KATA PENGANTAR. Gorontalo, Oktober Kepala Badan, Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Bab I – VII Tahun 2012-2017. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, menyediakan blue prient serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daeran (BLHRD) Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2012-2017 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHRD beserta seluruh unit kerjanya dalam pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah. Renstra OTK dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di bidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Gubernur Gorontalo sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah Provinsi Gorontalo untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2012-2017. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 ini diucapkan terima kasih.

Gorontalo,

Oktober 2013

Kepala Badan,

Ir. Nontje Lakadjo NIP. 195905281985032005 Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1..Latar Belakang Penyusunan Renstra OTK 1.2..Landasan Hukum 1.3..Maksud dan Tujuan 1.4..Sistematika Penulisan

1 2 5 6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OTK 2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumberdaya OTK 2.3 Kinerja Pelayanan OTK 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OTK BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OTK 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OTK Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi OTK 4.2 Tujuan dan sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan OTK

9 22 33 34 38 39 42 44 45 58 62 65

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR MINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

68

BAB IV INDIKATOR KINERJA OTK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

74

BAB VII PENUTUP 7.1 Kesimpulan 7.2 Saran

Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

76 77

ii

1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra OTK Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 adalah Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang memuat Visi Misi Gubernur masa bakti 2012-2017, yang kemudian dijabarkan dalam Visi dan Misi BLHRD Provinsi Gorontalo serta memuat arah

kebijakan

keuangan

daerah,

strategi

pembanguan

daerah,

kebijakan umum dan program OTK. Dokumen ini menjadi penting karena dalam

masa

lima

tahun

mempertanggungjawabkan

tersebut, kinerjanya

OTK sesuai

berkewajiban dengan

untuk

dokumen

perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OTK ini adalah menjadi acuan penyusunan Renja OTK, dasar penilaian kinerja Kepala OTK dan acuan penyusunan Lakip OTK.

Renstra OTK dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi

Gorontalo

khususnya

di

bidang

penaatan

lingkungan,

pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengembangan riset. Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Gubernur Gorontalo sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengembangan riset Provinsi Gorontalo untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2012-2017. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan kedalam program-program pembangunan yang diuraikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung masingmasing program tersebut. 1.2 Landasan Hukum 1.

Undang - Undang No.38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2000

No.258, Tambahan

Lembaran Negara RI No.4060); 2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);.

3.

Undang - Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Negara RI No.4287);

No.47, tambahan lembaran

4.

Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

No.125, tambahan lembaran

Negara RI No.4437) sebagaimana diubah dengan UU No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU No.8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun Undang - Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007

No. 68,

Tambahan Lembaran Negara RI No.4725); 5.

Undang - Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

No.126, Tambahan Lembaran

Negara RI No.4438); 6.

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lemabaran Negara RI No.4868),

7.

Undang - Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 2009 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5059);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 34 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3729)

9.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara RI No.4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2004-2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); (sudsh sds PP pengganti ) 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Gorontalo (Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi). 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota ; 16. Keputusan Gubernur Gorontalo Tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 112/20/III/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencanaan Strategis Satuan Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan teknologi Informasi Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016. 17. Surat Edaran Mendagri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan A.

Maksud Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo untuk kurun waktu tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk: 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah. 2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun ke depan 3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

B.

Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 disusun untuk menentukan arah dan tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHRD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2. Menyediakan blue prient serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) BLHRD Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2012-2017

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHRD beserta seluruh

unit

lingkungan,

kerjanya

dalam

pengembangan

pengkajian

sistem

dan

informasi

penaatan

lingkungan,

pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengembangan riset dengan

menerapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi. 4. Tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, riset serta teknologi informasi. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan OTK Pada Bab II diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Riset dan Daerah Provinsi Gorontalo, sumber daya, kinerja pelayanan OTK serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OTK Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Identifikasi

permasalahan

berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan OTK diuraikan pada Bab III dikaitkan dengan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra OTK, telaahan

Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pada Bab ini diuraikan tentang Visi dan Misi OTK, tujuan dan Sasaran Jangka Menegah OTK, serta Strategi dan Kebijakan OTK Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada bab ini diuraikan Isi Rancangan Renstra Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo yang mengacu pada RPJMD 2012 - 2017. Bab VI Indikator Kinerja OTK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo yang mengacu pada RPJMD 2012 - 2017. Bab VII Penutup Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran dalam rangka

penyempurnaan

perencanaan..berikutnya.

penyusunan

dokumen

Berdasarkan Review RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 pada akhir tahun 2013 maka dilakukan review Renstra OTK dan pada tahun yang sama dilakukan juga perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo. Dalam penjelasan review renstra tersebut akan terlihat beberapa program dan kegiatan khususnya program dan kegiatan bidang teknologi informasi yang tidak akan berlanjut pada tahun 2014-2017 karena bidang tersebut telah beralih ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah yang disingkat BLHRD adalah salah satu OTK yang membantu tugas Gubernur dalam bidang pengkajian


1

dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah sesuai visi dan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan Visi Misi Provinsi Gorontalo. Dalam rangka mewujudkan visi misi yang diembannya, telah banyak program dan kegiatan dibidang pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah yang telah dilaksanakan, namun diakui hasilnya belum optimal, hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi BLHRD Provinsi Gorontalo dewasa ini, yang secara umum dapat dikemukakan antara lain pengaruh aspek-aspek sebagai berikut: 2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam bidang pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah, perlu adanya unit organisasi atau OTK yang akan melaksanakan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam bidang lingkungan hidup dan penelitian didearah. Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berdayaguna dan berhasil guna dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dan potensi sumberdaya alam demi peningkatan kualitas lingkungan, riset dan teknologi informasi. A.

Kedudukan organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan pada Keputusan Peraturan Daerah PERDA Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

2

kerja Provinsi Gorontalo Badan Lingkungan Hidup dan Riset Dearah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam bidang lingkungan hidup dan penelitian di daerah. B.

Tugas Pokok Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah dan (BLHRD) Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Gorontalo adalah membantu Gubernur

dalam

merumuskan

kebijakan

teknis

di

bidang

lingkungan hidup dan penelitian. C.

Fungsi Dalam penyelenggraan tugas tersebut diatas Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan riset b. Penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan dibidang lingkungan hidup dan riset daerah c. Pembinaan kelembagaan dan SDM bidang lingkungan hidup dan riset daerah Dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi tersebut maka BLHRD merupakan lembaga yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses Pembangunan Provinsi Gorontalo, khususnya dalam melakukan pembinaan dan koordinasi menpunyai tugas membantu Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi dalam merumuskan

kebijakan

dan

melakukan

koordinasi

bidang

lingkungan hidup dan penelitian sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.


3

Uraian Tupoksi a. Kepala Badan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dan Riset yang menjadi tanggung jawabnya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah mempunyai fungsi: 

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pengkajian dan Penaatan

Lingkungan Hidup, Pengembangan Sistem

Informasi Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Riset; 

Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang Pengkajian dan Penaatan

Lingkungan

Hidup, Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Riset; 

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengembangan Sistem

Informasi

Lingkungan

Hidup,

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Riset; 

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan atau daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo;



Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengembangan Sistem

Informasi

Lingkungan

Hidup,

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Riset ; 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

b. Bagian Sekretariat Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

4

Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan,

mengkoordinasikan dan merencanakan bidang pengkajian dan penataan lingkungan hidup, bidang sistem informasi lingkungan, bidang

pengendalian

dan

Konservasi

SDA

dan

bidang

pengembangan riset di lingkungan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi : 

Merumuskan

program,

memantau,

mengevaluasi

dan

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lingkungan Hidup dan Riset daerah; 

Melaksanakan

urusan

kesekretariatan

meliputi

surat-

menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga badan. 

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.



Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan antara bidang dan sub bidang/sub bagian.



Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

c. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan rencana

anggaran,

mengawasi

menyiapkan

pelaksanaan

administrasi

anggaran,

keuangan,

memverifikasi

pencairan dana dan Rencana Operasional Kegiatan

proses serta

menyusun laporan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bagian Keuangan mempunyai fungsi: 

Mengkoordinir

penyusunan

rencana

anggaran

dan

menyiapkan administrasi keuangan. 

Melaksanakan dan mengawasi anggaran.



Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran.



Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan bukan pajak.


5



Melakukan pengawasan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai Bagian Keuangan.

d. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, perumusan kebijakan, pelaksanaan sistem penataan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penilaian dokumen dan pemberian ijin lingkungan, melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas

serta

mengawasi

regulasi

di

bidang

penaatan

lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: 

Perumusan kebijakan di bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;



Pelaksanaan

dan

koordinasi

Pengkajian

dan

Penaatan

Lingkungan; 

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;



Pelaksanaan Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal;



Penyusunan

rumusan

untuk

penerbitan

rekomendasi

kelayakan lingkungan; 

Pernyusunan rumusan untuk penerbitan izin lingkungan sesuai dengan kewenangan;



Penyusunan rumusan untuk penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup;



Penyusunan Rumusan pengembangan perangkat Ekonomi lingkungan;



Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengkajian dan penaatan lingkungan;


6



Penyiapan rumusan penyusunan produk hukum lingkungan;



Pembinaan dan penilaian kinerja pegawai bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan;

e. Bidang Sistem Informasi Lingkungan Bidang

Sistem

menyiapkan

Informasi

Lingkungan

mempunyai

tugas

rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan pengembangan

Sistem Informasi Lingkungan dan

peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sistem Informasi Lingkungan mempunyai fungsi: 

Penyusunan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Sistem Informasi Lingkungan;



Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang

Sistem

Informasi Lingkungan dan peningkatan kapasitas kapasitas; 

Penyusunan bahan kebijakan teknis

Sistem Informasi

Lingkungan dan peningkatan kapasitas; 

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan atau kegiatan pengembangan Sistem Informasi Lingkunan dan peningkatan kapasitas;

 

Melaksanakan pengelolaan sistem informasi lingkungan; Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan

Sistem Informasi Lingkungan dan peningkaan

kapasitas; 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam Sistem Informasi Lingkungan serta fasilitas laboratorium lingkungan;



Pengembangan instrumen data lingkungan dan instrumen layanan data lingkungan;



Pengembangan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat;


7



Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang sistem informasi lingkungan;



Pelaksanaan penilaian kinerja staf dan pembinaan karier staf;

f. Bidang Pengendalian dan Konservasi SDA Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai

tugas

menyiapkan

perumusan

kebijakan

dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Konservasi SDA mempunyai fungsi: 

Penyusunan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja

Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya

Alam; 

Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;



Penyusunan bahan kebijakan teknis

Pengendalian dan

Konservasi Sumber Daya Alam; 

Pelaksanaan dan koordinasi di bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;



Pelaksanaan dan koordinasi adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim;



Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan Bahan berbahaya Beracun (B3) dan limbah B3;



Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sampah dan limbah domestik



Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;



Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


8



Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pengendalian dan Konservasi Sumber SDA;




g. Bidang Riset Bidang Riset mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan mengkoordinasi serta mengevaluasi program pengembangan penelitian dan sumberdaya serta aplikasi teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas bidang Riset mempunyai fungsi: 

Merumuskan

kebijakan,

pengaturan,

perencanaan

dan

penetapan penelitian daerah. 

Merumuskan

dan

analisis

rancangan

kebijakan

pembangunan dan pengembangan daerah. 

Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang

pemerintahan,

ekonomi,

kemasyarakatan,

sosial

ekonomi, keuangan, pendidikan, SDA dan teknologi tepat guna. 

Menganalisa permasalahan pengembangan daerah serta merumuskan alternatif-alternatif kebijakan.



Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi bidang pengembangan riset.



Melaksanakan

pembinaan

fasilitas

perencanaan

pembangunan dibidang pengembangan riset. 


D.. Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Gorontalo, salah satunya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo. Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

9

KEPALA BADAN

SEKRETARIS KEL. JABATAN FUNGSIONAL SUB.BAGIAN PERENCANAAN

Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan

Sub. Bidang

Pengkajian dan Pembinaan AMDAL Sub. Bidang Pengawasan dan Bina Hukum Lingkungan

Bidang Bidang Sistem Sistem Informasi Informasi Lingkungan Lingkungan

Sub. Bidang Pengelolaan, Standarisasi dan Informasi Lingkungan

Sub. Bidang Pengembangan SIL

SUB. BAGIAN KEUANGAN

Bidang Pengendalian dan Konservasi SDA

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Bidang Pengembangan Riset

Sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sub. Bidang Pengembangan Penelitian dan sumberdaya

Sub. Bidang Konservasi SDA dan Pemanfaatan Ruang

Sub. Bidang Aplikasi Teknologi Tepat Guna & Diseminasi

Gambar 1: Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo


10

2.2 Sumber Daya OTK A. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan BLHRD Provinsi Gorontalo termasuk pengembangan teknologi dan model kelembangaan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya. Jumlah dan kualitas personil pada BLHRD belum memadai untuk melakukan

kegiatan

pengembangan

sistem

pengkajian informasi

dan

penataan

lingkungan,

lingkungan, pengendalian

pencemaran dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah. Secara keseluruhan personil yang ada saat ini berjumlah 64 orang dengan uraian sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah aparatur BLHRD menurut komposisi struktur Administrasi No 1 2 3 4 5 6

Komposisi Struktur Administrasi Kepala Badan Sekretariat Bagian Keuangan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Riset Bidang Teknologi Informasi Jumlah

Jumlah 1 orang 12 orang 11 orang 16 orang 10 orang 14 orang 64 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian BLHRD, 2013

Tabel 2. Jumlah Aparatur di BLHRD menurut tingkat pendidikan No 1 2 3 4

Tingkat Pendidikan Strata 2 Strata 1 Diploma/D3 SMU/Sederajat Jumlah

Jumlah 15 29 3 17 64

orang orang orang orang orang



11

Tabel 3. Jumlah Aparatur menurut Pendidikan Struktural No 1 2 3 4

Pendidikan Struktural PIM I PIM II PIM III PIM IV

Jumlah 6 orang 3 orang


Dari jumlah PNS tersebut diatas melihat tugas dan fungsi BLHRD dimensinya begitu luas maka kualifikasi sumber daya manusia secara kualitatif maupun kuantitatif belum memenuhi harapan. B.. Sarana dan Prasarana Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki BLHRD dalam menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, riset dan teknologi informasi, adalah: Tabel 4. Alat-alat angkutan NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS BARANG / NAMA BARANG Motor Motor Motor Motor Motor Motor Mobil

MERK / TYPE Suzuki Shogun FD Suzuki Satria Yamaha Yupiter Bosowa Dinasti Suzuki Shogun FD Suzuki Shogun FD Nissan X-Trail

TAHUN PEMBELIAN 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2008

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian BLHRD, 2013


12

Tabel 5. Alat Pertanian dan Perikanan No

Jenis Barang / Nama Barang

Merk / Type

Tahun Pembelian

1 Alat Pertanian 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alat perikanan Alat perikanan Alat Pengolahan Alat Pengelohan Alat Diving Panaboard Kompor jarak Penggilingan Mesin Genset

2003 Pembenihan Rumput /Demplot Modal Pembenihan Pompa Air Tenaga Surya Alat-alat Pengolahan Alat-alat Diving Panasonic Mild Steel

2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2011


Tabel 6. Alat Pepustakaan dan Buku No. 1 2 3 4

Jenis/Nama Barang Buku Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Buku

Spesifikasi/Merk/Type Barang Perpustakaan Perenc. Kawasan Pemb. Berbasis Lingkungan Perenc. Kawasan Pemb. Berbasis Lingkungan Buku ilmu pengetahuan

Tahun 2003 2005 2005 2008


Tabel 7. Mesin dan Peralatan Studio dan Komunikasi No. Jenis/Nama Barang 1 Handy Talky Studio visual Teropong 2 Medan 3 Photo & Equipment Foto Citra Satelit dan 4 peta Digital 5 Tape Recorder 6 Kamera

Spesifikasi/Merk/Type Barang

Tahun 2004

Bushnell 100 M AT 1000M

2004 2004 2004

Panasonic Nikon 10,2 Efective


2005 2008

13

7 8 9 10 11

Wireless Sound System Sound System LCD Telepon Radio HF/FM Handy 12 Talkie 13 Faximili 14 Modem Radio HF/FM Handy 15 Talkie 16 Kamera 17 Proyektor Ubiquiti Antena Air 18 Grid Aces Point dan HT 19 Olinca Aces Point dan HT 20 Olinca 21 Server Jaringan

CDMA PABX Mrk Huawei Electon Speaker Aktif ACER Intercom

2008 2008 2008 2008 2008 2009

Faximili All In One HP Offiecejet 6310 GSM/CDMA

2009 2009 2009

Tape Recorder Digital Sony DSC.W 220 LG BS254

2010 2010

Alrerid

2011

Links TH

2011

Links TH

2011 2011


Tabel 8. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jenis Barang / Nama Barang Sofa Bufet Meja Meja Meja Kursi Pimpinan Kursi Kipas Angin Dispenser Filling Cabinet Brankas Ac Split Ac Split Meja Filling Cabinet Rak Susun

Merk / Type 4 Pintu Kayu Agatis

Hidrolik Ergotec Chitose Nasional Matsunaga Exall Palstik Jt 99 National Cu 12 Bkn National Cu 18 Bkn


Tahun Pembelian 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Meja Sofa Kanopi Kursi Kursi Lemari / Rak Lemari / Rak Lemari / Rak Note Book Acer AC AC Lemari Arsip Lemaei Arsip Meja Tenda Kafilah Komputer Kursi Putar Brankas Kursi kerja Kursi kerja Kursi kerja Meja kerja Meja kerja Meja kerja Komputer notebook Komputer notebook

42 Komputer/PC 43 44 45 46 47 48

Komputer/PC Almari Almari Mesin hitung Mesin tik AC Komputer 49 Mainframe/Server Komputer 50 Mainframe/Server Komputer 51 Mainframe/Server 52 Komputer/PC 53 Komputer/PC

NBK Chitose

Pentium LG LG

Dialogue Type V33 Toshiba Razio R315 Intel Core 2 Duo (GC965) Plus

2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Secure LD 60A Olimpia Split Panasonic

2007 2007 2007 2007 2007 2008

Server WEB

2008

Server WEB

2008

Data Base

2008

Intel Core 2 Duo, 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo, 2,4


2008 2008

15

54 Komputer/PC 55 Komputer/PC 56 57 58 59 60 61 62

Komputer/Note Book Komputer/Note Book Printer Printer Printer Scanner Almari

63 Almari Peralatan Jaringan Komputer Peralatan Jaringan 65 Kompter 66 Meja Kerja 67 Kursi Kerja 64

68 Mesin Fotocopy 69 Almari 70 Almari 71 AC 72 Almari 73 Notebook 74 Notebook 75

Peralatan Jaringan Komputer

Peralatan Jaringan Komputer 77 Printer Peralatan Jaringan 78 Komputer 76

79 Notebook 80 Notebook

Intel Core 2,4 LGA Core 2 Duo 2,4 GHz LG LCD 17 “ Core 2 Duo Prosseor 1,5 Ghz, Care 2 Duo 12 Inch, Memori 2 GB Canon IP 1880 Infus Canon IP 1880 Epson LX - 1170 Canon 4400 Kayu Lemari Server dan sekat Perangkat Mikrokotik 2,4 GHz

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Prolink Putar Optional GDI Printer functionality Lemari Arsip Teleconferance Panasonic Lemari Server eg. Pengamanan Komunikasi Acer Type Aspire 4730Z/4330 PC TOUCHSCREE Rekonfigurasi Web Pemda menjadi Web Portal (http://www.gorontalo.g o.id) IP Camera, Kabel UTP, Crimping, LAN Tester Canon Pixma IP 1980 Alat Mobile Internet Toshiba NB200, Intel Atom 1,66 GHz Asus Eee-pc Prosessor Intel Atom, RAM 512MB


2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

2009 2009 2009 2009 2009

16

Peralatan Jaringan Komputer Peralatan Jaringan 82 Komputer 83 Meja Kerja 81

84 Meja Kerja 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kursi Kerja Gorden AC AC Almari Almari AC Printer Peralatan Jaringan Komputer Peralatan Jaringan Komp. Printer Hardisk external Peralatan Jaringan Komputer Peralatan Jaringan Komp. UPS/Stabilizer Peralatan Jaringan Komputer

101 Server 102 UPS/Stabilizer 103 Ethernet Card Mouse, Flasdisk, 104 Hardisk 105 Meja Kerja 106 Kursi Kerja 107 Kursi Kerja 108 Meja Kerja 109 Meja Operator 110 Rak Server 111 Meja Kerja 112 Kursi Kerja 113 AC

Radio wireless, antena

2009

Tiang Internet

2009

Batu Marmer Meja Kerja Direksi Sailen B Direksi Trojan Merk Vertical Blinds Panasonic LG Lemari arsip Lemari gantung/arsip Panasonic Canon Pixma 1980 KVM, Routher, Mikrotik dll

2009

Jaringan Simda

2010

Canon Pixma 1980 WD pasport

2010 2010

Tower Radiotik

2010

Jaringan Internet School Merk ICA Olinca TH 888 A Tang Krimping LAN tester & Konektor Xeon X3430, 2GB DDR3, PC-10600 Prolink 700 Crimping tool

2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Olimpic Olympic Hidrolic dan Olympic Olympic

Hydrolic (merk tiger, type T100 H CT-88) Panasonic


2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011

17

Kelengkapan Komputer 115 Meja kerja 116 Kursi kerja Kelengkapan 117 Komputer 114

Toshiba

2011

1/2 Biro Guandra

2011 2011

HP

2011


C.. Sumber Daya Finansial Faktor yang dominan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi adalah adanya dukungan sumber daya finansial untuk melakukan kegiatan operasional baik kegiatan rutin maupun pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BLHRD Provinsi Gorontalo menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimasa yang akan datang diharapkan pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana APBD, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, kerjasama antar instansi, pihak swasta dan sumbersumber lainnya yang sah. Gambaran alokasi anggaran BLHRD sejak tahun 2009-2012, adalah sebagai berikut: Tabel 9. Gambaran Anggaran BLHRD tahun 2009-2012 No

Tahun

1 2 3 4 5

2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Anggaran APBD APBN 7.198.928.200 500.000.000 8.283.621.649 500.000.000 7.893.047.720 500.000.000 10.100.461.628 2.061.955.000 10.100.461.628 2.953.650.000

Sumber : Bagian Keuangan BLHRD, 2013

D..

