KATA PENGANTAR. Samarinda, Januari 2016 Ketua. Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut. Renstra KPU Kota Samarinda 1

KATA PENGANTAR Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua dalam memformulasikan kebijakan, melakukan monitoring/pamantauan dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) KPU Samarinda Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Samarinda, yang disusun dengan mempertimbangkaan perubahan lingkungan

terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan

permasalahan yang dihadapi KPU Kota Samarinda. Renstra dirumuskan untuk meniadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kota Samarinda dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Samarinda Tahun 2015 - 2019 ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat

dalam

mewujudkan

KPU

Kota

Samarinda

sebagai

lembaga

penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan

Renstra

ini masih terdapat

kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan integritas dan kredibilitas KPU Kota Samarinda. Semoga upaya yang telah dilakukan ini bermanfaat.

Samarinda,

Januari 2016 Ketua

Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut

Renstra KPU Kota Samarinda

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………..

1

DAFTAR ISI ………………………………………………………...………

2

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….

4

1.1

KONDISI UMUM ……………………………………............

4

1.2

POTENSI DAN PERMASALAHAN ……………………….

25

1.2.1 POTENSI ……………………………………………..

25

A Aspek Kelembagaan ……………………………....

25

B Aspek Sumber Daya Manusia …………………….

26

C Aspek Kepemimpinan ……………………………..

27

D Aspek Perencanaan dan Anggaran …………………

27

E Aspek Bussiness Process dan Kebijakan …………. .

28

F Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi …………………………………………..

28

G Aspek Hubungan dengan Stakeholder……………...

29

1.2.2 PERMASALAHAN …………………………………… ..

29

1 Kelembagaan ……………………………………… ..

29

2 SDM …………………………………………………

30

3 Kepemimpinan ………………………………………

30

4 Perencanaan dan Anggaran ………………………….

30

5 Business Process dan Kebijakan …………………….

31

6 Dukungan Infrastruktur dan IT ……………………..

31


2

7 Hubungan dengan Stakeholders ………………………

31

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI ……………………………

34

A.1 Visi ……………………………………………………………….

34

A.2 Misi ………………………………………………………………

35

A.3 Tujuan ……………………………………………………………

35

A.4 Sasaran ……………………………………………………………

36

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN ……………………………………………………...

38

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………….………………

38

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU …………………………………

42

3.3 Kerangka Regulasi ………………………………………………....

49

3.4 Kerangka Kelembagaan ……………………………………………

51

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ……………..

52

4.1 Target Kinerja ……………………………………………………...

52

4.2 Kerangka Pendanaan ……………………………………………….

56

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………….

58


3

BAB I PENDAHULUAN

K Pemilihan Umum

PU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai

tugas,

wewenang

dan

kewajiban

menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan

pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menyebutkan

bahwa

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota

adalah

penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden begitu pula Komisi Pemilihan Umum Daerah menyelenggarakan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefenisikan sebuah tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai sebuah tujuan itu, dan mengembangkan rencana katifitas kerja organisasi. Tampa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

1.1 KONDISI UMUM Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pemilihan


4

Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 : Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Ketua Anggota-anggota

Sekretaris Tenaga Tenaga Profesional Profesional 4 (Empat) Kepala Sub Bagian

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU Kota Samarinda didukung oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Renstra KPU Kota Samarinda

5

Secara struktural, Sekretaris KPU Kota Samarinda (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU Kota Samarinda sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU Kota Samarinda terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu : a.

Subbagian Program dan Data;

b.

Subbagian Hukum;

c.

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

d.

Subbagian Umum

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan di bawahnya adalah staf. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretaris KPU Kab/Kota

Sub BagianProgram dan Anggaran

Staf


Sub BagianTeknis Pemilu dan Hupmas

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Umum

Staf

Staf

Staf

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban a.

