PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Samarinda, 31 Januari 2014 0

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1.

UMUM Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 merupakan induk program yang harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2008 dengan penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisas yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 memiliki target berikut : Tabel 1.1. Indikator Kinerja dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahunn 2013 No Indikator Kinerja Target Satuan 1 Jumlah hari lama pelayanan perizinan 6 Hari/izin 2 Proses layanan perizinan dan non perizinan 100 Persen terselesaikan Tahun angaran 2013, BP2TSP Kota Samarinda mengelola dana sebesar Rp. 14.519.813.089,-, terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.144.829.089,- dan belanja langsung sebesar Rp. 7.374.984.000,sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 18 Oktober 2013 dengan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan. Disamping itu untuk optimaliosai pendapatan asli daerah (PAD), BP2TSP ditarget pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) senilai Rp. 27.500.000.000,-. Pencapaian target diatas harus diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana penunjang kerja seperti sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) dengan perangkatnya dan meminimalkan gratifikasi sebagaimana catatan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Disisi lain BP2TSP Kota Samarinda harus selalu dan berkelanjutan berbenah untuk meningkatan kinerja pelayanan. Salah satu capaian kinerja pelayanan yang telah di capai pada tahun 2013 ini adalah ditetapkan oleh KPK-RI sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


(WBBM), yang mana pada tahun 2012 masih menyandang status Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Dan untuk tahun mendatang ini yakni tahun 2014 BP2TSP juga terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang prima dan sesuai status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut. Akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk adalah mutlak harus bisa dicapai optimal, pembuktian kepuasan masyarakat (publik) harus dinyatakan dalam survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). 2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control dari kegiatan-kegiatan BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2013 dan penilaian kepuasan masyarakat. Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3.

PENGERTIAN Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk : a. Mendorong BP2TSP Kota Samarinda untuk dapat menyelengarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good goverance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel. b. Membangun citra positif BP2TSP Kota Samarinda dengan melaksanakan 5 (lima) prinsip bekerja dengan hati melayani masyarakat, empati dan respon dalam memberikan pelayanan. c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BP2TSP Kota 2



Samarinda dengan menyelaraskan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi. Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Good Governance ( Tata laksana pemerintahan yang baik ) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 4.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pembahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini mengenai kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan BP2TSP Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2013 dengan urutan pembahasan adalah : a. Pendahuluan b. Rencana Strategik c. Akuntabilitas Kinerja d. Penutup

5.

SISTEMATIKA SAKIP Sistematika Instansi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dipergunakan mengacu pada : Gambar 1.1.

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


Gambar 1.2.

1.2. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BP2TSP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda berasal dari pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang termasuk dalam Struktur Organisasi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Samarinda. Atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/123/POUD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah, Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 13 Agustus 1998 (sebelum otonomi daerah) tentang pembentukan 4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 (setelah otonomi daerah) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Kota Samarinda. BP2TSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 pada Tanggal 21 Juli 2008 dengan berdasarkan pada : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebagai realisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah (sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Tujuan dibentuknya BP2TSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. BP2TSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Gedung Graha Tepian, Jl. Basuki Rahmat no. 76 Gedung Graha Tepian Telp. (0541) 739614, Fax. (0541) 741286 Samarinda 7511, SMS Pengaduan 081226888113, SMS Center 08115843555, Web : www.bpptsp.samarindakota.go.id, Email : [email protected] 1.

TUGAS POKOK BP2TSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2.

FUNGSI BP2TSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut : 5



a.)

b.)

c.) d.) e.) 3.

Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

TATA ORGANISASI a. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi BP2TSP Kota Samarinda terdiri : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan Program 3. Bidang Pelayanan Perijinan: 4. Bidang Pendataan dan Penetapan 5. Bidang Pengendalian Pengawasan 6. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis b. KEPALA BADAN Kepala Badan adalah Kepala BP2TSP Kota Samarinda, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis di bidang perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, beberapa Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis manajemen perizinan sesuai ruang lingkup tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. c. SEKRETARIS Sekretaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan administrasi yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordiknasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran, 6



akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, perencanaan program kegiatan dinas, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun ke dalam lingkup BP2TSP Kota Samarinda yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub-sub Bagian lingkup Sekretariat BP2TSP Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana administrasi Sekretariat Badan, yaitu : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok meyelenggarakan kegiatna kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan adminsitrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta tugas-ugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan masing-masing sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan. 2. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan. 3. Sub Bagian Perencanaan Program Kepala Sub Bagian Perencanaan Program merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip SKPD serta tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan Kebijakan KEpala Badan. 7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


d. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN Kepala Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pembantu dan pelaksana teknis mempunyai tugas pokok memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pelayanan perizinan dengan penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab wewenangnya. e. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional bidang pendataan, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai kebijakan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pendataan dan penetapan perizinan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. f. BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelayanan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pengendalian dan pengawasan dengan penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan. Tugas pokoknya mempunyai fungsi sebsai dengan tanggung jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan pengumpulan data informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan system pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. g. JABATAN FUNGIONAL 1) Bendahara Pengeluaran 2) Bendahara Penerimaan 8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