Hasil-Hasil Penelitian yang telah di Laksanakan 2004-2013 Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

18

Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Informasi Provinsi Gorontalo sejak tahun 2004-2013 telah melaksanakan beberapa kajian dibidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, pendidikan dan kesehatan; ekonomi, sosial dan budaya maupun dibidang lingkungan hidup. Kajian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: Hasil Kajian Tahun 2004 No Judul Penelitian 1 Membangun Otonomi Daerah Melalui Peningkatan Kiknerja Aparatur Pemerintah di Provinsi Gorontalo

2

Pengembangan Wirausaha Pupuk Organik (Bokashi) Berbasis Kotoran Kuda

3

Persepsi dan Sikap Masyarakat Gorontalo Terhadap Program “ Etalase Perikanan” di Provinsi Gorontalo


Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagimana membangun otonomi daerah melalui peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo dan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun otonomi daerah melalui peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk mengetahui langkahlangkah memanfaatkan kotoran kuda menjadi pupuk organik bokashi, membandingkan kualitas pupuk organik bokashi dengan substituent yang berbedabeda, mencari kualitas terbaik kotoran kuda dengan substituent bagi pertumbuhan tanaman, serta upaya mengembangkan wirausaha pupuk organik bokashi untuk menjadi peluang usaha berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Untuk menggali informasi tentang sejauh mana pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap program etalase perikanan di Provinsi Gorontalo dan bagaimana persepsi masyarakat di

19

Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo tentang pengaruh program etalase perikanan terhadap berbagai kalangan atau kelompok masyarakat Hasil Kajian Tahun 2005 No Judul Penelitian 1 Kajian Pengembangan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Gorontalo.

2

Kajian keberadaan Organisasi Pemerintah dalam Penerapan PP No.8 Tahun 2003 di Provinsi Gorontalo

3

Kajian tentang Tarif Rasional Pelayanan Kesehatan di Provinsi Gorontalo

4

Kajian Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Gorontalo

5

Kajian Perencanaan dan Pengembangan Panti


Tujuan Penelitian Untuk mengkaji sistem mutu pendidikan dasar dan menengah yang ada di Provinsi gorontalo dan menghasilkan data yang akurat tentang mutu pendidikan dasar dan menengah. Untuk mengkaji sistem tentang keberadaan Organisasi dalam Penerapan PP No.8 Tahun 2003 di Provinsi Gorontalo, serta tersedianya data yang akurat tentang keberadaan organisasi pemerintah dalam penerapan PP No.8 Tahun 2003 di Provinsi Gorontalo Untuk mengkaji tentang tarif rasional pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo sebagai rekomendasi kebijakan dalam Penentuan tarif Pelayanan Kesehatan di Provinsi Gorontalo Untuk mengkaji pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Gorontalo dan menghasilkan SDM berkualitas, tanggap dan produktif untuk pengembangan teknologi budidaya rumput laut Untuk mengkaji pengembangan panti

20

6

Pembenihan Udang dan ikan serta budi daya tambak berwawasan lingkungan di Provinsi Gorontalo Kajian Evaluasi DAS di Provinsi Gorontalo

7

Penelitian Potensi Sumber Daya Perikanan Laut dan Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap dan marine culture yang berkelanjutan (Ekspedisi Wallacea)

8

Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo

9

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Hasil Kajian Tahun 2006 No Judul Penelitian


pembenihan udang dan ikan serta budidaya tambak berwawasan lingkungan yang berada di Provinsi Gorontalo Untuk mengkaji dan mengevaluasi Daerah Aliran sungai yang berada di Provinsi Gorontalo dan peningkatan kualitas daerah aliran sungai Untuk meneliti potensi sumber daya perikanan laut dan perairan teluk tomini di Provinsi Gorontalo dalam mendukung pengembangan perikanan tangkap dan marine culture guna menghasilkan SDM yang berkualifikasi, data dan potensi sumber daya perikanan laut perairan teluk tomini dan bermanfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Untuk mengoptimalisasikan kebutuhan pemupukan jagung di Provinsi Gorontalo yang bermanfaat untuk mendapatkan formula tepat optimum pemupukan jagung guna peningkatan produksi jagung Untuk menganalisa kesesuaian lahan pengembangan jagung di Kabupaten Bone Bolango

Tujuan Penelitian

21

1

Optimalisasi Kebutuhan Pemupukan Jagung di Provinsi Gorontalo (Penelitian lanjutan)

2

Analisis Kesesuaian Lahan Pengembangan Jagung di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo

3

Efektivitas dan Efisiensi Pompa Air Energi Surya di Pertanaman Jagung Dampak agropolitan jagung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato

4

5

Kajian pengembangan kawasan Taman laut Olele


Untuk mengoptimalisasikan kebutuhan pemupukan jagung di Provinsi Gorontalo yang bermanfaat untuk mendapatkan formula tepat optimum pemupukan jagung guna peningkatan produksi jagung Untuk menganalisa kesesuaian lahan pengembangan jagung di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yang bermanfaat untuk menghasilkan data analisis kesesuaian lahan per desa dan menghasilkan data serta peta kesesuaian lahan untuk pertanaman jagung guna menekan kerusakan akibat pengrusakan/salah pemanfaatan. Untuk menghasilkan model pemanfaatan Energi Surya pada areal pertanian jagung Untuk mengetahui dampak program agropolitan jagung terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Sebagai upaya pengembangan sistem konservasi daerah, sejalan dengan era otonomi sebagaimana diamanatkan UU No 22 tahun 1999 serta menyiapkan langkah-langkah pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan suaka perikanan khususnya untuk wilayah pesisir juga pencapaian target kawasan konservasi laut (KKL) secara nasional.

22

6

Studi Fishing Capacity Teluk Tomini dan Pantai Utara Gorontalo

7

Evaluasi Policy Coherence Provinsi Gorontalo

Untuk menganalisis aktifitas perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo, melakukan pendugaan potensi sumberdaya ikan di perairan Provinsi Gorontalo, dan melakukan analisis kemampuan armada penangkapan di perairan Provinsi Gorontalo Untuk mengetahui bagaimana keselarasan kebijakan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengevaluasi terjadinya koherensi kebijakan pusat dengan kebijakan pemerintah Gorontalo, mengidentifikasi faktor kelemahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan daerah dan merumuskan indikator kinerja koherensi kebijakan pusat dan daerah.

Hasil Kajian Tahun 2007 No Judul Penelitian 1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 2

3 4

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tingkat kinerja DPRD Provinsi Gorontalo Kajian Pendidikan Bagi Untuk mendapatkan Keluarga Masyarakat informasi tentang berpenghasilan Rendah pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka modelpendidikannya Kajian tentang akar Untuk mengetahui penyebab kemiskinan di Provinsi dan memetakan kemiskinan Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Pengembangan Model Untuk mengidentifikasi Revitalisai Desa Miskin faktor-faktor penyebab


23

5

Dampak Reformasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pembangunan Provinsi Gorontalo

Hasil Kajian Tahun 2008 No Judul Penelitian 1 Kajian Peranan (Partisipasi) Masyarakat Dalam Pengendalian Kinerja Pendidikan

2

Pengembangan Bahan Bakar Nabati Jarak Pagar dan Aren

3

Kajian Kawasan Pemetaan Budidaya Rumput Laut


kemiskinan dan pengembangan kegiatan pengendalian kemiskinan di Provinsi Gorontalo Untuk mendeskripsikan reformasi keuangan daerah yang telah diterapkan di Provinsi Gorontalo dan mengetahui dampak reformasi keuangan daerah terhadap kinerja pembangunan

Tujuan Penelitian Untuk mendapatkan gambaran riil tentang peranan (partisipasi) masy kota Gorontalo dan Kab. Boalemo dalam pengendalian kinerja pendidikan di Prov. Gorontalo dan merumuskan rekomendasi bentuk dan model peranan (partisipasi) masy dalam pengendalain kinerja pend. kearah optimalisasi mutu pendidikan di daerah. Meningkatkan riset IPTEK dalam menciptakan produk unggulan daerah, terwujudnya hasil penelitian yang berkontrbusi terhadap penanggulangan kelangkaan BBM dari fosil yang digantikan dengan bahan bakar nabati, dan terciptanya bahan bakar yang ramah lingkungan dan lebih bias diuraikan disbanding minyak bumi. Memetakan kawasan budidaya rumput laut di Kabupaten Boalemo, yang meliputi Perkiraan luasan

24

4

Penelitian dan Pemanfaatan Jagung Komposit dan TTG

5

Dampak Reformasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Hasil Kajian Tahun 2009 No Judul Penelitian 1 Evaluasi Kebijakan Agropolitan di Prov. Gorontalo.

2

Pengembangan Energi Alternatif Bioethanol


area budidaya; Kecepatan arus di Kawasan Budidaya; Kadar garam (salinitas) perairan, Kedalaman perairan, dan Kecerahan Air. Untuk peningkatan kualitas jagung dan pelepasan 2 varietas jagung komposit spesifik Gorontalo Untuk mendeskripsikan reformasi keuangan daerah yang telah diterapkan di Provinsi Gorontalo dan mengetahui dampak reformasi keuangan daerah terhadap kinerja pembangunan Tujuan Penelitian Untuk mendapatkan gambaran tingkat pencapaian program agropolitan, dampak program Agropolitan pada makro ekonomi Gorontalo melalui perkembangan sektoral dan total PDRB sebelum dan sesudah program Agropolitan, mengidentifikasi struktur biaya dan tingkat pendapatan usaha tani jagung di Provinsi Gorontalo, menganalisa efisiensi produksi usaha tani jagung di Provinsi Gorontalo dan menganalisa efisiensi program pengembangan kawasan agropolitan Gorontalo Untuk mendapatkan teknik pengolahan bioethanol dari nira aren yang praktis dioperasikan oleh kelompok tani dan industry skala menengah

25

3

Dampak Implementasi Kebijkakan Pendidikan Berbasis Kawasan di Prov. Gorontalo.

4

Ekspedisi Geografi Indonesia (EGI) Gorontalo (Kerjasama Pemrov dengan Bakosurtanal)

Hasil Kajian Tahun 2010 No Judul Penelitian 1 Analisis Potensi Sumber Daerah dan Penyusunan Model Spasio-Ekologis Terhadap Problem Daerah 2 Pengembangan Laborartorium dan Desa Mandiri Energi 3

Studi Kelayakan Pengembangan Klaster Komoditas Rumput Laut di Provinsi Gorontalo

4

Survei Opini Publik dan Perilaku Pemilih Dalam Pilkada di Provinsi Gorontalo


untuk mendapatkan informasi tentang lulusan PBK yang relevan potensi daerah, mendapatkan informasi tentang lulusan PBK yang terserap di lapangan kerja, dan mendapatkan informasi tentang lulusan PBK yang dapat menerapkan keterampilan yang diperolehnya dari sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri Untuk sebagai pemanfaatan ilmiah popular yang berbasis abiotik, biotik, budaya, dan dampak lingkungan dan publikasi ilmiah popular Tujuan Penelitian Untuk mengkaji potensi sumberdaya alam yang ada di Provinsi Gorontalo untuk lebih dioptimalkan pemanfaatannya Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi listrik Untuk mengidentifikasi kelayakan pengembangan klaster komoditas rumput laut, dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk mengetahui atau menggali informasi tentang potensi yang mempengaruhi pengembangan klaster komoditas rumput laut di Provinsi Gorontalo Pemetaan (mapping) perilaku dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat menghadapi

26

5

Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo

Hasil Kajian Tahun 2011 No Judul Penelitian 1 Pengembangan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Boalemo Hasil Kajian Tahun 2012 No Judul Penelitian 1 Pengembangan Desa Mandiri Energi di Kabupaten Bone Bolango 2

Strategi pengembangan Model Implementasi Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo

3

Penyusunan Grand Disegn Pola Pembangunan Peternakan di Provinsi Gorontalo


pemilihan kepala daerah secara langsung. Untuk mendapatkan data riil dan akurat tentang kinerja aparatur pemerintah Provinsi Gorontalo, Mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah Provinsi Gorontalo, dan merekomendasikan bentukbentuk kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tujuan Penelitian Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi listrik Tujuan Penelitian Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi listrik  Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo  Untuk mengetahui Skenario Pembiayaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo  Untuk memberikan gambaran tentang Landasan Hukum yang mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Provinsi Gorontalo • Menyiapkan acuan resmi pengembangan peternakan yang berdaya saing, lintas subsektoral/sektoral terkait, lingkup Pemerintah Kabupaten dan DPRD Provinsi Gorontalo.