Tugas,

Wewenang

dan

Kewajiban

Komisi

Pemilihan

Umum

Kabupaten/Kota 1) KPU Kota Samarinda mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi : a) Menjabarkan

program

dan

melaksanakan

anggaran

serta

menetapkan jadwal Pemilu di Kota Samarinda; b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kota Samarinda; d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kota Samarinda; e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f)

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur;

g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara; h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi di Kota Samarinda berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i)

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi


7

peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Kalimantan TImur; j)

Menerbitkan keputusan KPU Kota Samarinda untuk mengesahkan hasil

Pemilu

Anggota

DPRD

Kota

Samarinda

dan

mengumumkannya; k) Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Samarinda terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Samarinda yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; l)

Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Samarinda; n) Menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi

administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kota Samarinda, dan pegawai sekretariat KPU Kota Samarinda yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Samarinda dan ketentuan peraturan perundang-undangan; o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Samarinda kepada masyarakat; p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

2). Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi : a) Menjabarkan

program

dan

melaksanakan

anggaran

serta

menetapkan jadwal di Kota Samarinda; Renstra KPU Kota Samarinda

8

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f)

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur;

g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Samarinda berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara panghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota Samarinda dan KPU Provinsi Kalimantan Timur; i)

Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

j)

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Samarinda;

k) Menonaktifkan

sementara

dan/atau

mengenakan

sanksi

administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota Samarinda dan pegawai sekretariat KPU Kota Samarinda yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Samarinda dan ketentuan peraturan perundang-undangan; l)

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Samarinda kepada masyarakat;


9

m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.

3) Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda, meliputi : a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda; b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Samarinda, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda dengan emperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiaptiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundangundangan; d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda dalam wilayah kerjanya; e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda; h) Menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda yang telah memenuhi persyaratan; i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Renstra KPU Kota Samarinda

10

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di Kota Samarinda yang bersangkutan; j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi perserta Pemilu, Panwaslu Kota Samarinda, dan

KPU Provinsi

Kalimantan Timur; k) Menerbitkan keputusan KPU Kota Samarinda untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda dan mengumumkannya; l) Mengumumkan pasangan calon Walikota dan Waki Walikota Kota Samarinda terpilih dan membuat berita acaranya; m) Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimanatan Timur; n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS; o) Menindaklanjuti

dengan

segera

temuan

dan

laporan

yang

disampaikan oleh Panwaslu Kota Samarinda; p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Samarinda, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Samarinda yang terbukti melakukan tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya

tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Samarinda dan ketentuan peraturan perundang-undangan; q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Samarinda kepada masyarakat; r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Kota

Samarinda

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; Renstra KPU Kota Samarinda

11

s) Melakukan

evaluasi

dan

membuat

laporan

penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda; t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri, Walikota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda; dan u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

4) Kewajiban KPU Kota Samarinda dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda : a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara; c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f)

Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundangundangan;

g) Menyampaikan

laporan

periodik

mengenai

tahapan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;


12

h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Samarinda dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Samarinda; i)

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;

j)

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 1). Tugas a)

Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;

b) Memberikan dukungan teknis administratif; c)

Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Pemilu;

d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Samarinda; e)

Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Samarinda;

f)

Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Samarindaa;

g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Samarinda; h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


13

2) Fungsi a)

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Samarinda;

b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Samarinda; c)

Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

anggaran

dan

perlengkapan

Pemilu

di

Kota

Samarinda; d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Samarinda; e)

Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Samarinda;

f)

Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Samarinda;

g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Samarinda; h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Samarinda; i)

Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Samarinda;

j)

Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kota Samarinda.

3) Wewenang a)

Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan

Walikota

dan

Wakil

Walikota

Kota

Samarinda

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangundangan;


14

c)

Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Samarinda.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) subbag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Sekretaris KPU Kota Samarinda a) Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu b) Memberikan Dukungan Teknis Administratif c) Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu d) Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres, Kepala Daerah e) Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU f) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran a) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; b) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; c) mengelola, menyusun data pemilih;


15

d) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait; e) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan; f) melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; g) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu; h) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu; i) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu; j) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; k) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; l) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda; n) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Samarinda; o) menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU kota Samarinda; p) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

3) Sub Bagian Hukum a) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu; b) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu; c) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum; Renstra KPU Kota Samarinda