3) Bendahara Gaji 4) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) h. TIM TEKNIS 1) Unit Pembangun Integritas (UPBI) SKPD 2) Tim Penyusun SPP dan Maklumat Pelayanan. 3) Tim Forum pembahan SPP dan Maklumat Pelayanan. 4) Tim Sosialisasi Perizinan 5) Tim Lapangan Administrasi dan Lapangan Izin Lokasi/Peruntukan dan Pematangan Lahan 6) Tim Lapangan Permohonan IMB dan SITU. 7) Tim Pemantau dan Pengawasan IMB. 8) Tim Pengawasan Pematangan Lahan. 9) Tim Teknis Implementasi Teknologi Informasi (IT) 10) Tim Teknik Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11) Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. 12) Tim Penyusun LAKIP BP2TSP Kota Samarinda. Gambar 1.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BP2TSP KOTA SAMARINDA KEPALA BADAN SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

4.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA BP2TSP TIM TEKNIS

a. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada BP2TSP Kota Samarinda sebanyak 68 Aparatur dirinci berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan. Tabel 1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Pendidikan Jumlah Pegawai 1. Pasca Sarjana (S2) 7 Orang 2. Sarjana (S1) 28 Orang 3. D3 3 Orang 4. SMA 28 Orang 5. SMP 2 Orang Jumlah 68 Orang Tabel 1.3. Berdasarkan Golongan 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


No. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Golongan IV c IV b IV a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/c PTTB Jumlah

Jumlah Pegawai 1 Orang 1 Orang 3 Orang 3 Orang 4 Orang 6 Orang 6 Orang 1 Orang 1 Orang 15 Orang 6 Orang 2 Orang 19 Orang 68 Orang

a. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BP2TSP Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana prasarana berupa : 1.) Gedung/kantor : 1 (satu) buah 2.) Kendaraan Roda Dua : 9 (sembilan) buah 3.) Kendaraan Roda Empat : 4 (empat) buah 4.) Perlengkapan dan peralatan kantor penunjang IT perizinan dan non perizinan. 5.) Perlengkapan berupa barang, mebelair. BAB II. RENCANA STRATEGIS 2.1. VISI DAN MISI 1.

VISI Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Samarinda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 10



Tahun 2011 – 2015, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda menegaskan Visinya adalah : “Pelayanan Prima Perizinan guna mendukung terwujudnya Samarinda sebagai Kota Metropolitan, berbasis Industri, Pergadangan dan Jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Visi tersebut mengandung makna : Pelayanan Prima, yakni pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan dan non perizinan untuk industri, perdagangan dan jasa serta perizinan lainnya dilakukan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta tepat waktu, sehingga pada akhirnya akuntabilitas nya dapat terlaksana, berkesinambungan dan terus ditingkatkan dari waktu kewaktu. Kemudian dalam perannya, BP2TSP Kota Samarinda turut andil dalam perwujudan Samarinda Hijau Bersih dan Sehat (HBS) dengan capaian 30 % luas kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan tata ruang nasional, provinsi dan kota (RTRW dan RDTRK) 2.

MISI Untuk mewujudkan Visi BP2TSP Kota Samarinda diatas dan sejalan dengan Misi ke-9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 disusun dan disepakati 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan seluruh Aparatur BPPTSP Kota Samarinda, yaitu : 1. Meninggkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur BPPTSP Kota Samarinda. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan pemberdayaan yang efektif melalui pendidikan dan latihan (struktural/penjenjengan, teknis dan fungsional), workshop/seminar/simposium/lokakarya/in house trainning (magang) berkaitan dengan pelayanan publik serta penugasan-penugasan lainnya. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM Aparatur yang efektif harus sejalan dengan pengembangan organisasi yang siap terhadap perubahan tuntutan akan pelayanan publik yang optimal. Membangun Building Learning Organitation (BLO) atau organisasi yang terus belajar suatu keharusan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait. 11



Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya percepatan proses perizinan yang utuh dan satu kesatuan proses, khususnya pencapaian waktu (lamanya) proses sesuai Standart Operasi Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP), Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan serta sinkronisasi dalam hal pengawasan dan pengendalian perizinan. 4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. Misi ini amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Termasuk didalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan-peraturan pelaksanaan pelayanan, penyiapan Sistem Pelayanan, penyiapan Sistem Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pengelolaan pengaduan. 5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha dari waktu ke waktu. Capaian indek kepuasan masyarakat (IKM) merupakan penilaian langsung dari masyarakat dan/atau dunia usaha yang telah menerima layanan perijinan. Ada 14 unsur pelayanan yang dinilai yaitu prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian waktu, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Misi ini amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Umum Penyusunan Indek Keuasan Masyarakat. 2.2. TUJUAN DAN SASARAN 1.