27

4

Studi Kelayakan Pengembangan Klaster UMKM berbasis Teknologi Tepat Guna

5

Analisis dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional

6

Kajian Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan


• Menganalisa potensi, kendala, Peluang dan tantangan dalam membangun peternakan di Provinsi Gorontalo. • Menentukan arah, sasaran dan target serta strategi pelaksanaan pembangunan peternakan. • Menyelaraskan program Pusat dengan Daerah.  Mengidentifikasi tingkat penggunaan teknologi tepat guna oleh UMKM yang berada di wilayah Kabupaten gorontalo  Melakukan pemetaan terhadap UMKM yang berada di Kabupaten Gorontalo berdasarkan tingkat penggunaan teknologi.  Melakukan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi tepat guna pada UMKM yang berada di Kabupaten gorontalo.  Menyusun strategi percepatan adopsi teknologi di kalangan UMKM  Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah, yang dikaitkan pula dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka peng. klaster UMKM. Untuk menggambarkan dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan terhadap nelayan tradisional baik dampak secara individual, kelompok-kelompok nelayan minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara  Tersusunnya model kelembagaan desa nelayan dan masyarakat yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. 28

 Terwujudnya kelembagaan desa nelayan dan masyarakat sebagai kelas belajar mengajar, unit produksi, dan wahana kerjasama bagi para anggotanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.  Meningkatnya partisipasi nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk kaum perempuan, dalam setiap tahapan proses pembangunan berkelanjutan. Hasil Kajian Tahun 2013 No Judul Penelitian 1 Studi persepsi masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo 2

3

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo Model rehabilitasi lahan dalam Untuk mengkaji potensi dan rangka manajemen lahan kendala lahan yang didasarkan pertanian pada kemampuan dan kesesuaian lahan dan menyusunan model rehabilitasi lahan berdasarkan sebaran spasial Zonasi lahan kritis dengan pertimbangan hasil analisis aspek biofisik lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Kajian percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Gorontalo

Untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi kepada pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan SPM di Prov. Gorontalo

2.3 Kinerja Pelayanan OTK Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BLHRD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011 (dapat dilihat dilampiran 1) Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLHRD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011 (dapat dilihat dilampiran 2)


29

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OTK A. Analisis Lingkungan Internal 1. Analisis Kekuatan (Strength) Kekuatan BLHRD Provinsi Gorontalo adalah: 

Visi dan Misi yang jelas



Sturuktur Organisasi yang jelas



Tersedianya OTK yang menangani Pengelolaan

Lingkungan

Hidup 

SDM yang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya



Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kota



Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota.



Political Will Pemerintah

2. Analisis Kelemahan (Weakness) Kelemahan – kelemahan yang ada di BLHRD, antara lain: 

Masih kurangnya tenaga PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.



Belum

tersedianya

laboratorium

lingkungan

sebagai

alat

pemantauan kualitas lingkungan. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLHRD Masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;



Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM;



Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang/bagian



Padatnya volume pekerjaan;



Beban kerja yang tidak seimbang;



Jumlah peneliti belum memadai



Prasarana dan sarana penelitian belum memadai



Tenaga fungsional belum ada


30



Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia

B. Analisis Lingkungan Internal 1. Analisis Peluang (Opportunities) Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluangpeluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut: 




Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab./Kota.



Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup



Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan seperti adanya bunga lunak dan pembebasan biaya bea cukai untuk import peralatan pengendalian pencemaran serta pengendalian pengeluaran kredit terhadap industri yang tidak ramah lingkungan



Tersedinya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan

solusi

ilmiah

untuk

mengatasi

pencemaran

lingkungan 

Adanya

tuntutan

global

terhadap

pelaku

usaha

untuk

menerapkan teknologi ramah lingkungan 

Adanya dukungan kerjasama baik dari institusi Akademisi, LSM pemerhati

lingkungan

maupun

dari

negara-negara

maju

pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik 

Badan lingkungan hidup dan riset daerah provinsi Gorontalo akan mendapatkan anggaran yang semakin meningkat melalui


31

pendanaan Dana dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus dari kementerian Lingkungan Hidup 

Terlaksananya revitalisasi kepengurusan Dewan Riset Daerah di Provinsi Gorontalo



Tersedianya agenda riset daerah 2010-2025 yang akan menjadi arahan dalam pelaksanaan penelitian di Provinsi Gorontalo



Kebutuhan hasil-hasil penelitian untuk menunjang program unggulan Pemerintah Provinsi

2. Analisis Ancaman (Threat) Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi BLHRD Provinsi Gorontalo. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut: 

Kesadaran lingkungan dari masyarakat



Political will dari pemerintah Kab/Kota



Keselarasan kebijakan lingkungan antar Kab/Kota dan Provinsi maupun antar OTK belum selaras



Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding

dengan

usaha

pencegahan,

pemulihan

dan

pengelolaan lingkungan yang dilakukan. 

Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan

segala

cara

serta

mengabaikan

aturan

pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup



Jumlah

penduduk

yang

semakin

meningkat

memicu

peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor 

Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian


32



Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya


33


34

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OTK Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Dearah Provinsi Gorontalo adalah, sebagai berikut: 1.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah provinsi

dengan

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

1

2.

Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum maksimal karena masih kurangnya tenaga PPNS, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan belum laboratorium lingkungan

3.

Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan (SIL), pengelolaan dan analisis data informasi lingkungan;

4.

Belum optimalnya diseminasi hasil-hasil penelitian di Provinsi Gorontalo

5.

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur,

dan

lingkungan,

masyarakat

pengembangan

dalam

pengkajian

sistem

informasi

dan

penataan

lingkungan,

pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih A.. Visi Kepala Daerah Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah “Terwujudnya Percepatan Pembangunan

Berbagai

Bidang

serta

Peningkatan

Ekonomi

Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo” B.. Misi Kepala Daerah Untuk pencapaian visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Gorontalo 2012-2017 yaitu: 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan mengembangkan

infrastruktur potensi

unggulan

pedesaan, dengan

sekaligus mengakselerasi

secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatkan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

melalui

pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.


2

3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat. 4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 5. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk tercapainya visi dan misi di atas, maka ditetapkan 10 Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012 – 2017, yaitu: 1.

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokasl dimasing-masing wilayah

2.

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat

3.

Meningkatkan laju serta kualitas iklim investasi

4.

Meningkatkan kualitas Sumebr Daya Manusia

5.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan Gratis

6.

Percepatan

pembangunan

infrastruktur

pedesaan

dan

penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata 7.

Meningkatkan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya Kelautan, Hutan, Tanah, Air, dan Danau Limboto secara lebih baik

8.

Meningkatkan

nilai-nilai

pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan anak Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

3

9.

Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya

10. Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik Berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo akan mendukung pencapaian dalam hal sebagai berikut: 1. Melakukan pengembangan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan melalui kegiatan penelitian 2. Mengkoordinasikan kegiatan pelestarian Danau Limboto antara pemerintah

provinsi

dengan

pemerintah

pusat,

Pemerintah

Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo maupun dengan masyarakat 3. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau

Limboto

dalam

pelestarian

Danau

Limboto,

seperti

pemanfaatan eceng gondok menjadi kerajinan tangan, pupuk kompos maupun biogas 4. Meningkatkan

upaya-upaya

pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo 5. Mengkoordinasikan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik melalui kegiatan penelitian dan berbasis teknologi informasi 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OTK Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara Lingkungan Hidup seiring dengan dengan tujuan yang dicapai Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

4

fokus pada upaya pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah. Dan juga penyusunan renstra tersebut mengakomodir usulan program dan kegiatan yang tidak terakomodir dalam renstra Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan. Beberapa

permasalahan

yang

akan

dihadapi

dalam

menunjang

pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Riset dan Teknologi dan kabupaten/Kota adalah: 

Masih kurangnya tenaga PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.



Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan.



Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLHRD Masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;



Manajemen

anggaran

yang

tidak

tepat

guna

dalam

rangka

peningkatan SDM; Beberapa Pendorong yang akan akan menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kabupaten/Kota adalah: 

Visi dan Misi serta Sturuktur Organisasi yang jelas



Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo akan mendapatkan

anggaran

yang

semakin

meningkat

melalui

pendanaan Dana dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus dari kementerian Lingkungan Hidup 




Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang pengkajian dan penataan lingkungan,

pengembangan

sistem

informasi

lingkungan,

pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah

baik

dari

Pemerintah

Pusat,

Provinsi

maupun

Kabupaten/Kota. Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

5



Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan

kinerjanya

dalam

mendukung

pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup 

Adanya

sektor

perbankan

yang

dapat

mendukung

program

pengendalian pencemaran lingkungan seperti adanya bunga lunak dan

pembebasan

biaya

bea

cukai

untuk

import

peralatan

pengendalian pencemaran serta pengendalian pengeluaran kredit terhadap industri yang tidak ramah lingkungan 

Tersedinya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan



Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan menjadi pedoman atau arahan dan pertimbangan utama dalam pemberian ijin lingkungan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/usaha yang dilakukan di Provinsi Gorontalo. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BLHRD Provinsi Gorontalo terkait dengan RTRW dan KLHS, adalah sebagai berikut: 

Akan berhadapan dengan kemungkinan akan terjadinya perubahan kualitas lingkungan khususnya kejadian banjir akibat kegiatan Pertambangan yang sebelumnya berada dalam wilayah Taman Nasional dan Hutan Lindung yang telah diakomodir dalam RTRW Provinsi Gorontalo



Diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam mengantisipasi persoalan lingkungan akibat suatu kegiatan khususnya kegiatan pertambangan Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

6

Beberapa faktor pendorong dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan BLHRD Provinsi Gorontalo terkait dengan RTRW dan KLHS, adalah sebagai berikut: 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo akan tertata dengan baik dan berwawasan lingkungan



Terjadinya minimalisasi dampak akibat suatu kegiatan karena akan bersesuaian dengan RTRW dan KLHS



RTRW dan KLHS akan menjadi kontorol, pedoman atau arahan dan pertimbangan utama dalam pemberian ijin lingkungan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/usaha yang dilakukan di Provinsi Gorontalo

3.5 Penentuan isu-isu strategis A. Lingkungan Hidup 1. Kerusakan Danau Limboto Masalah

utama

yang

dihadapi

adalah

penyusutan

luas

dan

pendangkalan danau. Pada tahun 1932, rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas areal 7.000 Ha, pada tahun

1961

kedalaman Limboto

rata-rata Danau berkurang

menjadi 10 meter dan luas areal menjadi 4.250 Ha. Pada tahun 19902011 kedalaman Danau Limboto tinggal rata-rata 2 meter dan luasnya sisa 2.537,5 Ha. Diproyeksikan bahwa Danau Limboto 5 tahun kedepan tingkat kedalamannya tinggal 1 meter dan luasnya sisa 1.500 Ha.


