Out come, banefits dan impact. Penetapan indicator kinerja untuk masing-masing jenis indicator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing jenis indicator yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penangulangan dan Penertiban Tuna-Tuna,WTS,

Gepeng,

PKL, dan Penduduk liar di Kota Denpasar meliputi kegiatan melakukan razia secara rutin terhadap WTS dan Waria, Orang Gila dan melakukan Penertiban terhadap PKL dan pelanggaran Kebersihan dan Keteriban Umum lainnya serta memulangkan pelanggar ke Daerah asalnya yang dilaksanakan oleh Subdin Ketertiban Fasilitas Sosial Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar dengan pelaksanaan penertiban kegiatan 168 kali penertiban dalam satu tahun dengan Anggaran APBD sebanyak Rp 203.700.500,- dengan hasil penertiban adalah meliputi (Lihat lampiran PKK): -. PKL mencapai 429 orang pelangar -. Kependudukan mencapai 52 orang pelanggar -. Gepeng mencapai 318 orang pelanggar -. Orang Gila 25 orang pelanggar -. Pengamen nihil orang pelanggar Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

37

-. Pedagang Koran 17 orang Pelanggar -. Pedagang Acung nihil orang Pelanggar -. Orang terlantar nihil Orang Pelanggar 2. Pelaksanaan tugas kegiatan

Penertiban dan Pengawasan Rekreasi

Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar meliputi Sasaran Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata didalam operasional maupun perijinan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar dengan biaya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2009 SebesarRp 57.390.000,- dan kegiatan penertiban dan pengawasan yang telah dilakukan sebanyak 144 kali dengan hasil kegiatan penertiban meliputi (Lihat lampiran PKK) : - Ijin Usaha Hiburan sebanyak 571 pengusaha - Ijin SITU/HO sebanyak 571 pengusaha Dengan Prosentase a. Memiliki Ijin lengkap : 298 atau 47 % b. Perijinan masih dalam proses : 273 atau 48 % c. Yang belum memiliki Ijin 168 atau 29 % KegiatanPenertiban dan Pengawasan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata ini dilaksanakan dengan harapan : a. Para pengusaha Rekrasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar taat terhadap ketentuan Peda Kota Denpasar sesuai dengan jenis usahanya. b. Ada Kontribusi terhadap APBD Kota Denpasar melalui Retribusi Perijinan 3. Pelaksanaan tugas kegiatan Peningkatan kerja sama denga aparatur keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan di Kec Bar, Den Ut, Den Tim dan Den Sel. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Ketertiban Operasional Penegakan Peraturan Daerah pada Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 144 kali dalam satu tahun dengan Anggaran APBD sebanyak Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

38

Rp. 55.286.250,- dengan hasil penertiban Bangunan tanpa IMB sebanyak 174 pelanggar, Ijin tempat Usaha (SITU/HO) 276 pelanggar dan pembuangan air limbah kesungai sebanyak 47 Orang pelanggar ( Lampiran PKK )

4. Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun Anggaran 2009 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 115 kali dengan anggaran sebesar

Rp

125.303.950,-Adapun

hasil

kegiatan

lapangan

Tim

Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Pol PP Kota Denpasar dengan perincian sebagai berikut (Lampiran PKK ): - P K L sebanyak 834 orang - Penduduk tanpa identitas 93 orang - Orgil nihil orang - Gepeng sebanyak 40 orang - Pedagang Koran 51 orang - Pengamen sebanyak Nihil orang - Pedagang bermobil nihil orang - Pedagang bensin eceran 8 orang.

5. Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebesar Rp 23.729.000,- berdasarkan Keputusan walikota tanggal 1 Desember 2008 Nomor 188.45 / 405 / 2008 tentang Pembentukan Tim

Peningkatan Kerja Sama antara

Poltabes dengan Dinas Tramtib Kota Denpasar dalam kegiatan Penyelenggaraan Tramtibum serta Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 dapat melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) Bulan dari bulan Oktober, Nopember dan Desember dapat menindak pelanggar sebanyak 58 Pelanggar.