16

d) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu; e) menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu; f) menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya; g) menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Samarinda; h) menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; i) mengumpulkan

dan

menyusun

bahan-bahan

untuk

verifikasi

administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu; j) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; k) mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; l) mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum; m) menghimpun

dan

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum; n) menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah; o) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda; q) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum; r) melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; Renstra KPU Kota Samarinda

17

s) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat a) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Samarinda; b) menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda; c) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; d) menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; e) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Samarinda; f) menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Samarinda dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; g) mengumpulkan

dan

mengidentifikasi

bahan

pemberitaan

dan

penerbitan informasi Pemilu; h) menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; i) mengumpulkan

dan

mengidentifikasi

bahan

dan

informasi

pelaksanaan kampanye; j) menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; k) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; l) melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;


18

m) mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; n) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; o) melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda; p) membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; q) menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas; r) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum 1. Keuangan a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum; b. memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Samarinda; c. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK); e. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; g. menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai; h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Renstra KPU Kota Samarinda

19

k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain; r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum; b.

menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas; d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masingmasing; e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar; g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar; h. menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas; i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; Renstra KPU Kota Samarinda

20

j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda; p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain; q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik a. mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum; b. menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu; c. mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya; d. mengalokasikan barang keperluan Pemilu; e. menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu; f. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Samarinda; h. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Samarinda; i. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain; j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


21

B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda: 1. Kondisi Kepegawaian Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan dibiayai oleh APBD. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2015 didukung oleh 40 (Empat Puluh) orang, 26 orang berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang perempuan yaitu terdiri dari : -

KPU

:

5 orang

-

Pejabat Struktural

:

5 orang

-

Staf Pelaksana

:

24 orang

-

Tenaga Satpam

:

3 orang

-

Tenaga Pramubakti

:

2 orang

-

Sopir

:

1 orang

DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KOTA SAMARINDA Jumlah No.

Uraian

Gol.

Keterangan

Gol. Gol. II

IV

Gol. I

III  14orang PNS Organik (Gol

1.

PNS

2

12

6

-

II dan III)  6 orang DPK/PNS Pemkot


22

2.

Honorer/PTTB

9

Biaya APBD

3.

Honorer/Driver

1

Biaya APBN

4.

Pramubakti

2

Biaya APBN

5.

Satpam

3

Biaya APBN

TOTAL

35

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai dengan akhir Desember 2015.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang terletak di Jl. H. Juanda No. 18 Samarinda, Telepon 0541767766. Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut: No.

Nama Barang

Satuan

Jumlah

Merk/Type

Kondisi

1

2

3

4

5

6

1. Barang Bergerak 1

Mini bus

Unit

3

Baik

2

Sepeda Motor

Unit

6

Baik

2. Barang Tidak Bergerak 3

Filling Cabinet Besi

Buah

4

Baik

4

Mesin Absensi

Buah

1

Baik


23

5

Meja kerja kayu

Buah

14

Baik

6

Meja makan kayu

Buah

1

Baik

7

Partisi

Buah

3

Baik

8

Meubelair lainnya

6

Baik

9

Wireless

Buah

1

Baik

10

UPS(Uninterruptible Power Supply)

Buah

1

Baik

11

LCD Monitor

Buah

1

Baik

12

Facsimile

Buah

2

Baik

13

Scanner Facsimile

Buah

1

Baik

14

Kamera Digital

Buah

1

Baik

15

PC Unit

Buah

12

Baik

16

Lap Top

Buah

11

Baik

17

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Buah

11

Baik

18

Switch

Buah

1

Baik

19

Kursi kayu

Buah

14

Rusak

20

UPS(Uninterruptible Power Supply)

Buah

5

Rusak

21

P.C Unit

Buah

1

Rusak

22

Lap Top

Buah

1

Rusak

23

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Buah

6

Rusak

Sesuai dengan data Simak Barang Milik Negara (BMN) tahun 2015.