7

2. Penurunan Kualitas Air Danau Limboto Berbagai aktivitas masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan danau juga mengancam dan memperburuk kelestarian fungsi danau. Saat ini kualitas air Danau Limboto mengalami akibat

penurunan

limbah

aktivitas

domestik,

budidaya

yang

dilakukan di dalam danau, dan

sedimentasi

danau

akibat erosi di daerah hulu sungai. Monitoring kualitas air

danau

menunjukkan

beban pencemaran organik yang tinggi dari sumber aliran yang melalui kawasan perkotaan tersebut, seperti terlihat pada kandungan oksigen terlarut di Sungai Alo 0,77 mg/l, Sungai Biyonga 0,94 mg/l, dan kandungan total nitrogennya adalah 2,69 mg/l, sementara total fosfornya 1,44 mg/l. Akibat eutrofikasi berbagai tanaman pengganggu tumbuh subur yang banyak menyerap air dan dapat mempercepat pendangkalan danau. Eceng gondok di Danau Limboto tumbuh meluas. Luas sebaran eceng gondok mencapai sekitar 30 % dari luasan danau. 3. Pencemaran Air Sungai Kualitas air di beberapa sungai di Provinsi Gorontalo rendah. Hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BLHRD bekerjasama dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) Manado pada tahun 2011 menunjukkan beberapa parameter sudah melebih nilai ambang batas yang dipersyaratkan, seperti: 

Sungai Andagile secara umum tergolong BURUK atau CEMAR BERAT (Kelas D) dengan uraian bahwa di bagian hulu kisaran nilai skor – 29 (CEMAR SEDANG), bagian tengah kisaran nilai skor – 55


8

(CEMAR BERAT) dan di bagian

hilir

kisaran nilai skor – 71

(CEMAR BERAT). Di bagian hulu terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Coliform dan E.Coli, di bagian tengah terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu yaitu BOD, Nitrit, dan Coliform, sedangkan di bagian hilir terdapat empat parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Nitrit, Coliform dan E.Coli. 

Sungai Paguyaman cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, Sungai Bone masih tergolong cemar RINGAN, Sungai Taluduyunu cemar SEDANG, Sungai Buladu cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, dan Sungai Biongan masih tergolong cemar RINGAN

Diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan jumlah sungai yang akan menurun kualitasnya akan meningkat 75%. 4. Penurunan Kualitas Udara Berdasarkan

hasil

pemantauan

kualitas

udara

Provinsi

di

Gorontalo pada tahun 2007-2011 menunjukkan kualitas

bahwa

udara

di

Provinsi Gorontalo pada umumnya masih dalam kategori

baik,

namun

mengalami penurunan kualitas dari tahun ketahun, kecuali beberapa lokasi yang sudah melebihi baku mutu seperti di depan hasrat Kota Gorontalo

dan

hasrat

di

Kabupaten

Pohuwato.

Hal

tersebut

disebabkan karena laju pertumbuhan kendaraan beroda empat maupun beroda dua dan pertumbuhan industri sangat cepat. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka 5 (lima) tahun kedepan kualitas Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

9

udara ambient akan mengalami penurunan sampai dibawah baku mutu yang dipersyaratkan. Dalam mencapai kualitas udara yang diinginkan,

maka

perlu

dilakukan

upaya-upaya

pengendalian

pencemaran udara. Salah satu kegiatan pengendalian pencemaran udara adalah pengukuran dan pemantauan terhadap kualitas udara tersebut. 5. Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang Salah satu potensi pesisir di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang dan hutan mangrove. Sumberdaya pesisir ini diperkirakan telah berada dalam ambang kerusakan.

Tingkat

kerusakan

diperkirakan rata-rata mencapai 40-65%. Apabila

tidak

dilakukan

tindakan

konservasi secepatnya, maka 5 (lima) tahun ke depan kerusakan akan semakin meluas hingga mencapai 60-75 %. 6. Kerusakan DAS dan Banjir Kejadian

banjir

di

Provinsi

Gorontalo terjadi hampir setiap tahun

dan

kerusakan

mengakibatkan dan

kerugian

terhadap infrastruktur, seperti jalan,

jembatan,

lain-lain. akibat

sekolah,dan

Jumlah banjir

di

kerugian Provinsi

Gorontalo, apabila di lakukan penanganan maka di proyeksikan untuk 5 tahun ke depan kerugian tersebut akan semakin meningkat hingga mencapai 40%.


10

7. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Kegiatan

pertambangan

sangat

potensial

menimbulkan

degradasi

lingkungan tidak

hidup

dilakukan

jika

secara

hati-hati.

Kegiatan

pertambangan

emas

Provinsi

di

Gorontalo

tersebar

di

beberapa

wilayah

yaitu

Wilayah

Marisa

Kabupaten

Pohuwato, wilayah Pasolo Desa Buladu, Kecamatan Sumalata dan wilayah tambang Mopuya Desa Kaidundu, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, wilayah Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dan wilayah Boliohuto Kabupaten Boalemo. Permasalahan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan emas adalah pencemaran logam berat Hg pada badan air sungai. Kandungan merkuri pada air sungai tersebut kemudiaan akan mengalir menuju ke muara dan akhirnya akan masuk ke perairan laut. Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan BLHRD tahun 2010 menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Buladu dan Desa Kaidundu telah menyebabkan kandungan logam berat Hg (merkuri) pada badan air sungai Dubalango dan Sungai Mopuya telah melewati ambang batas baku mutu (0,001 mg/l). Kadar Hg pada badan air dan sedimen sungai dubalango (sungai sekitar penambangan pasolo) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002 – 0,016038 mg/l dan 104,2172 – 927,2519 mg/l, sedang konsentrasi Hg pada badan air dan sedimen Sungai Mopuya (sungai sekitar penambangan

Mopuya)

adalah

masing-masing

berkisar

antara

0,0002-0,2457 mg/l dan 22,7798 – 53,1579 mg/l.


11

8. Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi tersebut sangat berpengaruh

terhadap

perubahan

kualitas

lingkungan

seperti

perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah. 9. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City) Perkembangan

penduduk

yang

pesat

terutama

karena

urbanisasi

telah

menimbulkan

masalah

meningkatnya

jumlah

sampah

yang

dihasilkan

dan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pesatnya

pembangunan

perumahan dan sarana umum lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang pesat, meningkatkan resiko polusi udara. Pemerintah Pusat melaksanakan Program Adipura dalam upaya peningkatan kebersihan dan kehijauan kota. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mewujudkan Clean and Green City adalah: 

Kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terangkut. Di Kota Gorontalo jumlah sampah sebanyak 683 m3/hari, sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 383 m3/hari atau 56 %. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pengangkut. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia belum representatif.


12



Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten dalam pengelolaan lingkungan umumnya dan dalam mewujudkan kebersihan dan kehijauan kota yang tercermin dari kesiapan institusi lingkungan hidup dan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup.



Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

10. Partisipasi Masyarakat Hasil penelitian terdapat partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan

hidup

menunjukkan

hal-hal

sebagai berikut: 

Pemahaman wawasan pedesaan,

dan masyarakat pesisir

laut,

dan perkotaan terhadap pengelolaan

lingkungan

perumahan

dan

sekitarnya cukup baik. Namun demikian, penggunaan zat sintetis yang berpotensi untuk pencemaran lingkungan sebagian besar masyarakat

beranggapan

tidak

berbahaya.

Sekitar

39%

masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar, 31% masyarakat pesisir buang air besar di pantai dan 19 % masyarakat pesisir buang air di sungai. 

Hampir 40% laki-laki dan 48% perempuan di pedesaan menyadari akan bahaya penggunaan pestisida terhadap lingkungan.



Sebagian besar masyarakat pedesaan (40%) belum menyadari bahaya erosi dan banjir jika berkebun di lahan miring tanpa teras.



Lebih dari 25% responden menyatakan setuju untuk membuka lahan baru bagi usaha pertanian.


13



Sekitar 30% masyarakat laki-laki dan perempuan menyatakan setuju pemanfaatan kayu hutan untuk pembangunan rumah dan diperdagangkan.



Sebagian besar responden laki-laki (57.4%) dan perempuan (78.1%) menyatakan

setuju

memanfaatkan

kayu

mangrove

untuk

kepentingan ekonomi (tambak dan kayu bakar). 

Keterlibatan

masyarakat

pesisir

laut

dalam

memanfaatkan

terumbu karang untuk hiasan, pondasi rumah dan kepentingan lainnya cukup tinggi. Sebanyak 78.6% laki-laki dan 53.3% perempuan terlibat dalam pengambilan terumbu karang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup baru berkisar 25-30%, dan

apabila

tidak

dilakukan

upaya

peningkatan

partisipasi

masyarakat maka diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan partisipasi masyarakat tidak akan meningkat secara signifikan. 11. Nilai tambah produk pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan rendah Potensi perikanan di Provinsi Gorontalo relatif besar yaitu potensi perikanan darat, payau dan perikanan laut. Potensi perikanan Gorontalo berada di Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Potensi perikanan

di

Teluk

Tomini

sebesar

595.620

ton

dan

yang

dimanfaatkan 33.2 %, sedangkan di Laut Sulawesi sebesar 630.470 ton tetapi yang dimanfaatkan sebesar 37.6 %. B. Bidang Riset Di Provinsi Gorontalo program pembangunan penelitian di sesuaikan dengan program unggulan pemerintah daerah yakni (1) pertanian dan ketahanan pangan; (2). perikanan dan kelautan ; (3). pendidikan dan kesehatan; (4) ekonomi, social dan budaya dan (5). tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup


14

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan Pembangunan Iptek ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas utama adalah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan

antar-kelembagaan.

Komoditas

pangan

yang

menjadi

prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan. 2. Perikanan dan Kelautan Pembangunan

iptek

perikanan

dan

kelautan

diarahkan

untuk

mendukung kebijakan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat kelembagaan dan jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi berbasis sumberdaya pesisir dan laut. Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan berwawasan masa depan. 3. Pendidikan Otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan implikasi terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, akan terdapat variasi baik pengelolaan maupun perolehan pendidikan pada masingmasing daerah. Pengembangan produk berkualitas yang kompetitif diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang keahliannya relevan dengan potensi kawasan yang sedang dan akan dikembangkan. Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

15

Pergeseran nilai paradigma pendidikan sebagai sebuah investasi terjadi. Banyak lulusan SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan berikutnya sehingga lebih banyak menciptakan pengangguran. Demikian pula lulusan perguruan tinggi yang ada, belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Banyak anak DO yang tidak memiliki keterampilan. Dengan demikian untuk menciptakan SDM berkualitas yang memiliki keahlian sesuai potensi daerah tempat anak tersebut bermukim, diperlukan konsep dan paradigma pendidikan yang baik 4. Kesehatan Permasalahan utama dibidang kesehatan adalah masih tingginya angka kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas, maka diperlukan konsep dan paradigma kesehatan yang baik 5. Ekonomi, sosial dan Buadaya Pengembangan pembangunan iptek ekonomi, sosial dan budaya mengarah pada peningkatan kemampuan Iptek menjawab masalahmasalah pengembangan suatu wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas eknomi dan sosial. Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan ekonomi, social dan budaya adalah peningkatan penggunaan komponen lokal, dan efisiensi pada pembangunan di wilayah kota/kabupaten Gorontalo Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

16

6. Tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup Pengembangan Tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup diarahkan

untuk

memenuhi

kebutuhan

tata

ruang,

menjaga

kelangsungan lingkungan hidup dan mempertajam prioritas penelitian, pengembangan,

dan

rekayasa

Iptek

yang

diprioritaskan

pada

pencapaian kestabilan masing-masing ekosistem yang menopang kehidupan untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan jasajasa lingkungan.