TUJUAN Untuk mencapai akuntabilitas kinerja, biaya dan produk pelayanan publik, dalam Renstra berdasarkan perumusan Visi, Misi dan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF), BP2TSP Kota Samarinda merumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Membangun Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. 12



5. Meningkatkan sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. 6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Meningkatkan kepuasan masyarakat yang optimal. 2.

SASARAN Sasaran merupakan bagian integral dalam proses RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang terukur dan dalam kurun waktu. Dalam hal ini, sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada BP2TSP Kota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan capaian 5 (lima) tahun mendatang atau di tahun 2015. Adapun sasaran strategis yang direncanakan oleh BP2TSP Kota Samarinda sebagai berikut: 1. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. 6. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

2.3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEBIJAKAN Berpedoman kepada Undang-undang RI No. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD Tahun 2011-2015 menegaskan pelayanan publik menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah, yaitu Ak ke-13, Reformasi Birokrasi menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima, dan Ak.14, Pengimplementasian IT untuk pelayanan public. Sejalan dengan hal tersebut, BP2TSP Kota Samarinda, menetapkan dan menyepakati Kebijakan yang dilaksanakan dalam Renstra adalah : 1. Membentuk Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Melaksanakan pelayanan perijinan dengan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Menyediakan data yang akurat dan valid. 6. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Mewujudkan kepuasan masyarakat yang optimal. 2.

3.

PROGRAM Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BP2TSP Kota Samarinda, 7 (tujuh) kebijakan tersebut di atas dijabarkan kedalam 9 (sembilan) program prioritas operasional, akan tetapi pada kegiatan tahun 2013 ini hanya melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur; 3. Program peningkatan disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Layanan Perizinan. (e-izin; e-ikm; e-data; e-gis; e-pengelolaan pengaduan; SPIPISE) KEGIATAN Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2013 terurai dalam tabel dibawah. Tabel 2.1.PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2013



NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

I

Program pelayanan administrasi perkantoran. 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. 2. Penyediaan alat tulis kantor. 3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan. 4.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 7. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

II

III

IV

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 1. 2. Pemeliharaan rutin/berkala 2. perlengkapan dan peralatan kantor. Program peningkatan disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1. Peninmgkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan Program 2. Aplikasi Perizinan Berbnasis IT 3. Peningkatan Pelayanan & Informasi Perizinan Daerah 4. Pemutahiran dan Perhitungan Data Perizinan SITU, SIUP, TDP dan SIU 5. Pemantauan, Pengawasan &n Pengendalian Perizinan TOTAL

PAGU ( Rp ) 10.200.000,109.000.000,240.000.000,2.500.000,658.800.000,296.800.000,547.700.000,-

121.254.000, 8.750.000,-

56.400.000,-

1,807.380.000,1..551.850.000,345.000.000,683.000.000,936.350.000,7,374,984,000,-

2.4. PENETAPAN KINERJA 2013 Adapun Penetapan Kinerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2013 ( Sebelum Revisi Renstra BP2TSP ) ini adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya administrasi pelaporan kinerja b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu c. Tersedianya data perizinan yang akurat. d. Terwujudnya Pelayanan Prima Perizinan pada masyarakat/pelaku usaha. e. Terlaksananya pengawasan dan monitoring usaha-usaha di Kota Samarinda 15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


f. Tewujudnya koordinasi dan kerjasama serta kemitraan masyarkat, pemerintah dan pihak swasta maupun perbankan di bidang pelayanan public. Tabel 2.2. PENETAPAN KINERJA ( SEMULA ) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terlaksananya administrasi pelaporan kinerja

Jumlah Dokumen SAKIP yang tersusun Tahun 2013

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Prosentase efektivitas peralatan dan perlengkapan kantor

100

Tersedianya data perizinan yang akurat

Prosentase pemuntakhiran data perizinan

100

Prosentase data perizinan yang dapat dilsajhikan

100

Terwujudnya Pelayanan Prima Perizinan pada masyarakat atau pelaku usaha

Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai ketentuan

100

Terlaksananya pengawasan dan monitoring usaha-usaha di Kota Samarinda

Jumlah Kegiatan Pemantauan ke lapangan

12

Prosentase pelaku usaha yang memiliki perizinan

100

Tewujudnya koordinasi dan kerjasama serta kemitraan masyarkat, pemerintah dan pihak swasta maupun perbankan di bidang pelayanan public

Ada / Tidak Pelayanan Online

Ada

Ada / Tidak dokumen Standar Pelayanan Publik Prosentase SOP yang dilaksanakan

1

Ada

%

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp.,-)

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

525.000.000

Peningkatan akurasi data pelayanan perizinan

222.200.000

Peningkatan Pelayanan Perizinan

129.900.000

Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan

820.900.000

Penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan yang berlaku secara terpadu oleh pihakpihak terkait

-

98.258.000

Jumlah Anggaran : Rp. 1.796.258.000,Program : 4 ( empat ) program Kegiatan : 15 ( Lima belas ) Kegiatan Setelah adanya Revisi Renstra Penetapan Kinerja pada BP2TSP adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


4. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. 6. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal. Tabel 2.3. PENETAPAN KINERJA ( REVISI ) dan SETELAH APBDP TA 2013 Sasaran Strategis Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.