2. Capaian Rencana Kerja Tahun 2009 1. Capaian Progran kegiatan Penangulangan dan Penertiban TunaTuna,WTS,

Gepeng,

PKL, dan Penduduk liar


di Kota Denpasar 39

meliputi kegiatan melakukan razia secara rutin terhadap

WTS dan

Waria, Orang Gila dan

melakukan Penertiban terhadap PKL dan

pelanggaran

dan

Kebersihan

Keteriban

Umum

lainnya

serta

memulangkan pelanggar ke Daerah asalnya yang dilaksanakan oleh Subdin Ketertiban Fasilitas Sosial Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar dengan pelaksanaan penertiban kegiatan 168 kali penertiban dengan melibatkan tim sebanyak 22.240 OH, dengan anggaran satu tahun Anggaran APBD 2009 sebanyak Rp 203.700.500,- dengan hasil penertiban sebagai berikut : Peringkat Pertama adalah hasil Penertiban PKL dari rencana tingkat capaian sebanyak 500 orang pelanggar telah terealisasi sebanyak 429 orang pelanggar atau sebesar 86 %, selanjutnya adalah hasil penertiban gepeng dari rencana tingkat capaian sebanyak 300 orang pelanggar terealisasi sebanyak 318 orang pelanggar atau sebesar 119 % dari tingkat capaian, sedangkan dari rencana tingkat capaian

kependudukan

sebanyak 500 pelanggar hanya terealisasi sebanyak 52 pelanggar atau sebesar 10% dan sebanyak 25 pelanggar orang gila atau sebesar 100 % dari rencana tingkat capaian sebesar 25 pelanggar orang gila. (kegiatan tersebut dapat dilihat dalam lampiran PPS ) 2. Capaian rencana kerja pada kegiatan Penertiban dan Pengawasan Rekreasi Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar meliputi Sasaran Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata didalam operasional maupun perijinan Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar melibatkan tim 2.880 OH dengan biaya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2009 SebesarRp 57.390..000. dan kegiatan penertiban dan pengawasan yang telah dilakukan sebanyak 144 kali dengan hasil kegiatan penertiban meliputi ijin usaha hiburan sebanyak 571 pengusaha dari rencana tingkat capaian sebanyak 100 pengusaha atau sebesar 571 %. Sedangkan Ijin SITU/HO dari rencana tingkat capaian sebanyak 100 orang pengusaha tercapai 571 pengusaha atau sebesar 278 % ( Lampiran PPS ). Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

40

3. Capaian rencana kegiatan Peningkatan kerja sama denga aparatur keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan di Kec Bar, Den Ut, Den Tim dan Den Sel. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Ketertiban Operasional Penegakan Peraturan Daerah pada Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 144 kali dengan melibatkan 2.880 OH dalam satu tahun dengan Anggaran APBD sebanyak

Rp. 55.286.250,- dengan hasil

penertiban Bangunan tanpa IMB sebanyak 174 pelanggar, atau sebesar 35 % dari rencana tingkat capaian sebanyak 500 orang pelanggar. Dan dari rencana tingkat capaian sebanyak 100 pelanggar Ijin tempat Usaha (SITU/HO)dapat ditindak sebanyak 276 pelanggar atau sebesar 276 % dan pembuangan air limbah kesungai sebanyak 49 Orang pelanggar atau sebesar 98 % dari rencana tingkat capaian sebanyak 50 orang pelanggar ( Lampiran PPS ).

4. Capaian rencana kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun Anggaran 2009 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 115 kali dengan anggaran sebesar Rp 125.303.950,-dengan tim sebanyak 6.201 OH, adapun hasil kegiatan lapangan Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Pol PP Kota Denpasar tahun anggaran 2009 adalah sebanyak 1.160 orang pelanggar dengan perincian sebagai berikut : peringkat pertama adalah penertiban PKL dapat ditindak sebanyak 834 pelanggar dari 500 rencana tingkat capaian atau sebesar 169 % dan peringkat kedua sebanyak 93 pelanggar penduduk tanpa identitas dari tingkat capaian sebanyak 100 pelanggar atau sebesar 93 % dan sebanyak 51 pelanggar pedagang Koran dari tingkat capaian sebanyak 50 pelanggar atau sebanyak 100 %, selanjutnya adalah pelanggar gepeng sebanyak 40 orang atau sebanyak 25 % dan pedagang bensin eceran sebanyak 8 pelanggar atau sebesar 16 % dan ( Lampiran PPS ).