17


18

4.1 Visi dan Misi OTK A.

Visi BLHRD Visi BLHRD dalam mendukung tercapainya visi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Terwujudnya Percepatan Pembangunan dibidang Lingkungan Hidup dan Riset Daerah dalam rangka Peningkatan Ekonomi masyarakat

B.

Misi BLHRD Misi BLHRD dalam mendukung tercapainya Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu: 1). Mendorong

terwujudnya

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan melalui inovasi pengelolaan lingkungan hidup 2). Menghasilkan inovasi-inovasi pemerintahan dan pembangunan daerah melalui riset dan pengembangan spesifik 3). Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik melalui kualitas pelayanan kepada publik C.

Indikator Kunci OTK Berdasarkan visi dan misi OTK, maka ditetapkan beberapa Indikator kunci yang akan dicapai sampai tahun 2017, yaitu: Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

1

1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011 sebesar 71 dan target capaian sampai tahun 2017 sebesar 90. Perhitungan

indeks

untuk

indikator

kualitas

air

sungai

dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai pada masing-masing provinsi. Penghitungan indeks untuk kualitas udara dihitung berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Pengukuran dilakukan di ibukota

masing-masing

provinsi

dengan

memperhitungkan

tingkat sulfur dioksida (SO2), dan nitrogen dioksida (NO2) di udara. Pengukuran dilakukan setiap tahun dengan mengambil sampel pada 3 lokasi yang mewakili lokasi padat transportasi, wilayah pemukiman, dan wilayah industri. Indeks tutupan hutan (lahan) dihitung berdasarkan jumlah hutan primer dan sekunder dibagi luas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan di provinsi tersebut. 2) Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan data lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

2

kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi

tersebut

sangat

berpengaruh

terhadap

perubahan

kualitas lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah. Peningkatan tingkat

ketaatan

pemrakarsa

kegiatan

dalam

pengelolaan

lingkungan akan terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan maupun

kegiatan

monitoring

dan

evaluasi.

Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan terhadap dokumen lingkungan antara lain, sebagai berikut: 

Kurangnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan/usaha baik di sektor swasta maupun pemerintah untuk menyusun dokumen AMDAL dan UKL-UPL .



Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL



Belum terbentuknya Komisi AMDAL yang berlisensi

di

kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo. 

Rendahnya kuantitas dan kompetensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota

dalam

melakukan

penilaian

dokumen

AMDAL yang menjadi kewenangannya. 

Rendahnya kuantitas dan kompetensi kelembagaan yang mempunyai

kewenangan

menangani

AMDAL

di

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan tersebut, maka akan dilakukan beberapa upaya dan akan direkomendasikan sampai ditingkat pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut: 

Dalam pemberian izin kegiatan dan/usaha, Gubernur dan Bupati/Walikota

sesuai

dengan

kewenangannya

wajib

memasukkan persyaratan izin lingkungan hidup.


3



Pemberian

izin

lingkungan

diterbitkan

berdasarkan

keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL. 

Bagi kegiatan dan/atau usaha yang sudah lebih dulu dilaksanakan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan, maka terhadap

kegiatan

tersebut

akan

dikenakan

Audit

Lingkungan. 

Pelaksanaan pembangunan di daerah wajib dilengkapi dengan kajian

kelayakan

lingkungan

sebagai

bentuk

kriteria

pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (Good Environmental Governance). 3) Terjadinya

peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi

Gorontalo berbasis penelitian Jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh BLHRD Provinsi Gorontalo untuk 5 (lima) tahun kedepan akan diarahkan kepada penelitian yang bersifat terapan dalam menunjang program unggulan provinsi Gorontalo. Program pembangunan penelitian disesuaikan dengan program unggulan pemerintah daerah yakni: 

Pertanian dan ketahanan pangan



Perikanan dan kelautan



Pendidikan dan kesehatan



Ekonomi, sosial dan budaya



Tata ruang, infrastruktur dan lingkungan hidup

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OTK A. Tujuan 

Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo



Peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan


4



Percepatan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan kegiatan penelitian



Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi



Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

B..Sasaran Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka

sasaran

dalam

pengkajian

dan

penataan

lingkungan,

pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah

Provinsi

Gorontalo adalah sebagai berikut: 

Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan



Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan



Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3



Meningkatnya indeks kualitas lingkungan



Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai



Meningkatnya upaya pengelolaan limbah oleh kegiatan PETI



Meningkatnya partisipasi mastyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH



Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian wilayah pesisir dan laut



Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan



Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup



Meningkatnya kualitas air sungai



Meningkatnya kualitas air danau limboto


5



Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi



Meningkatnya status mutu Udara



Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri



Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik



Meningkatnya

kapasitas

aparatur

dalam

pengendalian

pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan 

Meningkatnya sekolah yang berbudaya lingkungan



Meningkatnya kualitas penilaian AMDAL di Provinsi Gorontalo



Meningkatnya kualitas penilaian dan penyusunan AMDAL di Provinsi Gorontalo



Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan



Meningkatnya kualitas riset dan diseminasi untuk menunjang percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo



Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

dalam melakukan

penelitian 

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Gorontalo Meningkatnya kerjasama penelitian dengan lembaga terkait



Meningkatnya

peran

DRD

rekomendasi

kegiatan

dalam

melakukan

pembangunan

evaluasi

kepada

dan

pemerintah

Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM berbasis Teknologi tepat guna 

Meningkatnya pendidikan,

kualitas kesehatan,

pelaksanaan pertanian

dan

penelitian ketahanan

dibidang pangan,

perikanan dan kelautan dan ekomomi kerakyatan. 

Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi



Meningkatnya pelayanan administrasi dan sarana/prasarana perkantoran


6

4.3 Strategi dan Kebijakan OTK A. Strategi 1. Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup 2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan 3. Bidang Pengendalian dan Konservasi SDA Strategi pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan di Provinsi Gorontalo, adalah: 

Mengembangkan

program

kelembagaan

dan

peningkatan

kapasitas dalam pembinaan sistem manajemen kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup 

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

lingkungan hidup 

Melaksanakan pembinaan teknis dalam sistem manajemen kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak

lingkungan

hidup 

Melakukan pemantauan pengawasan kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup



Menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahunan di Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

berdasarkan

hasil

yang

telah

dicapai,

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

Menyusun, melaksanakan, menyebarluaskan dan mengevaluasi regulasi pengelolaan lingkungan hidup

4. Bidang Pengembangan Riset Strategi pengembangan riset di Provinsi Gorontalo adalah: 

Meningkatkan peran litbang dan aplikasi teknologi melalui pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Tepat Guna serta


7

membangun jejaring kerja dengan institusi litbang lainnya, perguruan tinggi, dan masyarakat 

Penyediaan sarana dan prasarana penelitian



Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian



Meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja dengan seluruh stakeholders dalam rangka merumuskan kebijakan yang berkualitas



Meningkatkan pengembangan SDM litbang

B..Kebijakan Sesuai Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 serta Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000,

kewenangan

pemerintah selama ini dilaksanakan secara sentralik dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Perubahan paradigma manajemen publik pada dasarnya tidak hanya berupa pengalihan wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah tetapi dari pemerintah ke masyarakat. Dalam hal ini BLHRD berperan dalam mengimplementasikan

perubahan

paradigma

tersebut

dalam

pelaksanaan pembangunan daerah. Ditetapkannya beberapa aturan diatas tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom

merupakan

peluang

mengoptimalkan

manajemen

pemerintahan Provinsi melalui alokasi kegiatan dan dana termasuk dalam hal pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah sesuai kebijaksanaan daerah yang dilakukan melalui pendekatan kemandirian sosial. Namun tantangan yang dihadapi adalah perbedaan penafsiran yang berbeda-beda terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan otonomi daerah ditambah ketidaksiapan daerah dari segi kelembagaan

yang

dapat

mengakibatkan

pelayanan

kepada

masyarakat tidak efisien dan tidak efektif. Akibatnya pembangunan wilayah khususnya dalam pengkajian dan penataan lingkungan, Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo 2012-2017

8

pengembangan sistem informasi lingkungan, pengendalian dan konservasi SDA dan pengembangan penelitian didaerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.


9

Diuraikan dalam Tabel 5.1


1

Diuraikan dalam Tabel 6.1


2

A. KESIMPULAN Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah tahun 2012-2017 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Perencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di BLHRD Provinsi Gorontalo. B. SARAN Renstra Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo memiliki merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol

dari

stakeholder

terhadap

dinamika

pembangunan

kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan


3

apabila

telah

dijabarkan

kedalam

suatu

program

kegiatan

yang

merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik. Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2017, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.


4

Lampiran Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balihristi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi

1

2

3 4

Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online di Provinsi Gorontalo Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan internet melalui Internet mobile school di Provinsi Gorontalo Penambahan Free hotspot internet (Internet Gratis) untuk masyarakat Jumlah terbitan jurnal Inovasi Gorontalo

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

50%

-

5%

20%

30%

45%

50%

5%

20%

30%

45%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

-

34

-

0

6

6

10

12

0

6

6

10

12

100%

100%

100%

100%

100%

-

4

-

0

0

2

1

1

0

0

2

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

3

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

Target Rentsra SKPD tahun ke-

Realisasi capaian tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

5

Terbentuknya Komisi Informasi Daerah (KID)

-

1

-

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

100%

0

6

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya

-

50%

-

20%

25%

30%

45%

50%

15%

20%

30%

40%

45%

100%

100%

100%

95%

95%

7

Jumlah Desa Puspa disetiap Kecamatan

-

32

-

4

4

6

8

10

4

4

6

8

10

100%

100%

100%

100%

100%

8

Jumlah sungai yang dipantau

5

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100%

100%

100%

100%

100%

6

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

100%

100%

100%

100%

100%

-

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

-

10

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah titik lokasi pemantauan kualitas 9 udara Tersedianya Laporan Status Lingkungan 10 Hidup Daerah (SLHD) dan IKLH Provinsi Gorontalo 11

Jumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balihristi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2011 No

Uraian

2007

2008

Anggaran pada tahun ke-1 2009

2010

2011

Realisasi Anggaran pada tahun ke2008 2009 2010

2007

Rata-rata Anggaran Realisasi

2011

1

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Rp

358,000,000 Rp

300,000,000 Rp

242,000,000 Rp

260,452,000 Rp 316,587,500 Rp 330,469,800 Rp

264,678,500 Rp 234,922,550

Rp 255,570,800

Rp

314,495,503

1.22

1.23

2

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rp

101,252,000 Rp

110,600,000 Rp

110,750,000 Rp

237,400,000 Rp 430,500,000 Rp

105,643,950 Rp 110,306,000

Rp 236,669,300

Rp

424,939,836

1.81

1.80

3

Kajian dampak lingkungan

Rp

129,252,000

4

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan PETI

Rp

-

5

Peningkatan Peringkat Kerja Perusahaan (Proper)