24

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Samarinda, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1 Potensi a. Aspek kelembagaan Aspek kelembagaan KPU Kota Samarinda yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan struktur kelembagaan KPU Kota Samarinda telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:


25

1. Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU Samarinda dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai kecamatan dan kelurahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. 2. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. 3. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota Dan wakil walikota Samarinda. 4. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM, terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional. 2. Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi,

study banding/bench marking, dan sebagainya. 3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Renstra KPU Kota Samarinda

26

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa kearah lebih baik.

2.

Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.

3.

Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

4.

Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

5.

Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

6.

Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2.

Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

3.

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini


27

berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan Analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Organisasi

KPU

berupaya

melakukan

identifikasi,

membuat

dan

mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders 2.

Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.

3.

Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.

4.

Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

5.

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang. 2. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi. 3. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.


28

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan

stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi. 2. Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh

stakeholders . 3. Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan 

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.



Beban kerja antar Divisi belum seimbang sehingga masih terdapat divisi kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat divisi kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.



Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.


29

2. SDM Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: -

Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.

-

Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan diinstansi asal.

-

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat.

-

Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kota Samarinda perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran 

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.



Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.


30



Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan 

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.



Organisasi KPU Kota Samarinda belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.



Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.



Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT 

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Samarinda masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kota Samarinda setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

7. Hubungan dengan Stakeholders 

Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidak percayaan masyarakat atas kinerja KPU.



Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.


31



Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.



Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.



Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka

dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu; c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kota Samarinda; d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.


32

a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU; d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran; e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. 3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan; c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait; c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.


33

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

A.1 Visi Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya

dalam

tugas

pokok

dan

fungsinya

(core

competency)

yaitu

menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.


34

A.2 Misi Dalam

upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah

menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yakni: a.

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

untuk memilih

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e.

Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

A.3 Tujuan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni: a.

Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas Kompetensi, Kredibilitas, dan Kapasitas dalam penyelenggaraan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku; Renstra KPU Kota Samarinda

35

c.

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksannaan demokrasi di Kota Samarinda;

d. Meningkatnya kesadaraan masyarakat untuk berpatipasi dalam Pemilu; dan e.

Terselengaranya pemilu yang efektif dan efesien, Transparan, akuntabel, dan aksesabel.

A.4 Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang merujuk pada sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang

hendak dicapai

selama adalah: 1. Meningkatnya kwalitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Presentase Partipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Presentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; dan e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah kwalitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Presentase terpenuhi jumlah pegawai organik kesekretarian KPU; b. Presentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Presentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu; d. Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu; dan


36

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Waki Presiden, gubernur, dan Walikota. a. Meningkatnya kwalitas regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : b. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi. c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.


37

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah Kebijakan dan Strategis sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 –2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 –2025, RPJMN tahap ke –3, yakni pada tahun 2015 –2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:


38

(1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan

dan

pemberdayaan

organisasi

kemasyarakatan

untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UUParpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.


39

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistemdan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dana kuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan

informasi

publik;

publikasi

semua

proses

perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karyakarya fotografi Indonesia.


40

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; d. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat

dalam

pelayanan

publik;

dan

penguatan

kapasitas

dan

efektivitaspengawasan pelayanan publik.


41

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strateik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) . Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers ) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 –2019.demokrdonesia yang Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 –2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :


42

a. Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas

dan

sinkronisasi

dengan

Ducapil

Kota

Samarinda,

dan

terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Samarinda. Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kota Samarinda; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup : 1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Menyelenggarakan

pengelolaan

data,

dokumentasi,

pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; 3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Samarinda; 4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Samarinda; 5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Samarinda; 6. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : No Kegiatan Pelaksanaan 1 akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan KPU Kota

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

Persentase mengingkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota dalam pengelolaan keuangan

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan

Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan


43

2

3

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

keuangan

Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu

Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota

Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu Tersusunnya standar logistik Pemilu Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya koordinasi antar lembaga

Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat

Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker

Persentase penyusunan standar logistik Pemilu Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Jumlah dokumen RPD yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan teukur

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu


Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan

44

4

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Penataan organisasi, pembinaan dan Pengelolaan administrasi SDM

Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel

Layanan peningkatan kompetensi SDM

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran

Pergantian Antar Waktu anggota KPU

Dokumen kepegawaian

Pengelolaan data base kepegawaian

Pelayanan pengadaan pegawai baru

Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya penataan SDM

5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Tersusunnya/ Revisi peraturan/ Keputusan KPU Bidang Kepegawaian

Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)

Persentase pengadministrasian BMN dalam aplikasi SIMAK

Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-Procurement

Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN


melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

KPU Kota Samarinda yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement

45

Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota

6

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang teapat waktu (3hari)

Meningkatnya layanan dukungan pengamanan

Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kota berjalan aman dan nyaman

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L

Persentase pengangguran KPU yang efektif dan efisien

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai ynag berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini : No

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


1

Penyelenggaraan Dukungan Sarana Dan Prasarana

Meningkatkan dukungan sarana transportasi / mobilitas pegawai

Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik kantor KPU

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU

Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung dan gudang KPU


46

C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis KPU Kota Samarinda dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah :

persentase ketepatan waktu

harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : -

Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian

informasi

hukum,

advokasi

hukum,

dan

penyuluhannya. -

Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini : No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan


1.

Penyiapan penyusunan

Meningkatnya kualitas rancangan PKPU dan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

Meningkatkan kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD

Meningkatnya pelayanan


Persentase pemangku kepentingan yang

47

dan kapasitas penyelenggaraan

menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Meningkatnya kualitas

Terlaksananya dukungan ketatausahaan

pelayanan, pengelolaan

yang handal (cepat, tepat dan akurat)

dokumentasi dan

KPU Kota Samarinda yang mengikuti Bimtek Pemilukada

informasi hukum 2.

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Terbentuknya PPID di kabupaten/kota Melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada


48

3.3. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan.

Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai

kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur pemlilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan 2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu). Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan : I. Terkait dengan Tahapan Pemilu A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 1. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak; 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 5. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden; 8. Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden; 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;


49

10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, dan Walikota 1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, dan Walikota secara serentak; 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur, dan Walikota; 3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Walikota; 4. Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Walikota; 5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, dan Walikota; 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota; 7. Pembentukan

Badan

Penyelenggara

Pemilu

dalam

Pemilihan

Gubernur dan Walikota; 8. Norma

standar,

pendistribusian

dan

kebutuhan

perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota; 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota; 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota serta penetapan calon terpilih. II.

Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu : a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban; c. Peraturan tentang kepegawaian; d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas; f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.


50

3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kota Samarinda, serta sumber daya manusia

aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II; c.

Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas

dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi

organisasi KPU dengan

baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan. h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.


51

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut: Target Kinerja 2015 – 2019

No

Program / Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Target Kinerja 2015

A 1

2

3

2016

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah laporan sistem akuntabilitas sistem akuntansi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan 2 Lap 2 Lap administrasi pelaporan keuangan di keuangan lingkungan Tersusunnya Jumlah Laporan Setjen KPU laporan Pertanggungjawaban pertanggungjaw Penggunaan anggaran 1 Lap 1 Lap aban (LPPA) penggunaan anggaran Fasilitasi Tersedianya Persentase jumlah, Pengelolaan data kebutuhan jenis, alokasi dan Data, logistik Pemilu peruntukan logistik Dokumentasi, yang akurat Pemilu yang tepat Pengadaan, 0% 0% Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Tersedianya Persentase kesesuaian Manajemen dokumen antara Renstra dan Perencanaan perencanaan Renja K/L dan RKA dan Data dan KL 77.50 penganggaran, 75% % koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil


2017

2018

2019

2 Lap

2 Lap

2 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

90%

100%

100%

77.50 %

77.50 %

77.50 %

52

monitoring dan evaluasi

Terwujudnya koordinasi antar lembaga

4

5


Penyelenggaraa n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terwujudnya sistem administrasi penyelengaraan pemilu yang tertib, efektif dan efesien Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di kota Samarinda Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