41

5. Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebesar Rp 23.729..000,- berdasarkan Keputusan walikota tanggal 1 Desember 2008 Nomor 188.45 / 405 / 2008 tentang Pembentukan Tim

Peningkatan Kerja Sama antara

Poltabes dengan Dinas Tramtib Kota Denpasar dalam kegiatan Penyelenggaraan Tramtibum serta Pemeliharaan Kamtibmas di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2009 dapat melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) Bulan dari bulan Oktober, Nopember dan Desember dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 9 kali turun kelapangan dapat menindak pelanggar sebanyak 68 Pelanggar utnuk dibina dan diarahkan untuk mentaati peraturan yang berlaku.


42

V. 4 Matrik Rencana Program , Kegiatan,Indikator dan Pagu Indikatif Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar Tabel. V.1. No.

Program

Kegiatan

Indikator

Pagu Indikatif ( Juta ) 2011

1.

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran .

2.

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana Aparatur.

Pelayanan Administrasi

Terselenggaranya

Perkantoran.

kebutuhan perkantoran.

Peningkatan Sarana dan

Terlaksananya

Prasarana Aparatur.

Peningkatan Sarana dan

Kegiatan

2012

2013

2014

2015

1.68

2.10

2.62

3.28

4.10

2.51

3.04

3.49

4.01

4.61

0.485

0.534

0.587

0.646

0.710

0.25

0.28

0.30

0.33

0.37

0.97

0.112

0.129

0.148

Prasarana yang Layak.

3.

Peningkatan

Disiplin

Aparatur.

Pengadaan

Pakaian

Jumlah

Dinas

Beserta

Pakaian Dinas.

Pengadaan

Perlengkapannya.

4.

Peningkatan Kapasitas SDA.

Pendidikan

dan

Pelatihan Formal.

Terselenggaranya Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5.

Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Kriminal.

-Pengawasan dan Tindak

Pengendalian

Ditertibkannya dan

0.85

Pelnggaran Perda.

Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.


44

-Penertiban

dan

pengawasan

usaha

Rekreasi,

0.46

0.53

0.60

0.69

0.80

0.165

0.185

0.213

0.244

0.51

0.59

0.68

0.78

Hiburan

Umum, Jasa dan Sasaran Pariwisata

di

Kota

Denpasar.

-Penanggulangan Penertiban

0.144

Tuna-tuna,

WTS, Gepeng, Pkl, dan Penduduk liar di Kota Denpasar.

-Peningkatan

Tim

0.45

Penegakan Perda di Kota Denpasar.


45

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TRAMTIB DAN SATPOL.PP KOTA DENPASAR BAB. VI .1. Indikator Kinerja Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar Instansi : Dinas Tramtib dan Sat. Pol. PP. Kota Denpasar

Sasaran Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja Utama

Keterangan

1.

Melakukan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dengan sasaran meliputi : 1. WTS 2. Waria 3. Gepeng 4. PKL 5. Kependudukan 6. Pengamen 7. Dagang Koran 8. Orang Gila

1.

Menekan jumlah tuna – tuna yang beroperasi di Kota Denpasar meliputi : 1. WTS 2. Waria 3. Gepeng 4. PKL 5. Kependudukan 6. Pengamen 7. Dagang Koran 8. Orang Gila

2.

Penertiban terhadap pelanggaran ijin usaha hiburan, jasa dan pariwisata dengan sasaran : Ijin Usaha Hiburan - SITU / HO

2.

Berkurangnya jumlah pelanggaran ijin – ijin Usaha Hiburan di Kota Denpasar meliputi : Ijin Usaha Hiburan - SITU / HO

3.