6

Rp

-

89,243,513 Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 117,490,068

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

96,018,700

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

106,470,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

98,500,000 Rp

88,780,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

80,907,900 Rp

76,187,780

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0.90

0.94

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air DAS Bone

Rp

106,250,000 Rp

108,325,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 104,284,375 Rp

101,304,700

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1.02

0.97

7

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH

Rp

118,650,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

77,976,780

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

8

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Rp

325,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 318,987,500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

9

Pengelolaan keanekaragaman hayati

Rp

81,752,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

72,097,089

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

10

Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Rp

119,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 114,846,900

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

96,769,300 Rp

95,861,000

Rp 158,127,200

Rp

228,108,100

1.44

1.44

1.13

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi 11 Masyarakat di Bidang Lingkungan (Kerjasama Rp 325,000,000 Rp Depdiknas, KLH, Diknas Provinsi, Balihristi) Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan 12 Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Rp 181,444,000 Rp dan Daerah Penyusunan Profil Sungai di Provinsi 13 Rp - Rp Gorontalo Pemantauan Kualitas Air Laut di Provinsi 14 Rp - Rp Gorontalo

-

104,500,000 Rp

100,000,000 Rp

105,000,000 Rp

130,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp 177,996,564 Rp

103,676,050 Rp 116,980,800

Rp

-

Rp

-

1.24

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

116,658,000

Rp

-

Rp

-

0

-

Rp

131,075,000

Rp

Rp

-

Rp

-

0

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

141,893,550

-

Rp

-

0

15 Pelestarian Danau Limboto

Rp

-

Rp

-

Rp

275,000,000 Rp

260,365,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 260,664,000

Rp 145,621,000

Rp

-

0.95

0.56

16 Desa Puspa dan Desa HDI

Rp

-

Rp

-

Rp

155,000,000 Rp

284,335,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 154,342,780

Rp 280,373,600

Rp

-

1.83

1.82

17 Penegakkan Hukum dan HAM Lingkungan

Rp

-

Rp

-

Rp

140,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 117,507,650

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 209,510,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

209,313,858

0

0

Peningkatan kapasitas Aparatur dan 18 masyarakat kab/kota dalam pengelolaan dan Pemetaan daerah potensi pengembangan 19 tanaman jarak

145,250,000

Rp

158,461,000 Rp 228,371,954 Rp 318,825,000 Rp

0

Rp

219,750,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 215,574,750

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

20 Integrasi industri klaster tanaman jarak

Rp

115,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 112,815,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

21 Pengembangan kelapa dalam komposit

Rp

65,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

63,765,000

No 22

Anggaran pada tahun ke-1

Uraian Pengujian uji coba pengembangan biodiset skala kecil

2007

2008

2009

Realisasi Anggaran pada tahun ke2010

2011

2007

2008

2009

Rata-rata

2010

2011

Anggaran

Realisasi

Rp

60,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

58,860,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

23 Field Genebank jagung

Rp

200,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 196,200,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

24 Filed genebank rumput laut

Rp

88,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

86,328,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

25 Operasional panti pembenihan ikan/udang

Rp

50,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

49,050,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

106,150,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 104,133,150

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

118,964,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 116,703,684

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

100,900,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

98,982,900

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

100,900,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

98,982,900

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

98,500,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

96,628,500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

106,500,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 104,476,500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Pengembangan perpustakaan, laboratirum dan kebun contoh Model integrasi tanaman jarak pada sektor 27 perikanan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 28 DPRD 26

29 Dialog audiensi dan tokoh-tokoh masyarakat Penyusunan naskah akademis kebijakan 30 sistem dan prosedur pengawasam Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur 31 pengawasan

32 Pengembangan model revitalisasi desa miskin Rp

87,484,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

85,821,804

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

122,575,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 120,246,075

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

366,400,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 263,001,920

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

35 Riset unggulan kompetitif

Rp

134,025,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 116,534,738

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Dampak reformasi keuangan daerah terhadap 36 kinerja pembangunan provinsi Gorontalo

Rp

171,350,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 166,260,905

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

37 Pengembangan mobile Government

Rp

100,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

79,491,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Riset 38 Daerah Provinsi Gorontalo

Rp

-

Rp

100,000,000 Rp

96,500,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

88,526,940 Rp

95,523,500

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

136,150,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

119,647,250

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

-

Rp

98,850,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

98,338,740

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

-

Rp

150,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

108,317,060

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Penelitian pengembangan bahan bakar nabati (Jarak Pagar, dan Aren)

Rp

-

Rp

125,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

119,264,100

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Penelitian dan pengembangan teknologi tepat 43 guna pakan ternak

Rp

-

Rp

70,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

68,155,300

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

44

Kajian Kawasan Pemetaan Budidaya Rumput Laut di Provinsi Gorontalo

Rp

-

Rp

70,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

55,836,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

45

Dampak Implementasi kebijakan pendidikan berbasis kawasan di Provinsi Gorontalo

Rp

-

Rp

125,600,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 122,972,550

Rp

-

Rp

-

0

0

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Fasilitas/pembentukan kerjasama antar 34 daerah dalam penyediaan layanan publik 33

Kajian Dampak reformasi keuangan daerah 39 terhadap kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo Peranan masyarakat dalam pengendalian 40 kinerja pendidikan Penelitian dan pemanfaatan jagung komposit 41 dan TTG 42

Rp

-

1.08

No

Uraian

2007

2008


2010

2011


2007


2011

46 Ekpedisi Geografi Indonesia (EGI)

Rp

-

Rp

-

Rp

110,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 109,157,700

Rp

-

Rp

-

0

47 Arah pengembangan Riset Daerah

Rp

-

Rp

-

Rp

75,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

0

48 Pengembangan kerjasama penelitian

Rp

-

Rp

-

Rp

103,750,000 Rp

289,818,000 Rp 399,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp 103,019,500

Rp 286,801,300

Rp

398,581,200

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya 49 Wilayah Gorontalo dalam kerangka Pembangunan Provinsi Gorontalo

Rp

-

Rp

-

Rp

300,000,000 Rp

270,725,000 Rp

99,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp 278,215,450

Rp 255,157,575

Rp

98,220,400

0.37

50 Evaluasi Kebijakan Agropolitan

Rp

-

Rp

-

Rp

102,500,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 100,411,800

Rp

-

Rp

-

0

0

51 Pengembangan Energi Alternatif Bioethanol

Rp

-

Rp

-

Rp

154,900,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 148,718,000

Rp

-

Rp

-

0

0

52 Aplikasi Teknologi Tepat Guna

Rp

-

Rp

-

Rp

30,450,000

Rp

-

199,000,000 Rp

-

Rp

-

Rp

29,237,000

Rp

-

Rp

196,213,763

0

0

Operasionalisasi Laboratorium, perpustakaan 53 dan kebun contoh

Rp

-

Rp

-

Rp

47,000,000

Rp 351,851,350

Rp

-

0

0

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

746,250,000

Rp

-

Rp

60 Penyebarluasan Informasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Media Promosi Potensi 61 daerah melalui Web Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk 62 Penguasaan Teknologi Informasi dalam mencipatkan Budaya Kerja

69,932,000

0 0 1.39 0.38

366,645,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

46,803,500

-

75,000,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

73,485,000

Rp

-

0

0

-

160,595,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 160,313,500

Rp

-

0

0

Rp

-

50,000,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

49,630,000

Rp

-

0

0

Rp

-

-

Rp

-

Rp

738,036,239

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0

Rp

128,420,000 Rp

161,500,000

162,375,000

112,626,500 Rp

-

Rp

114,726,830 Rp 146,402,690

Rp 157,335,250

Rp

111,526,925

0.69

0.71

-

Rp

298,600,000 Rp

863,800,000

1,135,252,250

1,215,446,000 Rp

-

Rp

287,808,300 Rp 849,243,539

Rp 984,045,165

Rp 1,109,013,985

1.07

1.13

Rp

-

Rp

91,130,000 Rp

215,500,000

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

64 Gorontalo Portal Information Gateway (GPIG)

Rp

-

Rp

-

Rp

110,400,000

65 Pembentukan Komisi Informasi Daerah

Rp

-

Rp

-

Rp

Pembentukan Forum Komunikasi media 66 tradisional dan kelompok informasi masyarakat

Rp

-

Rp

-

Rp

Studi Kelayakan Pengembangan klaster komoditas rumput laut di Provinsi Gorontalo Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi 55 Gorontalo Survey Opini Publik dan Perilaku Pemilih 56 dalam Pilkada di Provinsi Gorontalo 54

Pembuatan Jaringan Sistem Informasi dan 57 Komunikasi Pemerintahan Daerah secara On Line. Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk 58 Penguasaan Sandi dan Telekomunikasi serta Kegiatan Sandi dan Telekomuikasi Jaringan e Government antar Provinsi dan 59 Pemeintah Kabupaten/Kota

63

Pengembangan website Pemda dan Pusat Layanan Informasi Publik/Media Center

135,600,000 50,000,000 Rp

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

85,239,600 Rp 187,613,810

Rp

-

Rp

-

2.36

2.20

234,625,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

120,454,600 Rp 216,189,100

Rp

-

Rp

-

1.73

1.79

96,800,000

-

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

1.94

2.26

311,140,000 Rp

-

Rp

-

Rp

Rp 121,966,100

Rp

308,521,846

Rp

123,225,000 Rp

-

36,533,520 Rp

82,409,100 -

2.53

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp 109,350,800

Rp

-

Rp

-

0

0

-

77,050,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

56,379,000

Rp

-

0

0

-

95,424,000 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

55,698,100

Rp

-

0

0

No 67

Uraian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2007

2008

Rp

-

68 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Rp

-

69

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Rp

-

70

Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan SKPD

Rp

-

71 Bimbingan teknis implementasi peraturan

Rp

-

Rp


2011


2007

Rp

-

288,747,750

149,617,600 Rp

-

Rp

Rp

514,000,000 Rp

317,050,000

309,670,000

389,700,446 Rp

-

Rp

405,000,000 Rp

225,500,000

237,925,000

99,500,000 Rp

-

Rp

-

101,910,000

144,000,000 Rp

-

Rp

81,000,000 Rp

126,000,000

-

Rp

Rp Rp

-

2010

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp 287,176,850

Rp

146,790,700

0.52

0.51

Rp

448,956,275 Rp 306,477,776

Rp 293,255,585

Rp

376,219,033

1.26

1.28

Rp

395,460,650 Rp 224,610,000

Rp 229,664,000

Rp

98,125,798

0.42

0.43

Rp 100,272,400

Rp

142,451,300

1.41

1.42

Rp

Rp

-

1.56

1.87

-

Rp


2011

Rp

-

67,175,400 Rp 125,509,000

-

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tahun 2012 Target

Peningkatan upaya Meningkatnya indeks pengendalian kualitas lingkungan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH

Peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha/ kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup

Terjadinya peningkatan Status mutu air sungai, status mutu udara dan Ruang Terbuka Hijau