Indikator Kinerja Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti magang/bimtek/koordin asi tentang pelayanan dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi Tersusunnya Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) Tersusunnya Maklumat Pelayanan Tersusunnya Laporan Tahunan Tersusunnya Buku Profil BPPTSP Tahun 2013 Tersusunnya LAKIP 2013 Ada / Tidak Pelayanan Online Ada / Tidak Dokumen SPP yang dapat dilaksanakan Prosentase SOP yang dilaksanakan Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan

Target 100 %

1

1

Program / Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Disiplin Aparatrur

Anggaran (Rp.,-) 1.921.400.000,-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.807.380.000

Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT

1.807.380.000

0 1 1 1 1 (Ada) 1 (Ada)

100 % 100 %

Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah

345.000.000



Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

Jumlah Anggaran Program Kegiatan

Prosentase pemuntakhiran perizinan Prosentase perizinan yang dilaksanakan Jumlah Pemantauan lapangan

100 % data data dapat

Kegiatan ke

100 %

12


100 %

Tersusunnya Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1

Peningkatan akurasi data pelayanan perizinan

683.000.000

Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan

936.350.000

-

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

: Rp. 6.780.510.000,: 4 ( empat ) program : 15 ( Lima belas ) Kegiatan



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan BPPTSP Kota Samarinda dengan 4 (empat) program dan 15 ( lima belas ) keguatan. Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :  81 - 100 = Baik  50 – 80 = Cukup  Dibawah 50 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian kinerja sasaran BPPTSP Kota Samarinda Tahun 2013 ( Setelah Revisi Renstra BP2TSP ) diuraikan dalam Tabel 3.1. dibawah. Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013

No

1 2 3 4 5

6

7

Sasaran Strategis

Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

Tingkat Capaian Sasaran B C K 




Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.






Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.



Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.



Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.



Ket.



Dilihat dari table hasil pengukuran kinerja BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2013, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. 3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Hingga akhir tahun 2013, BPPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capai indicator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran Strategis 1

:

Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

Sasaran strategis 1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN, pencapaian selama tahun 2013 dapat digambarkan sebagaimana table di bawah.

NO 1 2

Tabel 3.2. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Peningkatan Disiplin aparatur 100 100 100 Prosentase aparatur yang mengikuti magang/bimtek/koordinasi tentang pelayanan 100 100 100 dalam upaya pengembangan pelayanan reformasi birokrasi Katagori “BAIK”

100

Sasaran pertama ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan berikut ini: 1. Peningkatan disiplin aparatur terus ditingkatkan dengan melakukan absensi menggunakan mesin absensi dan dengan mengadakan pakaian dinas harian untuk aparatur dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur. 2. Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan tentang peraturan perundang-undanagn dan pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan tujuan untuk terus meningkatkan kompetensi araraur yang pro reformasi birokrasi 3. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi. Sasaran Strategis 2

:




Sasaran strategis 2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Dengan terlaksananya administrasi pelaporan kinerja diukur dengan capaian jumlah dokumen yang dapat disusun selama tahun 2013, yaitu sebagaimana table di bawah. Tabel 3.3. Target dan Realisasi Sasaran Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 Tersusunnya Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) 1 1 100 2 Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) 1 1 100 3 Tersusunnya Maklumat Pelayanan 0 1 100 4 Tersusunnya Laporan Tahunan 1 1 100 5 Tersusunnya Buku Profil BPPTSP Tahun 2013 1 1 100 6 Tersusunnya LAKIP 2013 1 1 100 Katagori “BAIK” 5 6 100 Keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran strategis 2 tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur BPPTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data mendukung upaya percepatannya. Penyusunan SOP, SPP dan Maklumat Pelayanan disusun dengan tahapan berikut: 1. Pembentukan TIM dari perwakilan Sekretariat dan Bidang-bidang, 2. Pembentukan Forum Pembahas dari perwakilan masyarakat yang diambil dari Perwakilan KADIN, REI, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat, 3. Proses penyusunan melalui diskusi-diskusi, 4. Hasil final di Sosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha di 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kota Samarinda. Penyusunan Laporan tahunan, Profil BPPTSP Kota Samarinda dan LAKIP Tahun 2013 disusun dengan tahapan : 1. Laporan Tahunan merupakan Rekapitulasi dari Laporan Bulanan, 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) disusun dari Laporan Tahunan baik kinerja pelayanan publik maupun capaian kegiatan tahun 2013, 3. Buku Profil BPPTSP Kota Samarinda disusun dari kedua laporan diatas ditambah timeseries capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tampilan variatif. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. Sasaran strategis Ketiga terpenuhinya sarana dan prasarana perizinan yang mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM )pelayanan dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung ini. Untuk 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


mendukung sasaran strategis, Pencapaian indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel dibawah. Tabel 3.4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