Penertiban terhadap pelanggaran ijin tempat Usaha dan Bangunan dengan sasaran : - Bangunan tanpa IMB - SITU / HO - Limbah

3.

Berkurangnya jumlah pelanggaran ijin – ijin Usaha Hiburan di Kota Denpasar meliputi : - Bangunan tanpa IMB - SITU / HO - Limbah


Penanggung Jawab Kepala Dinas Tramtib dan Sat. Pol. PP. Kota Denpasar

46

Sasaran

Indikator Kinerja Utama 4.

Melaksanakan koordinasi dan patroli keliling Kota Denpasar dengan kegiatan sasaran : - PKL - Penduduk Tanpa Identitas - Orgil - Gepeng - Pedagang Koran - Pengamen - Pedagang Bermobil

Keterangan 4.

Penanggung Jawab

Berkurangnya jumlah pelanggaran kebersihan dan ketertiban umum meliputi : - PKL - Penduduk Tanpa Identitas - Orgil - Gepeng - Pedagang Koran - Pengamen - Pedagang Bermobil - Pedagang Bensin - Eceran

-


47

Tabel VI.2. Matrik Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2011-2015 Visi : Terwujudnya Suasana Aman, Nyaman, Tentram dan Tertib Bagi Masyarakat Kota Denpasar. Misi 1.

Tujuan

Mempermudah

mempercepat

dan 1.

Sasaran

Meningkatkan 1.

Strategi

Menurunkan

angka 1.

Memberdayakan

proses Keamanan,Ketentraman dan pelanggaran hukum, mencegah potensi keamanan

penyelesaian

masalah Ketertiban Masyarakat

Arah Kebijakan

Program

1.

1.

Memberdayakan

masyarakat

melalui

Kegiatan Program

ketegangan dan ancaman konflik

pembentukan kelompok

ketentraman

kepada masyarakat yang

antar

pengamanan swadaya

ketertiban

melakukan

jumlah

pelanggaran

Perda

golongan, pecandu

meningkatnya disiplin

menurunnya narkoba,

kepatuhan

masyarakat

1. Pelayanan administrasi Perkantoran

pemeliharaan dan

Masyarakat

dan

terhadap

hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar

2. Meningkatkan sistem

2.

koordinasi

bimbingan

yang

terintegrasi instansi

terkait

dengan dalam

mendukung proses kearah terciptanya

Memberikan

penyuluhan

2. Peningkatan sarana dan prasarana

dan terkait

masalah keamanan dan keteriban

suasana

tentramdan tertib


48

2. ketentraman ketertiban

memelihara dan

1.

Memberikan

2. Program pencegahan

pembinaan pengayoman

penyalahgunaan narkoba

dan

3. Peningkatan disiplin aparatur

perlindungan

kepada masyarakat

2.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

polisi pamong praja

3.

Mengawasi

dan

melakukan

operasi

ketertiban

terhadap

pelangar peraturan 3.

Program

peningkatan keamanan

4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

dan

kenyamanan lingkungan 4.

Program

pemeliharaan

dan

5.

Pengawasan,

pengendalian

dan

evaluasi Pol. PP

pencegahan tindak kriminal


49

3. Mencegah

1. Meningkatan

5. Program peningkatan

6. Peningkatan kerjasama dengan

penyalahgunaan narkoba

koordinasi,

pemberantasan penyakit

aparat keamanan dalam tehnik

informasi dan

masyarakat

pencegahan kejahatan

edukasi serta meningkatkan peran pemuda dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba

2. Menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti narkoba dan koordinasi bidang obat dan makanan

7. Penertiban dan pengawasan usaha rekreasi, hiburan umum, jasa sarana pariwisata di Kota Denpasar 8. Penanggulangan penertiban tuna – tuna, WTS, Gepeng, PLK, Penduduk Liar di Kota Denpasar


50

KATA PENGANTAR. Denpasar, 1 September 2010 Kepala Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar

Recommend Documents