1

Peningkatan Kinerja Kab/kota & Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

1 Pembinaan dan Penilaian Jumlah Kab/Kota yang ADIPURA mendapatkan ADIPURA

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian sumberdaya laut dan pesisir

Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai

Sungai ditetapkan kelasnya

3 Penetapan kelas air dan Jumlah sungai yang rencana umum pemulihan ditetapkan kelasnya kualitas lingkungan sungai

Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI

Kegiatan PETI yang berwawasan lingkungan

2

Tersedianya model pengelolaan lingkungan diwilayah pesisir dan laut

4 Pembinaan kegiatan Petambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) secara terpadu

Jumlah lokasi kegiatan PETI yang dilakukan pembinaan

Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan

Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (327 perusahaan)

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

81

453,600,000

84

3 Kab/Kota

213,200,000

3 Kab/Kota

250,000,000

3 Kab/Kota

225,850,000

3 Kab/Kota

250,000,000

4 Kab/Kota

250,000,000

5 Kab/Kota

227,750,000

2 Model

250,000,000

2 Model

250,000,000

2 Model

250,000,000

1 sungai

450,000,000

87

850,000,000

90

0

0

0

2 Model

0

0

0

0

0

0

1 sungai

450,000,000

0

0

0

0

0

0

0

6 lokasi PETI

350,000,000

6 lokasi PETI

350,000,000

0

Target

Unit Kerja SKPD Penanggungjawa b

Lokasi

Rp

0

950,000,000

Bidang 4,016,800,000 Lingkungan Hidup

Provinsi Gorontalo


Provinsi Gorontalo

8 Model

Bidang 977,750,000 Lingkungan Hidup

Provinsi Gorontalo

2 sungai


Provinsi Gorontalo

6 lokasi PETI


Provinsi Gorontalo

90

250,000,000 5 Kab/Kota

0

18 usaha/ kegiatan

293,000,000

18 usaha/ kegiatan

69,900,000

20 usaha/ kegiatan

207,800,000 22 usaha /kegiatan

525,000,000

24 usaha /kegiatan

575,000,000

26 usaha/ kegiatan

550,000,000

128 usaha/ kegiatan


Provinsi Gorontalo

18 usaha/ kegiatan

218,000,000

18 usaha/ kegiatan

69,900,000

20 usaha/ kegiatan

207,800,000 22 usaha /kegiatan

450,000,000

24 usaha /kegiatan

500,000,000

26 usaha/ kegiatan

550,000,000

128 usaha/ kegiatan


Provinsi Gorontalo

50 orang

75,000,000

0

75,000,000

50 orang

75,000,000

0

150 orang


Provinsi Gorontalo

449,342,000

20 orang aparatur/200 orang masyarakat

278,222,000

30 orang aparatur/ 250 orang masyarakat

150,000,000

18 sekolah

148,100,000

0

Jumlah pemrakarsa kegiatan yang ditingkatkan kapasitasnya

2 Peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

Jumlah pemrakarsa kegiatan yang memahami tentang upaya-upaya pengelolaan lingkungan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan dan 20 orang pengendalian aparatur/ 200 pencemaran orang masyarakat lingkungan di Provinsi Gorontalo Jumlah sekolah yang akan dilakukan penilaian berdasarkan usulan Kab/Kota

1,300,000,000

0

Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

1 Pembinaan Model Sekolah Adiwiyata

Rp

250,000,000

Jumlah usaha atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan

Model Sekolah Hijau (Adiwiyata) untuk SD, SMP dan SMA)

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2017

78

1 Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER

Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

Rp

Tahun 2016

213,200,000

Jumlah usaha atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan limbah B3

3

Target

Tahun 2015

76

Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Meningkatnya kapasitas Pengawasan aparatur dalam lingkungan berjalan pengendalian secara efektif pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

Rp

Tahun 2014

Peningkatan indeks kualitas lingkungan

Meningkatnya peran Status mutu air laut serta masyarakat dalam meningkat pelestarian wilayah pesisir dan laut

Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

Tahun 2013

18 sekolah

0

0

0

50 orang

30 orang 651,060,000 aparatur/300 orang masyarakat

0

18 sekolah

0

1,326,060,000


1,075,000,000


575,000,000



150,000,000

18 sekolah

150,000,000

18 sekolah

150,000,000

18 sekolah


Provinsi Gorontalo

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Tahun 2012 Target


Tahun 2013 Rp

Target

Rp

Target

0

0

0

0

40 orang

350,000,000

40 orang

30 orang

275,000,000

0

200 orang masyarakat

150,000,000


2 Pelatihan bagi aparatur dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Tersedia tenaga PPLHD yang bersertifikat dan profesional

3 Kursus PPLHD

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan

0

4 Pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto

Jumlah orang yang terampil dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

0

0


5 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3 R

0

0

0


Tersedianya data dan informasi lingkungan yang ter update dan valid

Meningkatnya kualitas air sungai

Data Tingkat pencemaran air sungai

Meningkatnya kualitas air danau limboto

Data tingkat pencemaran air danau limboto

4

Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

1 Pemantauan kualitas lingkungan

2 Pemantauan kualitas air danau

0

-

130,122,000

0

30 orang

0

250,000,000

0

Rp

Target

300 orang

401,060,000

300 orang

401,060,000

350 orang

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun 2017

Rp

Tersedianya data base kualitas air dan kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada 5 sungai dan 24 titik sampling kualitas udara ambient Jumlah titik sampel yang dilakukan pemantauan diwilayah badan air Danau Limboto sebanyak 12 titik sampel setiap tahun

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang akurat dan terpercaya

3 Peningkatan sistem Informasi Lingkungan


Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang akurat dan terpercaya

4 Penyusunan SLHD, IKLH Tersedianya data dan dan SPM informasi lingkungan yang berkualitas

Lokasi

Rp

Target

0

0

120 orang


Provinsi Gorontalo

0

0

60 orang


Provinsi Gorontalo

150,000,000

0

0

0


425,000,000

350 orang

350,000,000

0

Rp

425,000,000 1300 orang


100%

410,800,000

100%

593,122,000

100%

632,255,000

100%

725,000,000

100%

1,225,000,000

100%

775,000,000

100%


100%

235,800,000

100%

338,000,000

100%

339,695,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

100%

50,000,000

100%

130,122,000

0

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

75,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

0

Tersedianya sistem informasi lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat 0

3 dok

Acuan dalam pelaksanaan Evaluasi RTRW dan bentuk pengawasan di Provinsi Gorontalo


Target

Tersedianya data dan informasi lingkungan yang berkualitas


5 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Gorontalo

-

Tahun 2016

Rp

Tersedianya tenaga penilai AMDAL yang bersertifikat AMDAL penilai

299,342,000

Tahun 2015

Target

Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan

40 orang

Tahun 2014

0

0

125,000,000

0

0

3 dok

0

0

125,000,000

0

100%

167,560,000

100%

200,000,000

100%

200,000,000

100%

225,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

3 dok

125,000,000

3 dok

125,000,000

3 dok

125,000,000

3 dok

125,000,000

3 dok


Provinsi Gorontalo

1 dok

500,000,000

0

1 dok


Provinsi Gorontalo

0

0

0

0

0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Tahun 2012 Target

Percepatan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan kegiatan penelitian

Meningkatnya kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo melalui kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian dengan lembaga terkait

Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Provinsi Gorontalo

1

2

Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi

Program Pengembangan Riset Daerah

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian

Program Peningkatan Terciptanya perencanaan, monitoring dan penyelenggaraan evaluasi perencanaan , evaluasi dan pelaporan yang baik.

Meningkatnya kualitas Sinkronisasi program perencanaan, dan kegiatan antara monitoring dan evaluasi provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tahun

1 Perencanaan, Monitoring, Tersusunya laporan evaluasi dan pelaporan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan laporan keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

2 Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD

Tertibnya administrasi keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana prsarana dan SDM Aparatur

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

1 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Tertibnya administrasi perkantoran

Peningkatan Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran

Administrasi perkantoran tertata dengan baik

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran tertata dengan baik

Meningkatnya Sarana dan prasarana Peningkatan pelayanan perkantoran dapat perkantoran mendukung pelayanan perkantoran dengan baik

JUMLAH ANGGARAN

2 Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran

Rp

Target

Tahun 2014 Rp

Target

Rp

Tahun 2015 Target

Tahun 2016 Rp

Target

Rp

Tahun 2017 Target

Rp

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target


Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan setiap tahun

Lokasi

Rp

5 kajian

1,001,000,000

4 kajian

967,350,000

5 kajian

450,960,000

6 kajian

500,000,000

7 kajian

600,000,000

8 kajian

650,000,000

35 Kajian

3,168,310,000 Bidang Riset

Provinsi Gorontalo

1 model

228,000,000

2 model

150,840,000

4 model

350,000,000

5 model

600,000,000

5 model

600,000,000

5 model

650,000,000

22 model

2,350,840,000 Bidang Riset

Provinsi Gorontalo

100%

280,092,500

100%

287,510,000

100%

291,070,000

100%

340,000,000

100%

340,000,000

100%

350,000,000

100%

1,888,672,500 Sekretariat

100%

189,592,500

100%

165,510,000

100%

166,070,000

100%

190,000,000

100%

190,000,000

100%

200,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

100%

90,500,000

100%

122,000,000

100%

125,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

787,500,000 Sekretariat

Provinsi Gorontalo

100%

526,747,500

100%

762,490,000

100%

843,255,000

100%

860,000,000

100%

870,000,000

100%

900,000,000

100%


100%

382,797,500

100%

375,490,000

100%

261,735,000

100%

275,000,000

100%

285,000,000

1 laporan

300,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

100%

143,950,000

100%

387,000,000

100%

581,520,000

100%

585,000,000

100%

585,000,000

1 laporan

600,000,000

100%


Provinsi Gorontalo

Tersedianya model pengembangan TTG di Provinsi Gorontalo

Meningkatnya kualitas Sinkronisasi program perencanaan, dan kegiatan antara monitoring dan evaluasi provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tahun

Administrasi keuangan tertata dengan baik

Tahun 2013

3,402,182,000

3,359,434,000

3,880,000,000

6,176,060,000

6,135,000,000

5,400,000,000

26,712,876,000

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

1.2


2.1

2012

Target Capaian Setiap Tahun 2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2016

2017

24 usaha/kegiatan

26 usaha/kegiatan

128 usaha/kegiatan

84

87

90

90

6 kajian

7 kajian

8 kajian

35 kajian

Lingkungan Hidup

1.1

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

106 usaha/kegiatan 76

18 20 22 usaha/kegiatan usaha/kegiatan usaha/kegiatan 78

81

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian

39 kajian

4 kajian

5 kajian

Capaian Fokus/Target Pembangunan No. 1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

1.2


2.1

Capaian

Target

Target

Target

Target

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24 usaha/kegiatan

26 usaha/kegiatan

128 usaha/kegiatan

84

87

90

90

6 kajian

7 kajian

8 kajian

35 kajian

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Lingkungan Hidup

1.1

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

106 usaha/kegiatan 76

18 20 22 usaha/kegiatan usaha/kegiatan usaha/kegiatan 78

81

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian

39 kajian

4 kajian

5 kajian

KATA PENGANTAR. Gorontalo, Oktober Kepala Badan, Renstra BLHRD Provinsi Gorontalo

Recommend Documents