Ada / Tidak Pelayanan Online

1 (Ada)

1 (Ada)

100

2

Ada / Tidak Dokumen SPP yang dapat dilaksanakan

1 (Ada)

1 (Ada)

100

3

Prosentase SOP yang dilaksanakan

100

100

100

Katagori “BAIK”

100

Sasaran ketiga ini dicapai melalui Program Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan Perizinan dan non perizinan. 2. Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc, E-SIG, EPengelolaan Pengaduan ). 3. Menyusun, menyepakati dan tertib dengan pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan instansi teknis terkait agar pelayanan perizinan berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan bersama yang bersangkutan, termasuk masyarakat dan atau pelaku usaha. 4. Melaksanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) yang telah disusun. Dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama positif yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kegiatan pelayanan public dengan berbagai pihak. Sasaran Strategis

4

:


Sasaran Strategis keempat yakni Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik ditetapkan dengan indicator kinerja . Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan. Tabel 3.5. Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. 22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

Prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan

100

85

85

Izin Masuk 17.772

Izin Terbit 15,189

Katagori “BAIK”

85

S Sasaran keempat ini dicapai melalui kegiatan : 1. Menigkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan untuk mengikuti diklat, magang dan atau bimtek. 2. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan. 3. Menjadi peserta dalam penilaian Integritas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Memutasi tugas personil front office dan back office secara berkala agar ada „penyegaran‟ kinerja setiap personil. 5. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan kebutuhan. Sasaran Strategis 5

:

Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.

Sasaran strategis kelima terpenuhinya Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi data-data perizinan yang tersimpan dengan baik dan mudah didapat apabila diperlukan. Untuk mendukung sasaran strategis, telah ditetapkan 2 (dua) indicator kinerja sebagaimana diuraikan dalam table di bawah. Tabel 3.6. Sasaran Strategis Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 Prosentase pemuntakhiran data 100 100 100 perizinan 2 Prosentase data perizinan yang 100 100 100 dapat dilaksanakan Katagori “BAIK” 100 Uraian pencapaian kinerja dari sasaran srtrategis Keenam ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


1. Indikator kinerja prosentase pemuntakhiran data perizinan terealisasi 100% dari target 100%. Pencapaian ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan :  Menghimpun dan mengumpulkan data-data perizinan yang telah diterbitkan  Penyimpanan dan pencatatan data perizinan pada tempat pengarsipan dokumen data perizinan. 2. Keberhasilan lainnya adalah prosentase data perizinan yang dapat dilaksanakan terealisasi 100% dari target 100%. Hal tersebut dilihat dari penerbitan data perizinan SITU, SIUP, TDP dan SIU, termasuk juga perizinan lainnya. Pada Tahun 2013, indikator kinerja prosentase data perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 15.189 dokumen perizinan terinci sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Izin IMB SITU-HO SITU-MB SIUP TDP SIU Reklame SIUPPIP SIUJK IPK IHHI

Tabel 3.7. JUMLAH IZIN DISELESAIKAN Jumlah No Izin 3225 12 TDI 4358 13 SIOP 32 14 TDO 3868 15 IPAL 2718 16 IPSAL B3 323 17 IUK 112 18 IP BBM 75 19 Izin Lokasi 306 20 I Peruntukan 31 21 I Pematangan 9 22 Izin Prinsip

Jumlah 23 9 1 14 3 1 2 50 8 21 -

Penerimaan total retribusi selama tahun 2013 sebesar Rp. 29.556.878.891,13 , lebih besar Rp. 2.056.878.891,13 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.500.000.000,pada APBDP Tahun 2013. Peningkatan penerimaan dari jenis-jenis perizinan tersebut dikarenakan seiring dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda dalam Visinya “Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Hal ini ditandai dengan banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) termasuk juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk dominan pada sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi – perumahan. Sepanjang tahun 2013 ini terinci investasi dimaksud berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, properti, perhotelan dan jasa pariwisata, galangan kapal, pelabuhan dan conveyor batu bara, patching plant, home industri, perminyakan, pusat 24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


kebugaran, tempat hiburan malam, rumah ibadah dan bangunan pribadi lainnya. Dari sisi lain, pencapaian proses dokumen perizinan ini merupakan upaya BPPTSP Kota Samarinda untuk memberikan hak kepastian hukum pada masyarakat dan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, yang ditindak lanjuti dengan Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010, tentang Percepatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, telah didelegasikan sebanyak 105 (seratus lima ) jenis perizinan. Dari 105 jenis perizinan tersebut, 48 diantaranya sudah diterapkan kedalam pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) yang dikelompokkan sebagaimana tabel dibawah. Tabel 3.8. JUMLAH IZIN TERBIT PERTAHUN