Layanan peningkatan kompetensi SDM

77.50 %

77.50 %

77.50 %

77.50 %

100%

100%

100%

100%

75%

77.50 %

77.50 %

77.50 %

77.50 %

100%

100%

100%

100%

100%

4 Aplika si

1 Aplika si

1 Aplika si

3 Aplika si

3 Aplika si

100%

100%

100%

100%

100%

85%

85%

85%

85%

855

75%

Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, Samarinda

Pergantian Antar Waktu anggota KPU Samarinda

Dokumen Kepegawaian

Pengelolaan data base kepegawaian

100%

100%

100%

100%

100%

Terseleksinya Anggota KPU Kota Samarinda

Seleksi Anggota KPU Kota Samarinda

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

90%

85%

85%

85%

85%


53

(KPU)

B 1

C 1

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kota Samarinda Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Samarinda ke dalam aplikasi SIMAK Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

60%

75%

100%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

88%

89%

90%

88%

89%

90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraa Meningkatnya Persentase pemenuhan n Dukungan dukungan kendaraan bermotor Sarana dan sarana bagi pejabat dan 90% Prasarana transportasi/ operasional pegawai mobilitas pegawai Meningkatnya Persentase pemenuhan pemenuhan dukungan sarana dan peralatan dan prasarana Mebelair/ fasilitas Elektronik Kantor perkantoran KPU Kota Samarinda

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Meningkatnya Persentase ketepatan 86% 87% penyusunan kualitas waktu penyuluhan Rancangan pertimbangan/ Persentase Peraturan KPU, opini hukum penyelesaian sengketa Advokasi, dan 86% 87% hukum yang Penyelesaian penyelesaian dimenangkan Sengketa dan sengketa hukum Penyuluhan Persentase penyiapan Peraturan bahan kajian/ Perundangdukungan untuk undangan yang pertimbangan/ opini 86% 87% berkaitan hukum dan dengan penyelesaian dengan penyelenggaraa tepat waktu n pemilu Meningkatnya Tersedianya pedoman pelayanan dan teknis penyusunan kapasitas pelaporan dana penyelenggaraa kampanye, audit dana 86% 87% n Pemilihan kampanye, verifikasi Umum partai politik dan anggota DPD Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan 86% 87% laporan dana kampanye, pendaftaran Partai


54

Politik dan Anggota DPD

Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

2

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Membentuk PPID Melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kota Samarinda Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada


86%

87%

88%

89%

90%

90%

90%

91%

91%

91%

90%

90%

91%

91%

91%

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

65

65

65

65

1

0

0

0

55

4.2. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Samarinda sebesar Rp. 16.578.424.000-; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kota Samarinda sebesar

Rp. 228.648.000.000-;

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 20152019 dapat dilihat pada tabel berikut : Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja

076.01.01

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

Alokasi Anggaran( dalam ribu rupiah ) Jumlah 2015

2016

2017

2018

2019

1,510,701

3,495,890

3,670,685

3,854,219

4,046,930

16,578,424

812,670

2,810,085

2,950,589

3,098,119

3,253,025

12,924,488

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

3356

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

9,805

14,636

15,368

16,136

16,943

72,888

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

84,013

47,567

49,945

52,443

55,065

289,033

3358


3,060

2,100

2,205

2,315

2,431

12,111

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

600,033

612,437

643,059

675,212

708,972

3,239,713

3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota

1,120

9,065

9,518

9,994

10,494

40,191

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

72,380

15,832

16,624

17,455

18,328

140,618

3357

076.01.06


56

3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

3,200

4,940

5,187

5,446

5,719

24,492

3364

Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

69,180

10,892

11,437

12,008

12,609

116,126

1,583,081

3,511,722

3,687,308

3,871,674

4,065,257

16,719,042

TOTAL


57

BAB V PENUTUP Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tahun 2014 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kota Samarinda dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana strategis KPU Kota Samarinda tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen KPU Kota Samarinda untuk melakanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelakanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kota Samarinda Tahun 2015 2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Kota Samarinda untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Samarinda,

Januari 2016 Ketua

Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut


58

KATA PENGANTAR. Samarinda, Januari 2016 Ketua. Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut. Renstra KPU Kota Samarinda 1

Recommend Documents