No

Jenis Izin

2009

2010

2011

2012

2013

18 -

45 -

30 11

47 9

50 21

1 2

Izin Lokasi Pematangan Lahan

3

Penetapan Lokasi

-

-

4

8

-

4

Izin Peruntukan

-

-

29

-

8

5

Izin Prinsip

-

-

-

-

-

6

IMB

1,496

2,244

2,328

3,353

3,225

7

SITU/HO

3,966

4,042

3,844

4,446

4,358

8

SITU Miras

73

104

25

34

32

9

SIU

243

225

250

282

323

10

SIUPPIP

77

88

101

71

75

11

SIUP

3,113

3,307

3,245

3,584

3,868

12

TDP

2,684

2,647

2,659

2,698

2,718

13

TDI

-

-

-

-

23

14

SIUJK

259

266

241

428

306

15

Reklame

392

537

328

168

50

16

Reklame Permanen

-

-

120

160

62

17

IPK

-

-

21

64

31

18

HHI

-

-

-

2

9

19

Izin Usaha Ketenagalistrikan

-

-

-

-

1

20

SIOP

-

-

-

-

9



21

Tanda Daftar Organisasi

-

-

-

-

1

22

Izin Pembuangan Air Limbah

-

-

-

-

14

23

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Izin Penimbunan BBM

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

12,321

13,505

13,236

15,354

15,189

24

Jumlah

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa ada penurunan jumlah dokumen izin yang diterbitkan. Namun dari nilai realisasi investasi menunjukan masih tingginya investasi di Kota Samarinda, realisasi investasi di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabl di bawah ini : Tabel 3.9. REALISASI INVESTASI DI KOTA SAMARINDA TAHUN

UNIT USAHA PMDN & PMA 22

2008 2009 2010 2011 2012 2013

NILAI REALISASI INVESTASI ( Rp. ,- ) 1.947.720.000.000

19 13 27 11 75

2.176.700.000.000 1.370.000.000.000 3.231.166.000.000 3.104.500.000.000 4.439.500.000.000

( Sumber : BPMD Kota Samarinda )

Capaian perizinan tuntas tahun 2013 bila dihitung terhadap ratarata hari kerja tahun, akan dicapai kinerja berikuit: Tabel 3.10. Rata-rata Izin perhari kerja Bulan Jml Izin

Jan

Peb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

1,511 1,463

1,421

1,728

1,337

1,149

1,456

864

1,152

Okt

Nop

Des

TOTAL

915

1,009

1,184

15,189

Hari Kerja 21

20

19

22

22

19

23

17

21

21

20

20

245

Rata2 Izin 72 /Hari

73

75

79

61

61

63

51

55

44

51

59

62

Kinerja BP2TSP Kota Samarinda dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sangat optimal. Dari yang ditargetkan dalam RPJMD Kota Samarinda penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah dapat menyelesaiakan lebih dari yang telah ditargetkan. Penyelesaian berkas rata-rata 62 berkas izin/hari dan maksimal 7 berkas/jam. Hal ini menunjukan indikasi perbaikan kinerja pelayanan perizinan pada BP2TSP. Sasaran Strategis 6

: Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.

Sasaran Strategis keenam adalah Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan 26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


kepada masyarakat dan/atau dunia usaha ditetapkan dengan 2 (dua) indicator kinerja. Pencapaian indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.11. Sasaran Strategis Terlaksananya koordinasi dengan SKPD teknis terkait dan penegendalian dan pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1

Jumlah Kegiatan Pemantauan ke lapangan

12

12

100

2


100

85

85

Katagori “BAIK”

92,50

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan dengan kegiatan : 1. Melaksanakan kegiatan pemantauan atau monitoring ke lapangan terhadap pelaku usaha. 2. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2013 terdapat sebanyak 15,189 pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan sebanyak 2,583 pelaku usaha yang belum memiliki izin. Tabel. 3.12. Jumlah Izin Yang Diterbitkan No

Jenis Izin

2012

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Izin Lokasi Pematangan Lahan Penetapan Lokasi Izin Peruntukan Izin Prinsip IMB SITU/HO SITU Miras SIU SIUPPIP SIUP TDP TDI SIUJK Reklame Reklame Permanen IPK HHI Izin Usaha Ketenagalistrikan SIOP Tanda Daftar Organisasi Izin Pembuangan Air Limbah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Izin Penimbunan BBM

47 9 8 3,353 4,446 34 282 71 3,584 2,698 428 168 160 64 2 -

50 21 8 3,225 4,358 32 323 75 3,868 2,718 23 306 50 62 31 9 1 9 1 14 3 2

Jumlah

15,354

15,189


27


3. Menyelesaikan setiap permasalah perizinan dari laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke BP2TSP. Sasaran Strategis 7

:

Terwujudnya optimal.

kepuasan

masyarakat

yang

Sasaran Strategis ketujuh Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal ditetapkan dengan 1 (satu) indicator kinerja. Pencapaian indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.13. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal NO 1

INDIKATOR KINERJA Tersusunnya Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori “BAIK”

TARGET 1

REALISASI 2

% 100 100

Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda disusun dengan tahapan : 1. Pembentukan TIM dari perwakilan Sekretariat dan Bidang-bidang, 2. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Selama Tahun 2013 dilakukan Survey periode I ( Pertama ) Bulan Januari 2013 Sampai dengan Bulan Juni 2013, dan Survey II ( Kedua ) bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. 3. Pengolahan dan Analisis Data melalui kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. 4. Penyusunan Hasil survey dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Unit pelayanan pada BPPTSP. C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2013, BP2TSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (Performance Bugdet), walaupun masih dalam tahap pembelajaran dan sosialisasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Tabel 3.14. PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2013 NO 1

PROGRAM

-

Penyediaan Jasa Komunikasi

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

-

3

%

2,911,804.00

28.55

109,000,000

108,333,750

99.39

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Alat Listrik

240,000,000

235,477,026

98.12

2.500.000

1,434,102.00

57.36

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

658,800,000

603,255,200

91.57

296,800,000

272,450,900

91.80

547,700,000

374,850,000

68.44

121,254,000

100,657,540

83.01

8,750,000

0

0,00

56,400,000

52,469,000

93.03

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan Program Aplikasi Perijinan Berbasis IT

1,807,380,000

924,074,567

51.13

1,551,850,000

1,180,475,458

76.07

Peningkatan Pelayanan & Informasi Perizinan Daerah Pemutakhiran & Perhitungan Data Perizinan SITU, SIUP, TDP & SIU Pemantauan, Pengawasan & Pengenalian Perizinan

345,000,000

170,045,000

49.29

683,000,000

160,269,324

23.47

936,350,000

460,681,800

49.20

7,374,984,000

4,647,385,471

63.02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor

10,200,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

4

REALISASI (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

2

ANGGARAN (Rp)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan -

TOTAL

APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2013 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 7,374,984,000,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 4,647,385,471,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 63.02 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran tersebut sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Masih kurangnya dana yang dapat diserap karena ada beberapa kegiatan yang direalokasikan ke tahun 2014,



adanya penghematan anggaran kegiatan.

-

dan dana sisa lelang beberapa

Realokasi Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.1,014,452,500.Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 1,014,659,587,-

Dana Sisa Lelang sebesar Rp. 446,575,942,Secara umum, penyerapan anggaran di Tahun 2013 dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan pelaksana dari masing-masing kegiatan sudah dapat diselesaikan dengan baik kecuali beberapa kegiatan yang sudah tuntas tapi belum dapat terserap karena masih dalam masa uji coba dan beberapa pengadaan peralatan penunjang IT (Information Technology) yang tertunda dan baru dilaksanakan ditahun 2014 ini. Keberhasilan dari capaian akuntabilitas kinerja BP2TSP Kota Samarinda tahun 2013 ini adalah : 1. Penilaian Kinerja BP2TSP Kota Samarinda dari Kementrian PAN-RB yang dilaksanakan BPKP Prov. Kaltim berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2012 dengan hasil : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kinerja Visi, Misi dan Motto Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanganan Pengaduan Indeks Kepuasan Masyarakat Sistem Invormasi Pelayanan Publik Produktivitas dalam Pecapaian Target Pelayanan Total

Bobot Bobot Maksimal Nilai 50 50 250 250 100 170 80 100 100 70 80

40 170 80 100 85 70 70

1000

930

Bobot belum maksimal pada kriterian 3 dan 9, hal ini dikarenakan pada BP2TSP Kota Samarinda belum ada Sertifikat ISO 9001-2008 dan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Dan pada beberapa proses perizinan masih memiliki ketergantungan dari SKPD Teknis lainnya, dengan artian bahwa belum sepenuhnya pelimpahan proses terlaksana sebagaimana maksud percepatan perizinan dan non perizinan ataupun Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola mekanisme koordinasidan hubungan kerja serta penyerahan sebagian kewenangan operasional kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. 30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


2. Penilaian Kinerja BP2TSP Kota Samarinda oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai Terbaik Kesatu dalam Pelayanan Publik. 3. Mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam meraih Predikat kesebelah dalam Integritas Pelayanan Publik dari 60 Kabupaten/Kota yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun Skor Integritas Peringkat Fokus layanan : - Akte Kelahiran - KTP - SIUP - IMB - Pengadaan Barang dan Jasa - Layanan Puskesmas

2009 5,65 46

2010 6,11 2

2011 7,14 15

2012 6,42 26

1013 7,27 11

5,13 -

6,36 5,89 5,96 -

7,1 7,21 7,11 -

6,55 6,17 6,50 -

7,61 7,10

-

-

-

-

7,10



BAB IV.

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN 1. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda terutama untuk sasaran strategis Tahun 2013 dapat dikatakan optimal. Sasaran Strategis 1 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan Peningkatan disiplin aparatur dengan melakukan absensi menggunakan mesin absensi dan dengan mengadakan pakaian dinas harian untuk aparatur. Dan Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tentang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP). Sasaran Strategis 2 : Dari indicator kinerja yang telah ditargetkan pada strategi pertama semua telah dapat direalisasikan dengan kinerja yang ”BAIK”. Penyusunan SOP, SPP dan Maklumat Pelayanan, Penyusunan Laporan tahunan, Profil BP2TSP Kota Samarinda dan LAKIP Tahun 2013, Laporan Tahunan, pada BP2TSP Kota Samarinda telah dapat dilaksanakan semua. Sasaran Strategis 3: Terlaksananya program pelayanan periziann berbasis IT pada BP2TSP Kota Samarinda. Dari indikator kinerja yang ditargetkan semua telah dilaksanakan dengan “BAIK” oleh BP2TSP. Adanya penerapan Sistem Informasi Managenan dalam Pelayanan Perizinan dan non perizinan.penerapan SOP dan SPP sesuai ketentuan. Dan pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Ddoc, ESIG, E-Pengelolaan Pengaduan ). Sasaran Strategis 4 : Dari indicator kinerja prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan telah berhasil dilaksanakan dengan “BAIK”. Pencapaian sasaran ini melalui Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan menigkatkan kompetensi aparatur, Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), Menjadi peserta dalam penilaian Integritas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memutasi tugas personil dan mengisi personil front office dan back office sesuai dengan kebutuhan. Sasaran Strategis 5 : Indikator kinerja yang ditargetkan tellah dilaksanakan semua dengan “BAIK”. Prosentase data perizinan yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2013 sebanyak 15.189 dokumen perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2013 dari beberapa jenis pelayanan perizinan yang ada pada BP2TSP. Dengan penerimaan total retribusi selama tahun 2013 sebesar Rp. 29.556.878.891,13, lebih besar Rp. 2.056.878.891,13 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.500.000.000,- pada APBDP Tahun 2013. 32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


Sasaran Strategis 6: Terlaksananya pengawasan dan monitoring usaha-usaha di Kota Samarinda. Jumlah Kegiatan Pemantauan ke lapangan dari yang ditargetkan 12 kali telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan. Dan Prosentase pelaku usaha yang memiliki perizinan dari data yang ada sebanyak 85 % telah memiliki ijin usaha. Pada Tahun 2013 terdapat sebanyak 15,189 pelaku usaha yang teah memiliki dokumen perizinan dan sebanayak 2,583 yang belum memiliki izi usaha Sasaran Strategis 7 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai dengan melakukan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPPTSP Kota Samarinda. Indeks Kepuasan Masyarakat selama tahun 2013 telah diukur khususnya kepada perizinan IMB, SITU, SIUP, dan TDP. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukan hasil yang baik, dimana dari hasil survey pertama yang dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 (rata-rata IKM : 81,57), dan hasil survey kedua pada bulan Juni sampai dengan Desember 2013 (rata-rata IKM: 81,93). Dari hasil survey yang dilaksanakan terlihat bahwa ada kenaikan skor rata-rata IKM sebesar 0,36. Hal ini menunjukan adanya beberapa perbaikan terhadap beberapa unsur pelayanan di BP2TSP Kota Samarinda. Dengan mutu pelayanan A ( SANGAT BAIK ), karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada BP2TSP Tahun 2013 secara keseluruhan disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 15 jenis kegiatan, diperoleh capaian dari masing-masing target indicator kinerja setiap sasaran rata-rata sebesar 96,3 %. Beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum optimal diantaranya penyusunan ISO 9001-2008 dan Sistem Manajemen Mutu. 3. Akuntabilitas keuangan dari APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2013 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 7,374,984,000,(Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 4,647,385,471,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 63.02 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi melalui sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Secara umum, penyerapan anggaran di Tahun 2013 dapat dikatakan optimal dari sasaran stratejik yang ditetapkan secara agregasi dicapai dengan hasil baik. 4.2. SARAN-SARAN 33 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013


Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (building learning organisation) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak yaitu : 1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (plan) – kerjakan (do) – evauasi (chek) – inovasi perbaikan (action), 2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, 3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. 4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan. 5. Segera menyusun ISO 9001 – 2008 dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik.


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Recommend Documents